Jumat, 20 Februari 2015
Menlu anggap pernyataan PM Australia mengancam
JAKARTA (CB). Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi tidak mau berkomentar banyak soal pernyataan Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang meminta Indonesia membatalkan pelaksanaan hukuman mati karena negara itu sudah membantu korban tsunami di Indonesia. Menurut Retno, pernyataan Abbott itu emosional dan mengancam.
"Kami tidak tanggapi statement yang sifatnya emosional, yang sifatnya mengancam. Tidak," kata Retno di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (20/2).
Indonesia, kata Retno, juga tak pernah merasa harus membalas budi Australia itu. Mantan Duta Besar RI di Belanda tersebut menjelaskan bahwa pernyataan Pemerintah Indonesia akan tetap mengacu pada proses hukum yang ada. Indonesia akan tetap meningkatkan hubungan dengan Australia berdasarkan sikap saling menghargai dan menguntungkan.
"Intinya, yang saya tekankan adalah kami sampaikan dan jelaskan ke Australia mengenai law enforcement dan posisi kami tentang masalah narkoba," ucap Retno.
Selanjutnya, Retno berpendapat, sikap Indonesia yang menyatakan perang terhadap narkoba dan menggagalkan aksi sindikat "Bali Nine" asal Australia itu seharusnya dilihat dari sudut pandang lain.
Menurut dia, Indonesia justru membantu menghentikan narkoba yang dibawa kelompok "Bali Nine" tersebut masuk ke Australia.
"Jadi, terpidana ini akan bawa barang itu ke Australia. Jadi sebenarnya justru kita yang selamatkan barang itu, menghentikan agar barang itu tidak dibawa keluar," ucap Retno.
Perdana Menteri Australia Tony Abbott, Rabu (18/2), mendesak Indonesia untuk mengingat kontribusi besar Canberra dalam bantuan setelah tsunami dahsyat tahun 2004 dan membayar kemurahan hati itu dengan membatalkan eksekusi dua warganya yang divonis mati dalam kasus perdagangan narkoba di Bali.
Indonesia telah menegaskan bahwa dua warga Australia, Andrew Chan (31) dan Myuran Sukumaran (33), akan berada di antara kelompok narapidana berikutnya yang akan menghadapi regu tembak.
Belakangan, Tony Abbott mengatakan, pernyataannya yang mengaitkan bantuan Australia saat terjadi tsunami di Indonesia dengan permohonan pembatalan eksekusi terpidana mati "Bali Nine" hanya merupakan "peringatan" dan bukan suatu "ancaman".
Credit Kontan.co.id
Amnesty kirim surat terbuka tentang hukuman mati
Sekretaris Jenderal Amnesty International Salil Shetty dalam keterangan persnya, Kamis, menyatakan Amnesty International menentang hukuman mati untuk semua kejahatan tanpa kecuali, sebagai suatu pelanggaran terhadap hak atas hidup dan merupakan penghukuman yang paling kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat.
Dengan melanjutkan eksekusi, Indonesia akan melanggar hukum dan standar HAM internasional. Setidaknya dua dari mereka yang telah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung, dan standar internasional menetapkan bahwa tidak boleh ada eksekusi sebelum PK tersebut diputuskan.
Amnesty International khawatir beberapa individu yang menghadapi eksekusi tidak memiliki bantuan hukum yang memungkinkan mereka untuk mengajukan upaya hukum PK.
Satu terpidana mati, Warga Negara Brasil Rodrigo Gularte, didiagnosa memiliki masalah skizofrenia paranoid (paranoid schizophrenia) dan gangguan bipolar (bipolar disorder) dengan karakteristik psikotik, gangguan kesehatan yang terjadi semakin memburuk saat ia menghadapi eksekusi mati.
Hukum internasional melarang penggunaan hukuman mati terhadap mereka yang memiliki gangguan mental atau pikiran.
"Kami menyambut laporan terbaru bahwa pemerintah Indonesia akan meninjau ulang kasus Gularte dan bahwa ia mungkin tidak akan dieksekusi jika ia diketahui memiliki gangguan mental," katanya.
Amnesty International juga khawatir tentang niatan pemerintah Indonesia menolak permohonan grasi apa pun yang diajukan terpidana mati untuk kasus terkait penyalahgunaan narkotika.
"Ini meremehkan hak individu untuk memohon pengampunan atau pengurangan hukuman, yang jelas tercantum pada Pasal 14 Konstitusi Indonesia dan Pasal 6 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), di mana Indonesia merupakan negara anggota," katanya.
Pelaksanaan eksekusi mati ditampilkan sebagai respons terhadap kejahatan, termasuk kejahatan narkotika. Namun, kejahatan narkotika tidak memenuhi syarat sebagai "kejahatan paling serius" yang bisa diterapkan dengan hukuman mati menurut ICCPR.
