Mussolini Dirikan Partai Fasis di Italia Hari Ini pada 1919

Benito Mussolini

Foto: AP

Mussolini menjadi pemimpin diktator Italia dan bergabung dengan Nazi Jerman.

CB, MILAN -- Benito Mussolini, veteran Perang Dunia I dan penerbit surat kabar Sosialis, memutuskan untuk keluar dari partai Sosialis Italia. Ia kemudian mendirikan partai Fasci di Combattimento, pada 23 Maret 1919.

Nama partai ini diambil dari revolusi petani Italia 'Fighting Bands' dari abad ke-19. Partai yang dikenal sebagai partai Fasis tersebut adalah organisasi sayap kanan baru Mussolini yang mendorong ideologi nasionalisme Italia. Dilansir dari History, dengan seragam berwarna hitam, partai tersebut mengeluarkan program intimidasi terhadap lawan-lawannya dari sayap kiri.

Pada Oktober 1922, Mussolini memimpin kaum Fasis dalam melakukan unjuk rasa di Kota Roma. Raja Emmanuel III, yang hanya mendapatkan sedikit kepercayaan dalam pemerintahan parlementer Italia, kemudian meminta Mussolini untuk membentuk pemerintahan baru.

Awalnya, Mussolini, yang diangkat sebagai perdana menteri di kabinet Fasis yang beranggotakan tiga orang, dapat bekerja sama dengan parlemen Italia. Namun setelah didukung oleh organisasi kepolisiannya yang brutal, ia kemudian menjadi seorang diktator di Italia.

Pada 1924, serangan Sosialis berhasil ditekan di negara tersebut. Pada Januari 1925 sebuah negara Fasis secara resmi diproklamasikan, dengan Mussolini sebagai Il Duce, atau 'pemimpin.'

Mussolini meminta mantan sekutu Barat untuk membuat perjanjian baru dengan Italia. Namun, invasi brutalnya di Ethiopia pada 1935 mengakhiri semua harapan persekutuan dengan negara-negara demokrasi Barat.

Pada 1936, Mussolini akhirnya bergabung dengan pemimpin Nazi Adolf Hitler setelah ia memberikan dukungan terhadap pasukan Nasionalis Francisco Franco di Perang Saudara Spanyol. Hal itu mendorong penandatanganan perjanjian kerja sama dalam kebijakan luar negeri antara Italia dan Nazi Jerman pada 1937.

Meskipun revolusi Nazi Adolf Hitler terjadi setelah kebangkitan Mussolini dan Partai Fasis Italia, Partai Fasis Italia, dan Il Duce justru sangat lemah dalam aliansi antara Roma-Berlin selama Perang Dunia II.

Pada Juli 1943, kegagalan perang Italia dan invasi yang dilakukan sekutu Barat di tanah Italia, menyebabkan terjadinya pemberontakan di dalam partai Fasis. Dua hari setelah jatuhnya Palermo pada 24 Juli, Dewan Tertinggi Fasis menolak kebijakan yang didiktekan oleh Hitler melalui Mussolini.

Pada 25 Juli Il Duce ditangkap. Marsekal Fasis Pietro Badoglio kemudian mengambil alih tampuk pemerintahan Italia. Pada September, Italia menyerah tanpa syarat kepada sekutu Barat.

Delapan hari kemudian, pasukan komando Jerman membebaskan Mussolini dari penjaranya di Pegunungan Abruzzi. Dia dijadikan pemimpin boneka di Italia utara yang dikuasai Jerman.

Dengan runtuhnya Nazi Jerman pada April 1945, Mussolini ditangkap oleh partisan Italia. Pada 29 April, ia dieksekusi oleh regu tembak dengan pasangannya, Clara Petacci, setelah menjalani pengadilan militer singkat. Tubuh mereka dibawa ke Milan dan digantung di lapangan umum.

Credit  republika.co.id

Zuckerberg akui Facebook salah tangani data pengguna

CEO Facebook Mark Zuckerberg saat bicara di Konferensi Facebook F8 di San Francisco, Amerika Serikat. (REUTERS/Robert Galbraith )

San Francisco (CB) - CEO Facebook Mark Zuckerberg pada Rabu (21/3) mengakui perusahaannya membuat kesalahan dalam menangani data milik 50 juta penggunanya dan menjanjikan langkah yang lebih keras untuk membatasi akses pengembang terhadap informasi tersebut.

Jaringan media sosial terbesar dunia itu menghadapi peningkatan pengawasan pemerintah di Eropa dan Amerika Serikat terkait tuduhan whistleblower bahwa perusahaan konsultan politik berbasis di London yang bekerja untuk tim kampanye Presiden Donald Trump secara tidak layak mengakses informasi pengguna untuk membangun profil pemilih Amerika yang kemudian digunakan untuk membantu Trump memenangi pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2016.

Zuckerberg, dalam jawaban publik pertamanya sejak skandal itu mengemuka pada akhir pekan, mengatakan di Facebook bahwa perusahaan "telah melakukan kesalahan, masih banyak lagi yang harus dilakukan, dan kita perlu melangkah dan melakukannya" menurut siaran kantor berita Reuters.

Dia tidak menjelaskan apa kesalahannya, tetapi dia mengatakan jejaring sosial itu berencanamelakukan penyelidikan terhadap aplikasi di platformnya, membatasi akses pengembang terhadap data dan memberi anggotanya alat-alat yang memungkinkan mereka lebih mudah menonaktifkan akses ke data Facebook mereka.

Rencananya tidak mewakili pengurangan kekuasaan pengiklan untuk menggunakan data Facebook, yang merupakan sumber kehidupan perusahaan.

Zuckerberg kemudian mengatakan kepada CNN, "Ini adalah pelanggaran besar kepercayaan. Saya benar-benar minta maaf hal ini terjadi. Kami punya tanggung jawab mendasar untuk melindungi data orang-orang."

Dia mengatakan kepada CNN bahwa Facebook berkomitmen untuk menghentikan campur tangan dalam pemilihan paruh waktu di Amerika Serikat pada November serta pemilihan di India dan Brasil.

Zuckerberg mengatakan dia terbuka dengan peraturan tambahan pemerintah dan dengan senang hati bersaksi di hadapan Kongres Amerika Serikat jika dia memang orang yang tepat.

"Saya tidak yakin kita tidak seharusnya diatur," katanya. "Saya benar-benar berpikir pertanyaannya lebih ke bagaimana regulasi yang tepat ketimbang apakah ini harus diatur atau tidak? ... Orang-orang harus tahu siapa yang membeli iklan yang mereka lihat di Facebook."

Credit  antaranews.com

Cambridge Analytica di pusat skandal manipulasi jutaan data Facebooker

aplikasi Facebook (REUTERS/Robert Galbraith)

Jakarta (CB) - Amerika Serikat dan Inggris geger oleh skandal media sosial yang pertama kali disiarkan oleh The Telegraph dan New York Times mengenai  dugaan pemanfaatan profil puluhan juta pengguna Facebook oleh sebuah perusahaan yang disewa oleh tim kampanye Donald Trump sewaktu Pemilihan Presiden 2016.

Nama perusahaan itu adalah Cambridge Analytica.  Figur sentral lainnya dalam skandal ini adalah Aleksandr Kogan, si pencipta aplikasi penguji kepribadian pengguna Facebook bernama thisisyourdigitallife.

Aplikasi yang diciptakan pada November 2013 untuk platform Facebook itu meminta izin kepada para pengguna FB untuk mengakses informasi mengenai profil mereka, dan juga temah-temannya.

Diduga Kogan kemudian menjual data itu kepada Cambridge Analytica sehingga melanggar kebijakan Facebook.

Cambridge Analytica sendiri berkilah bahwa begitu perusahaan ini mengetahui cara Kogan memperoleh data itu,  maka perusahaan ini segera menghapus sebuah data terekam itu pada Desember 2015.

Perusahaan ini membantah bahwa tidak ada satu pun dari data itu digunakan untuk kampanye kepresidenan Trump. Perusahaan itu menambahkan bahwa tidak memanfaatkan atau menahan data dari profil-profil Facebook itu.

Tetapi Facebook justru menyatakan bahwa "kami menerima laporan bahwa, bertentangan dengan sertifikasi yang kami berikan, tidak semua data i00tu dihapus."


Juru bicara Facebook juga mengatakan koleksi data itu tidak diretas atau dibobol.

"Orang-orang dengan sadar memberikan informasi mereka, tidak ada sistem yang ditembus, dan tidak ada kata sandi atau bagian-bagian sensitif dari informasi yang telah dicuri atau diretas," kata Facebook.

The Observer mengungkapkan bahwa insiden itu terjadi sekitar dua tahun lalu.

Namun The Observer mengatakan langkah Facebook melarang Cambridge Analytica dan induk perusahannya Grup SCL pekan ini terjadi empat hari setelah wartawan-wartawan mereka mengontak Facebook untuk memintai komentar perusahaan itu mengenai laporan investigatif mereka.

