Kamis, 18 Mei 2017

Austria Larang Penyebaran Alquran dan Penggunaan Cadar di Tempat Umum

Wanita mengenakan cadar (Ilustrasi)

CB, WINA -- Parlemen Austria menyetujui paket tindakan larangan penyebaran Alquran dan penggunaan jilbab bercadar di tempat umum. Mulai Oktober nanti, denda senilai 166 dolar AS akan dikenakan kepada setiap wanita yang memakai burka dan niqab.

Dilansir dari Russia Today, Kamis (18/5), paket legislatif yang disahkan Selasa (16/5) malam itu turut berisi kewajiban pencari suaka mengikuti kursus integrasi selama satu tahun. Surat kabar Jerman, Bild, pencari suaka diharuskan belajar etika Austria dan bahasa Jerman.

Lewat larangan itu, imigran harus melakukan pekerjaan publik tanpa gaji, atau akan kehilangan sejumlah hak dan menerima konsekuensi lain. Bild melaporkan, persyaratan itu kabarnya dimaksudkan untuk lebih mempersiapkan pengungsi di pasar tenaga kerja Austria.

Kantor berita Austria, oe24 menyebut, langkah itu mendapat lampu hijau dari kedua partai penguasa yaitu Partai Sosial Demokrat (SPO) dan Partai Rakyat Austria (OVP). Sementara, partai oposisi telah mengritik larangan itu dan meragukan larangan rcadar akan berkontribusi terhadap integrasi.

Serangan terhadap fasilitas imigran meningkat dua kali lipat di Austria sepanjang 2016, seperti pelemparan bom molotov atau memotong pipa gas. Austria sendiri telah menerima lebih dari 130 ribu pencari suaka dari Timur Tengah dan Afrika Utara sejak musim panas 2015.

Selain Swedia, secara per kapita negara berpenduduk 8,7 juta itu telah menerima lebih banyak pengungsi dibanding negara-negara di Eropa lain. Namun, penutup kepala atau wajah di Islam telah lama jadi kontroversial di Eropa, lantaran itu dianggap tidak sesuai nilai sekuler.

Perancis jadi negara Eropa pertama yang berlakukan larangan jilbab bercadar pada 2011, yang akhirnya disusul Belgia. Akhir bulan lalu, Parlemen Jerman menyetujui larangan atas cadar wajah penuh dengan alasan akan menutup identitas, dan berlaku ke pegawai negeri, pejabat dan militer.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Trump: Saya Politisi yang Diperlakukan Paling Buruk Sepanjang Sejarah

Donald Trump

CB, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan dirinya menjadi satu-satunya pemimpin yang mendapat perlakuan paling buruk dalam sejarah. Ia menilai tidak pernah ada politisi lainnya di negara itu, bahkan seluruh dunia yang harus mengalami hal serupa.

Miliarder itu telah menuai sejumlah kontroversi sejak kepemimpinannya di Negeri Paman Sam. Dalam kasus terbaru, Trump disebut dapat terancam pemakzulan karena pemecatan terhadap Direktur FBI James Comey.

Dalam sebuah memo dari Comey, Trump disebut pernah meminta FBI untuk mengakhiri penyelidikan tentang hubungan mantan penasihat keamanan nasional AS Michael Flynn dengan Rusia. Kritik dari politisi di negara itu kemudian bermunculan.

Memo dari Comey telah diminta untuk diselidiki segera. Baik politisi dari Partai Demokrat maupun Partai Republik dalam Senat AS hendak mendengar penjelasan dan kesaksian Comey terhadap hal itu.

Sebelumnya, pemecatan Comey telah menimbulkan sejumlah kritik dari banyak pihak. Keputusan yang diambil oleh Trump juga membuat banyak orang bertanya-tanya apakah Gedung Putih berusaha mengintervensi FBI di tengah penyelidikan tentang campur tangan Rusia dalam pemilu AS 2016.

Dalam surat pemecatan, Trump menyebut diperlukan kembali kepercayaan publik terhadap FBI. Comey dianggap mencederai jalannya pemilu AS tahun lalu dengan membuka penyelidikan skandal surat elektronik Hillary Clinton.

Sementara itu, sejumlah politisi dari Partai Demokrat menilai Trump melakukan langkah yang sama dengan mantan presiden AS Richard Nixon pada 1973 lalu. Saat itu, pemecatan terhadap seorang jaksa independen yang ditugaskan untuk menyidik kasus skandal Watergate dilakukan.

"Lihatlah cara saya diperlukan dalam beberapa waktu belakangan, termasuk dan terutama oleh banyak media. Pada dasarnya saya harus berusaha melawan ketidakadilan ini," ujar Trump, Rabu (17/5).

Gedung Putih telah memberikan pembelaan terhadap Trump. Pihaknya membantah laporan bahwa pria berusia 70 tahun itu secara pribadi pernah meminta Comey untuk menghentikan investigasi FBI terhadap Flynn atas dugaan hubungan dengan Rusia.

"Presiden berulang kali menyatakan pandangannya terhadap Flynn yang dinilai sebagai orang yang baik. Namun, presiden tak pernah sekalipun meminta Comey atau siapapun menghentikan sebuah penyelidikan, termasuk melibatkan Flynn," jelas pernyataan Gedung Putih.

Sementara itu, Komite Intelijen Senat AS saat ini secara resmi sudah meminta Comey untuk menyerahan semua memo yang terkait dengan percakapan bersama Trump. Comey akan memberi kesaksian dalam sejumlah sesi penyelidikan secara terbuka dan tertutup dari komite itu.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Mantan Direktur FBI Pimpin Investigasi Kolusi Trump-Rusia

Mantan Direktur FBI Robert Mueller ditunjuk menjadi kepala investigasi kolusi Donald Trump dengan Rusia dalam Pilpres 2016. (BRENDAN SMIALOWSKI / AFP)

Jakarta, CB -- Sejak diisukan berkolusi dengan Rusia untuk memastikan kemenangannya di pemilu presiden 2016, Donald Trump terus membantahnya. Namun, tindakannya memecat Direktur FBI James Comey, menimbulkan pertanyaan baru. Terlebih Comey tengah gencar melakukan penyelidikan terhadap kasus kolusi Trump dan Rusia.

Alasan itu, membuat senat segera menunjuk kepala investigasi baru guna melanjutkan penyelidikan. Wakil Jaksa Agung Rod Rosenstein menunjuk Robert Mueller, tokoh penegak hukum yang memimpin FBI selama satu dekade setelah serangan 9/11, untuk mengambil alih kendali.

“Berdasarkan kondisi yang kini terjadi, publik menuntut penyelidikan ini ditangani seseorang yang independen, yang terbebas dari rantai komando,” kata Rosenstein, dalam sebuah pernyataan, dikutip AFP.

Mueller, pria kelahiran New York dan veteran perang Vietnam, disebut Rosenstein sebagai orang yang cocok untuk tugas tersebut.

Rosenstein mengatakan bahwa Mueller akan melanjutkan penyelidikan tentang “upaya pemerintah Rusia mempengaruhi pemilihan presiden 2016 dan masalah terkait,” dengan kewenangan mengadili kejahatan yang ditemukan dalam penyelidikan tersebut.

Di sisi lain, Trump terus berusaha membantah keterlibatan Rusia dalam pilpres AS tahun lalu.

“Seperti yang sudah saya katakan berulang kali, penyelidikan menyeluruh hanya akan mengonfirmasi apa yang sudah kita ketahui. Tidak ada kolusi antara kampanye saya dengan entitas asing manapun,” tegas Trump.

“Saya berharap masalah ini segera selesai.”

Penunjukkan Mueller ini menyusul ketegangan baru yang terjadi di Washington, berkaitan dengan Trump yang membocorkan informasi intelijen AS pada menteri luar negeri dan duta besar Rusia, di Ruang Oval, pekan lalu.

Kongres mendapat tekanan melakukan penyelidikan independen terhadap hubungan antara kampanye Trump dan Moskow.

"Kami membutuhkan fakta," kata Juru Bicara Partai Republik Paul Ryan.

Oleh karena itu, Mueller diberi kewenangan khusus memeriksa “keterkaitan atau koordinasi apapun antara pemerintah Rusia dan individu yang berasosiasi dengan kampanye Presiden Donald Trump.”

Penunjukkan Mueller disambut positif di seluruh spektrum politik AS.

Selama masa jabatannya sebagai direktur FBI, dari tahun 2001 sampai 2013, dia bertanggung jawab menyelidiki serangan teror 9/11 yang mengguncang pemerintahan AS. Atas jasanya itu, dia mendapatkan penghormatan yang tinggi, baik dari Partai Demokrat maupun Republik.

"Mueller adalah pilihan yang bagus," kata anggota kongres Partai Republik Jason Chaffetz, melalui Twitter.

