Seorang wanita membawa senapan saat mengikuti aksi dukungan
terhadap kelompok Houthi yang berjuang melawan pasukan pemerintah Yaman,
di Sanaa, Yaman, 13 Januari 2017. REUTERS/Khaled Abdullah
CB, Jakarta - Sebuah
laporan yang dikeluarkan kelompok hak asasi manusia menyebutkan
pemerintah Prancis kemungkinan melanggar hukum internasional karena
menyuplai senjata ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang dapat digunakan dalam perang di Yaman.
Laporan
yang dibuat firma hukum Prancis, Ancile Avocat, itu menyatakan ekspor
senjata Prancis ke negara Teluk Arab itu bertentangan dengan komitmen
masyarakat internasional.
Pejuang
yang baru direkrut naik di belakang truk saat upacara perpisahan
sebelum menuju ke medan perang untuk melawan pasukan pemerintah di
Sanaa, Yaman, 19 Januari 2017. REUTERS/Khaled Abdullah
"Pemerintah Prancis telah menyetujui ekspor perlengkapan militer ke
Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Senjata tersebut dapat digunakan dalam
konflik di Yaman dan dapat pula digunakan untuk kejahatan perang," bunyi
laporan firma hukum itu, seperti dikutip Al Jazeera, Rabu, 19 Maret 2018.
Prancis
adalah negara yang menandatangani Perjanjian Perdagangan Senjata yang
diratifikasi pada 2014 dan bersifat mengikat bagi negara untuk tidak
menjual senjata yang kemungkinan dapat melanggar hukum internasional.
Perdana
Menteri Prancis Philippe Edouard berdalih, penjualan yang baru-baru ini
dilakukan benar-benar murni untuk tujuan pertahanan dan akan digunakan
untuk menekan agresi Houthi.
Seorang
warga mengangkat jerigen air, warga terpaksa mengantri air akibat
perang yang memutus aliran air. Kekerasan meningkat sejak Arab Saudi
melancarkan serangan udara, untuk menghancurkan militan houthi. Aden,
Yaman, 5 April 2015. Wail Shaif Thabet/Getty Images
Sementara itu, media Iran, Press TV,
mengatakan laporan baru yang disampaikan Amnesty International
menggambarkan peran Prancis selama bertahun-tahun dalam perang Yaman.
Jika laporan yang dikeluarkan lembaga tersebut benar, penjualan senjata Prancis kepada Arab Saudi adalah pelanggaran hukum internasional karena mereka sepertinya menggunakan senjata itu dalam perang Yaman.
China Kirim Kapal Induk, Taiwan Siaga. (Istimewa).
TAIPEI
- Taiwan menyiagakan militer baik kapal perang dan pesawat tempur
setelah China mengirimkan kapal induk Liaoning ke perairan dekat
perbatasan. Insiden itu setelah Presiden China Xi Jinping memberikan
peringatan keras atas sikap separatisme.
China mengklaim Taiwan
merupakan wilayah sakralnya dan menganggal pulau itu sebagai provinsi
yang membangka. Xi sebelumnya mengungkapkan Taiwan akan menghadapi
“hukuman sejarah” atas upaya separatismenya.
Kementerian
Pertahanan Taiwan, kapal induk China Liaoning memasuki perawaian di
dekat perbatasan pada Selasa malam (20/3) waktu setempat. Tapi,
pergerakan kapal induk itu tetap di sisi barat. Pada kemarin siang,
kapal induk itu meninggalkan zona identifikasi pertahanan Taiwan. Ada
indikasi kalau China memang sedang melakukan latihan tempur.
Milter
Taiwan langsung mengirimkan kapal perang dan pesawat tempur untuk
membayangi kapal induk China. “Tak ada yang perlu dikhawatirkan mengenai
pergerakan kapal induk China itu,” demikian keterangan Kementerian
Pertahanan Taiwan. Sayangnya, Kementerian Pertahanan China tidak
merespons untuk memberikan komentar.
Januari lalu, Liaoning
berlayar dua kali ke Selat Taiwan. China menyebut upaya itu sebagai
latihan rutin. Taiwan menyembut China meningkatkan latihan militer di
sekitar wilayah Taiwan dalam setahun terakhir. Taiwan merupakan salah
isu sensitive dan berisiko menjadi lokasi ketegangan militer di dunia.
Ketegangan
China dan Taiwan meningkat sejak Presiden Tsai Ing Wen memenangkan
pemilu presiden 2016. Dia merupakan anggota Partai Progresif Demokrat
yang dikenal mendukung kemerdekaan Taiwan.
Beijing menuding Tsai
ingin menempuh langkah formal kemerdekaan. Namun, tuduhan itu
dibantahnya. Tsai mengatakan Taiwan ingin mempertahankan status quo dan
berkomitmen untuk menjaga perbatasan.
Kantor Hubungan Taiwan
Pemerintahan China mengekspresikan kemarahan kepada Perdana Menteri
Taiwan William Lai pada Senin (20/3) karena pernyataannya kalau Taipei
merupakan negara independen yang berdaulat. Itu meruakan provokasi
serius dan Taiwan bukan negara berdaulat,” tuding China.
Beijing
juga sempat marah setelah Presiden Amerika Serikat ( AS) Donald Trup
pekan lalu menandatangai undang-undang yang bisa mengizinkan pengiriman
pejabat senior ke Taiwan. Deputi Asisten Menteri Luar Negeri AS Alex
Wong pekan ini juga berada di Taiwan. Dia berbicara pada acara bisnis di
Taipei bersama dengan Tsai.
China Perkuat Pengaruh Global Partai
Komunis yang berkuasa di China membentuk badan khusus yang bertugas
untuk memperkuat pengaruh dan kepentingan global. Unit itu bernama
Departemen Kerja Front Bersatu. Presiden Xi mengungkapkan unit tersebut
merupakan “senjata magik” Partai Komunis untuk mencapai “kebangkitan
agung” China.
Unit baru itu akan mengawasi Komisi Hubungan Etnik
Negara, Lembaga Negara Hubungan Agama, dan Kantor Hubungan China – Luar
Negeri. “Ketika dewan negara itu di bawah kontrol komite pusat partai
untuk memperkuat kepemimpinan sentralistik dan persatuan,” demikian
keterangan Pemerintah China.
Dalam pandangan Willy Lam, profesor
dari Universitas China Hong Kong upaya itu bertujuan untuk
mengonsentrasikan proses pembuatan keputusan di dalam partai
dibandingkan pemerintahan. “Itu sesuai dengan tema Kongres Rakyat
Nasional dan penekanan kontrol partai di atas segalanya,” kata Lam
dilansir Reuters.
Lam, pakar politik China,
mengungkapkan kongres tersebut hanya parlemen tukang stempel saja.
Kongres itu juga mengizinkan perubahan konstitusi di mana mengizinkan
Presiden Xi berkuasa tanpa batas.
Front Bersatu itu bertujuan untuk mendapatkan dukungan bagi kepentingan
politik China dan membangun pengaruh melalui berbagai cara. Salah satu
cara yang digunakan adalah mempengaruhi diaspora china di berbagai
negara dan mengoneksikan kelompok-kelompok di luar negari dengan Partai
Komunis.
Lembaga baru itu juga memprioritaskan manajemen etnik
minoritas dan agama, Tibet, Xinjiang, Hong Kong, dan Makau. Mereka juga
akan fokus dengan gerakan kemerdekaan yang dilakukan Taiwan. “Front
Bersatu iu akan meningkatkan perhatian Partai Komunis sesuai dengan
sikap keras Xi terhadap Taiwan,” kata Lam.
Memperketat Sensor China
mengonsolidasikan regulasi film, media, dan penerbitan di bawah
departemen publisitas Partai Komunis. Itu bertujuan untuk memperketat
upaya Beijing untuk memantau konten pemberitaan, media, dan film.
Perubahan lainnya adalah bergabungnya kementerian dan badan yang
mengawasi masalah perbankan hingga kesehatan makanan. Itu semua
merupakan perubahan terbesar yang mengguncang pemerintahan China.
China
di bawah pemerintahan Xi Jinping menginginkan semua berita, konten
online, dan film tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Partai
Komunis. “Reorganisasi itu berarti kementerian publikasi akan memainkan
peranan penting dan khusus dalam propaganda ideology dan hiburan
budaya,” demikian keterangan Komite Pusat Partai Komunis China.
