CUPUMA

Kamis, 09 Agustus 2018

Indonesia Lolos dari Jeratan Embargo Amerika Serikat Karena Dianggap Sekutu Strategis

Jokowi dan Donald Trump

CB - Komite Senat Amerika Serikat meloloskan Indonesia dari sanksi embargo Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA).

CAATSA ialah Undang-undang sanksi embargo yang digunakan Amerika Serikat (AS) kepada suatu negara terkait aktivitas belanja peralatan militer negara bersangkutan ke Rusia yang notabene merupakan saingan dari AS.

Selain Indonesia, ada dua negara lain yang terbebas dari CAATSA, yakni Vietnam serta India.

Hal ini diungkapkan oleh Senator dari Oklahoma, Jim Inhofe yang menganggap ketiga negara itu adalah sekutu strategis AS di Asia.

"Mereka (India, Vietnam dan Indonesia) merupakan sekutu strategis dan saat ini sedang membeli peralatan militer dari Rusia."

"Namun pembelian itu harus tetap dilakukan sembari menunggu transisi militer ketiga negara tersebut." ujar Jim seperti dikutip dari Defenseworld.net, Senin (6/8).

Menteri Pertahanan AS, Jim Mattis juga senada dengan Jim Inhofe.

Pada Juli lalu ia meminta Kongres AS untuk memberi pengecualian kepada ketiga negara karena Indonesia, Vietnam dan India punya hubungan historis dengan Rusia, namun sekarang mereka lebih condong untuk membeli persenjataan Made In USA.

Permintaan Mattis akhirnya dikabulkan.

Walaupun demikian Trump sempat marah atas lolosnya ketiga negara tersebut dari sanksi embargo CAATSA, tapi dirinya tak berdaya lantaran Senat AS sudah bulat membuat keputusan.

Seperti diketahui Indonesia membeli 11 jet tempur Sukhoi Su-35 dengan metode imbal dagang.

Hal ini sempat membuat AS akan menjatuhkan sanksi embargo ke Indonesia layaknya tahun 1998 dulu.

Untuk India dan Vietnam malah lebih lagi belanja peralatan militer dari Rusia.

India yang paling jor-joran, negara Bollywood itu diketahui sebelumnya melakukan kerjasama militer segala lini dengan Rusia dalam pembuatan bersama Main Battle Tank T-90 Tagil, Sukhoi Su-30 versi India hingga Rudal Brahmos dan masih banyak lainnya seperti pembelian kapal selam bertenaga nuklir.

Vietnam juga hampir serupa dengan India, dalam inventory alutsistanya hampir semua made in Rusia.

Miris memang, lantaran dulu senjata-senjata itu digunakan untuk menggebuk AS dalam perang Vietnam yang sekarang malah dianggap sekutu strategis dalam menghadapi agresivitas Tiongkok di Laut China Selatan.

Credit grid.id

Saudi: Tidak Ada yang Bisa Menjadi Penengah Konflik dengan Kanada

RIYADH - Arab Saudi menyatakan tidak ada satu pihaknya yang bisa menjadi penengah dalam membantu menyelesaikan konflik dengan Kanada. Riyadh menuturkan, Ottawa sejatinya sudah mengetahui apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang ada.

"Tidak ada yang menjadi penengah dalam perselisihan diplomatik dengan Kanada, dan Ottawa tahu apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kesalahan besar yang telah dialakukan," kata Menteri Luar Negeri Saudi, Adel Jubeir.

Jubeir, seperti dilansir Reuters pada Rabu (8/8), kemudian menyatakan Saudi saat ini sedang mempertimbangkan untuk menerapkan tindakan tambahan terhadap Kanada. Namun, dia tidak menjelaskan tindakan lanjutan yang dimaksud.

Senada dengan Jubeir, Amerika Serikat (AS) sebelumnya menyatakan bahwa hanya kedua negara yang bisa menyelesaikan masalah yang ada dan akan mendesak Riyadh dan Ottawa untuk menyelesaikan perseteruan dengan menggunakan jalur diplomasi.

