Pesawat jet tempur F-15C Israel. Foto/REUTERS/Baz Ratner/File Photo
GAZA
- Pesawat-pesawat tempur Israel membombardir basis Hamas di selatan dan
utara Jalur Gaza, Jumat (15/3/2019) pagi. Pemboman ini diklaim sebagai
pembalasan atas serangan dua roket dari Gaza yang menghantam Tel Aviv semalam.
Para
saksi mata Palestina mengatakan ledakan terdengar di Jalur Gaza ketika
pesawat-pesawat Israel melakukan pemboman. Salah satu ledakan terjadi di
Khan Younis, sisi selatan Jalur Gaza.
Pasukan Pertahanan Israel
(IDF) mengatakan bahwa mereka menyerang target "teroris". "Kami baru
saja mulai menyerang situs-situs teror di Gaza. Detailnya silakan
diikuti," tulis militer tersebut di Twitter melalui akun resminya, @IDF.
Serangan dua roket ke Tel Aviv tidak menimbulkan korban jiwa. Serangan itu memicu sirene meraung-raung.
Laporan
awal dari media setempat mengatakan sistem pertahanan Iron Dome Israel
menembak jatuh salah satu roket, dan satunya lagi menghantam area
terbuka. Namun, tak lama kemudian IDF menolak laporan tersebut. Menurut
IDF, tak ada roket yang ditembak jatuh oleh Iron Dome.
Sebelum
serangan udara dimulai, pemerintah Israel telah menyerukan diplomat
Qatar dan Mesir untuk meninggalkan Gaza sesegera mungkin. Hamas, gerakan
Islamis yang mengendalikan Gaza, dilaporkan telah melakukan evakuasi
massal dan mengumumkan keadaan darurat.
Media Israel melaporkan
bukan Hamas, tapi bahwa Jihad Islam yang bertanggung jawab atas serangan
dua roket ke Tel Aviv. Namun, kelompok Jihad Islam dengan cepat
menyangkal bertanggung jawab. Begitu pula dengan Hamas yang mengaku
tidak tahu siapa yang menembakkan kedua roket. Hamas sendiri menyatakan
tidak tertarik pada eskalasi.
Meski
tidak ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan
terhadap Tel Aviv, Menteri Pendidikan Israel dan anggota kabinet
keamanan Naftali Bennett mengatakan kepada Russia Today bahwa dia yakin
Hamas tetap memikul tanggung jawab atas insiden itu.
“Hamas telah
menembakkan roket ke bagian selatan Israel selama kurang lebih satu
tahun ini dan sekarang mereka menembakkan dua roket ke daerah Tel Aviv.
Sudah waktunya untuk mengalahkan Hamas, saatnya untuk mendemiliterisasi
Jalur Gaza," katanya.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melakukan pertemuan darurat
dengan para pemimpin keamanannya di markas IDF di Tel Aviv setelah
serangan dua roket. Para petinggi militer dilaporkan menyetujui respons
"kuat, tetapi terukur".
Sementara itu, dalam langkah yang sangat
langka, Hamas dilaporkan menawarkan bantuannya kepada Israel dalam
menemukan para pelaku serangan roket.
Insiden hari Kamis malam adalah yang pertama kalinya sejak perang 2014 ketika roket dari Gaza terbang mendekati Tel Aviv.
Israel tahan jurnalis dan aktivis Palestina saat mendokumentasikan kekerasan.
CB,
HEBRON -- Pasukan tentara Israel melakukan penahanan terhadap jurnalis
dan aktivis asal Palestina pada Rabu (13/3). Penahanan itu dilakukan
saat mereka berada di Al Shuhada, Hebron, Tepi Barat.
Jurnalis Amer Al Shaludi dan aktivis pembela Hak Asasi Manusia (HAM),
Zeidan Al Shabarati diketahui ditangkap setelah mencoba
mendokumentasikan kekerasan yang dilakukan tentara Israel terhadap warga
Palestina. Mereka dilaporkan ditahan selama lebih dari satu jam.
Berdasarkan
laporan dari aktivis pembela HAM asal Palestina, Badie Dwik, Shaludi
dan Sharabati mendokumentasikan aksi tentara Israel yang sedang
menembakkan gas air mata serta melempar granat ke arah warga Palestina.
Selain ditahan, ponsel dan kamera keduanya juga disita.
Selain itu, tentara Israel juga menutup pos pemeriksaan militer untuk mencegah warga Palestina masuk.
Seorang pemukim Yahudi melaksanakan
ibadah pagi sebelum beberapa mulai pindah dari daerah Ulpana pemukiman
Beit El dekat kota Tepi Barat, Ramallah, Selasa (26/6). Pemukim mulai
pindah dari apartemen mereka yang menurut Mahkamah Agung Israel dibangun
secara ilegal diatas tanah milik warga Palestina, usai mencapai
kesepakatan dengan pemerintah untuk pindah secara damai. (REUTERS/Baz
Ratner)
Al-Quds (CB) - Sebanyak 150 pemukim Yahudi pada Kamis masuk
secara paksa ke dalam Kompleks Masjid Al-Aqsha, yang sering menjadi
tempat bentrokan di Al-Quds (Jerusalem) Timur, yang diduduki Israel,
kata seorang pejabat Palestina.
"Sebanyak 150 pemukim Yahudi --yang didukung oleh sedikitnya 30 polisi--
telah masuk secara paksa ke dalam kompleks masjid tersebut sejak pagi,"
kata Firas Ad-Dibs, Juru Bicara Lembaga Waqaf Agama di Al-Quds
--lembaga Jordania yang bertugas mengawasi tempat suci Muslim dan
Kristen di kota tersebut-- kepada Kantor Berita Turki, Anadolu.
Setelah memasuki kompleks Masjid Al-Aqsha melalui Gerbang Al-Mugharbah,
pemukim Yahudi itu terus melakukan perjalanan di kompleks tersebut, kata
Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis malam. Mereka berjalan
di halaman Masjid Kubbah Shakhrah (Dome of the Rock) dan Al-Qibali,
kata pejabat itu.
Menurut Ad-Dibs, sejumlah pemukim Yahudi berusaha melakukan upacara
agama Yahudi sebelum meninggalkan tempat tersebut melalui Gerbang
As-Silsila,
Peningkatan ketegangan belakangan ini terjadi sehari setelah pemerintah
Israel untuk sementara menutup Kompleks Masjid Al-Aqsha buat orang
Palestina yang ingin beribadah, sehingga makin meningkatkan ketegangan
di tempat suci tersebut --yang menjadi tempat bentrokan.
Ketegangan meningkat terus di Al-Quds sejak Februari, ketika polisi
Israel menutup sebentar Gerbang Ar-Rahmah (Golden Gate), sehingga memicu
kemarahan rakyat Palestina.
Dalam beberapa pekan sesudahnya, pemerintah Israel telah melarang banyak
orang Palestina --termasuk tokoh agama-- memasuki Masjid Al-Aqsha,
tempat suci ketiga umat Muslim setelah Mekkah dan Madinah.
Israel menduduki Al-Quds Timur, tempat Masjid Al-Aqsha berada, selama
Perang Arab-Israel 1967. Israel kemudian mencaplok seluruh kota itu pada
1980, dalam tindakan yang tak pernah diakui oleh masyarakat
internasional.
Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, dalam
pernyataan bersamanya dengan Menlu Oman, Yusuf bin Alawi bin Abdullah.
(CNN Indonesia/Riva Dessthania Suastha)
Jakarta, CB -- Pemerintah Indonesia dan Oman menyatakan 'solusi dua negara' masih menjadi satu-satunya jalan penyelesaian konflik Israel dan Palestina
yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Indonesia menyatakan akan
selalu mendukung Palestina dalam memperjuangkan hak-haknya.
"Bagi
Indonesia solusi dua negara tidak dapat ditawar dan tidak ada plan B
bagi solusi dua negara," ucap Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, di
Jakarta, Kamis (14/3).
Retno menyampaikan pernyataan bersama soal Palestina dengan Menlu Oman, Yusuf bin Alawi bin Abdullah.
Dalam
pertemuan bilateral, Retno menegaskan kepada Yusuf persoalan Palestina
masih dan akan selalu menjadi perhatian utama dan prioritas politik luar
negeri Indonesia.
"Saya berharap Indonesia dan Oman di masa
mendatang dapat meningkatkan terus peran kedua negara untuk dunia yang
lebih aman dan lebih baik," kata Retno.
Dalam kesempatan yang
sama, Yusuf memuji peran Indonesia yang selama ini aktif dalam membantu
menyelesaikan konflik dan permasalahan yang dihadapi negara-negara Timur
Tengah dan Arab.
Yusuf menyatakan Oman juga sangat menghargai posisi Indonesia yang tegas dalam mendukung hak-hak Palestina.
"Kami
sangat senang Indonesia memiliki pandangan yang positif kepada
Palestina. Terima kasih kepada Indonesia atas dukungannya terhadap
kebebasan penuh bagi Palestina. kami dukung posisi Indonesia, terutama
soal solusi dua negara," kata Yusuf.
Bangun Kilang Baru
Selain
mengulas masalah Timur Tengah, Retno dan Yusuf juga membahas kerja sama
bilateral antara Indonesia-Oman. Kedua negara sepakat memperkuat kerja
sama perdagangan dan investasi.
Retno menuturkan perusahaan
minyak dan gas, Oman Overseas Oil and Gas (OOG), berencana bekerja sama
dengan PT Pertamina (Persero) membangun kilang baru di Bontang,
Kalimantan Timur. Kilang tersebut ditargetkan berkapasitas 300 ribu
barel per hari.
Selain itu, Retno juga memaparkan Indonesia dan
Oman sepakat memberlakukan kebijakan bebas visa bagi paspor diplomatik,
baik untuk perjalanan dinas atau pun khusus.
"Soal visa ini rencana penandatanganan kerja sama akan dilakukan dalam waktu dekat," kata Retno.