Kementerian
Publikasi tidak memberikan komentar mengenai isu tersebut. Sebelumnya,
lembaga yang mengurusi media, berita, dan publikasikan dipegang Badan
Negera Pers, Publikasi, Radio, Film, dan Televisi. Sebagai tambahan,
China juga menyetujui pembentukan stasiun televisi baru, “Voice of
China”. Itu akan mengonsolidasikan dan mengintegrasikan stasiun televisi
dan radio yang sudah ada.
Berbagai perubahan kebijakan itu
dilakukan setelah Xi memperkuat kekuasaannya. Dalam pandangan sejara wan
dan pakar politik Zhang Lifan, sangat sulit untuk memprediksi berapa
lama Xi akan berkuasa. “Secara teori, Xi bisa saja berkuasa lebih lama
dari pada Robert Mugabe. Tidak ada seorang pun yang bisa mem prediksi,”
ungkap Zhang mengacu pada mantan Presiden Zimbabwe Mugabe yang berkuasa
selama empat dekade.
Sebenarnya jabatan paling penting di Partai
Komunis adalah pemimpin partai dan militer. Nah, dalam konstitusi tidak
ada jabatan maksimum ketua partai dan kepala militer meskipun jabatan
maksimal umum nya hanya 10 tahun. Padahal Presiden Xi akan memulai
jabatan ketua partai dan militer periode kedua pada Oktober mendatang.
Kongres
Partai pada Oktober mendatang sepertinya tidak akan memberikan petunjuk
mengenai siapa orang yang nantinya akan melanjutkan kepemimpinan
Presiden Xi. Bagaimanapun jabatan pemimpin partai seharusnya lebih
senior daripada presiden. Tapi Xi justru diberi kedudukan tersebut
sehingga dia bisa berkuasa sesukanya dan sesuai dengan keinginannya.
Xi
saat ini menduduki ja batan sekjen Partai Komunis China, bukan ketua.
Hanya ada tiga pendiri Republik Rakyat China pada 1949 yang memiliki ke
du duk an sebagai ketua partai, yakni Mao Zedong, Hua Guo feng, dan Hu
Yaobang. Tapi jabatan sekjen memiliki pengaruh yang sangat luas bagi Xi
untuk memengaruhi kebijakan partai.
“Apakah Xi juga akan men
jadi ketua partai atau sekjen partai itu tidak masalah. Yang jelas dia
memegang kekua saan,” ungkap Zhang Ming, profesor ilmu politik di
Universitas Renmin China di Beijing.
Menurut Zhang, kebanyakan
orang China juga mengungkapkan bahwa Xi akan menjadi kaisar. “Gelar
jabatan tidak penting di China. Berbeda dengan di Barat. Di sini yang
berwenang adalah kamu adalah kaisar,” katanya.
China tengah menuji coba tank tanpa awak yang bisa dilengkapi dengan kecerdasan buatan. Foto/Istimewa
BEIJING
- China melanjutkan program modernisasi alat utama sistem
persenjataannya (alutsista). Terbaru, media milik Negeri Tirai Bambu itu
melaporkan Beijing tengah menguji tank tanpa awak yang dapat dilengkapi
dengan kecerdasan buatan.
Televisi negara itu minggu ini
menunjukkan gambar dari tank tak berawak yang menjalani pengujian,
seperti dilaporkan surat kabar Global Times.
Rekaman menunjukkan sebuah tank Tipe 59 digerakkan oleh remote control. Global Times menyebut itu adalah pertama kalinya sebuah tank tanpa awak buatan China dipublikasikan kepada publik.
Tank
Tipe 59 adalah sebuah tank yang modelnya merujuk pada tank buatan
Soviet. Tank ini sempat digunakan oleh China pada medio 1950-an dan
telah diproduksi dalam jumlah besar serta dapat digunakan dalam jangka
waktu yang lama.
"Sejumlah besar tank Tipe 59 yang sudah tidak
digunakan lagi dapat diubah menjadi kendaraan tanpa awak jika dilengkapi
dengan kecerdasan buatan," kata Liu Qingshan, pemimpin redaksi Tank and
Armored Vehicle, seperti dinukil Reuters dari Global Times, Rabu
(21/3/2018).
"Tank tak berawak akan dapat bekerja pada peralatan
tak berawak lain, mengintegrasikan informasi dari satelit, pesawat
terbang atau kapal selam," tambah laporan itu.
China berada di
tengah-tengah progtam modernisasi yang mengesankan untuk angkatan
bersenjatanya, termasuk membangun pesawat tempur siluman dan kapal induk
baru. Program ini tampaknya untuk menegaskan bahwa kekuatan negara itu
tengah tumbuh, selaras dengan pernyataan Presiden Xi Jinping.
Pasukan keamanan Hamas memasang pos pemeriksaan di beberapa jalan Gaza.
CB,
GAZA -- Kelompok Hamas memburu pelaku utama serangan bom pekan lalu
terhadap Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah di Gaza.
Hamas,
yang mengendalikan Jalur Gaza, mengumumkan hadiah sebesar 5.000 dolar AS
bagi siapa saja yang memberikan informasi tentang keberadaan pelaku.
Hamas tidak memberikan rincian terkait
motif pelaku atau afiliasi tersangka dengan kelompok militan manapun.
"Dinas keamanan melacaknya untuk menangkapnya," kata pernyataan dari
Kementerian Dalam Negeri Gaza, Rabu (22/3).
Iring-iringan Hamdallah dan kepala keamanan Palestina Majid Faraj diserang bom di Gaza pada 13 Maret lalu. Mereka tidak terluka.
Pasukan keamanan Hamas memasang pos pemeriksaan di beberapa jalan Gaza. Mereka memeriksa mobil dan identitas semua orang.
Presiden
Palestina Mahmoud Abbas pada Senin menyalahkan Hamas atas serangan itu.
Pernyataannya mengancam upaya rekonsiliasi antara faksi Fatah dan
Hamas.
Abbas tidak memberikan bukti keterlibatan Hamas.
Namun ia mengaku tidak mempercayai Hamas untuk menyelidiki insiden ini
secara jujur. Ia juga mengatakan tidak ada kemajuan dalam upaya
rekonsiliasi antar kedua faksi.
Israel Dalang Percobaan Pembunuhan Terhadap PM Palestina?
Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah.
Foto: Reuters
Rombongan mobil pengiring PM Palestina terkena ledakan bom saat melintas di Gaza.
CB,
GAZA -- Perdana Menteri (PM) Palestina Rami Hamdallah dikabarkan telah
berbicara melalui telepon dengan pemimpin politik senior Hamas Ismail
Haniya pada Selasa (13/3) tentang ledakan yang menyerang konvoi perdana
menteri tersebut. Keduanya setuju bahwa Israel berada di balik ledakan
yang terjadi di wilayah yang dikuasai Hamas tersebut.
Israel merupakan penerima manfaat utama atas kejadian itu. Namun juru
bicara Otoritas Palestina Youssef al-Mahmoud membantah melalui kantor
berita Palestina WAFA bahwa telah terjadi pembicaraan melalui telepon
antara kedua pejabat tersebut.
Ledakan itu melukai beberapa
petugas keamanan, namun tidak melukai Hamdallah, saat dia berkunjung ke
Jalur Gaza. Seorang koresponden Aljazirah di lokasi kejadian melaporkan
ledakan terjadi tidak lama setelah konvoi Hamdallah melewati pos
pemeriksaan Erez yang dikendalikan Israel, yang diketahui orang
Palestina sebagai Beit Hanoun, di Gaza utara.
Sementara itu
Hamas membantah terlibat dalam ledakan tersebut. Mereka mengatakan akan
meluncurkan sebuah penyelidikan untuk menemukan orang-orang yang berada
dibalik serangan tersebut dan membawanya ke pengadilan. Kepala Keamanan
Hamas Tawfiq Abu Naim telah diberi tanggung jawab untuk memimpin
penyelidikan tersebut.
Hamdallah, yang memimpin pemerintah
Otorita Palestina yang berbasis di Ramallah, tampil ditelevisi langsung
pada peresmian pabrik pengolahan air limbah di Gaza. Tak lama kemudian,
dia kembali ke Ramallah dimana dia tampak tidak terpengaruh saat
menyampaikan sebuah pidato singkat di luar kantornya.
