Kapal induk bertenaga nuklir Amerika Serikat, USS Abraham Lincoln. Foto/REUTERS
TEHERAN
- Seorang komandan senior Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran
mengatakan kehadiran kapal induk Amerika Serikat (AS) di Teluk dulunya
merupakan ancaman serius, namun kini justru jadi target dan peluang yang
menguntungkan Teheran.
Komentar itu muncul setelah kapal induk
USS Abraham Lincoln dan kelompok tempurnya dikerahkan Washington ke
kawasan Teluk. Pengerahan kapal induk bersama pesawat-pesawat pengebom
B-52 oleh Washington dengan dalih bahwa rezim Teheran diyakini akan
menyerang pasukan Amerika Serikat dan kepentingannya di Timur Tengah.
USS Abraham Lincoln mengganti kapal induk lain yang dirotasi keluar dari Teluk bulan lalu.
"Sebuah
kapal induk yang memiliki setidaknya 40 hingga 50 pesawat di atasnya
dan 6.000 pasukan yang berkumpul di dalamnya merupakan ancaman serius
bagi kami di masa lalu. Tapi sekarang ini adalah target dan ancaman
telah beralih menjadi peluang," kata Kepala Angkatan Udara IRGC Iran,
Jenderal Amir Ali Hajizadeh, seperti dikutip dari kantor berita ISNA, Senin (13/5/2019).
"Jika (Amerika) bergerak, kami akan memukul kepala mereka," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo yang berbicara kepada CNBC
dalam sebuah wawancara yang dijadwalkan akan disiarkan pada hari Senin
(13/5/2019), mengatakan bahwa pengerahan militer sebagai tanggapan
terhadap informasi intelijen tentang potensi serangan Iran dan bertujuan
untuk mencegah serta untuk menanggapi jika perlu.
"Kami sudah
melihat pelaporan ini," kata Pompeo. "Ini nyata. Tampaknya ada sesuatu
yang terkini, itulah hal yang kita khawatirkan hari ini," ujarnya.
"Dalam
hal Iran memutuskan untuk mengejar kepentingan Amerika—apakah itu di
Irak atau Afghanistan atau Yaman atau tempat lain di Timur Tengah—kami
siap untuk menanggapi dengan cara yang tepat," katanya. "Tujuan kami
adalah bukan perang."
William Fallon, mantan komandan Komando Pusat AS, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa dia tidak mengharapkan situasi antara Iran dan AS meningkat meskipun ada "hype media".
Fallon
mengatakan ketegangan antara Teheran dan Washington telah berlangsung
selama beberapa dekade dan dia tidak melihat hasil yang serius meskipun
ada retorika yang memanas dari kedua belah pihak.
"Pelaporan yang
konyol, membesar-besarkan situasi di Teluk ketika faktanya itu adalah
skenario yang sama secara militer seperti yang terjadi selama
bertahun-tahun," katanya.
"AS telah masuk dan keluar dari Teluk
selama beberapa dekade dan berkomitmen untuk membuka (jalur) kapal yang
bebas di Teluk," kata Fallon.
Parlemen Iran mengadakan sesi tertutup pada hari Minggu untuk membahas perkembangan di Teluk.
Heshmatollah
Falahatpisheh, yang mengepalai komite parlemen untuk keamanan nasional
dan kebijakan luar negeri, mengatakan kepada kantor berita resmi IRNA bahwa Iran tidak ingin memperdalam krisis.
Dia mengatakan posisi AS akan melemah seiring waktu, dan saat ini tidak ada dasar untuk negosiasi dengan Washington.
Mayor
Jenderal Hossein Salami, yang ditunjuk sebagai kepala IRGC bulan lalu,
mengatakan kepada parlemen bahwa Amerika Serikat telah memulai perang
psikologis.
"Komandan Salami, dengan perhatian pada situasi di
kawasan itu, mempresentasikan analisis bahwa Amerika telah memulai
perang psikologis karena kedatangan dan kepergian militer mereka adalah
hal yang normal," kata juru bicaranya Behrouz Nemati.
Perjanjian nuklir Iran melibatkan Inggris, Prancis, Jerman,
Rusia dan Cina setelah Amerika Serikat menyatakan diri keluar dari
perjanjian itu pada 2018. Ecfr.eu
CB, Brussel – Menteri Luar Negeri Inggris memperingatkan Iran dan Amerika Serikat bisa terlibat dalam konflik secara tidak sengaja di kawasan Teluk, yang sedang tidak stabil ini.
“Kami
merasa khawatir soal konflik, mengenai risiko konflik.. eskalasi yang
tidak sengaja,” kata Jeremy Hunt, menlu Inggris, kepada media di Brussel
seperti dilansir Reuters pada Senin, 13 Mei 2019.
Hunt
mengatakan ini saat Menlu Amerika Serikat, Mike Pompeo, sedang
mengunjungi Brussel untuk bertemu dengan para pemimpin Uni Eropa
membahas Iran.
Presiden AS, Donald Trump, sedang berusaha mengisolasi Teheran dengan
memblokir ekspor minyak mentah Iran setelah menyatakan keluar dari
perjanjian nuklir 2015. Trump juga meningkatkan tekanan militer terhadap
Iran di kawasan Teluk dengan mengirim kapal induk dan pesawat pengebom
B-52.
Sedangkan
Uni Eropa, yang berbagi sebagian kekhawatiran AS mengenai Iran dan
keterlibatan Teheran dalam konflik Suriah, masih mendukung perjanjian
nuklir Iran 2015. UE beralasan ini dilakukan demi keamanan negara-negara
Eropa.
Inggris, Jerman, dan Prancis merupakan tiga negara Eropa yang meneken perjanjian nuklir yang disebut Joint Comprehensive Plan of Action dengan Iran. Perjanjian ini juga di dukung Rusia dan Cina.
Pompeo menggelar pertemuan terpisah dengan ketiga negara Eropa. Dia juga membatalkan rencana kunjungan ke Moskow, Rusia.
Pemerintah
Iran menyebut strategi Washington sebagai “perang urat syaraf” atau
“psychological warfare”. Seorang komandan senior pasukan Garda Revolusi
Iran menyebut negaranya akan melakukan retaliasi terhadap setiap
tindakan agresif AS.
Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas,
mengatakan kepada Pompeo pada pertemuan Senin kemarin bahwa,”Kami tidak
ingin ini menjadi konflik militer (antara AS dan Iran).”
Maas juga mengatakan,”Eropa dan AS mengambil jalan yang berbeda.. mengambil arah yang berbeda.”
Sebelum
bertemu Pompeo, Menlu Prancis, Jean-Yves Le Drian, mendesak negara
Eropa bersatu mendukung perjanjian nuklir. Perjanjian ini juga
difasilitasi oleh Uni Eropa.