Sabtu kemarin, begitu laporan investigasi itu muncul di surat kabar Inggris itu, Komisioner Informasi Inggris, yang merupakan badan regulator utama perlindungan data di Inggris, mengatakan tengah "menyelidiki sebab-sebab dalam mana data Facebook mungkin telah diperoleh dan digunakan secara ilegal."

Tapi pernyataan badan regulator ini tidak menyebut-nyebut Kogan, perusahaannya atau Cambridge Analytica, melainkan menyebut penyelidikan ini adalah bagian dari investigasi yang tengah berlangsung mengenai penggunaan analisis data untuk tujuan politik."

Alexander Nix, pendiri Cambridge Analytica, telah diwawancarai oleh sebuah komite parlemen bulan lalu menyangkut praktik perusahaannya, demikian BBC.

Credit  antaranews.com

Segera Tabrak Bumi, Satelit Tiangong-1 Berpotensi Mematikan

Stasiun Antariksa Tiangong-1 milik Cina yang diluncurkan pada 2011. (gizmodo.com)

CB, Washington - Satelit luar angkasa buatan Cina, Tiangong-1, diperkirakan akan jatuh pekan depan dengan membawa bahan kimia beracun yang berpotensi menimbulkan kematian di Bumi.

Menurut laman WJLA Washington, satelit tersebut mengandung hidrazin berbahaya, cairan tanpa warna yang digunakan sebagai bahan bakar roket. Jika manusia atau hewan terkena cairan tersebut akan mengakibatkan dermatitis atau peradangan pada kulit.

Astrofisikawan dari Universitas Harvard Jonathan McDowell, mengatakan bahwa setiap tahun pasti terjadi beberapa hal seperti ini. "Tapi Tiangong-1 besar dan padat sehingga kita perlu mengatasinya," kata dia, seperti dilansir laman Exspress.co.uk, 21 Maret 2018.

Beberapa minggu terakhir, kata McDowell, pembicaraan mengenai Tiangong-1 semakin serius. Dia menebak bahwa beberapa potong puing akan menabrak bumi dan sulit mengetahui di mana akan mendarat.
Otoritas antariksa Cina menyampaikan bahwa Tiangong-1 telah mengalami kerusakan dan tidak dapat dikontrol sejak 16 Maret 2016. Selama masa operasionalnya, Tiangong-1 telah memberikan kontribusi penelitian antariksa bagi Cina sejak diluncurkan tahun 2011 dari Juquan Satellite Launch Center.
Para ahli memprediksi satelit tersebut akan menabrak bumi antara tanggal 30 Maret dan 6 April 2018. Sekitar 10 sampai 40 persen puing-puing kemungkinan jatuh ke bumi dengan kandungan zat berbahaya.
Satelit itu memiliki massa 8,5 metrik ton, berukuran sekitar 34 kaki (10,4 meter) dengan diameter sekitar 11 kaki (3,4 meter). Beberapa kota yang paling mungkin terkena dampaknya adalah Amerika termasuk Boston, Detroit, Philadelphia, Des Moines, Milwaukee dan Salt Lake City.
Selain itu, Barcelona, Beijing, Chicago, Istambul, Roma dan Toronto juga kemungkinan terkena dampaknya. Karena kota-kota tersebut terletak di sekitar 43 derajat garis lintang utara dan selatan.

Credit  TEMPO.CO

Tiangong-1 Diperkirakan Menabrak Bumi Minggu Depan

Tiangong 1. Kredit: Independent

CB, Washington - Tiangong-1, satelit pertama milik Cina, diperkirakan menabrak bumi pekan depan, tepatnya di antara tanggal 30 Maret dan 6 April 2018, sebagaimana dilaporkan laman WJLA Washington, 21 Maret 2018.

Menurut dosen senior Aerospace Engineering di University of Southampton, Hugh Lewis, perkiraan tersebut belum memiliki kepastian. "Jika kita memplot jalurnya ke dalam peta bumi, satelit akan menghasilkan pola gelombang sinus dengan kurva yang lambat dari gelombang di lintang utara dan selatan," ujar dia.

Hal itu membuat ilmuwan tidak cepat mengetahui tanggal pasti Tiangong-1 menabrak Bumi dan di mana lokasi satelit itu akan jatuh. Namun, menurut Lewis, puing-puing dari satelit itu tidak akan menabrak bumi, karena cenderung terbakar di atmosfer.

Satelit itu memiliki massa 8,5 metrik ton, berukuran sekitar 34 kaki (10,4 meter) dengan diameter sekitar 11 kaki (3,4 meter). Selain digunakan sebagai laboratorium untuk penelitian ruang angkasa, Tiangong-1 juga berfungsi sebagai platform eksperimental.
Sebuah organisasi penelitian, Aerospace, telah memprediksi Tiangong-1 akan menghantam berbagai kota di Amerika, termasuk Boston, Detroit, Philadelphia, Des Moines, Milwaukee dan Salt Lake City.
Menurut The Daily Star, satelit tersebut mengandung hidrazin bebahaya, cairan tanpa warna yang digunakan sebagai bahan bakar roket. Jika manusia atau hewan terkena cairan tersebut, akan mengakibatkan dermatitis atau peradangan pada kulit.
Sementara Badan Antariksa Eropa (ESA) dan Aerospace telah melakukan perhitungan baru terkait jatuhnya Tiangong-1. Mereka berpendapat bahwa satelit itu akan jauh 2-3 minggu lag

Credit  TEMPO.CO

U Myint Swe, Presiden Sementara Myanmar

Presiden baru Myanmar Htin Kyaw (kiri), berjabat tangan dengan presiden sebelumnya Thein Sein, dalama acara serah terima jabatan di Naypyitaw, Myanmar, 30 Maret 2016. Htin Kyaw menjadi pemimpin sipil pertama yang dipilih selama lebih dari 50 tahun. Nyein Chan Naing/Pool Image via AP

CB, Jakarta - Wakil Presiden Myanmar U Myint Swe ditunjuk menjadi Presiden Myanmar sementara menyusul pengunduran diri Presiden U Htin Kyaw karena alasan kesehatan pada Rabu, 21 Maret 2018. Sesuai dengan konstitusi, Swe akan menjabat hingga terpilihnya presiden Myanmar yang baru.
Seperti dikutip Xinhua pada Rabu, 21 Maret 2018, di bawah konstitusi Myamar, posisi presiden akan diisi dalam waktu 7 hari melalui parlemen. Partai Liga Nasional Demokrasi atau NLD, yang dipimpin oleh peraih Nobel bidang perdamainan, Aung San Suu Kyi, memenangkan pemilu 2015 dan pada Maret 2016 menunjuk U Htin Kyaw, 72 tahun sebagai presiden.


Wakil Presiden Myanmar, U Myint Swe. REUTERS

Sebelum terjun ke politik, Swe, 70 tahun, adalah seorang seniman, fotografer dan penulis. Karir politiknya dimulai saat dia masuk Akademi Pertahanan Myanmar, Pyin Ooo Lwin. Setelah lulus, dia menduduki berbagai posisi di tubuh militer. Pada 2010, dia dipercaya menjadi kepala Hubungan masyarakat dan Departemen informasi di Komite Pengembangan kota Yangon. Pada saat yang sama, dia pun merangkap jabatan sebagai Kepala stasiun radio City FM.
Dengan jabatan tersebut, Swe lalu membuat program radio bernama Hello!, yang mengundang para ahli untuk menjawab pertanyaan yang dikirimkan para pendengar. Bukan hanya itu, dia juga mendirikan surat kabar The Monitor.
Pada Oktober 2010, Swe nekad menggelar sebuah acara diskusi mengenai kebebasan pers. Dia mengatakan, tidak ada negara di dunia ini yang memiliki kebebasan pers mutlak. Sepak terjang dan keberanian Swe itu, selanjutnya mulai dilirik oleh masyarakat dan politisi Myanmar hingga dia dipercaya untuk menjadi wakil presiden Myanmar.

Credit  TEMPO.CO

Pangeran Turki Al-Faisal: Iran Berambisi Hancurkan Arab Saudi

Pangeran Turki Al-Faisal. [http://qswownews.com]

CB, Jakarta - Iran adalah ancaman dan memiliki tujuan menghancurkan negara Arab Saudi. Demikian pernyataan bekas kepala Intelijen Arab Saudi Pangeran Turki Al-Faisal, kepada media seperti dikutip Arab News, Rabu, 21 Maret 2018.
Pangeran Turki, bekas Duta Besar Arab Saudi dan Kepala Direktorat Intelijen, mengatakan, Iran telah meningkatkan turut campurnya di sejumlah negara Timur Tengah.