Chuck Schumer, Senator dari Partai Demokrat mengatakan bahwa Rosenstein melakukan "hal yang benar" dengan menunjuk Mueller.

"Saya sekarang memiliki keyakinan yang lebih besar bahwa penyelidikan akan berdasarkan fakta, apapun hasilnya.”

Credit CNN Indonesia

Moon Jae-in Perintahkan Militer Bersiap Bentrok dengan Korut

Presiden Korsel Moon Jae-In mendesak militer menerapkan

Jakarta, CB -- Presiden Korea Selatan Moon Jae-In memperingatkan potensi tinggi konflik militer dengan Korea Utara, menyusul peluncuran uji coba rudal pyongyang terbaru yang kian meningkatkan ketegangan di kawasan.

Moon, yang baru dilantik menjadi presiden pada pekan lalu, menganggap ambisi nuklir dan rudal Korut semakin "maju dengan cepat."

"Saya tidak akan mentoleransi provokasi dan ancaman nuklir Korut," ucap Moon saat mengunjungi Kementerian Pertahanan, Rabu (17/5).

"Kami hidup di tengah keadaan dengan potensi tinggi bentrokan militer," katanya menambahkan.

Dalam lawatannya itu, Moon juga memerintahkan kemenhan mengadopsi pertahanan ketat yang dia sebut "postur pertahanan kedap air," mempersiapkan diri jika bentrokan militer sewaktu-waktu terjadi.

Politikus liberal itu memenangkan pemilu Korsel pada 9 Mei dengan perolehan suara 41,1 persen, mengalahkan empat kandidat lain.

Pernah maju dalam pemilu 2012 lalu, Moon menekankan pendekatan yang lebih bersifat mendamaikan dengan mengutamakan dialog dan rekonsiliasi dengan Korut.

Dia juga menyatakan keinginannya untuk mengunjungi Pyongyang jika diperlukan sebagai upaya meredakan ketegangan di kawasan.

Mantan pengacara HAM ini juga menyatakan akan membuka kembali jalur komunikasi dengan Korut di bawah kontrol kementerian unifikasi Korsel.

Namun, harapan perbaikan hubungan dengan saudara lamanya di utara itu semakin kecil setelah Pyongyang kembali meluncurkan rudal jarak menengah-jauh mereka pada Minggu (14/5), dekat wilayah Rusia.

Moon menegaskan, dialog antara Seoul dan pyongyang akan terjadi "hanya jika rezim Kim Jong-un mengubah perilaku" nakalnya terkait program nuklir Korut, seperti diberitakan AFP.

Ketegangan antara Washington dan Pyongyang mencuat sejak awal tahun ini, dan semakin memburuk dalam beberapa pekan terakhir.

Pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump bahkan telah mempersiapkan opsi militer jika Pyonyang tak mau bersikap dan menghentikan ambisi nuklirnya.

Sementara Korut mengancam pembalasan besar-besaran kepada Amerika jika itu terjadi. Dengan bangga, Pyongyang malah mengklaim peluncuran rudal pada akhir pekan lalu mampu membawa hulu ledak nuklir.

Credit CNN Indonesia

Presiden Baru Korsel: Perang 2 Korea Sangat Mungkin Terjadi

SEOUL - Presiden baru Korea Selatan (Korsel) Moon Jae-in tidak memungkiri bahwa perang antara negaranya dengan Korea Utara (Korut) sangat mungkin terjadi. Komentar soal potensi pecahnya perang dua Korea ini muncul setelah Pyongyang sukses menguji tembak rudal balistik yang diklaim bisa untuk membawa hulu ledak nuklir.

”Kenyataannya adalah bahwa ada kemungkinan konflik militer yang tinggi di garis batas NLL (Northern Limit Line atau Garis Batas Utara) dan garis demarkasi militer,” kata Moon seperti dikutip Reuters, Kamis (18/5/2017). Menurutnya, Seoul mampu menyerang balik jika terjadi serangan.

NLL yang disengketakan terletak di Laut Kuning antara Korsel dan Korut. NLL ini dianggap sebagai batas maritim de facto di antara dua Korea. Sedangkan garis demarkasi militer 1953 berfungsi sebagai perbatasan darat kedua Korea.

Korut yang dipimpin diktator muda Kim Jong-un mengklaim uji tembak rudal balistik terbaru pada hari Minggu lalu dengan mempertimbangkan keamanan negara-negara tetangga. Meski demikian, Presiden Moon mengkritik tindakan Pyongyang sebagai tantangan serius bagi perdamaian dan stabilitas global.

”Kami tidak akan mentolerir provokasi Korea Utara dan ancaman nuklir lainnya,” kata Moon saat berkunjung ke Kementerian Pertahanan Korsel di Seoul pada hari Rabu yang dilansir kantor berita Yonhap.
Moon menegaskan bahwa Seoul akan secara tegas menangani Korut. Pernyataan tersebut muncul saat Dewan Keamanan PBB mengancam menjatuhkan sanksi teranyar terhadap Pyongyang.

Namun, Korut menolak menghentikan uji coba senjatanya termasuk rudal dan nuklir. ”Sampai Amerika Serikat dan para pengikutnya membuat pilihan yang tepat, kami akan terus memproduksi senjata nuklir yang canggih dan beragam serta cara yang mencolok dan mendorong untuk mempersiapkan uji coba yang diperlukan,” tulis Yonhap mengutip diplomat Korut, Pak Jong-hak.

Rudal yang diluncurkan pada hari Minggu lalu menempuh jarak 700km sebelum jatuh ke Laut Jepang atau juga dikenal sebagai Laut Timur. Proyektil senjata Korut itu mendarat sekitar 500 km dari perbatasan Rusia, namun tidak menimbulkan ancaman keamanan,

Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan. Tes rudal tersebut menyusul dua uji tembak rudal Pyongyang yang gagal sebelumnya.

Ketegangan Korut dan AS di Semenanjung Korea telah meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Washington telah mengirim kapal perang ke wilayah tersebut dan melakukan latihan perang dengan sekutu-sekutunya dalam upaya untuk mencegah Pyongyang melakukan lebih banyak uji coba nuklir dan rudal.

Credit sindonews.com

Sistem Pertahanan Kontroversial AS Deteksi Rudal Korut

Sistem pertahanan anti-rudal AS, THAAD, mendeteksi rudal Korut. (U.S. Department of Defense, Missile Defense Agency/Handout via Reuters)

Jakarta, CB -- Pemerintah Korea Selatan menyebut peluru kendali terbaru yang diluncurkan oleh Korea Utara, akhir pekan lalu, sempat terdeteksi sistem pertahanan anti-rudal kontroversial milik Amerika Serikat yang dikerahkan di negaranya.

Hal itu disampaikan Menteri Pertahanan Korsel Han Min-koo kepada Parlemen, sebagaimana dilaporkan Reuters, Rabu (17/5). Sistem pertahanan yang disebut Pertahanan Area Terminal Tinggi atau THAAD itu dikerahkan pada bulan lalu dan memicu kemarahan China.

China dengan keras menentang THAAD karena menganggap sistem tersebut bisa digunakan untuk memata-matai wilayahnya. Konkretnya, Beijing bahkan menjatuhkan tindakan keras terhadap perusahaan-perusahaan Korsel yang berinvestasi di negaranya, pasca-pengerahan senjata itu.

Han mengatakan peluncuran rudal Korut pada Minggu kemarin terdeteksi oleh sistem pertahanan kontroversial tersebut, menandakan penggunaan pertama kali persenjataan milik Negara Paman Sam itu.

Di sisi lain, pemerintahan Presiden AS Donald Trump terus meminta Pyongyang untuk menghentikan program pengembangan rudal dan nuklirnya, sementara Duta Besar Pelucutan Robert Wood menyatakan peran China sangat penting dalam mencapai tujuan tersebut.

Dia juga mengatakan China mesti meningkatkan upayanya dalam menjalankan peran itu.

Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, secara terpisah mengatakan pihaknya yakin bisa membujuk China untuk menjatuhkan snaksi baru terhadap Korea Utara. Dia juga memperingatkan, Washington akan menjatuhkan sanksi pada negara-negara yang mendukung Pyongyang.

Amerika Serikat juga telah berdiskusi dengan China soal kemungkinan penjatuhan sanksi baru untuk Korut, dua pekan lalu.

"Pembicaraan yang saya lakukan ... berhubungan dengan Beijing adalah jika (Korea Utara) melakukan hal lain dan jika mereka berupaya membuat rudal jarak jauh, yang mereka lakukan, dan jika mereka secara proaktif mencoba membuat ICBM (rudal balistik antarbenua), yang juga mereka lakukan, maka kami akan mengambil langkah," kata Haley.

"Saya yakin China akan sepakat dan kami akan satu suara soal cara mencapai tujuan itu," ujarnya. "Kami belum melihat langkah apapun dari mereka dalam sepekan terakhir tapi kami mendorong mereka untuk terus melangkah."