Bagi Eropa, ketegangan dengan
pemerintahan Trump menandai perbedaan yang mendalam dalam hubungan
transatlantik, yang biasanya ditandai dengan koordinasi mengenai
kebijakan untuk Timur Tengah. Namun, kedua pihak sempat berbeda pendapat
tajam soal Perang Irak pada 2003.
Secara terpisah, Hunt, yang
sempat bertemu dengan Maas dan Le Drian di sela-sela pertemuan rutin UE
di Brussel, mengatakan khawatir dengan perlombaan senjata nuklir di
Timur Tengah jika Iran dapat memproduksi senjata itu.
“Kita perlu memastikan kita tidak membuat Iran
kembali ke jalan re-nuklirisasi,” kata Hunt. Dia meminta semua pihak
untuk bersikap tenang untuk bisa memahami pemikiran pihak lain.
London (CB) - Pengadilan Iran pada Senin mengatakan telah
memvonis warganya 10 tahun penjara lantaran menjadi mata-mata untuk
Inggris, saat ketegangan antara Teheran dan sejumlah negara Barat atas
kesepakatan nuklir dan program misil meningkat.
"Seorang warga Iran yang menjalankan tugas di meja Iran di British
Council dan sedang bekerja sama dengan badan intelijen Inggris ...
divonis 10 tahun penjara setelah adanya pengakuan yang jelas," kata juru
bicara pengadilan Gholamhossein Esmaili, seperti dikutip Kantor Berita
Fars.
Esmaili mengatakan seseorang yang divonis bertugas mengurusi proyek
"infiltrasi budaya" di Iran. Pihaknya tidak mengidentifikasi orang
tersebut dan tidak menyebutkan secara spesifik apakah ia juga
berkewarganegaraan Inggris.
Kantor Luar Negeri Inggris tidak segera menanggapi email yang memintanya
untuk berkomentar. British Council merupakan organisasi internasional
Inggris untuk hubungan budaya.
Penangkapan warga Iran yang dituduh melakukan spionase meningkat sejak
Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei tahun lalu mengatakan bahwa
terdapat 'infiltrasi' agen Barat di negara tersebut.
Petugas bekerja di salah satu lokasi
serangan bom mobil di kota Reyhanli, provinsi Hatay, Turki, di dekat
perbatasan Turki-Suriah, Minggu (12/5). Dua bom mobil menewaskan 43
orang dan melukai banyak orang di kota dekat perbatasan itu Sabtu
kemarin dan pemerintah Turki menduga adanya keterlibatan Suriah.
Serangan bom ini meningkatkan kekhawatiran bahwa perang sipil Suriah
mulai merembet ke negara-negara tetangga meskipun langkah-langkah
diplomatik telah diperbarui untuk mengakhiri perang selama dua tahun
yang telah menewaskan 70.000. Dua ledakan bom merobek jalan-jalan yang
ramai di dekat distrik perbelanjaan Reyhanli Sabtu sore, menghancurkan
dinding-dinding beton dan mobil-mobil di kota tersebut, yang menjadi
tempat pengungsian ribuan warga Suriah. (REUTERS/Umit Bektas)
Istanbul (CB) - Satu sidang pengadilan di Turki pada Senin
menjatuhkan hukuman 53 penjara seumur hidup tanpa percobaan terhadap
seorang pria yang pada 2013 merencanakan serangan bom mobil di
perbatasan Suriah dan menewaskan puluhan orang, menurut kantor berita
pemerintah, Anadolu.
Dua bom mobil kembar mengoyak kota perbatasan Reyhanli di provinsi Hatay
pada 11 Mei 2013. Pada saat itu Turki menuduh suatu kelompok yang setia
pada presiden Suriah Basar al-Assad yang melakukan serangan. Damaskus
menampik keterlibatan apa pun.
Yusuf Nazik (34), warga Turki, dihukum penjara seumur hidup tanpa
hukuman percobaan karena mengganggu stabilitas negara dan dihitung untuk
setiap 52 korban jiwa, menurut Anadolu.
Dia juga mendapat hukuman tambahan 5.306 tahun dan enam bulan untuk
berbagai kejahatan termasuk usahanya membunuh 130 orang, menjadi anggota
kelompok teroris bersenjata dan menyimpan bahan peledak tidak sah untuk
organisasi teroris, katanya.
Nazik ditangkap di Suriah, di kawasan yang dikuasai pemerintah di
Latakia, oleh anggota Agen intel Turki (MIT), kata seorang petugas
keamanan Turkis, pada September tahun lalu.
Anadolu melaporkan pada saat itu Nazik mengaku mendapat perintah dari
intel Suriah untuk merencakan serangan di Turki dan mengatur pengiriman
bahan peledak.
Sebanyak 22 orang telah dipenjara awal tahun lalu terkait pengeboman.
Reyhanli merupakan pusat pengungsi Suriah. Setelah pengeboman di kawasan
itu pada 2013, Turki memperketat wilayah perbatasan denga Suriah yang
membentang 900 kilometer.
Turki merupakan pendukung terbesar pemberontah yang melawan pasukan
pemerintahan Suriah dalam konflik selama delapan tahun. Selian itu juga
menampung 3,5 juta pengungsi Suriah.
Jenderal
Angkatan Udara Venezuela, Ramon Rangel, via video YouTube serukan
angkatan bersenjata untuk melakukan kudeta militer terhadap Presiden
Nicolas Maduro. Foto/Screenshot YouTube
CARACAS
- Seorang jenderal Venezuela meminta angkatan bersenjata negara itu
untuk bangkit melawan Presiden Nicolas Maduro. Presiden sosialis itu
telah mengandalkan dukungan militer untuk mempertahankan kekuasaan
meskipun ekonomi telah runtuh.
Ramon Rangel, yang
mengidentifikasi dirinya sebagai jenderal Angkatan Udara Venezuela,
mengatakan pemerintah dikendalikan oleh "kediktatoran komunis" di
Kuba—sekutu penting Maduro.
"Kita harus menemukan cara untuk
menghilangkan rasa takut, pergi ke jalan-jalan, untuk memprotes, dan
untuk mencari serikat militer guna mengubah sistem politik ini," kata
Rangel, yang mengenakan jas dengan salinan konstitusi di tangannya
ketika muncul dalam video yang di-posting di YouTube.
"Sudah waktunya untuk bangkit!," seru jenderal tersebut.
Seruan
Rangel itu menandai pukulan lain bagi Maduro setelah beberapa
pembelotan serupa dilakukan oleh beberapa perwira senior tahun ini.
Para
perwira yang telah memembelot dari Maduro telah melarikan diri dari
negara itu. Namun, petinggi militer—terutama mereka yang memimpin
pasukan—terus loyal pada presiden penerus Hugo Chavez tersebut.
Kementerian Informasi setempat belum bersedia menanggapi permintaan komentar. Dalam laporannya, Reuters menyatakan belum berhasil memperoleh komentar langsung dari Rangel.