Sementara itu, sebelumnya diwartakan, Kanada dilaporkan meminta bantuan beberapa negara sekutunya untuk menyelesaikan masalah dengan Saudi. sejumlah sumber di pemerintah Kanada menyatakan, pihaknya berharap bahwa Uni Emirat Arab (UEA) dan Inggris akan membantu meredakan perselisihan yang terus meningkat dengan Saudi.

Salah satu sumber yang berbicara dalam kondisi anonim mengatakan bahwa tugas kunci untuk Ottawa saat ini adalah bekerja erat dengan rekan-rekan regional dan sekutunya, terutama UEA, untuk meredakan situasi. Sumber lain mengatakan bahwa pemerintahan liberal Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau juga berencana meminta bantuan Inggris terkait hal ini.

Credit sindonews.com

Anggap Kanada Lakukan Intervensi, Mesir Dukung Arab Saudi

KAIRO - Mesir mengatakan mendukung Arab Saudi dalam perselisihan politik dengan Kanada. Mesir menunjukkan solidaritas terhadap Arab Saudi atas campur tangan asing dalam urusan domestiknya.

"Mesir prihatin dengan krisis antara Arab Saudi dan Kanada, yang merupakan hasil dari kecenderungan negatif oleh beberapa pihak internasional yang ikut campur dalam urusan internal negara-negara di kawasan itu," kata Kementerian Luar Negeri Mesir tanpa merinci di akun Facebook seperti dikutip dari Reuters, Rabu (8/8/2018).

Pemerintah Saudi pada hari Minggu menarik duta besarnya dari Ottawa, mengusir duta besar Kanada untuk Riyadh dan memberlakukan larangan perdagangan baru. Saudi mencela Kanada karena mendesak pembebasan aktivis hak asasi manusia.

Riyadh menyatakan kritik Kanada tentang penangkapan para aktivis masyarakat sipil negatif dan tidak adil terhadap kebenaran.

Pada hari Jumat, Kanada menyerukan Riyadh untuk segera membebaskan para aktivis masyarakat sipil dan HAM yang baru-baru ini ditangkap oleh pihak berwenang Saudi, termasuk Samar Badawi, seorang aktivis pembela HAM yang diakui secara internasional.

Badawi dan aktivis perempuan Saudi lainnya, Nassima al-Sadah, ditangkap di kerajaan pekan lalu. Penangkapan itu memicu kecaman masyarakat internasional.

Mesir sebelumnya sempat dijatuhi embargo oleh Amerika Serikat (AS). AS sempat menghentikan bantuan militernya tahun lalu atas catatan hak asasi manusianya atas tindakan kerasnya terhadap perbedaan pendapat. Namun keputusan itu dibatalkan pada bulan lalu.

Credit sindonews.com

Tak Hirau Ancaman AS, Cina dan Jerman Tetap Bisnis dengan Iran

Anggota parlemen Iran membakar kertas bergambar bendera AS, di Teheran, Iran, 9 Mei 2018. Iran telah menandatangani kesepakatan nuklir di Wina, Austria, pada 2015 bersama enam negara superkuat, yakni Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, dan Cina, serta Uni Eropa. AP Photo

CB, Jakarta - Cina dan Jerman tetap mempertahankan perjanjian dagang mereka dengan Iran meskipun Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengancam memberikan sanksi.
Sikap keras Beijing dan Berlin itu sebagai tanda tumbuhnya kemarahan mitra Amerika Serikat yang menerapkan kembali sanksi terhadap Iran pada Selasa, 7 Agustus 2018. Kedua negara tersebut tetap menjalin bisnis dengan Teheran.

Forum Shanghai Cooperation Organization digelar di Kota Qingdao, Cina timur, dan dihadiri sejumlah negara seperti Rusia, Cina, India, Iran, dan Pakistan. Irna

"Cina secara konsisten menentang sanksi unilateral," bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Cina sebagaimana diperoleh Channel News Asia.
"Kerja sama komersial Cina dengan Iran terbuka dan transparan, masuk akal, adil, serta tidak melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB," tambahnya seperti dikutip kantor berita Reuters. "Cina memiliki hak hukum yang harus dilindungi."

