PM: Palestina takkan terima berlanjutnya status quo

Perdana Menteri Mohammad Shtayyeh selama pertemuan dengan utusan khusus Norwegia Untuk Proses Perdamaian Timur Tengah Tor Wennesland di kantornya di Ramallah, Tepi Barat Sungai Jordan. (WAFA Images) (WAFA - Palestina)

Ramallah (CB) - Perdana Menteri Palestina Mohammed Shtayyeh mengatakan pemimpin Palestina takkan menerima berlanjutnya status quo dan akan mempertimbangkan kembali hubungan politik, hukum, ekonomi dan keamanan dengan Israel.

Selama pertemuan dengan Utusan Khusus Norwegia untuk Proses Perdamaian Timur Tengah Tor Wennesland di Ramallah, Tepi Barat Sungai Jordan, Shtayyeh membahas agenda konferensi donor --yang dijadwalkan diselenggarakan di Brussels pada akhir Mei.

Shtayyeh, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Palestina, WAFA --yang dipantau Antara di Jakarta, Senin pagi, menekankan perlunya aliansi internasional guna menghadapi rencana AS yang disebut "Kesepakatan Abad ini". Aliansi tersebut juga dimaksudkan untuk memperlihatkan posisi politik yang jelas guna menegaskan bahwa tak ada pilihan selain penyelesaian dua-negara dan berdirinya negara Palestina, dengan perbatasan 1967 dan Al-Quds (Jerusalem) Timur sebagai ibu kotanya.

Credit  antaranews.com

Pakar: UU Negara Bangsa Israel Sama dengan Apartheid

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melambaikan tangan ke pendukungnya setelah pemilu berakhir di Tel Aviv, Israel, Rabu (10/4).

Foto: AP Photo/Ariel Schalit

Pakar Inggris menyebut UU Negara Bangsa Israel sama dengan kebijakan apartheid

CB, LONDON -- Para pakar mengatakan Undang-undang Negara Bangsa Israel menjadi cikal bakal kebijakan apartheid terhadap warga Palestina yang tinggal di Israel. Warga Palestina di Israel akan semakin tertindas setelah Benjamin Netanyahu yang berasal dari sayap kanan kembali terpilih sebagai perdana menteri.


Ia menetapkan fase baru proyek bersejarah mengakhiri 'ancaman demografis' yang ditimbulkan warga Palestina di Israel. Menurutnya warga Palestina menjadi ancaman untuk mayoritas warga Yahudi.

Di London, Inggris para pakar menggelar konferensi yang mengeksplorasi tantangan 1,8 juta warga Palestina di Israel. Warga Palestina 20 persen dari total populasi Israel tapi kini mereka menghadapi diskriminasi yang semakin parah.


Kepada Aljazirah, pada Ahad (28/4), penulis terkemuka tentang Palestina, Jonathan Cook mengatakan Undang-undang Negara Bangsa yang disahkan pada 2018 lalu pada dasarnya meningkatkan kebijakan 'apartheid yang komprehensif'. Mencerminkan ketakutan politisi Israel kepada warga Palestina.


Cook mengatakan para politisi Israel melihat warga Palestina sebagai 'kuda Trojan' yang mengancam. Penulis yang berdomisili di Nazareth itu mengatakan undang-undang yang membuat warga Palestina menjadi warga kelas dunia atau membuat Israel menjadi negara apartheid bisa menjadi jebakan.


"Ini menunjukan Israel negara demokrasi liberal gaya Barat yang normal dihadapan hukum, tapi hukum berubah sedikit: Israel didirikan sebagai negara apartheid," katanya.


Acara yang digelar oleh Middle East Monitor itu menghadirkan para akademisi dan penulis terkenal dari seluruh dunia. Mereka sepakat kini Israel memiliki karakteristik negara apartheid.


Warga Palestina di Israel semakin diperhatikan sejak Undang-undang Negara Bangsa yang mendeklarasikan Israel sebagai 'tanah air historis orang Yahudi' disahkan pada musim panas tahun lalu. Serta ketika Netanyahu kembali terpilih lagi menjadi perdana menteri. Ia berjanji kembali mencaplok sebagai Tepi Barat.


"Undang-undang Negara Yahudi tidak memiliki visi negara, akan ada aneksaksi dan itu bisa kami lihat dengan apa yang terjadi di lapangan," kata pengacara hak asasi manusia dari Legal Centre for Arab Minority Rights, Suhab Bishara.


Cook mengatakan Zionis Israel berupaya untuk menutup-nutupi perlakukan buruk mereka terhadap warga Palestina dengan bahasa demokrasi liberal. "Undang-undang itu mungkin membantu kami, memperjelas seperti apa sebenarnya negara Israel itu," katanya.


Para pembicara membahas kebijakan apartheid yang mendiskriminasi warga Palestina melalui berbagai aspek mulai dari isu sosial, ekonomi, hukum dan geografi. Dibawah undang-undang 1950  banyak dari warga Palestina yang dinyatakan sebagai 'Present Absentees' yang membuat mereka dapat memiliki tanah dan properti.


Professor dari Ben-Gurion University Oren Yiftachel membandingkan antara apartheid Israel dengan apartheid Afrika Selatan. Pemerintah apartheid Afrika Selatan membuka bantustans yang menjadi wilayah Kulit Hitam. Sementara Undang-undang Negara Bangsa membuka tahapan baru bagi Israel memproses 'pemukiman kolonial, yang mana menurut Yiftachel akan 'memperdalam apartheid'.

"Apartheid, tentu, ilegal, ini kejahatan perang, ini kejahatan terhadap kemanusiaan," kata Yiftachel.


Ia memetakan proses 'Yahudisasi', dimana pemerintah Israel mengambilalih tanah leluhur orang Palestina. Ia mengatakan Undang-undang Negara Bangsa ini membuat Yahudisasi legal di mata hukum dan menciptakan hierarki warga negara seperti apartheid yang terjadi di Afrika Selatan.   


Mazen Masri dari City University mengeksplorasi strategi hukum Israel yang kini tercantum di undang-undang yang mendiskriminasi warga Palestina. Ia mengatakan berbagai strategi hukum yang diskriminatif sudah ada sebelumnya.


"Masalah utama dalam Undang-undang Negara Bangsa sebenarnya bukan pada etnoreligius dan prinsip-prinsip ekslusif yang inheren dan juga bukan pada pengukuhan sifat dan kebijakan kolonial Israel, masalah utamanya adalah ini tindakan yang menunjukan Israel lebih dekat pada apartheid daripada demokrasi," kata Masri.