Komandan Angkatan Udara Pedro Juliac mem-posting gambar Rangel di Twitter pada hari Minggu dengan tulisan berbunyi; "Pengkhianat terhadap rakyat Venezuela dan revolusi".
Sumber
yang dekat dengan militer Venezuela mengatakan Rangel adalah seorang
perwira militer aktif yang melarikan diri ke Kolombia bulan lalu.
Tidak
seperti perwira lain yang telah membuat pernyataan serupa, Rangel tidak
menyuarakan dukungan untuk Juan Guaido—pemimpin oposisi yang
mendeklarasikan diri sebagai presiden sementara dengan alasan bahwa
pemilu 2018 yang dimenangkan kembali oleh Maduro adalah penipuan.
Lebih
dari 50 negara, termasuk Amerika Serikat dan sebagian besar negara
Amerika Selatan, menyebut Guaido sebagai pemimpin sah Venezuela.
Guaido
dan sekelompok perwira menyerukan pasukan bersenjata pada 30 April
untuk menggulingkan Maduro. Namun, angkatan bersenjata tidak pernah
bergabung dengannya dan kudeta pun gagal.
Pemerintah Maduro
menyebut peristiwa itu sebagai upaya kudeta dan menuduh sekitar 10
anggota legislatif oposisi melakukan makar karena bergabung dalam aksi
unjuk rasa hari itu.
Venezuela telah menderita hiperinflasi yang
telah memicu eksodus sekitar 3,5 juta warganya ke negara lain dalam tiga
tahun terakhir.
Sebuah kelab malam di Juba, Sudan Selatan. Foto/Ondari Ogega/NMG
JUBA
- Ibu kota Sudan Selatan, Juba, melarang semua kelab malam dan
membatasi jam operasi untuk bar yang beroperasi pada malam hari.
Musababnya, ada dugaan tindakan tidak bermoral yang terjadi di
tempat-tempat malam tersebut.
Penutupan semua kelab malam di ibu kota itu diumumkan pihak Kepresidenan Sudan Selatan pada hari Sabtu, pekan lalu.
"Pemerintah
negara bagian Jubek telah melarang semua kelab malam, bar dan
pertunjukan musik malam di kota Juba," bunyi pernyataan dari
kepresidenan, seperti dikutip dari AFP, Senin (13/5/2019).
Gubernur Juba, Augustino Jadalla Wani, mengatakan dalam sebuah video yang di-posting
di Facebook bahwa untuk sementara kelab malam ditutup, bar akan
memiliki jam terbatas pada awal malam, dan akan dilarang beroperasi pada
siang hari.
"Disko, kami melarangnya sama sekali karena apa yang
terjadi di sana benar-benar sangat berbahaya bagi masa depan negara
ini," katanya, seraya menambahkan bahwa gadis-gadis seusia 13 tahun
sering mengunjungi kelab-kelab tersebut.
"Kami serius dan kami akan memastikan disko tidak beroperasi di negara ini," lanjut dia mengacu pada negara bagian Jubek.
Selain itu, pemerintah ibu kota juga akan mewajibkan bagi pasangan yang masuk ke hotel untuk menunjukkan surat nikah.
Sudan
Selatan telah dilanda perang saudara yang telah memasuki tahun keenam.
Sebagian besar pertempuran terhenti sejak perjanjian damai diteken
September lalu.
Jakarta, CB -- Petahana Cyril Ramaphosa dan partai pendukungnya, Kongres Nasional Afrika (ANC), menang dalam pemilihan umumAfrika Selatan (Afsel) 2019. Namun, perolehan suara partainya justru menurun dan oposisi koalisi kelompok sayap kiri justru semakin kuat.
Seperti dilansir Reuters,
Senin (13/5), dari hasil penghitungan yang sudah mencapai 99,9 persen
komisi pemilihan umum Afsel, ANC meraih 55,5 persen suara untuk
parlemen. Namun, jumlah perolehan suarat itu justru yang terburuk
setelah rezim apartheid tumbang, tetapi justru mulai membaik sejak
pemilihan kepala daerah tiga tahun lalu.
Dengan perolehan suara
itu, Ramaphosa mustahil terkejar oleh kelompok oposisi Aliansi
Demokratik (DA) dan partai Pejuang Kebebasan Ekonomi (EFF).
"Kami
melakukan kesalahan, dan kami memintaa maaf atas hal itu serta kami
meminta seluruh penduduk kembali menanamkan kepercayaan kepada kami,"
kata Ramaphosa.
Masa kepemimpinan penuh Ramaphosa sebagai presiden akan dimulai pada
akhir Mei, setelah dia dilantik. Dia adalah salah satu orang dekat
mendiang tokoh anti apartheid sekaligus presiden kulit hitam pertama
Afsel, Nelson Mandela.
Ramaphosa juga menggantikan mantan Presiden Jacob Zuma yang mundur pada Februari 2018 karena dibelit skandal korupsi.
Selama
masa kampanye, Ramaphosa menjanjikan pemerataan kesejahteraan yang
masih menjadi masalah besar setelah 25 tahun keruntuhan rezim apartheid.
Hal ini diperparah dengan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat
pada masa kepemimpinan Zuma karena skandal korupsi dan pertumbuhan
ekonomi yang lambat.
Selama 15 bulan memimpin, Ramaphosa berjuang
memperbaiki kinerja sejumlah badan usaha milik negara, termasuk
perusahaan listrik Eskom. Namun, ekonomi Afsel ternyata belum membaik.
Ramaphosa
juga akan menghadapi tekanan kuat dari oposisi jika tidak memberikan
jalan keluar yang bisa mendongkrak perekonomian Afsel. Salah satunya
adalah desakan penghematan anggaran di seluruh lembaga negara dan BUMN.
Ramaphosa adalah anak penisunan polisi yang muncul sebagai tokoh serikat
buruh tambang pada masa apartheid. Dia yang memimpin unjuk rasa
besar-besaran pada 1987.
Ketika mendiang Mandela bebas pada 1990
setelah tiga dasawarsa dipenjara, Ramaphosa adalah orang yang membantu
memegang mikropon saat Mandela berpidato.
Ramaphosa juga dikenal
sebagai perunding ulung. Presiden kulit putih terakhir di Afsel, F.W. de
Klerk, menyatakan Ramaphosa sangat pandai berkata-kata dan pendapatnya
selalu meluluhkan lawan bicaranya.
Sejumlah pakar sejarah
menyatakan mulanya Mandela disebut mempersiapkan Ramaphosa untuk
menggantikannya. Namun, tekanan dari faksi di dalam ANC yang berjuang
melawan apartheid dari luar negeri memaksanya menunjuk Thabo Mbeki
sebagai penerusnya.
Setelah itu, Ramaphosa mundur dari dunia politik dan sibuk berbisnis.
Dia mendirikan firma investasi Shanduka yang berkembang pesat dan
menjadi pemilik izin dagang McDonald di Afsel.
