CUPUMA

Jumat, 08 Februari 2019

Foto Markas Militer AS, Mahasiswa China Divonis 1 Tahun Bui

Ilustrasi. (Istockphoto/chinaface)

Jakarta, CB -- Zhao Qianli, seorang mahasiswa China, divonis satu tahun penjara karena mengambil gambar sebuah fasilitas intelijen militer Amerika Serikat di Florida.

Berdasarkan dokumen pengadilan, Zhao disebut memasuki kawasan militer Satuan Tugas Gabungan Antarlembaga Kawasan Selatan yang terletak di Lanud dan Pelabuhan Key West milik Angkatan Laut AS pada 26 September lalu tanpa izin.

Zhao disebut "mengelilingi pagar utama" situs militer itu dan akhirnya "memasuki properti dari pantai."

"Garis pagar instalasi utama juga terdapat beberapa tanda seperti pemberitahuan 'Area yang Dilarang' dan 'Jangan Mendekat.'"

Angkatan Laut AS menyebut fasilitas Key West merupakan "salah satu pusat intelijen bersama dunia." Situs itu melacak lebih dari seribu target yang dicurigai.

Pusat itu memantau lebih dari 108 juta kilometer persegi permukaan bumi untuk melacak segala jenis ancaman yang berpotensi membahayakan keamanan AS, termasuk penyelundupan narkoba dari negara Amerika Latin.

Selain itu, personel dari lima angkatan militer AS dan perwakilan 13 negara juga bekerja di situs militer itu.

Zhao sendiri tengah melanjutkan studi musik dalam salah satu program pertukaran musim panas di North University of China.

Vonis Zhao ditetapkan ketika China tengah dituduh berupaya mencuri teknologi industri AS menyusul kisruh penangkapan salah satu bos Huawei, Meng Wanshou, di Vancouver, Kanada, beberapa waktu lalu.

Sedikitnya 350 ribu pelajar China datang ke AS setiap tahunnya untuk sekolah. Sejumlah pejabat intelijen AS mengatakan ratusan ribu pelajar itu terikat dengan pemerintah China dalam beberapa konteks.

Intelijen AS bahkan tak menampik bahwa beberapa dari mereka memang sengaja dikirim ke AS untuk menjadi mata-mata. Hal itu juga diakui oleh Senator AS dari Partai Republik, Marco Rubio.

"Tidak ada perbandingan yang dapat menggambarkan ruang lingkup ancaman China yang dihadapi AS hari ini karena mereka secara aktif berusaha menggantikan (pengaruh) AS secara global," ucap Rubio.

Credit cnnindonesia.com

Australia dakwa kontraktor China mencuri data perusahaan perencana keuangan

Dokumen foto Kedutaan Besar Republik Rakyat China (RRC) di Kota Canberra, Australia. (visitcanberra.com.au)

Sydney (CB) - Seorang kontraktor China yang bekerja untuk perusahaan perencana keuangan AMP Ltd dituntut melakukan pencurian data rahasia 20 pelanggannya, kata Kepolisian dan perusahaan itu pada Kamis (7/2).

Pria itu, yang menurut otoritas bernama Yi Zheng (28), mengaku bersalah atas pelanggaran tersebut saat ia menjalani persidangan di pengadilan Sydney pada Kamis, lapor Associated Press Australia.

Kepolisian Negara Bagian New South Wales mengatakan mereka mulai menyelidiki pelanggaran itu setelah petugas keamanan siber AMP mengetahui adanya aktivitas mencurigakan di jaringan perusahaan itu Desember lalu.

Penyelidikan itu mengarahkan mereka kepada Yi, yang mengunduh dokumen terkait 23 indentitas milik 20 pelanggan dan mengirimkannya ke akun surel pribadinya, kata Kepolisian.

Kepolisian mengatakan Yi ditangkap saat akan menaiki pesawat menuju China pada 17 Januari. Saat ia ditangkap, polisi menyita beberapa telepon selular, kartu SIM, sebuah laptop, dan beberapa perangkat penyimpanan elektronik dari tasnya.

Dia didakwa "dengan kepemilikan informasi indentitas yang diduga digunakan untuk tindak kejahatan," kata Kepolisian. Meskipun demikian, Kepolisian tidak menyebut rencana apa yang akan dilakukan Yi terhadap informasi pelanggan itu.

"Informasi identitas adalah komoditas yang sangat berharga di pasar gelap dan daring gelap, dan siapa pun - baik itu individu atau pelaku usaha - yang menyimpan data-data ini harus memastikan perlindungannya," kata Komandan Satuan Kejahatan Siber Kepolisian New South Wales Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Matt Craft, dalam sebuah pernyataan.

Juru bicara AMP mengatakan pelanggaran data tersebut melibatkan sejumlah kecil informasi pelanggan dan tidak ada bukti bahwa data-datanya diselewengkan.

AMP telah menghubungi semua pelanggan yang terdampak, menempatkan kontrol keamanan tambahan bagi pelanggan-pelanggan tersebut serta memberi tahu lembaga-lembaga regulator terkait.

Credit antaranews.com

5 Alasan Vietnam Jadi Lokasi Pertemuan Kim Jong Un dan Trump

Kim Jong Un dan Donald Trump sesaat akan menandatangani dokumen kesepakatan hasil pertemuan puncak mereka di Singapura,12 Juni 2018.

CB, Jakarta - Kim Jong Un dan Donald Trump sepakat mengadakan pertemuan puncak untuk kedua kalinya di Vietnam pada 27-28 Februari 2019.
Mengapa Vietnam dipilih jadi tempat pertemuan kedua Kim dan Trump? Sebelumnya muncul nama Singapura dan Hawaii dalam usulan lokasi pertemuan.

Berikut 4 alasannya seperti dilansir dari Channel News Asia, Rabu, 6 Februari 2019.

1. Vietnam cukup dekat dari Pyongyang, ibu kota Korea Utara. Sehingga Kim dapat menggunakan kereta api berlapis baja untuk perjalanannya nanti.

2. AS dan Korea Utara memiliki hubungan diplomatik dengan Vietnam sehingga keduanya punya kantor kedutaan di negara tersebut. Hubungan diplomatik Hanoi dan Pyongyang dibangun pada 1950. Korea Utara mengirimkan pasukan angkatan udaranya ke wilayha utara yang komunis selama Perang Vietnam.

Kakek Kim Jong Un, Kim Il Sung berkunjung ke Vietnam pada tahun 1959. Begitupun, sejumlah pejabat seniro Korea Utara telah beberapa kali berkunjung ke Vietnam.
3. Hanoi memiliki hubungan yang baik dengan kedua negara dan dianggap netral dalam menyikapi isu yang akan dibahas Kim dan Trump.

4. Bagi AS, Vietnam menjadi lokasi strategis di saat perang dagang Cina dan AS terjadi. Cina merupakan sekutu terdekat Korea Utara. Trump memberi sinyal kepada Beijing bahwa Korea Utara bukan di tangannya. "Kami membuat keseimbangan pengaruh Cina di kawasan ini," kata Cheon Seong Whun, peneliti tamu di Asan Institute for Policy Studies di Seoul, Korea Selatan.