Berbicara pada wartawan sebelum pertemuan tertutup Dewan Keamanan PBB soal peluncuran rudal terbaru Korut, Haley menegaskan Washington hanya akan berbicara dengan Korut setelah negara itu menghentikan program nuklirnya.

Credit CNN Indonesia

Gila-gilaan, Saudi Ingin Beli Senjata AS Senilai Rp1.332 Triliun

WASHINGTON - Arab Saudi hampir menyelesaikan serangkaian kesepakatan pembelian senjata Amerika Serikat (AS) dengan total harga lebih dari USD100 miliar atau lebih dari Rp1.332 triliun. Hal itu diungkap seorang pejabat senior Gedung Putih menjelang kunjungan Presiden Donald Trump ke Riyadh, 19 Mei 2017 nanti.

Pejabat yang berbicara dengan Reuters dengan syarat tidak anonim itu mengatakan bahwa paket senjata tersebut bisa melampaui lebih dari USD300 miliar selama satu dekade untuk membantu Arab Saudi meningkatkan kemampuan pertahanannya. Pembelian paket senjata ini juga akan mempertahankan Saudi sebagai sekutu militer kualitatif AS.

”Kami berada di tahap akhir dari serangkaian kesepakatan,” kata pejabat tersebut. Paket ini dikembangkan bertepatan dengan kunjungan Trump ke Arab Saudi. Trump berangkat ke Kerajaan pada tanggal 19 Mei, pemberhentian pertama dalam lawatan internasional perdananya.

Amerika telah menjadi pemasok utama untuk sebagian besar kebutuhan militer Saudi, mulai dari jet tempur F-15 hingga sistem komando dan kontrol yang bernilai puluhan miliar dolar dalam beberapa tahun terakhir. Trump telah bersumpah untuk merangsang ekonomi AS dengan meningkatkan pekerjaan manufaktur.

Pejabat Gedung Putih itu melanjutkan, paket tersebut mencakup senjata dan pemeliharaannya, seperti kapal, rudal pertahanan udara hingga peralatan keamanan maritim. ”Kita akan melihat komitmen yang sangat substansial. Dalam banyak hal, ini dimaksudkan untuk membangun kemampuan untuk menghadapi ancaman untuk mereka,” katanya.

“Ini baik untuk ekonomi Amerika, tapi juga akan baik dalam hal membangun kemampuan yang sesuai dengan tantangan kawasan ini. Israel masih akan mempertahankan keunggulan,” imbuh pejabat Gedung Putih ini, yang dilansir semalam (14/5/2017).

Selama di Riyadh, kata pejabat tersebut, Trump akan menghadiri tiga acara besar. Yakni, serangkaian pertemuan dengan pejabat Saudi, sebuah sesi terpisah dengan para pemimpin Dewan Kerjasama Teluk enam negara dan makan siang dengan para pemimpin Arab dan Muslim—di mana 56 di antaranya telah diundang. Pertemuan ini untuk membahas cara memerangi ekstremisme dan menindak pembiayaan gelap.

Trump akan membahas bagaimana melawan ancaman dari militan yang mengatasnamakan Islam, perang di Yaman dan ancaman rudal balistik dan pelayaran maritim di Laut Merah.

Selain Arab Saudi, perjalanan luar biasa pertama Trump juga akan berlanjut ke Israel, Vatikan, Brussels. Di Brussels, Trump akan menghadiri pertemuan puncak NATO. Presiden Amerika ini juga akan mengunjungi Sisilia untuk pertemuan puncak G-7.

Credit sindonews.com

Serbuan Jet Tempur Koalisi Saudi Membunuh 23 Warga Sipil Yaman

SANAA - Sedikitnya 23 warga sipil, termasuk enam anak-anak di Yaman terbunuh oleh serangan udara yang dilaporkan diluncurkan oleh pesawat-pesawat jet tempur koalisi yang dipimpin Arab Saudi. Serangan yang berlangsung hari Rabu itu diduga salah sasaran.

Menurut laporan AFP, Kamis (18/5/2017), sebuah kendaraan yang membawa warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak, terkena serangan udara di Kota Mawzaa, Yaman.

Sumber militer koalisi yang menolak disebutkan namanya mengonfirmasi bahwa target serangan adalah wilayah pemberontak Houthi. Namun, jatuhnya banyak korban sipil itu karena ada sebuah “kesalahan”.

Kantor berita Saba yang dikuasai pemberontak Houthi melaporkan, sedikitnya enam anak tewas dalam insiden tersebut. Enam jasad korban lainnya hangus sehingga tidak bisa dikenali.

Pihak koalisi pimpinan Saudi belum memberikan tanggapan resmi atas laporan serangan yang disebut salah sasaran itu.

Koalisi yang dipimpin oleh Saudi mulai membombardir Yaman untuk mendukung presiden Abd-Rabbo Mansour Hadi pada bulan Maret 2015. Serangan koalisi ini tidak banyak menghasilkan kemajuan militer Yaman, karena pasukan pemberontak Houthi dan sisa-sisa pasukan loyalis mantan Presiden Ali Abdullah Saleh masih kuat.

Sebaliknya, korban tewas terbanyak justru warga sipil. Menurut angka perkiraan PBB, lebih dari 10.000 warga sipil tewas selama perang Yaman berkecamuk.

Serangan salah target oleh koalisi pimpinan Saudi bukan sekali ini terjadi. Pada Oktober lalu, serangan fatal menewaskan lebih dari 140 orang yang menghadiri upacara pemakaman. Serangan itu juga melukai lebih dari 500 orang.

Pada Maret 2016, serangan salah sasaran juga terjadi di sebuah pasar di Yaman yang menewaskan 97 orang.

Credit sindonews.com

Jika Nuklir Korut Hantam AS, Trump Butuh 10 Menit untuk Bereaksi

WASHINGTON - Presiden Donald Trump akan membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk bereaksi jika rudal nuklir Korea Utara (Korut) benar-benar menghantam daratan Amerika Serikat (AS). Analisis waktu itu disampaikan para ahli keamanan global.

Waktu sekitar 10 menit itu akan menjadi keputusan Trump untuk meluncurkan serangan balasan atau tidak.

Berbicara kepada Associated Press tentang apa yang akan terjadi jika terjadi serangan nuklir dari Korut, ilmuwan David Wright, dari Program Keamanan Global UCS dan analis roket Markus Schiller, dari ST Analytics di Jerman, menggambarkan bagaimana drama tersebut akan terungkap.

”Batas waktu pendek,” ucap Wright. ”Bahkan untuk rudal jarak jauh, ada banyak langkah yang bisa dilakukan dalam mendeteksi peluncuran dan mencari tahu apa yang terjadi, membiarkan presiden tersebut mungkin memerlukan waktu 10 menit untuk memutuskan apakah akan melakukan serangan balasan (atau tidak),” lanjut Wright, yang dilansir Kamis (18/5/2017).

Para ahli bersikeras bahwa Korut yang dipimpin diktator muda Kim Jong-un masih belum mampu meluncurkan rudal yang bisa mencapai daratan AS. Namun, rezim komunis itu pada hari Senin lalu mengklaim mampu melakukannya.

Dalam pengumuman di kantor berita KCNA, rezim Pyongyang menyatakan bahwa Korut sekarang memiliki kemampuan untuk mengirim hulu ledak nuklir berskala besar melintasi Pasifik. Klaim itu menyusul kesuksesan Korut dalam uji tembak rudal balistik Hwasong-12 selama akhir pekan lalu.

Kim Dong-yub, profesor di Universitas Kyungnam Korea Selatan, mengatakan kepada media lokal bahwa kemungkinan terburuk dari serangan rudal nuklir Korut adalah melanda Alaska atau Hawaii.

Jika Korut memang memiliki kemampuan untuk mencapai target di AS, Wright dan Schiller memprediksi bahwa segala sesuatunya bisa lepas kendali dan berlangsung cepat.

Sementara Wright yakin sebuah rudal balistik antarbenua yang ditembakkan dari Pyongyang akan memakan waktu sedikit lebih dari 2,5 jam untuk mencapai San Francisco. Sedangkan Schiller memprediksi wilayah rawan yang diserang adalah Seattle atau Los Angeles dengan tempo kurang dari 30 menit setelah diluncurkan.

Kedua ilmuwan itu memprediksi New York dan Washington kemungkinan bisa terkena dampak serangan rudal nuklir korut dalam tempo 30-40 menit sebelum dilesatkan.

Sekutu Amerika di sekitar Semenanjung Korea akan memiliki reaksi yang lebih singkat lagi, seandainya Kim Jong-un memutuskan untuk menyerang tetangganya di Pasifik Selatan.