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Iran Hassan Rouhani. REUTERS/Carlos Barria, REUTERS/Lisi Niesner
Sementara itu, pemerintah Jerman mengatakan, sanksi AS terhadap Iran melanggar hukum internasional. "Jerman berharap Washington memperhatikan kepentingan Eropa ketika menerapkan sanksi kepada Iran."

AS memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran menyusul keputusan Trump menarik kembali kesepakatan yang telah diteken pada 2015 terkait dengan program nuklir Iran.Pada perjanjian 2015 yang ditandatangani oleh enam negara superkuat, termasuk AS, menyatakan Iran bersedia membatalkan seluruh program nuklirnya dengan imbalan seluruh sanksi ekonomi yang diterapkan dunia internasional dicabut.

Credit tempo.co

Cina Siap Luncurkan Stasiun Luar Angkasa pada 2022

Ilustrasi stasiun luar angkasa Cina [(China Manned Space Agency via www.sciencealert.com]

CB, Jakarta - Cina dikabarkan akan meluncurkan stasiun luar angkasanya yang bernama Tiangong pada 2022. Fasilitas stasiun luar angkasa diperkirakan akan memenuhi standar yang sama seperti yang dimiliki Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS) dan akan terbuka bagi para astronot asing.
Dilansir dari Sputniknews, 8 Agustus 2018, Tiangong yang bermakna "Istana Surgawi" dikabarkan lebih besar dari stasiun luar angkasa Rusia, Mir, yang memiliki berat 140 ton. Tiangong akan terdiri dari modul inti dan dua kabin laboratorium, cukup besar untuk menampung tiga hingga enam astronot. Saat ini stasiun ruang angkasa ISS dan Mir telah menjadi tuan rumah bagi astronot internasional.

"Hanya ada segelintir negara yang mampu mengirim stasiun luar angkasa ke orbit. Ini adalah program besar yang menunjukkan kemampuan ilmiah dan teknologi Cina yang komprehensif," kata Zhang Baoxin, pakar penerbangan dan militer di China Aviation News, seperti dilansir dari Global Times."Tiangong akan memungkinkan Cina memiliki laboratorium luar angkasa untuk melakukan eksperimen ilmiah secara berkala," kata Zhang.

Dok penghubung stasiun luar angkasa Tiangong 1 (China Manned Space Agency via directory.eoportal.org)
Stasiun luar angkasa Tiangong juga akan dilengkapi dengan teleskop survei sinoptik, yang memiliki resolusi setinggi Teleskop luar angkasa Hubble. Sipnotik digunakan untuk mendeskripsikan observasi yang memberikan pandangan luas tentang subjek pada waktu tertentu.

"Kombinasi dari Teleskop Aperture Spherical Radio Telescope 500 meter dan teleskop survei sinoptik orbital akan memungkinkan pengembangan kedirgantaraan Cina untuk lebih maju dengan pesat, dan Cina bahkan bisa memimpin medan luar angkasa," tambah Zhang.

Interior stasiun luar angkasa Tiangong 1 (China Manned Space Agency via directory.eoportal.org)
Stasiun luar angkasa Tiangong juga akan mencakup dua modul kabin laboratorium dengan lingkungan bertekanan untuk melakukan eksperimen jatuh bebas dan mikro-gravitasi.
Bulan lalu, perusahaan peluncuran luar angkasa yang berbasis di Beijing, LandSpace, mengungkapkan bahwa Suzaku No. 2, roket swasta terbesar yang dikembangkan di Cina sejauh ini, akan diluncurkan pada 2020.

Perusahaan, yang juga dikenal sebagai Beijing Blue Arrow Space Technology, berencana menyelesaikan uji coba darat untuk gas metana oksigen cair berukuran menengah pada 2019. Penerbangan pertama diperkirakan akan berlangsung pada 2020.