Selain itu, tidak ada bukti yang meyakinkan hukuman mati mencegah kejahatan lebih efektif dibanding dengan penggunaan hukuman-hukuman yang lainnya.
Sebuah studi komprehensif yang dilakukan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang hubungan hukuman mati dan tingkat kejahatan pembunuhan menyimpulkan bahwa penelitian tersebut gagal menunjukkan suatu bukti ilmiah hukuman mati memiliki efek jera yang lebih besar ketimbang hukuman penjara seumur hidup.
Sebagaimana PBB dan badan-badan lainnya menyatakan, memerangi kejahatan serius dan ketidakamanan memerlukan investasi dalam penegakan hukum yang efektif dan sistem peradilan pidana.
Masyarakat harus memiliki keyakinan bahwa para pejabat penegak hukum terlatih dan diperlengkapi untuk menyelidiki tindak pidana, tanpa melanggar hak asasi manusia, dan bahwa sistem peradilan adalah independen, adil, dan objektif.
Amnesty International mendesak pemerintah Indonesia untuk segera menghentikan rencana mengeksekusi 11 orang, dan mengevaluasi semua kasus dengan pandangan untuk mengubah hukuman mati menjadi hukuman pemenjaraan, selain menetapkan moratorium eksekusi dengan pandangan untuk menghapuskan hukuman mati sesuai dengan resolusi Majelis Umum PBB.
Selain itu juga merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan semua pasal-pasal yang relevan dalam perundang-undangan di Indonesia yang memiliki ketentuan hukuman mati untuk menghapus semua ketentuan tersebut.
Credit ANTARA News
Jerman tolak permintaan Yunani soal perpanjangan pinjaman dana
"Surat dari Athena (pemerintah Yunani, red) bukan proposal berbobot untuk sebuah solusi," kata juru bicara Menteri Keuangan Jerman Wolfgang Schaeuble dalam pernyataan singkat.
"Sebenarnya (permintaan) itu ditujukan untuk menjembatani masalah pendanaan, tanpa memenuhi syarat-syarat program tersebut. Surat tersebut tidak memenuhi kriteria yang disepakati Eurogroup (sidang para menteri keuangan negara-negara Uni Eropa yang menggunakan mata uang euro, red) pada Senin."
Yunani, negara yang berada pada kehancuran karena utang, telah mengajukan permintaan --yang bisa berhasil atau gagal-- untuk memperpanjang program pinjaman dari Eropa, yang akan berakhir pada akhir bulan ini, namun menuntut agar pihak peminjam mengakhiri langkah-langkah penghematan yang dibencinya.
Jerman telah berkali-kali mencegah langkah untuk menawari Yunani komitmen di luar perjanjian yang berlaku saat ini, terutama komitmen-komitmen terkait penghematan. Jerman menganggap bahwa perpanjangan masa pinjaman terkait "erat" dengan reformasi-reformasi yang sebelumnya telah disetujui Athena.
Para menteri keuangan Eurozone (negara-negara Eropa yang menerapkan mata uang euro) dalam pertemuan mereka pada Senin telah menentukan lima syarat bagi diteruskannya dukungan keuangan mereka bagi Athen, termasuk janji untuk tidak mundur dari reformasi-reformasi yang telah disepakati sebelumnya.
Di antara syarat-syarat lainnya adalah bahwa Athen jangan sampai melakukan reformasi-reformasi baru yang akan membebani keuangan publik Yunani, dan Athena harus berkomitmen untuk membayar semua peminjamnya, demikian AFP.
Credit ANTARA News
Elit Politik Yaman Setuju Bentuk Dewan Transisi
Elit Politik Yaman Setuju Bentuk Dewan Transisi (Foto:Reuters)
SANAA (CB) – Para elit politik di Yaman setuju membentuk
suatu dewan transisi. Hal ini dilakukan untuk menyelesaikan konflik
politik di sana.
“Kami sudah mempunyai suatu terbosan untuk menyelasaikan konflik di Yaman,” ujar utusan PBB untuk Yaman, Jamal Benomar, seperti dilansir Reuters, Jumat (20/2/2015).
Sebagai langkah pertama akan dihidupkan kembali Parlemen Yaman yang sempat dibekukan oleh Kelompok Houthi. Komposisi anggota parlemen itu akan diatur agar semua kelompok dapat terwakili.
Para anggota parlemen itu nantinya mengawasi jalannya pemerintahan transisional yang akan dibentuk.
Sementara itu untuk jabatan presiden dan susunan kabinet transisi akan dibahas lebih lanjut. Sebab, Kelompok Houthi masih bersikeras untuk tetap menguasai Istana Kepresidenan Yaman.
Yaman kini dalam situasi vacuum of power (kekosongan pemerintahan), karena Kelompok Houthi menggulingkan Presiden Yaman Abd-Rabbu Mansour Hadi.