5. Bagi Vietnam, pertemuan Kim Jong Un dan Donald Trump akan dapat mendorong terangkatnya status Vietnam di masyarakat internasional, sehingga mendorong masuknya investasi asing dan turisme, menurut Vu Minh Khuong, analis politik di Lee Kuan Yew School of Public Policy di Singapura.

Credit tempo.co

Utusan AS ke Korut Persiapkan Pertemuan Trump-Kim Jong-un

Ilustrasi. (Reuters/Jonathan Ernst)

Jakarta, CB -- Utusan Amerika Serikat untuk Korea Utara, Stephen Biegun, dikabarkan tengah berada di Pyongyang untuk menyelesaikan sejumlah detail krusial menjelang pertemuan kedua antara Presiden Donald Trump dan Kim Jong-un akhir bulan ini di Vietnam.

Beigun dikabarkan tiba di Pyongyang sejak Selasa (5/2), tak lama setelah Trump mengumumkan dirinya akan bertemu Kim pada 27-28 Februari mendatang, dalam pidato kenegaraannya.

Perjalanan Beigun tidak dipublikasikan sebelumnya. Di Pyongyang, dia dikabarkan bertemu Kim Hyok Chol, utusan Korut untuk AS.

Saat berpidato di Stanford University pekan lalu, Beigun menjelaskan kunjungannya ke Pyongyang dilakukan guna mengejar "rencana konkret untuk memajukan semua elemen" yang disepakati Kim dan Trump dalam KTT perdana di Singapura pada Juni tahun lalu.

Dia mengatakan pertemuannya di Pyongyang akan berfokus menemukan konsesi yang dapat diterima masing-masing pihak, serta "peta jalan menuju negosiasi dan deklarasi berdasarkan pemahaman bersama" demi hasil yang benar-benar diinginkan.

Beigun mengatakan Trump saat ini menginginkan kemajuan signifikan dan dapat diverifikasi terkait progres denuklirisasi.

"Tetapi, badan-badan intelijen AS baru-baru ini memperingatkan bahwa Korea Utara tidak mungkin sepenuhnya menyerahkan senjata nuklir dan produksinya," ucap Beigun.

Salah satu ganjalan dalam proses denuklirisasi selama ini adalah perbedaan pemahaman antara AS dan Korut soal definisi perlucutan senjata nuklir.

AS ingin terus menekan Korut dengan sanksi sampai negara terisolasi itu mau sepenuhnya melucuti senjata nuklir.

Sementara itu, Korut ingin AS mencabut sanksi-sanksi itu ketika mereka melucuti senjata nuklir secara bertahap.

Beigun mengatakan dirinya akan mendiskusikan jalan keluar terkait kebuntuan tersebut selama berada di Pyongyang. Dia juga mengisyaratkan pemerintahan AS mulai lunak dengan memungkinkan kesepakatan dengan Korut soal denuklirisasi.

Beigun mengatakan "AS siap mengambil langkah secara simultan dan paralel" dengan Korut ketika proses denuklirisasi berlangsung.

Credit cnnindonesia.com

Filipina Deklarasikan Wabah Campak

Vaksin MMR

Foto: AP Photo/Eric Risberg

Kasus kematian karena campak terus meningkat selama beberapa pekan terakhir.

CB, MANILA -- Pemerintah Filipina mendeklarasikan wabah campak di beberapa wilayah termasuk ibukota Manila. Pada 26 Januari lalu Departemen Kesehatan Bidang Epidemiologi mencatat 1.813 kasus campak dan 26 kematian. Ada kenaikan sebesar 74 persen dari tahun 2018.

Campak bisa sangat berbahaya bagi anak kecil dan bayi. Kenaikan kasus campak ini meningkatkan kekhawatiran untuk 2,4 juta anak yang belum divaksin. Orang tua di Filipina enggan untuk mengimunisasi anak-anak mereka di pusat-pusat kesehatan pemerintah, setelah ada komplikasi terkait dengan vaksin dengue, Dengvaxia.

Perwakilan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk Filipina Dokter Gundo Weiler, mengatakan tingkat imunisasi jauh di bawah target 95 persen dan menurun. Pada 2016, rata-rata angkanya sekitar 75 persen tapi turun jauh pada tahun 2017.

"Dalam skenario ini kami memiliki sekumpulan anak-anak yang tumbuh dari waktu ke waktu tanpa terlindungi dan rentan terhadap campak," kata Weiler, seperti dilansir BBC, Kamis (7/2).

Campak adalah penyakit yang dapat menular melalui udara dan menyebar dengan mudah melalui batuk dan bersin. Gejala awalnya biasanya demam, batuk, pilek dan mata meradang. Beberapa hari kemudian ruam merah muncul di wajah dan tubuh.

Menteri Kesehatan Filipina Francisco Duque mengatakan bronchopneumonia dari komplikasi campak dapat mematikan. Ia mendorong para orang tua untuk mengimunisasi anak mereka.

"Orang tua harusnya tidak menunggu komplikasi terjadi karena sudah terlalu terlambat," katanya.

Duque mengatakan deklarasi wabah campak ini karena Kementerian Kesehatan Filipina melihat kasus kematian karena campak terus meningkat selama beberapa pekan terakhir. Mereka juga meningkatkan pengawasan terhadap kasus-kasus baru dan memperingatkan para ibu serta pengasuh bayi untuk lebih waspada.

Pemerintah Filipina awalnya hanya mendeklarasikan wabah campak di Manila dan Luzon. Tapi Kementeri Kesehatan Filipina menambah beberapa wilayah lainnya. Media-media Filipina mengkritik kerja pemerintah karena wabah campak ini bisa terjadi.

"Wabah penyakit apapun di wilayah tertentu dapat dilihat sebagai kegagalan kebijakan pemerintah di bidang kesehatan publik," tulis ABC-CBN News.

Menurut mereka pemerintah harus memetakan dan mengidentifikasi wilayah yang rentan terhadap penyakit tertentu. Kegagalan kebijakan ini menurut ABC-CBN News dapat terlihat dalam wabah campak yang sebenarnya dapat dicegah.

ABC-CBN News mengatakan Duque menyudutkan Kepala Kantor Pengacara Publik (PAO) Persida Acosta yang menurutnya telah membuat warga takut terhadap Dengavaxia. Sementara itu dilansir di Inquirer, Menteri Kehakiman Filipina Menardo Guevarra mengatakan seharusnya Acosta tidak perlu disudutkan atas wabah campak ini.

"Kepala PAO Acosta hanya melakukan pekerjaannya dan tidak berniat untuk menakut-nakuti publik tentang dampak negatif vaksin secara umum," kata Guevarra dalam pernyataannya.

Acosta sudah mengajukan tuntutan kriminal terhadap mantan pejabat dan pejabat kementerian kesehatan. Tuntutan ini diajukan setelah beberapa anak meninggal dunia usia diinokulasi vaksin Dengvaxia yang kontroversial.

Tim forensik PAO melakukan pemeriksaan forensik terhadap beberapa anak dan seorang dokter pemerintah yang meninggal dunia setelah diberi vaksin Dengvaxia. PAO berpendapat ada kelalaian pemerintah dalam menyaring calon penerima vaksin.