Menurut Schiller, orang-orang yang tinggal di Seoul akan memiliki nol sampai 6 menit saat sebuah rudal yang diluncurkan mencapai sasaran. Waktu itu bisa digunakan untuk berlindung.

Selanjutnya, bagi orang-orang yang berada di Jepang akan memiliki waktu singkat untuk mempersiapkan diri. Schiller dan Wright memperkirakan waktu bagi orang-orang di Jepang hanya 10 sampai 11 menit sebelum rudal dari Korut mencapai Tokyo.

Credit sindonews.com

AS Tebar Ancaman: Dukung Kami atau Korut

NEW YORK - Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB, Nikki Haley, bersumpah untuk "memanggil" negara-negara yang mendukung Korea Utara (Korut) dan ambisi nuklirnya. Hal ini dikarenakan ketegangan di Semenanjung Korea terus berlanjut.

"Anda mendukung Korut atau Anda mendukung kami," katanya, merujuk pada sejumlah negara yang gagal mematuhi sanksi yang diberlakukan oleh PBB.

Komentarnya disampaikan menjelang pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB seperti dikutip dari BBC, Rabu (17/5/2017).

Berbicara di depan sebuah pertemuan DK PBB yang tertutup, Haley memperingatkan negara-negara yang memberikan dukungan kepada Korut untuk menghentikan atau menghadapi konsekuensinya.

"Jika Anda adalah negara yang memasok atau mendukung Korut, kami akan menghubungi Anda di sana. Kami akan memastikan bahwa setiap orang tahu siapa Anda dan kami akan menargetkan sanksi tersebut terhadap Anda juga," katanya kepada wartawan, diapit oleh Duta besar PBB ke Jepang dan Korea Selatan.

Washington, katanya, akan mempertimbangkan pembicaraan dengan Pyongyang hanya jika negara tersebut menghentikan semua uji coba rudal nuklir dan balistik.

Dia juga mengkonfirmasi bahwa AS dan China, sekutu Korut, telah bekerja sama dalam resolusi Dewan Keamanan baru yang menargetkan Korut. "Sanksi adalah sesuatu yang kita lihat dan kita akan terus melihat ke mana yang membawa kita," tegasnya.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Senin, 15 anggota dewan tersebut menuntut agar Pyongyang tidak melakukan uji coba rudal balistik lebih lanjut. DK PBB telah memberlakukan enam set sanksi terhadap Korut sejak 2006.

Korut diketahui sedang mengembangkan senjata nuklir dan telah melakukan lima kali uji coba nuklir. Mereka juga mengembangkan rudal yang mampu mengirimkan senjata tersebut ke sasaran mereka. Keduanya dianggap menentang sanksi PBB.

Namun masih belum jelas apakah ia memiliki kemampuan untuk membuat senjata tersebut cukup kecil untuk dipasang di atas roket, dan tidak pernah menguji rudal balistik antar benua (ICBM) yang bisa mencapai, misalnya, AS.

ICBM diperkirakan memiliki jangkauan sekitar 6.000 km, namun analis yakin rudal yang diuji pada hari Minggu kemarin akan menempuh perjalanan sekitar 4.000 km jika telah diluncurkan pada lintasan standar dan bukan ke atas.

Credit sindonews.com

Militan serbu stasiun radio dan TV di Afghanistan Timur

Jalalabad (CB) - Militan menyerbu stasiun televisi dan radio nasional di Kota Jalalabad, Afghanistan timur, Rabu (17/05), memicu baku tembak sementara para pewarta terjebak di dalam gedung tersebut menurut beberapa pejabat dan saksi mata.

Sejauh ini belum ada kelompok pemberontak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan di Provinsi Nangarhar yang merupakan sarang ekstremis ISIS, dan tempat militer Amerika Serikat menjatuhkan bom besar bulan lalu.

"Tiga pria bersenjata memasuki gedung RTA (Radio Televisi Afghanistan) pagi ini," kata juru bicara pemerintah Attaullah Khogyani kepada AFP.

"Dua dari mereka tewas dan satu lagi masih melakukan perlawanan."

Seorang fotografer RTA mengatakan dia melarikan diri dari gedung tersebut begitu bunyi tembakan terdengar, tetapi beberapa rekannya masih terjebak di dalam.

Pemberontak ISIS masih aktif di Provinsi Nangarhar, yang ibu kotanya adalah Jalalabad.

Bulan lalu militer Amerika Serikat menjatuhkan bom non-nuklir terbesar yang dijuluki "ibu dari semua bom" di Nangarhar, menewaskan puluhan militan ISIS.

Credit antaranews.com

Dewan Keamanan PBB akan bahas krisis Veneuzela

Pengunjuk rasa bentrok dengan polisi huru-hara di atas kendaraan bersenjata dalam sebuah reli protes terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro di Caracas, Venezuela, Senin (1/5/2017). (REUTERS/Carlos Garcia Rawlins )

PBB (CB) - Dewan Keamanan PBB, Rabu, akan membahas krisis Venezuela setelah 42 orang tewas akibat kerusuhan dalam beberapa pekan terakhir, menurut pernyataan sejumlah diplomat.

Amerika Serikat mengusulkan sidang tertutup pada Rabu pagi (waktu setempat) usai rapat mengenai Somalia dan Eritrea, seperti dilaporkan AFP.

Demonstran oposisi menggelar aksi unjuk rasa setiap hari sejak 1 April untuk mengungkapkan kekesalan mereka atas upaya untuk memperkuat cengkeraman Presiden Nicolas Maduro di tampuk kekuasaan.

Kejaksaan mengumumkan, Selasa, bahwa seorang remaja 17 tahun dan dua pria lainnya tewas ditembak dalam unjuk rasa antipemerintah. Jumlah korban tewas kini menjadi 42 orang akibat kerusuhan dalam enam pekan terakhir.

Credit antaranews.com

Jumlah korban tewas di Venezuela meningkat jadi 42 orang

Dokumen foto polisi Venezuela berupaya memadamkan api dari ban yang dibakar para demonstran. Kerusuhan di penjara di negeri rawan konflik itu dilaporkan menewaskan belasan orang, Rabu (26/4/2017). (Reuters)

Karakas (CB) - Jumlah korban tewas dalam gelombang kerusuhan anti pemerintah selama enam minggu terakhir di Venezuela telah meningkat setidaknya menjadi 42 orang, demikian menurut kantor kejaksaan negara.

Kantor kejaksaan mengumumkan tiga kematian terbaru pada Selasa.

Seorang polisi ditangkap atas dugaan keterlibatannya dalam pembunuhan seorang pengemudi taksi berusia 33 tahun, yang ditembak di dekat perbatasan dengan Tachira.

Seorang pemuda berusia 17 tahun yang ditembak di kepalanya saat melakukan demonstrasi di negara bagian Barinas pada Senin, tewas pada Selasa pagi.

"Sekelompok orang datang dan mulai menembak, melukai pemuda di bagian kepalanya," kata pihak jaksa penuntut menerangkan sebab kematian remaja yang tidak disebutkan namanya itu.

Korban lainnya, yang namanya dan umurnya tidak disebutkan, tewas dalam aksi protes di San Antonio, menurut pihak berwenang.

Kekerasan pecah di berbagai belahan negara bagian pada Senin sebagai aksi yang mengupayakan penghapusan pemerintahan Sosialis.

Ratusan ribu orang turun ke jalan dalam beberapa minggu terakhir, mereka marah karena kekurangan pasokan makanan, krisis obat-obatan dan meningkatnya inflasi.

Pengunjuk rasa menuntut pemilihan umum, pembebasan bagi para pegiat yang dipenjara, bantuan luar negeri untuk mengimbangi krisis ekonomi dan otonomi untuk badan legislatif yang dikuasai oposisi.

Presiden Nicolas Maduro menyalahkan oposisi atas krisis negara yang telah terjadi pada semua sisi. Dia menuduh lawan lawannya mencoba melengserkannyaa dalam sebuah kudeta dengan dukungan Washington.

Sedikitnya 90 orang ditangkap dalam kerusuhan pada Senin, menurut kelompok hak asasi setempat,demikian seperti dilansir Reuters.

Credit antaranews.com

Sakit jiwa dominasi alasan pemecatan tentara Amerika Serikat

Dokumentasi ledakan prematur mortir yang menewaskan empat prajurit Afganistan dan perempuan tentara fotografer Amerika Serikat. Inilah bingkai foto terakhir dari perempuan tentara Amerika Serikat yang memotret adegan mematikan itu, SPC Hilda I Clayton, turut tewas dalam ledakan mortir pada latihan Tentara Nasional Afganistan, di Provinsi Laghman, Afganistan, 2 Juli 2013. Foto pada 2013 dirilis untuk jurnal Military Review Angkatan Darat Amerika Serikat terbitan Mei-Juni. (US Army/Spc Hilda Clayton/Handout via REUTERS)

Washington (CB) - Satu penelitian terbaru atas sebagian besar tentara Amerika Serikat yang dipecat karena pelanggaran selama periode 2011-empat tahun, menyatakan, mereka telah didiagnosis gangguan kesehatan jiwa. Di antaranya gangguan stres pasca-trauma (PTSD) atau cedera otak traumatis (TBI).