Credit  republika.co.id

Merasa Bosan, Pria Ini Meretas NASA

Chris Roberts dijuluki peretas pesawat mengaku meretas sistem NASA karena dirinya sudah bosan. [Daily Sabah]

CB, Jakarta - Pria bernama Chris Roberts yang dijuluki peretas pesawat mengaku telah meretas badan ruang angkasa Amerika Serikat, NASA. Peretasan itu semata-mata dia lakukan karena merasa bosan.
Roberts menjelaskan itu kepada Anadolu Agency dalam KTT Digital Age di Istanbul bahwa dia menikmati peretasan itu dan mengekspos celah keamanan siber dalam struktur raksasa seperti NASA.

"Kami telah menemukan bahwa keamanan komunikasi antara satelit dan sistem di tanah tidak dienksripsi dengan baik. Kami dapat mengakses sistem dengan melewati langkah-langah pengendalian akses Stasiun Luar Angkasa Internasional NASA," kata Roberts.

Menurut Roberts, tidak ada sistem yang tidak dapat diretas. Sehingga jaringan transportasi global harus mendekatkan isu keamanan siber secara serius dan harus mengisi celah yang diekspos oleh para peretas yang baik.

FBI pada tahun 2015 menyelidiki Roberts atas dugaan meretas sistem komputer pesawat melalui internet nirkable dalam pesawat.
FBI kemudian mengajukan surat perintah penangkapan Roberts ke pengadilan New York. FBI mengatakan, dari tahun 2011 - 2014, Roberts telah meretas sistem hiburan dalam pesawat sebanyak 15 hingga 20 kali.
Roberts menegaskan, dia meretas sistem komputer yang digunakan maskapai internasional untuk menunjukkan kerentanan utama sistem itu.

Credit  tempo.co

AS 'Tampar' Pakistan dengan Sanksi Visa

AS menjatuhkan sanksi terhadap Pakistan atas dasar Bagian 243 Undang-Undang Keimigrasian dan Kebangsaan AS. Foto/Istimewa

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) dilaporkan menampar Pakistan dengan sanksi visa. AS menjatuhkan sanksi terhadap Pakistan atas dasar Bagian 243 Undang-Undang Keimigrasian dan Kebangsaan AS.

Bagian 243 Undang-Undang Keimigrasian dan Kebangsaan mengatur penghentian penerbitan visa sebagai hukuman bagi negara-negara yang menolak atau menunda tanpa alasan untuk menerima warga negara mereka yang dideportasi. AS telah memberlakukan pembatasan visa pada Ghana, Guyana, Gambia, Kamboja, Eritrea, Guinea, Sierra Leone, Myanmar dan Laos.

"Operasi konsuler di Pakistan tetap tidak berubah. Ini adalah masalah bilateral dari diskusi yang sedang berlangsung antara AS dan pemerintah Pakistan dan kami tidak akan membahas secara spesifik pada saat ini," kata Kementerian Luar Negeri AS.

Menurut pemberitahuan daftar federal Kementerian Luar Negeri AS, untuk beberapa negara sanksi dimulai dengan menargetkan pejabat yang bekerja di kementerian yang bertanggung jawab untuk mengurusi penerimaan kembali warga yang dideportasi oleh AS.

"Dengan skenario eskalasi yang menargetkan anggota keluarga pejabat tersebut dan berpotensi pejabat dari kementerian lain dan kemudian kategori pelamar visa lain jika sanksi awal tidak terbukti efektif dalam mendorong kerja sama yang lebih besar dengan pemerintah yang ditargetkan," ucapnya, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (28/4).

Mantan Duta Besar Pakistan untuk ASm Hussain Haqqani telah menekankan bahwa penolakan Islamabad untuk menerima warganya yang dideportasi dari AS bukanlah hal baru. Tetapi sanksi akan menciptakan hambatan bagi warga Pakistan yang ingin melakukan perjalanan ke Amerika Serikat.

"Langkah ini akan menciptakan kesulitan bagi warga Pakistan yang ingin atau perlu melakukan perjalanan ke AS dan bisa dihindari jika pihak berwenang Pakistan tidak mengabaikan permintaan AS untuk menghormati persyaratan hukum mereka untuk deportasi," katanya. 

Credit  sindonews.com

Pelaku Penembakan Sinagog Diduga Pernah Bakar Masjid di California

Pelaku penembakan sinagog di California, Amerika Serikat, diduga turut terlibat dalam pembakaran sebuah masjid di California Selatan. Foto/Istimewa

CALIFORNIA - Pelaku penembakan sinagog di California, Amerika Serikat, diduga turut terlibat dalam pembakaran sebuah masjid di California Selatan. Pelaku dilaporkan telah menyerahkan diri, tidak lama setelah melancarkan serangan.

Pelaku diidentifikasi sebagai John Earnest (19) dari San Diego. Dia penulis nyata dari "manifesto" yang mengklaim telah membakar masjid di dekat rumahnya bulan lalu dan mengaku mendapat inspirasi dari pria bersenjata yang menewaskan hampir 50 orang di dua masjid di Selandia Baru.

"Polisi dan FBI sedang menyelidiki kemungkinan keterlibatan Earnest dalam kebakaran tanggal 24 Maret di Islamic Center of Escondido," ucap Sheriff County San Diego, Bill Gore, seperti dilansir Reuters pada Minggu (28/4). Gore kemudian mengatakan, Earnest tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya.

Sebelumnya diwartakan, Earnest menembaki umat Yahudi yang sedang melakukan ibadah, sebagai tanda berakhirnya pekan Paskah.Serangan itu menewaskan satu orang dan melukai tiga lainnya, termasuk seorang rabi.

“Selama penembakan, empat orang terluka dan diangkut ke rumah sakit Palimar. Satu meninggal karena luka-luka mereka. Tiga lainnya dalam kondisi stabil,” kata Gore dan menambahkan korban yang terluka adalah seorang remaja wanita dan dua pria dewasa.
Penembakan ini sendiri terjadi tepat enam bulan setelah seorang supremasi kulit putih menembak mati 11 orang di sinagog Tree of Life di Pittsburgh. Serangan Pittsburgh adalah serangan paling mematikan terhadap komunitas Yahudi dalam sejarah AS.

Credit  sindonews.com

Tanggapi Insiden Sinagoge, Trump Kutuk Aksi Antisemitisme

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyampaikan simpati atas insiden yang terjadi di sebuah sinagoge di Poway, California, Amerika Serikat, Sabtu (27/4). (Foto: Reuters/Joshua Roberts)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengatakan pemerintahannya akan melindungi komunitas Yahudi usai insiden penembakan di sebuah sinagoge di Poway, California, Amerika Serikat, Sabtu (27/4).

Mengutip AFP, Minggu (28/4), Trump menuturkan masyarakat Amerika Serikat berduka akibat insiden tersebut. Insiden penembakan itu mengakibatkan seorang tewas dan tiga lainnya terluka.

"Seluruh warga negara Amerika Serikat berdoa dan berdiri bersama komunitas Yahudi di Amerika Serikat. Kami mengutuk segala tindakan yang mencerminkan sikap Antisemitisme, dan hal tersebut (antisemitisme) harus dikalahkan," ujar Trump.