Perusahaan pembuat vaksin Sanofi Pasteur sendiri sudah menyatakan penerima vaksin yang belum terjangkit dengue akan memiliki risiko yang lebih tinggi terkena penyakit mematikan. Guevarra mengatakan ia sudah memerintahkan panel Kementerian Kehakiman untuk menyelesaikan kasus terkait Dengvaxia.

"Saya sudah meminta panel penyelidiK Dengvaxia untuk menyelesaikan kasus tersebut pada bulan ini," kata Guevarra.

Ia mengatakan dengan dukungan Presiden Rodrigo Duterte, kementeriannya akan meluncurkan berbagai kampanye untuk mensosialisikan keharusan vaksin untuk mencegah penyakit seperti flu dan campak. Tuntutan Dengvaxia itu diajukan oleh Volunteers Against Crime and Corruption (VACC).

Credit republika.co.id

Panel PBB Sebut Korea Utara Sembunyikan Senjata Nuklir di Bandara

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un memeriksa pemuatan bom hidrogen yang akan dimuat di rudal balistik antar benua (ICBM) baru, 3 September 2017. Korea Utara mengembangkan bom hidrogen atau bom H yang dapat dijadikan hulu ledak dalam rudal balistik antarbenua atau ICBM. KCNA via AP

CB, Jakarta - Panel ahli PBB mengungkap bahwa program rudal balistik nuklir Korea Utara tetap utuh dan Pyongyang menggunakan bandara dan fasilitas lain untuk menyembunyikan senjata nuklirnya.
Dikutip dari Channel News Asia, 6 Februari 2019, panel mengatakan dalam sebuah laporan yang dirilis pada Selasa bahwa sanksi terhadap Korea Utara "tidak efektif" dengan Pyongyang mengakuisisi pengiriman ilegal produk minyak, menjual batu bara yang dilarang dan melanggar embargo senjata.

Menurut laporan CNN, panel para ahli yang menyusun laporan dibentuk setelah beberapa resolusi Dewan Keamanan PBB yang bertujuan menekan Pyongyang untuk menghentikan uji coba nuklir dan peluncuran rudal. Laporan itu disampaikan kepada komite sanksi Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 orang pada hari Jumat, kata sumber itu kepada CNN.

"Program rudal balistik nuklir dan balistik Republik Demokratik Rakyat Korea tetap utuh," kata laporan itu. "Panel menemukan bahwa DPRK menggunakan fasilitas sipil, termasuk bandara untuk perakitan rudal balistik dan pengujian dengan tujuan antisipasi tuntutan "pelucutan" secara efektif."

Foto dari satelit Digital Globe menemukan markas rudal milik Korea Utara di Sakkanmol, 29 Maret 2018. CSIS/Beyond Parallel/DigitalGlobe 2018/Handout via REUTERS.
Laporan rahasia itu dikirim ke Dewan Keamanan PBB ketika Presiden Donald Trump mempersiapkan KTT kedua bulan ini dengan pemimpin Kim Jong Un bahwa Amerika Serikat berharap akan menghasilkan kemajuan nyata dalam membongkar program senjata Pyongyang.
Tetapi Korea Utara telah menggunakan transfer ilegal minyak, bahan bakar dan batubara menggunakan jaringan kapal di laut untuk menghindari langkah-langkah yang bertujuan merampas pendapatan Pyongyang untuk membangun program senjatanya.

"Pelanggaran-pelanggaran ini membuat sanksi PBB terbaru tidak efektif dengan mengabaikan batas atas impor produk minyak dan minyak mentah oleh DPRK serta larangan batubara yang diberlakukan pada tahun 2017," kata laporan.Resolusi sanksi PBB telah menetapkan batas tertinggi untuk Korea Utara empat juta barel minyak mentah per tahun dan 500.000 barel produk minyak.
"Panel menemukan bahwa pelabuhan dan bandara DPRK digunakan untuk pelanggaran yang merajalela dari resolusi mulai dari impor minyak ilegal dan ekspor batu bara ke penyelundupan uang tunai besar-besaran oleh warga negara DPRK," ungkap laporan.

Korea Utara memilik Rudala Balistik Antar Benua atau ICBM yang sudah operasional, yaitu Taepodong 2. Rudal balistik ini mampu menghancurkan target sejauh 4.000-15.000 km. Taepodong dapat membawa hulu ledak konvensional atau nuklir. AFP/Ed Jones
Korea Utara terus melanggar embargo senjata dan berusaha memasok senjata ringan ke Suriah, pemberontak Houthi di Yaman, Libya dan Sudan.

"Sanksi finansial tetap merupakan langkah yang paling tidak diterapkan dan secara aktif menghindari rezim sanksi," kata panel.

Lembaga keuangan Korea Utara beroperasi di setidaknya lima negara meskipun ada pembatasan yang diberlakukan oleh PBB sementara diplomatnya membantu negara mereka menghindari sanksi dengan mengendalikan rekening bank di beberapa negara.Temuan panel itu sejalan dengan penilaian intelijen AS bahwa Korea Utara tidak mungkin membatalkan program senjatanya tetapi mungkin menawarkan untuk mengurangi kegiatannya untuk memenangkan bantuan sanksi.
Pekan lalu, Direktur Intelijen Nasional AS Dan Coats mengatakan para pemimpin Korea Utara melihat kemampuan senjata nuklir sebagai "penting bagi kelangsungan rezim" Korea Utara.

Credit tempo.co

Pesawat Norwegia mendarat di Stockholm karena ancaman bom

A Norwegian Air Shuttle plane is seen on the tarmac of the Arlanda airport, outside Stockholm, Sweden February 7, 2019. TT News Agency/Jonas Ekstromer via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. SWEDEN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SWEDEN. (REUTERS/TT NEWS AGENCY)

Stockholm (CB) - Sebuah pesawat maskapai Norwegia, Air Shuttle, dengan 169 penumpang di dalamnya kembali ke Bandara Arlanda di luar Stockholm dan dievakuasi pada Kamis (7/2) setelah mendapat ancaman bom, kata Kepolisian Swedia.

Kepolisian mengatakan ada ancaman bom terhadap pesawat tertentu yang kini mendarat di Arlanda.

"Ketika evakuasi selesai, pesawat akan digeledah oleh satuan penjinak bom nasional," kata Juru Bicara Kepolisian Towe Hagg.

Televisi Swedia mengatakan pesawat itu mengangkut beberapa anggota tim renang Swedia yang berangkat ke Prancis untuk mengikuti perlombaan dan kamp pelatihan.

"Semua orang duduk dengan tenang dan menunggu kapan kami bisa turun dari pesawat," kata perenang gaya bebas Isak Eliasson seperti dikutip SVT.

Otoritas Norwegia mengatakan ada ancaman terhadap pesawat dengan nomor penerbangan DY4321 yang terbang dari Arlanda menuju Nice di Prancis.