Kantor Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah AS (GAO) mungkin akan menambah pengawasan tentang apakah Angkatan Bersenjata Amerika Serikat memberi perawatan cukup kepada tentara yang diidentifikasi punya masalah kesehatan mental selama masa tugas mereka, dan bukan hanya memecat mereka.

Analisis GAO menunjukkan, 62 persen dari 91.764 tentara Amerika Serikat yang dipecat pada 2011-2015 telah didiagnosis mengidap penyakit jiwa itu sejak dua tahun sebelum mereka dipecat. Ini termasuk pengidap PTSD, TBI, atau kondisi tertentu lain yang dapat dikaitkan dengan pelanggaran mereka.

Sebanyak 23 persen tentara Amerika Serikat yang diberhentikan itu tidak diberhentikan dengan hormat sehingga mereka berpotensi tidak memenuhi syarat mendapatkan manfaat kesehatan dari Departemen Urusan Veteran.

"Para pendukung veteran telah lama mengeluhkan kekurangan dukungan untuk mantan tentara Amerika Serikat yang tidak memiliki dokumen pemberhentian yang terhormat," kata Sekretaris Urusan Veteran Amerika Serikat, David Shulkin.

GAO mengatakan Angkatan Laut Amerika Serikat tidak memerlukan pemeriksaan medis atau penyaringan terhadap pelaut yang diberhentikan dari pelayanan karena melakukan pelanggaran.

Dikatakan juga, Angkatan Darat Amerika Serikat dan Korps Marinir Amerika Serikat mungkin tidak mematuhi kebijakan penyaringan, pelatihan, dan konseling mereka sendiri yang terkait dengan PTSD dan TBI.

Credit antaranews.com

Empat Prajurit TNI Tewas Saat Persiapan Latihan Perang di Natuna

JAKARTA - Empat prajurit TNI tewas saat mengikuti gladi bersih pembukaan Latihan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI di Tanjung Datuk, Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (17/5/2017). Insiden itu terjadi akibat meriam yang digunakan mengalami gangguan teknis.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Alfret Denny Tuejeh mengatakan, kecelakaan terjadi saat geladi bersih kedua menjelang pembukaan latihan PPRC di Natuna.

"Telah terjadi kecelakaan latihan pada saat geladi bersih kedua. Kemarin dilaksanakan geladi bersih pertama dan semua berjalan lancar," kata Alfret saat dihubungi wartawan, Rabu (17/5/2017).

Alfret mengatakan, kecelakaan terjadi saat personel TNI berlatih menembak altileri pertahanan udara. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 11.00 WIB siang tadi. "Ada empat korban meninggal dunia, dan beberapa orang mengalami luka-luka," ujar Alfret.

Selanjutnya, kata Alfret, korban meninggal dunia segera dipulangkan ke rumah duka. Sementara, korban luka-luka segera dievakuasi ke rumah sakit terdekat. "Korban luka segera dievakuasi ke RS terdekat di Pontianak," ucap Alfret.

Credit sindonews.com

Empat prajurit gugur saat latihan PPRC TNI di Natuna

Jakarta (CB) - Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Alfret Denny Teujeh membenarkan empat prajurit TNI AD meninggal dunia dan delapan prajurit mengalami luka-luka akibat kecelakaan saat latihan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI di Natuna, Kepulauan Riau, Rabu.

"Pimpinan TNI Angkatan Darat menyampaikan rasa belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas gugurnya empat prajurit terbaik TNI AD dalam insiden kecelakaan latihan di Natuna, beberapa saat yang lalu. Semoga almarhum husnul khatimah dan bagi keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan," kata Kadispenad saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan, insiden tersebut terjadi dalam latihan pendahuluan PPRC TNI yang dilaksanakan pada Rabu sekitar pukul 11.21 WIB. Ketika itu, salah satu pucuk Meriam Giant Bow dari Batalyon Arhanud 1/K yang sedang melakukan penembakan mengalami gangguan pada peralatan pembatas elevasi, sehingga tidak dapat dikendalikan.

"Akibatnya, empat orang meninggal dunia dan delapan prajurit lainnya dari satuan Yon Arhanud I Kostrad mengalami luka-luka karena terkena tembakan. Saat ini para korban sedang dievakuasi ke rumah sakit terdekat," katanya.

Saat ini, lanjut dia, pihak TNI sedang melakukan investigasi mendalam tentang kejadian tersebut, latihan PPRC puncaknya rencananya akan dilaksanakan pada Jumat (19/5), yang akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.

Berdasarkan informasi yang diperoleh empat orang yang meninggal itu, yakni Komandan Baterai (Danrai) Kapten Arh Heru Bayu, Pratu Ibnu Hidayat, Pratu Marwan, dan Praka Edy. Sementara prajurit luka-luka, yakni Pratu Bayu Agung, Serda Alpredo Siahaan, Prada Danar, Sertu B Stuaji, Serda Afril, Sertu Blego Switage, Pratu Ridai Dan Pratu Didi Hardianto.

Credit antaranews.com

TNI Investigasi Insiden yang Tewaskan Empat Prajurit di Natuna

JAKARTA - Pimpinan TNI Angkatan Darat (AD) menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya empat prajurit dalam insiden kecelakaan latihan perang di Natuna, Kepulauan Riau.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Alfret Denny Tuejeh mengatakan, insiden tersebut terjadi dalam latihan pendahuluan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI, Rabu (17/5/2017) siang.

"Semoga almarhum khusnul khatimah dan bagi keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan," ucap Alfret dalam keterangan resminya, Rabu (17/5/2017).

Alfret menuturkan, kecelakaan terjadi saat salah satu pucuk meriam Giant Bow dari Batalyon Arhanud 1/K yang sedang melakukan penembakan mengalami gangguan pada peralatan pembatas elevasi.

Akibatnya, lanjut Alfret, meriam tidak dapat dikendalikan dan mengakibatkan empat orang meninggal dunia dan delapan prajurit lainya luka terkena tembakan. Para korban sedang dievakuasi ke rumah sakit terdekat.

"Saat ini pihak TNI sedang melakukan investigasi mendalam tentang kejadian tersebut. Latihan puncak PPRC rencananya akan dilaksanakan hari Jumat 19 Mei 2017," kata Alfret.

Credit sindonews.com

Rabu, 17 Mei 2017

Mengapa Penyebar WannaCry Meminta Dibayar Pakai Bitcoin?

Foto: Getty Images

Jakarta - Pelaku teror dunia maya yang mengirim ransomware WannaCrypt atau WannaCry ke 150 negara meminta tebusan bitcoin. Bitcoin merupakan mata uang kripto (cryptocurrency) yang kabarnya sulit dilacak.

Bitcoin pertama kali muncul pada Februari 2009 oleh seseorang yang mengaku bernama Satoshi Nakamoto. Sejak kemunculan pertamanya, para pemegang bitcoin tetap anonimus sampai sekarang.

Itulah mengapa para teroris siber ini meminta bitcoin setara US$ 300 kepada para korbannya. Setiap hari, nilai tebusannya makin tinggi, dan jika tidak dipenuhi maka data si korban akan dihapus.

"Bitcoin itu seperti uang digital. Transaksinya tidak melibatkan nama dan tidak bisa dibatalkan. Meski begitu, bitcoin masih bisa dilacak," kata Nicolas Debock dari Balderton Capital, yang fokus bertransaksi di mata uang virtual seperti dikutip dari AFP, Rabu (17/5/2017).

"Semua transaksi disimpan di database yang disebut blockchains. Tidak ada nama pemegangnya, tapi semua orang bisa melihat alamat dan pergerakan uangnya," katanya.

"Seseorang tidak bisa mencairkan bitcoin milik orang lain, tapi bisa memonitor pergerakannya," tambahnya lagi.

Sayangnya, para penyelidik akan kesulitan untuk membuktikan kepemilikan uang dalam bentuk bitcoin itu karena tidak terikat dengan bank atau alamat fisik tertentu.

Harta dan Kekayaan Bukan Tujuan Utama

Clement Francomme, Direktur Utocat, perusahaan software dengan spesialisasi blockchains, mengatakan aksi peras yang dilakukan para dedemit dunia maya ini bukan semata harta dan kekayaan saja.

"Idenya mungkin saja untuk menunjukkan kepada seluruh dunia mereka bisa menjalankan aksi yang sangat masif. Dengan aksi seperti itu, mereka akan menjadi terkenal di kalangan peretas," katanya.