Tak
hanya Oman, Indonesia juga menyatakan niatnya memperkuat hubungan
dagang dan investasi dengan negara Dewan Kerja Sama Negara Teluk (GCC)
lainnya.
A member of the Temporary International
Presence in Hebron (TIPH) walks past the Beit Romano settlement in
Hebron, in the Israeli-occupied West Bank January 29, 2019.
REUTERS/Mussa Qawasma (REUTERS/MUSSA ISSA QAWASMA)
Ramallah (CB) - Laporan Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan AS
dimaksudkan untuk mencuci-bersih pendudukan Israel dan memaafkan
pelanggaran HAM terhadap rakyat Palestina, kata Anggota Komite Eksekutif
Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Hanan Ashrawi pada Selasa.
Sangat jelas bahwa Pemerintah Presiden Donald Trump menggerakkan semua
lembaga pemerintah untuk mencuci-bersih pendudukan Israel dan
pelanggaran HAM, yang sudah berurat-akar," kata Ashrawi di dalam satu
pernyataan, sebagaimana dikutip Kantor Berita Palestina, WAFA --yang
dipantau Antara di Jakarta, Kamis malam.
"Laporan tersebut juga berusaha tidak mempertimbangkan kenyataan dengan
menghilangkan kenyataan yang tak bisa dipungkiri mengenai pendudukan
Israel atas wilayah Palestina, dan mencerminkan kegila-gilaan pemerintah
ini dengan pilihan versi palsu mengenai kenyaaan dan keabsahan."
Pejabat PLO tersebut mengatakan kebanyakan keberatan ialah penghapusan
laporan itu mengenai identitas nasional rakyat Palestina dan akar yang
mendalam di tanah air mereka dengan merujuk rakyat Palestina sebagai
"semata-mata warga" di tanah air mereka sendiri. "Ini sangat tercela
secara moral dan politik."
"Maksud penerbitannya jelas. Itu bertujuan membebaskan Israel dari
tuduhan pelanggaran HAM-nya, yang tak bisa dipungkiri, karena dengan
sengaja berusaha menggambarkan kebijakan rasis dan sikap pemerintah
Israel sebagai 'ramah' meskipun ada kenyataan bahwa mereka menolak
sejarah, kewarganegaraan dan hak asasi rakyat Palestina," kata Ashrawi.
Ashrawi menambahkan, "Dalam upayanya yang bersemangat untuk membenarkan
dan mengarus-utamakan agenda sayap-kanan di Israel, pemerintah Trump
telah mengolok-olok 'Laporan' HAM dan kembali menegaskan keterlibatannya
dalam mendorong dan mendukung pelanggaran HAM terhadap rakyat
Palestina. Sikap hukum dan politik Palestina dan Dataran Tinggi Golan
sebagai wilayah di bawah pendudukan Israel tak bisa diperdebatkan
berdasarkan hukum internasional. Namun, penolakan fakta tak bisa
mengubah kenyataan dan tak bisa mengubah kewajiban hukum dan moral semua
negara berdasarkan hukum internasional untuk menghormati dan menjamin
dihormatinya hak asasi manusia."
"Pemerintah (Presiden AS Donald) Trump tidak menyia-nyiakan upaya untuk
menetapkan kembali perannya yang merusak dan agenda yang bermusuhan di
wilayah tersebut melakukan persekongkolan dengan Israel. Sia-sia untuk
berhubungan dengan pelaku yang mengganggu seperti itu, terutama
mengingat keengganan mereka bagi kenyataan dan sikap bermusuhan nyata
terhadap hak asasi dan nasional rakyat Palestina. Namun, pemimpin
Palestina dan rakyatnya akan terus bekerjasama dengan mitra yang
memiliki nilai yang sama dengan kami mengenai perdamaian dan hukum
internasional dengan dasar penghormatan, martabat dan keadilan."
Ilustrasi perang dagang Amerika Serikat dan Cina. Youtube.com
CB,Beijing – Pemerintah Cina
mengkritik balik pemerintah Amerika menggunakan istilah yang tidak
biasanya keras dengan menyebut kebebasan pers yang buruk, sikap rasis,
dan prasangka ideologis.
Ini
setelah kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, mengecam catatan
pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh pemerintah Cina termasuk perlakuannya
terhadap warga minoritas Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang.
“Kami
juga menyarankan kepada Amerika Serikat untuk melihat dengan serius
catatan pelanggaran HAM domestik dan pertama-tama untuk mengurus
urusannya sendiri,” kata Lu Kang, juru bicara Kementerian Luar Negeri
Cina, seperti dilansir Reuters pada Kamis, 14 Maret 2019.
Lu Kang menuding catatan laporan HAM tahunan yang dilansir AS,
seperti biasanya, penuh dengan prasangka indeologi, dan tuduhan tak
berdasar. Cina sudah mengajukan komplain soal ini. Dia mengklaim Cina
telah menjaga HAM secara penuh dan membuat banyak capaian di bidang ini.
Lu
Kang menanggapi laporan HAM tahunan yang dibacakan Menlu AS, Mike
Pompeo, berjudul “Country Reports on Human Rights Practices”. Menurut
laporan ini, Pompeo mengatakan, ada sejumlah pelanggaran HAM di Sudan
selatan, Iran, Nikaragua, dan Cina. “Tapi Cina berada di liga tersendiri
kalau terkait soal pelanggaran HAM,” kata Pompeo kepada media.
Michael
Kozak, kepala Biro HAM dan Demokrasi di Kemenlu AS, mengatakan
perlakuan buruk Cina terhadap warga etnis minoritas Uighur di Xinjiang
saat ini belum pernah terjadi sejak 1930an. Ini sepertinya merujuk pada
kebijakan persekusi Hitler di Jerman dan Stalin di Uni Sovyet pada era
itu terhadap kelompok minoritas.
Cina
menuding Amerika menerapkan standar HAM yang berbeda. “Ada standar
ganda HAM yang dilakukan dan itu jelas,” kata Dewan Negara Cina atau
Kabinet menyoal rekam jejak HAM AS.
“Kebebasan media mendapat
serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya,” kata kabinet merujuk
kasus jurnalis ditangkap dan dilarang melakukan tugasnya.
“Pemerintah
AS juga terus menerus menuding media dan jurnalis secara terbuka telah
menyebarkan ‘berita bohong’ dan menciptakan atmosfer intimidasi serta
sikap bermusuhan,” begitu pernyataan dari kabinet.
Saat ini, Amerika dan Cina, seperti dilansir CNN dan SCMP,
sedang menghadapi masalah bilateral menyangkut perang dagang, yang
masih dalam negosiasi penyelesaian, Taiwan yang ingin merdeka, dan
kebebasan Tibet. Proses negosiasi terkait perang dagang masih
berlangsung alot meskipun kedua pihak membuat kemajuan. Lalu,
Taiwan memborong sejumlah jet tempur F-26 dan F-35 ke AS meskipun Cina
merasa keberatan. AS juga mendesak Cina membuka aksess ke Tibet, yang
dikuasai saat ini dan penuh dengan kekayaan alam.
Para peserta didik kamp pendidikan vokasi etnis
Uighur di Kota Kashgar, Daerah Otonomi Xinjiang, Cina, belajar menjahit
pakaian, Jumat (3/1/2019).
Foto: ANTARA FOTO/M. Irfan Ilmie
AS mendesak Cina mengubah kebijakannya di Xinjiang.
CB,
JENEWA -- Wakil Amerika Serikat (AS) untuk Dewan Ekonomi dan Sosial PBB
Kelley Eckels Currie mengatakan Pemerintah Cina masih melakukan
tindakan represif terharap etnis minoritas di Provinsi Xinjiang. AS
sedang mempertimbangkan langkah-langkah membidik para pejabat Xinjiang
yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.
"Apa
yang baru adalah luasnya penindasan (di Xinjiang) dan bagaimana
Pemerintah Cina menggunakan terobosan dalam teknologi untuk meningkatkan
efektivitasnya," ujar Currie dalam pertemuan Dewan HAM PBB yang digelar
di Jenewa, Swiss, pada Rabu (13/3), dikutip laman New York Times.
Dia
mendesak Cina untuk mengubah kebijakannya di Xinjiang dan mengizinkan
para ahli PBB mengunjungi wilayah tersebut. Hal itu dilakukan guna
menyingkap kondisi sesungguhnya di Xinjiang.
Pertemuan
yang digelar di Jenewa memang diinisiasi AS. Tujuannya adalah menarik
perhatian global atas langkah-langkah ekstrem yang diambil Cina di
Xinjiang, terutama terkait dugaan penahanan lebih dari 1 juta Muslim
Uighur.
Pertemuan itu juga menyoroti adanya peningkatan
upaya oleh Cina dalam melawan kritik internasional perihal isu Xinjiang.
Cina dijadwalkan tampil di Dewan HAM PBB untuk putaran akhir tinjauan
formal atas kinerja HAM-nya.
Adrien Zenz, seorang pakar
Xinjiang dari Jerman yang turut hadir dalam pertemuan di Jenewa
mengatakan, pusat-pusat penahanan telah berkembang pesat di Xinjiang
dalam dua tahun terakhir. Dia menduga pusat penahanan tersebut menampung
sekitar 1,5 juta Muslim Uighur dan minoritas Muslim lainnya. "Taktik
Cina tidak kurang dari kampanye genosida budaya yang sistematis,"
ucapnya.
Keberadaan kamp penahanan dikonfirmasi oleh Omir
Bekali (43 tahun), seorang Kazakh Uighur yang tinggal di Xinjiang. Dalam
pertemuan di Jenewa Bekali menuturkan bahwa dia pernah ditangkap polisi
Xinjiang pada 2017.
Setelah ditangkap, dia kemudian
disiksa dan ditahan di sebuah ruangan kecil bersama 40 orang lainnya
selama enam bulan. Selama ditahan, dia dan para tahanan lainnya harus
menyanyikan lagu-lagu yang mengagungkan Presiden Cina Xi Jinping.