Sejumlah orang melintas dekat reruntuhan bangunan hotel yang hancur setelah serangan udara Arab Saudi di Arhab, Yaman, 23 Agustus 2017. Serangan udara koalisi Arab Saudi acap kali menargetkan bangunan atau lokasi yang menjadi tempat berkumpulnya pemberontak Houthi. REUTERS/Khaled Abdullah

"Saya tidak berpikir mereka mengancam keamanan kami, namun pastinya Iran berambisi menghancurkan Arab Saudi. Dan, hal ini bukan sesuatu yang baru. Keinginan tersebut muncul sejak zaman Pemimpin Agung Ayatullah Khomeini," kata Pangeran Turki kepada NPR.
Pangeran Turki menunjukkan bukti mengenai keterlibatan Iran di sejumlah negara termasuk di Irak, Suriah, Libanon dan Yaman. "Iran tidak ragu mengintervensi ke seluruh negara ini, mereka bangga. Itu bukanlah sesuatu yang mereka sembunyikan atau mereka terang-terangan menyebutkannya," ucapnya.
Sejumlah wanita dan anak-anak mengangkat senjata saat menggelar aksi di Sanaa, Yaman, 13 Januari 2017. Dalam aksi tersebut mereka menyatakan mendukung kelompok Houthi yang tengah berjuang melawan pasukan pemerintah Yaman yang didukung koalisi pimpinan Arab Saudi. REUTERS/Khaled Abdullah
Pangeran Turki juga mengatakan, Iran mendukung milisi Houthi yang mencoba mengambil alih kekuasaan di Yaman.

Arab Saudi dan Yaman, negara bertetangga. Dalam perang Yaman, Arab Saudi mendukung pemerintahan yang diakui masyarakat internasional dengan Ibu Kota Aden. Sementara Iran menyokong Houthi yang saat ini berkuasa di Ibu Kota Sanaa.

Credit  TEMPO.CO

Jual Senjata ke Arab Saudi, Prancis Langgar Hukum Internasional

Seorang wanita membawa senapan saat mengikuti aksi dukungan terhadap kelompok Houthi yang berjuang melawan pasukan pemerintah Yaman, di Sanaa, Yaman, 13 Januari 2017. REUTERS/Khaled Abdullah

CB, Jakarta - Sebuah laporan yang dikeluarkan kelompok hak asasi manusia menyebutkan pemerintah Prancis kemungkinan melanggar hukum internasional karena menyuplai senjata ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang dapat digunakan dalam perang di Yaman.
Laporan yang dibuat firma hukum Prancis, Ancile Avocat, itu menyatakan ekspor senjata Prancis ke negara Teluk Arab itu bertentangan dengan komitmen masyarakat internasional.


Pejuang yang baru direkrut naik di belakang truk saat upacara perpisahan sebelum menuju ke medan perang untuk melawan pasukan pemerintah di Sanaa, Yaman, 19 Januari 2017. REUTERS/Khaled Abdullah

"Pemerintah Prancis telah menyetujui ekspor perlengkapan militer ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Senjata tersebut dapat digunakan dalam konflik di Yaman dan dapat pula digunakan untuk kejahatan perang," bunyi laporan firma hukum itu, seperti dikutip Al Jazeera, Rabu, 19 Maret 2018.
Prancis adalah negara yang menandatangani Perjanjian Perdagangan Senjata yang diratifikasi pada 2014 dan bersifat mengikat bagi negara untuk tidak menjual senjata yang kemungkinan dapat melanggar hukum internasional.
Perdana Menteri Prancis Philippe Edouard berdalih, penjualan yang baru-baru ini dilakukan benar-benar murni untuk tujuan pertahanan dan akan digunakan untuk menekan agresi Houthi.

Seorang warga mengangkat jerigen air, warga terpaksa mengantri air akibat perang yang memutus aliran air. Kekerasan meningkat sejak Arab Saudi melancarkan serangan udara, untuk menghancurkan militan houthi. Aden, Yaman, 5 April 2015. Wail Shaif Thabet/Getty Images
Sementara itu, media Iran, Press TV, mengatakan laporan baru yang disampaikan Amnesty International menggambarkan peran Prancis selama bertahun-tahun dalam perang Yaman.

Jika laporan yang dikeluarkan lembaga tersebut benar, penjualan senjata Prancis kepada Arab Saudi adalah pelanggaran hukum internasional karena mereka sepertinya menggunakan senjata itu dalam perang Yaman.

Credit  TEMPO.CO

China Kirim Kapal Induk, Taiwan Siaga

China Kirim Kapal Induk, Taiwan Siaga. (Istimewa).

TAIPEI - Taiwan menyiagakan militer baik kapal perang dan pesawat tempur setelah China mengirimkan kapal induk Liaoning ke perairan dekat perbatasan. Insiden itu setelah Presiden China Xi Jinping memberikan peringatan keras atas sikap separatisme.

China mengklaim Taiwan merupakan wilayah sakralnya dan menganggal pulau itu sebagai provinsi yang membangka. Xi sebelumnya mengungkapkan Taiwan akan menghadapi “hukuman sejarah” atas upaya separatismenya.

Kementerian Pertahanan Taiwan, kapal induk China Liaoning memasuki perawaian di dekat perbatasan pada Selasa malam (20/3) waktu setempat. Tapi, pergerakan kapal induk itu tetap di sisi barat. Pada kemarin siang, kapal induk itu meninggalkan zona identifikasi pertahanan Taiwan. Ada indikasi kalau China memang sedang melakukan latihan tempur.

Milter Taiwan langsung mengirimkan kapal perang dan pesawat tempur untuk membayangi kapal induk China. “Tak ada yang perlu dikhawatirkan mengenai pergerakan kapal induk China itu,” demikian keterangan Kementerian Pertahanan Taiwan. Sayangnya, Kementerian Pertahanan China tidak merespons untuk memberikan komentar.

Januari lalu, Liaoning berlayar dua kali ke Selat Taiwan. China menyebut upaya itu sebagai latihan rutin. Taiwan menyembut China meningkatkan latihan militer di sekitar wilayah Taiwan dalam setahun terakhir. Taiwan merupakan salah isu sensitive dan berisiko menjadi lokasi ketegangan militer di dunia.

Ketegangan China dan Taiwan meningkat sejak Presiden Tsai Ing Wen memenangkan pemilu presiden 2016. Dia merupakan anggota Partai Progresif Demokrat yang dikenal mendukung kemerdekaan Taiwan.

Beijing menuding Tsai ingin menempuh langkah formal kemerdekaan. Namun, tuduhan itu dibantahnya. Tsai mengatakan Taiwan ingin mempertahankan status quo dan berkomitmen untuk menjaga perbatasan.

Kantor Hubungan Taiwan Pemerintahan China mengekspresikan kemarahan kepada Perdana Menteri Taiwan William Lai pada Senin (20/3) karena pernyataannya kalau Taipei merupakan negara independen yang berdaulat. Itu meruakan provokasi serius dan Taiwan bukan negara berdaulat,” tuding China.

Beijing juga sempat marah setelah Presiden Amerika Serikat ( AS) Donald Trup pekan lalu menandatangai undang-undang yang bisa mengizinkan pengiriman pejabat senior ke Taiwan. Deputi Asisten Menteri Luar Negeri AS Alex Wong pekan ini juga berada di Taiwan. Dia berbicara pada acara bisnis di Taipei bersama dengan Tsai.

China Perkuat Pengaruh Global
Partai Komunis yang berkuasa di China membentuk badan khusus yang bertugas untuk memperkuat pengaruh dan kepentingan global. Unit itu bernama Departemen Kerja Front Bersatu. Presiden Xi mengungkapkan unit tersebut merupakan “senjata magik” Partai Komunis untuk mencapai “kebangkitan agung” China.

Unit baru itu akan mengawasi Komisi Hubungan Etnik Negara, Lembaga Negara Hubungan Agama, dan Kantor Hubungan China – Luar Negeri. “Ketika dewan negara itu di bawah kontrol komite pusat partai untuk memperkuat kepemimpinan sentralistik dan persatuan,” demikian keterangan Pemerintah China.

Dalam pandangan Willy Lam, profesor dari Universitas China Hong Kong upaya itu bertujuan untuk mengonsentrasikan proses pembuatan keputusan di dalam partai dibandingkan pemerintahan. “Itu sesuai dengan tema Kongres Rakyat Nasional dan penekanan kontrol partai di atas segalanya,” kata Lam dilansir Reuters.

Lam, pakar politik China, mengungkapkan kongres tersebut hanya parlemen tukang stempel saja. Kongres itu juga mengizinkan perubahan konstitusi di mana mengizinkan Presiden Xi berkuasa tanpa batas. 

Front Bersatu itu bertujuan untuk mendapatkan dukungan bagi kepentingan politik China dan membangun pengaruh melalui berbagai cara. Salah satu cara yang digunakan adalah mempengaruhi diaspora china di berbagai negara dan mengoneksikan kelompok-kelompok di luar negari dengan Partai Komunis.