"Bahkan mungkin saja mereka juga tidak berniat menghabiskan bitcoin hasil tebusan para korban, karena tahu pergerakannya diawasi. Tujuannya utamanya adalah memunculkan reputasi supaya bisa mendapat pengakuan," ujarnya.

Para hacker ini, menurut Francomme, masih akan menjalankan aksi lagi dalam waktu dekat. Sampai saat ini, para penyelidik belum mendapatkan kepastian serangan tersebut dilancarkan dari negara mana.

Amankah Mata Uang Kripto?

Mencuatnya isu serangan siber ransomware WannaCry telah menyita perhatian publik dan pelaku industri keuangan.

Sesuai nama dan jenisnya, Ransomware meminta sebuah tebusan (ransom=tebusan, ware=malware/virus). Cara kerjanya, serangan siber itu menyerang perangkat komputer dengan sistem operasi Microsoft Windows dan mengunci datanya, sehingga pengguna tidak bisa mengakses data tersebut.

Pelaku penyerangan siber itu akan meminta tebusan. Namun bukan uang biasa yang mereka minta, melainkan Bitcoin dengan nilai US$ 300. Penjahat siber itu juga tidak menyediakan pilihan pembayaran lain, mereka hanya minta Bitcoin.

Smart Banking System (SBXBank), salah satu perusahaan teknologi finansial (fintech) yang bergerak di ranah mata uang kripto membantah mata uang digital tersebut adalah mata uang yang biasa digunakan penjahat siber.

"Mata uang kripto tidak hanya bitcoin. Ada jenis lain yang juga dikenal oleh masyarakat yaitu SBX Coin," ujar Dato Seri Syarif Hidayatullah, CEO SBXBank Indonesia dalam keterangan tertulis.

Sebaliknya, menurut Syarif, mata uang kripto adalah jenis mata uang baru yang sangat aman digunakan untuk transaksi di dunia maya. Mata uang kripto juga adalah alat pembayaran yang murah, serta gratis, tanpa bea jika ditransfer secara internasional.

"Kita mempunyai KYC yang bisa hindari money laundering dan terrorism tidak seperti bitcoin," ujarnya.

SBXBank sebagai salah satu bank mata uang kripto, bisa dibilang yang pertama kali di dunia menyediakan layanan perbankan digital. Mata uang yang diterbitkan SBXBank dengan sebutan SBXcoin, selain bisa digunakan untuk pembayaran tanpa batas negara, bisa juga untuk investasi.

"SBXcoin juga menjadi media pembayaran di marketplace SBXbank, yang dimudahkan dengan debit card yang bisa smart card yang bisa menampung 30 kartu debit card dan eMoney," ujar Syarif.

Selain pembayaran, dengan SBXcoin para pengguna juga bisa melakukan simpan pinjam (peer to peer lending). Investasi yang mirip deposito pun bisa dilakukan dengan SBXcoin yang disebut peer to peer investment.

Credit finance.detik.com

Ambisi China Itu Bernilai Rp 13.000 Triliun

Foto: Internet/ebcitizen.com

Jakarta - Akhir pekan lalu, China mengumpulkan pimpinan sejumlah negara dunia dalam acara One Belt and One Road Forum for International Cooperation atau yang dikenal dengan sebutan jalur sutra modern.

Acara yang digelar di Beijing ini juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam acara tersebut, Presiden China, Xi Jinping, berjanji menggelontorkan investasi hingga US$ 1 triliun atau lebih dari Rp 13.000 triliun, untuk membangun infrastruktur yang luas di 60 negara di dunia.

Dari jumlah itu, sebanyak US$ 124 miliar atau sekitar Rp 1.649 triliun dihabiskan untuk membangun jalur sutra, yang menghubungkan China dengan negara di berbagai belahan dunia.

Ambisi China memang keras untuk mendorong perekonomiannya yang saat ini trennya tengah turun. Lewat jalur sutra dan investasi ini, China bisa mendorong perekonomiannya lebih kencang lagi. Kondisi ekonomi China berpengaruh terhadap perekonomian dunia. China merupakan negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia.

Lewat janji investasi US$ 1 triliun, China ingin memperkuat pengaruhnya secara global.

Seperti ditulis New York Times, China saat ini tengah membangun rel kereta di Laos. Rel ini bakal menghubungkan 6 negara di Asia dengan panjang 260 mil. Nilai proyek US$ 6 miliar atau sekitar Rp 80 triliun.

Untuk proyek ini, para pekerja banyak didatangkan dari China. Artinya penyerapan tenaga kerja di negara tersebut juga terjadi.

Kemudian, China juga sedang membangun pembangkit listrik di Pakistan untuk menyelesaikan masalah kekurangan listrik di negara tersebut. Nilai investasi China mencapai US$ 46 miliar.

Belum selesai, China juga berencana untuk membangun rel kereta yang menghubungkan Budapest dan Belgrade di Serbia. Rel ini menjadi penghubung pengiriman barang asal China ke Eropa.

Selain melancarkan jalur perdagangan, pembangunan infrastruktur juga dilakukan agar perusahaan konstruksi China bisa mendapatkan proyek di luar negaranya.

Kemudian juga, permintaan industri di China bakal terus ada dengan pembangunan infrastruktur tersebut. Industri seperti semen, baja, dan permesinan akan berkembang.

Langkah China menggelontorkan banyak investasi di negara luar dinilai bertujuan mencari kawan baru untuk menjadi sekutunya, tanpa perlu melakukan invasi militer.

Ekspansi China bahkan meluas hingga ke Afrika. Contoh saja Kenya. Di negara tersebut, China melakukan investasi peningkatan kapasitas rel kereta dari pelabuhan di Mombasa ke Nairobi.

Indonesia juga kebagian jatah. Seperti diketahui, China memenangkan proyek pembangunan kereta cepat yang menghubungkan Jakarta dengan Bandung.

Presiden Jokowi dalam pertemuan di Beijing menawarkan sejumlah proyek infrastruktur kepada China. Ada tiga mega proyek yang ditawarkan Jokowi kepada Presiden Xi Jinping.

Sementara dilansir dari Chinadaily, ASEAN-China akan terus meningkatkan kerja sama perdagangannya. Di 2020, nilai perdagangan ASEAN-China ditargetkan mencapai US$ 1 triliun.

Untuk Indonesia, perdagangan dengan China tidak menguntungkan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia selalu mengalami defisit perdagangan dengan China.

Pada 2015, defisit perdagangan yang dialami Indonesia dengan China adalah US$ 15,96 miliar, sementara di 2016 mencapai US$ 15,59 miliar.

Credit finance.detik.com

7 Jurus China Kuasai Dunia Lewat Jalur Sutra

Jakarta - China menghidupkan kembali Jalur Sutra lewat kebijakan One Belt One Road (OBOR) yang digagas Presiden Xi Jinping. Melaui OBOR, negeri Tirai Bambu itu berambisi menguasai perdagangan internasional dengan mengajak kerja sama negara-negara di dunia, khususnya yang berada di sepanjang Jalur Sutra.

Foto: Fuad Hasim

Credit finance.detik.com

Perkembangan Program Rudal Korut Bikin Korsel Terkejut

SEOUL - Program rudal Korea Utara (Korut) berkembang lebih cepat dari perkiraan. Hal itu diungkapkan Menteri Pertahanan Korea Selatan (Korsel).

Menteri Pertahanan Korsel, Han Min-koo, mengatakan kepada parlemen bahwa uji coba rudal Korut pada hari Minggu bisa dikatakan berhasil dalam hal jarak terbang.

"Rudal itu dianggap sebagai IRBM (rudal balistik jarak menengah) dari kaliber yang disempurnakan dibandingkan dengan rudal Musudan yang terus gagal," katanya, mengacu pada sebuah kelas rudal yang dirancang untuk menempuh perjalanan hingga 3.000 hingga 4.000 km seperti dikutip dari Reuters, Selasa (16/5/2017).

Ketika ditanya apakah program rudal Korut berkembang lebih cepat dari perkiraan, dia berkata: "Ya."

Pernyataan ini dikeluarkan beberapa jam setelah Dewan Keamanan (DK) PBB meminta Korut menghentikan semua uji coba rudal nuklir dan balistik. DK PBB juga mengecam peluncuran uji coba hari tersebut.

Kantor berita Korut, KCNA mengatakan, peluncuran pada hari Minggu itu untuk menguji kemampuan rudal membawa hulu ledak nuklir dalam ukuran besar. Duta Besar Korut untuk China mengatakan bahwa pihaknya akan melanjutkan uji coba tersebut kapan saja dan dimana saja.

Rudal yang diluncurkan dari wilayah bernama Kusong yang terletak di sebelah barat laut ibukota, Pyongyang, itu berhasil terbang sejauh 787 km dengan ketinggian mencapai 2.111,5 km kata KCNA.