Kelompok Houthi juga membentuk pemerintahan baru. Namun pemerintahan ini tidak mendapatkan dukungan dari dunia internasional.
“Kami sudah mempunyai suatu terbosan untuk menyelasaikan konflik di Yaman,” ujar utusan PBB untuk Yaman, Jamal Benomar, seperti dilansir Reuters, Jumat (20/2/2015).
Sebagai langkah pertama akan dihidupkan kembali Parlemen Yaman yang sempat dibekukan oleh Kelompok Houthi. Komposisi anggota parlemen itu akan diatur agar semua kelompok dapat terwakili.
Para anggota parlemen itu nantinya mengawasi jalannya pemerintahan transisional yang akan dibentuk.
Sementara itu untuk jabatan presiden dan susunan kabinet transisi akan dibahas lebih lanjut. Sebab, Kelompok Houthi masih bersikeras untuk tetap menguasai Istana Kepresidenan Yaman.
Yaman kini dalam situasi vacuum of power (kekosongan pemerintahan), karena Kelompok Houthi menggulingkan Presiden Yaman Abd-Rabbu Mansour Hadi.
Kelompok Houthi juga membentuk pemerintahan baru. Namun pemerintahan ini tidak mendapatkan dukungan dari dunia internasional.
Credit Okezone.com
Jika Rusia Nekat Menyerang, Inggris Hancur
Pesawat jet tempur Typhoon andalan Inggris. Inggris diyakini kewalahan jika Rusia menyerang. Foto Daily Mail.
Manuver dua pesawat pembom Tupelov Tu95 Rusia di dekat wilayah udara Inggris yang kemudian dicegat dua pesawat jet tempur Typhoon Inggris dianggap sebagai ledekan dari Presiden Vladimir Putin. Sebab, Rusia tahu persis kekuatan tempur Inggris saat berbeda jauh dari masa lalu.
Graydon mengatakan, jumlah skuadron tempur Inggris dulunya ada 26 unit pesawat tempur. Tapi setelah Perang Dingin, jumlahnya yang bisa diandalkan hanya sekitar tujuh unit.
“Negara tidak bisa mengatasi jika Rusia menyerang, karena pertahanan kami telah 'hancur’,” kata Graydon, seperti dilansir Mail Online, Jumat (20/2/2015). ”Saya sangat meragukan apakah Inggris bisa mempertahankan diri jika perang dengan Rusia. Kami berada di setengah kemampuan kami sebelumnya.”.
Sebelum manuver dua pesawat pembom Rusia di dekat wilayah udara Inggris pada Kamis kemarin, militer Rusia juga kerap bermanuver dengan kapal perang dan kapal selam. “Mereka terbang di wilayah ini untuk memeriksa pertahanan udara kita dan mungkin telah bekerja di luar yang kita ketahui,” lanjut Graydon.
”Mereka tahu itu adalah provokatif, dan mereka melakukannya pada saat pertahanan di barat cukup ‘basah’ dibandingkan dengan di mana mereka berada sekarang,” imbuh dia.
Kondisi skuadron tempur Inggris yang memprihatinkan juga dibenarkan Andrew Lambert, komandan yang memimpin pasukan sekutu di Irak utara pada tahun 1999. ”Jika Rusia muncul (dengan aksi) panas, kami akan berjuang secara buruk,” ujar Lambert.
”Jika Putin ingin menyerang, dia tidak akan mengirim sepasang pesawat pembom, ia akan mengirim banyak dan menjenuhkan pertahanan kita; kita tidak bisa mengatasinya.”
Credit SINDOnews
Uji Coba Pesawat A-100 Akan Dimulai Tahun 2015
Foto: Marina Lystseva/TASS
CB - Akhirnya diketahui bahwa tahun ini akan dimulai uji coba pesawat peringatan dini (Airborne Early Warning and Control) A-100 “Premiere” buatan Rusia, yang sudah lama dinanti-nantikan oleh Angkatan Udara Rusia. Mulai tahun 2016 nanti, pesawat-pesawat tipe ini akan mulai datang menggantikan pesawat A-50 “Shmel”, yang sudah dipakai sejak pertengahan era 1980-an. Adapun kesamaan antara “Premiere” dengan A-50 hanya sebatas pada penampilan luar saja.
A-100 diciptakan atas dasar pesawat pengangkut
Il-76MD-90A yang dimodernisasi. Dibandingkan dengan pendahulunya,
pesawat A-100 memiliki badan pesawat yang lebih panjang, mesin penggerak
baru yang lebih hemat bahan bakar di bawah kedua sayapnya, dan kabin
awak pesawat yang lebih didominasi oleh kaca.
Pesawat baru ini dirancang untuk mendeteksi,
mengidentifikasi, dan melacak sasaran—baik di udara, darat, maupun di
laut—seluruh tipe pesawat tempur, pembom, pesawat penyerbu, serta
pesawat khusus dan tanpa awak.