Lembaga baru itu juga memprioritaskan manajemen etnik minoritas dan agama, Tibet, Xinjiang, Hong Kong, dan Makau. Mereka juga akan fokus dengan gerakan kemerdekaan yang dilakukan Taiwan. “Front Bersatu iu akan meningkatkan perhatian Partai Komunis sesuai dengan sikap keras Xi terhadap Taiwan,” kata Lam.

Memperketat Sensor
China mengonsolidasikan regulasi film, media, dan penerbitan di bawah departemen publisitas Partai Komunis. Itu bertujuan untuk memperketat upaya Beijing untuk memantau konten pemberitaan, media, dan film. Perubahan lainnya adalah bergabungnya kementerian dan badan yang mengawasi masalah perbankan hingga kesehatan makanan. Itu semua merupakan perubahan terbesar yang mengguncang pemerintahan China.

China di bawah pemerintahan Xi Jinping menginginkan semua berita, konten online, dan film tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Partai Komunis. “Reorganisasi itu berarti kementerian publikasi akan memainkan peranan penting dan khusus dalam propaganda ideology dan hiburan budaya,” demikian keterangan Komite Pusat Partai Komunis China.

Kementerian Publikasi tidak memberikan komentar mengenai isu tersebut. Sebelumnya, lembaga yang mengurusi media, berita, dan publikasikan dipegang Badan Negera Pers, Publikasi, Radio, Film, dan Televisi. Sebagai tambahan, China juga menyetujui pembentukan stasiun televisi baru, “Voice of China”. Itu akan mengonsolidasikan dan mengintegrasikan stasiun televisi dan radio yang sudah ada.

Berbagai perubahan kebijakan itu dilakukan setelah Xi memperkuat kekuasaannya. Dalam pandangan sejara wan dan pakar politik Zhang Lifan, sangat sulit untuk memprediksi berapa lama Xi akan berkuasa. “Secara teori, Xi bisa saja berkuasa lebih lama dari pada Robert Mugabe. Tidak ada seorang pun yang bisa mem prediksi,” ungkap Zhang mengacu pada mantan Presiden Zimbabwe Mugabe yang berkuasa selama empat dekade.

Sebenarnya jabatan paling penting di Partai Komunis adalah pemimpin partai dan militer. Nah, dalam konstitusi tidak ada jabatan maksimum ketua partai dan kepala militer meskipun jabatan maksimal umum nya hanya 10 tahun. Padahal Presiden Xi akan memulai jabatan ketua partai dan militer periode kedua pada Oktober mendatang.

Kongres Partai pada Oktober mendatang sepertinya tidak akan memberikan petunjuk mengenai siapa orang yang nantinya akan melanjutkan kepemimpinan Presiden Xi. Bagaimanapun jabatan pemimpin partai seharusnya lebih senior daripada presiden. Tapi Xi justru diberi kedudukan tersebut sehingga dia bisa berkuasa sesukanya dan sesuai dengan keinginannya.

Xi saat ini menduduki ja batan sekjen Partai Komunis China, bukan ketua. Hanya ada tiga pendiri Republik Rakyat China pada 1949 yang memiliki ke du duk an sebagai ketua partai, yakni Mao Zedong, Hua Guo feng, dan Hu Yaobang. Tapi jabatan sekjen memiliki pengaruh yang sangat luas bagi Xi untuk memengaruhi kebijakan partai.

“Apakah Xi juga akan men jadi ketua partai atau sekjen partai itu tidak masalah. Yang jelas dia memegang kekua saan,” ungkap Zhang Ming, profesor ilmu politik di Universitas Renmin China di Beijing.

Menurut Zhang, kebanyakan orang China juga mengungkapkan bahwa Xi akan menjadi kaisar. “Gelar jabatan tidak penting di China. Berbeda dengan di Barat. Di sini yang berwenang adalah kamu adalah kaisar,” katanya.



Credit  sindonews.com

Modernisasi Alutsista, China Uji Coba Tank Tanpa Awak

China tengah menuji coba tank tanpa awak yang bisa dilengkapi dengan kecerdasan buatan. Foto/Istimewa

BEIJING - China melanjutkan program modernisasi alat utama sistem persenjataannya (alutsista). Terbaru, media milik Negeri Tirai Bambu itu melaporkan Beijing tengah menguji tank tanpa awak yang dapat dilengkapi dengan kecerdasan buatan.

Televisi negara itu minggu ini menunjukkan gambar dari tank tak berawak yang menjalani pengujian, seperti dilaporkan surat kabar Global Times.

Rekaman menunjukkan sebuah tank Tipe 59 digerakkan oleh remote control. Global Times menyebut itu adalah pertama kalinya sebuah tank tanpa awak buatan China dipublikasikan kepada publik.

Tank Tipe 59 adalah sebuah tank yang modelnya merujuk pada tank buatan Soviet. Tank ini sempat digunakan oleh China pada medio 1950-an dan telah diproduksi dalam jumlah besar serta dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama.

"Sejumlah besar tank Tipe 59 yang sudah tidak digunakan lagi dapat diubah menjadi kendaraan tanpa awak jika dilengkapi dengan kecerdasan buatan," kata Liu Qingshan, pemimpin redaksi Tank and Armored Vehicle, seperti dinukil Reuters dari Global Times, Rabu (21/3/2018).

"Tank tak berawak akan dapat bekerja pada peralatan tak berawak lain, mengintegrasikan informasi dari satelit, pesawat terbang atau kapal selam," tambah laporan itu.

China berada di tengah-tengah progtam modernisasi yang mengesankan untuk angkatan bersenjatanya, termasuk membangun pesawat tempur siluman dan kapal induk baru. Program ini tampaknya untuk menegaskan bahwa kekuatan negara itu tengah tumbuh, selaras dengan pernyataan Presiden Xi Jinping. 

Credit  sindonews.com

Hamas Buru Penyerang PM Hamdallah

Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah.

Foto: Reuters

Pasukan keamanan Hamas memasang pos pemeriksaan di beberapa jalan Gaza.

CB, GAZA -- Kelompok Hamas memburu pelaku utama serangan bom pekan lalu terhadap Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah di Gaza.
Hamas, yang mengendalikan Jalur Gaza, mengumumkan hadiah sebesar 5.000 dolar AS bagi siapa saja yang memberikan informasi tentang keberadaan pelaku.





Hamas tidak memberikan rincian terkait motif pelaku atau afiliasi tersangka dengan kelompok militan manapun.  "Dinas keamanan melacaknya untuk menangkapnya," kata pernyataan dari Kementerian Dalam Negeri Gaza, Rabu (22/3).





Iring-iringan Hamdallah dan kepala keamanan Palestina Majid Faraj diserang bom di Gaza pada 13 Maret lalu. Mereka tidak terluka.






Pasukan keamanan Hamas memasang pos pemeriksaan di beberapa jalan Gaza. Mereka memeriksa mobil dan identitas semua orang.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Senin menyalahkan Hamas atas serangan itu. Pernyataannya mengancam upaya rekonsiliasi antara faksi Fatah dan Hamas.

Abbas tidak memberikan bukti keterlibatan Hamas. Namun ia mengaku tidak mempercayai Hamas untuk menyelidiki insiden ini secara jujur. Ia juga mengatakan tidak ada kemajuan dalam upaya rekonsiliasi antar kedua faksi.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Israel Dalang Percobaan Pembunuhan Terhadap PM Palestina?

Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah.

Foto: Reuters

Rombongan mobil pengiring PM Palestina terkena ledakan bom saat melintas di Gaza.

CB, GAZA -- Perdana Menteri (PM) Palestina Rami Hamdallah dikabarkan telah berbicara melalui telepon dengan pemimpin politik senior Hamas Ismail Haniya pada Selasa (13/3) tentang ledakan yang menyerang konvoi perdana menteri tersebut. Keduanya setuju bahwa Israel berada di balik ledakan yang terjadi di wilayah yang dikuasai Hamas tersebut.

Israel merupakan penerima manfaat utama atas kejadian itu. Namun juru bicara Otoritas Palestina Youssef al-Mahmoud membantah melalui kantor berita Palestina WAFA bahwa telah terjadi pembicaraan melalui telepon antara kedua pejabat tersebut.

Ledakan itu melukai beberapa petugas keamanan, namun tidak melukai Hamdallah, saat dia berkunjung ke Jalur Gaza. Seorang koresponden Aljazirah di lokasi kejadian melaporkan ledakan terjadi tidak lama setelah konvoi Hamdallah melewati pos pemeriksaan Erez yang dikendalikan Israel, yang diketahui orang Palestina sebagai Beit Hanoun, di Gaza utara.

Sementara itu Hamas membantah terlibat dalam ledakan tersebut. Mereka mengatakan akan meluncurkan sebuah penyelidikan untuk menemukan orang-orang yang berada dibalik serangan tersebut dan membawanya ke pengadilan. Kepala Keamanan Hamas Tawfiq Abu Naim telah diberi tanggung jawab untuk memimpin penyelidikan tersebut.

