Kamis, 25 Oktober 2018

Rusia Sebut AS Coba Mulai Kembali Perlombaan Senjata


Rusia Sebut AS Coba Mulai Kembali Perlombaan Senjata
Kremlin menyatakan, penarikan mundur Amerika Serikat (AS) dari perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) sebagai langkah yang sangat berbahaya. Foto/Istimewa

MOSKOW -  Kremlin menyatakan, penarikan mundur Amerika Serikat (AS) dari perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) sebagai langkah yang sangat berbahaya. Kremlin menyebut, penarikan mundur itu sama saja dengan deklarasi AS untuk memulai kembali perlombaan senjata.

"Ini adalah niat yang sangat berbahaya. Efektif, ini merupakan pengumuman rencana untuk terlibat dalam perlombaan senjata dengan meningkatkan persenjataan yang sesuai," kata juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov.

Peskov, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (24/10), kemudian menuturkan bahwa dengan adanya pengumuman dari AS itu, Rusia akan secara alami memikirkan kepentingan keamanan nasionalnya.

Dia kemudian menyampaikan, dalam pertemuan antara Presiden Rusia, Vladimir Putin dan Penasihat Keamanan Nasional AS, John Bolton, disampaikan bahwa AS akan menyampaikan prosedur formal yang relevan untuk membatalkan perjanjian yang sudah berusia puluhan tahun dalam waktu dekat.

"Sejauh yang kami pahami, pihak AS telah membuat keputusan, dan itu akan meluncurkan prosedur formal untuk menarik diri dari perjanjian ini dalam waktu dekat," ungkapnya.

Sebelumnya, Uni Eropa (UE) mendesak Amerika Serikat (AS) dan Rusia untuk mematuhi INF. UE juga menyerukan untuk memastikan penerapannya secara penuh dan dapat diverifikasi.

Juru bicara UE, Maja Kocijancic dalam sebuah pernyataan mengatakan, Washington dan Moskow perlu tetap dalam dialog yang konstruktif untuk melestarikan perjanjian tersebut. "Di Eropa, INF, berkontribusi pada akhir Perang Dingin, ke akhir perlombaan senjata nuklir dan merupakan salah satu pilar arsitektur keamanan Eropa," ucap Kocijancic.

Jerman juga telah menyampaikan sikap tidak setuju atas keputusan AS mundur dari perjanjian INF. Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas mengatakan, AS harus mempertimbangkan konsekuensinya untuk mundur dari perjanjian itu, baik untuk Eropa dan untuk upaya perlucutan senjata di masa depan. 



Credit  sindonews.com




AS Mundur dari Perjanjian Senjata Nuklir, NATO Salahkan Rusia



AS Mundur dari Perjanjian Senjata Nuklir, NATO Salahkan Rusia
Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg menyebut, alasan AS mundur dari kesepakatan itu adalah karena Rusia selalu melanggarnya. Foto/Reuters

BRUSSELS - NATO menyalahkan Rusia atas mundurnya Amerika Serikat (AS) dari perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF). NATO menyebut, alasan AS mundur dari kesepakatan itu adalah karena Rusia selalu melanggarnya.

Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg menyatakan, pihaknya tidak mencari perlombaan senjata atau Perang Dingin baru, tetapi Rusia harus menanggapi kekhawatiran mengenai ketaatannya terhadap INF.

"Kami tidak menginginkan Perang Dingin baru, kami tidak menginginkan perlombaan senjata baru. Oleh karena itu, kami sangat percaya bahwa penting untuk mengatasi kekhawatiran yang telah kami ungkapkan untuk waktu yang lama mengenai rudal baru. Dan Rusia harus mematuhi perjanjian INF secara transparan dan dapat diverifikasi," ucap Stoltenberg.

"Semua sekutu setuju bahwa AS sepenuhnya mematuhi perjanjian itu. Masalah, ancaman, tantangannya adalah perilaku Rusia. Saya tidak memperkirakan anggota kami akan mengerahkan lebih banyak senjata nuklir di tanah Eropa," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (24/10).

Stoltenberg lalu mencatat bahwa NATO dan seluruh sekutunya akan mengadakan konsultasi lebih lanjut tentang Perjanjian INF pada minggu ini.

Dia juga mengatakan bahwa NATO senang bahwa Rusia dan AS berbicara tentang cara-cara untuk melestarikan "New START Treaty" tentang perlucutan senjata nuklir strategis dan mengatakan dia tetap berharap kedua pihak akan mencapai kesepakatan, karena kontrol senjata adalah cara untuk menghindari perlombaan senjata baru. " 





Credit  sindonews.com



Turki Serukan Reformasi PBB


Turki Serukan Reformasi PBB
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan (REUTERS/Tumay Berkin)


Jakarta, CB -- Turki menyerukan desakan perlunya reformasi PBB dan tak bisa ditunda. Hal ini diungkap Presiden Recep Tayyip Erdogan, Rabu (24/10), pada perayaan 73 tahun PBB dalam pernyataan tertulis.

"Reformasi PBB yang telah dibentuk 73 tahun lalu, terutama Sekretariat PBB yang bertanggung jawab pada keamanan dan perdamaian global, tidak bisa ditunda atau diabaikan," jelasnya.

Piagam PBB mulai berlaku pada 24 Oktober 1945 dan dirayakan setiap tahun sebagai Hari PBB. Pada tahun 1971, Majelis Umum PBB merekomendasikan agar hari itu diperingati oleh negara-negara anggota sebagai hari libur nasional. 



"Saat ini, umat manusia dihadapkan pada berbagai ancaman serius, mulai dari perubahan iklim hingga pembersihan etnis, dari kelaparan hingga xenofobia, dari epidemi hingga terorisme. Tidak mungkin bagi negara mana pun untuk melawan masalah-masalah ini sendiri. (Masalah ini) mengancam masa depan umat manusia dan mengganggu pencarian keadilan global," kata Erdogan.

"Dalam pengertian ini, PBB adalah platform yang paling penting yang dapat menghasilkan solusi berkelanjutan untuk masalah-masalah umum kemanusiaan meskipun terjadi kemunduran dalam beberapa tahun terakhir. Pembantaian sebelumnya di Rwanda, Bosnia dan Herzegovina, Kosovo dan perang saudara di Suriah untuk delapan tahun terakhir. Ini adalah indikasi paling konkret bahwa Dewan Keamanan telah gagal memenuhi tanggung jawabnya. Itulah mengapa kami menyerukan reformasi mendesak."

Erdogan sebelumnya dikenal dengan slogan "dunia lebih besar dari lima". Hal ini merujuk pada lima negara pemegang hak veto di PBB yang menjadi anggota tetap Dewan Keamanan; Cina, Perancis, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat. Erdogan pun bertanya,


"Selama ketidakadilan di Dewan Keamanan PBB saat ini tidak diperbaiki, mungkinkah keberhasilan membangun perdamaian dunia dan untuk mencapai reformasi PBB yang lengkap tercapai?"