Sebelumnya Sheriff San Diego, Bill Gore, menuturkan korban yang terluka adalah seorang remaja putri dan dua pria dewasa. Sementara korban tewas adalah seorang wanita dewasa.

Ia juga menyebut seorang pria berusia 19 tahun dari San Diego telah ditahan atas penembakan itu.

"Kami memiliki salinan unggahan media sosialnya dan surat terbukanya dan kami akan mengkajinya untuk menentukan keabsahannya dan bagaimana hasilnya dalam penyelidikan," tutur dia.

Pihaknya sendiri diminta ke lokasi jelang pukul 11.30 waktu setempat, atau tak lama setelah pelaku memasuki sinagoge dan melepaskan tembakan dengan senapan serbu tipe AR-15. Senapan jenis ini diketahui digunakan dalam banyak penembakan massal di Amerika Serikat. 

Sementara itu Kepala Polisi San Diego, David Nisleit, mengatakan pelaku akhirnya ditangkap oleh seorang perwira unit K-9.

"Dia [perwira K-9] jelas melihat kendaraan tersangka, tersangka melompat keluar dengan kedua tangan di atas kepalanya dan segera ditahan oleh departemen kepolisian San Diego," ujar dia.

"Ketika petugas menempatkan pria 19 tahun ini ke dalam tahanan, dia jelas melihat senapan di kursi penumpang depan kendaraan tersangka. Tersangka dibawa ke tahanan tanpa insiden lebih lanjut," Nisleit menambahkan.

Credit  cnnindonesia.com

Penembakan di Sinagoge AS, Satu Tewas dan Tiga Luka

Ilustrasi penembakan. (Istockphoto/emmy-images)

Jakarta, CB -- Seorang pria bersenjata menembaki jemaah ibadah hari terakhir Paskah Yahudi di sebuah sinagoge di Poway, California, Amerika Serikat, Sabtu (27/4). Akibatnya, satu orang tewas dan tiga lainnya, termasuk rabi, terluka.

"Selama penembakan itu, empat orang terluka dan diangkut ke rumah sakit Palimar. Satu meninggal karena luka-luka. Tiga lainnya dalam kondisi stabil," kata Sheriff San Diego, Bill Gore, dalam konferensi pers, dikutip dari AFP. 

Enam bulan sebelumnya, seorang penganut supremasi kulit putih menembak mati 11 orang di sinagoge Tree of Life, Pittsburgh, AS. Hal itu merupakan serangan paling mematikan terhadap komunitas Yahudi dalam sejarah Amerika Serikat.

Gore menambahkan yang terluka adalah seorang remaja putri dan dua pria dewasa. Sementara, korban tewas adalah seorang wanita dewasa.

Ia juga menyebut seorang pria berusia 19 tahun dari San Diego telah ditahan atas penembakan itu. Para penyelidik, katanya, mendalami aktivitas media sosialnya.

Ilustrasi sinagoge. (Reuters)

"Kami memiliki salinan unggahan media sosialnya dan surat terbukanya dan kami akan mengkajinya untuk menentukan keabsahannya dan bagaimana hasilnya dalam penyelidikan," tutur dia.

Pihaknya sendiri diminta ke lokasi jelang pukul 11.30 waktu setempat, atau tak lama setelah pelaku memasuki sinagoge dan melepaskan tembakan dengan senapan serbu tipe AR-15. Senapan jenis ini diketahui digunakan dalam banyak penembakan massal di Amerika Serikat.

Menurut Gore, saat kejadian ada seorang petugas patroli perbatasan yang sedang tidak bertugas. Dia, katanya, sempat menembaki pelaku yang kemudian melarikan diri dan menabrak mobilnya.

Kepala Polisi San Diego David Nisleit mengatakan pelaku akhirnya ditangkap oleh seorang perwira unit K-9.

"Dia [perwira K-9] jelas melihat kendaraan tersangka, tersangka melompat keluar dengan kedua tangan di atas kepalanya dan segera ditahan oleh departemen kepolisian San Diego," ujar dia.

"Ketika petugas menempatkan pria 19 tahun ini ke dalam tahanan, dia jelas melihat senapan di kursi penumpang depan kendaraan tersangka. Tersangka dibawa ke tahanan tanpa insiden lebih lanjut," Nisleit menambahkan.

Ungkapan duka cita terhadap para korban penembakag sinagoge Tree of Life synagogue, AS, tahun lalu. (Reuters/Cathal McNaughton)

Walikota Steve Vaus sebelumnya mengatakan kepada MSNBC bahwa rabi di sinagoge Chabad di Poway tertembak di bagian tangan.

"Lantaran terjadi setelah akhir Paskah Yahudi, sepekan setelah Paskah, [peristiwa] ini mengerikan," katanya.


Di Gedung Putih, Presiden AS Donald Trump menyampaikan "simpati terdalamnya." 

"Pada saat ini kelihatannya seperti kejahatan karena kebencian, tetapi simpati saya yang terdalam untuk semua yang terkena dampak," katanya.

Salah satu kerabat korban, Minoo Anvari, mengatakan kepada CNN bahwa suaminya ada di dalam sinagog selama penembakan.

"Hanya satu pesan dari kita semua dari jemaat bahwa kita berdiri bersama," katanya. "Kami kuat. Anda tidak bisa menghancurkan kami. Kami semua bersama." 

Anggota Kongres dari Partai Demokrat Alexandria Ocasio-Cortez mengatakan dia "hatinya hancur" oleh berita penembakan itu.

Kami memiliki tanggung jawab untuk mencintai dan melindungi tetangga kami, "katanya.

"Kebencian dan kekerasan harus dihentikan," tambah anggota Kongres dari California Mike Levin. 

Credit  cnnindonesia.com

PBB Tuntut Perlucutan Senjata Hizbullah

PBB menuntut perlucutan senjata kelompok Hizbullah. Foto/Istimewa

NEW YORK - Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, memperingatkan pemeliharaan kapasitas militer Hizbullah yang cukup besar dan canggih. Ia juga meminta pemerintah dan tentara Lebanon untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mencegah kelompok yang didukung Iran itu memiliki senjata dan upaya untuk membuatnya menjadi partai politik sipil.

Tuntutan Guterres muncul dalam laporan tengah tahunan tentang implementasi resolusi Dewan Keamanan 1559, yang pertama kali diadopsi pada 2 September 2004 seperti dikutip dari Asharq Al-Awsat, Sabtu (27/4/2019).

Laporan itu juga muncul di tengah laporan yang mengatakan Pengadilan Khusus untuk Lebanon, yang sedang mempertimbangkan kasus pembunuhan terhadap mantan Perdana Menteri Lebanon Rafik Hariri pada 2005, harus segera mengeluarkan putusan dalam kasus tersebut yang mencakup dakwaan terhadap pejabat dan aktivis Hizbullah.