Selain
itu, para tahanan pun dituntut untuk meyanjung dan memuji Partai
Komunis Cina. "Kami tidak punya hak untuk bicara," ujar Bekali.
Seorang
diplomat Cina yang mendengar kesaksian Bekali segera membantahnya. Dia
menuding apa yang dikisahkan Bekali merupakan kebohongan. "Pusat-pusat
ini tidak lain adalah sekolah asrama biasa," katanya menyangkal cerita
Bekali.
Pemerintah Cina telah berulang kali membantah
melakukan penahanan terhadap lebih dari 1 juta Muslim Uighur. Beijing
pun menyangkal membangun kamp-kamp penahanan.
Menurutnya,
apa yang dibangun di Xinjiang adalah pusat reedukasi dan pelatihan
vokasi. Cina mengklaim kehadiran pusat tersebut penting untuk menghapus
kemiskinan di Xinjiang.
Mereka pun mengklaim bahwa para
peserta telah menandatangani perjanjian untuk menerima pelatihan vokasi
tersebut. Namun banyak pihak meragukan klaim Cina. Hal itu terutama
disebabkan keengganan Cina memberi kemudahan akses bagi dunia
internasional untuk berkunjung ke Xinjiang.
TOKYO
- Amerika Serikat (AS) telah mengirim pesawat pembom B-52 di dekat
pulau-pulau yang disengketakan di Laut China Selatan. Demikian
pernyataan yang dikeluarkan Pasukan Udara Pasifik AS, PACAF, pada Kamis.
Ini merupakan misi kedua di atas jalur air yang disengketakan dalam 10
hari terakhir.
PACAF dalam pernyataannya mengatakan bahwa kedua
pesawat B-52 itu lepas landas dari Pangkalan Angkatan Udara Andersen di
wilayah pulau AS di Guam, dan berpartisipasi dalam "misi pelatihan
rutin."
"Pesawat AS secara teratur beroperasi di Laut Cina
Selatan untuk mendukung sekutu, mitra, dan Indo-Pasifik yang bebas dan
terbuka,” bunyi pernyataan itu seperti dikutip dari Japan Times, Jumat (15/3/2019).
Pesawat
B-52 yang terlibat dalam misi tersebut adalah bagian dari kehadiran
pesawat pembom berkelanjutan Angkatan Udara AS yang berbasis di Guam.
Sejak 2004, AS telah merotasi pesawat pembom jarak jauh B-1, B-52 dan
B-2 dari Guam untuk melakukan misi pelatihan di Asia.
Sejalan
dengan apa yang disebut oleh Angkatan Laut AS sebagai operasi kebebasan
navigasi, di mana telah berlayar di dekat pulau-pulau yang disengketakan
yang diklaim oleh China di Laut Cina Selatan, misi angkatan udara
dimaksudkan untuk menyatakan bahwa wilayah itu juga merupakan wilayah
udara internasional.
Beijing telah membangun serangkaian pos
militer di Laut Cina Selatan, mencakup jalur laut vital yang
menghasilkan sekitar USD3 triliun setiap tahunnya melalui lalu lintas
kapal perdagangan dunia.
Washington
dan Beijing sering berkutat dengan militerisasi Laut Cina Selatan,
tempat China, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Filipina memiliki
klaim.
AS tidak mempertahankan klaim apa pun di wilayah itu,
tetapi mengatakan operasi dilakukan secara global dengan tujuan
kebebasan navigasi.
Kepala Komando Indo-Pasifik AS Laksamana
Philip Davidson minggu lalu mengatakan bahwa AS telah mengamati
peningkatan aktivitas militer China di wilayah Laut Cina Selatan selama
setahun terakhir.
Davidson menolak untuk mengukur peningkatan aktivitas. Ia juga tidak
akan mengatakan apakah jumlah patroli kebebasan navigasi akan meningkat
atau tetap.
"Itu membangun, tidak mengurangi arti kata," kata
Davidson seperti dikutip di Singapura pada 7 Maret lalu ketika ditanya
tentang kegiatan militer China di jalur perairan itu.
"Ada lebih
banyak aktivitas dengan kapal, pesawat tempur dan pembom selama setahun
terakhir dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tentu saja," tukasnya.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan
Menteri Luar Negeri Afghanistan Salahuddin Rabbani dalam joint press
statement, usai melakukan pertemuan bilateral, di Gedung Pancasila,
Kementerian Luar Negeri RI, di Jakarta, Jumat (15/3/2019). (ANTARA/Yuni
Arisandy)
Jakarta (CB) - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno
Marsudi dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Afghanistan
Salahuddin Rabbani kembali menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia siap
berkontribusi dalam proses dan upaya mewujudkan perdamaian di
Afghanistan.
"Dalam pertemuan tadi, Indonesia kembali menegaskan komitmen dan
dukungan penuh bagi perdamaian Afghanistan. Kami membahas berbagai
kemajuan dalam proses penciptaan perdamaian. Indonesia siap
berkontribusi dalam proses perdamaian di Afghanistan," kata Menteri Luar
Negeri Retno Marsudi, di Jakarta, Jumat.
Pernyataan tersebut disampaikan Menlu RI usai melakukan pertemuan
bilateral dengan Menlu Afghanistan di Gedung Pancasila, Kementerian Luar
Negeri RI.
Menurut Menlu Retno, berdasarkan perspektif Pemerintah RI, Indonesia
dapat berkontribusi dalam tiga hal untuk proses perdamaian di
Afghanistan, yaitu dalam proses membangun rasa saling percaya (trust
building), upaya pembangunan perdamaian (peace building), dan menggalang
dukungan di fora internasional.
"Pertama, 'trust building' merupakan elemen penting dalam tiap proses
perdamaian. Tahun lalu Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan trilateral
ulama Indonesia-Pakistan-Afghanistan. Indonesia siap memfasilitasi
berbagai kegiatan 'trust building' untuk perdamaian Afghanistan," ujar
Menlu Retno.
Kedua, untuk proses pembangunan perdamaian dan "state building",
Indonesia menawarkan bantuan pembangunan kapasitas dan beasiswa kepada
pemerintah dan warga Afghanistan.
"Indonesia menawarkan 100 beasiswa di bidang minyak, gas, dan
pertambangan. Indonesia juga memberikan pelatihan untuk para diplomat
Afghanistan serta pelatihan untuk prosedur ekspor impor," ujar Menlu
Retno.
Selain itu, Pemerintah Indonesia siap berbagi pengalaman dan praktik
terbaik tentang penyelenggaraan pemilu kepada Afghanistan yang akan
menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu dekat.
"Isu tentang perempuan juga sangat penting, maka salah satu program
pembangunan kapasitas yang diberikan adalah terkait isu pemberdayaan
perempuan," kata Menlu RI itu pula.
Saat ini, Pemerintah Indonesia juga berupaya untuk menyelesaikan
pembangunan Indonesia Islamic Center (IIC) di Kabul, dan juga memulai
pembangunan klinik kesehatan di dalam IIC.
Ketiga, pemerintah Indonesia dapat berkontribusi dalam proses perdamaian
di Afghanistan dengan menggalang dukungan dari berbagai fora
internasional.
"Di fora internasional, termasuk PBB, Indonesia terus menggalang
dukungan bagi proses perdamaian Afghanistan. Indonesia bersama Jerman
sedang merumuskan resolusi untuk perpanjangan misi UNAMA (Misi Bantuan
PBB di Afghanistan)," ujar Menlu Retno.
"Indonesia juga terus mendorong PBB untuk mendukung proses perdamaian dan stabilitas di Afghanistan," katanya pula.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi
melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Afghanistan
Salahuddin Rabbani, di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI, di
Jakarta, Jumat (15/3/2019). (ANTARA/Yuni Arisandy)
Jakarta (CB) - Pemerintah Republik Indonesia meminta dukungan
dari Afghanistan untuk pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan Hak
Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) periode 2020-2022.
Permintaan dukungan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno
Marsudi dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Afghanistan
Salahuddin Rabbani, di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, di
Jakarta, Jumat.
"Indonesia meminta dukungan bagi pencalonan untuk keanggotaan di Dewan
HAM PBB periode 2020-2022 pemilihannya akan berlangsung pada Oktober
2019 di New York," ujar Menlu Retno.
Menlu RI sebelumnya pada bulan lalu telah meluncurkan kampanye
pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022 di
Markas PBB di Jenewa, Swiss.
Menlu Retno pada pertemuan Tingkat Tinggi Sidang Dewan HAM PBB Sesi
ke-40, juga menyampaikan komitmen Indonesia sebagai mitra terpercaya
bagi demokrasi, pembangunan, dan keadilan sosial.
Indonesia merupakan salah satu anggota pendiri Dewan HAM PBB, dan
sebelumnya telah empat kali menjadi anggota Dewan HAM untuk periode
2006-2007, 2007-2010, 2012-2014 dan 2015-2017.
Dalam pencalonan kali ini, terdapat lima kandidat dari kelompok Asia
Pasifik, yaitu Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Marshall Island, dan
Iran yang akan memperebutkan empat kursi.
Dewan HAM memiliki 47 anggota yang dipilih oleh Majelis Umum PBB dan bersidang sedikitnya tiga kali dalam setahun.
Duta Besar RI untuk PBB di Jenewa, Hasan Kleib. (CNN Indonesia/Natalia Santi)
Jakarta, CB -- Pemerintah Indonesia
membantah seluruh paparan soal pelanggaran hak asasi manusia yang
diutarakan perwakilan Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Victor Yeimo dan Veronika Koman, dalam Sidang Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
di Jenewa, Swiss pada Rabu (13/3) kemarin. Mereka menyatakan isu yang
dibawa KNPB justru tidak laku dan kalah dari masalah lain yang dibahas.
Duta
Besar RI untuk PBB di Jenewa, Hasan Kleib, menyatakan sejumlah paparan
Victor terkait isu Papua kalah dari isu HAM terkini. Yakni seperti soal
LGBT, persekusi etnis Uighur di Xinjiang, China, konflik di Kashmir
hingga Sahara Barat lantaran didukung oleh LSM yang lebih banyak.