Awal proses uji coba pesawat A-100 sudah diumumkan
oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia untuk Angkatan
Udara Kolonel Igor Klimov pada tahun ini. Klimov mengatakan, pada tahun
2016 nanti pesawat ini sudah harus masuk ke dalam barisan tentara Rusia
untuk diuji coba. Sementara, pada musim gugur 2015 mendatang, pesawat
seri pertama Il-76MD-90A akan diserahkan ke pabrik aviasi Taganrog untuk
dipasangkan kompleks peralatan radioelektronik.
Batas waktu pengiriman pesawat ini diketahui telah
dipercepat. Sebelumnya, pesawat ini dijanjikan masuk ke Angkatan Udara
Rusia pada 2017. Hal ini ternyata membuktikan bahwa “Premiere”
benar-benar dibutuhkan oleh Angkatan Udara Rusia. Pesawat yang membawa
peralatan radioelektronik dengan daya yang sangat besar akan bertindak
sebagai “mata”, “telinga”, dan bahkan “pusat otak” bagi pesawat-pesawat
tempur lainnya. Karena Rusia saat ini tengah memodernisasi koleksi
pesawat tempur miliknya, kemunculan pesawat peringatan dini yang baru
pun menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan.
Dalam teori antena, phased array adalah sebuah array dari antena, di mana relatif fase sinyal masing-masing antena bervariasi dalam sedemikian rupa sehingga pola radiasi efektif array diperkuat dalam arah yang diinginkan dan ditekan dalam arah yang tidak diinginkan
Keputusan pengembangkan pesawat peringatan dini
terbaru oleh perusahaan TANTK Beriev bersama dengan perusahaan NPO
Vega-M telah diambil pada tahun 2004 lalu. Namun, sejarah proyek ini
berakar dari tahun 1999, ketika Israel—di bawah tekanan AS—dipaksa untuk
membatalkan pengiriman sistem radar dengan antena phased array untuk pesawat A-50I Rusia, yang rencananya akan disuplai ke Tiongkok.
Pada akhirnya, Angkatan Udara Rusia tidak bisa
membeli peralatan teknis tersebut. Namun, kontrak ekspor yang ada telah
menolong produsen pesawat Rusia. Setahun setelah itu, hubungan kerja
sama dengan Israel membuahkan hasil, tetapi dalam arah yang berbeda dan
lebih tajam, pesawat Rusia A-50EI dengan sistem radio impuls Doppler
EL/W-2090 milik perusahaan Israel Elta berhasil diproduksi dan dikirim
ke India. Kemungkinan saat itu Pemerintahan Rusia memutuskan untuk
menciptakan teknologi buatan dalam negeri dengan spesifikasi yang sama.
Di waktu bersamaan, pasukan tentara Rusia meminta
sesatu yang baru kepada industri aviasi militer. Angkatan bersenjata
Rusia menginginkan pesawat tipe ini dilengkapi dengan antena baru yang
memiliki cakupan jaringan yang lebih luas dan waktu mengudara yang lebih
lama. Berita baik mengenai perkembangan proyek ini baru diterima pada
tahun 2011 lalu, ketika penerbangan pertama pesawat A-50E yang telah
dimodernisasi dengan sistem elektronik digital dan juga jarak
penerbangan yang lebih besar ini, berhasil dilaksanakan.
Hal yang lebih rinci terkait proyek A-100 diungkapkan
oleh Panglima Utama Angkatan Udara Rusia Kolonel Jenderal Aleksandr
Zelin. Zelin mengatakan kepada wartawan, antena untuk pesawat A-100
sudah siap. “Antena ini benar-benar jauh berbeda daripada milik
pendahulunya, A-50. Antena ini dilengkapi dengan 'active electronically
scanned array',” kata Zelin menerangkan. Zelin juga menyebutkan,
pesawat pengangkut modernisasi tipe Il-76 akan menjadi dasar pembuatan
A-100 dan dilengkapi dengan mesin penggerak baru PS-90, yang akan
meningkatkan jarak tempuh pesawat ini.
Sama seperti di setiap negara di belahan dunia
lainnya, semua yang berhubungan dengan kompleks perangkat
radioelektronik di Rusia dirahasiakan. Pada dasarnya, tidak ada yang
mengetahui dengan pasti mengenai karakteristik sistem radar “Premiere”.
Informasi yang didapat dari wakil direktur utama
perusahaan gabungan Vega—yang menciptakan perangkat radioelektronik
untuk kompleks baru pesawat A-100—pada tahun 2012 lalu mengumumkan
mengenai A-100 sebagai berikut: “Kami tidak dapat menyebutkan
karakteristik teknis-taktis dari pesawat ini karena alasan yang jela.