Para diplomat di Dewan Keamanan mengatakan bahwa Amerika Serikat (AS) tidak puas dengan laporan Sekjen PBB terakhir tentang implementasi Resolusi Dewan Keamanan 1701 dan kepatuhan Hizbullah terhadap embargo senjata, disiapkan oleh Koordinator Khusus PBB untuk Lebanon, Jan Kubis.

Seorang diplomat yang akhir-akhir ini menghadiri pertemuan Dewan Keamanan tempat Kubis berbicara tentang laporannya, mengatakan bahwa penjabat Duta Besar AS untuk PBB, Jonathan Cohen, berulang kali mengkritik cara laporan PBB menangani penerapan embargo senjata dan informasi tentang aliran senjata yang terus-menerus ke tangan Hizbullah.

Diplomat percaya bahwa Washington tidak berusaha untuk mengubah atau mengamandemen mandat Pasukan Sementara PBB di Libanon (UNIFIL), mirip dengan klaim yang diluncurkan oleh beberapa pihak Lebanon.

Alih-alih, kata diplomat itu, AS menuntut implementasi Resolusi 1701 yang efektif, yang menetapkan penetapan antara Garis Biru dan Sungai Litani di wilayah yang bebas dari personil, aset, dan senjata apa pun kecuali Pemerintah Lebanon dan UNIFIL.

Dalam laporan semi-tahunan baru tentang Resolusi 1559 yang diterima oleh Asharq Al-Awsat, Gueterres menekankan pada komitmen Lebanon terhadap kebijakan disasosiasi.

Ia mencatat bahwa keterlibatan Hizbullah dalam konflik di Suriah melanggar kebijakan ini.

Dalam laporannya, Guterres menyambut baik pembentukan kabinet baru dan ia meminta Presiden Michel Aoun untuk mengembangkan strategi pertahanan nasional yang mampu mengatasi kebutuhan untuk mencapai monopoli Negara atas kepemilikan dan penggunaan senjata. 

Credit  sindonews.com

4 Fakta Menarik Soal Negara Pemilik Senjata Nuklir

Senjata nuklir dimiliki sejumlah negara besar dengan total kepemilikan hulu ledak mencapai sekitar 15.000 hulu ledak. Armscontrol.org

CB, Jakarta - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, melontarkan ide perlunya perjanjian internasinal untuk mengontrol produksi berbagai senjata termasuk senjata nuklir dan rudal. Dia menilai AS, Rusia, Cina dan sejumlah negara besar lain menghabiskan uang terlalu banyak untuk memproduksi senjata pemusnah massal ini.

“Akan lebih baik jika dana itu digunakan untuk kepentingan lain,” kata Trump seperti dilansir Reuters beberapa waktu lalu.

Situs armscontrol.org melansir jumlah hulu ledak nuklir, yang dipasang pada kepala rudal balistik, mencapai sekitar 15 ribu buah pada 2018. Berikut beberapa poin menarik soal senjata nuklir global saat ini:

 

1. Dua Teratas --- Rusia dan AS menempati urutan teratas sebagai negara pemilik senjata nuklir dengan masing-masing 6.850 dan 6.550 hulu ledak. Dari jumlah itu, Rusia telah menonaktifkan sebanyak 2.500 hulu ledak. Sedangkan AS telah menonaktifkan seanyak 2.550 hulu ledak.

 

2. Negara Nuklir lain --- Prancis, Cina, dan Inggris memiliki masing-masing 300, 280 dan 215 hulu ledak. Pakistan, India, Israel dan Korea Utara, masing-masing, memiliki 145, 135, 80 dan 15 hulu ledak.

 

 

3. Teknologi --- Teknologi senjata nuklir ini awalnya dikuasai oleh AS. Namun kemudian menyebar dengan cepat. AS sempat menjatuhkan dua bom atom di Kota Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945. Uni Sovyet menggelar uji coba pertama bom nuklir 1949. Inggris melakukannya pada 1952, dan Prancis pada 1960. Cina mengikuti melakukan uji coba ini pada 1964.  

4. NPT --- Pada 1964, AS dan sejumlah negara mencoba mencegah penyebaran teknologi nuklir ini dengan Nonproliferation Treaty. Ini diikuti dengan pelarangan total uji coba senjata nuklir pada 1996 yang disebut Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty. Korea Utara menarik diri dari NPT ini pada Januari 2003 dan melanjutkan uji coba bom nuklir. Sedangkan India, Israel dan Pakistan tidak pernah menandatangani NPT.

Credit  tempo.co

Iran Pertimbangkan Keluar dari Kesepakatan Nuklir 2015

Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif.

Foto: The Guardian

Iran menyebut tengah mempertimbangkan opsi keluar dari Kesepakatan Nuklir 2015.

CB, TEHERAN -- Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan keluar dari kesepakatan nuklir 2015 menjadi salah satu opsi dalam mengatasi sanksi ekonomi yang dijatuhkan Amerika Serikat (AS). Kesepakatan nuklir 2015 dirancang agar Iran tidak menyalahgunakan teknologi nuklir yang mereka miliki.

Ketegangan antara Washington dan Teheran semakin memanas setelah Presiden AS Donald Trump menarik negaranya dari kesepakatan tahun 2015 lalu. Trump kemudian memberlakukan kembali sanksi ekonomi terhadap negara Timur Tengah itu.

Pada awal bulan ini, AS memasukkan Garda Revolusi Iran ke dalam daftar kelompok teroris. Mereka juga mencabut keringanan beberapa importir minyak Iran sehingga negara-negara yang sebelumnya masih diperbolehkan membeli minyak Iran tidak bisa lagi mendapatkan pasokan minyak dari negara itu sejak awal Mei mendatang atau mereka akan mendapatkan sanksi.

"Republik Islam (Iran) memiliki banyak pilihan dan pihak berwenangan negara ini mempertimbangkannya, dan meninggalkan Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (NPT) menjadi salah satu di antaranya," kata Zarif di situs stasiun televisi IRIB, Ahad (28/4).

Sebelumnya, Iran juga pernah mengancam akan meninggalkan NPT. Ketika itu, Trump menarik AS dari kesepakatan tahun 2015 yang ditandatangani enam kekuatan dunia, yakni AS, Rusia, Cina, Jerman, Inggris dan Prancis.

Iran juga mengancam akan menarik diri dari kesepakatan tahun 2015 kecuali jika negara-negara besar Eropa dapat memastikan Iran mendapatkan manfaat ekonomi dari kesepakatan itu. Eropa mengatakan mereka akan membantu perusahaan-perusahaan untuk berbisnis dengan Iran dengan syarat Iran tetap mematuhi kesepakatan perjanjian nuklir tahun 2015.


Tapi Iran mengkritik upaya lambat Eropa dalam menciptakan mekanime pembayaran baru yang menjadi solusi untuk perdagangan Eropa-Iran.