Hamdallah, yang memimpin pemerintah Otorita Palestina yang berbasis di Ramallah, tampil ditelevisi langsung pada peresmian pabrik pengolahan air limbah di Gaza. Tak lama kemudian, dia kembali ke Ramallah dimana dia tampak tidak terpengaruh saat menyampaikan sebuah pidato singkat di luar kantornya.

Dia mengatakan tujuh pengawalnya terluka dalam serangan tersebut dan mereka dirawat di rumah sakit di Ramallah. "Ini (serangan) tidak mewakili patriotisme, tindakan pengecut yang tidak mewakili rakyat kita, juga bukan mewakili rakyat Gaza," kata Hamdallah.

Kepala Intelijen Otoritas Palestina Majed Faraj juga ikut dalam konvoi yang diserang tersebut.

Fatah, partai politik Tepi Barat yang dipimpin Presiden Palestina Mahmoud Abbas, menyebut insiden tersebut sebagai serangan teroris dan menyalahkan Hamas. "Serangan ini adalah upaya untuk membunuh semua upaya rekonsiliasi. Ini adalah langkah berbahaya yang bertujuan untuk menyebarkan kekacauan dan pertengkaran di antara orang-orang kami," ujar Munir al-Jaghoub, yang memimpin departemen informasi Fatah di Kantor Mobilisasi dan Organisasi.

"Kami menuntut agar Hamas mempercepat penyelidikannya. Perkembangan tersebut telah membuktikan bahwa Hamas telah benar-benar gagal dalam memberikan keamanan diGaza, sama seperti gagal dalam memberikan kehidupan yang layak untuk rakyat kami di jalur Gaza," tuturnya menambahkan.

Sementara menurut juru bicara parlemen Hamas Ahmed Bahar mengatakan ledakan tersebut adalah kejahatan yang ditujukan untuk menyabotase upaya rekonsiliasi. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Gaza Iyad al-Buzom mengatakan bahwa tindakan menyalahkan memiliki dimensi politik.

"Di sini, di Gaza, kami mengambil semua tindakan pengamanan untuk menyambut semua konvoi dan delegasi dan terutama perdana menteri saat memasuki Gaza. Beberapa tersangka ditangkap beberapa saat yang lalu, dan sebuah investigasi untuk mengetahui siapa yang berada di balik ledakan tersebut sedang berlangsung," tuturnya.

Seorang analis politik yang berbasis di Gaza mengatakan ada beberapa pihak yang diuntungkan dari ledakan ini. "Kami akan mendengar Fatah mengatakan beberapa anggota Hamas tidak menginginkan rekonsiliasi, dan juga kami akan mendengar bahwa Hamas mengatakan ini bisa menjadi serangan palsu oleh dinas keamanan Fatah," ujarnya.

"Orang-orang yang akan membayar harganya adalah rakyat Palestina sendiri. Otoritas Palestina dapat memberlakukan lebih banyak tindakan hukuman melawan Jalur Gaza, dan sangat penting bahwa Hamas menangkap orang-orang yang berada di belakang serangan sesegera mungkin. Ledakan ini akan berakibat pada orang-orang di Gaza."

Hamas dan Fatah adalah dua partai politik utama Palestina. Kedua pihak menandatangani sebuah kesepakatan rekonsiliasi pada Oktober 2017.

Ini mengakhiri satu dekade pembagian yang melibatkan dua pemerintah paralel yang beroperasi di Gaza dan Tepi Barat. Kesepakatan untuk membentuk pemerintah persatuan itu ditandatanganidi ibu kota Mesir Kairo pada 13 Oktober, namun upaya untuk mengimplementasikan kesepakatan tersebut telah menghadapi hambatan.

Credit  republika.co.id

Tamimi, Gadis Palestina Penampar Tentara Israel akan Dibui 8 Bulan

Ahed Tamimi, 16 (tengah dan diborgol), aktivis remaja Palestina yang ditangkap dan dipenjara oleh Israel karena menampar tentara Israel. Foto/REUTERS

TEPI BARAT - Gadis Palestina bernama Ahed Tamimi, 16, akan menjalani hukuman total delapan bulan penjara atas tindakannya menampar tentara Israel.

Jaksa penuntut dan pengacara untuk Ahed Tamimi telah mencapai kesepakatan pada hari Rabu soal lamanya hukuman penjara untuk gadis remaja tersebut. Namun, kesepakatan itu belum final karena belum disetujui oleh Pengadilan Militer Israel di Tepi Barat.

Jika pengadilan menyetujui kesepakatan tersebut, Tamimi tinggal menjalani hukuman lima bulan penjara, karena dia sudah menghabiskan waktu tiga bulan di penjara Israel.

Human Rights Watch menanggapi kesepakatan jaksa dan pengacara terkait hukuman untuk remaja yang jadi ikon baru perlawanan rakyat Palestina terhadap pasukan Israel tersebut.

"Ahed akan pulang dalam beberapa bulan, tetapi Israel menempatkan anak ini di balik jeruji besi selama delapan bulan karena menyerukan protes dan menampar seorang tentara," kata Human Rights Watch (HRW) dalam sebuah pernyataan.

Menurut HRW, gadis itu sebelumnya diancam akan mendekam di penjara Israel selama beberapa tahun karena tindakannya.

"Ini adalah norma dalam sistem peradilan militer Israel, yang dicirikan oleh penahanan praperadilan yang berkepanjangan, pelecehan terhadap anak-anak dan pengadilan palsu. Ratusan anak-anak Palestina tetap dikurung dengan sedikit perhatian pada kasus mereka," lanjut HRW, yang dikutip Kamis (22/3/2018).

Pengadilan IDF di Tepi Barat sebelumnya menolak permintaan Tamimi agar persidangannya terbuka untuk umum. Penolakan itu sebagai bentuk kesadaran pengadilan militer Israel bahwa kasus ini menjadi perhatian publik.

Pengacara Tamimi, Gaby Lasky, menegaskan bahwa kesepakatan dalam pembelaan terhadap kliennya telah tercapai. "Kenyataan bahwa kesepakatan untuk menjatuhkan semua dakwaan yang membuat penahanannya mungkin sampai akhir proses hukum mungkin adalah bukti bahwa penangkapan Tamimi di tengah malam dan proses hukum terhadap dirinya, adalah langkah-langkah dirancang untuk menyelesaikan skor," kata Lasky, seperti dikutip Haaretz.

Sumber pengadilan mengatakan kepada Haaretz bahwa menurut kesepakatan tawar-menawar dalam pembelaan, Tamimi akan dikenai tuduhan melakukan serangan terhadap tentara Israel yang direkam. Dia juga akan dikenai tuduhan melakukan hasutan melalui video yang di-posting di media sosial, dan dua serangan lainnya terhadap tentara.

Dia tidak akan dituntut atas serangan tambahan yakni pelemparan batu, seperti yang muncul pada dakwaan asli.

Pada Januari lalu, Tamimi dikenai 12 tuduhan sekaligus. Tuduhan itu termasuk lima tuduhan melakukan serangan terhadap pasukan keamanan hingga pelemparan batu pada seseorang maupun properti.

Ibunda Tamimi, Nariman Tamimi, juga dituduh menyebarkan pemberitaan di media sosial, yakni membagikan video penamparan Tamimi terhadap tentara Israel.Sepupu Tamimi, Nur, dituduh melakukan serangan yang diperparah. 

Nur Tamimi mengatakan dia dan Ahed Tamimi menampar para prajurit Israel karena  halaman rumah Ahed Tamimi pada tanggal 15 Desember 2017.

Menurut Bassem Tamimi, ayah Ahed Tamimi, istri dan putrinya tidak berbuat salah."Mereka berjuang demi kebebasan dan keadilan," katanya.



Credit  sindonews.com

Hadapi Pemakzulan, Presiden Peru Akhirnya Mengundurkan Diri

Pengunduran diri Pedro Pablo Kuczynski sebagai Presiden Peru diumumkan sehari sebelum pemungutan suara yang akan dilakukan kongres terkait mosi pemecatannya. (REUTERS/Mariana Bazo)

Jakarta, CB -- Presiden Peru Pedro Pablo Kuczynski mengumumkan pengunduran dirinya pada Rabu (21/3) waktu setempat dalam pidato kenegarannya. Pengumuman tersebut dilakukan sehari sebelum ia harus menghadapi kembali pemungutan suara yang dilakukan kongres terkait mosi pemecatannya.

Kuczynski (79) yang memulai kariernya sebagai bankir Wall Street membantah dirinya bersalah atas tuduan korupsi yang melibatkan Odobrecht, perusahaan global asal Peru. Namun, ia menilai pengunduran diri merupakan keputusan yang paling baik yang harus ditempuhnya bagi negara tersebut.

"Menghadapi situasi sulit ini, yang sebenarnya secara tidak adil memperlihatkan saya bersalah. Saya pikir yang terbaik bagi negara ini adalah pengunduran diri saya sebagai Presiden," ujar Kuczynski dikutip dari AFP.