Namun, penambahan sejumlah karakteristik, seperti jarak tempuh,
ketajaman dan juga jumlah informasi yang didapat akan jauh lebih baik
dibandingkan A-50 dan juga pesawat analog buatan asing lainnya.”
Credit RBTH Indonesia
Ilmuwan Rusia Ciptakan Formula Bahan Bakar Pesawat Hipersonik
CB - Ilmuwan Rusia sedang menciptakan formula bahan bakar yang dapat membuat pesawat melaju dengan kecepatan Mach 5, demikian disampaikan Wakil Menteri Pertahanan Rusia, Jenderal Dmitry Bulgakov, Selasa (17/2).
Bulgakov menyatakan, saat ini Rusia tengah merancang bahan bakar untuk pesawat hipersonik.
“Kami sudah membuat formula bahan bakar tersebut. Energi yang terakumulasi pada bahan bakar itu akan membantu pesawat kami meningkatkan kecepatan hingga Mach 5,” kata Bulgakov pada Hari Layanan Bahan Bakar Nasional, Selasa kemarin.
Ilmuwan dari lembaga penelitian tersebut menggunakan nano-partikel aluminium untuk menciptakan sejumlah komponen bahan bakar roket yang memiliki kepadatan dan kapasitas energi 20 persen lebih banyak dari sebelumnya, sehingga dapat mengangkut beban yang lebih berat.
Selain itu, para ilmuwan juga sedang mengembangkan pembuatan minyak alternatif. Saat ini, institut tersebut sedang menguji coba sampel minyak sintetis dan bahan bakar pesawat dari gas alam.
“Kedepannya ada rencana untuk menciptakan bahan bakar motor dari batu bara,” terang sang wakil menteri.
Credit RBTH Indonesia
India Sukses Uji Coba Rudal Nuklir
CB - India berhasil melakukan uji tembak sebuah rudal berhulu ledak nuklir di negara bagian Odisha. Rudal tersebut dapat menjangkau jarak 350 kilometer jauhnya.
Rudal bernama Prithvi-II (Bumi-II) meluncur dari sebuah peluncur bergerak di resor Chandipur, sekitar 1.260 kilometer tenggara dari ibukota, New Delhi. Peluncuran dilakukan sekitar pukul 9.20 waktu setempat pada Kamis (19/2).
"Uji coba rudal yang dilakukan Komando Angkatan Strategis (SFC) berhasil," kata Direktur Integrated Test Range (ITR), Prasad.
"Jalur rudal dilacak oleh radar DRDO (Organisasi Penelitian dan Pengembangan Pertahanan), sistem pelacakan elektro-optik dan stasiun telemetri terletak di sepanjang pantai Odisha," kata seorang sumber militer India yang tak bersedia namanya dicantumkan.
Credit Rimanews
Abbott Klarifikasi Ancamannya Terhadap Indonesia
Perdana Menteri Australia, Tony Abbott,
mengatakan Australia ada saat Indonesia membutuhkan bantuan dan berharap
Indonesia membalasnya. (Reuters/Andrew Taylor)
Abbott menjelaskan bahwa komentar yang dia lontarkan sebelumnya tidak dimaksudkan sebagai ancaman, melainkan sebagai pengingat persahabatan antar kedua negara.
"Saya hanya menunjukkan kedalaman persahabatan antara Australia dan Indonesia dan fakta bahwa Australia berada di sisi Indonesia ketika Indonesia dilanda kesulitan," kata Abbott mengklarifikasi pernyataannya di depan para wartawan di Tasmania, Australia, dikutip dari Reuters, Rabu (18/2).
Dalam kesempatan tersebut, Abbott juga mengungkapkan bahwa Australia akan merasa "sedih dan kecewa" jika eksekusi mati tetap dilangsungkan terhadap Myuran Sukumaran, 33 tahun, dan Andrew Chan, 31 tahun, dua warga Australia anggota Bali Nine yang tertangkap tangan membawa 8,2 kg heroin di Bandara Ngurah Rai Bali pada 2005.
Abbott mendesak Indonesia untuk mengingat kerusakan akibat bencana tsunami tahun 2004, yang menewaskan ratusan ribu orang di provinsi Aceh. Kala itu, Australia memberikan bantuan sebanyak A$1 miliar kepada Indonesia.
Pernyataan Abbott tersebut ditanggapi oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Arrmanatha Nasir, bahwa ancaman bukan jalan komunikasi yang baik.
"Ancaman bukan bahasa politik," ucap Arrmanatha yang akrab disapa Tata, setelah menggelar jumpa pers di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (18/2).
Tata juga berharap pernyataan Abbott tersebut tidak menggambarkan sikap Australia yang sesungguhnya.
"Saya belum baca, tapi dari perkataan kita bisa lihat warna asli seseorang. Saya berharap ini bukan warna asli Australia," ujar Tata.