Credit antaranews.com

Rabu, 06 Februari 2019

Prancis, Jerman umumkan kontrak pertama pembuatan jet tempur

Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Prancis Emmanuel Macron menghadiri sebuah diskusi dengan penduduk di Aachen, Jerman, Selasa (22/1/2019). (REUTERS/WOLFGANG RATTAY)

Paris (CB) - Prancis dan Jerman pada Rabu akan mengumumkan kontrak pertama selama dua tahun bernilai 65 juta euro (sekitar satu triliun rupiah), yang didanai secara setara oleh keduanya, untuk merancang jet tempur masa depan, menurut sumber di militer Prancis.

Dassault Aviation dan Airbus yang akan membangun jet, yang diharapkan akan menggantikan Rafale dari Dassault dan Eurofighter dari Jerman pada 2024, akan mulai mengerjakan konsep dan perancangan, menurut sumber tersebut.

Kedua perusahaan diperkirakan akan mendemonstrasikan pesawat dan mesinnya pada pertengahan 2019.

Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Kanselir Jerman Angela Markel pertama kali mengumumkan rencana tersebut pada Juli 2017 untuk Sistem Pesawat Tempur Masa depan (FCAS), yang akan meliputi jet tempur dan senjata terkait, termasuk `drone` (pesawat nirawak).

Setelah hampir dua tahun persiapan kedua perusahaan, kesepakatan pada Rabu dan penandatanganan kontrak akan membuka jalan sesungguhnya bagi dimulainya program tersebut.

Airbus dan Dassault telah menunggu penandatanganan pertama kontrak-kontrak untuk mengawali pelaksanaan proyek baru tersebut.

Perusahaan mesin pesawat Safran dari Prancis dan MTU Aero dari Jerman diharapkan membentuk satuan tugas bersama untuk mengembangkan mesin pesawat baru sedangkan perusahaan elektronik Prancis Thales dan pembuat roket Eropa MBDA juga akan ikut serta dalam proyek.

Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Florence Parly dan Menteri Pertahanan Jerman Ursula von der Leyen akan memimpin upacara penandatanganan yang berlangsung di Safran, di barat daya Prancis, Rabu.

Jerman melepaskan kendala terbesar untuk mencapai kemajuan dalam proyek itu pekan lalu ketika negara itu tunduk pada permintaan Prancis serta mengeluarkan pesawat siluman F-35 buatan Lockheed Martin dari tender multimiliar euro untuk menggantikan jet tempur tua Tornado, yang bisa mengangkut senjata nuklir AS.

Prancis dan Jerman akan menambahkan Spanyol sebagai mitra penuh dalam program tersebut pada musim panas, kata beberapa sumber kepada Reuters pada Desember.

Inggris, yang akan meninggalkan Uni Eropa pada Maret, memperlihatkan program pembangunan pesawat saingannya, yang disebut Tempest, dalam pameran dirgantara Farnborough pada Juli.

Credit antaranews.com

Respons Cermin untuk AS, Rusia Bikin Rudal Hipersonik Nuklir

MOSKOW - Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan negaranya harus membuat rudal hipersonik berhulu ledak nuklir dan rudal jelajah Kalibr berbasis darat terbaru. Keputusan itu sebagai "respons cermin" terhadap tindakan Amerika Serikat (AS) yang mulai memproduksi bom nuklir baru setelah menarik diri dari Perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) 1987.

Misil hipersonik baru yang diminta Kremlin untuk diproduksi adalah misil berbasis darat dengan jangkauan tembak 500km. Pembuatan diminta dimulai tahun 2020 dan tahun 2021 harus sudah siap dioperasikan.

Pada hari Jumat lalu AS mengonfirmasi telah menangguhkan keikutsertaannya dalam Traktat INF yang telah bertahan selama beberapa dekade. Perjanjian kontrol senjata rudal dan nuklir yang diteken AS dan Uni Soviet dan kemudian dilanjutkan oleh Rusia itu berisi larangan memiliki dan menguji coba rudal jarak menengah yang diluncurkan dari darat dengan jangkauan 310-3.400 mil.

Pemerintah Washington menuduh misil 9M729 Moskow bertentangan dengan perjanjian era Perang Dingin tersebut dan meminta untuk dihancurkan. Namun, Moskow membantah dan menuntut bukti atas tuduhan itu.

Pada hari berikutnya setelah AS menangguhkan kepatuhannya dari Perjanjian INF, Presiden Rusia Vladimir Putin bereaksi dengan mengikuti langkah serupa sepeti yang dilakukan pemerintah Trump.

Putin mengatakan Rusia akan memberikan "respons cermin" terhadap AS dengan terlibat dalam penelitian dan pengembangan untuk teknologi rudal nuklir terbaru. Kendati demikian, dia menjamin Moskow tidak akan terlibat dalam perlombaan senjata yang mahal.

Shoigu, sebagaimana dikutip kantor berita RIA, mengatakan pada Selasa (5/2/2019) bahwa mengingat Perjanjian INF itu tidak lagi diperhatikan, maka menjadi penting bagi Moskow untuk meningkatkan jangkauan sistem rudal daratnya dalam dua tahun ke depan.

"Pada 2019-2020, kita harus mengembangkan versi kompleks Kalibr berbasis laut dengan rudal jelajah jarak jauh, yang terbukti efektif di Suriah. Selama periode yang sama, kita harus membuat kompleks rudal darat dengan misil hipersonik jarak jauh," kata Shoigu.

Keluarga rudal Kalibr berbeda dalam ukuran, platform peluncuran, jangkauan, dan kecepatan. Namun, semuanya dapat membawa hulu ledak konvensional atau pun nuklir.

Angela Kane, seorang peneliti senior di Pusat Perlucutan Senjata dan Non-Proliferasi Wina, mengatakan AS "mematikan" perjanjian kontrol senjata nuklir bilateral itu karena pihaknya memandang perjanjian itu sebagai sesuatu yang membatasinya ketika bersaing dengan rival lain yang muncul.

"Saya menduga di sini, tetapi saya memperkirakan bahwa AS ingin mengembangkan rudal yang juga dapat diarahkan terhadap China atau negara-negara lain seperti Iran atau Korea Utara," katanya pada panel berjudul "Nuclear Brinkmanship" di Forum Ekonomi Dunia di Davos pada Januari lalu.

Kane menambahkan bahwa tanpa Perjanjian INF 1987, banyak rudal nuklir dapat dikerahkan ke wilayah mana pun di seluruh

Credit sindonews.com

AS Bersiap Uji Rudal Antarbenua Minuteman III dari Vandenberg

WASHINGTON - Militer Amerika Serikat (AS) bersiap untuk menguji coba sebuah rudal balistik antarbenua (ICBM) Minuteman III setelah uji coba terakhir dilakukan tiga bulan lalu. Senjata itu diperkirakan akan meluncur Selasa malam atau Rabu (6/2/2019) pagi dini hari waktu setempat dari Pangkalan Angkatan Udara Vandenberg utara.

Misil yang proses peluncurannya berlangsung tiga tahap tersebut dijadwalkan akan keluar dari silo bawah tanah antara Selasa pukul 23.01 malam hingga Rabu pukul 05.01 dini hari.

Setelah diluncurkan, militer akan melacak hulu ledak tiruan pada misil itu saat terbang 4.200 mil menuju target yang telah ditentukan di Atol Kwajalein, Samudra Pasifik tengah.