Ia mengaku tak ingin menjadi penghalang bagi Peru yang terus menderita akibat sejumlah ketidakpastian yang terjadi belakangan ini.

Wakil Presiden Martin Vizcarra kemungkinan akan menggantikan posisi Kuczynski guna menghindari pemilihan awal pada waktuk yang tidak tepat di tengah ketidakpuasan pemilih yang meluas pada partai-partai politik.

Tekanan pada Kuczynski untuk mengundurkan diri semakin kuat, setelah pihak oposisi menuduhnya berusaha membeli suara menjelang pemungutan suara terkait mosi pemecatannya.




Namun, pemerintah membantah adanya pembelian suara.

Kuczynski sebelumnya yakin ia akan mengalahkan suara kongres yang mendukung mosi pemecatannya.

Adapun Odebrecht sebelumnya mengaku telah menghabiskan jutaan dolar untuk menyuap pejabat pemerintah di seluruh Amerika Latin guna mendapat kontrak pekerjaan umum. Mereka bahkan menyebut telah membayar lima juta dolar kepada perusahaan-perusahaan yang terkait Kuczynski kala masih menjadi menteri.




Credit  cnnindonesia.com

Protes reformasi Macron, pegawai sipil Prancis gelar unjuk rasa

Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Kepala Staf Angkatan Darat Prancis Jenderal Pierre de Villiers tiba di mobil komando untuk parade militer tradisional Bastille Day di Champs Elysees di Paris, Prancis, Jumat (14/7/2017). (REUTERS/Stephane Mahe)

Paris (CB) - Para guru, perawat rumah sakit, masinis kereta, dan pengendali maskapai penerbangan berencana menggelar mogok kerja dan turun ke jalanan Prancis pada Kamis untuk menentang upaya reformasi dari Presiden Emmanuel Macron.

Meski serikat kerja kesulitan untuk mengumpulkan massa dalam beberapa bulan terakhir, itu adalah unjuk rasa pertama yang melibatkan para pegawai sipil dan para staf kereta.

"Keresahan dan kekhawatiran menyebar dengan sangat cepat," kata Jean-Marc Canon dari EGFF-CGT, yang merupakan salah satu serikat kerja pegawai sipil terbesar di Prancis, seperti dilaporkan Reuters.

Sekitar 150 unjuk rasa diperkirakan terjadi di berbagai kota Prancis, termasuk dua di kota Paris pada pukul 13.00 GMT (atau sekitar 20.00 WIB). Gelombang demonstrasi itu diperkirakan akan menyebabkan pembatalan 60 persen jadwal kereta cepat, 75 persen kereta dalam kota, dan 30 persen penerbangan di kota Paris.

Berbagai jajak pendapat menunjukkan sebuah paradoks: sebagian besar warga mendukung aksi unjuk rasa dari para pegawai sipil, namun mereka juga mendukung kebijakan reformasi sang presiden, termasuk memotong jumlah pegawai sipil dan penerapan gaji berdasar prestasi.

Paradoks tersebut membuat pemerintah, yang pada tahun lalu mengubah undang-undang tenaga kerja dan menerapkan berbagai reformasi yang sensitif, menegaskan akan tetap meneruskan rencana mereka.

Pada Selasa pagi, usai para pensiunan turun ke jalan, Perdana Menteri Edouard Philippe mengatakan bahwa pemerintah akan mengubah kebijakan terhadap 100.000 pensiunan termiskin dari total tujuh juta pensiunan yang menentang kenaikan pajak.

Pernyataan tersebut merupakan indikasi bahwa pemerintah juga siap membuat pengecualian, meski tegas terhadap reformasi yang sudah direncanakan.

"Apa yang kami butuhkan adalah menghindari penyatuan semua keluhan, sebagaimana pernah terjadi pada tahun 1995," kata seorang pejabat pemerintah, merujuk pada demonstrasi terbesar di Prancis yang memaksa pemerintah pada saat itu untuk membatalkan sejumlah kebijakan.

"Situasi saat ini sangat berbeda dengan apa yang terjadi tahun 1995. Saat itu ada perbedaan yang jauh antara apa yang dijanjikan pemerintah semasa kampanye, dan apa yang mereka lakukan," kata dia.

Pegawai sipil di Prancis saat ini menentang rencana pemotongan jumlah pegawai sipil sampai dengan 120.000 orang pada 2022. Selain itu mereka juga memprotes penerapan gaji berdasarkan prestasi.

Di sisi lain, para pekerja di sektor kereta tidak setuju atas rencana pemerintah menghapus jaminan kerja seumur hidup, kenaikan gaji otomatis setiap tahun, dan uang pensiun dini yang besar.

Credit  antaranews.com

Dua Ilmuwan Rusia Akui Pernah Buat Racun di Era Soviet

Polisi Inggris berjaga di dekat rumah seorang mantan agen intelijen Rusia, Sergei Skripal yang diserang dengan zat agen saraf.

Foto: Andrew Matthews/PA via AP

Rusia mengatakan telah menghancurkan semua persenjataan kimia.

CB, MOSKOW -- Ilmuwan era Soviet tampaknya akan bertentangan dengan klaim Rusia negaranya tidak pernah membuat agen saraf Novichok. Dua ilmuwan tersebut secara independen menyatakan mereka terlibat dalam pembuatan racun di laboratorium senjata kimia pada era Soviet.

Moskow membantah terlibat dalam keracunan mantan intelijen Rusia Sergei Skripal dan putrinya Yulia di Salisbury. Mereka ditemukan tidak sadarkan diri di bangku taman pada 4 Maret di kota Wiltshire, Inggris.

Pemerintahan Vladimir Putin telah berulang kali membantah terlibat dalam kasus tersebut. Putin mengatakan baik Rusia maupun Uni Soviet sama sekali tidak mengembangkan Novichok.

"Rusia tidak memiliki agen seperti itu. Kami telah menghancurkan semua persenjataan kimia kami di bawah kendali pengamat internasional," kata Putin pada konferensi pers setelah terpilih kembali sebagai Presiden pada Ahad malam (18/3).

Demikian pula dengan duta besar Rusia untuk Belanda sekaligus perwakilan Rusia di Organisasi Larangan Senjata Kimia (OPCW), Alexander Shulgin yang mengatakan hal serupa."Tidak pernah ada program di bawah nama kelompok 'Novichok' di Federasi Rusia. Pada 1992, Rusia menghentikan semua kegiatan di bidang kimia militer," katanya pekan lalu.

Namun Menteri Luar Negeri Boris Johnson menuduh Rusia membangun tumpukan jerami kebohongan untuk menutupi keterlibatannya dalam keracunan tersebut.Pada Selasa, Kantor Luar Negeri Inggris mengatakan, "Alih-alih memberikan penjelasan untuk insiden Salisbury, Rusia telah meluncurkan kampanye disinformasi."

Salah satu kantor berita independen Rusia The Bell telah melacak seorang ilmuwan bernama Vladimir Uglev. Dia bekerja pada program yang dimulai pada 1970 untuk menciptakan racun yang akan menyaingi agen saraf VX milik militer Amerika Serikat (AS).

Seperti dilaporkan Independent, Rabu (21/3), Uglev mengatakan Novichok, yang berarti "pemula", adalah nama yang digunakan untuk beberapa zat yang dikembangkan di laboratorium di wilayah Saratov di Rusia, yang terletak 600 kilometer di barat daya Moskow.

Selain itu, kantor berita yang dikelola negara RIA Novosti telah berbicara dengan ilmuwan di era Perang Dingin yaitu Profesor Leonid Rink. Dia mengaku telah bekerja untuk membuat agen syaraf dan menamainya seperti lokasi laboratorium di mana itu dibuat.

Kemudian ketika ditanya apakah dia adalah salah satu pencipta Novichok, dia berkata: "Ya. Itu adalah dasar untuk disertasi doktor saya. Sekelompok besar spesialis di Shikhany dan di Moskow menggarap Novichok - mengenai teknologi, toksikologi dan biokimia. Pada akhirnya kami mencapai hasil yang sangat bagus."

Akan tetapi dia mengatakan sulit dipercaya jika Rusia melakukan serangan dengan menggunakan agen saraf Novichok. Menurutnya bodoh jika Rusia menggunakan Novichok untuk menyerang seseorang karena hubungannya dengan Rusia sangat jelas. Dia bahkan juga ikut menuduh Inggris yang melakukannya.

Credit  republika.co.id

Menlu Inggris Samakan Putin dengan Hitler, Rusia Tak Terima

Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson. Foto/REUTERS/Peter Nicholls

MOSKOW - Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris Boris Johnson melontarkan cercaan kasar terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin yang disamakan dengan diktator Nazi, Adolf Hitler. Moskow tak terima dan memperingatkan bahwa Johnson mewakili negara berkekuatan nuklir.