"Eropa punya waktu satu tahun tapi sayangnya mereka sama sekali tidak melakukan langkah yang praktis, harapan kami kepada mereka untuk menunjukannya tidak terlihat, dan saya pikir mereka tidak punya waktu lagi," kata Zarif kepada IRIB.

Credit  republika.co.id

Pejabat: Rusia akan terbuka bagi perjanjian kendali senjata baru

MPCV (Multi-Purpose Combat Vehicle) berbasis Sherpa dengan sistem senjata peluncur peluru kendali darat-udara anti serangan udara jarak pendek Mistral (Rheinmetal/MBDA) yang dapat dioperasikan dimana saja. Ini merupakan kendaraan tempur pengadaan paling baru di lingkungan Angkatan Darat. (ANTARA Photo/Reuter)

"Pertama, apa yang sudah ada (melalui perjanjian kendali senjata) perlu dihormati," kata Ushakov.

Moskow (CB) - Pembantu Kremlin Yuri Ushakov, yang memberikan komentar mengenai laporan media bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump menginginkan perjanjian kendali senjata yang baru dengan Moskow dan Beijing, mengatakan Rusia terbuka bagi kemungkinan pembuatan perjanjian senjata yang baru, tetapi sejauh ini belum ada pembicaraan mengenai hal itu.

Dengan mengutip sejumlah pejabat pemerintah, harian The Washington Post melaporkan pada Kamis bahwa Trump telah memerintahkan pemerintahannya untuk menyiapkan dorongan bagi pembuatan perjanjian senjata baru dengan Rusia dan China karena alasan peningkatan biaya dari perlombaan senjata nuklir abad ke-21.

Ushakov, dalam keterangannya kepada TV negara Rusia yang disiarkan pada Ahad, mengatakan Moskow siap mengadakan pembicaraan mengenai perihal tersebut.

"Pertama, apa yang sudah ada (melalui perjanjian kendali senjata) perlu dihormati," kata Ushakov. "Kami juga siap untuk membicarakan perjanjian-perjanjian yang baru, tetapi diperlukan perundingan yang serius dan sayangnya belum ada pihak yang memulai."

Kata-kata Ushakov lebih menunjukkan optimisme daripada apa yang disampaikan seorang juru bicara Kremlin yang pada Sabtu menepis proposal Trump mengenai perlucutan senjata nuklir "tak serius."

Hubungan antara Moskow dan Washington terganggu dan kedua negara telah menyatakan mereka meninggalkan Perjanjian Senjata Nuklir (INF) jangkauan menengah, menimbulkan ketakutan akan perlombaan senjata yang lebih besar.

Credit  antaranews.com

Rusia: Usulan Trump Soal Pelucutan Senjata Nuklir Tidak Serius

Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov. Foto/Istimewa

BEIJING - Usulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengenai perlucutan senjata nuklir tidak serius. Hal itu dikatakan oleh seorang juru bicara Kremlin.

Sebelumnya Trump memerintahkan pemerintahannya untuk mempersiapkan dorongan bagi perjanjian kontrol senjata baru dengan Rusia dan China dengan mengutip biaya perlombaan senjata nuklir abad ke-21. Demikian laporan yang diturunkan The Washington Post mengutip para pejabat pemerintahan.

"Akan ideal untuk membersihkan seluruh dunia dari senjata nuklir ... tetapi di sisi lain kita akan dicabut dari faktor pencegah," ujar Dmitry Peskov di sela-sela pertemuan puncak tentang rencana Jalur Sutra Baru China.
"Jangan lupa tentang faktor pencegah, tentang paritas pencegah," imbuhnya seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (27/4/2019).

Peskov juga mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping mengadakan pembicaraan penting dan bertukar pandangan tentang Suriah, Venezuela dan Libya ketika mereka bertemu pada hari Jumat kemarin.

Sebelumnya Washington telah mengumumkan bahwa mereka akan memulai proses penarikan dari Perjanjian INF 1987 pada 2 Februari 2019. Menurut Washington Moskow telah gagal memberikan bukti bahwa mereka menghentikan pelanggaran tersebut.

Perjanjian INF atau perjanjian Kekuatan Nuklir Jarak Menengah adalah perjanjian yang ditandatangani oleh Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet pada 1987 lalu. 

Credit  sindonews.com

Trump Siapkan Kesepakatan Besar Nuklir dengan Rusia dan Cina

Donald Trump tidak acuh saat melewati Vladimir Putin saat sesi foto KTT G20 di Argentina.[REUTERS]

CB, Washington – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sedang menggodok kesepakatan nuklir besar dengan Rusia dan Cina.


Ini karena kesepakatan nuklir yang ada saat ini yaitu START Treaty bakal berakhir pada 2021. Pada saat yang sama Trump juga sedang mengupayakan denuklirisasi Semenanjung Korea.
“Presiden telah menyatakan dengan jelas bahwa dia berpikir perjanjian kontrol senjata harus melibatkan Rusia dan Cina. Ini harus meliputi semua jenis senjata, semua hulu ledak nuklir, semua jenis rudal,” kata seorang pejabat senior Gedung Putih seperti dilansir CNN pada Jumat, 26 April 2019.

Pejabat ini melanjutkan,”Kami memiliki ambisi bisa memberikan sejumlah opsi kepada Presiden secepatnya sehingga dia memiliki waktu luang di kalendar yang memadai.”
Menurut pejabat senior ini,”Hal ini tidak pernah dikerjakan oleh pemerintahan sebelumnya. Tapi, saya juga berargumentasi tidak ada pemerintahan AS sebelumnya yang mencoba apa yang Trump lakukan terhadap Korea Utara, misalnya.”
Seorang pengamat kontrol senjata mengatakan Trump melibatkan Cina karena memiliki tujuan tertentu.

“Satu-satunya alasan Anda melibatkan Cina adalah jika Anda tidak berniat untuk memperpanjang New START Treaty,” kata Alexandra Bell, seorang direktur senior bidang kebijakan pada Pusat Kontrol Senjata dan Non-Proliferasi.
Soal ini, Menlu AS, Mike Pompeo, mengatakan perjanjian baru ini untuk menggantikan perjanjian lama di era baru dan untuk meningkatkan keamanan global.
“Jika kita bisa membuat kesepakatan yangbenar, jika kita bisa membuat perjanjian yang cocok untuk 2021 dan seterusnya, Presiden Trump telah menyatakan dengan jelas bahwa jika kita bisa mendapatkan perjanjian kontrol senjatan yang kokoh maka kita harus membuatnya,” kata Pompeo kepada Kongres AS pada April 2019.

Pompeo mengatakan perjanjian nuklir baru ini juga harus melibatkan negara-negara lain selain Rusia dan Cina. Saat ini, pemerintah AS sedang menggelar pembicaraan sangat awal dengan sejumlah negara soal ini.
Sumber CNN melansir,”Presiden ingin semua senjata itu dikontrol. Kita harus menghilangkan sebanyak mungkin senjata-senjata itu. Kita harus mencoba menghilangkan kelompok senjata.”