Credit sindonews.com

Kongres bereaksi keras terhadap memo intervensi Trump kepada FBI

Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (REUTERS/Kevin Lamarque)

Negara harus menjawab. Jelas sudah mantan Direktur FBI Comey harus bersaksi di Kongres

Washington (CB) - Para anggota legislatif menuntut informasi lebih lengkap dari pemerintah Donald Trump setelah terungkap dia pernah meminta mantan direktur FBI James Comey untuk menghentikan penyelidikan kaitan mantan penasihat keamanan nasional Gedung Putih Michael Flynn dengan Rusia.

Berikut reaksi para anggota Kongres terhadap memo Comey yang mengguncangkan AS itu, dikutip dari Reuters:

"Saya ingin melihat memo itu segera. Saya sudah siapkan pena pertanyaan saya," cuit anggota Kongres dari Republik, Jason Chaffetz, ketua Komisi Pengawasan dan Reformasi Pemerintahan.

Seraya menyebut isi memo itu mengagetkan dan menghalang-halangi penegakan hukum, anggota Kongres dari Demokrat, Elijah Cummings, berkomentar, "Kita harus segera mendengarkan testimoni dari Direktur Comey, secara terbuka."

"Saya tidak mau baca memo. Saya ingin mendengarnya dari dia (Comey)," kata Senator Republik Lindsey Graham dalam wawancara MSNBC.

"Memo itu bukti kuat mengenai telah terjadi penghalang-halangan proses hukum dan pastinya menuntut dan memicu penyelidikan segera oleh penuntut khusus yang independen," kata Senator Demokrat Richard Blumenthal.

"Negara harus menjawab. Jelas sudah mantan Direktur FBI Comey harus bersaksi di Kongres," cuit anggota Kongres dari Republik, Frank LoBiondo.

"Saya kaget dan terperanjat oleh perkembangan baru ini dan akan membahasnya dengan Ketua Grassley (Chuck Grassley, ketua Komisi Kehakiman Senat), dan menunggu hal itu terjadi. Komisi Kehakiman adalah tempat yang layak untuk menggelar dengar pendapat dan mendapatkan dasar seterang-terangnya atas apa yang sudah diucapkan dan oleh siapa," kata Senator Demokrat Dianne Feinstein.

"Kabar itu membersitkan pertanyaan serius mengenai apakah presiden menghormati independensi FBI dan kewenangan lembaga penegak hukum. Penting sekali bagi Kongres mendapatkan memo ini dan meminta penjelasan dari mantan Direktur Comey. Rakyat Amerika berhak mendapatkan jawaban atas kelakuan Presiden Trump," kata Senator Demokrat Bob Casey.

Credit antaranews.com

AS heboh lagi, memo ungkap Trump minta FBI tutup kasus Rusia

Presiden Amerika Serikat Donald Trump (REUTERS/Kevin Lamarque)

Washington (CB) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump pernah meminta Direktur FBI James Comey yang beberapa hari lalu dipecatnya, untuk menutup penyelidikan kaitan antara mantan kepala penasihat keamanan nasional Gedung Putih Michael Flynn dengan Rusia, kata satu sumber yang diperlihatkan memo tulisan Comey.

Kabar terakhir yang eksplosif itu merangkai dengan satu pekan gonjang ganjing di Gedung Putih setelah Trump memecat Comey dan kemudian membocorkan informasi keamanan nasional yang sensitif mengenai ISIS kepada Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov.

Memo Comey yang pertama kali diwartakan oleh New York Times itu kemungkinan menimbulkan pertanyaan mengenai apakah Trump telah berusaha mengintervensi penyelidikan oleh FBI.

Comey menulis memo itu setelah bertemu Trump di Gedung Oval pada hari setelah sang presiden memecat Flynn pada 14 Februari karena tidak melapor kepada Wakil Presiden Mike Pence mengenai apa yang dia bicarakan tahun lalu dengan Duta Besar Rusia Sergei Kislyak.

"Saya harap Anda lepas (kasus) ini," kata Trump kepada Comey, menurut sumber tadi yang mengetahui isi memo Comey tersebut.

New York Times melaporkan bahwa pada rapat di Ruang Oval itu, Trump mengutuk serangkaian pembocoran dokumen pemerintah ke media massa dan meminta direktur FBI menuntut wartawan-wartawan dengan dakwaan mempublikasikan rahasia negara.

Gedung Putih tentu saja membantah laporan New York Times ini dengan menyatakan berita mengenai isi memo itu "tidak benar atau tidak akurat menggambarkan perbincangan antara Presiden dan Tuan Comey."

Pengunduran diri Flynn terjadi beberapa jam setelah Departemen Keadilan (diketuai jaksa agung tetapi membawahi badan-badan penegakan hukum seperti FBI dan DEA) memperingatkan Gedung Putih berpekan-pekan sebelumnya bahwa Flynn mungkin rentan diperas karena kontak-kontaknya dengan Kislyak sebelum Trump dilantik pada 20 Januari.

Pekan lalu, Kislyak bersama Lavrov ada di Gedung Putih ketika Trump membocorkan informasi sensitif.

Juru bicara FBI enggan mengomentari rincian memo tersebut.

Perkembangan terakhir ini terjadi menyusul tekanan para wakil rakyat Demokrat dan Republik kepada Trump untuk memberikan penjelasan lebih jauh mengapa dia membocorkan informasi intelijen yang sensitif kepada Lavrov.

Informasi sensitif itu sendiri didapat dinas intelijen AS dari satu sekutu AS dalam perang melawan ISIS, kata para pejabat seperti dikutip Reuters.

Credit antaranews.com

Bocorkan rahasia negara, Trump terancam digugat partainya sendiri

Wakil Presiden Mike Pence (ki) dan Ketua DPR Paul Ryan (ka) mendengarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan pidato pertamanya dalam sesi gabungan Kongres dari mimbar pidato di Washington, Amerika Serikat, Selasa (28/2/2017). (REUTERS/Jim Lo Scalzo/pool/cfo/17)

Jakarta (CB) - Untuk kedua kali dalam satu pekan, Presiden Donald Trump kembali menyampaikan pernyataan yang berbeda dari bawahan-bawahannya sendiri di Gedung Putih yang kepayahan meredam kemarahan akibat pembocoran rahasia negara oleh Trump kepada Rusia di Gedung Putih pekan lalu. Menurut CNBC, kasus yang satu ini bisa membuat Trump kehilangan dukungan dari partainya sendiri, Republik.

Simpang siur Trump dengan Gedung Putih itu terjadi menyusul laporan Senin lalu bahwa sang presiden telah membocorkan informasi rahasia kepada para pejabat Rusia yang kemudian dibantah oleh penasihat keamanan nasional H.R. McMaster.

"Kabar yang muncul malam ini sebagaimana telah dilaporkan adalah tidak benar," kata dia kepada wartawan. "Saya (saat itu) ada di Ruang Oval. Tidak terjadi pembocoran."

Namun uniknya Selasa pagi waktu AS, Trump malah mengeluarkan penyataan di Twitter yang berseberangan dengan bantahan McMaster, bahwa dia memang berbagi informasi dengan Rusia.

"Sebagai presiden, saya ingin berbagi dengan Rusia (lewat pertemuan terjadwal yang terbuka di Gedung Putih) di mana saya punya hak mutlak menyikapi fakta yang berkaitan dengan terorisme dan keselamatan penerbangan maskapai," cuit Trump. "Alasan kemanusiaan, ditambah keinginan saya agar Rusia untuk semakin meningkatkan perang melawan ISIS dan terorisme."

Reaksi para politisi Republik terhadap kabar pembocoran rahasia negara ini sendiri beragam, namun umumnya mencoba bersikap hati-hati.

"Membocorkan sumber (intelijen) adalah hal yang tak boleh Anda lakukan. Untuk itulah kita menyimpan rapat informasi yang kita dapatkan dari sumber-sumber intelijen," kata Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri Senat Bob Corker, Republiken daerah pemilihan Tennessee.

Sedangkan Ketua Mayoritas Senat, Mitch McConnell dari Republik daerah pemilihan Kentucky, berkata, "Saya kira kita bekerja dengan tidak banyak drama dari Gedung Putih pada banyak hal sehingga kita bisa bokus kepada agenda kita."

Beberapa politisi Republik lainnya berusaha menjaga jarak dari masalah ini dengan berkilah mereka sedang menantikan jawaban atas rahasia intelijen apa yang sebenarnya diberikan Trump kepada Rusia itu.

"Kami sama sekali tak tahu apa yang telah dibeberkan, namun melindungi rahasia negara kita adalah mutlak," kata Doug Andres, juru bicara Ketua DPR Paul Ryan yang juga dari Republik. "Ketua DPR mengharapkan penjelasan penuh mengenai fakta-fakta dari pemerintahan ini."