Credit tempo.co

Turki Akan Luncurkan Lembaga Antariksa Nasional

CB, Jakarta - Turki akan meluncurkan lembaga antariksanya pada akhir tahun ini untuk menjalankan program kedirgantaraan dan mengelola hubungan dengan negara lain di sektor Luar Angkasa.
"Badan Antariksa Turki akan didirikan tahun ini. Bekerja untuk membentuk organisasinya akan diselesaikan sesegera mungkin," kata Mustafa Varank, Menteri Industri dan Teknologi Turki, seperti dilaporkan Russia Today, 8 Agustus 2018.
Varank percaya bahwa ini akan membuka jalan bagi industri ruang angkasa Turki yang maju dan kompetitif.
"Kami membentuk Badan Antariksa Turki untuk memperkuat industri kedirgantaraan kami, meningkatkan infrastruktur ilmiah dan sumber daya manusia di bidang teknologi luar angkasa, dan lebih lanjut meningkatkan kapasitas dan kemampuan kami," kata Varank.
Tugas agensi Turki adalah untuk memandu dan mengoordinasikan sektor luar angkasa Turki dan mengelola hubungan internasional melalui satu wadah.

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan bersama Mustafa Varank, Menteri Industri dan Teknologi Turki.[www.sozcu.com.tr]
Sebuah pusat penelitian untuk sistem optik akan mulai beroperasi di bawah Dewan Riset Ilmiah dan Teknologi Turki (TÜBTAK), kata Varank seperti dikutip dari Hurriyet Daily News.
Dalam pernyataannya, Varank mengingatkan bahwa Turki telah terlibat dalam penelitian dan pengembangan teknologi satelit sejak awal tahun 2000, menciptakan beberapa satelit observasi, seperti BLSAT, RASAT dan GÖKTÜRK-2. Dua proyek satelit lainnya, TÜRKSAT 6A dan MECE, juga sedang dikerjakan.
Membuat badan antariksa nasional telah menjadi agenda Turki sejak awal 2010. Namun rencana tersebut belum terpenuhi dengan alasan kudeta gagal telah menyebabkan proyek.
Pada Oktober 2017, Menteri Transportasi, Kemaritiman dan Komunikasi, Ahmet Arslan, berjanji bahwa Badan Antariksa Turki akan dibentuk dalam tahun pemilihan legislatif. Arslan memprediksi bahwa proyek masa depan Turki juga akan mencakup misi luar angkasa berawak.
Badan Antariksa Turki juga akan mengupayakan kerjasama multilateral dan bilateral dengan mitra internasionalnya sambil melindungi hak Turki di PBB.

Credit tempo.co

Ketegangan Memanas, Kanada Nyaris Usir Pengungsi Saudi

OTTAWA - Tindakan Arab Saudi yang mengusir Duta Besar Kanada Dennis Horak dari Riyadh telah membuat ketegangan kedua negara memanas. Ottawa bahkan nyaris mengusir seorang pengungsi Saudi.

Namun, tindakan Ottawa dicegah oleh sebuah komite PBB. Pengungsi Saudi dengan nama pendek Omar telah bersiap-siap untuk dideportasi oleh otoritas Kanada pada Rabu pagi. Namun, komite PBB untuk pengungsi bertindak cepat untuk mencegahnya.

Omar telah ditahan di fasilitas penahanan Laval, Quebec, Sejak 26 Juli sambil menunggu deportasi yang dijadwalkan berlangssung Rabu pagi. Omar sudah cemas akan keselamatannya jika diusir untuk pulang ke negaranya.

Salah satu pengacaranya, Anne Castagner, telah mengonfirmasi bahwa Omar tidak berada pada penerbangan pukul 07.30 pagi untuk meninggalkan Kanada. Menurutnya, pengungsi Saudi itu sekarang berada di rumah sakit, tanpa diketahui penyebabnya.

"Fakta bahwa itu harus naik ke PBB, bagi kami, itu adalah pemborosan total uang Kanada, pemborosan sumber daya dan waktu untuk semua orang," kata Castagner kepada CBC News, yang dilansir Kamis (9/8/2018).