Rudal balistik jarak menengah DF-26 dapat membawa hulu ledak konvensional dan nuklir. Spesifikasi rudal balistik Cina ini belum banyak diketahui, tapi diyakini bahwa rudal ini mampu membawa hulu ledak konvensional seberat 1.200-1.800 kg. Dong Feng 26 memiliki akurasi yang bagus, yaitu di bawah 100 meter. zainkhan.org
Media Foreign Policy melansir Partai Demokrat di Kongres mengkritik kebijakan pemerintah AS yang justru dinilai meningkatkan perlombaan senjata.
Dalam peringatan 40 tahun hubungan diplomatik AS dan Cina, Trump mengatakan ada banyak hal yang bisa dikerjakan kedua negara termasuk Rusia.
“Antara Rusia, Cina, dan kita, kita semua membuat ratusan miliar dolar senjata termasuk senjata nuklir, yang sebenarnya konyol,” kata Trump seperti dilansir media South China Morning Post. Menurut Trump, hubungan semua negara akan menjadi lebih baik jika tidak membuat berbagai senjata ini.

Credit  tempo.co

Putin Sebut Penahanan Agen Rusia di AS Sewenang-wenang

Presiden Vladimir Putin menyebut penahanan agen Rusia, Maria Butina, di Amerika Serikat sebagai tindakan sewenang-wenang. (Mikhail Metzel/TASS Host Photo Agency/Pool via Reuters)

Jakarta, CB -- Presiden Vladimir Putin menyebut penahanan agen Rusia, Maria Butina, di Amerika Serikat sebagai tindakan "sewenang-wenang."

"Jelas ini sewenang-wenang. Saya tidak mengerti mengapa ia didakwa," ujar Putin sebagaimana dikutip AFP, Sabtu (27/4).

Butina sendiri mengaku bersalah atas tuduhan berkonspirasi untuk bertugas sebagai agen pemerintah asing tanpa registrasi resmi.

Pengadilan Washington pun menjatuhkan hukuman 18 bulan penjara sebagai ganjaran atas perbuatan Butina.


Namun menurut Putin, dakwaan itu dibuat-buat hanya agar Butina dapat dijebloskan ke penjara di AS.

"Tak ada yang bisa dituduhkan atasnya, tapi agar kasus ini terlihat tidak konyol, dia dihukum 18 bulan penjara," ucap Putin.

Dengan keputusan pengadilan ini, Butina menjadi satu-satunya warga Rusia yang ditahan dan divonis dalam proses penyelidikan besar-besaran dugaan intervensi dalam pemerintahan AS.

Pemimpin kelompok hak kepemilikan senjata Rusia mengatakan bahwa Butina menggunakan koneksinya dalam Asosiasi Senjata Nasional AS untuk membangun jaringan kuat di dalam Partai Republik.                                         

Credit  cnnindonesia.com

Pengadilan AS Vonis Agen Rusia 18 Bulan Penjara

Mahasiswa asal Rusia Maria Butina telah mengaku bersalah atas tudunhan konspirasi di pengadilan federal pada Desember lalu. (Press Service of Civic Chamber of the Russian Federation/Handout via Reuters)

Jakarta, CB -- Hakim federal Amerika Serikat (AS) menjatuhkan hukuman 18 bulan penjara kepada Maria Butina, agen Rusia yang dituduh menyusup dan ikut memengaruhi kebijakan AS terhadap Moskow. Butina sendiri telah mengaku bersalah atas tudunhan konspirasi di pengadilan federal.

Butina adalah warga negara Rusia pertama yang dihukum karena kejahatan yang berkaitan dengan Pemilu AS 2016. Ia dihukum meski menurut laporan Jaksa Robert Mueller menyebut upaya Butina menyusup ke lingkaran Partai Republik terpisah dari kampanye Pemilu Kremlin.

Wanita berusia 30 tahun yang konsen pada hak-hak senjata ini telah dipenjara sejak penangkapannya pada Juli dan akan menerima kredit sembilan bulan masa hukuman yang telah dijalaninya. Dia kemudian akan dideportasi ke Rusia setelah menjalani hukumannya.


"Ibu bukan kesalahpahaman sederhana oleh seorang pelajar asing yang terlalu bersemangat," tegas Hakim Tanya Chutkan, dikutip dari CNN, Sabtu (27/4)

Chutkan mengatakan bahwa Butina, yang belajar di America University, Washington terlibat dalam pekerjaan atas nama pejabat Rusia yang dinilai "canggih" dan "berbahaya."

"Tindakan itu canggih dan menembus jauh ke dalam organisasi politik," kata Chutkan, berpihak pada rekomendasi hukuman pemerintah dan mencatat bahwa tindakan Butina terjadi ketika Rusia secara aktif berusaha ikut campur dalam proses demokrasi AS.

Butina berbicara selama lima menit di persidangan hari Jumat (27/4) waktu setempat. Suaranya terkadang pecah, saat dia menyatakan penyesalan atas kejahatannya dan meminta pengampunan.

"Aku sangat menyesali kejahatan ini.Saya datang ke AS bukan di bawah perintah tetapi dengan harapan membangun jembatan antara tanah air saya dan negara yang saya cintai," ungkap dia. 

Mahasiswa tersebut mengaku bersalah pada Desember atas tuduhan konspirasi untuk bertindak sebagai agen pejabat asing. Dia mengaku menggunakan kontaknya di lingkaran politik GOP, di National Rifle Association dan di National Prayer Breakfast untuk mempengaruhi hubungan AS dengan Rusia.

Sebagai bagian dari kesepakatan pembelaannya, Butina telah bekerja sama secara luas dengan pemerintah. Sebuah sumber yang mengetahui situasi ini mengatakan dia memberikan informasi tentang pacarnya, operasi politik GOP Paul Erickson, yang diduga terlibat dalam rencananya.

Sejauh ini, Erickson belum menghadapi dakwaan di Washington DC. Erickson didakwa pada Februari atas tuduhan penipuan kawat dan pencucian uang dalam kasus terpisah di South Dakota. Dia mengaku tidak bersalah atas tuduhan federal.

Credit  cnnindonesia.com

Ribuan warga Hong Kong protes UU ekstradisi baru

Pengunjuk rasa pro demokrasi berkumpul di depan alun-alun, yang dibuka kembali untuk pertama kalinya sejak gerakan 'Occupy Central' pada 2014, di kantor pusat pemerintah di Hong Kong, China, Senin (1/1/2018). (REUTERS/Bobby Yip)

Hong Kong (CB) - Ribuan orang berpawai di parlemen Hong Kong pada Minggu menuntut penghapusan usulan peraturan ekstradisi yang akan mengizinkan orang-orang dikirim ke China daratan untuk diadili - suatu langkah yang dikhawatirkan sebagian orang mengancam kebebasan inti kota itu.