"Jika itu benar, saya akan bilang itu mencemaskan," kata Senator John McCain, Republiken dari Arizona yang selama ini menjadi pihak paling keras dalam mengkritik hubungan Trump dengan Rusia.

Sementara itu Senator Susan Collins, Republiken dari Maine, anggota Komisi Intelijen Senat, berkata, "Ini sangat serius, saya ingin tahun fakta-fakta apa (yang dibocorkan Trump kepada Rusia)."

Kehilangan dukungan dari partainya sendiri adalah tidak mengejutkan, kata Rick Tyler, pakar strategi politik Republik yang juga komentator MSNBC. Dia berkata tak ada politisi Partai Republik yang membela bantahan McMaster. "Saya lihat Partai Republik tidak akan berusaha membelanya."

Dalam sepekan ini, antara mulut Trump dan mulut bawahannya di Gedung Putih sering tidak sejalan.

Dalam hal pemecatan Direktur FBI James Comey, Gedung Putih berkilah dasar keputusan Trump memecat Comey adalah rekomendasi seorang pejabat senior Departemen Keadilan. Tapi Trump malah mengungkapkan alasan dia memecat Comey adalah karena si direktur FBI tukang pamer.

Credit antaranews.com

Israel, sumber rahasia negara yang dibocorkan Trump kepada Rusia

Presiden Amerika Serikat Donald Trump (REUTERS/Kevin Lamarque )

Jakarta (CB) - Dinas intelijen Israel adalah sumber dari informasi rahasia menyangkut kemampuan ISIS membuat bom, yang dibocorkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada menteri luar negeri dan duta besar Rusia, kata para pejabat diplomatik AS seperti dikutip CNN.

Gedung Putih sendiri menolak mengomentari kabar ini, demikian pula dengan Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat Ron Dermer yang menyatakan tak akan memgomentari masalah intelijen, sebaliknya mengungkapkan keyakinannya pada hubungan Israel dan AS.

"Israel percaya sekali pada hubungan berbagi intelijen dengan Amerika Serikat dan menantikan semakin dalamnya hubungan itu untuk tahun-tahuh mendatang di bawah pemerintahan Presiden Trump," kata Dermer.

Sekretaris Gedung Putih Sean Spicer juga tidak bisa mengomentari apakah Israel sumber dari informasi yang dibocorkan Trump kepada Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov dan Duta Besar Rusia Sergey Kislyak di Ruang Oval pekan lalu.

"Saya tidak bisa secara khusus mengomentari informasi itu," kata Spicer.

Namun dia mengaku senang atas jaminan Israel mengenai keberlanjutan kerja sama intelijen dengan pemerintahan Trump.

Menurut CNN, negara-negara lain, termasuk negara-negara Arab, juga memasuk informasi intelijen yang membuat AS mengeluarkan aturan larangan membawa laptop dan barang elektronik lainnya ke kabin pesawat yang berasal dari 10 negara ke AS.

New York Times adalah media massa pertama yang melaporkan Israel sebagai sumber intelijen dari rahasia negara yang dibocorkan Trump kepada Rusia itu.

Credit antaranews.com

Temui Trump, Erdogan Tuntut AS Batal Persenjatai Milisi Kurdi

Presiden Erdogan dijadwalkan bertemu Donald Trump di Washington, malam ini. (REUTERS/Umit Bektas)

Jakarta, CB -- Marah akan keputusan Amerika Serikat mempersenjatai milisi Kurdi YPG di Suriah, Presiden Recep Tayyip Erdogan terbang ke Washington untuk berbicara dengan Donald Trump. Orang nomor satu di Turki itu berharap bisa mengubah pikiran sang Presiden AS atau "menyelesaikan masalah dengan cara kami sendiri."

Persetujuan Trump untuk memasok persenjataan YPG yang hendak menggempur pertahanan kelompok teror ISIS di Raqqa diambil beberapa hari sebelum pertemuan dengan Erdogan. Masalah tersebut kini membayangi rencana pertemuan antara kedua sekutu NATO itu, dijadwalkan digelar pada Selasa waktu setempat (16/5) atau malam ini.

Ankara, rekan krusial dalam peperangan koalisi AS melawan ISIS, menilai YPG sebagai perpanjangan Partai Pekerja Kurdi (PKK). Kelompok itu selama ini melancarkan upaya pemberontakan di bagian tenggara Turki dan dicap sebagai teroris oleh pemerintah negara tersebut, juga Uni Eropa dan Amerika.

Sementara itu, Washington melihat YPG sebagai kelompok yang berbeda dari PKK sekaligus rekanan penting dalam peperangan melawan ISIS.

"Jika kita memang sekutu strategis, maka kita harus mengambil keputusan sebagai sekutu. Jika persekutuan ini dilanda masalah, kami harus mencari cara untuk menyelesaikan masalah dengan cara kami sendiri," kata Erdogan kepada wartawan, menurut laporan surat kabar Sabah, dikutip Reuters.

Erdogan menyampaikan itu dalam kunjungannya ke China, sebelum bertolak ke Washington dalam rangka pertemuan perdana dengan Trump.

Turki sempat berharap pelantikan Trump akan jadi babak baru dalam jalinan hubungan dengan Washington, setelah ketegangan jangka panjang dengan pemerintahan barack Obama soal kebijakan di Suriah dan tuntutan Ankara untuk mengekstradisi ulama Fethullah Gulen.

Erdogan menyalahkan Gulen atas upaya kudeta gagal Juli lalu. Pemerintahan Turki telah melancarkan tindakan keras terhadap para pendukung ulama yang berbasis di AS itu, memancing kritik dari Washington.

Erdogan menyambut kemenangan Trump dalam pemilihan umum November lalu dan menyatakan dirinya berharap momen ini akan berujung pada "langkah-langkah menguntungkan" di Timur Tengah. Ketika Erdogan menang tipis dalam referendum penambahan kekuasannya, April lalu, Trump menelepon untuk mengucapkan selamat sementara politisi Eropa lebih memilih bungkam.

Namun, harapan itu mendapat hantaman keras pekan lalu. Keputusan untuk mempersenjatai YPG "sama dengan menanam dinamit di bawah hubungan Turki-AS," kata seorang pejabat senior Turki.

"Ketika hubungan kedua negara, yang rusak di masa pemerintahan Obama, baru saja diperbaiki, keputusan Turki untuk menjauh dari sekutu terbesarnya bakal jadi tanda yang sangat buruk," ujar pejabat yang enggan disebutkan namanya itu kepada Reuters.

Erdogan menggambarkan dukungan AS terhadap milisi kurdi--alih-alih pemberontah Suriah Arab--sebagai sisa-sisa kebijakan dari pemerintahan Obama. Dia juga menyebut Obama salah, menuding Turki tidak cukup berusaha ddalam peperangan melawan ISIS.

"Ini adalah fitnah dari pemerintahan Obama. Sayangnya, mereka kini meninggalkan masalah Suriah dan Irak di pangkuan trump," kata Erdogan di China.

Erdogan akan memberi tahu Trump bahwa mendukung pasukan Kurdi untuk merebut kembali wilayah Arab dari ISIS akan menuai krisis di masa yang akan datang. Selain itu, pasukan lain di kawasan, termasuk pemimpin Kurdi Irak juga menentang YPG, kata pejabat Turki anonim tersebut menambahkan.

Setelah pembicaraan dengan Menteri Pertahanan AS Jim Mattis di London pekan lalu, Perdana Menteri Turki Binali Yildrim mengatakan pertemuan Trump-Erdogan akan jadi kesempatan untuk "memperbaiki kesalahan" Amerika mendukung YPG.

"Sekarang kami akan melakukan pembicaraan terakhir," kata Erdogan. "Setelah itu, kami akan mengambil keputusan terakhir."

Erdogan tidak menyebutkan aksi apa yang mungkin diambil Turki jika Washington melanjutkan rencananya.

Sejumlah pejabat menyiratkan, Turki bisa meningkatkan serangan udara di pangkalan-pangkalan PKK di Irak utara, atau sasaran YPG di Suriah. Mereka juga bisa membatasi penggunaan pangkalan udara Incirlik sebagai basis serangan udara AS melawan ISIS di kedua negara konflik.

Namun, hal tersebut juga bisa menghambat operasi pemberantasan teror yang juga mengancam Turki dan mengklaim bertanggung jawab atas sejumlah serangan, termasuk pengeboman bandara Istanbul pada Juni 2016.

"Sewajarnya, (Turki) mesti mempertimbangkan dampak penutupan pangkalan Incirlik," kata Soli Ozel, dosen di Universitas Kadir Has Turki.

"Tidak mudah untuk mereka mengembalikan hubungan baik kedua pihak," kata Ozel. "Saya pikir pada akhirnya sebuah formula penyelesaian akan ditemukan. Saya pikir, kedua pihak tidak mau memutus hubungan."

Credit CNN Indonesia