Kendati demikian, tes ICBM Minuteman III dapat ditunda jika ada masalah teknis atau cuaca yang tidak menguntungkan di Vandenberg atau pun di downrange.

Angkatan Udara AS rutin melakukan uji coba rudal balistik antarbenua beberapa kali setahun dari pangkalan Vandenberg untuk mengumpulkan informasi tentang akurasi dan keandalan sistem senjata.

"Pengujian perkembangan memberikan data berharga kepada Komando Serangan Global Angkatan Udara, dan secara holistik menguji sistem, prosedur, dan penerbang dari perencanaan misi awal hingga tahap akhir penempatan senjata," kata perwakilan dari Pangkalan Angkatan Udara (AFB) Vandenberg.

Pihak Komando Serangan Global Angkatan Udara mengatakan uji coba ICBM Minuteman III telah dijadwalkan berbulan-bulan atau bertahun-tahun sebelumnya, dan bukanlah reaksi terhadap insiden atau isu di dunia nyata.

Angkatan Udara Amerika memiliki total 400 unit rudal Minuteman III dalam keadaan siaga di dekat Minot dan di F.E. Warren AFB, Wyoming dan Malmstrom AFB, Montana.

Tes senjata yang dijadwalkan ini akan menjadi peluncuran ketiga pada 2019 dari Vandenberg, namun menjadi yang pertama untuk program ICBM Komando Serangan Global.

Uji rudal yang dijadwalkan ini hanya berselang beberapa hari setelah administrasi Donald Trump menangguhkan Perjanjian Pasukan Nuklir Jangka Menengah (INF) 1987. Wakil Direktur Nuclear Age Peace Foundation, Rick Wayman, mengatakan Perjanjian INF 1987 merupakan salah satu perjanjian pengendalian senjata paling penting yang pernah dicapai antara Amerika Serikat dan Rusia.

"Minggu yang sama, kedua negara ini sekarang tampaknya akan menguji peluncuran ICBM. Ketika ICBM tidak akan melanggar Perjanjian INF, itu mengkhawatirkan bahwa ketegangan luar biasa ini akan datang ke kepala dengan tes rudal berkemampuan nuklir utama hanya berjam-jam atau berhari-hari," ujar Wayman kepada Noozhawk.

AS dan Rusia merupakan pemilik lebih dari 90 persen dari sekitar 14.500 senjata nuklir di dunia.

"Angkatan Udara selalu berusaha untuk menjelaskan tes ICBM sebagai rutin dan terputus dari peristiwa geopolitik saat ini. Tetapi tidak ada yang rutin untuk melatih pemusnahan jutaan orang," kata Wayman.

"Keputusan Presiden Trump yang ceroboh untuk membakar Perjanjian INF telah menempatkan kita pada risiko bencana nuklir yang bahkan lebih tinggi, dan pengujian ICBM yang terus dilakukan Amerika Serikat harus dilihat dengan cara ini," imbuh dia.

Credit sindonews.com

Para menteri Inggris diam-diam bahas penundaan Brexit

Pendukung anti Brexit Steve Bray berunjuk rasa diluar Downing Street di London, Inggris, Selasa (22/1). ANTARA FOTO/REUTERS/Toby Melville/cfo/19

London (CB) - Para menteri Inggris secara diam-diam mengadakan pertemuan untuk membahas rencana menunda Brexit (pemisahan Inggris dari Uni Eropa) sekitar enam pekan, harian The Telegraph melaporkan, Selasa (5/2).

Penundaan itu akan memundurkan Brexit menjadi 24 Mei. Saat ini, Inggris berencana meninggalkan Uni Eropa (EU) pada 29 Maret 2019.

Para menteri berharap EU akan menyetujui "masa tenggang" dua bulan setelah 29 Maret, kalau-kalau kesepakatan yang diajukan Perdana Menteri Theresa May lolos di parlemen, untuk menambah waktu bagi pembuatan undang-undang, menurut laporan The Telegraph.

May akan menuju Brussel pada Kamis untuk meminta para pemimpin EU menerima perubahan-perubahan yang mengikat secara hukum atas pengaturan perbatasan Irlandia dalam kesepakatan pemisahan Inggris atau menghadapi kemungkinan kekacauan karena tidak ada kesepakatan soal Brexit.

London dan Brussel mempermasalahkan apakah kesepakatan Brexit yang sekarang sudah ditutup pada November bisa diubah, sehingga memberi peluang kemungkinan penangguhan untuk Brexit, detik-detik penentuan apakah sepakat atau tidak sepakat soal Inggris keluar dari EU.

Credit antaranews.com

UAE dituduh alihkan senjata ke gerilyawan Yaman

FILE PHOTO: Houthi militants patrol a street where pro-Houthi protesters demonstrated against the Saudi-led coalition in Hodeidah, Yemen December 10, 2018. Picture taken December 10, 2018. REUTERS/Abduljabbar Zeyad/File Photo (REUTERS/ABDULJABBAR ZEYAD)

Dubai (CB) - Amnesty International pada Rabu menuduh Uni Emirat Arab (UAE) mengalihkan pasokan persenjataan dari negara-negara Barat dan negara-negara lain ke "para gerilyawan tak bertanggung jawab yang diduga melakukan kejahatan perang" di Yaman.

UAE dan Arab Saudi memimpin koalisi militer, yang juga meliputi pasukan setempat dari berbagai faksi di Yaman, untuk mengembalikan kekuasaan pemerintah yang diakui secara internasional. Pemerintahan tersebut didepak pada 2014 oleh kelompok Al Houthi, yang terkait dengan Iran.

"Pasukan Emirat menerima persenjataan senilai miliaran dolar dari negara-negara Barat dan negara-negara lain, namun mengalihkannya kepada gerilyawan yang tidak jelas di Yaman dan diketahui melakukan kejahatan perang," kata Amnesty dalam sebuah pernyataan.

"Penyebarluasan kekuatan tempur ini menjadi faktor utama bencana bagi ribuan warga sipil Yaman yang telah tewas, sementara jutaan lainnya berada diambang kelaparan akibat dampak langsung dari peperangan ini," kata organisasi hak asasi manusia (HAM) itu.

Kantor Media Pemerintah UAE masih belum memberikan tanggapan terkait pernyataan Amnesty tersebut.

UAE telah melatih dan mempersenjatai ribuan pejuang Yaman, sebagian besar di provinsi-provinsi di wilayah selatan dan pesisir barat, sebagai bagian dari pasukan yang memerangi Al Houthi.

Al Houthi kini mengusai sebagai besar wilayah perkotaan, termasuk Ibu Kota Sanaa dan pelabuhan utama Hodeidah.

Negara-negara Barat yang sebagian besar menyediakan persenjataan dan intelijen bagi koalisi, telah menekankan agar perang hampir empat tahun di negara itu diakhiri setelah pembunuhan jurnalis Arab Saudi Jamal Khashoggi.

Peristiwa pembunuhan itu membuat mereka meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas Arab Saudi di kawasan.