Menlu Johnson sebelumnya mengatakan bahwa Putin mencoba untuk memperkuat citra Rusia melalui tuan rumah Piala Dunia dengan cara yang sama seperti Adolf Hitler menggunakan Olimpiade 1936 di Nazi Jerman.

Rusia memang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada musim panas tahun ini. Komentar Johnson itu menggemakan pernyataan anggota parlemen Inggris Ian Austin yang mengatakan bahwa Putin akan menggunakan turnamen sepak bola dunia itu untuk meningkatkan citra Rusia. Dia membandingkannya dengan ketika Jerman menjadi tuan rumah Olimpiade.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan pernyataan Johnson menakutkan dan penuh kemarahan.

”Setiap paralel dan perbandingan antara negara kita, yang kehilangan jutaan nyawa dalam perang melawan Nazisme, bertempur dengan musuh di wilayahnya sendiri, dan kemudian membebaskan Eropa (dan Jerman), itu benar-benar tidak dapat diterima,” kata Zakharova dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan di Facebook.

“Pernyataan seperti itu tidak layak keluar dari kepala layanan diplomatik negara Eropa. Jelas bahwa (Boris Johnson) diracuni dengan kebencian dan kemarahan. Kata-katanya sebagai sosok tidak profesional dan kasar,” papar Zakharova.

“Adalah menakutkan bahwa orang ini adalah perwakilan dari kekuatan nuklir yang memikul tanggung jawab khusus atas tindakannya di arena internasional serta untuk pelestarian perdamaian internasional,” imbuh kata Zakharova, seperti dikutip Russia Today, Kamis (22/3/2018).

“Sekarang, itu di luar bayangan keraguan bahwa semua tindakan London bertujuan untuk menciptakan momok musuh keluar dari Rusia, menggunakan apapun, bahkan alasan yang paling tidak masuk akal,” kata Zakharova.

Perseteruan Inggris dan Rusia ini dipicu atas dugaan serangan racun saraf terhadap mantan agen ganda Rusia Sergei Skripal, 66, dan putrinya; Yulia Skripal, 33, di Salisbury, Inggris selatan pada 4 Maret 2018.

London tuduh Moskow sebagai dalang serangan di wilayahnya. Namun, Rusia membantah dan menuntut Inggris menyodorkan bukti atas tuduhannya.

Tak peduli dengan bantahan Moskow, London mengambil beberapa tindakan termasuk mengusir 23 diplomat Rusia dari Inggris. Rusia pun mengambil tindakan pembalasan serupa.

Skripal adalah mantan agen mata-mata Rusia yang berkhianat. Dia ditangkap dan dihukum Kremlin karena menjadi agen ganda untuk Rusia dan Inggris. Namun, dia dibebaskan atau diampuni tahun 2010 melalui kesepakatan tukar tahanan mata-mata antara Rusia dan Barat.

Sejak itu, Skripal dan keluarganya pindah ke Inggris dan dilindungi oleh negara tersebut. Beberapa sekutu Inggris, seperti Amerika Serikat, Prancis, dan Jerman membela langkah London untuk melawan Moskow. 

Credit  sindonews.com

Seteru Berlanjut, Menlu Inggris Samakan Putin dengan Hitler

Presiden Rusia Vladimir Vladimirovich Putin. Foto/REUTERS

LONDON - Perseteruan London dengan Moskow terkait tuduhan bahwa Rusia mendalangi serangan racun saraf Novichok terhadap mantan agen ganda Kremlin Sergei Skripal di wilayah Inggris terus berlanjut.

Kali ini, Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris Boris Johnson menyamakan Presiden Vladimir Putin dengan diktator Nazi; Adolf Hitler.

Menlu Johnson mengatakan, Putin mencoba untuk memperkuat citra Rusia melalui tuan rumah Piala Dunia dengan cara yang sama seperti Adolf Hitler menggunakan Olimpiade 1936 di Nazi Jerman.

Rusia memang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada musim panas tahun ini. Komentar Johnson itu menggemakan pernyataan anggota parlemen Inggris Ian Austin yang mengatakan bahwa Putin akan menggunakan turnamen sepak bola dunia itu untuk meningkatkan citra Rusia. Dia membandingkannya dengan ketika Jerman menjadi tuan rumah Olimpiade.

Johnson setuju dengan penilaian politisi London tersebut. ”Karakterisasi Anda tentang apa yang akan terjadi di Moskow di Piala Dunia, di semua tempat , ya, saya pikir perbandingan dengan 1936 pasti benar,” ujar diplomat utama Inggris tersebut.

Di parlemen, Johnson ditanyai para legislator mengenai serangan racun kimia terhadap mantan agen ganda Rusia Sergei Skripal di Kota Salisbury, Inggris selatan pada awal bulan ini.

London telah menyalahkan Moskow atas serangan terhadap mantan mata-matanya yang telah berkhianat itu. Sebagai respons, 23 diplomat Moskow diusir dari Inggris.

Kremlin telah membantah tuduhan itu dan menuntut Inggris memberikan bukti. Kremlin juga membalas dengan mengusir 23 diplomat London dalam tempo sepekan.

Johnson khawatir dengan nasib keamanan para penggemar tim Inggris setelah Pemerintah Perdana Menteri Theresa May menyerukan para pemimpin politik dan anggota kerajaan untuk memboikot Piala Dunia 2018 di Rusia.

Penggemar tim Inggris dan Rusia dikenal kerap bentrok setiap ajang Piala Dunia digelar. ”Terserah orang Rusia untuk menjamin keamanan penggemar Inggris yang pergi ke Rusia,” ujar Johnson.

”Saat ini kami tidak cenderung aktif untuk menghalangi orang-orang pergi karena kami ingin mendengar dari Rusia langkah apa yang akan mereka ambil untuk menjaga fans kami,” imbuh dia, seperti dikutip Reuters, Kamis (22/3/2018). 

Credit  sindonews.com

Jenderal Pentagon Akui AS Tak Bisa Cegat Rudal Hipersonik Rusia

Cuplikan video grafis simulasi rudal nuklir dengan sistem hipersonik Avangard yang diumumkan Presiden Vladimir Putin 1 Maret lalu. Foto/RU-RTR

WASHINGTON - Jenderal utama Pentagon akhirnya mengakui bahwa Amerika Serikat (AS) tidak bisa menghentikan atau mencegat peluru kendali (rudal) hipersonik Kinzhal Rusia yang dibanggakan Presiden Vladimir Putin. Padahal, Pentagon dan CIA sebelumnya menganggap klaim Putin hanya bualan semata.

Menurut Rusia, rudal Kinzhal dengan hulu ledaknya mampu melesat lebih cepat 20 kali dari kecepatan suara. Kemampuan seperti itu tidak mungkin untuk dicegat oleh sistem pertahanan udara manapun di dunia, termasuk sistem pertahanan udara AS.

Pengakuan ketidakberdayaan sistem pertahanan AS ini disampaikan kepala Komando Strategis AS, Jenderal John Hyten dalam kesaksiannya di hadapan Komite Angkatan Bersenjata Senat AS pada hari Selasa, 20 Maret 2018.

Jenderal Hyten adalah penanggung jawab utama persenjataan nuklir Pentagon.

Ketika ditanya oleh Senator Jim Inhofe, seperti apa kemampun pertahanan AS terhadap senjata hipersonik musuh, Hyten menjawab; "Kami sangat sulit, ya, pertahanan kami adalah kemampuan jera kami. Kami tidak memiliki sistem pertahanan apapun yang bisa menghentikan penggunaan senjata semacam itu terhadap kami, jadi tanggapan kami adalah kekuatan jera kami, yang merupakan tiga serangkai (triad) dan kemampuan nuklir kami."

Triad senjata AS yang dimaksud Jenderal Hyten adalah rudal balistik antarbenua (ICBM), rudal balistik yang diluncurkan dari bawah laut dan pesawat pembom strategis.

Tapi Hyten mengakui bahwa senjata yang bisa melesat jauh di atas kecepatan suara  merupakan ancaman nyata bagi AS. Senjata seperti itu, menurutnya, telah dimiliki Rusia dan China."Yang secara agresif mengejar senjata hipersonik semacam itu," kata  Hyten seperti dilansir CNBC, Rabu (21/3/2018).


Dalam paparannya di depan Senat, komandan nuklir Pentagon tersebut mengungkap bahwa AS sedang mengembangkan rudal jelajah rudal baru yang akan diluncurkan dari laut. Namun, senjata masa depan itu diklaim bukan chip tawar-menawar untuk Rusia.

"Saya tidak suka istilah 'tawar-menawar'. Kemampuan yang kami usulkan dalam Tinjauan Postur Nuklir (Nuclear Posture Review) adalah sebagai tanggapan terhadap ancaman," kata Hyten.

"Jika ancaman itu berubah, maka saran militer saya akan berubah. Tetapi jika ancaman itu tidak berubah, maka saran saya akan mengatakan bahwa kami memerlukan kemampuan tersebut untuk menanggapi ancaman tersebut," ujar Hyten.