Erdogan mengatakan Turki akan terus menawarkan dukungan untuk reformasi, yang katanya akan mengubah PBB menjadi struktur yang lebih "adil, demokratis, transparan, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan".

"Turki, di bawah naungan mediasi PBB, mengambil peran utama dalam banyak kegiatan seperti operasi perdamaian, kontra-terorisme, bantuan kemanusiaan dan pembangunan, migrasi dan pengungsi, seperti dikutip Anadolu.




Credit  cnnindonesia.com




Perusahaan Israel Menang Kontrak Rp11 T Sistem Rudal India


Perusahaan Israel Menang Kontrak Rp11 T Sistem Rudal India
Ilustrasi kantor IAI. (MANJUNATH KIRAN/AFP)




Jakarta, CB -- Perusahaan pemerintah Israel, Israel Aerospace Industries (IAI) memenangkan kontrak senilai US$777 juta atau sekitar Rp11 triliun guna memasok sistem pertahanan udara dan rudal LRSAM bagi tujuh kapal angkatan laut India.

Kontrak itu dilakukan dengan perusahaan India, Bharat Electronics Ltd (BEL), yang merupakan kontraktor utama.

Rudal LRSAM merupakan sistem pertahanan udara yang digunakan oleh angkatan laut Israel serta militer India.


IAI menyatakan bahwa dengan kesepakatan ini, total penjualan rudal Barak-8 lebih dari US$6 miliar atau sekitar Rp91 triliun dalam beberapa tahun terakhir.


"Kemitraan IAI dengan India sudah berjalan bertahun-tahun lalu dan telah mencapai puncaknya dalam pengembangan dan produksi sistem bersama," kata CEO IAI, Nimrod Sheffer.

"India adalah pasar utama untuk IAI dan kami berencana untuk memperkuat posisi kami di India serta mengingat akan meningkatnya persaingan."

Para pemimpin Israel dan India telah berjanji untuk memperdalam hubungan, termasuk dalam bidang agrikultur dan teknologi.


Israel sendiri sudah mulai muncul sebagai salah satu pemasok senjata terbesar di India, AS, dan Rusia.

Pada tahun lalu, IAI mencapai kesepakatan senilai US$2 miliar atau sekitar Rp30 triliun untuk memasok sistem pertahanan rudal bagi tentara dan angkatan laut India.

Hal ini ditindaklanjuti dengan kontrak senilai US$630 juta atau sekitar Rp9 triliun dengan BEL untuk memasok sistem peluru rudal Barak-8 bagi empat kapal di angkatan laut India.

Rudal Barak-8 dikembangkan oleh IAI bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan Israel, Organisasi Penelitian dan Pengembangan Pertahanan India (DRDO), angkatan laut kedua negara, sistem pertahanan Israel Rafaels, dan industri lokal di kedua negara.




Credit  cnnindonesia.com




Sistem Rudal Iron Dome Israel Gagal Halau Roket Gaza



Sistem Rudal Iron Dome Israel Gagal Halau Roket Gaza
Sistem rudal pertahanan Iron Dome Israel. Foto/REUTERS

TEL AVIV - Sistem pertahanan rudal Iron Dome Israel gagal menghalau sebuah roket yang ditembakkan dari Jalur Gaza, Palestina, pada Rabu malam. Sebagai responsnya, militer Tel Aviv menyerang delapan target Hamas.

Unit Juru Bicara Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengonfirmasi serangan sebuah roket yang ditembakkan dari Jalur Gaza ke Israel selatan pada Rabu malam.



Sirene roket terdengar di kawasan selatan Merhavim dan Eshkol di dekat perbatasan Gaza semalam. Penduduk di komunitas setempat mengaku mendengar ledakan keras. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan saat investigasi dilakukan.

IDF mengaku sistem pertahanan rudal Iron Dome berusaha untuk mencegat sebuah roket yang ditembakkan dari Jalur Gaza, tetapi gagal untuk melakukannya. Media di Jalur Gaza melaporkan bahwa Hamas telah memindahkan posisinya karena khawatir akan adanya respons Israel.

Target-target yang digempur IDF termasuk sebuah kompleks militer di Jalur Gaza utara, sebuah pusat pelatihan, dan tempat produksi dan penyimpanan senjata di Jalur Gaza selatan.

"Hamas bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di dalam dan di luar Jalur Gaza," bunyi pernyataan resmi IDF yang dilansir Haaretz, Kamis (25/10/2018).

"Hamas akan menanggung konsekuensi atas tindakan teroris yang dilakukan terhadap warga Israel," lanjut pernyataan IDF.

Militer Israel sebelumnya juga mengaku menyerang sebuah pos garis depan Hamas di Gaza selatan setelah balon pembakar diluncurkan dari Jalur Gaza menuju Israel.




Credit  sindonews.com




Perang Dagang dengan AS Bisa Picu China Makin Agresif di LCS


Perang Dagang dengan AS Bisa Picu China Makin Agresif di LCS
Ilustrasi. (Reuters/Stringer)


Jakarta, CB -- Perang dagang antara Amerika Serikat dengan China dianggap bisa memicu ekspansi ekonomi, politik, hingga keamanan Negeri Tirai Bambu semakin "agresif" di Laut China Selatan.

Analis senior kawasan Asia Timur dari platform intelijen geopolitik Stratfor, Zhixing Zhang, menganggap perang dagang menyebabkan China terpaksa mencari jalur perdagangan alternatif agar tidak bergantung pada pasar AS dan Eropa.

Sementara itu, Zhang menilai Laut China Selatan menjadi "aset" satu-satunya yang bisa diandalkan Beijing di kawasan untuk menjaga ketahanan ekonomi dan politik di tengah perang tarif dengan AS terhadap sebagian besar produknya.


Selain kaya sumber daya alam, Laut China Selatan merupakan perairan dengan jalur perdagangan terpadat dengan nilai mencapai US$5 triliun per tahun.


Demi mempertahankan hal itu, Zhang menilai China bisa saja terus berekpsansi dengan berbagai cara, termasuk mengubah status quo tatanan di kawasan demi "menguasai" Laut China Selatan.

"Perang dagang membuat China harus menemukan jalur alternatif bagi ekonominya. Selama ini, pandangan umum melihat China sebagai kekuatan ekspansionis," ucap Zhang dalam Jakarta Geopolitical Forum 2018, Rabu (24/10).


Melanjutkan pandangannya, Zhang berkata, "China menggunakan seluruh cara-mulai dari membangun pulau, instalasi militer di Laut China Selatan, bahkan pembangunan pelabuhan di Samudra Hindia meski itu bertentangan dengan tatanan di kawasan selama ini."