Seorang hakim Pengadilan Federal menolak penundaan deportasi dalam putusannya Selasa sore. Alasannya, Omar telah menarik permintaan suaka di Kanada pada tahun lalu.

Castagner mengatakan bahwa mengingat kehancuran hubungan luar negeri saat ini antara Arab Saudi dan Kanada, serta catatan hak asasi manusia Arab Saudi, keputusan hakim itu "tidak masuk akal".

Omar dan keluarganya adalah bagian dari komunitas Muslim Syiah, kelompok minoritas di Saudi.

Istri Omar, yang identitasnya dirahasiakan CBC, mengatakan bahwa dia sudah berbicara dengan suaminya. Menurutnya, sang suami merasa "terlahir kembali" karena dia belum dideportasi Rabu pagi.

"Saya mendengar suaranya dan saya merasa lebih baik," katanya dalam sebuah wawancara dari apartemen kecil keluarga itu.

Tiba di Kanada pada musim semi telah membawa harapan keluarga Omar bahwa mereka dapat membangun kehidupan dengan ketenangan pikiran. Mereka mengibarkan bendera Kanada di ruang tamu lagi setelah melakukannya bertahun-tahun.

"Saya benar-benar takut karena pada awalnya saya memiliki harapan dan itu rusak," kata istri Omar.

Ketegangan diplomatik antara Riyadh dan Ottawa dimulai ketika Kanada mengecam penangkapan para aktivis perempuan. Kementerian Luar Negeri Kanada menyatakan "sangat prihatin" dengan tindakan Saudi dan menyerukan pembebasan semua aktivis yang dipenjara.

Kecaman itu membuat Riyadh marah dan menganggap Ottawa sudah ikut campur urusan dalam negeri Saudi.

Credit sindonews.com

Arab Saudi Jual Obligasi dan Saham dari Kanada

Bendera Arab Saudi dan Kanada.

Foto: Al Bawaba

Saudi ingin menunjukkan kekuatan ekonominya pada Kanada.

CB, RIYADH -- Arab Saudi menjual aset dari Kanada di tengah peningkatan perselisihan kedua negara. Konflik kedua negara dipicu komentar Kanada atas penangkapan aktivis yang memperjuangkan hak-hak perempuan di Saudi.

Financial Times pada Rabu (8/8) dengan mengutip sejumlah sumber, mengatakan Bank sentral Saudi dan badan dana pensiun memerintahkan manajer mereka di seluruh dunia menjual ekuitas, obligasi, dan saham Kanada "berapa pun nilainya".

Penjualan itu dimulai pada Selasa (7/8). Dalam laporan itu, pemerintah Saudi disebutkan ingin menunjukkan kekuatan keuangan dan politiknya untuk memperingatkan negara asing agar tidak mencampuri urusan kedaulatannya. Sebelumnya, Arab Saudi membekukan perdagangan dan penanaman modal baru dengan Kanada serta mengusir duta besar Kanada pada pekan ini. Langkah itu diambil di tengah peningkatkan perselisihan setelah Ottawa mendesak Saudi membebaskan para pegiat hak asasi manusia.

Bank Sentral Saudi belum menanggapi permintaan untuk berkomentar. Kementerian urusan luar negeri Kanada juga belum memberikan pernyataan.

Untuk meredam konflik tersebut, Pemerintah Kanada berencana meminta bantuan internasional. Kanada kemungkinan akan memohon bantuan kepada salah satu anggota negara teluk, Uni Emirat Arab (UEA) dan Inggris untuk menekan tensi kedua negara.

Keinginan meminta bantuan itu diungkapkan oleh seorang sumber yang dekat dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Dia mengatakan, salah satu kunci guna memperbaiki hubungan kedua negara adalah dengan menghubungi mitra-mitra Arab Saudi.

"Kuncinya adalah bekerja sama dengan sejumlah rekan serta mitra di kawasan untuk mempercepat pendinginan suasana," kata sumber tersebut.