Ramaphosa menjual
perusahaan itu pada 2015 sebesar ratusan miliar dolar, yang membuatnya
menjadi salah satu orang terkaya di Afsel.
Cengkeram Presiden Rodrigo Duterte dalam
politik Filipina diprediksi bakal kian kuat setelah sekutunya unggul
dalam hitung cepat pemilu sela pada Senin (13/5). (Reuters/Erik De
Castro)
Jakarta, CB -- Cengkeram Presiden Rodrigo Duterte dalam politik Filipina diprediksi bakal kian kuat setelah sekutunya unggul dalam hitung cepat pemilihan umum sela pada Senin (13/5).
Lembaga
pemantau pemilu Filipina, PPCRV, melaporkan bahwa berdasarkan
penghitungan 94 persen suara, sekutu politik Duterte diperkirakan bakal
mengamankan sembilan dari 12 kursi majelis tinggi Senat yang
diperebutkan dalam pemilu ini.
Kursi yang diperebutkan dalam majelis tinggi Senat Filipina menjadi
salah satu sorotan besar pada pemilu kali ini karena menentukan kekuatan
Duterte di parlemen.
Secara keseluruhan, ada 24 kursi di majelis
tinggi Senat. Kebanyakan anggota majelis tinggi Senat tersebut
berhaluan pemikiran lebih independen dan menentang gagasan-gagasan
kontroversial Duterte.
Jika kubu Duterte berhasil meraup
mayoritas kursi di Senat, ia akan lebih leluasa menjalankan rencana
besarnya untuk mengubah konstitusi.
Kubu oposisi curiga Duterte akan mengubah pasal mengenai masa jabatan
pemimpin Filipina yang ditetapkan hanya satu periode. Jika aturan itu
benar-benar diubah, Duterte dapat mengikuti pemilu lagi.
"Pemilu
ini memberikan Duterte kekuasaan penuh untuk memaksakan sistem
pemerintahannya yang sudah dapat disimpulkan, yaitu transformasi penuh
sistem politik nasional," ujar analis politik Filipina, Richard
Heydarian, kepada AFP.
Selain itu, salah satu agenda
besar Duterte adalah menerapkan kembali hukuman mati di Filipina,
langkah yang dikecam oleh berbagai kelompok pemerhati hak asasi manusia.
Filipina
sudah melarang penerapan hukuman mati pada 1987. Sempat diberlakukan
kembali enam tahun kemudian, hukuman itu lantas dilarang lagi pada 2006.
Kendati
dikritik oleh berbagai kelompok pemerhati HAM, pendekatan keras Duterte
ini justru menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Filipina yang
sudah muak dengan tingkat kriminalitas tinggi.
Janji-janji pemberantasan kriminalitas seperti ini pula lah yang membuat Duterte menang dalam pemilu presiden pada 2016 lalu.
Masyarakat Filipina melakukan pemilu sela, Senin, 13 Mei 2019. Sumber: Aaron Favila/AP/aljazeera.com
CB, Jakarta - Masyarakat Filipina mengantri
di bawah suhu panas di sejumlah lapangan dan aula sekolah untuk
memberikan suara dalam pemilu sela, Senin, 13 Mei 2019. Pemilu sela
Filipina ini untuk memilih anggota legislator dan anggota DPRD yang
diharapkan bisa memperkuat pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte yang
tinggal separuh jalan.
Dikutip dari aljazeera.com, Senin, 13
Mei 2019, proses pemungutan suara dilakukan mulai pukul 6 pagi dan akan
ditutup pada pukul 6 sore. Lebih dari 61 juta masyarakat Filipina
terdaftar mengikuti pemilu sela ini. Total ada sekitar 43 ribu calon
legislatif (caleg) yang memperebutkan 18 ribu kursi di pemerintahan.
Dalam
pemilu sela ini, diperebutkan pula 12 kursi anggota senat untuk
merekomposisi separuh dari anggota dewan kongres yang sudah didominasi
oleh anggota senat pendukung Duterte atau bersekutu dengan orang nomor
satu Filipina itu.
Prediksi survei yang dilakukan oleh swasta memperlihatkan dukungan bagi pemerintahan Duterte masih kuat.
Masyarakat Filipina melakukan pemilu sela, Senin, 13 Mei 2019. Sumber: Aaron Favila/AP/aljazeera.com
Meskipun
anggota senat Filipina saat ini sebagian besar mendukung Presiden
Duterte, namun banyak dari mereka yang kecewa dengan semakin besarnya
polarisasi kekuasaan. Contohnya, pemberlakuan kembali hukuman mati atau
penyusunan ulang konstitusi untuk mengubah bentuk pemerintahan dari
negara kesatuan menjadi federal sehingga perubahan ini memungkinkan
Duterte berkuasa tanpa batas.
Kritik yang muncul menyuarakan
kekhawatiran kemenangan sekutu-sekutu Duterte dalam pemilu sela hanya
akan mengurangi independensi senat dan menghambat dari upaya melakukan
evaluasi terhadap presiden.
“Jelas sekali ada segelintir pihak
yang membentuk posisi dalam pemerintahan saat ini. Institusi kami kurang
meneriakkan keadilan dan kebenaran. Banyak yang takut dianiaya dan
memilih untuk bersujud pada kekuasaan,” kata anggota senat Leila de
Lima, Senin, 13 Mei 2019, yang pernah dijebloskan ke penjara setelah dia
menjalankan investigasi atas pembunuhan ribuan orang dalam operasi
perang melawan narkoba.
De Lima menyerukan kepada para pemilih Filipina agar jangan memberikan suara mereka pada para caleg pembohong, koruptor dan para penjarah.
Ilustrasi pendukung kesebelasan Wales yang memegang bendera negeri dalam Piala Dunia 2018. (REUTERS/Carl Recine)
Jakarta, CB -- Ribuan orang dari kelompok nasional berunjuk rasa di Cardiff mendesak Wales merdeka. Namun, dari hasil jajak pendapat terkini, hanya 12 persen penduduk setempat yang menghendaki berpisah dari Kerajaan Inggris.
Seperti dilansir The Guardian,
Minggu (12/5), dalam unjuk rasa itu para demonstran menyanyikan lagu
kebangsaan Wales, Hen Wlad Fy Nhadau. Beberapa dari mereka menyatakan
adalah pendukung kemerdekaan dari Inggris sejak lama.
Lainnya menyatakan mereka mendukung ide itu karena polemik Brexit dan
sepakat dengan penghematan anggaran. Menurut Ketua Partai Plaid Cymru,
Adam Price, selama ini pemerintah Inggris tidak memperhatikan rakyat
Wales.
"Selama puluhan tahun Westminster (pusat pemerintahan
Inggris) mengabaikan kami yang berujung kepada kemiskinan dan permodalan
yang minim. Sepertiga anak-anak kami hidup relatif miskin dan kalian
hanya mengurus kemelut Brexit yang memperlihatkan mereka tidak cakap
memerintah atau mewakili Wales," kata Price.