Dia
mengatakan tujuh pengawalnya terluka dalam serangan tersebut dan mereka
dirawat di rumah sakit di Ramallah. "Ini (serangan) tidak mewakili
patriotisme, tindakan pengecut yang tidak mewakili rakyat kita, juga
bukan mewakili rakyat Gaza," kata Hamdallah.
Kepala Intelijen Otoritas Palestina Majed Faraj juga ikut dalam konvoi yang diserang tersebut.
Fatah,
partai politik Tepi Barat yang dipimpin Presiden Palestina Mahmoud
Abbas, menyebut insiden tersebut sebagai serangan teroris dan
menyalahkan Hamas. "Serangan ini adalah upaya untuk membunuh semua upaya
rekonsiliasi. Ini adalah langkah berbahaya yang bertujuan untuk
menyebarkan kekacauan dan pertengkaran di antara orang-orang kami," ujar
Munir al-Jaghoub, yang memimpin departemen informasi Fatah di Kantor
Mobilisasi dan Organisasi.
"Kami menuntut agar Hamas
mempercepat penyelidikannya. Perkembangan tersebut telah membuktikan
bahwa Hamas telah benar-benar gagal dalam memberikan keamanan diGaza,
sama seperti gagal dalam memberikan kehidupan yang layak untuk rakyat
kami di jalur Gaza," tuturnya menambahkan.
Sementara
menurut juru bicara parlemen Hamas Ahmed Bahar mengatakan ledakan
tersebut adalah kejahatan yang ditujukan untuk menyabotase upaya
rekonsiliasi. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Gaza Iyad al-Buzom
mengatakan bahwa tindakan menyalahkan memiliki dimensi politik.
"Di
sini, di Gaza, kami mengambil semua tindakan pengamanan untuk menyambut
semua konvoi dan delegasi dan terutama perdana menteri saat memasuki
Gaza. Beberapa tersangka ditangkap beberapa saat yang lalu, dan sebuah
investigasi untuk mengetahui siapa yang berada di balik ledakan tersebut
sedang berlangsung," tuturnya.
Seorang analis politik yang
berbasis di Gaza mengatakan ada beberapa pihak yang diuntungkan dari
ledakan ini. "Kami akan mendengar Fatah mengatakan beberapa anggota
Hamas tidak menginginkan rekonsiliasi, dan juga kami akan mendengar
bahwa Hamas mengatakan ini bisa menjadi serangan palsu oleh dinas
keamanan Fatah," ujarnya.
"Orang-orang yang akan membayar
harganya adalah rakyat Palestina sendiri. Otoritas Palestina dapat
memberlakukan lebih banyak tindakan hukuman melawan Jalur Gaza, dan
sangat penting bahwa Hamas menangkap orang-orang yang berada di belakang
serangan sesegera mungkin. Ledakan ini akan berakibat pada orang-orang
di Gaza."
Hamas dan Fatah adalah dua partai politik utama
Palestina. Kedua pihak menandatangani sebuah kesepakatan rekonsiliasi
pada Oktober 2017.
Ini mengakhiri satu dekade pembagian
yang melibatkan dua pemerintah paralel yang beroperasi di Gaza dan Tepi
Barat. Kesepakatan untuk membentuk pemerintah persatuan itu
ditandatanganidi ibu kota Mesir Kairo pada 13 Oktober, namun upaya untuk
mengimplementasikan kesepakatan tersebut telah menghadapi hambatan.
Ahed
Tamimi, 16 (tengah dan diborgol), aktivis remaja Palestina yang
ditangkap dan dipenjara oleh Israel karena menampar tentara Israel.
Foto/REUTERS
TEPI BARAT
- Gadis Palestina bernama Ahed Tamimi, 16, akan menjalani hukuman total
delapan bulan penjara atas tindakannya menampar tentara Israel.
Jaksa
penuntut dan pengacara untuk Ahed Tamimi telah mencapai kesepakatan
pada hari Rabu soal lamanya hukuman penjara untuk gadis remaja tersebut.
Namun, kesepakatan itu belum final karena belum disetujui oleh
Pengadilan Militer Israel di Tepi Barat.
Jika pengadilan
menyetujui kesepakatan tersebut, Tamimi tinggal menjalani hukuman lima
bulan penjara, karena dia sudah menghabiskan waktu tiga bulan di penjara
Israel.
Human Rights Watch menanggapi kesepakatan jaksa dan
pengacara terkait hukuman untuk remaja yang jadi ikon baru perlawanan
rakyat Palestina terhadap pasukan Israel tersebut.
"Ahed akan
pulang dalam beberapa bulan, tetapi Israel menempatkan anak ini di balik
jeruji besi selama delapan bulan karena menyerukan protes dan menampar
seorang tentara," kata Human Rights Watch (HRW) dalam sebuah pernyataan.
Menurut HRW, gadis itu sebelumnya diancam akan mendekam di penjara Israel selama beberapa tahun karena tindakannya.
"Ini
adalah norma dalam sistem peradilan militer Israel, yang dicirikan oleh
penahanan praperadilan yang berkepanjangan, pelecehan terhadap
anak-anak dan pengadilan palsu. Ratusan anak-anak Palestina tetap
dikurung dengan sedikit perhatian pada kasus mereka," lanjut HRW, yang
dikutip Kamis (22/3/2018).
Pengadilan IDF di Tepi Barat
sebelumnya menolak permintaan Tamimi agar persidangannya terbuka untuk
umum. Penolakan itu sebagai bentuk kesadaran pengadilan militer Israel
bahwa kasus ini menjadi perhatian publik.
Pengacara Tamimi, Gaby
Lasky, menegaskan bahwa kesepakatan dalam pembelaan terhadap kliennya
telah tercapai. "Kenyataan bahwa kesepakatan untuk menjatuhkan semua
dakwaan yang membuat penahanannya mungkin sampai akhir proses hukum
mungkin adalah bukti bahwa penangkapan Tamimi di tengah malam dan proses
hukum terhadap dirinya, adalah langkah-langkah dirancang untuk
menyelesaikan skor," kata Lasky, seperti dikutip Haaretz.
Sumber pengadilan mengatakan kepada Haaretz bahwa
menurut kesepakatan tawar-menawar dalam pembelaan, Tamimi akan dikenai
tuduhan melakukan serangan terhadap tentara Israel yang direkam. Dia
juga akan dikenai tuduhan melakukan hasutan melalui video yang
di-posting di media sosial, dan dua serangan lainnya terhadap tentara.
Dia tidak akan dituntut atas serangan tambahan yakni pelemparan batu, seperti yang muncul pada dakwaan asli.
Pada
Januari lalu, Tamimi dikenai 12 tuduhan sekaligus. Tuduhan itu termasuk
lima tuduhan melakukan serangan terhadap pasukan keamanan hingga
pelemparan batu pada seseorang maupun properti.
Ibunda Tamimi,
Nariman Tamimi, juga dituduh menyebarkan pemberitaan di media sosial,
yakni membagikan video penamparan Tamimi terhadap tentara Israel.Sepupu
Tamimi, Nur, dituduh melakukan serangan yang diperparah.
Nur Tamimi mengatakan dia dan Ahed Tamimi menampar para prajurit Israel
karena halaman rumah Ahed Tamimi pada tanggal 15 Desember 2017.
Menurut
Bassem Tamimi, ayah Ahed Tamimi, istri dan putrinya tidak berbuat
salah."Mereka berjuang demi kebebasan dan keadilan," katanya.
Pengunduran diri Pedro Pablo Kuczynski sebagai
Presiden Peru diumumkan sehari sebelum pemungutan suara yang akan
dilakukan kongres terkait mosi pemecatannya. (REUTERS/Mariana Bazo)
Jakarta, CB -- Presiden Peru Pedro Pablo
Kuczynski mengumumkan pengunduran dirinya pada Rabu (21/3) waktu
setempat dalam pidato kenegarannya. Pengumuman tersebut dilakukan sehari
sebelum ia harus menghadapi kembali pemungutan suara yang dilakukan
kongres terkait mosi pemecatannya.