Perpecahan hubungan bilateral Arab Saudi-Kanada terjadi setelah Kanada menyatakan kekhawatirannya terkait penangkapan sejumlah aktivis kemanusiaan seperti Juru Kampanye Hak Perempuan Saudi-Amerika, Samar Badawi dan Nassima al-Sadah yang ditangkap pada Rabu (1/8) lalu. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengatakan jika pernyataan itu merupakan serangan bagi kerajaan Arab Saudi. Mereka menegaskan tidak menerima bentuk intervensi apapun terkait permasalahan dalam negeri mereka.

Lantaran hal tersebut, pemerintah Arab Saudi segera mendeportasi duta besar Kanada di Riyadh serta memanggil pulang duta besar Arab Saudi di Ottawa. Pemerintah Arab Saudi selanjutnya juga membekukan perdagangan dan investasi dengan Kanada.

Keputusan itu kemudian diikuti dengan penghapusan rute penerbangan langsung dari dan menuju Kanada. Pemerintah Arab Saudi diketahui juga telah menghentikan program pertukaran pelajar hingga pelatihan medis di Kanada.

Credit republika.co.id

PM Kanada Akan Terus Tekan Arab Saudi soal HAM

MONTREAL - Perdana Menteri (PM) Kanada Justin Trudeau mengatakan bahwa dia akan terus menekan Arab Saudi soal catatan buruk hak asasi manusia (HAM)-nya. Dia mengabaikan perselisihan kedua negara yang sedang memanas setelah Riyadh menolak kecaman Ottawa terkait penangkapan para aktivis di Saudi.

Trudeau mengatakan masalah yang terjadi saat ini adalah soal perbedaan pendapat diplomatik. Menurutnya, Menteri Luar Negeri Kanada Chrystia Freeland telah mengadakan percakapan panjang dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir pada hari Selasa. Namun, dia tidak memberikan rincian lebih lanjut soal hasil pembicaraan itu.

Seperti diketahui, Riyadh telah mengusir Duta Besar Kanada Dennis Horak setelah Ottawa mengecam penangkapan para aktivis di Saudi. Riyadh juga membekukan semua transaksi perdagangan dan investasi baru di Kanada.

"Pembicaraan diplomatik terus berlanjut. Tetapi seperti yang dikatakan Menteri (Freeland), dan seperti yang akan kami ulangi, Kanada akan selalu berbicara dengan jelas dan jelas, secara pribadi dan di depan umum, tentang masalah-masalah hak asasi manusia," kata Trudeau dalam sebuah acara di Montreal.

"Kami tidak ingin memiliki hubungan yang buruk dengan Arab Saudi, tetapi kami akan terus menggarisbawahi tantangan di mana dan kapan mereka ada, di Arab Saudi dan tempat lain," imbuh Trudeau, seperti dikutip Reuters, Kamis (9/8/2018).

Menteri Luar Negeri Saudi Adel al-Jubeir sebelumnya mengesampingkan pembicaraan tentang mediasi dengan Kanada. Dia mengatakan dalam konferensi pers di Riyadh bahwa kesalahan telah dibuat Ottawa dan kesalahan harus diperbaiki.

Credit sindonews.com

Salah Sasaran, Serangan Udara AS Tewaskan Pasukan Afghanistan

KABUL - Serangan udara Amerika Serikat (AS) yang dimaksudkan untuk menghantam pasukan Taliban di distrik Azra, provinsi Logar, malah mengenai pasukan Afghanistan. Akibatnya, sembilan pasukan keamanan Afghanistan tewas.

Menurut AFP, serangan tersebut juga melukai 14 tentara lainnya. Serangan itu terjadi setelah pasukan Afghanistan terlibat dalam pertempuran selama berjam-jam dengan Taliban dalam semalam.

Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Afghanistan, Per Nasrat Rahimi mengatak, insiden itu terjadi setelah pasukan Afghanistan meminta pejabat AS untuk memberikan bantuan. Namun, entah bagaimana komunikasi tersebut tercampur, dan pasukan AS menargetkan lokasi yang salah.

"(Para pejabat Afghanistan) memanggil bantuan udara, tetapi sayangnya pasukan asing keliru membom posisi mereka," kata Rahimi seperti dikutip dari Sputnik, Rabu (8/8/2018).