"Mengingat
banyaknya NGO (LSM) yang berbicara mengenai masalah-masalah HAM di
negara lain (sekitar 130-150an NGO terdaftar untuk berbicara) pada mata
acara 4 DHAM, pernyataan-pernyataan Veronika Koman dan Victor Yeimo
tersebut sangat miskin pendengar dan perhatian," kata Hasan saat
dikonfirmasi CNNIndonesia.com melalui pesan instan pada Kamis (14/3).
Menurut
Hasan, pemerintah terus memperhatikan pembangunan dan peningkatan
promosi HAM di Papua dan Papua Barat. Menurut dia, pemerintah juga
mendorong praktik demokrasi dan hubungan antara pemerintah dan lembaga
swadaya masyarakat.
"Namun sangat disayangkan, pemerintah dihadapkan dengan LSM yang rendah
kredibilitasnya. LSM ini justru mempertajam perbedaan dan mengejar
publisitas dengan menyudutkan pemerintah," ucap Hasan.
"Bahkan
ketika negara seperti Indonesia berkomitmen menegakkan demokrasi dan
telah mengupayakan yang terbaik untuk memperbaiki situasi HAM di
lapangan," lanjut Hasan.
Dalam sidang itu, Victor Yeimo yang
merupakan Ketua KNPB dan Veronika Koman menggambarkan nasib warga Papua
yang menjadi minoritas di tanah leluhurnya sejak 1969. Hal itu terjadi
setelah operasi militer Dwikora, yang mereka anggap sebagai bentuk
penjajahan oleh pemerintah Indonesia.
Victor juga menyinggung
tindakan represif aparat keamanan Indonesia kepada masyarakat Papua
dalam sidang itu, termasuk konflik di Nduga beberapa waktu lalu.
Hasan membenarkan isu Papua diangkat dalam salah satu sesi sidang Dewan
HAM PBB kemarin di Jenewa. Isu tersebut disebut cukup mendapat perhatian
bukan oleh negara, melainkan oleh tiga LSM atas nama Fransiscan
Internasional (FI), Vivat Internasional (VI) dan Geneva for Human Rights
(GHR).
Hasan menyebut Victor dapat berbicara di forum itu atas
nama GHR. Dia menegaskan Victor tidak memiliki organisasi di Jenewa
sehingga tak memiliki kapasitas untuk berbicara sebagai pribadi atau
kelompoknya.
Hasan menyebut dalam sidang itu Victor hanya bisa
berbicara dengan meminjam nama LSM yang sudah memiliki akreditasi di
Ecosoc consultative status.
Meski begitu, Hasan menegaskan Indonesia tetap menyampaikan pembelaan terhadap pernyataan Victor dalam sidang tersebut.
Hasan
menjelaskan pada Februari lalu sejumlah LSM internasional, termasuk FI
dan Dewan Gereja Dunia, telah mengunjungi Papua. Namun, dia menyatakan
KNPB tidak menyinggung soal itu dan malah memanipulasi informasi untuk
keuntungan sendiri.
Kapal induk Amerika Serikat USS Harry S Truman. Foto/REUTERS/Paul Farley
WASHINGTON - Pentagon membela keputusannnya untuk pensiunkan dini kapal induk USS Harry S Truman.
Keinginan Pentagon itu telah ditentang para anggota parlemen karena
kapal induk kelas Nimitz itu masih berumur 25 tahun untuk beroperasi ke
depan.
Pelaksana Tugas Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS)
Patrick Shanahan dalam paparannya di depan Komite Angkatan Bersenjata
Senat hari Kamis bersikeras bahwa kapal induk Truman lebih baik pensiun
dini.
Ketua Komite Layanan Angkatan Bersenjata Senat, Jim Inhofe,
menanyakan alasan mengapan Pentagon ingin pensiunkan dini kapal induk
tersebut.
Shanahan
mengatakan, pensiunnya USS Harry S Truman diimbangi dengan pembelian
dua kapal kapal induk kelas Ford masa depan dalam kesepakatan yang
dinegosiasikan dengan Huntington Ingalls Industries yang diumumkan awal
tahun ini.
"Biarkan saya berjalan melalui manfaat dari keputusan dan kemudian off-ramp potensial sehingga kita tidak menemukan diri kita dalam situasi yang sulit," kata Shanahan kepada Inhofe, dikutip USNI News, Jumat (15/3/2019).
“Dengan
keputusan pembelian dua operator ini dan untuk tidak mengisi bahan
bakar Truman, mematikan operator kami dan kemampuan kami meningkat
dengan kedua operator (baru) tersebut," lanjut pengganti James Mattis
tersebut.
"Yang kedua adalah, sampai pertengahan 2020-an kita
mempertahankan level 11 operator. Bagian dari kalkulus di sini adalah
mempertahankan pekerjaan. Bahkan, dengan keputusan (ini), kami
menumbuhkan lapangan kerja di basis industri," paparnya.
"Kami
ingin memastikan bahwa tidak hanya galangan kapal yang mempertahankan
pekerjaan mereka, ada pertumbuhan, juga rantai pasokan. Yang terakhir
adalah dana yang kami bebaskan untuk membuat keputusan ini
diinvestasikan dalam kekuatan masa depan."
Anggota parlemen dari
Partai Demokrat Joe Courtney, sebelumnya menegaskan bahwa pihaknya akan
memblokir rencana Pentagon untuk menonaktifkan kapal induk USS Harry S
Truman lebih cepat dari jadwalnya.
Presiden Venezuela Nicolas Maduro menghadiri latihan militer
di Turiamo, Venezuela, 3 Februari 2019.[Istana Kepresidenan Venezuela /
Handout Miraflores via REUTERS]
CB, Caracas – Wakil Presiden Venezuela,
Delcy Rodriguez, mengatakan militer, yang loyal kepada Presiden
Nicolas Maduro, akan menggelar latihan tahap kedua pada akhir pekan ini
menyusul terjadinya padam listrik secara nasional.
“Akhir
pekan ini, militer akan menggelar latihan berjuluk “Ana Karina Rote”,
yang merupakan latihan tahap kedua,” kata Rodriguez seperti dilansir
Sputnik News pada Kamis, 14 Maret 2019. Rodriguez juga merangkap sebagai
kepala intelijen Venezuela.
Media setempat, latihan militer berskala besar ini termasuk manuver
untuk mengamankan instalasi strategis nasional seperti pembangkit
listrik dan perusahaan distribusi akhir. Latihan militer pertama digelar
pada pertengahan Februari 2019 dengan nama “Angostura”.
Rencana
pemerintah menggelar latihan ini setelah Presiden Nicolas Maduro
menuding Amerika Serikat terlibat melakukan serangan siber terhadap
jaringan komputer di instalasi pembangkit listrik Waduk Guri, yang
merupakan terbesar di negara itu.
Maduro
meminta PBB, Rusia, Cina, dan Kuba membantu menginvestigasi padamnya
listrik nasional pada 7 Maret 2019. Ini membuat 21 dari 23 negara bagian
mengalami padam listrik. Kondisi ini mulai membaik pada Selasa, 12
Maret 2019.
Venezuela
mengalami listrik padam secara massal pada 7 Maret 2019 secara mendadak
yang mengenai 22 dari 23 negara bagian. Presiden Maduro menuding ini
sebagai aksi sabotase oposisi dan Amerika Serikat, yang dibantah
keduanya. Reuters
Mengenai permintaan ini, seperti dilansir Reuters, juru bicara kemenlu Cina, Lu Kang, mengatakan negaranya siap membantu dan telah mendengar adanya serangan peretasan itu.
Secara
terpisah, Wakil Presiden, Jorge Rodriguez, mengatakan 100 persen
listrik yang padam sudah pulih kembali pada Rabu, 13 Maret 2019.
Instalasi air juga sudah beroperasi dengan suplai sebanyak 80 persen.
Namun, sekolah masih akan tutup hingga Kamis sebelum kembali dibuka.
Jorge dan Delcy masih bersaudara kandung. Keduanya merupakan anak dari
pendiri Partai Sosialis di Venezuela yaitu Jorge Antonio Rodriguez.
Petugas membawa korban penembakan di Christchurch, Selandia Baru, 15 Maret 2019. TVNZ/via REUTERS TV
CB, Jakarta - Peristiwa penembakan selain terjadi di masjid Al Noor juga di masjid Linwood yang keduanya berlokasi di kota Christchurch, Selandia Baru.
Penembakan terjadi saat salat Jumat yang dihadiri ratusan umat Muslim di dua masjid di kota Christchurch.
Menurut
laporan yang dikutip dari news.com.au, puluhan orang dikhawatirkan
tewas dalam aksi penembakan sekelompok pria bersenjata di dua masjid di
Christchurch pada Jumat, 15 Maret 2019.
Sedikitnya 50 orang terluka. Mobil ambulans tampak sibuk mengangkut para korban ke rumah sakit Christchurch Hospital.
Seorang
saksi mata kepada Stuff NZ mengatakan dirinya melihat sedikitnya 4
orang tergeletak di tanah di satu masjid penuh berlumuran darah.
Seorang fotographer juga melihat tiga orang terluka serius tergeletak di tangga masjid.
Seorang
pria kepada Radio NZ mengatakan, saat penembakan sebanyak 110 orang
berada di dalam masjid Linwood Ave. Sedikitnya 13 orang terluka.
"Kami semua cari perlindungan," ujar pria itu.
"Ketika
kami tidak lagi mendengar tembakan, kami bangkit. Beberapa orang
berlari keluar dan kembali dengan penuh darah. Lima menit sesudahnya
polisi datang dan mengantar kami keluar," kata pria itu.
Menurut
Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Tantowi Yahya, KBRI terus memantau
situasi di Christchurch. Polisi belum mengeluarkan pernyataan resmi
tentang pelaku, motif, dan jumlah korban penembakan di 2 masjid di kota Christchurch.