Kuczynski (79) yang memulai
kariernya sebagai bankir Wall Street membantah dirinya bersalah atas
tuduan korupsi yang melibatkan Odobrecht, perusahaan global asal Peru.
Namun, ia menilai pengunduran diri merupakan keputusan yang paling baik
yang harus ditempuhnya bagi negara tersebut.
"Menghadapi situasi
sulit ini, yang sebenarnya secara tidak adil memperlihatkan saya
bersalah. Saya pikir yang terbaik bagi negara ini adalah pengunduran
diri saya sebagai Presiden," ujar Kuczynski dikutip dari AFP.
Ia mengaku tak ingin menjadi penghalang bagi Peru yang terus
menderita akibat sejumlah ketidakpastian yang terjadi belakangan ini.
Wakil
Presiden Martin Vizcarra kemungkinan akan menggantikan posisi Kuczynski
guna menghindari pemilihan awal pada waktuk yang tidak tepat di tengah
ketidakpuasan pemilih yang meluas pada partai-partai politik.
Tekanan
pada Kuczynski untuk mengundurkan diri semakin kuat, setelah pihak
oposisi menuduhnya berusaha membeli suara menjelang pemungutan suara
terkait mosi pemecatannya.
Namun, pemerintah membantah adanya pembelian suara.
Kuczynski sebelumnya yakin ia akan mengalahkan suara kongres yang mendukung mosi pemecatannya.
Adapun
Odebrecht sebelumnya mengaku telah menghabiskan jutaan dolar untuk
menyuap pejabat pemerintah di seluruh Amerika Latin guna mendapat
kontrak pekerjaan umum. Mereka bahkan menyebut telah membayar lima juta
dolar kepada perusahaan-perusahaan yang terkait Kuczynski kala masih
menjadi menteri.
Presiden Prancis Emmanuel Macron dan
Kepala Staf Angkatan Darat Prancis Jenderal Pierre de Villiers tiba di
mobil komando untuk parade militer tradisional Bastille Day di Champs
Elysees di Paris, Prancis, Jumat (14/7/2017). (REUTERS/Stephane Mahe)
Paris (CB) - Para guru, perawat rumah sakit, masinis
kereta, dan pengendali maskapai penerbangan berencana menggelar mogok
kerja dan turun ke jalanan Prancis pada Kamis untuk menentang upaya
reformasi dari Presiden Emmanuel Macron.
Meski serikat kerja kesulitan untuk mengumpulkan massa dalam beberapa
bulan terakhir, itu adalah unjuk rasa pertama yang melibatkan para
pegawai sipil dan para staf kereta.
"Keresahan dan kekhawatiran menyebar dengan sangat cepat," kata
Jean-Marc Canon dari EGFF-CGT, yang merupakan salah satu serikat kerja
pegawai sipil terbesar di Prancis, seperti dilaporkan Reuters.
Sekitar 150 unjuk rasa diperkirakan terjadi di berbagai kota Prancis,
termasuk dua di kota Paris pada pukul 13.00 GMT (atau sekitar 20.00
WIB). Gelombang demonstrasi itu diperkirakan akan menyebabkan pembatalan
60 persen jadwal kereta cepat, 75 persen kereta dalam kota, dan 30
persen penerbangan di kota Paris.
Berbagai jajak pendapat menunjukkan sebuah paradoks: sebagian besar
warga mendukung aksi unjuk rasa dari para pegawai sipil, namun mereka
juga mendukung kebijakan reformasi sang presiden, termasuk memotong
jumlah pegawai sipil dan penerapan gaji berdasar prestasi.
Paradoks tersebut membuat pemerintah, yang pada tahun lalu mengubah
undang-undang tenaga kerja dan menerapkan berbagai reformasi yang
sensitif, menegaskan akan tetap meneruskan rencana mereka.
Pada Selasa pagi, usai para pensiunan turun ke jalan, Perdana Menteri
Edouard Philippe mengatakan bahwa pemerintah akan mengubah kebijakan
terhadap 100.000 pensiunan termiskin dari total tujuh juta pensiunan
yang menentang kenaikan pajak.
Pernyataan tersebut merupakan indikasi bahwa pemerintah juga siap
membuat pengecualian, meski tegas terhadap reformasi yang sudah
direncanakan.
"Apa yang kami butuhkan adalah menghindari penyatuan semua keluhan,
sebagaimana pernah terjadi pada tahun 1995," kata seorang pejabat
pemerintah, merujuk pada demonstrasi terbesar di Prancis yang memaksa
pemerintah pada saat itu untuk membatalkan sejumlah kebijakan.
"Situasi saat ini sangat berbeda dengan apa yang terjadi tahun 1995.
Saat itu ada perbedaan yang jauh antara apa yang dijanjikan pemerintah
semasa kampanye, dan apa yang mereka lakukan," kata dia.
Pegawai sipil di Prancis saat ini menentang rencana pemotongan jumlah
pegawai sipil sampai dengan 120.000 orang pada 2022. Selain itu mereka
juga memprotes penerapan gaji berdasarkan prestasi.
Di sisi lain, para pekerja di sektor kereta tidak setuju atas rencana
pemerintah menghapus jaminan kerja seumur hidup, kenaikan gaji otomatis
setiap tahun, dan uang pensiun dini yang besar.
Polisi Inggris berjaga di dekat rumah seorang mantan agen intelijen Rusia, Sergei Skripal yang diserang dengan zat agen saraf.
Foto: Andrew Matthews/PA via AP
Rusia mengatakan telah menghancurkan semua persenjataan kimia.
CB,
MOSKOW -- Ilmuwan era Soviet tampaknya akan bertentangan dengan klaim
Rusia negaranya tidak pernah membuat agen saraf Novichok. Dua ilmuwan
tersebut secara independen menyatakan mereka terlibat dalam pembuatan
racun di laboratorium senjata kimia pada era Soviet.
Moskow membantah terlibat dalam keracunan mantan intelijen Rusia
Sergei Skripal dan putrinya Yulia di Salisbury. Mereka ditemukan tidak
sadarkan diri di bangku taman pada 4 Maret di kota Wiltshire, Inggris.
Pemerintahan
Vladimir Putin telah berulang kali membantah terlibat dalam kasus
tersebut. Putin mengatakan baik Rusia maupun Uni Soviet sama sekali
tidak mengembangkan Novichok.
"Rusia tidak memiliki agen
seperti itu. Kami telah menghancurkan semua persenjataan kimia kami di
bawah kendali pengamat internasional," kata Putin pada konferensi pers
setelah terpilih kembali sebagai Presiden pada Ahad malam (18/3).
Demikian
pula dengan duta besar Rusia untuk Belanda sekaligus perwakilan Rusia
di Organisasi Larangan Senjata Kimia (OPCW), Alexander Shulgin yang
mengatakan hal serupa."Tidak pernah ada program di bawah nama kelompok
'Novichok' di Federasi Rusia. Pada 1992, Rusia menghentikan semua
kegiatan di bidang kimia militer," katanya pekan lalu.
Namun
Menteri Luar Negeri Boris Johnson menuduh Rusia membangun tumpukan
jerami kebohongan untuk menutupi keterlibatannya dalam keracunan
tersebut.Pada Selasa, Kantor Luar Negeri Inggris mengatakan, "Alih-alih
memberikan penjelasan untuk insiden Salisbury, Rusia telah meluncurkan
kampanye disinformasi."
Salah satu kantor berita independen Rusia The Bell
telah melacak seorang ilmuwan bernama Vladimir Uglev. Dia bekerja pada
program yang dimulai pada 1970 untuk menciptakan racun yang akan
menyaingi agen saraf VX milik militer Amerika Serikat (AS).
Seperti dilaporkan Independent,
Rabu (21/3), Uglev mengatakan Novichok, yang berarti "pemula", adalah
nama yang digunakan untuk beberapa zat yang dikembangkan di laboratorium
di wilayah Saratov di Rusia, yang terletak 600 kilometer di barat daya
Moskow.
Selain itu, kantor berita yang dikelola negara RIA Novosti
telah berbicara dengan ilmuwan di era Perang Dingin yaitu Profesor
Leonid Rink. Dia mengaku telah bekerja untuk membuat agen syaraf dan
menamainya seperti lokasi laboratorium di mana itu dibuat.