Pada Selasa (17/2), pemerintah Indonesia menunda pemindahan lima narapidana, termasuk dua warga Australia, ke penjara lain untuk eksekusi, karena alasan kesehatan dan permintaan keluarga yang ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan para narapidana.
Abbott dan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki Moon telah meminta kepada Indonesia untuk tidak mengeksekusi narapidana narkoba, yang merupakan warga negara Brasil, Perancis, Ghana, Nigeria, Filipina, serta warga Indonesia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menolak permohonan grasi para terpidana narkoba dan tetap akan melanjutkan eksekusi.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada Senin (16/2) juga mengatakan bahwa eksekusi mati tak melanggar hukum internasional.
Credit CNN Indonesia
Menhan Inggris: Rusia Momok bagi Baltik, NATO Harus Siaga
IB
Pasukan separatis saat perang dengan tentara Ukraina. Inggris sebut Rusia momok yang mengusik Baltik. Foto Reuters.
Fallon mengatakan, Rusia mencoba untuk mengguncang tiga negara Baltik, yakni Latvia, Lithuania dan Estonia. Dia khawatir bahwa Presiden Rusia, Vladimir Putin menekan tiga negara Baltik pecahan Soviet yang telah menjadi anggota NATO.
Menhan Inggris itu curiga, Rusia akan menggunakan taktik serupa seperti yang dilakukan saat mencaplok Crimea dar Ukraina untuk mengusik tiga negara Baltik.
“NATO harus siap untuk (menghadapi) agresi dari Rusia dalam bentuk apa pun. NATO bersiap-siap,” katanya, seperti dilansir BBC, Kamis (19/2/2015).
Fallon mengaku benar-benar mengkhawatirkan tindakan Putin. ”Saya khawatir tentang tekanannya di Baltik, itu cara dia menguji NATO,” imbuh dia.
Rusia beberapa kali membantah telah membantu separatis pro-Rusia. Rusia juga pernah menyatakan, bahwa mereka tidak tertarik mengusik negara-negara Baltik. Kendati demikian, Inggris menuding senjata-senjata yang digunakan separatis pro-Rusia di Ukraina timur merupakan senjata Rusia
Credit SINDOnews
Klarifikasi Pernyataan Abbott, Menlu Australia Telepon JK
Wakil Presiden Jusuf Kalla, SINDOphoto.
Klarifikasi itu disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Australia, Julia Bishop kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), tadi siang melalui sambungan telepon.
"Tadi siang sekitar jam 12.00 WIB, Menlu Australia Julia Bishop telepon Pak Jusuf Kalla," ujar Juru Bicara JK, Husain Abdullah, di Restoran Phoenam, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis (19/2/2015).
"Berusaha memberi penjelasan bahwa pemerintahannya itu tak bermaksud ada pamrih dengan bantuan yang sudah disampaikan beberapa waktu lalu di Aceh ketika terjadi Tsunami," imbuhnya.
Dia mengatakan, Menlu Australia Julia Bishop menjelaskan, pernyataan Perdana Menteri Australia Tony Abbott sebelumnya yang mengungkit bantuan saat Indonesia dilanda Tsunami hanya menggambarkan antar Indonesia dengan Australia sudah lama menjalin kerja sama.
"Termasuk kerja sama di bidang kemanusiaan seperti yang pernah berlangsung. Jadi mereka menampik dia ada pamrih dengan bantuan itu. Jadi itu saya kira yang ingin dia luruskan," ungkapnya.
Dalam percakapan tadi siang, lanjut dia, Pemerintah Australia menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Indonesia, karena menunda pelaksanaan hukuman mati terhadap dua anggota Bali Nine.
Selain itu, kata dia, pemerintah Australia siap bekerja sama dengan Indonesia untuk memerangi masalah peredaran narkoba.
"Karena Australia juga korban dari masalah seperti ini (narkoba)," tuturnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, Wapres JK menyampaikan Indonesia menunda pelaksanaan eksekusi mati itu, hingga tiga minggu atau sebulan.
"Dan juga ada aspek teknis yang harus dipersiapkan sebelum hal itu dilakukan," ucapnya.
Wapres JK, sambung dia, menyampaikan kesediaan Indonesia meningkatkan kerja sama di kawasan untuk mengurangi peredaran narkoba.
"Pak JK meminta masyarakat Australia untuk memahami sikap pemerintah Indonesia dan hukum yang berlaku di Indonesia, apalagi karena kita ini banyak jadi korban narkoba," ungkapnya.
Sebelumnya, PM Australia Tonny Abbott meminta Indonesia untuk mengingat kontribusi Australia saat membantu bencana tsunami.
Credit SINDOnews
Menteri Susi: pengelolaan sektor kelautan strategis bagi Indonesia
Hal ini sejalan dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo untuk menjadikan sektor kemaritiman sebagai sumber perekonomian bangsa."Tanjung Selor (CB) - Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Susi Pudjiastuti, mengatakan pengelolaan sektor kelautan sangat penting dan strategis untuk masa depan Indonesia.