"Selama
bertahun-tahun, angan-angan kami untuk merdeka seperti makin jauh.
Namun, kami melihat gelombang itu berbalik, gerakan semakin tumbuh dan
aspirasi kami semakin keras," ujar Price.
Wales adalah sebuah
negeri di sebelah barat daya yang menjadi bagian dari Inggris. Lebih
dari 500 ribu penduduknya adalah penutur bahasa ganda, Inggris dan
Wales.
Llywelyn ap Gwilym, juru bicara gerakan nasionalis Wales, All Under One
Banner Cymru, menyatakan perdebatan seputar masa depan Wales semakin
gencar sejak mereka jajak pendapat Brexit.
"Sejumlah kelompok
meyakini Wales dan seluruh penduduknya harus mempunyai masa depan yang
lebih baik sebagai bangsa merdeka di luar Inggris. Desakan tentang
kemerdekaan itu wajar," kata Llywelyn.
Kepolisian Sri Lanka menerapkan jam malam di
Chilaw setelah terjadi serangan anti-Muslim di kota yang terletak 80
kilometer dari Colombo itu, Minggu (12/5). (/Dinuka Liyanawatte)
Jakarta, CB -- Kepolisian Sri Lanka menerapkan
jam malam di Chilaw setelah terjadi serangan anti-Muslim di kota yang
terletak 80 kilometer dari Colombo tersebut pada Minggu (12/5).
Juru
bicara kepolisian Sri Lanka, Ruwan Gunasekara, mengatakan bahwa jam
malam ini perlu dilakukan setelah sekelompok pria menyerang pusat-pusat
bisnis milik warga Muslim di Chilaw.
Menurut Gunasekara, bentrokan itu terjadi setelah seorang warga salah
memahami maksud satu unggahan di Facebook yang ia anggap ancaman
terhadap umat Kristen.
Gunasekara mengatakan bahwa pria yang melontarkan komentar itu di Facebook kini sudah ditahan.
Bentrokan
ini merupakan gelombang kekerasan teranyar yang terjadi setelah tragedi
bom beruntun di sejumlah gereja dan hotel mewah pada Hari Paskah lalu.
Rangkaian
bom yang menewaskan lebih dari 200 orang itu diklaim oleh kelompok
militan ISIS. Sentimen anti-Muslim di Sri Lanka pun meningkat.
Pada
awal Mei lalu, bentrok antara umat Kristen dan Muslim pecah di Negombo,
di mana terdapat salah satu gereja yang menjadi target serangan bom
pada Paskah lalu.
Aparat setempat melaporkan bahwa minuman
beralkohol sangat mempengaruhi emosi pihak-pihak yang terlibat dalam
bentrokan tersebut. Gereja Katolik Sri Lanka pun meminta pemerintah
untuk melarang alkohol.
Islam sendiri merupakan agama mayoritas
kedua di Sri Lanka setelah Buddha. Sementara itu, Kristen menjadi
minoritas dengan jumlah penganut hanya 7,6 persen dari keseluruhan
penduduk.
Namun, di Negombo dan Chilaw, Kristen menjadi
mayoritas. Kebanyakan warga merasa khawatir dengan kehadiran Muslim di
tengah komunitas mereka.
Belgia pertimbangkan untuk menangguhkan penjualan senjata ke Arab Saudi. Foto/Ilustrasi
BRUSSEL
- Para pemimpin Belgia sedang mempertimbangkan penangguhan penjualan
senjata ke Arab Saudi. Hal itu dilakukan setelah sebuah laporan
menyatakan senjata asal Belgia digunakan dalam peperangan di Yaman.
"Saya
pikir akan baik untuk menangguhkan pengiriman senjata ke Arab Saudi
jika terbukti mereka telah digunakan dalam konflik yang sedang
berlangsung, seperti di Yaman," ujar Menteri Luar Negeri Belgia Didier
Reynders seperti dikutip dari Channel News Asia, Minggu (12/5/2019).
Dalam hal ini, Reynders mengatakan, pemerintah regional Walloonia yang harus mengambil keputusan itu.
Konstitusi
Belgia menempatkan tanggung jawab untuk keputusan seperti itu ada di
wilayah produsen, dalam hal ini Wallonia, yang memiliki pabrik senjata
FN Herstal.
Presiden regional Willy Borsus mengatakan bahwa bisa
menangguhkan lisensi ekspor senjata yang ada jika kondisi di mana mereka
berikan telah dilanggar.
Surat kabar Belgia Le Soir pada Rabu
lalu melaporkan sebuah penyelidikan menunjukkan Arab Saudi telah
menggunakan senjata dan teknologi Belgia dalam operasi melawan
pemberontak Houthi di Yaman, lokasi pertempuran lebih dari empat tahun
yang telah menewaskan puluhan ribu orang, kata lembaga bantuan.
Pertempuran
itu telah memicu apa yang PBB deskripsikan sebagai krisis kemanusiaan
terburuk di dunia, dengan 3,3 juta orang masih terlantar dan 24,1 juta -
lebih dari dua pertiga populasi - membutuhkan bantuan.
Masalah
penjualan senjata ke Saudi telah memecah belah pemerintah Eropa, dengan
Presiden Prancis Emmanuel Macron membela penjualan tersebut sebagai
bagian dari perang melawan terorisme.
Namun
Jerman menangguhkan penjualan senjata ke Riyadh setelah pembunuhan
pembangkang Arab Saudi Jamal Khashoggi di Istanbul pada tahun lalu.
Pembunuhan ini menimbulkan masalah bagi mitra Eropa karena dapat
mempengaruhi senjata yang diproduksi bersama.
Satu sumber
diplomatik mengatakan masalah itu akan dibahas Senin oleh para menteri
luar negeri Uni Eropa di Brussels, karena Arab Saudi juga mendukung
pemimpin pemberontak Libya Khalifa Haftar dalam upayanya untuk
menggulingkan pemerintah di Tripoli yang mendapat dukungan Uni Eropa.
Uni Eropa telah berkomitmen untuk menegakkan embargo senjata PBB di Libya.
Sistem rudal Patriot Amerika Serikat. Foto/REUTERS
MANAMA
- Dalam beberapa hari terakhir, Amerika Serikat (AS) telah mengumumkan
penyebaran kekuatan militer ke Timur Tengah sebagai penggertak Iran
setelah rezim Teheran dituduh akan menyerang pasukan Washington dan
kepentingannya di Timur Tengah.
Pada hari Jumat, Departemen
Pertahanan AS menyetujui penambahan kapal USS Arlington dan baterai
sistem rudal Patriot untuk Komando Pusat AS yang telah diminta minggu
lalu. Pasukan tambahan datang ketika ketegangan dengan Iran meningkat
dan AS telah memperingatkan Iran bahwa setiap serangan oleh pasukan Iran
atau proksinya akan ditanggapi dengan pembalasan yang tak
henti-hentinya.