Kemudian
ketika ditanya apakah dia adalah salah satu pencipta Novichok, dia
berkata: "Ya. Itu adalah dasar untuk disertasi doktor saya. Sekelompok
besar spesialis di Shikhany dan di Moskow menggarap Novichok - mengenai
teknologi, toksikologi dan biokimia. Pada akhirnya kami mencapai hasil
yang sangat bagus."
Akan tetapi dia mengatakan sulit
dipercaya jika Rusia melakukan serangan dengan menggunakan agen saraf
Novichok. Menurutnya bodoh jika Rusia menggunakan Novichok untuk
menyerang seseorang karena hubungannya dengan Rusia sangat jelas. Dia
bahkan juga ikut menuduh Inggris yang melakukannya.
Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson. Foto/REUTERS/Peter Nicholls
MOSKOW
- Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris Boris Johnson melontarkan cercaan
kasar terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin yang disamakan dengan
diktator Nazi, Adolf Hitler. Moskow tak terima dan memperingatkan bahwa
Johnson mewakili negara berkekuatan nuklir.
Menlu Johnson
sebelumnya mengatakan bahwa Putin mencoba untuk memperkuat citra Rusia
melalui tuan rumah Piala Dunia dengan cara yang sama seperti Adolf
Hitler menggunakan Olimpiade 1936 di Nazi Jerman.
Rusia memang
menjadi tuan rumah Piala Dunia pada musim panas tahun ini. Komentar
Johnson itu menggemakan pernyataan anggota parlemen Inggris Ian Austin
yang mengatakan bahwa Putin akan menggunakan turnamen sepak bola dunia
itu untuk meningkatkan citra Rusia. Dia membandingkannya dengan ketika
Jerman menjadi tuan rumah Olimpiade.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan pernyataan Johnson menakutkan dan penuh kemarahan.
”Setiap
paralel dan perbandingan antara negara kita, yang kehilangan jutaan
nyawa dalam perang melawan Nazisme, bertempur dengan musuh di wilayahnya
sendiri, dan kemudian membebaskan Eropa (dan Jerman), itu benar-benar
tidak dapat diterima,” kata Zakharova dalam sebuah pernyataan yang
dipublikasikan di Facebook.
“Pernyataan
seperti itu tidak layak keluar dari kepala layanan diplomatik negara
Eropa. Jelas bahwa (Boris Johnson) diracuni dengan kebencian dan
kemarahan. Kata-katanya sebagai sosok tidak profesional dan kasar,”
papar Zakharova.
“Adalah menakutkan bahwa orang ini adalah
perwakilan dari kekuatan nuklir yang memikul tanggung jawab khusus atas
tindakannya di arena internasional serta untuk pelestarian perdamaian
internasional,” imbuh kata Zakharova, seperti dikutip Russia Today, Kamis (22/3/2018).
“Sekarang,
itu di luar bayangan keraguan bahwa semua tindakan London bertujuan
untuk menciptakan momok musuh keluar dari Rusia, menggunakan apapun,
bahkan alasan yang paling tidak masuk akal,” kata Zakharova.
Perseteruan
Inggris dan Rusia ini dipicu atas dugaan serangan racun saraf terhadap
mantan agen ganda Rusia Sergei Skripal, 66, dan putrinya; Yulia Skripal,
33, di Salisbury, Inggris selatan pada 4 Maret 2018.
London
tuduh Moskow sebagai dalang serangan di wilayahnya. Namun, Rusia
membantah dan menuntut Inggris menyodorkan bukti atas tuduhannya.
Tak
peduli dengan bantahan Moskow, London mengambil beberapa tindakan
termasuk mengusir 23 diplomat Rusia dari Inggris. Rusia pun mengambil
tindakan pembalasan serupa.
Skripal adalah mantan agen mata-mata
Rusia yang berkhianat. Dia ditangkap dan dihukum Kremlin karena menjadi
agen ganda untuk Rusia dan Inggris. Namun, dia dibebaskan atau diampuni
tahun 2010 melalui kesepakatan tukar tahanan mata-mata antara Rusia dan
Barat.
Sejak itu, Skripal dan keluarganya pindah ke Inggris dan
dilindungi oleh negara tersebut. Beberapa sekutu Inggris, seperti
Amerika Serikat, Prancis, dan Jerman membela langkah London untuk
melawan Moskow.
Presiden Rusia Vladimir Vladimirovich Putin. Foto/REUTERS
LONDON
- Perseteruan London dengan Moskow terkait tuduhan bahwa Rusia
mendalangi serangan racun saraf Novichok terhadap mantan agen ganda
Kremlin Sergei Skripal di wilayah Inggris terus berlanjut.
Kali
ini, Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris Boris Johnson menyamakan
Presiden Vladimir Putin dengan diktator Nazi; Adolf Hitler.
Menlu
Johnson mengatakan, Putin mencoba untuk memperkuat citra Rusia melalui
tuan rumah Piala Dunia dengan cara yang sama seperti Adolf Hitler
menggunakan Olimpiade 1936 di Nazi Jerman.
Rusia memang menjadi
tuan rumah Piala Dunia pada musim panas tahun ini. Komentar Johnson itu
menggemakan pernyataan anggota parlemen Inggris Ian Austin yang
mengatakan bahwa Putin akan menggunakan turnamen sepak bola dunia itu
untuk meningkatkan citra Rusia. Dia membandingkannya dengan ketika
Jerman menjadi tuan rumah Olimpiade.
Johnson setuju dengan
penilaian politisi London tersebut. ”Karakterisasi Anda tentang apa yang
akan terjadi di Moskow di Piala Dunia, di semua tempat , ya, saya pikir
perbandingan dengan 1936 pasti benar,” ujar diplomat utama Inggris
tersebut.
Di parlemen, Johnson ditanyai para legislator mengenai
serangan racun kimia terhadap mantan agen ganda Rusia Sergei Skripal di
Kota Salisbury, Inggris selatan pada awal bulan ini.
London telah
menyalahkan Moskow atas serangan terhadap mantan mata-matanya yang
telah berkhianat itu. Sebagai respons, 23 diplomat Moskow diusir dari
Inggris.
Kremlin telah membantah tuduhan itu dan menuntut Inggris
memberikan bukti. Kremlin juga membalas dengan mengusir 23 diplomat
London dalam tempo sepekan.
Johnson khawatir dengan nasib
keamanan para penggemar tim Inggris setelah Pemerintah Perdana Menteri
Theresa May menyerukan para pemimpin politik dan anggota kerajaan untuk
memboikot Piala Dunia 2018 di Rusia.
Penggemar tim Inggris dan
Rusia dikenal kerap bentrok setiap ajang Piala Dunia digelar. ”Terserah
orang Rusia untuk menjamin keamanan penggemar Inggris yang pergi ke
Rusia,” ujar Johnson.
”Saat ini kami tidak cenderung aktif untuk
menghalangi orang-orang pergi karena kami ingin mendengar dari Rusia
langkah apa yang akan mereka ambil untuk menjaga fans kami,” imbuh dia,
seperti dikutip Reuters, Kamis (22/3/2018).
Cuplikan
video grafis simulasi rudal nuklir dengan sistem hipersonik Avangard
yang diumumkan Presiden Vladimir Putin 1 Maret lalu. Foto/RU-RTR
WASHINGTON
- Jenderal utama Pentagon akhirnya mengakui bahwa Amerika Serikat (AS)
tidak bisa menghentikan atau mencegat peluru kendali (rudal) hipersonik
Kinzhal Rusia yang dibanggakan Presiden Vladimir Putin. Padahal,
Pentagon dan CIA sebelumnya menganggap klaim Putin hanya bualan semata.
Menurut
Rusia, rudal Kinzhal dengan hulu ledaknya mampu melesat lebih cepat 20
kali dari kecepatan suara. Kemampuan seperti itu tidak mungkin untuk
dicegat oleh sistem pertahanan udara manapun di dunia, termasuk sistem
pertahanan udara AS.
Pengakuan ketidakberdayaan sistem pertahanan
AS ini disampaikan kepala Komando Strategis AS, Jenderal John Hyten
dalam kesaksiannya di hadapan Komite Angkatan Bersenjata Senat AS pada
hari Selasa, 20 Maret 2018.
Jenderal Hyten adalah penanggung jawab utama persenjataan nuklir Pentagon.