Sejumlah organisasi HAM menuduh kedua pihak yang bertikai kemungkinan melakukan kejahatan perang, termasuk kekerasan terhadap para tahanan. Tuduhan itu ditepis kedua pihak.

Amnesty menyerukan kepada berbagai negara untuk menghentikan penjualan sejatan ke pihak-pihak yang bertikai sampai "tidak ada lagi risiko besar" bahwa persenjataan itu kemungkinan digunakan untuk melanggar kemanusiaan atau hukum HAM.

Konflik di Yaman secara luas dianggap sebagai perang antara Muslim Suni Arab Saudi dan Muslim Syiah Iran, yang dihasut oleh suatu pihak berpengaruh.

Al Houthi membantah tuduhan bahwa Iran memasok mereka dengan persenjataan dan mengatakan bahwa revolusi mereka menentang korupsi.

Credit antaranews.com

Drone Bawah Air Rusia Mampu Menyelam 1 Km dan Berkecepatan 200 Km/Jam

MOSKOW - Poseidon, drone bawah air terbaru Rusia, dilaporkan dapat melakukan perjalanan dengan kecepatan hingga 200 km/jam. Drone ini juga mampu menyelam sedalam 1 km untuk menembus pertahanan apa pun.

"Kendaraan bawah air tak berawak (UUV) bisa menembus segala tindakan penanggulangan perang kapal selam dan sistem pertahanan musuh lainnya karena sistem kontrol sepenuhnya otonom," ujar sumber di dalam militer Rusia mengungkapkan kepada kantor berita TASS.

Sumber tersebut juga memberikan sedikit banyak senjata rahasia dan fitur yang dirahasiakan.

Dikatakannya, Poseidon akan dapat menyelam di lebih dari 1 km dan pada kedalaman seperti itu mesin dapat mendorongnya hingga 200 km jam.

"Secara keseluruhan, kemampuan intelektual dan daya dorong akan membuat kendaraan itu tak terkalahkan dan memastikan bahwa itu mengenai sasaran," imbuh sumber itu seperti disitir RT dari TASS, Selasa (5/2/2019).

Torpedo rahasia akan dibawa oleh kapal selam berbahan bakar nuklir milik Angkatan Laut Rusia itu.

Sementara kecepatan dan kedalaman maksimum penyelaman Poseidon mungkin tampak mengejutkan bagi publik, teknologi yang dikembangkan di zaman Soviet dapat memberikan petunjuk tentang bagaimana hal itu menjadi mungkin.

Sebagai contoh, kapal selam bertenaga nuklir Rusia K-278 Komsomolets pernah mencapai rekor kedalaman selam 1.027 meter di Laut Norwegia, Mikhail Khodarenok, seorang pakar militer Rusia mengatakan kepada RT.

"Pada 800 meter dia bisa menembakkan torpedo tiruan melalui tabungnya," katanya.

Demikian juga, ada torpedo ultra-cepat yang mulai beroperasi pada Angkatan Laut Soviet di tahun 1977. Dijuluki 'Shkval' (Squall), senjata anti-kapal itu dapat melakukan perjalanan dengan kecepatan 200 knot atau 370km/jam di bawah air karena mesin roket berbahan bakar padat.

"Jika banyak dari ini telah dilakukan sejak lama, maka mengapa fitur ini tidak dapat direproduksi hari ini, terutama mengingat fakta bahwa semua teknologi, biro desain, pengembang dan tradisi telah dipertahankan?" tanyanya.

"Sangat mungkin bahwa Poseidon bisa menyelam lebih dalam dan bergerak lebih cepat dari yang diketahui publik," ujarnya memprediksi.

Menurutnya segala sesuatu yang tersedia di sumber terbuka adalah untuk menyembunyikan fitur kinerja sebenarnya dari UUV. Menurutnya ini adalah "praktik umum."

Credit sindonews.com

AS Bujuk Uni Eropa Blokir Produk 5G Huawei

Ilustrasi. (Foto: CNN Indonesia/Hani Nur Fajrina)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat berupaya membujuk Uni Eropa untuk melarang penggunaan infrastruktur 5G buatan Huawei dan produsen China lainnya. Dalam sebuah pernyataan pada Selasa (6/2), AS menjadikan Uni Eropa sebagai sekutu utama pelarangan tersebut.

Tindakan ini dilakukan sebagai langkah lanjutan pertemuan Komisi Uni Eropa dengan pemerintah Belgia di Brussel. Pemerintah AS sebelumnya juga telah mengajukan permintaan serupa kepada Prancis, Jerman, dan beberapa negara Eropa lainnya.

"Kami mengatakan Anda harus sangat, sangat berhati-hati dan kami mendesak mereka (Uni Eropa) untuk tidak terburu-buru menandatangani kontrak dengan pemasok yang tidak dipercaya dari negara-negara seperti China," kata pejabat AS yang namanya tidak diungkap.

Mengutip Reuters, AS beralasan jika perangkat China menimbulkan risiko keamanan sehingga Uni Eropa harus mengeluarkan larangan.

"Menggunakan perangkat buatan Huawei atau ZTE memiliki serangkaian konsekuensi untuk keamanan nasional.. Kami adalah sekutu dengan hampir semua anggota Uni Eropa, termasuk untuk urusan keamanan," ucap pejabat itu.

AS menyatakan telah melarang penggunaan perangkat Huawei pada layanan pemerintah dan perusahaan swasta. Sementara AS nampak memanfaatkan langkah Uni Eropa yang masih belum menentukan sikap atas isu keamanan produk China.

Langkah AS merespons upaya Uni Eropa yang tengah mempertimbangkan proposal soal larangan penggunaan infrastruktur Huawei. Jerman menyatakan khawatir dengan isu spionase melalui perangkat asal China.

Sebaliknya, Prancis justru menyatakan pihaknya belum mengambil sikap untuk melarang penggunaan produk Huawei lantaran tidak memiliki semua informasi layaknya AS.

"Kami mengambil keputusan berdasarkan apa yang kami ketahui. Pada tahap ini, kami belum memutuskan untuk melarang Huawei di Prancis," kata seorang pejabat Prancis baru-baru ini.

Credit cnnindonesia.com

AS-Rusia Tegang soal INF, Prancis Simulasikan Serangan Nuklir

PARIS - Angkatan Udara Prancis melakukan simulasi serangan nuklir yang melibatkan sebuah jet tempur multirole Rafale pada hari Selasa. Misi langka ini dilakukan di saat Amerika Serikat dan Rusia sedang bersitegang setelah keduanya sama-sama menangguhkan kepatuhannya terhadap Perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) 1987.

Juru bicara Angkatan Udara Prancis Kolonel Cyrille Duvivier kepada Reuters yang dilansir Rabu (6/2/2019) mengatakan simulasi berlangsung selama 11 jam. Simulasi mencakup semua fase misi serangan nuklir, termasuk adegan pengisian bahan bakar hingga penembakan rudal layaknya seperti dalam serangan nyata.

"Serangan nyata ini dijadwalkan dalam kehidupan sistem senjata," kata Kolonel Duvivier. "Itu dilakukan secara berkala, tetapi tetap langka karena rudal yang sebenarnya, tanpa hulu ledak, ditembakkan," ujarnya.