Berikut ini daftar pasukan dan peralatan perang yang telah dikerahkan AS di Timur Tengah, sebagaimana diulas Jerusalem Post, 12 Mei. 1. Kapal USS Arlington
Kapal
berbobot 24.000 ton dan panjang 207 meter ini mulai ditugaskan untuk
layanan militer pada tahun 2013. USS Arlington adalah kapal transportasi
amfibi kelas San-Antonio. Kapal ini dirancang untuk mengangkut marinir
AS, kendaraan dan pesawat terbang yang akan digunakan untuk mendukung
serangan amfibi. Sebanyak 800 tentara dan selusin kendaraan dapat
diangkut dengan kapak ini. USS bagian dari Armada ke-6 AS yang
beroperasi di Atlantik dan Mediterania, dan diperintahkan untuk
bergabung dengan kelompok tempur lain yang disebarkan di dekat Iran.
2. Unit Ekspedisi Kelautan ke-22
Elemen-elemen
dari Unit Ekspedisi Kelautan (MEU) ke-22 juga dikirim. Mereka transit
di Selat Hormuz dengan kapal amfibi Kearsarge.
3. Kapal ARG Kearsarge
Kelompok
siap amfibi (ARG) yang dipimpin oleh kapal Kearsarge memasuki wilayah
operasi Armada ke-6 pada bulan Desember dengan MEU dan selama beberapa
bulan terakhir telah dikerahkan ke Teluk Persia. Kapal ini memiliki
hingga 4.500 pelaut dan marinir di berbagai unitnya. Bagian dari unit
tersebut, menurut Naval Today antara lain USS Arlington yang
disebutkan di atas, kapal pendaratan dermaga USS Fort McHenry, skuadron
helikopter, skuadron udara taktis dan kelompok naval beach.
4. USS McFaul dan USNS Alan Shepard
Kapal
perusak USS McFaul dan kapal amunisi USNS Alan Shepard terdeteksi sudah
berada di Selat Hormuz pada 7 Mei. Mereka sebelumnya berada di Laut
Merah pada bulan April.
5. Pesawat Pengebom B-52
Dua
pesawat B-52 mendarat di Qatar hari Kamis. Keduanya adalah bagian dari
empat B-52 yang dikirim ke wilayah tersebut. Mereka terbang dari
Pangkalan Angkatan Udara Barksdale di Louisiana dan didukung oleh dua
KC-10 dari McGuire-Dix-Lakehurst di New Jersey. Mereka membentuk bagian
dari gugus tugas pengeom Skuadron Bom ke-20 Barksdale.
6. Kapal Induk USS Abraham Lincoln
Kapal
induk USS Abraham Lincoln dan kelompok tempurnya melewati Terusan Suez
pekan lalu dalam perjalanan ke Teluk Persia. Bagian dari kelompok
tempurnya adalah kapal USS Leyte Gulf dan sejumlah kapal perusak.
7. Sistem Rudal Patriot
Menteri
Pertahanan AS Patrick Shanahan juga mengirim baterai sistem rudal
Patriot untuk mendukung Komando Pusat AS di Timur Tengah.
8 Jet Tempur Siluman F-35
Pada
pertengahan April, AS mengirim beberapa F-35 ke Uni Emirat Arab. Ini
termasuk unit perawatan dan dukungan dari Fighter Wing 388 dan Air Force
Fighter Wing 419.
Jakarta, CB -- Pasukan elite Iran, Korps Garda Revolusi, menyatakan siap meladeni gertakan Amerika Serikat
yang mengirim armada tempur dan kapal induk ke kawasan Teluk. Mereka
bahkan bakal menyerang jika AS mulai melakukan tindakan yang
memprovokasi.
"Jika (AS) bergerak, kami akan serang mereka tepat
di kepala," kata Kepala Divisi Ruang Angkasa Garda Revolusi Iran,
Amirali Hajizadeh, seperti dilansir Reuters, Minggu (12/5).
Hajizadeh
menyatakan keberadaan armada tempur AS di kawasan Teluk justru
kesempatan besar untuk dimanfaatkan. Menurut mereka, di masa lalu
kekuatan itu memang menjadi ancaman.
"Sebuah kapal induk
bisa membawa 40 sampai 50 pesawat tempur dan 6000 pasukan yang menjadi
ancaman di masa lalu, tetapi hal itu kini berubah menjadi kesempatan,"
ujar Hajizadeh.
Sedangkan Israel juga cemas dengan tensi ketegangan yang terus meningkat
antara Iran dan AS. Mereka menyatakan Iran bisa saja menyerang Iran
secara langsung atau melalui perpanjangan tangan (proxy) jika
perseteruan itu tidak juga menemukan jalan keluar.
"Jika ada
gesekan antara Iran dan AS, atau Iran dan negara tetangganya,
kemungkinan mereka akan meminta Hizbullah di Libanon dan Jihad Islam di
Jalur Gaza sebagai perpanjangan tangan untuk menyerang Israel," kata
Menteri Energi Israel, Yuval Steinitz.
Iran mendukung penuh
kelompok Hizbullah dan Jihad Islam. Israel sampai saat ini masih
menyembunyikan strategi mereka jika Iran mulai bergerak.
Sumber
pejabat AS mereka berniat mengirim pesawat pembom jarak jauh B-52 ke
Timur Tengah. Di samping itu, mereka juga mempertimbangkan menempatkan
perangkat rudal darat ke udara, MIM-104 atau dijuluki Patriot, ke
kawasan itu.
Menurut informasi yang didapat AS, militer Iran tengah melengkapi
sejumlah kapal angkatan laut mereka dengan rudal dan ditempatkan di
lepas pantai. Tindakan itu dianggap AS sebagai persiapan Iran untuk
menyerang.
Pemerintah Iran menganggap langkah Amerika Serikat
keliru dengan memutuskan mengirim armada kapal induk dan pesawat pembom
ke Timur Tengah. Mereka menyatakan alasan yang digunakan dengan
menyatakan Iran seolah-olah mengancam keberadaan pasukan AS dan
sekutunya di kawasan itu tidak tepat.
Penasihat Keamanan Nasional
Amerika Serikat, John Bolton, mengklaim hal itu dilakukan untuk menekan
Iran supaya tidak macam-macam dengan pasukan dan sekutu AS di Timur
Tengah, jika tidak ingin diserbu.
Hal ini semakin memperuncing perseteruan di antara kedua negara.
Presiden
AS, Donald Trump, tahun lalu memutuskan membatalkan sepihak kesepakatan
nuklir dengan Iran. Dia berdalih Iran tetap mengembangkan program
persenjataan peluru kendali mereka.
Trump
juga memasukkan Korps Garda Revolusi Iran ke dalam daftar kelompok
teroris. Beberapa waktu lalu Trump juga menerapkan sanksi kepada
negara-negara yang masih membeli minyak dari Iran.
