Bendera Qatar. (Flickr/Juanedc)
Dubai (CB) - Qatar pada Senin meminta warga negaranya
untuk meninggalkan Uni Emirat Arab dalam 14 hari untuk mematuhi
keputusan Abu Dhabi yang memutus hubungan diplomatik dengan Doha,
demikian pernyataan Kedutaan Qatar di Abu Dhabi.
"Warga Qatar harus meninggalkan Uni Emirat Arab dalam 14 hari, sesuai dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh Emirat," tulis kedutaan dalam akun Twitter resminya, yang dikutip Reuters.
Mereka yang tidak bisa pulang ke Doha secara langsung harus terbang melewati Kuwait atau Oman.
Sebelumnya pada Senin, sejumlah negara Teluk seperti Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Mesir memutus hubungan dengan Qatar karena alasan terorisme.
Negara-negara tersebut menuding Qatar telah sengaja mendukung kelompok-kelompok radikal--yang beberapa di antaranya berafiliasi langsung dengan Iran--dan menyiarkan ideologi mereka di stasiun televisi Al Jazeera.
"Qatar mendukung sejumlah kelompok teroris dan sektarian yang bertujuan untuk mengganggu stabilitas di kawasan, termasuk di antaranya Ikhwanul Muslimin, ISIS, dan Al Qaeda. Negara tersebut juga mempromosikan ideologi kelompok-kelompok ini melalui media mereka," tulis kantor berita Arab Saudi, SPA.
Negara-negara Teluk menuding Qatar mendukung kelompok militan yang berafiliasi dengan Iran di wilayah Qatif dan Bahrain.
Qatar sendiri membantah tudingan itu dan mengatakan bahwa pihaknya tengah menghadapi kampanye terselubung yang bertujuan untuk melemahkannya.
"Kampanye ini hanya didasarkan pada kebohongan yang telah mencapai level kesengajaan yang dibuat-buat," kata kementerian luar negeri Qatar.
Sementara itu, Iran menilai Amerika Serikat turut terlibat dalam perselisihan ini.
"Apa yang terjadi hari ini adalah hasil awal tari pedang (politik pecah belah--red)," kata Hamid Aboutalebi, wakil kepala staf presiden Iran, Hassan Rouhani, yang merujuk pada kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Arab Saudi baru-baru ini.
Dalam kunjungan itu, Trump dan sejumlah pejabat Amerika Serikat sempat berpartisipasi dalam tari pedang tradisional. Dia mendesak agar negara-negara Muslim bersatu melawan ekstrimisme dan menuding Iran sebagai sumber utama pendanaan bagi kelompok radikal.
"Warga Qatar harus meninggalkan Uni Emirat Arab dalam 14 hari, sesuai dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh Emirat," tulis kedutaan dalam akun Twitter resminya, yang dikutip Reuters.
Mereka yang tidak bisa pulang ke Doha secara langsung harus terbang melewati Kuwait atau Oman.
Sebelumnya pada Senin, sejumlah negara Teluk seperti Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Mesir memutus hubungan dengan Qatar karena alasan terorisme.
Negara-negara tersebut menuding Qatar telah sengaja mendukung kelompok-kelompok radikal--yang beberapa di antaranya berafiliasi langsung dengan Iran--dan menyiarkan ideologi mereka di stasiun televisi Al Jazeera.
"Qatar mendukung sejumlah kelompok teroris dan sektarian yang bertujuan untuk mengganggu stabilitas di kawasan, termasuk di antaranya Ikhwanul Muslimin, ISIS, dan Al Qaeda. Negara tersebut juga mempromosikan ideologi kelompok-kelompok ini melalui media mereka," tulis kantor berita Arab Saudi, SPA.
Negara-negara Teluk menuding Qatar mendukung kelompok militan yang berafiliasi dengan Iran di wilayah Qatif dan Bahrain.
Qatar sendiri membantah tudingan itu dan mengatakan bahwa pihaknya tengah menghadapi kampanye terselubung yang bertujuan untuk melemahkannya.
"Kampanye ini hanya didasarkan pada kebohongan yang telah mencapai level kesengajaan yang dibuat-buat," kata kementerian luar negeri Qatar.
Sementara itu, Iran menilai Amerika Serikat turut terlibat dalam perselisihan ini.
"Apa yang terjadi hari ini adalah hasil awal tari pedang (politik pecah belah--red)," kata Hamid Aboutalebi, wakil kepala staf presiden Iran, Hassan Rouhani, yang merujuk pada kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Arab Saudi baru-baru ini.
Dalam kunjungan itu, Trump dan sejumlah pejabat Amerika Serikat sempat berpartisipasi dalam tari pedang tradisional. Dia mendesak agar negara-negara Muslim bersatu melawan ekstrimisme dan menuding Iran sebagai sumber utama pendanaan bagi kelompok radikal.
Credit antaranews.com