Sebuah masjid di Selandia Baru ditembaki saat salat Jumat berlangsung. Foto ilustrasi/SINDOnews
CHRISTCHURCH
- Seorang pria dengan senapan dilaporkan memasuki sebuah masjid di
Christchurch, Selandia Baru, Jumat (15/3/2019). Pria tersebut mengumbar
tembakan terhadap jamaah yang sedang salat Jumat.
Polisi sudah merespons laporan dan sedang mengatasi insiden di masjid tersebut.
Saksi mata bernama Ahmad al-Mahmoud mengatakan kepada Stuff bahwa pelaku penembakan memasuki masjid 10 menit setelah salat dimulai dan melepaskan hingga lusinan putaran tembakan.
Dia menggambarkan pria itu berkulit putih, berambut pirang, pendek, serta mengenakan helm dan rompi antipeluru.
"Kami
memiliki insiden kritis di Deans Ave Christchurch. Silakan hindari area
ini. Kami akan memberi (informasi) lebih banyak dalam waktu dekat,"
kata Kepolisian Canterbury, Selandia Baru, di Twitter via akun @NZPCanterbury. Sekitar
20 petugas sedang memsterilkan gedung-gedung di dekatnya, sementara
sekolah-sekolah di Christchurch dalam kondisi lockdown. Saksi lain
mengaku melihat seorang pria yang diborgol dibawa pergi oleh polisi.
Polisi Selandia Baru via akun Twitter-nya, @nzpolice,
juga telah mengonfirmasi insiden penembakan tersebut. "Menanggapi
insiden di Christchurch semua sekolah Christchurch telah di-lockdown.
Polisi memaksa agar menjauh dari jalan-jalan dan melaporkan perilaku
mencurigakan segera ke 111," tulis polisi Selandia Baru.
Banyak
saksi, yang dikutip oleh media, telah melaporkan beberapa orang
terbunuh, meskipun polisi belum mengonfirmasi hal itu. Saksi Muhammad
Alsouzan mengatakan ada hingga 15 orang ditembak di dalam masjid.
Federasi
Asosiasi Islam Selandia Baru melaporkan 50 orang ditembak selama salat
Jumat. Sebanyak 21 kendaraan darurat telah meluncur ke rumah sakit,
dengan dua orang dalam kondisi serius.
Ilustrasi gedung Kementerian Luar Negeri Indonesia. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CB -- Kementerian Luar Negeri RI menyatakan seorang warga Indonesia yang sempat disandera kelompok bersenjata di Yaman
pada November 2018 lalu merupakan seorang mahasiswa bernama Adib Nadim.
Dia ditawan ketika sedang dalam perjalanan menuju Kota Sanaa.
Direktur
Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI, Lalu Muhammad
Iqbal, menuturkan Adib ditangkap kelompok bersenjata di Kota Yaslah,
sekitar 30 kilometer di selatan Yaman, pada 28 November 2018. Adib saat
itu adalah mahasiswa yang tengah menempuh pendidikan di Universitas Daru
Hadits, Sihr, Hadramaut, sejak 2013 silam.
Iqbal mengatakan Adib ditahan selama 99 hari bersama sekitar tujuh warga asing lain. Dia dibebaskan pada 7 Maret 2019 lalu.
"Saat
ditangkap Adib sedang menemani sahabatnya, warga negara Malaysia, untuk
menjenguk keluarganya di Kota Sanaa," kata Iqbal dalam keterangan pers
yang diterima CNNIndonesia.com melalui pesan instan, Kamis (14/3).
Iqbal memaparkan Adib telah sampai di Indonesia pada Rabu (13/3) sore
kemarin. Pemulangan Adib dibantu KBRI Muscat, Oman menggunakan maskapai
Oman Air.
Iqbal mengatakan upaya pembebasan Adib dilakukan
bekerja sama dengan pemerintah Oman. Kontak-kontak KBRI Muscat juga tak
luput membantu pembebasan.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi
menyatakan pemerintah Oman telah banyak membantu proses evakuasi WNI
dari wilayah konflik, terutama yang berada di Yaman, saat perang meletup
di negara itu pada 2014 lalu.
Sejak konflik pecah di Yaman,
pemerintah mengevakuasi seluruh WNI dari negara itu. Puncaknya terjadi
pada 30 Maret 2015 hingga 21 April 2015. Pemerintah bahkan mengirim tim
khusus untuk mengevakuasi WNI secara intensif.
Berdasarkan data Kemlu RI, total ada 1.925 WNI dan 173 warga asing
negara sahabat berhasil dievakuasi lewat jalur darat, laut dan udara.
Sejak itu, pemerintah Indonesia telah melarang WNI masuk ke Yaman.
Oman
selama ini memang kerap dijadikan jalur untuk masuk ke Yaman. Sejak
perang di Yaman pecah, pemerintah Oman juga telah mengeluarkan larangan
melintasi perbatasannya.
Larangan
itu diberlakukan pemerintah setempat untuk mencegah kelompok
pemberontak Houthi, maupun mereka yang merupakan jejaring kelompok
teroris Al Qaidah masuk ke Yaman.
Menteri Luar Negeri Oman Yusuf bin Alawi
bin Abdullah (pertama kiri) mengisi buku tamu sebelum melakukan
pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi (kedua
kiri) di Gedung Pancasila, Jakarta, Kamis (14/2/2019). (ANTARA
News/Yashinta Difa)
Jakarta (CB) - Seorang pelajar asal Indonesia, Adib Nadim,
dibebaskan dari penyanderaan oleh kelompok bersenjata di Yaman dan
dipulangkan ke Tanah Air melalui Oman oleh KBRI Muscat, kata Meteri Luar
Negeri Retno Marsudi.
Adib yang telah tiba di Indonesia pada Rabu (13/3), sebelumnya ditangkap
oleh kelompok bersenjata di Kota Yaslah yang berlokasi 30 kilometer
selatan Yaman, pada 28 November 2018.
Ia ditahan selama 99 hari bersama sekitar tujuh warga negara asing lainnya hingga akhirnya dibebaskan pada 7 Maret 2019.
"Semalam kami berhasil membebaskan seorang WNI dan memulangkannya ke
Tanah Air, setelah sempat ditangkap oleh kelompok bersenjata di Yaman.
Pembebasan dan pemulangan ini tidak lepas dari kerja sama dan bantuan
oleh otoritas Oman," kata Menlu Retno Marsudi usai bertemu dengan
Menteri Luar Negeri Oman Yusuf bin Alawi bin Abdullah di Gedung
Pancasila, Jakarta, Kamis.
Adib adalah seorang mahasiswa Universitas Darul Hadits, Sihr, Hadramaut.
Ia berangkat ke Yaman untuk meneruskan studinya pada 2013.
Saat ditangkap, Adib sedang menemani sahabatnya, yakni seorang warga Malaysia, untuk menjenguk keluarganya di Kota Sanaa.
Upaya pembebasan Adib dilakukan lewat kerja sama dengan otoritas
keamanan Kesultanan Oman dan kontak-kontak KBRI Muscat yang ada di
Sanaa.
"Alhamdulillah saya bisa bebas. Terima kasih atas bantuan KBRI dan
pemerintah yang sudah mengupayakan pembebasan saya", ujar Adib saat
diterima Duta Besar RI Muscat Mustofa Taufik Abdul Latif setelah
pembebasan tersebut, seperti disampaikan melalui keterangan tertulis
Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Kemlu RI.
Sejak konflik bersenjata pecah pada 2015, pemerintah Indonesia
mengeluarkan imbauan kepada seluruh WNI untuk tidak berkunjung ke Yaman.
Hingga saat ini, imbauan tersebut belum dicabut karena secara umum
situasi keamanan di Yaman dianggap belum kondusif bagi warga negara
asing.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi
(kedua kiri) berjabat tangan dengan Menteri Luar Negeri Oman Yusuf bin
Alawi bin Abdullah (pertama kiri) sebelum melakukan pertemuan bilateral
di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis
(14/3/2019). (ANTARA News/Yashinta Difa)
Jakarta (CB) - Pemerintah Indonesia menyambut baik kerja sama
antara perusahaan minyak dan gas asal Oman, Overseas Oil and Gas (OOG),
dan PT Pertamina (Persero) yang menyepakati pembangunan kilang baru di
Bontang, Kalimantan Timur, dengan investasi senilai 10 miliar dolar AS.
Proyek investasi tersebut dibahas oleh Menteri Luar Negeri RI Retno
Marsudi dan Menteri Luar Negeri Oman Yusuf bin Alawi bin Abdullah dalam
pertemuan bilateral di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri,
Jakarta, Kamis.
“Selain menggunakan kerangka kerja sama bilateral, Indonesia juga
mendorong peningkatan kerja sama ekonomi dengan Dewan Kerja Sama Negara
Teluk (GCC), yang Oman menjadi salah satu anggotanya,” kata Menlu Retno.
Kilang berkapasitas 300 ribu barel per hari itu ditargetkan dapat beroperasi efektif mulai 2025.
Dalam pertemuan tersebut, kedua menlu juga sepakat untuk segera
menandatangani kerja sama perjanjian bebas visa bagi pemegang paspor
diplomatik, dinas, dan khusus, yang telah rampung dinegosiasikan.
Selain itu, Menlu Retno dan Menlu Yusuf sepakat mempercepat persetujuan
angkutan udara dan persetujuan penghindaran pajak berganda yang
pembahasannya sudah memasuki tahap akhir.
“Kami sepakat untuk terus meningkatkan hubungan kerja sama yang sudah berjalan dengan sangat baik,” tutur Menlu Retno.
Menlu Retno secara khusus menyampaikan apresiasinya atas bantuan
pemerintah Oman kepada WNI, termasuk fasilitas yang diberikan pemerintah
Oman dalam proses evakuasi WNI dari Yaman, saat terjadi krisis di
negara tersebut.
Otoritas Oman kembali membantu proses pembebasan dan pemulangan seorang
WNI yang sempat ditangkap oleh kelompok bersenjata di Yaman sejak
November 2018.