Mantan Menteri Luar Negeri Prancis Hubert Vedrine mendesak Moskow dan Washington untuk membuat perjanjian baru untuk menggantikan Perjanjian INF 1987.

Pada hari Jumat lalu AS mengonfirmasi telah menangguhkan keikutsertaannya dalam Traktat INF yang telah bertahan selama beberapa dekade. Perjanjian kontrol senjata rudal dan nuklir yang diteken AS dan Uni Soviet dan kemudian dilanjutkan oleh Rusia itu berisi larangan memiliki dan menguji coba rudal jarak menengah yang diluncurkan dari darat dengan jangkauan 310-3.400 mil.

Pemerintah Washington menuduh misil 9M729 Moskow bertentangan dengan perjanjian era Perang Dingin tersebut dan meminta untuk dihancurkan. Namun, Moskow membantah dan menuntut bukti atas tuduhan itu.

Pada hari berikutnya setelah AS menangguhkan kepatuhannya dari Perjanjian INF, Presiden Rusia Vladimir Putin bereaksi dengan mengikuti langkah serupa sepeti yang dilakukan pemerintah Trump.

Putin mengatakan Rusia akan memberikan "respons cermin" terhadap AS dengan terlibat dalam penelitian dan pengembangan untuk teknologi rudal nuklir terbaru. Kendati demikian, dia menjamin Moskow tidak akan terlibat dalam perlombaan senjata yang mahal.

Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan negaranya harus membuat rudal hipersonik berhulu ledak nuklir dan rudal jelajah Kalibr berbasis darat terbaru. Keputusan itu sebagai "respons cermin" terhadap tindakan AS yang mulai memproduksi bom nuklir baru setelah menarik diri dari Perjanjian INF 1987.

Misil hipersonik baru yang diminta Kremlin untuk diproduksi adalah misil berbasis darat dengan jangkauan tembak 500km. Pembuatan diminta dimulai tahun 2020 dan tahun 2021 harus sudah siap dioperasikan.

Shoigu, sebagaimana dikutip kantor berita RIA, mengatakan pada Selasa (5/2/2019) bahwa mengingat Perjanjian INF itu tidak lagi diperhatikan, maka menjadi penting bagi Moskow untuk meningkatkan jangkauan sistem rudal daratnya dalam dua tahun ke depan.

"Pada 2019-2020, kita harus mengembangkan versi kompleks Kalibr berbasis laut dengan rudal jelajah jarak jauh, yang terbukti efektif di Suriah. Selama periode yang sama, kita harus membuat kompleks rudal darat dengan misil hipersonik jarak jauh," kata Shoigu.

Keluarga rudal Kalibr berbeda dalam ukuran, platform peluncuran, jangkauan, dan kecepatan. Namun, semuanya dapat membawa hulu ledak konvensional atau pun nuklir.

Credit sindonews.com

Saudi Dituduh Berikan Senjata AS ke Kelompok Terkait al-Qaeda

WASHINGTON - Arab Saudi dan mitra koalisinya di Yaman, Uni Emirat Arab (UEA) dituduh memberikan senjata buatan Amerika Serikat (AS) kepada kelompok-kelompok yang terkait dengan al-Qaeda. Kelompok milisi yang komandannya pernah melayani cabang ISIS di Yaman juga disebut ikut menerima senjata tersebu.

Tuduhan itu muncul dari laporan investigasi CNN. Tuduhan itu menguatkan laporan serupa yang pernah diterbitkan Al Jazeera. Bedanya, laporan CNN menyebut senjata-senjata AS juga telah jatuh ke tangan pemberontak Houthi yang sejatinya sedang diperangi koalisi pimpinan Arab Saudi.

Arab Saudi dan UEA mulai terlibat perang di Yaman pada 2015. Koalisi Arab tersebut melakukan intervensi militer atas permintaan pemerintah Presiden Yaman Abd Rabbo Mansour Hadi yang nyaris digulingkan kelompok Houthi.

Menurut CNN, yang mengutip komandan dan analis setempat, Koalisi Arb menggunakan senjata buatan AS sebagai bentuk mata uang untuk membeli loyalitas milisi atau suku. "Untuk mendukung aktor bersenjata terpilih, dan memengaruhi lanskap politik yang kompleks," bunyi laporan tersebut, yang dikutip Rabu (6/2/2019).

Menurut Pentagon, kedua monarki Teluk melanggar ketentuan perjanjian senjata dengan Washington.
Seorang pejabat pertahanan AS mengatakan kepada CNN bahwa ada penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap masalah ini.

Mengutip situasi di kota Taiz yang sedang bergejolak, CNN mengatakan bahwa al-Qaeda telah membentuk aliansi menguntungkan dengan milisi pro-Saudi yang mereka perjuangkan bersama.

Sebagai contoh, kelompok milisi Brigade Abu al-Abbas memiliki kendaraan lapis baja Oshkosh buatan AS yang diarak di kota itu dalam unjuk kekuatan tahun 2015.

Abu al-Abbas, pendiri milisi, diberi sanksi oleh AS pada tahun 2017 karena diduga mendanai al-Qaeda dan cabang ISIS di Yaman.

"Koalisi masih mendukung saya," kata al-Abbas dalam sebuah wawancara pada bulan Desember dengan Washington Post. "Jika saya benar-benar seorang teroris, mereka akan membawa saya untuk diinterogasi."

Laporan CNN menambahkan, kelompok al-Abbas masih menikmati dukungan dari koalisi yang dipimpin Saudi.

"Amerika Serikat belum mengizinkan Kerajaan Arab Saudi atau Uni Emirat Arab untuk mentransfer kembali peralatan apa pun ke pihak-pihak di Yaman," kata juru bicara Pentagon Johnny Michael kepada CNN.

"Pemerintah AS tidak dapat mengomentari investigasi yang tertunda dari klaim pelanggaran penggunaan (senjata) dari artikel dan layanan pertahanan," imbuh Michael.

AS sejauh ini merupakan pemasok senjata terbesar untuk Arab Saudi dan UEA. Dukungan Washington sangat penting bagi perang berkelanjutan di Yaman oleh koalisi yang dipimpin Saudi. Baik Saudi maupun UEA belum mengomentari laporan investigasi soal transfer senjata buatan AS ke para kelompok militan di Yaman.

Credit sindonews.com

Sekjen PBB: Tentara Bayaran Picu Terorisme dan Ekstremisme

Sekjen PBB Antonio Guteres. Foto/Reuters

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengungkapkan ada laporan yang menyebut “adanya peningkatan dalam penggunaan tentara bayaran,” kantor berita Associated Press melaporkan via VOA.
Tentara bayaran itu tidak saja bertempur secara ilegal dalam peperangan, tapi juga secara ilegal mengeksploitasi sumber daya alam dan sekarang juga ‘membiayai’ kejahatan transnasional terorganisasi, terorisme dan ekstremisme kekerasan, kata Guterres.