Iran
menyatakan tidak bersedia tunduk atas permintaan AS untuk menghentikan
program pengembangan peluru kendali. Akan tetapi, diperkirakan
perekonomian mereka akan kembali terpukul dengan penerapan sanksi
pembelian minyak.
Pompeo
mengatakan, Washington tidak ingin berperang dengan Iran dan menuturkan
bahwa Washington menyambut kesempatan untuk bernegosiasi dengan
Teheran. Foto/Reuters
WASHINGTON
- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo mengatakan,
Washington tidak ingin berperang dengan Iran. Pompeo mengatakan, AS
menyambut kesempatan untuk bernegosiasi dengan Teheran.
Berbicara
saat melakukan wawancara dengan CNBC, Pompeo mencatat bahwa ia melihat
peningkatan ancaman dari Iran dan bahwa pemerintahan Presiden Donald
Trump memperkuat kapasitasnya untuk menanggapi setiap tindakan ofensif
dari Iran. Untuk itulah, lanjut Pompeo, mengapa AS memutuskan untuk
mengerahkan kelompok kapal induk dan satuan tugas pembom ke Timur
Tengah.
"Kami telah melakukan semua hal yang benar untuk
meningkatkan postur keamanan kami, semampu kami," kata Pompeo dalam
wawancara tersebut, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (12/5).
"Tetapi,
kami juga ingin memastikan bahwa kami memiliki pasukan pencegah di
tempat, sehingga jika Iran memutuskan untuk datang setelah kepentingan
Amerika, apakah itu di Irak, atau Afghanistan, atau Yaman, atau tempat
mana pun di Timur Tengah, kami siap untuk menanggapi mereka dengan cara
yang tepat," sambungnya.
Pada saat yang sama, Pompeo berpendapat,
bahwa meskipun kehadiran militer lebih besar di AS di Timur Tengah,
Washington tidak mencari perang dengan Teheran.
"Kami tidak akan
salah perhitungan, tujuan kami bukan perang, tujuan kami adalah
perubahan perilaku kepemimpinan Iran. Kami berharap rakyat Iran akan
mendapatkan apa yang akhirnya mereka inginkan, dan apa yang pantas
mereka dapatkan. Pasukan yang kami siapkan, pasukan yang pernah kami
miliki di wilayah ini sebelumnya. Anda tahu, kami sering memiliki kapal
induk di Teluk Persia - tetapi presiden ingin memastikan bahwa, jika
terjadi sesuatu, kami siap untuk menanggapinya dengan cara yang tepat,"
ungkapnya.
Pompeo
menyoroti bahwa ia juga menyiapkan pendekatan diplomatik, sehingga
Trump memiliki pilihan jika Iran membuat keputusan yang buruk. Namun,
resolusi diplomatik tampaknya bukan satu-satunya pilihan.
"Serangan
terhadap kepentingan AS dari pasukan yang dipimpin Iran, apakah itu
milik Iran atau entitas yang dikendalikan oleh Iran, kami akan meminta
pertanggungjawaban pihak yang bertanggung jawab. Trump telah sangat
jelas tentang hal itu, tanggapan kami akan sesuai. Iran adalah pengaruh
destabilisasi utama di Timur Tengah, dan kami bertujuan untuk
memperbaikinya," tukasnya.
Kapal induk Nimitz USS Abraham Lincoln
(CVN 72) melakukan transit di Selat Gibraltar, masuk ke Laut Mediterania
saat melanjutkan operasi Armada ke-6 di daerah yang menjadi tanggung
jawabnya dalam foto tanggal 13 April 2019 yang disediakan oleh Angkatan
Laut Amerika Serikat. ANTARA FOTO/U.S. Navy/Mass Communication
Specialist 2nd Class Clint Davis/Handout via REUTERS/wsj/cfo
Jenewa (CB) - Amerika Serikat mulai melancarkan perang urat
saraf di kawasan Timur Tengah, kata komandan pasukan elit Pengawal
Revolusi Iran (IRGC) dalam sidang parlemen Minggu.
Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara parlemen.
Militer AS telah mengirim pasukan, termasuk kapal induk dan sejumlah
pembom B-52 ke Timur Tengah guna memerangi apa yang menurut pemerintah
Presiden Donald Trump sebagai "indikasi jelas" ancaman dari Iran untuk
pasukan AS di wilayah tersebut.
Kapal induk USS Abraham Lincoln menggantikan kapal induk lain yang pergi meninggalkan Teluk bulan lalu.
"Komandan Salami, yang mencurahkan perhatiannya pada situasi di kawasan
ini, memberikan analisis bahwa pihak Amerika mulai menjalankan perang
urat saraf karena baginya kedatangan dan kepulangan militer mereka
adalah hal biasa," kata juru bicara pimpinan parlemen Behrouz Nemati,
menyimpulkan komentar komandan Pengawal, dalam situs berita ICANA.
Mayor Jenderal Hossein Salami bulan lalu ditunjuk sebagai kepala Pengawal Revolusi Iran.
Kementerian
Pertahanan AS mengatakan, Menteri Pertahanan sementara AS, Patrick
Shanahan telah menyetujui pengerahan rudal Patriot baru ke Timur Tengah.
Foto/Istimewa
WASHINGTON
- Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) mengatakan, Menteri
Pertahanan sementara AS, Patrick Shanahan telah menyetujui pengerahan
rudal Patriot baru ke Timur Tengah. Ini adalah langkah terbaru AS,
setelah sebelumnya mengerahkan kapal induk dan bomber ke kawasan itu,
untuk menghalau ancaman Iran.
"Menteri Pertahanan sementara telah
menyetujui pergerakan USS Arlington (LPD-24) dan rudal Patriot ke
Komando Sentral AS (CENTCOM) sebagai bagian dari permintaan asli pasukan
tersebut untuk pasukan mulai awal pekan ini," kata kementerian itu,
seperti dilansir Al Arabiya pada Minggu (12/5).
USS Arlington
adalah kapal kelas San Antonio yang mengangkut Marinir AS, kendaraan
amfibi, pesawat pendarat konvensional dengan kemampuan untuk mendukung
serangan amfibi, operasi khusus, atau misi perang ekspedisi.
"Aset-aset
ini akan bergabung dengan Grup Serangan Kapal Induk Abraham Lincoln dan
satuan tugas pembom Angkatan Udara AS di kawasan Timur Tengah sebagai
tanggapan atas indikasi kesiapan Iran yang meningkat untuk melakukan
operasi ofensif terhadap pasukan AS dan kepentingan kami," sambungnya.
Kementerian
itu kemudian mengatakan bahwa mereka akan terus memantau dengan cermat
kegiatan rezim Iran, militer dan proksi mereka. Mereka mengatakan karena
keamanan operasional, pihaknya tidak akan membahas jadwal atau lokasi
penempatan pasukan AS di Timur Tengah.