Para penentang usulan tersebut takut hak-hak dan perlindungan hukum tergerus lebih lanjut di pusat keuangan itu. Kebebasan di Hong Kong dijamin berdasarkan kesepakatan penyerahan kota itu dari kekuasaan kolonial Inggris ke kedaulatan China pada tahun 1997.

Perkiraan awal beberapa ribu orang ikut bergabung dengan aksi itu di sepanjang Pulau Hong Kong mulai dari Causeway Bay ke gedung parlemen di kawasan bisnis.

Mantan anggota parlemen dan pegiat kawakan Leung Kwok-hung mengatakan langkah pemerintah itu berisiko menghilangkan  "kebebasan dari ketakutan" orang-orang Hong Kong.

Sejumlah pengunjuk rasa remaja mengatakan mereka mengkhawatirkan bepergian ke China setelah langkah itu, yang diusulkan pada saat pemerintah mendorong anak-anak muda memperdalam hubungan dengan wilayah daratan dan mempromosikan hubungan Hong Kong dengan bagian selatan China.

Para pengunjuk rasa meneriakkan tuntutan bagi pengunduran diri Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, dengan menyatakan ia telah "mengkhianati" Hong Kong. Sebagian terlihat membawa bendera kuning, simbol gerakan pembangkangan sipil yang melumpuhkan sebagian Hong Kong selama 11 pekan tahun 2014.

Credit  antaranews.com

PM Australia Kecam Rencana Area Bom Bali Jadi Restoran

PM Morrison Kecam Rencana Pemda Sulap Area Bom Bali Menjadi Restoran

PM Australia menyatakan pemberian izin di area bom Bali sangat menyedihkan.

Perdana Menteri (PM) Australia Scott Morrison mengecam langkahpemerintah daerah Bali yang mengizinkan pembangunan sebuah restoran di lokasi bom Bali 2002 yang menewaskan 202 orang, di antaranya 88 warga Australia. Menurutnya, pemberian izin atas "kompleks hiburan" di lokasi tragis itu "sangat menyedihkan."


Ia mengaku pemerintah Australia telah memberikan bantuan dan dana untuk membangun taman perdamaian di atas lokasi untuk "peringatan dan refleksi sunyi," korban serangan terror.

"Konsul jendral kami di Bali sudah bekerja keras untuk mengatasi isu ini," tulisnya lewat Twitter,


"Pemerintah Australia akan terus bekerja sama dengan otoritas Indonesia untuk memastikan kenangan dan keluarga mereka yang tewas dalam serangan teror itu dihormati secara layak."


Pemda Bali sebelumnya menerbitkan izin bagi sebuah pengembang untuk membangun restoran berlantai lima. Sementara tugu peringatan bagi korban bom Bali dipindahkan ke lantai teratas.


Direktur Asosiasi Taman Perdamaian Bali, David Napoli, mengatakan kepada Sydney Morning Herald bahwa pemilik lahan sudah ingin menjual lokasi bekas Sari Club seluas 800 meter persegi itu pada 2010 silam. Kepada Detikcom, Kepala Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kuta, I Gusti Agung Made Agung, mengklaim rencana pembangunan restoran sudah didukung masyarakat Kuta.


"Tugu peringatan di bagian atap sangat tidak layak. Itu ide yang sangat buruk. Kaum disabilitas akan kesulitan mencapai tugu, tidak seorangpun akan bisa melihat tugunya di atas sana dan harganya tidak bisa dipercaya," kata Napoli. Pengembang sempat meminta hampir 50 miliar Rupiah untuk menyewa lokasi tugu peringatan di lantai lima untuk jangka waktu 100 tahun.

Salah seorang penyintas Jan Laczynski juga menilai keputusan pemerintah daerah aneh. "Ide bahwa Anda harus berjalan melalui restoran dan kelab malam untuk menyambangi sebuah tugu peringatan, sangat aneh," katanya kepada Sydney Morning Herald.


Pihak pengembang berniat memulai proses pembangunan pada 6 Mai mendatang. Saat ini lokasi bekas Sari Club masih dijadikan tempat parkir. Pemerintah Daerah dikabarkan telah mengeluarkan surat perintah untuk mengosongkan area sesegera mungkin.

Credit  hrepublika.co.id

FAA Disebut Sempat Pertimbangkan Setop Terbang Boeing 737 Max

Ilustrasi Boeing 737 Max. (REUTERS/Matt Mills McKnight)

Jakarta, CNN Indonesia -- Federasi Penerbangan Amerika Serikat (FAA) disebut sempat mempertimbangkan untuk melarang terbang beberapa pesawat Boeing 737 Max sebelum terjadi dua kecelakaan maut pesawat jenis itu di Indonesia dan Ethiopia.

Rencana pelarangan terbang itu muncul setelah ada masalah keterlambatan dalam pembelajaran sistem pencegah kehilangan daya angkat atau anti-stall. 

Menurut sebuah sumber, dikutip dari AFP, Senin (29/4), pada 2018 atau sebelum Lion Air PK-LQP jatuh di Indonesia, para petugas inspeksi bersama FAA menemukan bahwa pabrikan telah menonaktifkan sinyal yang dirancang untuk memberi tahu awak kokpit soal malafungsi perangkat lunak dalam sistem anti-stall, yakni Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS).

Para inspektur ini bertugas memantau Southwest Airlines, pengguna terbesar pesawat 737 Max saat itu, yakni 34 armada.


Ketika mencoba untuk menentukan apakah pilot pesawat ini membutuhkan pelatihan tambahan, para inspektur mulai memiliki hipotesis soal sinyal tanda bahaya yang dimatikan itu.

Lion Air memiliki sejumlah pesawat Boeing jenis 737 Max-8. (Dok. Lion Air)

Setelah beberapa perdebatan, termasuk soal kemungkinan pelarangan terbang, mereka menyerah pada hipotesis ini. Hal itupun tidak pernah disampaikan kepada pejabat tingkat tinggi di FAA.

Para inspektur kemudian menemukan bahwa Boeing membuat sinyal malafungsi sistem itu menjadi opsional, karena jika tidak itu akan menghabiskan lebih banyak biaya.

Hal ini diketahui usai insiden Lion Air pada Oktober 2018. Pasalnya, Southwest Airlines meminta Boeing untuk mengaktifkan kembali sinyal tersebut. Produsen pesawat itu disebut menonaktifkannya tanpa memberitahu pihak meskapai. 

Menurut seorang juru bicara Southwest Airlines, pihak maskapai maupun pilot tidak menyadari perubahan ini ketika mereka mulai menerbangkan pesawat pada 2017. Mereka baru tahu setelah Lion Air jatuh.

"Sebelum insiden Lion Air, [sinyal] digambarkan dapat dioperasikan oleh Boeing di semua pesawat Max," katanya.

"Setelah kecelakaan Lion Air, Boeing memberi tahu Southwest bahwa sinyal itu dimatikan kecuali itu secara khusus disetel untuk menyala," ia menambahkan.