"China juga menentang status quo yang ada dengan Jepang terkait sengketa Laut China Timur dan menetapkan ketentuan praktis di Kepulauan Paracel (yang masih menjadi bagian sengketa Laut China Selatan). Kombinasi strategi ini digunakan China untuk mencapai kepetingannya."

Zhang menuturkan China sadar agresivitas dan ekspansinya di kawasan membuat negara itu semakin rentan terhadap ancaman keamanan serta logistik.

Beijing juga masih memiliki sengketa dengan sejumlah negara di Asia Tenggara seperti Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darusalam terkait Laut China Selatan.

Namun, Zhang menganggap "keagresifan" China di kawasan terutama terkait Laut China Selatan sudah tak lagi bertumpu pada militerisasi, tapi dialog.

Hal ini terlihat ketika China mulai mengurangi aktivitas agresifnya di Laut China Selatan sejak berdialog dengan ASEAN pada 2016 lalu. Sejak itu kedua belah pihak terus berupaya saling membangun kepercayaan.


Kedua belah pihak juga terus bernegosiasi untuk merampungkan kode etik atau code of conduct (CoC) sebagai pedoman setiap negara berprilaku di Laut China Selatan. CoC sepakat dibentuk China dan ASEAN untuk menghindari konflik dan agresi militer di perairan tersebut.

"Pekan ini, ASEAN dan China bahkan menggelar latihan militer gabungan di Laut China Selatan. Beijing juga menggelar latihan bersama Thailand dan Malaysia di Selat Malaka," tutur lulusan Peking University itu.

"Bagi China ini jelas keuntungan. Kerja sama dengan negara ASEAN membuat China bisa mempertahankan pengaruh di Laut China Selatan dan di saat bersamaan bisa membendung keterlibatan pihak eksternal--AS--di wilayah itu."




Credit  cnnindonesia.com




China Gagal Hentikan Pertemuan DK PBB Terkait Rohingya




China Gagal Hentikan Pertemuan DK PBB Terkait Rohingya
China gagal menghentikan pertemuan terkait Rohingya di Dewan Keamanan PBB. Foto/Istimewa


NEW YORK - China, yang didukung oleh Rusia, gagal menghentikan pertemuan pengarahan Dewan Keamanan (DK) PBB oleh Ketua Tim Pencari Fakta (TPF) PBB yang menuduh militer Myanmar melakukan genosida terhadap Muslim Rohingya. Ketua TPF pun mendesak DK PBB yang beranggotakan 15 negara untuk menegakkan keadilan.

"Kekejaman terus terjadi hari ini," kata Marzuki Darusman, ketua TPF PBB, kepada wartawan menjelang pengarahan dewan. 


"Ini adalah rentetan genosida yang sedang berlangsung," imbuhnya seperti dikutip dari Reuters, Kamis (25/10/2018).

Tekanan global meningkat terhadap Myanmar untuk bertanggung jawab setelah penumpasan yang dilakukan oleh militer negara itu di negara bagian barat Rakhine tahun lalu memicu eksodus sekitar 700 ribu etnis Rohingya ke Bangladesh. Sebagian besar dari mereka tidak mempunyai kewarganegaraan.

"Membiarkan Rohingya tetap berada di Rakhine berisiko besar dan mengembalikan mereka yang telah melarikan diri dalam konteks ini sama saja dengan menghukum mereka untuk hidup sebagai sub manusia dan pembunuhan massal lebih lanjut," kata Darusman kepada DK PBB.

Myanmar sendiri telah menolak laporan temuan PBB.

"Kami bersedia dan mampu mengambil isu-isu akuntabilitas untuk setiap dugaan pelanggaran hak asasi manusia di mana ada bukti yang cukup," kata Dubes Myanmar, Hau Do Suan kepada DK PBB.

Penindasan militer yang dilakukan Myanmar mengikuti serangan militan Rohingya terhadap pos keamanan. Myanmar telah membantah melakukan kekejaman terhadap Rohingya, dan mengatakan militernya melakukan tindakan yang dapat dibenarkan terhadap militan.

“Kejahatan yang kami dengar terdengar seperti yang terjadi di Rwanda dan Srebrenica sekitar dua puluh tahun yang lalu. Dewan Keamanan bertindak dalam dua situasi itu. (Dewan) ini bertindak terlambat untuk mencegah mereka yang semuanya rasa malu kami abadi, tetapi apakah bertindak itu memastikan akuntabilitas," kata Duta Besar Inggris Karen Pierce kepada dewan.

Inggris mengkoordinasi tindakan dewan di Myanmar dan Pierce mengatakan akan mendorong akuntabilitas yang benar-benar mengakhiri impunitas militer Myanmar.

Laporan penyelidikan PBB, dirilis pada bulan Agustus lalu, menyerukan kepada Dewan Keamanan untuk memberlakukan embargo senjata terhadap Myanmar, sanksi yang ditargetkan dan mendirikan pengadilan ad hoc untuk mengadili tersangka atau merujuk mereka ke Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

"Kedaulatan nasional bukanlah lisensi untuk melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan atau genosida," kata Darusman kepada dewan.

"Rohingya dan semua orang Myanmar, sebenarnya seluruh dunia, sedang melihat Anda untuk mengambil tindakan," sentil Darusman.

Namun, para diplomat mengatakan hak veto akan menggerakkan China dan Rusia untuk melindungi Myanmar dari tindakan apa pun. Sementara Duta Besar Myanmar mengatakan bahwa negara itu tidak akan pernah menerima rujukan ICC. 

Inggris, Prancis, Amerika Serikat (AS) dan enam anggota lainnya meminta pengarahan pada Rabu, tetapi China menyerukan pemungutan suara untuk mencoba menghentikannya. Sembilan negara memberikan suara mendukung pengarahan - jumlah minimum yang diperlukan - sementara China, Rusia dan Bolivia menentang. Sedangkan Ethiopia, Equatorial Guinea dan Kazakhstan memilih untuk abstain.

Duta Besar AS untuk PBB Ma Zhaoxu mengatakan DK PBB tidak boleh terlibat dalam isu-isu hak asasi manusia khusus negara dan bahwa pengarahan akan menjadi kontraproduktif terhadap upaya untuk memecahkan situasi.

Duta Besar Rusia, Vassily Nebenzia, menuduh sembilan anggota dengan sengaja mengacaukan konsensus pertemuan DK PBB terkait isu tersebut.




Credit  sindonews.com



PM Malaysia janji bantu akhiri kekerasan di Thailand selatan



PM Malaysia janji bantu akhiri kekerasan di Thailand selatan
PM Malaysia Mahathir Mohamad (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)




Bangkok (CB) - Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad pada Rabu berjanji melakukan yang bisa bagi perdamaian di Thailand tetangganya, yang dilanda pemberontakan.