Dia menggambarkan ancaman tersebut sebagai doktrin Presiden Rusia Vladimir Putin yang menyatakan bahwa mereka menggunakan senjata nuklir dalam peperangan konvensional untuk menang. Menurutnya, doktrin Putin itu pernah disampaikan pada tahun 2000.

Jenderal Hyten enggan bicara dengan bahasa diplomatik dengan alasan dia bukan politisi. 

"Saya bukan diplomat. Saya bukan politisi. Diplomat perlu mengatasi masalah itu dengan lawan-lawan kami," ujar Hyten, seperti dikutip Washington Examiner.

"Saya harap mereka melakukannya, tapi pekerjaan saya sebagai perwira militer adalah melihat ancaman, memahami ancaman tersebut, dan mengusulkan kemampuan kepada badan ini untuk dikirim ke militer sehingga kita dapat menanggapi ancaman yang ada," katanya.

Hyten menolak menentukan kapan rudal jelajah masa depan yang diluncurkan dari laut akan dioperasikan tentara AS.





Credit  sindonews.com

AS Siap Uji Coba Senjata Laser di Jet Tempur

Angkatan Udara AS siap melakukan uji coba senjata laser untuk jet tempurnya. Foto/Ilustrasi/Istimewa

WASHINGTON - Angkatan Udara Amerika Serikat (AS) akan memulai pengujian senjata laser pada musim panas ini. Jet tempur F-15 dipilih Angkatan Udara AS sebagai jet tempur yang akan melakukan pengujian ini.

Seorang pejabat Pentagon mengatakan bahwa dalam uji coba itu, jet tempur F-15 bersenjata laser itu akan menembak jatuh rudal jelajah dan drone dari langit.

"Kami sudah mendapat tes mulai musim panas ini dan tes penerbangan musim panas mendatang," kata Jeff Stanley, asisten deputi bidang sains, teknologi dan teknik seperti dilansir dari Sputnik, Rabu (21/3/2018).

Program Self-Protect High Energy Laser Demonstrator (SHIELD) dirancang untuk membuat pesawat Angkatan Udara AS macam F-15C, F-15E dan F-16 lebih dapat bertahan hidup. Namun senjata laser ini tidak mungkin dipasang pada armada F-35, karena pod dapat mengganggu fitur siluman pesawat. Pun begitu dengan pesawat B-2 dan F-22.

SHIELD terdiri dari tiga komponen: teknologi yang mengarahkan laser pada target, 'rumah' pod dan pendingin laser dan laser itu sendiri. Northrop Grumman, Boeing dan Lockheed Martin ditugasi mengembangkan masing-masing subsistem SHIELD ini.

Alat uji memiliki tenaga sekitar 50 kilowatt. "Masih ada beberapa tantangan teknis yang harus kami atasi - terutama ukuran, berat, kekuatan," terang Stanley.

Program SHIELD diharapkan akan selesai pada 2021 mendatang.

Sebelumnya dilaporkan bahwa Angkatan Laut AS juga tengah bekerja untuk mempersenjatai sebuah kapal perang dengan 60 hingga 150 kilowatt laser dalam dua tahun ke depan. 

Credit  sindonews.com

Jepang Hendak Kerahkan Rudal Amerika, Rusia Terusik

Sistem rudal PAC-3 buatan Amerika Serikat yang dikerahkan di Jepang. Foto/REUTERS

TOKYO - Rusia terusik dengan rencana Jepang yang akan mengerahkan sistem rudal Amerika Serikat (AS). Moskow merasa penyebaran sistem rudal Washington itu akan berdampak langsung pada keamanan nasional Rusia dan kepentingan regionalnya.

Kecemasan Moskow itu disampaikan Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov saat berkunjung ke Tokyo pada hari Rabu.

”Rencana Jepang untuk menggelar sistem pertahanan rudal global secara langsung memengaruhi kepentingan keamanan Rusia,” kata Lavrov pada konferensi pers dengan mitranya dari Jepang, Taro Kono, di Tokyo.

Kabinet Jepang pada bulan Desember menyetujui pengerahan sistem rudal pertahanan Aegis yang berbasis di darat dalam upaya untuk melawan ancaman dari Korea Utara.

”Pengembangan nuklir dan rudal Korea Utara telah menjadi ancaman yang lebih besar dan lebih dekat bagi keamanan nasional Jepang, dan kami perlu secara drastis meningkatkan kemampuan pertahanan rudal balistik kami untuk melindungi Jepang secara berkelanjutan,” kata pemerintah Jepang dalam sebuah pernyataan.

Pada bulan Januari, AS menyetujui penjualan rudal sistem rudal pertahanan senilai USD133,3 juta ke Jepang untuk membela diri terhadap apa yang disebut Washington sebagai ancaman nuklir dan rudal yang berkembang dari Korea Utara.

Departemen Luar Negeri AS telah memberi tahu Kongres tentang masalah Jepang tersebut dan meminta untuk menyetujui penjualan empat rudal SM-3 Block IIA.

Dalam konferensi pers, Lavrov menyatakan kekhawatiran Moskow atas niat Tokyo untuk secara aktif terlibat dalam rencana AS untuk menyebarkan komponen pertahanan rudal di wilayah Jepang.

”Dengan rasa hormat atas hak Jepang untuk memilih cara melindungi wilayahnya, kami melanjutkan dari premis bahwa tindakan apapun dari negara mana pun harus didasarkan pada aturan keamanan yang tidak terpisahkan,” kata Lavrov, seperti dikutip dari kantor berita TASS, Kamis (22/3/2018).

Dia menekankan bahwa tidak ada negara yang harus memastikan keamanannya dengan melanggar keamanan negara lain.

Selain sistem rudal Aegis, Washington telah melengkapi Tokyo dengan sistem rudal Patriot dan Terminal High Altitude Area Defence (THAAD).

Jepang dan AS juga bekerja sama dalam pengembangan Standard Missile 3 (SM-3) RIM-161 yang akan digunakan dengan sistem Aegis. 

Credit  sindonews.com

Media Pemerintah China Sebut Beijing Mesti Siap Gempur Taiwan

Ilustrasi militer China. (REUTERS/Stringer)

Jakarta, CB -- Surat kabar pemerintah China menyebut Beijing mesti menyiapkan tindakan militer terhadap Taiwan dan menekan Amerika Serikat dalam kerja sama terkait Korea Utara, setelah Washington meloloskan undang-undang kerja sama dengan Taipei.

Beijing marah setelah Presiden AS Donald Trump menandatangani undang-undang yang mendorong pemerintahannya mengirim pejabat senior ke Taiwan dan sebaliknya, pekan lalu.

Di Taipei, Wakil Menteri Luar Negeri Alex Wong mengatakan komitmen Amerika pada Taiwan berada di titik terkuat. Dia juga menyebut pulau itu merupakan inspirasi bagi kawasan Indo-Pasifik.

China mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan menganggap pulau yang punya pemerintahan sendiri itu sebagai provinsi pembangkang. Presiden Xi Jinping pada Selasa mengancam negara tersebut akan menerima "hukuman bersejarah" karena upaya separatisme.

Dalam artikel editorialnya yang dikutip Reuters, Global Times menyatakan pemerintah China mesti "menyerang balik" undang-undang yang diloloskan AS.

"China bisa menekan AS pada area kerja sama bilateral lain: misalnya, isu Semenanjung Korea dan nuklir Iran. China juga bisa memosisikan diri melawan AS di organisasi internasional seperti PBB."

"China daratan juga mesti mempersiapkan bentrokan militer langsung di Selat Taiwan. Pemerintah mesti memastikan eskalasi pertukaran pejabat AS-Taiwan akan membawa konsekuensi serius bagi Taiwan," kata koran yang diterbitkan Partai Komunis China itu.

"Surat kabar ini telah menyarankan China daratan bisa mengirim pesawat dan kapal tempur melintasi jalur tengah Selat Taiwan. Hal ini bisa diimplementasikan bertahap, bergantung pada situasi lintas Selat."

Masalah seputar pulau itu adalah salah satu isu paling sensitif bagi China yang bisa memicu pertikaian militer. Menekankan ancaman, Taiwan mengirim kapal dan pesawat pada Rabu kemarin untuk membayangi kapal induk China yang melintasi selat.

The Global Times menyatakan "unifikasi damai" tidak selali berarti proses yang berharmoni dan menyenangkan.

"Tongkat lebih berarti daripada bunga dalam jalan menuju reunifikasi damai," kata surat kabar itu.

Sikap keras China meningkat sejak terpilihnya Presiden Tsai Ing-wen, anggota partai pro-kemerdekaan Taiwan, pada 2016 lalu.

China curiga Tsai ingin mendorong kemerdekaan resmi. Hal itu tidak bisa ditolerir para pemimpin Partai Komunis di Beijing, meski Tsai telah mengatakan dirinya ingin mempertahankan status quo dan berkomitmen menjaga perdamaian.







Credit  cnnindonesia.com