“Hingga saat ini, pemerintah Oman juga membantu memfasilitasi pelajar
Indonesia untuk keluar-masuk Yaman melalui Salalah, Oman,” tutur Menlu
Retno.
Menlu Retno berharap Indonesia dan Oman bisa terus meningkatkan perannya untuk dunia yang lebih baik dan damai.
Di sisi lain, Menlu Yusuf menyebut pertemuan keduanya dengan Menlu Retno
sebagai momentum yang baik untuk terus melanjutkan kerja sama investasi
di Indonesia.
“Kami juga berkeinginan membahas bidang-bidang lain yang memungkinkan investasi antara kedua negara,” ujar dia.
Menlu Yusuf juga mengapresiasi posisi Indonesia yang tegas
memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan mendukung perdamaian atas
krisis yang terjadi di Arab dan Timur Tengah.
"Sejak berdirinya Negara Israel tahun 1948 kami berharap Palestina juga
bisa merdeka. Kami sekarang mendukung berdirinya negara Palestina yang
merdeka, independen dan strategis sehingga bisa menciptakan kondisi yang
stabil dan aman di kawasan Timur Tengah,” kata dia.
Saudi menyatakan 11 orang telah disidang untuk kasus pembunuhan Khashoggi.
CB,
JENEWA -- Kepala Komisi Hak Asasi Manusia Saudi, Bandar bin Mohammed
al-Aiban mengatakan, kerajaan membawa mereka yang dituduh atas pemunuhan
jurnalis, Jamal Khashoggi ke pengadilan. Namun, menolak penyelidikan
internasonal terhadap kasus ini.
Bandar
bin Mohammed al-Aiban mengatakan pada Dewan HAM PBB, mereka diadili
karena kejahatan yang keji. Sejauh ini pelaku yang dituduh telah
menghadiri sidang, beserta dengan pengacara mereka, namun tidak
memberikan nama atau detail lebih lanjut.
"Keadilan di
kerajaan Arab Saudi beroperasi sesuai dengan hukum internasional dan itu
berlaku transparansi," kata Aiban kepada forum Jenewa saat peninjauan
catatan hak asasi Saudi, dilansir dari laman Aljazirah, Jumat (15/3).
Ia mengatakan, kerajaan tidak akan menerima campur tangan asing baik itu urusan dalam negeri dan sistem peradilannya.
Sejumlah
negara Barat, termasuk 28 anggota Uni Eropa menyerukan Saudi untuk
bekerja sama dalam penyelidikan pada pekan lalu. Mereka meminta
penyelidikan dipimpin oleh PBB terhadap pembunuhan seorang kritikus dan
kolumnis Washington Post, Jamal Khashoggi.
Sebelumnya
Khashoggi dibunuh oleh Agen Saudi pada 2 Oktober 2018. Pembunuhan
secara sadis dilakukan di konsulat Saudi di Istanbul. Juru bicara
penuntut umum Saudi mengatakan, 11 orang Saudi telah didakwa di
pengadilan atas kasus ini. Pihak berwenang meminta hukuman mati untuk
lima orang.
Beberapa pemerintah barat menuduh Putra
Mahkota, Mohammed bin Salman terlibat dalam pembunuhan ini. Namun
pemerintah Saudi telah membantah keterlibatan Putra Mahkota.
Penyelidik
PBB tentang Eksekusi di luar pengadilan, Agnes Callamard mengatakan,
para pejabat Saudi belum menanggapi permintaan untuk bekerja sama dengan
penyelidikannya terhadap pembunuhan ini.
Pejabat Human
Rights Watch, John Fischer mengatakan, masih ada banyak pertanyaan yang
belum terjawab atas kasus ini, termasuk siapa yang akhirnya bertanggung
jawab, siapa yang memerintahkan, dan seberapa tinggi tingkatannya.
"Apa
yang telah kita lihat dari awal sejak seluruh kisah ini menjadi publik
adalah serangkaian kebingungan dan penolakan oleh Arab Saudi," kata
Fischer.
"Jadi, sangat sulit untuk memiliki kepercayaan
pada narasi mereka dan itulah sebabnya kami menyerukan penyelidikan
internasional yang independen, sehingga komunitas internasional dapat
memastikan fakta untuk dirinya sendiri," kata dia.
Citra satelit yang menunjukkan lokasi reaktor nuklir Korea Utara (Korut) Yongbyon.
Foto: reuters
Upaya diplomatik untuk perlucutan nuklir tidak menghentikan Korut.
CB,
SEOUL -- Laporan Perserikatan Bangsa -Bangsa (PBB) mengatakan, Korea
Utara (Korut) tetap memproduksi bahan untuk penggunaan senjata nuklir
pada 2018. Hal itu dilakukan meskipun pada tiga bulan di 2018 terdapat
diplomasi yang intens untuk denuklirisasi semenanjung Korea.
Harian Korea Cholsunilbo
edisi Selasa (12/3) mengutip laporan Komite Sanksi Dewan Keamanan PBB
tentang Korut melaporkan, Pyongyang terus memproduksi bahan baku untuk
senjata nuklir tahun lalu, meskipun ada upaya diplomatik dengan Korea
Selatan (Korsel) dan Amerika Serikat (AS) untuk menghentikan upaya
nuklir Korut.
"Reaktor Yongbyon 5 MW telah beroperasi
normal sejak Desember 2015, meskipun untuk sementara waktu menangguhkan
operasinya selama beberapa hari pada Februari, Maret, dan April pada
2018," kata Harian Cholsunilbo seperti dilansir Anadolu Agency, Kamis (14/3).
Negara anggota PBB mengumumkan bahwa operasi reaktor tersebut sudah ditangguhkan dari September hingga Oktober 2018.
"Komite
itu mengatakan, organisasi dan individu yang menyelidik di Asia yang
diam-diam memasok sentrifugal bagi Korut yang memperkaya uranium untuk
senjata nuklir," harian Korea itu menambahkan.
Laporan
terbaru ini muncul setelah Korut dilaporkan memulihkan peluncuran roket
Dongchang-ri. Komite PBB juga mengatakan, bahwa Korut mengumpulkan rudal
di pabrik sipil atau fasilitas non-militer yang tampaknya untuk menjaga
terhadap serangan yang ditargetkan terhadap fasilitas nuklir dan rudal
resmi.
Sebelumnya, AS dan Korut gagal mencapai kesepakatan
untuk melakukan denuklirisasi semenanjung Korea bahkan setelah Donald
Trump dan Kim Jong-un bertemu dua kali.
Warga Venezuela membutuhkan air bersih yang terbebas dari kontaminasi. Foto/Istimewa
CARACAS
- Aliran listrik telah kembali normal di Venezuela setelah dihatam
kegelapan total selama seminggu. Namun krisis baru menghantam negara
itu, akses mendapatkan air bersih yang tidak tercemar.
Menteri
Informasi Venezuela Jorge Rodrigues mengatakan pada konferensi pers
bahwa aliran listrik di negara itu 100 persen telah pulih.
"Presiden
Nicolas Maduro telah memutuskan untuk melanjutkan kegiatan kerja di
seluruh negara. Aktivitas sekolah tetap ditunda selama 24 jam," katanya
seperti dikutip dari Fox News, Jumat (15/3/2019).
Pada
konferensi pers hari Rabu itu, Menteri Informasi menyatakan bahwa
presiden sementara Venezuela yang mendeklarasikan dirinya sendiri, Juan
Guaido, memiliki peran dalam pemadaman listrik.
Pemerintah Maduro juga menyalahkan Amerika Serikat (AS).
Para
pemimpin oposisi mengatakan bahwa pemadaman listrik dan masalah lain di
negara itu berakar pada korupsi dan ketidakmampuan pemerintah.
Mantan
pejabat dinas layanan umum dan insinyur mengatakan kepada Reuters bahwa
mereka percaya masalah teknis saluran transmisi yang menghubungkan
pembangkit listrik tenaga air Guri di tenggara Venezuela dengan jaringan
listrik nasional kemungkinan menjadi penyebab pemadaman listrik.
Meski pemadaman listrik telah berlalu, namun akses mendapatkan air tetap menjadi masalah tersendiri.
Pemadaman
listrik telah memperburuk kualitas air minum di negara itu. Warga
banyak melaporkan air mereka berubah menjadi hitam terkontaminasi
minyak. Pemadaman listrik menghambat kemampuan utilitas untuk memompa
air ke rumah.
Wartawan Venezuela Heberlizeth Gonzalez mentweet: “Situasi kekurangan
air…mengerikan. Ada daerah yang tidak memiliki air selama lebih dari dua
bulan. Pagi ini air mulai keluar seperti ini - sama sekali tidak layak
untuk dikonsumsi."
Dia memposting video air hitam mengalir dari keran.
Seorang
warga, Jose Perez, mengatakan kepada Sky News bahwa orang-orang sangat
membutuhkan air. Mereka terpaksa mengambil risiko, terlepas dari apakah
itu mungkin terkontaminasi.
"Anda tidak tahu dari mana air ini
berasal, apakah itu diolah atau tidak diolah, Anda membawa pulang air
itu tanpa mengetahui konsekuensinya di masa depan," ujarnya.
"Hal
yang menyedihkan tentang semua yang kita jalani di Venezuela adalah
kesedihan dari semua yang terjadi di negara kita, kesedihan dari apa
yang terjadi dengan semua pemuda saat ini - itu bukan kehidupan,"
imbuhnya.
Kekurangan air bukanlah masalah baru di Venezuela.
Rakyat
Venezuela telah berjuang melalui kekurangan air di bawah pemerintahan
Maduro karena sejumlah alasan, termasuk kerusakan jaringan air, menurut
laporan Reuters tahun lalu.
Itu adalah bagian dari krisis ekonomi yang telah menjangkiti negara yang pernah kaya selama enam tahun terakhir.