Bagian selatan Thailand, yang berpenduduk sebagian besar penganut Buddha, pada umumnya Muslim, termasuk tiga provinsi, yakni Yala, Narathiwat, dan Pattani, tempat pemberontakan puluhan tahun menewaskan lebih dari 7.000 orang.

"Kami berjanji membantu dengan cara apa pun yang mungkin untuk mengakhiri kekerasan di selatan itu," kata Mahathir, 93, kepada wartawan sesudah bertemu dengan Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha dalam kunjungan pertamanya ke Thailand sejak kemenangan menakjubkan dalam pemilihan umum pada Mei.


"Itu bukan hanya masalah berbicara atau menyusun perjanjian. Itu betul-betul kerjasama dua tetangga bersahabat dan kami ingin melanjutkan persahabatan itu," kata Mahathir.

Malaysia, yang berpenduduk sebagian besar Muslim, membantu mengatur pembicaraan perdamaian pemerintah Thailand dengan kelompok pemberontak, tapi kemajuan hanya sedikit sejauh ini.



Credit  antaranews.com



ISIS Bebaskan Wartawan Jepang yang Disandera



Jumpei Yasuda, jurnalis Jepang yang disandera di Suriah. AP Photo
Jumpei Yasuda, jurnalis Jepang yang disandera di Suriah. AP Photo

CB, Jakarta - Wartawan asal Jepang, Jumpei Yasuda, yang menjadi sandera kelompok radikal ISIS, dibebaskan. Pemerintah Jepang mengkonfimasi telah menerima informasi pembebasan Yasuda dan saat ini yang bersangkutan sedang berada di Turki.
Kepala Sekertaris Kabinet Jepang, Yoshihide Suga, mengatakan Jepang telah menerima informasi dari Qatar soal pembebasan Yasuda. Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, lega mendengar kabar pembebasan ini, namun Tokyo masih membutuhkan konfirmasi identitas lengkap Yasuda. Abe pun berterima kasih kepada Qatar dan Turki atas kerja sama pembebasan sandera ini.
“Saya lega mendengar informasi ini. Kami ingin mengkonfirmasi secepatnya apakah orang ini benar-benar Jumpei Yasuda,” kata Abe, seperti dikutip dari aljazeera.com, Rabu, 24 Oktober 2018.



ISIS merilis video dua orang Jepang yangmereka sandera, KenjiGoto Jogo (kiri) dan Haruna Yukawa (kanan). ISIS meminta tebusan 200 juta dolar Amerika. AP

Suga sebelumnya mengatakan pihaknya harus mencek pembebasan Yasuda dan kemungkinan besar sandera yang dibebaskan adalah Yasuda. Istri Yasuda sudah diberi tahu soal ini. Dia diduga dibebaskan setelah ulama-ulama Islam melakukan negosiasi untuk pembebasannya.     Yasuda terakhir kali berkirim kabar dari Suriah pada 2015 untuk melakukan reportase kasus penculikan rekannya Kenji Goto. Goto disandera dan dibunuh oleh ISIS.
Yasuda adalah wartawan lepas yang melakukan pemberitaan soal Timur Tengah sejak awal tahun 2000. Pada 2004, dia disandera di Irak bersama tiga warga negara Jepang lainnya.
Yasuda hilang kontak setelah dia mengirimkan pesan terakhir pada temannya sesama orang Jepang pada 23 Juni 2015. Dalam unggahan Twitter terakhirnya, Yasuda mengatakan laporan sering terhambat dan dia akan mulai berhenti mengabarkan lewat Twitter soal keberadaan dan aktivitasnya.
Beberapa rekaman video yang diduga Yasuda dipublikasi pada akhir tahun lalu. Salah satu video memperlihatkan seorang sandera laki-laki berada di sebuah lingkungan yang keras dan perlu diselamatkan segera.  




Credit  tempo.co




FBI Minta Warga AS Waspada Ancaman Bom Susulan


FBI Minta Warga AS Waspada Ancaman Bom Susulan
Polisi AS mengamankan kantor CNN New York, usai ancaman bom. (REUTERS/Kevin Coombs)

Jakarta, CB -- FBI memperingatkan warga Amerika Serikat (AS) untuk tetap waspada terhadap paket mencurigakan yang dapat berupa ancaman bom, usai ditemukannya paket berisi alat peledak yang ditujukan ke sejumlah petinggi Partai Demokrat dan kantor CNN di New York.

"Ada kemungkinan bahwa paket tambahan dikirimkan ke lokasi lain. Jangan menyentuh, memindahkan atau menangani paket yang mencurigakan atau tidak dikenal," kata FBI dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari CNN, Kamis (25/1).

Paket Peledak pada Rabu (24/10) ditemukan di gedung Time Warner, markas CNN di New York. Kepolisian menyebut paket tersebut ditujukan untuk mantan Bos CIA John Brennan, yang muncul di CNN secara berkala sebelum bergabung dengan MSNBC.


Selain kantor CNN, paket serupa sebelumnya disebut juga dikirim ke Gedung Putih, serta kediaman mantan Presiden Barack Obama, mantan calon presiden Hillary Clinton, jutawan George Soros, serta sejumlah petinggi Partai Demokrat.



FBI meminta bantuan kepada warga AS untuk memberikan informasi tentang bom dan paket mencurigakan yang ditemukan.

"Kami meminta siapa pun yang mungkin memiliki informasi untuk menghubungi FBI. Jangan ragu untuk menelepon, "kata Direktur FBI Christopher Wray.

Wray menyebut paket-paket alat peledak yang ditemukan di berbagai lokasi sejak dua hari lalu bakal dianalisis di laboratorium FBI di Quantico, Virginia. Ia pun memastikan FBI berkomitmen penuh untuk menemukan pelaku pengirim ancaman bom tersebut.

"Investigasi ini menjadi prioritas utama FBI," terangnya.


Paket-paket yang dikirimkan kepada Obama, Clinton, mantan Bos CIA John Brennan di kantor CNN New York, serta Jutawan George Soros dikirim dalam amplop cokelat dengan enam perangko. Amplot tersebut dikirim atas nama Debbie Wasserman Shultz yang beralamatkan di Florida.

Sementara itu, Gubernur New York Andrew Cuomo telah mengumumkan adanya peningkatan keamanan di area utama di seluruh wilayah kota.

"Dari banyaknya peringatan, saya mengerahkan 100 tentara Garda Nasional tambahan dan mengarahkan penegak hukum Negara untuk melipatgandakan keamanan pada aset penting di New York," terangnya.