Foto: CNN Indonesia/Fajrian

Pada titik inilah, lanjut juru bicara itu, Southwest Airline memilih opsi ini untuk menyalakan sinyal itu pada semua pesawatnya.

Saat dimintai tanggapanya terkait informasi dari sumber tadi, Boeing belum memberikan responsnya.

Sementara, FAA tidak akan memberikan komentarnya soal pesawat yang nyaris dilarang terbang itu. Namun, juru bicaranya membenarkan bahwa "sinyal adalah opsional untuk operator." 

Sebelumnya, terjadi dua kecelakaan maut dua pesawat jenis Boeing 737 Max. Pertama, Lion Air PK LQP dengan nomor penerbangan JT-610 yang jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat, Oktober 2018. Insiden ini menewaskan semua penumpang dan awaknya yang berjumlah 189 orang.

Kedua, kecelakaan Ethiopia Airlines ET-AVJ yang menewaskan 157 orang, Maret 2019.

Sebuah sumber AFP, pada Maret, menyebut bahwa tak satu pun dari pesawat Boeing 737 Max dalam kecelakaan Lion Air maupun Ethiopia Airlines dilengkapi dengan sinyal yang seharusnya menunjukkan malafungsi MCAS.

Credit  cnnindonesia.com

Staf Boeing Disebut Bocorkan Masalah Pesawat 737 Max ke FAA

Ilustrasi pesawat Boeing 737 Max. (Joe Raedle/Getty Images/AFP)

Jakarta, CB -- Pegawai Boeing disebut membocorkan masalah pada sistem pesawat Boeing 737 Max kepada Federasi Penerbangan Amerika Serikat (FAA).

Satu hari setelah Menteri Transportasi Ethiopia mengeluarkan laporan awal penyelidikan kecelakaan Ethiopian Airlines 302, empat pegawai Boeing menghubungi saluran tertutup FAA yang bisa digunakan digunakan pegawai dan masyarakat umum untuk melaporkan masalah keselamatan penerbangan.

Sumber yang dekat dengan permasalahan ini mengatakan FAA menerima bocoran baik dari pegawai dan mantan pegawai Boeing. Mereka menceritakan masalah terkait sensor yang mengatur sudut ketinggian di udara, dan juga terkait sistem anti-stall yang dikenal dengan nama MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System). Kedua sistem itu dimiliki oleh pesawat 737 MAX yang merupakan keluaran baru dari Boeing.


Saat ini penggunaan seluruh pesawat 737 Max di seluruh dunia tengah disetop sembari menunggu pembaruan pada piranti lunak.

Serpihan pesawat Boing 737 Max yang mengalami kecelakaan di Ethiopia, Maret. (REUTERS/Tiksa Negeri)

Kepada CNN Internasional, FAA mengatakan bahwa mereka menerima empat aduan pada 5 April, dan mereka mungkin membuka penyelidikan baru terhadap dua kecelakaan pada pesawat 737 MAX -- Lion Air 620 pada Oktober 2018 dan Ethiopian Airlines 302 pada Maret.

Salah satu aduan mencantumkan masalah yang belum pernah diungkapkan sebelumnya yaitu kerusakan pada sistem jaringan kabel dari sensor sudut pesawat karena keberadaan benda asing.

Boeing sebelumnya pernah melaporkan beberapa masalah terkait serpihan benda-benda asing alam proses produksi pesawat mereka. 

The New York Times melaporkan serpihan logam pernah ditemukan di dekat jaringan kabel pesawat Boeing 787 Dreamliner. Angkatan Udara AS juga pernah menyetop Boeing tipe KC-46 setelah serpihan benda asing juga ditemukan pada beberapa pesawat yang baru saja diproduksi.

Aduan pegawai Boeing juga menyatakan tombol kendali MCAS yang memutus piranti lunak MCAS juga bermasalah.

Laporan awal oleh penyelidik Ethiopia menemukan bahwa kerusakan pada sensor dalam membaca sudut kemiringan pesawat membuat MCAS mendapatkan data yang salah, sehingga memerintahkan pesawat seolah dalam kondisi stall (kehilangan dorongan udara untuk mempertahankan ketinggian). Hidung pesawat kemudian menukik ke bawah sehingga pilot kehilangan kendali yang kemudian menyebabkan pesawat terjatuh.

Foto: CNN Indonesia/Fajrian

Masalah yang terjadi pada pesawat Ethiopian Airles tampak mirip dengan yang terjadi pada Lion Air PK-LQP. Kedua kecelakaan menewaskan 346 korban jiwa.

Boeing belum memberikan komentar tentang laporan pembisik pada FAA ini.

Pada Senin pekan depan, Direktur Utama Boeing akan menggelar konferensi pers menyusul rapat pemegang saham di Chicago.

Pertemuan otoritas penerbangan internasional juga akan digelar pada Senin untuk membahas isu terkait Boeing 737 Max. 

Credit  cnnindonesia.com

Maskapai SAS Batalkan 1.200 Penerbangan

Pesawat maskapai Skandinavia SAS.

Foto: EPA

Pilot SAS sudah melakukan pemogokan kerja sejak Jumat.

CB, STOCKHOLM -- Maskapai Skandinavia SAS membatalkan lebih 1.200 penerbangan yang dijadwalkan pada Senin dan Selasa. Pemogokan pilot SAS telah mengganggu rencana perjalanan ribuan penumpang memasuki hari ketiga pada Ahad (28/4).

Para pilot SAS melanjutkan pemogokan pada Jumat karena pembicaraan mengenai pengupahan gagal. Akibatnya sekitar 70 persen penerbangan maskapai itu dibatalkan dan berdampak kepada 280 ribu penumpang termasuk pembatalan terbaru.

"Kami sangat menyesal bahwa para pengguna jasa kami terkena dampak oleh pemogokan pilot saat ini dan SAS sekarang membatalkan penerbangan pada Senin dan Selasa," kata perusahaan penerbangan itu dalam satu pernyataan.

"Pemogokan akan berdampak pada 61 ribu penumpang lagi pada Senin ketika 667 penerbangan dibatalkan di seluruh wilayah Skandinavia. Pada Selasa 49 ribu orang dan 546 keberangkatan akan terkena dampak."

Perundingan SAS, serikat pilot Denmark dan Swedia, dan asosiasi karyawan Norwegia NHO mengalami kebuntuan. Belum ada tanda-tanda mereka mencapai kesepakatan pada Ahad pagi. Kontrak kerja baru juga belum disinggung.

Maskapai itu dibentuk setelah Perang Dunia 2, yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pemerintah Swedia dan Denmark, mengatakan pihaknya siap kembali ke meja perundingan tetapi memperingatkan bahwa menyetujui tuntutan para pilot akan menimbulkan kerusakan yang parah kepada perusahaan.

Credit  republika.co.id