"Selama
bertahun-tahun proses penurunan ini tidak terlihat," Jose De Viana,
mantan presiden Hidrocapital, dinas layanan umum pemerintah yang
bertanggung jawab atas pasokan air Caracas, mengatakan kepada Reuters
tahun lalu.
"Tapi sekarang sistem transportasi air sangat rusak," imbuhnya.
Akses air yang buruk, dan air kotor yang mengalir dari keran, telah menciptakan masalah kesehatan dalam beberapa tahun terakhir.
Masalah-masalah kesehatan itu termasuk kondisi kulit dan perut, dan kudis serta diare semakin umum.
Pencemaran zat kimia di sungai wilayah Pasir Gudang membuat ribuan orang keracunan.
CB,
JOHOR BARU -- Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menyatakan,
bahwa insiden Pasir Gudang tidak perlu dinyatakan sebagai daerah
bencana. Mahathir segera memerintahkan berbagai pihak untuk evakuasi.
Menurut
Mahathir, situasinya belum mencapai tingkat yang memerlukan tindakan
seperti halnya sebagai daerah bencana. "Rakyat harus memiliki
kepercayaan pada pemerintah bahwa kami menangani masalah ini sebaik
kemampuan kami," ujar Mahatir seperti dilansir The Star, Jumat (15/3).
Mahathir
mengatakan, pencemaran gas yang menyebabkan dampak buruk bagi warga,
merupakan insiden pertama kali di negara yang dipimpinnya. Mahathir juga
sempat berkunjung ke daerah yang terimbas gas beracun dan mengunjungi
korban di rumah sakit.
Lebih dari 100 sekolah di Malaysia
ditutup akibat pembuangan limbah ke sungai yang menyebabkan ratusan
orang, mayoritas anak-anak, jatuh sakit. Mereka mengalami gejala seperti
keracunan.
Pekan lalu sebuah truk diyakini telah membuang
limbah ke sungai di Negara Bagian Johor. Limbah itu mengirimkan asap
berbahaya ke seluruh daerah tersebut.
Mereka yang menghirup
asap itu menunjukkan gejala keracunan seperti mual dan muntah. Lebih
dari 500 orang, kebanyakan dari mereka adalah murid sekolah, telah
menjadi korban. Sebanyak 160 orang di antaranya menjalani perawatan di
rumah sakit.
Belum diketahui jenis gas beracun apa yang
telah dilepaskan dari limbah tersebut. Awal pekan ini, otoritas Malaysia
telah menangkap tiga tersangka pembuangan limbah. Pasir Gudang
merupakan sebuah kawasan industri di negara tersebut.
Beberapa bayi memperoleh penanganan medis setelah terpapar gas beracun / Ilustrasi
Foto: Mohammed Badra/EPA-EFE
Mereka terdampak gas beracun yang berasal dari Sungai Kim Kim.
CB,
KUALA LUMPUR -- Sebanyak 2.775 orang terdampak gas limbah beracun di
Pasir Gudang, Johor, Malaysia. Mereka terdampak gas beracun yang berasal
dari Sungai Kim Kim.
Ketua
Komite Kesehatan, Lingkungan, dan Pertanian Johor, Sahruddin Jamal
mengatakan, para korban yang terdampak tersebut menjalani perawatan
medis di tempat terpisah. Sebanyak 1.906 orang menjalani perawatan medis
di Pasir Gudang, dan 869 orang lainnya dirawat di rumah sakit serta
klinik di Johor Baru.
Dilaporkan The Star, Jumat
(15/3), Jamal mengatakan dari 1.906 kasus di Pasir Gudang, sebanyak
1.483 korban ditempatkan di pangkalan medis Dewan Taman Pasir Putih.
Sementara 224 orang dipindahkan ke Rumah Sakit Sultan Ismail (HSI).
Selain
itu, 423 korban lainnya ditempatkan di pangkalan medis Dewan Taman
Mawar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 52 korban telah dipindahkan ke
HSI. Jamal mengklarifikasi bahwa 869 korban di Johor Baru langsung
menjalani perawatan medis ke klinik dan rumah sakit setempat.
Namun
Komite Manajemen Bantuan Bencana menutup pangkalan medis Dewan Taman
Pasir Putih dan Dewan Taman Mawar sekitar pukul 19:30 waktu setempat.
Semua pasien dan operasi instansi pemerintah terkait telah dipindahkan
ke Stadion Indoor Dewan Kota Pasir Gudang (MPPG), yang memiliki lebih
banyak ruang.
Jamal mengatakan, selain menutup 111 sekolah,
pemerintah juga menutup taman kanak-kanak dan prasekolah di daerah yang
terkena dampak. Berdasarkan data dari Departemen Pengembangan
Masyarakat Johor, 94 taman kanak-kanak dan prasekolah di Pasir Gudang,
Tebrau dan Tenggara telah ditutup.
Pekan lalu sebuah truk
diyakini telah membuang limbah ke sungai di Negara Bagian Johor. Limbah
itu mengirimkan asap berbahaya ke seluruh daerah tersebut.
Mereka
yang menghirup asap itu menunjukkan gejala keracunan seperti mual dan
muntah. Lebih dari 500 orang, kebanyakan dari mereka adalah murid
sekolah, telah menjadi korban. Sebanyak 160 di antaranya menjalani
perawatan di rumah sakit.
Belum diketahui jenis gas beracun
apa yang telah dilepaskan dari limbah tersebut. Awal pekan ini,
otoritas Malaysia telah menangkap tiga tersangka pembuangan limbah.
Kabul (CB) - Satu buku biografi mantan pemimpin Taliban, yang
bermata satu, Mullah Omar, menyebutkan ia tinggal di dekat satu
pangkalan AS selama bertahun-tahun, bukan di Pakistan seperti yang telah
dikatakan para pejabat Amerika.
Buku itu mengungkapkan kegagalan Barat untuk melacak dia. Tapi
seorang juru bicara presiden Afghanistan menggambarkan pernyataan
tersebut sebagai "khayalan".
Di dalam bukunya, "Op Noek Naar De Vijand (Mencari Seorang Musuh)",
wartawati Belanda Bette Dam mengatakan Mullah Omar tak pernah tinggal di
negara tetangga Afghanistan, Pakistan.
Milisi Taliban, yang dipimpin Mullah Omar, menguasai Afghanistan dari
1996 sampai 2001, dan telah melancarkan perlawanan anti-pemerintah sejak
itu.
Mullah Omar, yang melimpahkan kemimpinan Taliban sejak 2001, tampaknya
telah bertindak lebih sebagai pemimpin spiritual, kata buku tersebut,
sebagaimana dilaporkan Reuters --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis
malam. Dan gerakan garis keras itu merahasiakan kematiannya pada 2013
selama dua tahun.
Ia dicari di Amerika Serikat karena menyediakan tempat bersembunyi buat
pemimpin Al-Qaida Osama bin Laden, yang disebut-sebut menjadi otak
serangan 11/9 di Amerika Serikat dan bersembunyi di Pakistan. Washington
telah menjanjikan imbalan 10 juta dolar AS untuk pemberi keterangan
mengenai keberadaan Osama.
Pasukan AS bahkan menggeledah tempat tinggalnya dalam satu kejadian,
tapi gagal menemukan tempat persembunyian Omar, kata Dam kepada Reuters.
"Buku tersebut menggaris-bawahi kegagalan dinas intelijen Barat pada
saat para pejabat AS dan Taliban mengadakan pembicaraan perdamaian guna
mengakhiri perang 17-tahun di Afghanistan," kata wartawati itu.
Kedutaan besar AS di Ibu Kota Afghanistan, Kabul, belum menanggapi
permintaan untuk memberi komentar. Amerika Serikat telah menghentikan
Dana Dukungan Koalisi buat Pakiatan akibat "kegagalannya" untuk
melakukan tindakan tegas terhadap anggota Taliban Afghanistan yang
beroperasi dari wilayah Pakistan.
Haroon Chakhansuri, Juru Bicara Presiden Afghanistan Ashraf Ghani,
"dengan tegas membantah" buku tersebut dan mengatakan itu adalah
"pernyataan khayalan" bahwa Omar berada di Afghanistan.
"Kami memiliki cukup bukti yang memperlihatkan ia (Omar) menetap dan
meninggal di Pakistan ...," kata Chakhansuri di akun Twitter.
Amrullah Saleh, mantan kepala dinas intelijen Afghanistan dan calon dalam pemilihan presiden mendatang, juga menolak buku itu.
"Apa yang disebut laporan investigasi dan menyatakan Mullah Omar tinggal
dan meninggal di Afghanistan tak lebih dari sepotong propaganda
manipulatif," katanya di akun Twitter.
Pada Juli 2015, Taliban secara resmi mengkonfirmasi Mullah Omar telah meninggal dua tahun sebelumnya.
Putra paling tua Mullah Omar, Mohammad Yaqoob, mengatakan di dalam
rekaman audio pada September 2015 bahwa ayahnya telah menderita
hepatitis C dan meninggal di Afghanistan.
Dam sebelumnya telah menerbitkan buku mengenai Afghanistan dan menjadi
pengajar tamu mengenai Afghanistan di Sciences Po di Paris.
Pasukan
AS melancarkan dua serangan udara mempertahankan diri di dekat titik
pemeriksaan Tentara Nasional Afghanistan setelah dihujani tembakan.
Foto/Ilustrasi/Istimewa
KABUL
- Pasukan Amerika Serikat (AS) melancarkan dua serangan udara
"mempertahankan diri" di dekat titik pemeriksaan Tentara Nasional
Afghanistan di provinsi Uruzgan pada hari Rabu. Demikian pernyataan juru
bicara koalisi.
Pemerintah Afghanistan mengeluarkan pernyataan
yang mengatakan bahwa lima tentara Afghanistan tewas dan 10 lainnya
luka-luka dalam serangan itu - jumlah yang diterima koalisi, kata
seorang pejabat.