"Hal ini sejalan dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo untuk menjadikan sektor kemaritiman sebagai sumber perekonomian bangsa," kata Menteri Susi melalui siaran tertulis Humas Prov Kalimantan Utara di Tanjung Selor, Kamis.
Hal tersebut diungkapkan saat acara Kick-off Meeting Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia Sektor Kelautan dan launching e-dalwas (pengendalian dan pengawasan) di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Jakarta, Selasa lalu.
Kegiatan kerja sama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama KKP dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Wakil Ketua KPK, Zulkarnain, 34 Gubernur dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi seluruh Indonesia, serta jajaran dari 10 Unit Kerja Eselon I lingkup KKP.
Dalam acara tersebut sekaligus dilaksanakan penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) oleh Gubernur seluruh Indonesia terkait Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia Sektor Kelautan.
"Kuncinya agar berhasil dan memberikan dampak yang besar bagi pertumbuhan ekonomi adalah pengelolaannya dilaksanakan berdasarkan keinginan kuat dari semua pihak yang disepakati secara konsisten dan berkelanjutan," kata Menteri Susi.
Menurutnya, kebijakan KKP telah sejalan dengan kajian KPK tentang pentingnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara lestari untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Beberapa kebijakan yang telah dilakukan KKP antara lain Pembentukan Satgas Illegal Fishing dan penerbitan peraturan terkait pengelolaan kegiatan/usaha perikanan.
"Hanya kurang dari 100 hari sejak Kabinet Kerja terbentuk, KKP setidaknya telah menerbitkan lima peraturan," ujar Susi.
"Yakni, Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap (PERMENKP No. 56 Tahun 2014) dan Larangan Alih Muatan (Transhipment) Kapal Ikan di Laut (PERMENKP No. 57 Tahun 2014). Kemudian, peraturan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan KKP dalam pelaksanaan Moratorium Usaha Perizinan, Transhipment dan Penggunaan Nakhoda dan ABK Asing (PERMENKP No. 57 Tahun 2014) serta Penangkapan Lobster, Kepiting, dan Rajungan (PERMENKP No. 1 Tahun 2015)," lanjutnya.
"Selanjutnya peraturan yang baru diterbitkan dan cukup menuai pro kontra yakni Permen nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan trawls dan cantrang, karena itu merusak," jelasnya.
Pada kesempatan acara tersebut, Menteri Susi juga meminta kepada para gubernur atau wakil pimpinan daerah yang hadir untuk berperan aktif dalam mensosialisasikan setiap kebijakan di pemerintah pusat. Sehingga kebijakan tersebut dapat terkomunikasikan dengan baik dan tidak menimbulkan konflik.
"Apabila perbaikan dalam rencana aksi ini ditindaklanjuti, saya meyakini akan tercapainya tujuan bersama, salah satunya adalah memperbaiki tata kelola di sektor kelautan," ujar Menteri Susi.
Credit ANTARA News
13 tentara Ukraina tewas saat mundur dari Debaltseve
Pernyataan kementerian itu mengatakan bahwa 157 tentara luka dan 93 ditawan pemberontak, yang mengepung Debaltseve.
Angkatan bersenjata Ukraina menyatakan mengerahkan pasukan untuk mencari yang hilang dan meminta pemantau dari Badan Keamanan dan Kerja Sama Eropa (OSCE) membantu menemukan mereka.
Pasukan Ukraina pada Rabu mundur dari Debaltseve --kota pusat perkeretaapian-- setelah serangan gencar pemberontak. Kiev menyatakan pemberontak itu dipersenjatai Moskow dan dimasukkan dalam ketentaraan Rusia.
Dalam pernyataannya, staf umum Ukraina menyatakan 13 tentara tewas dan 157 lagi luka selama penarikan pasukan tersebut.
Tentara Kiev menyatakan pasukannya menawan "puluhan" petempur pemberontak di Debaltseve dan menahan mereka untuk diperiksa.
Gencatan senjata Ukraina tidak mati, kendati pemberontak menguasai kota utama, kata Prancis pada Rabu.
Pernyataan itu dikeluarkan Prancis menjelang pembicaraan telepon pemimpin Jerman, Rusia dan Ukraina.
Presiden Prancis Francois Hollande berbicara melalui telepon dengan Kanselir Jerman Angela Merkel, Presiden Rusia Vladimir Putin serta Presiden Ukraina Petro Poroshenko pada Rabu petang, kata juru bicara pemerintah Prancis Stephane Le Foll.
Ia mengatakan Prancis akan melakukan apa pun untuk menjaga perjanjian gencatan senjata Minsk II, yang ditandatangai pada pekan lalu, tetap hidup, kendati pemberontak menguasai kota strategis, Debaltseve.