Credit  cnnindonesia.com





Trump Janji Selidiki Ancaman Bom ke Obama Hingga Kantor CNN


Trump Janji Selidiki Ancaman Bom ke Obama Hingga Kantor CNN
Presiden AS Donald Trump. (REUTERS/Carlo Allegri)


Jakarta, CB Indonesia -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menjanjikan penyelidikan penuh terkait paket-paket berisi alat peledak yang dikirim ke kediaman para petinggi Partai Demokrat dan kantor CNN di New York.

"Pemerintah akan mengerahkan seluruh tenaga untuk melakukan penyelidikan dan membawa pihak yang bertanggung jawab atas tindakan tercela ini ke pengadilan. Kami tidak akan menyisakan tenaga dalam penyelidikan," ujar Trump yang merupakan seorang Republikan, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (25/10).

Trump menekankan perlunya masyarakat AS bersatu dalam menyikapi ancaman tersebut. Ia menegaskan ancaman kekerasan politik dalam bentuk apa pun tak memiliki tempat di Negeri Paman Sam tersebut.



"Di masa-masa ini, kita harus bersatu dan mengirim satu pesan yang sangat jelas, kuat, dan tidak dapat dibantah bahwa tindakan atau ancaman kekerasan politik dalam bentuk apa pun tidak memiliki tempat di Amerika Serikat," tegasnya.

Paket Peledak pada Rabu (24/10) ditemukan di gedung Time Warner, markas CNN di New York. Kepolisian menyebut paket tersebut ditujukan untuk mantan Bos CIA John Brennan, yang muncul di CNN secara berkala sebelum bergabung dengan MSNBC.

Selain kantor CNN, paket serupa sebelumnya disebut juga dikirim ke Gedung Putih, serta kediaman mantan Presiden Barack Obama, mantan calon presiden Hillary Clinton, jutawan George Soros, serta sejumlah petinggi Partai Demokrat.


Dalam sebuah konferensi pers, Clinton mengaku berada dalam kondisi yang baik. "Kami baik-baik saja, terima kasih kepada para petugas dari Badan Rahasia yang mencegah paket yang ditujukan kepada kami jauh sebelum sampai ke rumah kami," ujarnya.

Sementara itu, juru bicara keluarga Obama Eric Schultz dan Katie Hill enggan berkomentar. Namun, CNN mengkonfirmasi secara terpisah bahwa keluarga Obama tengah berada di Washington DC dan tak memiliki acara publik yang harus dihadiri pada hari itu. CNN juga melaporkan barikade pengamanan di luar rumah Obama di Washington DC telah ditingkatkan.




Credit  cnnindonesia.com





Paket Peledak Ditemukan di Kantor CNN New York


Paket Peledak Ditemukan di Kantor CNN New York
Sebuah paket ledakan dikirimkan ke gedung Time Warner, kantor CNN di New York. (REUTERS/Shannon Stapleton)


Jakarta, CB Indonesia -- Sebuah paket alat peledak dikirimkan ke gedung Time Warner, kantor CNN di New York, Amerika Serikat. Paket tersebut diduga ditujukan untuk mantan bos CIA John Brennan.

Walikota New York Boll de Blasio menyebut paket kiriman yang ditemukan di gedung kantor CNN New York merupakan alat peledak yang hidup. Sebuah amplop berisi bubuk putih juga ditemukan sebagai bagian dari kemasan aslinya.

"Kami telah melihat ini sebelumnya. Kami pernah melihat yang lebih buruk. Kami tidak akan terintimidasi dan akan membawa para pelaku ini ke pengadilan," kata O'Neill, dikutip dari CNN, Kamis (25/10).


Polisi menyebut paket alat peledak itu sebenarnya ditujukan kepada mantan Bos CIA John Brennan. Usai paket tersebut ditemukan, para penghuni gedung langsung dievakuasi oleh petugas. 



Selain kantor CNN, paket alat ledakan juga diterima Gedung Putih, mantan Presiden Barack Obama, dan mantan Calon presiden dari Partai Demokrat Hillary Clinton.

Dalam sebuah konferensi pers, Clinton mengaku berada dalam kondisi yang baik. "Kami baik-baik saja, terima kasih kepada para petugas dari Badan Rahasia yang mencegah paket yang ditujukan kepada kami jauh sebelum sampai ke rumah kami," ujarnya.

FBI mengatakan paket yang ditujukan untuk Clinton ditemukan di sekitar tempat tinggalnya di Chappaqua, New York. Sementara paket serupa juga dikirimkan ke kediaman Obama di Washington DC.


Juru bicara keluarga Obama Eric Schultz dan Katie Hill enggan berkomentar. Namun, CNN mengkonfirmasi secara terpisah bahwa keluarga Obama tengah berada di Washington DC dan tak memiliki acara publik pada hari itu.

CNN juga melaporkan barikade pengamanan di luar rumah Obama di Washington DC kini tengah ditingkatkan. Petugas juga memastikan media dan masyarakat yang berada di lokasi berada di belakang barikade.




Credit  cnnindonesia.com




Gedung Putih dan Obama Dapat Kiriman Paket Ledakan


Gedung Putih dan Obama Dapat Kiriman Paket Ledakan
Gedung Putih. (REUTERS/Carlos Barria)


Jakarta, CB -- Pemerintah federal Amerika Serikat (AS) tengah menyelidiki paket mencurigakan yang dikirim ke Gedung Putih, serta kediaman mantan Presiden AS Barack Obama dan mantan kandidat presiden dari Partai Demokrat Hillary Clinton.

Sumber Reuters menyebut paket mencurigakan yang ditujukan ke Gedung Putih berhasil dihalau oleh pengamanan di luar lokasi.

Paket mencurigakan yang dikirim ke Obama dan Clinton, serta ke salah satu donor utama Partai Demoktat datang kira-kira dua minggu sebelum pemilihan umum paruh waktu AS pada 6 November mendatang. Pemilihan ini menentukan apakah Partai Republik mempertahankan kendalinya di kongres AS.


Paket ke Clinton ditemukan Selasa malam (23/10), sementara paket yang kepada Obama ditemukan Rabu pagi (24/10). Baik Obama, maupun Clinton dipastikan dalam kondisi yang aman.

Gedung Putih, dalam sebuah pernyataan, mengutuk upaya serangan terhadap Obama dan Clinton.

"Aksi-aksi teror ini tercela, dan siapa pun yang bertanggung jawab akan dimintai pertanggungjawaban sepenuhnya dari hukum," kata juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders, seperti dikutip Reuters (24/10).



Sanders menyebus Badan Rahasia Amerika Serikat dan lembaga penegak hukum lainnya sedang menyelidiki dan akan mengambil semua tindakan yang tepat terkait hal tersebut. FBI pun mengatakan sedang menyelidiki paket-paket itu.

"Paket-paket itu segera diidentifikasi selama prosedur penyaringan surat rutin sebagai alat peledak potensial dan ditangani dengan tepat seperti itu," kata Badan Rahasia AS dalam sebuah pernyataan.