Senin (4/2), Guterres mengatakan menyerukan dukungan yang lebih luas terhadap perjanjian regional dan internasional menentang penggunaan tentara bayaran. Dia juga menyerukan upaya penuntutan terhadap tentara bayaran dan memperkuat usaha mencegah anak-anak muda khususnya untuk menjadi anggota tentara bayaran.
Foto/BBC

Menteri Luar Negeri Rwanda Richard Sezibera mengatakan “sekarang kita menyaksikan meningkatnya serangan siber dan spionase industri yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tentara bayaran di dalam negeri sendiri.”

Sezibera mengatakan di hadapan Dewan Keamanan PBB bahwa tentara bayaran terus tumbuh dan berinovasi sebab itu PBB dan Uni Afrika mesti menanggapinya.

Credit okezone.com

Perusahaan Cryptocurrency Krisis Usai Pendiri Meninggal Dunia

Ilustrasi. (Foto: REUTERS/Marco Bello)

Jakarta, CB -- Pengguna layanan pertukaran mata uang digital atau cryptocurrency QuadrigaCX mengeluhkan tidak bisa mengakses dana mereka. Alasannya bukan karena layanan tersebut menjadi korban peretasan, namun sang pendiri Gerald Cotten dilaporkan meninggal dunia.

Cotten dilaporkan meninggal dunia akibat penyakit komplikasi saat sedang di India awal Desember lalu.

Kematiannya menyisakan krisis lantaran Cotten menggunakan perangkat fisik yang tidak terhubung dengan internet atau 'cold storage' untuk menyimpan dana.

'Cold storage' digunakan untuk melindungi dana pengguna dari tangan usil peretas. Sementara Cotten menjadi satu-satunya orang yang memiliki kendali atas akun dan password menyimpan Bitcoin senilai US$145 juta atau sekitar Rp2 miliar dan sejumlah aset digital lainnya.

Sementara untuk dana yang bisa diakses untuk transfer tersimpan dalam 'hot wallet' dengan nominal lebih kecil dibandignkan yang ada di 'cold storage'. Quadriga juga memiliki uang sekitar US$53 juta, namun tetap tidak cukup untuk menutupi aset milik lebih dari 100 ribu penggunanya.

Jennifer Robertson, istri Cotten mengatakan QuadrigaCX mengajukan perlindungan kreditor lantaran tak bisa mengakses dana di 'cold storage'.

"Selama beberapa pekan terakhir kami berusaha mengatasi masalah likuiditas, termasuk mencari cara untuk mengakses 'cold storage'. Sayangnya upaya ini belum berhasil karena tidak ada yang tahu kata sandi dan akses pemulihannya," ucap Robertson dalam pernyataannya seperti dilansir CNN.

QuadrigaCX dilaporkan juga sudah merekrut seorang ahli untuk membobol laptop dan perangkat lainnya namun belum berhasil memecahkan kode enkripsinya.

Credit cnnindonesia.com

KKP Tangkap Dua Kapal Malaysia di Perairan Indonesia

kapal asing ilegal

Foto: dok. Dispen Koarmabar

Kapal dinakhodai oleh warga negara Thailand.

CB, JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap dua kapal perikanan asing (KIA) berbendera Malaysia pada Sabtu (2/2) di perairan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) Selat Malaka.

Penangkapan tersebut dilakukan langsung oleh Kapal Pengawas Perikanan (KP) Hiu 012 di bawah kendali Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). Plt Direktur Jendral PSDKP, Nilanto Perbowo mengungkapkan, penangkapan dilakukan pada siang hari sekitar pukul 12.00 WIB.

“Penangkapan ini dalam operasi KP Hiu 012 untuk memberantas kegiatan penangakan ikan secara ilegal di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI),” kata Nilanto dalam pernyataan resmi diterima Republika.co.id, Selasa (5/2) malam.

Lebih detail, kapal pertama yang berhasil ditangkap yaitu KM KHF 1980 berukuran 63.74 gross tonne (GT) dengan alat tangkap jenis trawl. Kapal dinakhodai oleh warga negara Thailand serta lima orang anak buah kapal yang juga berkewarganegaraan Thailand.

Adapun kapal kedua yakni KM KHF 2598 berukuran 64.19 GT dengan alat tangkap trawl. Diketahui, nakhoda kapal berkewarganegaraan Thailand bersama empat anak buah kapal dengan asal yang sama.

Nilanto menegaskan, kedua kapal itu ditagkap lantaran tidak memiliki dokumen perizinan yang sah. Khususnya untuk melakukan penangkapan ikan di WPP-RI. Selain itu, alat tangkap trawl juga dilarang oleh Pemerintah Indonesia.

“Kedua tersebut telah dikawal menuju Pangkalan PSDKP Lampulo untuk proses hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil perikanan,” ujar Nilanto.

Menurut dia, dua kapal itu diduga melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman penjara paling lama enam tahun serta denda paling banyak Rp 20 miliar.

Credit republika.co.id

Indonesia dan Swiss Teken MLA, Aset Hasil Kejahatan Bisa Dirampas

JAKARTA - Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Konfederasi Swiss menadatangani Mutual Legal Assistance (MLA) atau Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Perjanjian berisi 39 pasal, yang antara lain mengatur bantuan hukum tentang pelacakan, pembekuan, penyitaan hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan.

MLA diteken Bernerhof Bern, Senin (4/2/2019). Penandatangan dari pihak Indonesia dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Hamonangan Laoly.

"Perjanjian MLA RI-Swiss merupakan capaian kerja sama bantuan timbal balik pidana yang luar biasa, dan menjadi sejarah keberhasilan diplomasi yang sangat penting, mengingat Swiss merupakan financial center terbesar di Eropa,” kata Yasonna dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa (5/2/2019).

Bagi Indonesia, perjanjian ini merupakan MLA yang ke-10. Sebelumnya, Indonesia meneken MLA dengan ASEAN, Australia, Hong Kong, China, Korea Selatan, India, Vietnam, Uni Emirat Arab, dan Iran. Sedangkan bagi Swiss, perjanjian ini merupakan MLA ke-14 dengan negara-negara non-Eropa.

"Perjanjian ini merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk memastikan warga negara atau badan hukum Indonesia mematuhi peraturan perpajakan dan tidak melakukan kejahatan penggelapan pajak atau kejahatan perpajakan lainnya,” kata Yasonna.

Cakupan perjanjian tersebut luas. Perjanjian dengan Swiss ini untuk mendukung proses hukum pidana di negara peminta.

MLA antara Indonesia dan Swiss dirintis melalui berbagai diplomasi, termasuk perundingan dua kali putaran yang dipimpin Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Cahyo Rahadian Muzhar yang saat ini menjabat sebagai Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU).

Perundingan putaran pertama dilakukan di Bali pada tahun 2015. Sedangkan putaran kedua berlangsung tahun 2017 di Bern, Swiss. Perundingan kedua digelar untuk merampungkan pembahasan pasal-pasal yang belum disepakati pada perundingan pertama.

Yasonna berharap Dewan Perwkilan Rakyat (DPR) mendukung penuh MLA yang telah diteken tersebut dengan cara segera meratifikasi. Dukungan parlemen akan bisa bermanfaat bagi para penegak hukum, dan instansi terkait lainnya untuk menjalankan ketentuan dalam perjanjian tersebut.

Credit sindonews.com