Para pejabat AS dan koalisi mengatakan bahwa
serangan itu diluncurkan pada Rabu pagi waktu setempat setelah konvoi
AS-Afghanistan dihujani tembakan oleh pasukan bersahabat yang
ditempatkan di dekat titik pemeriksaan. Tidak ada pasukan AS yang
terbunuh dalam insiden itu.
"AS
melancarkan serangan udara presisi di dekat titik pemeriksaan Tentara
Nasional Afghanistan pada hari Rabu setelah pasukan Afghanistan dan AS
dihujani tembakan dan meminta dukungan udara," menurut Letnan Ubon
Mendie, juru bicara pasukan AS yang berbasis di Afghanistan seperti
dikutip dari CNN, Kamis (14/3/2019).
"Serangan itu
dilakukan setelah pasukan Afghanistan dan AS dihujani senjata granat dan
roket kecil yang efektif dan mendorong dukungan udara untuk pertahanan
diri," katanya dalam sebuah pernyataan kepada CNN.
Konvoi itu
mencoba mengomunikasikan bahwa itu adalah kelompok yang bersahabat
ketika mendekati titik pemeriksaan tetapi tidak mampu menjelaskan
situasinya, kata para pejabat AS dan koalisi.
Pasukan
reaksi cepat Afghanistan pada awalnya dipanggil untuk membantu tetapi
aksi penembakan terus berlanjut. Pada akhirnya, pasukan AS menyerukan
serangan udara yang menargetkan daerah dekat titik pemeriksaan tempat
mereka percaya penembakan berasal.
"Kami beroperasi di lingkungan
yang kompleks di mana pejuang musuh tidak mengenakan seragam dan
menggunakan kendaraan militer curian untuk menyerang pasukan
pemerintah," kata Mendie.
Sementara insiden itu saat ini sedang
diselidiki, seorang pejabat koalisi mengatakan teori awal pada saat ini
adalah bahwa tentara Afghanistan tidak menyadari bahwa mereka menembaki
konvoi yang bersahabat.
Pasukan keamanan Afganistan membawa peti
jenazah rekannya setelah ia tewas dalam perang dengan Taliban, di
sebuah rumah sakit di provinsi Takhar, Afganistan, Kamis (12/7/2018).
(REUTERS/Stringer)
Kabul (CB) - Tujuh petempur Taliban tewas ketika rombongan
kendaraan mereka menjadi sasaran serangan pasukan Angkutan Udara
Afghanistan di Provinsi Kunduz, Afghanistan Utara.
Kol. Mohammad Hanif Rezayee, Juru Bicara Korps Militer Shaheen 209,
mengatakan kepada koresponden Kantor Berita Afghanistan, Bakhtar --yang
dipantau Antara di Jakarta, Kamis malam, rombongan Taliban telah menjadi
sasaran serangan di sekitar Kabupaten Khan Abad di provinsi Kunduz.
Dalam peristiwa itu, tujuh anggota Taliban, termasuk pemimpinnya
--Mullah Alawuddin, tewas.
Mullah Alawuddin adalah salah seorang komandan penting Taliban di
Kabupaten Khan Abad, yang memiliki peran aktif dalam kebanyakan kegiatan
teror yang menghancurkan di kabupaten tersebut.
Dalam peristiwa terpisah, sebanyak 74 orang yang diduga melakukan
bermacam perbuatan pidana ditangkap oleh polisi nasional Afghanistan
dalam tiga pekan belakangan ini di Provinsi Balkh, Afghanistan Utara.
Menurut laporan Kantor Berita Bakhtar, Mohammad Asef Azad, Manager Badan
Kontra-Narkotika di Kantor Kepala Polisi Balkh, dalam satu taklimat
mengatakan sepanjang tahun ini 74 orang yang diduga melakukan berbagai
perbuatan kriminal ditangkap di berbagai wilayah di Provinsi Balkh.
Semua orang itu ditangkap dengan dakwaan perampokan, pembunuhan, penyelundupan narkotika dan penyelundupan manusia, tambah Azad.
Ilustrasi pasukan koalisi Amerika Serikat-Kurdi saat bertempur dengan militan ISIS. (REUTERS/Rodi Said)
Jakarta, CB -- Gempuran bertubi-tubi dari pasukan koalisi Amerika Serikat dan Kurdi (SDF) terhadap basis terakhir kelompok ISIS
di Desa Baghouz, Deir al Zour, Suriah digelar siang malam selama tiga
hari berturut-turut. Alhasil, ribuan militan memilih menyerah.
Seperti dilansir CNN,
Kamis (14/3), juru bicara SDF, Mustafa Bali menyatakan serangan itu
digelar sejak Selasa lalu. Militan ISIS yang memilih menyerah saat ini
mencapai sekitar 3000 orang.
Bali menyatakan prajuritnya juga berhasil menyelamatkan seorang perempuan suku Yazidi dan empat anak-anak.
Serangan
beruntun itu digelar dengan mengerahkan pasukan infantri, artileri, dan
melalui udara. Namun, SDF enggan merinci berapa jumlah militan ISIS
yang masih bertahan di Desa Baghouz.
Pertempuran terjadi
dengan sengit antara pasukan SDF dan militan ISIS. Kelompok ISIS lantas
mencoba membalikkan keadaan dengan serangan bom bunuh diri, tetapi
berhasil dicegah.
Bali
mengklaim mereka berhasil menghancurkan dua gudang senjata, dan
menewaskan 38 militan ISIS. Menurut dia perkembangan operasi militer
untuk menaklukkan ISIS lebih cepat dari perkiraan mereka selama ini.
Ketika
sedang berjaya, ISIS menguasai wilayah di lembah Sungai Eufrat antara
Suriah dan Irak. Kemudian, mereka perlahan-lahan diserang dari kedua
negara itu dan berangsur-angsur mundur lantaran terdesak.
Sebelum operasi militer untuk mengalahkan ISIS digelar sejak Februari,
SDF memperkirakan ada sekitar 1500 warga sipil dan 500 militan ISIS yang
tersisa. Namun, nampaknya prediksi itu nampaknya meleset karena jumlah
sebenarnya jauh lebih besar.
Interpol mengeluarkan red notice untuk para tersangka pembunuh Jamal Khashoggi. Foto/Istimewa
ANKARA
- Organisasi kepolisian kriminal internasional, Interpol, telah
mengeluarkan red notice untuk mencari dan menahan sementara 20 tersangka
pembunuh jurnalis Arab Saudi, Jamal Khashoggi. Demikian laporan
televisi Turki, NTV.
"Red Notice dikeluarkan pada 1 Maret atas
permintaan Kantor Kejaksaan Istanbul," kutip Sputnik dari media Turki,
Jumat (15/3/2019).
Jamal Khashoggi bekerja sebagai kolumnis untuk
surat kabar The Washington Post. Ia adalah kritikus vokal terhadap
kebijakan Arab Saudi. Khashoggi dilaporkan hilang pada 2 Oktober setelah
ia masuk Konsulat Arab Saudi di Istanbul.
Riyadh
pada awalnya menyangkal mengetahui keberadaan wartawan itu, tetapi
kemudian mengakui bahwa Khashoggi telah dibunuh dengan suntikan narkoba
dan tubuhnya telah dipotong-potong serta dibawa keluar dari konsulat.
Pada akhirnya, otoritas Saudi telah mendakwa 11 orang dengan pembunuhan
Khashoggi.
Menurut Kantor Kejaksaan Istanbul, pembunuhan
Khashoggi telah direncanakan sebelumnya. Turki mendesak Arab Saudi untuk
mengekstradisi para pelaku kejahatan, serta memberikan informasi
tentang lokasi jasad Khashoggi.
Rusia
mengatakan rencana Washington untuk menguji rudal yang dilarang oleh
Perjanjian Pasukan Nuklir Jangka Menengah adalah kelanjutan logis dari
sikapnya. Foto/Istimewa
MOSKOW
- Rusia mengatakan rencana Washington untuk menguji rudal yang dilarang
oleh Perjanjian Pasukan Nuklir Jangka Menengah (INF) adalah kelanjutan
logis" dari sikapnya. Moskow menyebut, ini juga membuktikan bahwa bukan
Rusia, tapi AS yang sejatinya merusak perjanjian itu.
"Kami
sangat tidak setuju dengan kecaman terhadap kami yang menyatakan bahwa
kami tidak menepati janji kami tentang Perjanjian INF," kata juru bicara
Kremlin, Dmitry Peskov seperti dilansir Tass pada Kamis (14/3).
"Sebaliknya,
kami menunjukkan kepada semua, menggunakan argumen dan bukti, bahwa
Justru AS yang menjadi sumber pembongkaran dokumen ini karena faktanya
mereka yang melanggar. AS menggunakan sistem yang "secara de facto"
melanggar ketentuan dasar Perjanjian INF," sambungnya.
Peskov
kemudian mengatakan, bukan Rusia yang memasukkan anggaran penelitan dan
pengembangan rudal yang dilarang oleh INF, tetapi AS.
"Tentu
saja, implementasi penelitan dan pengembangan biasanya tidak mungkin
tanpa uji coba. Itulah sebabnya, ini (rencana pengujian rudal) adalah
kelanjutan logis dari situasi ini," ungkapnya.
Sebelumnya
diwartakan, AS dilaporkan sedang bersiap untuk menguji coba rudal
jelajah yang diluncurkan di darat dengan jangkauan sekitar 1.000 km (620
mil) pada Agustus mendatang.
"Kami akan menguji coba rudal
jelajah yang diluncurkan di darat pada bulan Agustus," kata seorang
pejabat senior Pentagon, yang menolak disebutkan namanya dan menambahkan
Jika uji coba itu berhasil, maka rudal tersebut bisa dikerahkan dalam
waktu sekitar 18 bulan.
![Presiden Venezuela Nicolas Maduro menghadiri latihan militer di Turiamo, Venezuela, 3 Februari 2019.[Istana Kepresidenan Venezuela / Handout Miraflores via REUTERS]](https://statik.tempo.co/data/2019/02/04/id_817101/817101_720.jpg)