Menurut laporan New York Times, paket yang ditujukan kepada Hillary di rumahnya di pinggiran kota New York Chappaqua adalah alat peledak.

Penemuan paket itu terjadi setelah sebuah bom kecil ditemukan awal pekan ini di rumah Miliarder George Soros di pinggiran kota New York, sekitar 10 mil dari rumah keluarga Clintons.

"Tidak ada yang sampai ke rumah mereka," kata juru bicara Bill Clinton dalam email.


Dikonfirmasi, Juru bicara Hillary Clinton merujuk pertanyaan ke pernyataan Badan Rahasia. Sedangkan juru bicara untuk Obama menolak berkomentar.

Polisi Chappaqua mengatakan pihak berwenang di New Castle tengah membantu FBI, Badan Rahasia, dan polisi Westchester County dengan penyelidikan paket yang dikirim ke Clinton.

"Masalahnya saat ini sedang dalam penyelidikan federal," kata polisi dalam sebuah pernyataan, merujuk pertanyaan ke FBI.

Laporan Times menyebut perangkat yang dikirim ke Clinton itu mirip dengan yang ditemukan pada Senin di rumah Soros.



Credit  cnnindonesia.com




Akhirnya Muhammad bin Salman Berpidato, Apa Saja Pesannya?


Putra Mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman
Putra Mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman
Foto: The Telegraph
MBS ingin Timur Tengah menjadi Eropa baru



CB, RIYADH— Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Muhammad bin Salman (MBS) menyatakan, peristiwa terbunuhnya jurnalis Saudi, Jamal Khashoggi sangat menyakitkan bagi seluruh warga Saudi dan dunia, bahkan bagi tiap manusia.


Pernyataan itu disampaikan di hadapan peserta Konferensi Inisiatif Investasi Masa Depan (FII) di Riyadh, Rabu (24/10). Dalam kesempatan itu, mengutip Alarabiya, MBS mendapat kesempatan berbicara bersama Raja Bahrain Emir Salman bin Hamad Alu Khalifah, Perdana Menteri Lebanon Sa’ad al-Hariri. Hadir dalam pertemuan itu pula Wwakli Menteri Uni Emirat Arab.

Menurut  MBS yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan Saudi ini, peristiwa Khashoggi sangat sadis dan tidak bisa dibenarkan. Kerajaan berkomitmen memberlakukan prosedur hukum untuk sampai pada hasil terakhir dan mengganjar pelaku dengan balasan setimpal.


Terkait hubungannya dengan Turki pascainsiden Khashoggi ini, MBS menegaskan, hubungan kedua negara akan tetap baik-baik saja selama ada Raja Salman dan Presiden Turki, Erdogan.


Dalam kesempatan itu pula, MBS menganggap dirinya beruntung karena hidup di tengah-tengah bangsa yang gigih dan agung sembari meminta publik, dengan nada bercanda, untuk tidak mempercayainya, tetapi cukup melihat pada capaian-capaian angka. “Semangat bangsa Saudi seperti gunung cadas yang tak akan pecah,” tutur dia.


MBS juga meyakinkankan kepada masyarakat dunia, bahwa dirinya tidak ingin meninggalkan kehidupan dunia sebelum melihat Tumur Tengah maju. “Saya melihat Timur Tengah adalah Eropa baru dan saya percaya target ini akan terealisasi 100 persen,” tutur dia.  




Credit  republika.co.id




Pembunuhan Khashoggi, Iran: AS Lindungi Saudi



Presiden Iran Hassan Rouhani
Presiden Iran Hassan Rouhani
Foto: Iranian Presidency Office via AP
AS menuding upaya Saudi menutupi kasus ini merupakan yang terburuk dalam sejarah.



CB, JENEWA -- Presiden Iran Hassan Rouhani menuding, Arab Saudi tidak akan membunuh kolomnis the Washington Post Jamal Khashoggi tanpa perlindungan Amerika. Rouhani tak memberikan bukti dan detil terkait tuduhannya tersebut.

"Tidak seorang pun akan membayangkan bahwa di dunia saat ini dan abad baru bahwa kita akan menyaksikan pembunuhan terorganisasi seperti itu dan sistem akan merencanakan pembunuhan keji seperti itu. Saya tidak berpikir bahwa sebuah negara akan berani melakukan kejahatan semacam itu tanpa perlindungan Amerika," kata Rouhani, Rabu (24/10), menurut media pemerintah Iran, Kantor Berita Republik Islam (IRNA).


Presiden AS Donald Trump mengatakan pada hari Selasa (23/10), upaya Pemerintah Saudi untuk menutupi kasus ini merupakan salah satu yang terburuk dalam sejarah . Washington juga menegaskan akan mencabut visa beberapa dari mereka yang diyakini bertanggung jawab.



Kematian Khashoggi di konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober telah memicu kemarahan global. Arab Saudi awalnya membantah mengetahui tentang nasib Khashoggi. Namun akhirnya Saudi mengakui Khashoggi telah terbunuh. Namun penjelasan Saudi yang berubah-ubah memicu keraguan dari pemerintahan Barat.

Iran dan Arab Saudi adalah saingan regional dan telah mendukung pihak yang berseberangan dalam konflik di Suriah dan Yaman dan faksi politik yang berbeda di Irak dan Lebanon.

Rouhani mengatakan, perlindungan AS telah memungkinkan Arab Saudi untuk melakukan pengeboman terhadap warga sipil dalam perang Yaman. "Jika tidak ada perlindungan Amerika, akankah rakyat Yaman masih menghadapi pemboman brutal yang sama?" kata Rouhani.

Rouhani juga meminta pemerintah Turki untuk melakukan investigasi yang tidak memihak terhadap pembunuhan Khashoggi.




Credit  republika.co.id



Pangeran MBS Jamin Kasus Khashoggi Tak Bikin Saudi-Turki Retak


Pangeran MBS Jamin Kasus Khashoggi Tak Bikin Saudi-Turki Retak
Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman muncul di stasiun televisi saat pidato di forum Future Investment Initiative di Riyadh, Rabu (24/10/2018). Foto/REUTERS/Faisal Al Nasser

RIYADH - Pangeran Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) berjanji menegakkan keadilan atas pembunuhan wartawan pengkritik kerajaan, Jamal Khashoggi, di konsulat kerajaan di Istanbul. Namun, dia menjamin kasus ini tidak akan membuat hubungan Arab Saudi dan Turki retak.

"Kejahatan keji yang tidak bisa dibenarkan," kecam MBS dalam komenter publik pertamanya sejak kasus pembunuhan wartawan itu jadi sorotan internasional. 

Dia mengatakan bahwa para pelaku pembunuhan akan dibawa ke pengadilan dengan bantuan Turki.