"AS tidak mencari konflik
dengan Iran, tetapi kami bersikap dan siap untuk membela pasukan dan
kepentingan AS di wilayah tersebut," tukasnya.
Menteri
Energi Israel, Yuval Steinitz peringatkan kemungkinan adanya serangan
langsung atau yang dilakukan proksi Iran terhadap Israel, jika ketengan
AS-Iran meningkat. Foto/Istimewa
TEL AVIV
- Menteri Energi Israel, Yuval Steinitz memperingatkan kemungkinan
adanya serangan langsung atau yang dilakukan proksi Iran terhadap
Israel, jika pertikaian antara Teheran dan Washington meningkat.
Ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran meningkat, setelah
Washington mengerahkan kapal induk dan bomber ke Timur Tengah.
Berbicara
saat melakukan wawancara dengan televisi Israel, Ynet, Steinitz,
seperti dilansir Reuters pada Minggu (12/5), ia mengatakan situasi di
Teluk saat ini terus memanas dan bisa meledak kapan pun.
"Jika
ada semacam konflik besar antara Iran dan AS, antara Iran dan
tetangga-tetangganya, saya tidak mengesampingkan bahwa mereka akan
mengaktifkan Hizbullah dan Jihad Islam dari Gaza, atau bahkan bahwa
mereka akan mencoba langsung menembakkan rudal dari Iran ke Israel,"
ucap Steinitz.
Terkait
dengan Iran dan AS, sebelumnya Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo
mengatakan, Washington tidak ingin berperang dengan Iran. Pompeo
mengatakan, AS menyambut kesempatan untuk bernegosiasi dengan Teheran.
Pompeo
mencatat bahwa ia melihat peningkatan ancaman dari Iran dan bahwa
pemerintahan Presiden Donald Trump memperkuat kapasitasnya untuk
menanggapi setiap tindakan ofensif dari Iran. Untuk itulah, lanjut
Pompeo, mengapa AS memutuskan untuk mengerahkan kelompok kapal induk dan
satuan tugas pembom ke Timur Tengah.
Pada saat yang sama, Pompeo
berpendapat, bahwa meskipun kehadiran militer lebih besar di AS di
Timur Tengah, Washington tidak mencari perang dengan Teheran.
"Kami
tidak akan salah perhitungan, tujuan kami bukan perang, tujuan kami
adalah perubahan perilaku kepemimpinan Iran. Kami berharap rakyat Iran
akan mendapatkan apa yang akhirnya mereka inginkan, dan apa yang pantas
mereka dapatkan. Pasukan yang kami siapkan, pasukan yang pernah kami
miliki di wilayah ini sebelumnya. Anda tahu, kami sering memiliki kapal
induk di Teluk Persia - tetapi presiden ingin memastikan bahwa, jika
terjadi sesuatu, kami siap untuk menanggapinya dengan cara yang tepat,"
ungkapnya.
PM Israel, Benjamin Netanyahu, sudah
menentukan lokasi di Dataran Tinggi Golan yang akan diberi nama Donald
Trump sebagai penghormatan bagi sang Presiden AS. (/Ronen Zvulun)
Jakarta, CB -- Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengaku sudah menentukan lokasi daerah di Dataran Tinggi Golan yang akan diberi nama Donald Trump sebagai tanda penghormatan bagi sang Presiden Amerika Serikat.
"Saya
berjanji kami akan membuat satu komunitas dengan nama Trump. Saya ingin
menginformasikan bahwa kami sudah memilih satu situs di Dataran Tinggi
Golan di mana komunitasnya akan dibentuk dan proses sudah dimulai," ujar
Netanyahu sebagaimana dikutip AFP, Minggu (12/5).
Netanyahu mengumumkan rencana mengabadikan nama Trump di salah satu
daerah di Dataran Tinggi Golan pada bulan lalu. Rencana ini disusun
untuk memberi penghormatan bagi Trump karena sudah mengakui Golan
sebagai wilayah kekuasaan Israel.
Dengan keputusan yang diambil
pada 25 Maret itu, Trump menghancurkan konsensus internasional karena
sebelumnya, Dataran Tinggi Golan merupakan daerah sengketa antara Israel
dan Suriah.
Israel menyita dataran di perbatasan kedua
negara itu dari Suriah saat Perang Enam Hari yang pecah pada 1967 silam.
Mereka kemudian mencaplok Dataran Tinggi Golan dari Suriah pada 1991.
Namun, masih ada sekitar 18 ribu warga Suriah dari sekte Druze di
Dataran Tinggi Golan yang menolak kewarganegaraan Israel. Mereka
bertekad tetap mempertahankan tanahnya.
Keputusan Netanyahu untuk memberikan nama Trump di salah satu daerah di Golan itu pun membuat geram para anggota sekte Druze.
Ini
merupakan keputusan kontroversial kedua Trump terkait klaim wilayah
Israel. Sebelumnya, Trump juga menuai kecaman dunia karena mengakui
Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Selama ini, Yerusalem
merupakan salah satu isu besar dalam pusaran konflik antara Israel dan
Palestina. Kedua belah pihak memperebutkan Yerusalem sebagai ibu kota
mereka kelak.
Sekretaris
Jenderal PLO, Saeb Erekat mengatakan, pemerintah Amerika Serikat (AS)
sedang berusaha untuk medelegitimasi Presiden Palestina, Mahmoud Abbas.
Foto/Istimewa
RAMALLAH
- Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Saeb
Erekat mengatakan, pemerintah Amerika Serikat (AS) sedang berusaha untuk
medelegitimasi Presiden Palestina, Mahmoud Abbas.
"AS telah
berperang melawan Abbas dengan segala cara, karena Abbas menolak apa pun
yang bertentangan dengan hukum internasional yang berkaitan dengan
Palestina," ucap Erekat dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Xinhua
pada Minggu (12/5).
Pernyataan itu muncul setelah utusan khusus
AS untuk Timur Tengah, Jason Greenblatt menuduh Palestina berusaha
"membunuh" rencana perdamaian AS, atau kesepakatan abad ini, sebelum itu
diumumkan.
"Rencana
itu dapat menawarkan kepada mereka (Palestina) sesuatu yang sangat
menarik dan dapat mengubah situasi mereka saat ini. Mereka harus duduk
rapat dan menahan "tembakan" mereka sampai rencana itu keluar," kata
Greenblatt.
Terkait dengan hal ini, Erekat mengatakan, AS tidak
menunjukkan rencana itu kepada pihak Palestina. Palestina, lanjut
Erekat, sejauh ini hanya melihat pengakuan AS atas Yerusalem sebagai Ibu
Kota Israel, penutupankantor PLO di Washington dan legitimasinya atas
pemukiman Yahudi di wilayah Palestina, yang semuanya melanggar hukum
internasional.
Erekat mengkritik langkah-langkah AS ini, karena
menurutnya Washington mencoba menguji kesabaran orang-orang Palestina
dan memaksa orang-orang Palestina untuk bergabung dalam perundingan.