Ketika
ditanya oleh Senator Jim Inhofe, seperti apa kemampun pertahanan AS
terhadap senjata hipersonik musuh, Hyten menjawab; "Kami sangat sulit,
ya, pertahanan kami adalah kemampuan jera kami. Kami tidak memiliki
sistem pertahanan apapun yang bisa menghentikan penggunaan senjata
semacam itu terhadap kami, jadi tanggapan kami adalah kekuatan jera
kami, yang merupakan tiga serangkai (triad) dan kemampuan nuklir kami."
Triad
senjata AS yang dimaksud Jenderal Hyten adalah rudal balistik
antarbenua (ICBM), rudal balistik yang diluncurkan dari bawah laut dan
pesawat pembom strategis.
Tapi Hyten mengakui bahwa senjata yang
bisa melesat jauh di atas kecepatan suara merupakan ancaman nyata bagi
AS. Senjata seperti itu, menurutnya, telah dimiliki Rusia dan
China."Yang secara agresif mengejar senjata hipersonik semacam itu,"
kata Hyten seperti dilansir CNBC, Rabu (21/3/2018).
Dalam
paparannya di depan Senat, komandan nuklir Pentagon tersebut mengungkap
bahwa AS sedang mengembangkan rudal jelajah rudal baru yang akan
diluncurkan dari laut. Namun, senjata masa depan itu diklaim bukan chip
tawar-menawar untuk Rusia.
"Saya tidak suka istilah
'tawar-menawar'. Kemampuan yang kami usulkan dalam Tinjauan Postur
Nuklir (Nuclear Posture Review) adalah sebagai tanggapan terhadap
ancaman," kata Hyten.
"Jika ancaman itu berubah, maka saran
militer saya akan berubah. Tetapi jika ancaman itu tidak berubah, maka
saran saya akan mengatakan bahwa kami memerlukan kemampuan tersebut
untuk menanggapi ancaman tersebut," ujar Hyten.
Dia menggambarkan
ancaman tersebut sebagai doktrin Presiden Rusia Vladimir Putin yang
menyatakan bahwa mereka menggunakan senjata nuklir dalam peperangan
konvensional untuk menang. Menurutnya, doktrin Putin itu pernah
disampaikan pada tahun 2000.
Jenderal Hyten enggan bicara dengan bahasa diplomatik dengan alasan dia bukan politisi.
"Saya bukan diplomat. Saya bukan politisi. Diplomat perlu mengatasi
masalah itu dengan lawan-lawan kami," ujar Hyten, seperti dikutip Washington Examiner.
"Saya
harap mereka melakukannya, tapi pekerjaan saya sebagai perwira militer
adalah melihat ancaman, memahami ancaman tersebut, dan mengusulkan
kemampuan kepada badan ini untuk dikirim ke militer sehingga kita dapat
menanggapi ancaman yang ada," katanya.
Hyten menolak menentukan kapan rudal jelajah masa depan yang diluncurkan dari laut akan dioperasikan tentara AS.
Angkatan Udara AS siap melakukan uji coba senjata laser untuk jet tempurnya. Foto/Ilustrasi/Istimewa
WASHINGTON
- Angkatan Udara Amerika Serikat (AS) akan memulai pengujian senjata
laser pada musim panas ini. Jet tempur F-15 dipilih Angkatan Udara AS
sebagai jet tempur yang akan melakukan pengujian ini.
Seorang
pejabat Pentagon mengatakan bahwa dalam uji coba itu, jet tempur F-15
bersenjata laser itu akan menembak jatuh rudal jelajah dan drone dari
langit.
"Kami sudah mendapat tes mulai musim panas ini dan tes
penerbangan musim panas mendatang," kata Jeff Stanley, asisten deputi
bidang sains, teknologi dan teknik seperti dilansir dari Sputnik, Rabu (21/3/2018).
Program
Self-Protect High Energy Laser Demonstrator (SHIELD) dirancang untuk
membuat pesawat Angkatan Udara AS macam F-15C, F-15E dan F-16 lebih
dapat bertahan hidup. Namun senjata laser ini tidak mungkin dipasang
pada armada F-35, karena pod dapat mengganggu fitur siluman pesawat. Pun
begitu dengan pesawat B-2 dan F-22.
SHIELD terdiri dari tiga
komponen: teknologi yang mengarahkan laser pada target, 'rumah' pod dan
pendingin laser dan laser itu sendiri. Northrop Grumman, Boeing dan
Lockheed Martin ditugasi mengembangkan masing-masing subsistem SHIELD
ini.
Alat uji memiliki tenaga sekitar 50 kilowatt. "Masih ada
beberapa tantangan teknis yang harus kami atasi - terutama ukuran,
berat, kekuatan," terang Stanley.
Program SHIELD diharapkan akan selesai pada 2021 mendatang.
Sebelumnya
dilaporkan bahwa Angkatan Laut AS juga tengah bekerja untuk
mempersenjatai sebuah kapal perang dengan 60 hingga 150 kilowatt laser
dalam dua tahun ke depan.
Sistem rudal PAC-3 buatan Amerika Serikat yang dikerahkan di Jepang. Foto/REUTERS
TOKYO
- Rusia terusik dengan rencana Jepang yang akan mengerahkan sistem
rudal Amerika Serikat (AS). Moskow merasa penyebaran sistem rudal
Washington itu akan berdampak langsung pada keamanan nasional Rusia dan
kepentingan regionalnya.
Kecemasan Moskow itu disampaikan Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov saat berkunjung ke Tokyo pada hari Rabu.
”Rencana
Jepang untuk menggelar sistem pertahanan rudal global secara langsung
memengaruhi kepentingan keamanan Rusia,” kata Lavrov pada konferensi
pers dengan mitranya dari Jepang, Taro Kono, di Tokyo.
Kabinet
Jepang pada bulan Desember menyetujui pengerahan sistem rudal pertahanan
Aegis yang berbasis di darat dalam upaya untuk melawan ancaman dari
Korea Utara.
”Pengembangan nuklir dan rudal Korea Utara telah
menjadi ancaman yang lebih besar dan lebih dekat bagi keamanan nasional
Jepang, dan kami perlu secara drastis meningkatkan kemampuan pertahanan
rudal balistik kami untuk melindungi Jepang secara berkelanjutan,” kata
pemerintah Jepang dalam sebuah pernyataan.
Pada bulan Januari, AS
menyetujui penjualan rudal sistem rudal pertahanan senilai USD133,3
juta ke Jepang untuk membela diri terhadap apa yang disebut Washington
sebagai ancaman nuklir dan rudal yang berkembang dari Korea Utara.
Departemen
Luar Negeri AS telah memberi tahu Kongres tentang masalah Jepang
tersebut dan meminta untuk menyetujui penjualan empat rudal SM-3 Block
IIA.
Dalam konferensi pers, Lavrov menyatakan kekhawatiran Moskow
atas niat Tokyo untuk secara aktif terlibat dalam rencana AS untuk
menyebarkan komponen pertahanan rudal di wilayah Jepang.
”Dengan
rasa hormat atas hak Jepang untuk memilih cara melindungi wilayahnya,
kami melanjutkan dari premis bahwa tindakan apapun dari negara mana pun
harus didasarkan pada aturan keamanan yang tidak terpisahkan,” kata
Lavrov, seperti dikutip dari kantor berita TASS, Kamis (22/3/2018).
Dia menekankan bahwa tidak ada negara yang harus memastikan keamanannya dengan melanggar keamanan negara lain.
Selain
sistem rudal Aegis, Washington telah melengkapi Tokyo dengan sistem
rudal Patriot dan Terminal High Altitude Area Defence (THAAD).
Jepang dan AS juga bekerja sama dalam pengembangan Standard Missile 3 (SM-3) RIM-161 yang akan digunakan dengan sistem Aegis.
Jakarta, CB -- Surat kabar pemerintah
China menyebut Beijing mesti menyiapkan tindakan militer terhadap Taiwan
dan menekan Amerika Serikat dalam kerja sama terkait Korea Utara,
setelah Washington meloloskan undang-undang kerja sama dengan Taipei.
Beijing
marah setelah Presiden AS Donald Trump menandatangani undang-undang
yang mendorong pemerintahannya mengirim pejabat senior ke Taiwan dan
sebaliknya, pekan lalu.