Berbicara di forum Future Investment Initiative di Riyadh pada hari Rabu, putra Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud ini mengatakan bahwa beberapa pihak mencoba untuk memanfaatkan momen menyakitkan tersebut untuk mendorong keretakan hubungan antara Riyadh dan Ankara.

"Saya ingin mengirim pesan kepada mereka; Anda tidak akan dapat melakukan hal itu selama kita memiliki seorang raja bernama Salman bin Abdulaziz dan seorang putra mahkota bernama Mohammed bin Salman dan seorang presiden Turki bernama Erdogan," katanya, seperti dikutip Al Jazeera, Kamis (25/10/2018).

"Keretakan tidak akan pernah dibuat. Kami akan membuktikan kepada seluruh dunia bahwa kedua negara bekerja sama untuk menghukum semua pelaku dan keadilan akan berada di atas segalanya," ujarnya.

Presiden Erdogan dilaporkan telah berbicara dengan Raja Salman melalui telepon sebelum sang raja pidato di konferensi bisnis tersebut. Ini adalah pertama kalinya kedua pemimpin itu berbicara sejak Khashoggi menghilang pada 2 Oktober.

Komentar MBS muncul sehari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk pertama kalinya menyiratkan bahwa Putra Mahkota Saudi itu diduga memiliki peran dalam pembunuhan Khashoggi.

Kasus ini telah membuat Saudi mendapat tekanan hebat dari sekutu-sekutunya di Barat yang menginginkan penjelasan bersih atas kematian wartawan tersebut. Sedangkan sekutu-sekutu Saudi di Timur Tengah tetap mendukun Riyadh.

Khashoggi, jurnalis dan kolomnis Washington Post, merupakan pengkritik keras MBS terutama dalam kebijakan blokade Qatar dan perang di Yaman. Dia hilang setelah memasuki Konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober, yang akhirnya diakui Riyadh bahwa dia dibunuh.

Dia mendatangi konsulat untuk memperoleh dokumen perceraian dengan mantan istrinya sebagai syarat untuk menikahi tunangannya, seorang perempuan Turki bernama Hatice Cengiz.

Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo mengatakan Washington telah mengidentifikasi beberapa pejabat pemerintah Saudi termasuk pejabat keamanan yang diyakini terlibat dalam pembunuhan Khashoggi. Sebagai respons awal, Washington telah mencabut vis 21 warga Saudi yang diduga terlibat dalam pembunuhan tersebut. 




Credit  sindonews.com






AS Tuntut Klarifikasi Sempurna Saudi Terkait Kasus Khashoggi



AS Tuntut Klarifikasi Sempurna Saudi Terkait Kasus Khashoggi
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menuntut klarifikasi yang sempurna dari Arab Saudi terkait kasus pembunuhan Jamal Khashoggi. Foto/Istimewa

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) menginginkan klarifikasi yang sempuran tentang apa yang terjadi dalam kematian wartawan terkemuka Arab Saudi, Jamal Khashoggi. Hal itu dikatakan oleh Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo dalam email internal yang dikirim secara luas kepada pegawai Departemen Luar Negeri AS.

"Kami sudah melihat langkah-langkah dari Arab Saudi yang mencerminkan pertanggungjawaban serius, tetapi kami tidak akan puas sampai kami mendapatkan klarifikasi yang sempurna tentang apa yang terjadi," kata Pompeo dalam email "Miles with Mike" yang dikirimkan kepada karyawan departemen seperti dikutip dari Reuters, Kamis (25/10/2018).

Dalam email, yang menggambarkan perjalanannya ke Arab Saudi dan Turki pekan lalu, Pompeo mengatakan tujuan kunjungannya ke monarki Teluk mengekspor minyak adalah untuk mengesankan kepemimpinan Arab Saudi pentingnya menentukan apa yang terjadi pada Jamal Khashoggi.

Khashoggi, seorang kolumnis Washington Post yang tinggal di AS dan seorang pengkritik Pangeran Mahkota Saudi Mohammed bin Salman, menghilang setelah mengunjungi konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober.

Arab Saudi telah memberikan laporan yang bertentangan tentang pembunuhan Khashoggi. Saudi awalnya menolak kabar kematiannya, namun kemudian mengatakan bahwa Khashoggi meninggal di dalam konsulat setelah perkelahian. Penjelasan ini menarik skeptisisme internasional.

Pada hari Minggu, Riyadh menyebut pembunuhan itu sebagai "kesalahan besar dan parah." Namun, Saudi berusaha untuk melindungi putra mahkota dari krisis yang melebar, mengatakan bahwa pangeran tidak mengetahuinya.

Presiden Donald Trump, dalam wawancara dengan Wall Street Journal, mengatakan putra mahkota memikul tanggung jawab utama untuk operasi yang menyebabkan pembunuhan Khashoggi. Trump mengatakan pada hari Selasa pemerintah Saudi telah melakukan upaya menutup-nutupi terburuk yang pernah ada dalam kematian Khashoggi.




Credit  sindonews.com




Trump Sebut Operasi Pembunuhan Khashoggi Terburuk dalam Sejarah



Trump Sebut Operasi Pembunuhan Khashoggi Terburuk dalam Sejarah
Presiden AS Donald Trump menyebut operasi pembunuhan Jamal Khashoggi adalah yang terburuk dalam sejarah. Foto/Istimewa

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengatakan operasi Arab Saudi untuk membunuh Jamal Khashoggi di konsulat Riyadh di Istanbul dan upaya untuk menutupinya adalah salah satu yang terburuk dalam sejarah. AS pun akan menjatuhkan sanksi kepada pejabat yang terlibat dalam pembunuhan tersebut.

“Mereka memiliki konsep orisinal yang sangat buruk. Itu dilakukan dengan buruk dan (upaya) menutup-nutupinya adalah salah satu yang terburuk dalam sejarah,” kata Trump.



“Karena siapa pun yang memikirkan ide itu, saya pikir dalam masalah besar. Dan mereka pasti dalam masalah besar," imbuhnya seperti dikutip dari The Guardian, Rabu (24/10/2018).

Kematian Khashoggi di konsulat Saudi di Istanbul telah menyebabkan kemarahan global dan hubungan yang tegang antara Riyadh dengan Washington. Khashoggi, seorang kritikus putra mahkota Saudi Mohammed bin Salman, adalah seorang warga dan kolumnis AS untuk Washington Post.

Tetapi Trump telah memberikan pesan yang berbeda-beda selama beberapa hari terakhir. Ia sempat bersumpah konsekuensi yang sangat berat dan menyebutkan sanksi ekonomi mungkin dijatuhkan, tetapi juga mengesampingkan penjualan senjata ke Arab Saudi dan menyoroti peran negara itu sebagai sekutu AS terhadap Iran dan militan Islam.