"Kami akan terus. Kami tahu bahwa kami menghadapi sejumlah masalah. Kami tahu bahwa tidak semua hal bisa diselesaikan," kata Le Foll.
"Namun, dari keadaan sebelum perjanjian Minsk dengan sekarang ada kemajuan," katanya.
Pasukan Ukraina menarik diri dari Debaltseve setelah diserbu pemberontak dalam yang dikatakan Eropa Bersatu sebagai pelanggaran jelas terhadap perjanjian dukungan antarbangsa dan ditandatangani pada pekan lalu itu.
Poroshenko pada Rabu menyatakan 80 persen dari ribuan tentara sudah mundur dari kota strategis pusat perkeretaapian itu.
Negara Barat menyalahkan Rusia atas keberlanjutan kekerasan di Ukraina timur tersebut, demikian Reuters.
Credit ANTARA News
90 tentara Ukraina ditawan, 82 lainnya hilang
Angkatan bersenjata Ukraina itu mengatakan pihaknya telah mengerahkan "pasukan tertentu" untuk mencari mereka yang hilang dan meminta para pemantau dari Organisasi Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE) untuk membantu menemukan keberadaan mereka.
Pasukan Ukraina pada Rabu mundur dari Debaltseve --kota pusat perkeretaapian-- setelah berlangsungnya serangan gencar oleh para pejuang separatis. Kiev menyatakan para pemberontak itu dipersenjatai oleh Moskow dan dimasukkan dalam ketentaraan reguler Rusia.
Dalam sebuah pernyataan, staf jenderal Ukraina mengatakan 13 tentara tewas dan 157 lainnya luka-luka selama penarikan pasukan tersebut.
Pihak militer Kiev menyatakan bahwa pasukannya telah menawan "puluhan" petempur pemberontak di Debaltseve dan menahan mereka untuk diperiksa, demikian AFP.
Credit ANTARA News
Tentara AS Pernah Tahan Pimpinan ISIS 10 Tahun Lalu
Business Insider
Inilah wajah pemimpin ISIS Abu Bakr al-Baghdadi menurut kartu identitas tahanan militer AS. Pada 2004 Al-Baghdadi pernah ditahan militer AS dengan status tahanan sipil dan bekerja sebagai seorang sekretaris.
BAGHDAD, CB — Sejauh ini, sangat sedikit yang diketahui soal pemimpin Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), Abu Bakr al-Baghdadi. Namun, sebuah dokumen militer yang baru saja diperoleh harian Business Insider pada Rabu (18/2/2015) mengungkap sejumlah informasi baru terkait Al-Baghdadi.
Dokumen yang dibuka berdasarkan Undang-Undang Kebebasan Informasi AS itu mencakup masa-masa saat Al-Baghdadi menjadi tahanan tentara AS di Irak. Dalam dokumen itu, Al-Baghdadi diidentifikasi dengan nama lahirnya, Ibrahim Awad Ibrahim Al Badry.
Menurut dokumen itu, Al-Baghdadi ditangkap tentara AS pada 4 Februari 2004 dan dibebaskan pada 8 Desember 2004. Al-Baghdadi ditangkap di kota Fallujah dan ditahan di sejumlah penjara, termasuk penjara di Kamp Bucca dan Kamp Adder.
Dalam buku ISIS: Inside The Army of Terror, kedua penulis buku ini, Michael Weiss dan Hassan Hassan, mendapatkan informasi penangkapan Al-Baghdadi dari pakar ISIS, Dr Hisham al-Hashimi.
Dalam wawancara untuk kepentingan penulisan buku itu, Al-Hashimi mengatakan, Al-Baghdadi ditangkap intelijen militer AS saat mengunjungi kawannya di Fallujah, Nessayif Numan Nessayif.
"Al-Baghdadi sebenarnya bukan sasaran penangkapan. Sasarannya adalah Nessayif," kata Al-Hashimi yang mengklaim pernah bertemu Al-Baghdadi pada 1990-an.
Pada tanda pengenal tahanan, Al-Baghdadi tertulis sebagai seorang "tahanan sipil", yang berarti dia bukanlah anggota militer asing atau milisi bersenjata. Namun, dia ditahan dengan alasan keamanan.
Dalam data itu, pekerjaan Al-Baghdadi tertulis sebagai "pekerja administrasi (sekretaris)". Pada 2014, Al-Baghdadi diyakini berusia 43 tahun meski semua data waktu kelahirannya dihapus.
Dokumen ini juga memberikan sejumlah informasi soal keluarga Al-Baghdadi. Pria ini tercatat sudah menikah dan kerabat terdekatnya adalah seorang paman. Nama-nama anggota keluarga Al-Baghdadi dalam dokumen ini dihapus.
Credit KOMPAS.com
Langganan:
Postingan (Atom)