Di Taipei, Wakil Menteri Luar Negeri Alex
Wong mengatakan komitmen Amerika pada Taiwan berada di titik terkuat.
Dia juga menyebut pulau itu merupakan inspirasi bagi kawasan
Indo-Pasifik.
China mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan menganggap
pulau yang punya pemerintahan sendiri itu sebagai provinsi pembangkang.
Presiden Xi Jinping pada Selasa mengancam negara tersebut akan menerima
"hukuman bersejarah" karena upaya separatisme.
Dalam artikel editorialnya yang dikutip Reuters, Global Times menyatakan pemerintah China mesti "menyerang balik" undang-undang yang diloloskan AS.
"China
bisa menekan AS pada area kerja sama bilateral lain: misalnya, isu
Semenanjung Korea dan nuklir Iran. China juga bisa memosisikan diri
melawan AS di organisasi internasional seperti PBB."
"China
daratan juga mesti mempersiapkan bentrokan militer langsung di Selat
Taiwan. Pemerintah mesti memastikan eskalasi pertukaran pejabat
AS-Taiwan akan membawa konsekuensi serius bagi Taiwan," kata koran yang
diterbitkan Partai Komunis China itu.
"Surat kabar ini telah
menyarankan China daratan bisa mengirim pesawat dan kapal tempur
melintasi jalur tengah Selat Taiwan. Hal ini bisa diimplementasikan
bertahap, bergantung pada situasi lintas Selat."
Masalah seputar pulau itu adalah salah satu isu paling sensitif bagi
China yang bisa memicu pertikaian militer. Menekankan ancaman, Taiwan
mengirim kapal dan pesawat pada Rabu kemarin untuk membayangi kapal
induk China yang melintasi selat.
The Global Times menyatakan "unifikasi damai" tidak selali berarti proses yang berharmoni dan menyenangkan.
"Tongkat lebih berarti daripada bunga dalam jalan menuju reunifikasi damai," kata surat kabar itu.
Sikap keras China meningkat sejak terpilihnya Presiden Tsai Ing-wen, anggota partai pro-kemerdekaan Taiwan, pada 2016 lalu.
China curiga Tsai ingin mendorong kemerdekaan resmi. Hal itu tidak bisa
ditolerir para pemimpin Partai Komunis di Beijing, meski Tsai telah
mengatakan dirinya ingin mempertahankan status quo dan berkomitmen
menjaga perdamaian.
... peran khusus dan penting dalam ideologi propaganda dan hiburan budaya ...
Beijing (CB) - China sedang memperkuat peraturan pada film,
berita dan penerbitan di bawah Departemen Publisitas Partai Komunis,
dan memperkuat penguasaan media atas konten oleh pemerintah, demikian
laporan Reuters dan melibatkan seorang sumber yang mengetahui masalah
tersebut.
Pergeseran itu terjadi saat China terlihat menggabungkan beberapa
kementerian dan menciptakan regulasi baru yang mengawasi hal-hal mulai
dari perbankan hingga keamanan pangan.
China, di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, telah menindak tegas
berita, konten dalam jaringan dan film yang bertentangan dengan
nilai-nilai Partai Komunis China.
Pengorganisasian kembali tersebut dapat membuat Departemen Publisitas
akan memainkan "peran khusus dan penting dalam ideologi propaganda dan
hiburan budaya", demikian dokumen pemberitahuan dari Komite Sentral
Partai, yang berkuasa, tertanggal 19 Maret 2018.
Departemen Publisitas tidak segera membalas permintaan Reuters untuk
memberikan komentar melalui faksimili dan tidak dapat dihubungi melalui
telepon.
Lembaga tersebut akan mengambil alih kekuasaan atas film, berita dan
penerbitan, yang sebelumnya dipegang oleh Administrasi Negara untuk
Pers, Publikasi, Radio, Film dan Televisi, yang dibubarkan awal bulan
ini sebagai bagian dari perombakan yang lebih luas.
Selain itu, dokumen terbaru tersebut mencantumkan bahwa Pemerintah China
juga menyetujui pembentukan siaran baru yang disebut Voice of China
(VOC), yang akan memperkuat penguasaan pada beberapa stasiun televisi
dan radio negara yang ada.
Siaran yang baru dibuat tersebut akan diarahkan oleh Departemen Publisitas.
Presiden Myanmar Htin Kyaw (REUTERS/Ye Aung Thu/Pool/cfo/1)
Yangon (CB) - Presiden Myanmar Htin Kyaw mengundurkan diri
"untuk beristirahat dari tugas dan tanggung jawabnya saat ini," kata
kantor kepresidenan Myanmar dalam posting di Facebook seperti dikutip
Reuters.
Htin Kyaw yang mengisi jabatan seremonial itu adalah sekutu dekat penguasa de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi.
Dia dipilih oleh peraih Hadiah Nobel Perdamaian itu untuk menjadi
presiden karena konstitusi yang dirancang junta militer telah
menghalangi Suu Kyi menjadi presiden negeri itu.
Beredar rumor di media setempat bahwa beberapa bulan ini Htin Kyaw sakit, namun kemudian dibantah oleh istana kepresidenan.
Kantor kepresidenan menyatakan, berdasarkan undang-undang dasar Myanmar
pasal 73 (b), jabatan lowong presiden akan diisi dalam waktu tujuh hari
kerja.
Jakarta, CB -- Setelah lebih dari satu dekade berlalu, pemerintah Israel akhirnya secara resmi mengakui bahwa mereka menghancurkan reaktor nuklir di Suriah pada 2007.
"Pesan
dari serangan pada reaktor nuklir pada 2007 lalu adalah bahwa Israel
tidak akan membiarkan ada kemampuan yang mengancam eksistensi Israel,"
ujar kepala militer Israel, Gadi Eizoncot, sebagaimana dikutip Reuters, Rabu (21/3).
Pengumuman
ini disampaikan setelah militer Israel mencabut perintah sensor yang
membuat para pejabat negara tak boleh membicarakan serangan tersebut
selama lebih dari sepuluh tahun belakangan.
Pernyataan ini ditindaklanjuti dengan perilisan materi-materi rahasia
terbaru, termasuk foto dan video kokpit yang menunjukkan momen ketika
pasukan udara Israel melancarkan serangan untuk menghancurkan fasilitas
Al-Kubar di dekat Deir-al-Zor.
"Ini adalah pesan kami pada 2007, dan masih menjadi pesan kami
hari ini dan akan terus berlanjut menjadi pesan kami di masa depan,"
tutur Eizoncot.
Israel mengumumkan pengakuan resmi ini ketika
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sedang gencar-gencarnya meminta
Perserikatan Bangsa-Bangsa dan masyarakat internasional untuk mengambil
aksi lebih kuat terhadap sekutu Suriah, Iran.
Netanyahu berulang
kali memperingatkan bahwa Israel tak akan membiarkan Iran mengembangkan
senjata nuklir atau membangun pabrik rudal di Suriah.
Sebelumnya, sejumlah pejabat Amerika Serikat juga sempat melontarkan
pernyataan yang mengindikasikan bahwa Israel bekerja sama dengan Korea
Utara dalam pembangunan fasilitas Al-Kubar ini,
Namun, Suriah
sebagai pihak yang tergabung dalam Perjanjian Non-Proliferasi selalu
menampik bahwa fasilitas tersebut adalah reaktor nuklir. Mereka juga
membantah bekerja sama dengan Korut untuk membangun kekuatan nuklir.
Meski
demikian, Badan Energi Atom Internasional menyatakan bahwa situs itu
"sangat mungkin merupakan reaktor nuklir yang harus dideklarasikan."
Sana`a, Yaman (CB) - Gerilyawan Syiah Yaman, Al-Houthi,
mengatakan mereka menyerang satu pesawat tempur milik koalisi militer
pimpinan Arab Saudi saat terbang di wilayah udara Saada, Yaman Utara,
Rabu (21/3).
"Pasukan pertahanan udara kami menembakkan satu rudal dan menghantam
satu pesawat F-15 di wilayah udara Saada," kata kelompok gerilyawan
Syiah tersebut di dalam pernyataan yang disiarkan oleh kantor berita
Saba.