Pada akhir pekan, presiden AS mengatakan dia berpikir bahwa klaim Saudi Khashoggi meninggal dalam "baku hantam" sebagai pengakuan yang kredibel, dan menyebutnya langkah pertama yang penting.

Komentarnya datang setelah presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, secara terbuka membantah pengakuan Saudi. Erdogan membuat tuduhan baru bahwa pembunuhan Khashoggi telah direncanakan, dan menyerukan penyelidikan independen.

Sementara itu juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Heather Nauert mengatakan, visa dari dua puluh satu warga Saudi akan dicabut atau dibuat tidak memenuhi syarat untuk visa AS terkait pembunuhan Khashogi.

Sedangkan Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo mengatakan, langkah-langkah lain sedang dipertimbangkan, termasuk pemberian sanksi.

“Hukuman ini tidak akan menjadi kata terakhir mengenai masalah ini dari Amerika Serikat," kata Pompeo.

"Kami membuat sangat jelas bahwa Amerika Serikat tidak mentolerir tindakan kejam semacam ini untuk membungkam Tuan Khashoggi, seorang wartawan, melalui kekerasan," imbuhnya.

Pembatalan visa akan menjadi tindakan hukuman pertama yang dilakukan oleh pemerintah AS terhadap Saudi sejak Khashoggi menghilang setelah memasuki konsulat pada 2 Oktober. 




Credit  sindonews.com





Jika Terbukti Saudi di Balik Kematian Khashoggi, Prancis akan Bersikap


Jika Terbukti Saudi di Balik Kematian Khashoggi, Prancis akan Bersikap
Prancis secara tersirat menyatakan mereka mungkin akan menghukum Arab Saudi jika terbukti berada di balik kematian Jamal Khashoggi. Foto/Istimewa

PARIS - Prancis secara tersirat menyatakan mereka mungkin akan "menghukum" Arab Saudi jika terbukti berada di balik kematian Jamal Khashoggi. Paris menuturkan, respon mereka terkait kasus ini tergantung dari hasil penyelidikan.

"Selama fakta-fakta belum ditetapkan dengan jelas, dan dikuatkan oleh layanan informasi kami, kami tidak akan mengambil keputusan apa pun," kata juru bicara pemerintah Prancis, Benjamin Griveaux.

"Tetapi di sisi lain, begitu fakta-fakta mulai muncul atas masalah ini dan telah dikuatkan oleh layanan kami, berdasarkan hipotesis bahwa tanggung Saudi telah terbukti bertanggung jawab, maka kami akan menarik kesimpulan yang diperlukan dan mengambil tindakan," sambungnya.

Griveaux, seperti dilansir Reuters pada Rabu (24/10), kemudian menuturkan respon yang akan diambol Prancis tidak hanya akan melibatkan membatasi penjualan senjata ke Saudi.

Sementara itu, sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump untuk pertama kalinya menduga Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) terlibat dalam pembunuhan Khashoggi. Pernyataan Trump disampaikan dalam wawancara dengan Wall Street Journal. 

"Baiklah, pangeran menjalankan hal-hal di sana lebih pada tahap ini. Dia menjalankan banyak hal dan jika ada orang yang akan (terlibat), itu adalah dia," kata Trump dalam wawancara itu. 







Credit  sindonews.com





Pejabat PBB tuntut gencatan senjata kemanusiaan di Yaman guna hindari kelaparan


Pejabat PBB tuntut gencatan senjata kemanusiaan di Yaman guna hindari kelaparan
Sejumlah wanita duduk di sebelah bantuan makanan dari Komite Internasional Palang Merah bagi pengungsi internal di kota pelabuhan Hodeidah, Laut Merah, Yaman, Sabtu (21/7/2018). (REUTERS/Abduljabbar Zeyad)



PBB, New York, (CB) - Wakil Sekretaris Jenderal PBB Urusan Kemanusiaan Mark Lowcok baru-baru ini menuntut gencatan senjata kemanusiaan di Yaman guna menghindari kelaparan, yang membayang.

Lowcock, yang memperingatkan mengenai "bahaya nyata dan ada mengenai kelaparan yang mengancam dan sangat luas yang menenggelamkan Yaman", meminta bantuan Dewan Keamanan PBB berkaitan dengan gencatan senjata kemanusiaan dan tindakan lain.

Ketika memberi penjelasan kepada Dewan Keamanan, ia memperingatkan bahwa Yaman --yang sudah tiga tahun dirongrong perang saudara-- akan menghadapi kelaparan "yang jauh lebih besar daripada yang pernah dihadapi setiap orang di bidang (kemanusiaan) ini selama mereka melaksanakan tugas mereka".

Ia meminta dukungan Dewan Keamanan di lima bidang, kata Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi.

Pertama, dihentikannya permusuhan di dan sekitar semua prasarana dan instalasi yang menjadi andalan operasi kemanusiaan serta importer barang komersial.

"Gencatan senjata kemanusiaan akan mencerminkan kewajiban semua pihak dalam konflik tersebut guna menegakkan hukum kemanusiaan internasional dan melakukan semua yang mungkin guna memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan," kata Lowcok kepada Dewan Keamanan.

Kedua, perlindungan pasokan pangan dan barang dasar di seluruh negeri itu. Import kemanusiaan dan komersial harus mengalir ke semua pelabuhan dan selanjutnya ke tujuan akhir semua barang tersebut.

Itu berarti pencabutan pembatasan yang ada dan yang direncanakan atas import barang dan dipertahankannya jalur angkutan utama tetap terbuka dan aman.

Ketiga, suntikan yang lebih cepat dan lebih besar mata uang asing ke dalam ekonomi Yaman melalui Bank Sentral, bersama dengan pemberian kredit buat pedagang, dan pembayaran uang buat para pensiunan serta pegawai pemerintah.

Keempat, peningkatan dana serta dukungan buat operasi kemanusiaan. Mengingat peningkatan keperluan yang diperkirakan, lembaga bantuan memerlukan sumber daya tambahan sekarang untuk mulai meningkatkan bantuan kemanusiaan. Sebanyak 14 juta warga Yaman, hampir separuh dari seluruh penduduk negeri tersebut, mungkin dalam waktu dekat memerlukan bantuan pangan darurat untuk bertahan hidup, kata Lowcock kepada Dewan Keamanan. Pekerja kemanusiaan dan mitra mereka saat ini membantu delapan juta warga Yaman setiap bulan.

Kelima, dengan sangat banyaknya nyawa yang menjadi taruhan, semua pihak yang berperang mesti terlibat sepenuhnya dan secara terbuka dengan Utusan Khusus PBB untuk Yaman Martin Griffith guna mengakhiri konflik itu, kata Lowcock.




Credit  antaranews.com