Sementara itu, Juru Bicara Pasukan Koalisi Kolonel Turki Al-Maliki
mengatakan pesawat tersebut diserang rudal pada 15.48 waktu setempat
(19.48 WIB) yang ditembakkan dari kamp Bandar Udara Saada, tapi tak
menimbulkan kerusakan serius. Dan pesawat itu berhasil kembali dengan
selamat.
Al-Maliki mengatakan rudal tersebut "tidak termasuk dalam simpanan
senjata Pemerintah Yaman ... dan itu adalah bukti lain mengenai senjata
Iran yang diselundupkan ke gerilyawan Syiah di Yaman".
Iran telah lama membantah bahwa senjata diselundupkan untuk gerilyawan Yaman.
Pada 7 Januari, gerilyawan Al-Houthi mengatakan mereka menambkan jatuh
satu jet tempur koalisi militer pimpinan Arab Saudi, meskipun media
Saudi melaporkan pesawat tersebut jatuh karena gangguan mesin.
Koalisi pimpinan Arab Saudi telah melancarkan serangan udara dan operasi
pengawasan rutin terhadap wilayah Yaman yang dikuasai oleh gerilyawan
Al-Houthi sebagai bagian dari perangnya melawan gerilyawan di Yaman
--yang meletus pada 2015.
Koalisi tersebut memulai operasi udara militer pada Maret 2015 guna
mematahkan perlawanan gerilyawan Al-Houthi dan memulihkan kekuasaan
Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi --yang hidup di pengasingan-- serta
pemerintahnya.
Koalisi itu juga memberlakukan blokade laut dan udara atas Yaman guna
mencegah senjata yang diselundupkan sampai kepada gerilyawan Al-Houthi,
yang merebut kekuasaan di Ibu Kota Yaman, Sana`a, dan sebagian besar
provinsi Yaman Utara.
Data statistik PBB memperlihatkan lebih dari 10.000 orang, kebanyakan
warga sipil, telah tewas sejak koalisi pimpinan Arab Saudi campur-tangan
dalam perang saudara di Yaman.
Ilustrasi - Militan Houthi menembakkan
senjata saat berlangsungnya perkumpulan suku untuk menunjukkan dukungan
kepada gerakan Houthi di Sanaa, Yaman, Kamis (10/11/2016).
(REUTERS/Khaled Abdullah )
Riyadh, Arab Saudi (CB) - Koalisi militer pimpinan Arab
Saudi pada Rabu (21/3) mengumumkan salah satu jet tempurnya dijadikan
sasaran serangan gagal rudal permukaan-ke-udara di atas wilayah Bandar
Udara Saada, demikian laporan Al Arabiya.
Juru Bicara Koalisi Kolonel Turki Al-Maliki mengatakan peristiwa itu
terjadia pada pukul 15.48 waktu setempat (19.48 WIB), demikian laporan
Xinhua. Sebelumnya, satu rudal pertahanan udara permukaan-ke-udara
ditembakkan ke jet tempur tersebut dari dalam Bandar Udara Saada.
Al-Maliki juga mengkonfirmasi bahwa jet tempur itu menyelesaikan misinya
di daerah tersebut dan menyerang sumber serangan serta kembali ke
pangkalan udaranya dan mendarat dengan selamat.
Al-Maliki mengatakan kehadiran rudal pertahanan udara itu di tangan
kelompok penyelundup dan organisasi teror adalah ancaman langsung bagi
navigasi udara, penerbangan bantuan dan kemanusiaan di Yaman.
Liga Arab dibentuk untuk menengahi perselisihan negara anggota.
CB,
RIYADH -- Perwakilan dari Mesir, Suriah, Lebanon, Transyordania
(sekarang Yordania), Arab Saudi, Irak, dan Yaman mengadakan pertemuan di
Kairo pada 22 Maret 1945 untuk mendirikan Liga Arab. Liga Arab adalah
sebuah organisasi regional khusus negara-negara Arab, yang juga dikenal
dengan nama al-Jamia ad-Duwal al-Arabiyah dan al-Jamia al-Arabiyah.
Dilansir dari Britannica, tujuan dibentuknya Liga Arab
adalah untuk memperkuat dan mengkoordinasikan program politik, budaya,
ekonomi, dan sosial para negara anggotanya. Organisasi tersebut juga
dibuat untuk menengahi perselisihan di antara mereka atau antara mereka
dan pihak ketiga.
Ketika negara Israel diciptakan pada
1948, negara-negara Liga Arab bersama-sama menyerang, tetapi kemudian
dipukul mundur oleh Israel. Dua tahun kemudian, pada 13 April 1950, Liga
Arab melakukan penandatanganan perjanjian tentang pertahanan bersama
dan kerja sama ekonomi.
Liga tersebut juga melakukan
penandatangan koordinasi langkah-langkah pertahanan militer. Lebih dari
15 negara Arab lainnya akhirnya bergabung dengan organisasi tersebut,
yang membentuk pasar bersama pada 1965.
Negara-negara Arab
yang menyusul menjadi anggota Liga Arab adalah Libya (1953); Sudan
(1956); Tunisia dan Maroko (1958); Kuwait (1961); Aljazair (1962);
Bahrain, Oman, Qatar, dan Uni Emirat Arab (UEA) (1971); Mauritania
(1973); Somalia (1974); Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) (1976);
Djibouti (1977); dan Komoro (1993). Ketika Yaman masih terbagi dua
rezim, dari 1967 hingga 1990 kedua rezim negara tersebut secara terpisah
memiliki wakil di Liga Arab.
Negara-negara anggota
kemudian membentuk Dewan Liga. Setiap anggota memiliki satu hak suara
dalam dewan tersebut, sehingga keputusan dewan hanya mengikat pada
negara-negara yang telah memilih.
Pada tahun-tahun awal,
Liga Arab fokus pada program ekonomi, budaya, dan sosial. Pada 1959,
liga ini mengadakan kongres minyak bumi Arab pertama dan pada 1964
mendirikan Arab League Educational, Cultural, and Scientific
Organization (ALECSO).
Pada 1964, Liga Arab meningkatkan
status PLO dari pengamat ke perwakilan Palestina, meski sempat ada
keberatan dari Yordania. Palestina kemudian mendapatkan keanggotaan
penuh Liga Arab pada 1976.
Di bawah kepemimpinan sekretaris
jenderal ketiga Mahmoud Riad (1972-1979), aktivitas politik di
organisasi itu meningkat. Liga Arab kemudian dilemahkan oleh
perselisihan internal terhadap isu-isu politik, terutama yang menyangkut
Israel dan Palestina.
Setelah Mesir menandatangani
perjanjian damai dengan Israel pada 26 Maret 1979, anggota lain dari
Liga Arab memilih untuk menangguhkan keanggotaan Mesir. Mereka
memindahkan markas Liga Arab dari Kairo ke Tunis. Mesir kembali menjadi
anggota Liga Arab pada 1989 dan markas liga kembali ke Kairo pada 1990.
Invasi
Irak ke Kuwait pada 1990 telah menyebabkan keretakan yang mendalam di
dalam liga. Apalagi ada keterlibatan negara-negara Barat, terutama
Amerika Serikat (AS), atas permintaan Arab Saudi untuk menyingkirkan
Kuwait di Irak.
Liga Arab dipaksa beradaptasi dengan
perubahan mendadak di dunia Arab ketika protes massal yang dikenal
dengan Arab Spring pecah di beberapa negara di Timur Tengah dan Afrika
Utara pada akhir 2010 dan awal 2011. Pada Maret 2011, Liga Arab
memberikan suara untuk mendukung zona larangan terbang di atas Libya.
Hal itu dilakukan guna melindungi pemberontak dari serangan udara
pasukan loyalis rezim pemimpin Libya Muammar al-Qaddafi.
Zona
larangan terbang berevolusi menjadi intervensi militer internasional
yang lebih luas. Operasi militer berkontribusi pada penggulingan Qaddafi
pada Agustus.
Pada awal November, Liga Arab mengumumkan
mereka telah mencapai kesepakatan dengan pemerintah Suriah untuk
mengakhiri perang saudara yang telah terjadi di negara itu selama 10
bulan. Namun kurang dari dua minggu kemudian, di tengah laporan bahwa
pasukan Suriah terus melakukan serangan, Liga Arab memilih untuk
menangguhkan keanggotaan Suriah.