Stars and Stripes melaporkan para pejabat AS telah mengkonfirmasi bahwa serangan udara terjadi, tetapi belum mengatakan apakah operasi tersebut membunuh pasukan Afghanistan.

"Pada saat ini, saya dapat mengkonfirmasikan bahwa Pasukan AS-Afghanistan melakukan serangan untuk mendukung operasi Afghanistan dan membela pasukan Afghanistan di distrik Azra, provinsi Logar, awal pagi ini," kata Letkol Martin O'Donnell, juru bicara untuk militer AS di Afghanistan.

Ia kemudian mengatakan bahwa penyelidikan telah diluncurkan atas insiden itu.

"Kami sedang menyelidiki masalah ini lebih lanjut," katanya.

Meskipun para pejabat masih berusaha untuk menentukan jumlah pasti korban, Abdul Wal Wakeel, seorang anggota dewan provinsi dari Azra, mengatakan kepada Stars and Stripes bahwa serangan itu menewaskan 12 anggota pasukan keamanan Afghanistan. Pejabat itu menambahkan bahwa sebelum serangan terjadi, delapan perwira dan dua warga sipil lainnya tewas dalam bentrokan dengan Taliban.

"Pasukan asing seharusnya tidak mengulangi kesalahan yang mereka buat pagi ini," kata Wakeel kepada publik.

"Jika mereka terus ceroboh, itu bisa menciptakan masalah yang jauh lebih besar," imbuhnya.

Sejak mengakhiri misi tempur mereka di Afghanistan pada tahun 2014, pasukan AS tetap dalam kapasitas penasehat untuk membantu melatih pasukan Afghanistan dan memberikan bantuan dalam misi kontra-terorisme.

Sebelumnya, militer AS juga melakukan penyelidikan atas serangan udara yang menewaskan hingga 14 warga sipil di Kunduz bulan lalu.

Credit sindonews.com

Koalisi AS Akui Serangan di Raqqa Tewaskan 77 Warga Sipil

Raqqa, Suriah. (REUTERS/Erik De Castro)

Jakarta, CB -- Koalisi militer melawan kelompok teroris ISIS pimpinan Amerika Serikat akhirnya mengakui temuan dari aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Amnesty Internasional soal 77 warga sipil yang tewas akibat serangan udara koalisi di Raqqa, Suriah, musim panas lalu.

Sebelumnya militer AS meragukan laporan dan mempertanyakan metodologi yang digunakan Amnesty International.

Menurut penyelidikan yang dilakukan oleh peneliti Amnesty International berdasarkan laporan korban jiwa koalisi, terungkap bahwa 77 warga sipil tewas dalam lima insiden terpisah antara Juni dan Oktober 2017.

"Penyelidikan menilai meskipun semua tindakan pencegahan yang layak telah diambil dan keputusan itu memenuhi konflik bersenjata, jatuhnya korban sipil secara tidak sengaja telah terjadi," tulis laporan koalisi seperti dilansir 9news.com.

"Selama serangan udara dan darat, kami telah menggunakan proses penargetan dan penyerangan untuk meminimalkan populasi warga sipil dan infrastruktur. Penilaian kami terhadap korban sipil itu transparan, dan kami menganggap diri kami bertanggung jawab melalui siaran pers dan laporan korban koalisi."

Menurut Amnesty International, 24 anak-anak dan 25 perempuan tewas akibat pengeboman dari udara. Kasus-kasus tertentu didokumentasikan Amnesty berdasarkan penyelidikan di Raqqa. Termasuk wawancara dengan 112 warga sipil di 42 lokasi serangan udara.

Awalnya, Pentagon membantah temuan yang dipublikasikan Amnesty dengan judul "War Of Annihilation" atau "Perang Pemusnahan"

Dalam laporan itu, Amnesty menuduh koalisi melakukan pembunuhan dan melukai ribuan warga sipil dengan 'tidak pandang bulu' selama serangan di Raqqa, de facto Ibu Kota kelompok teror negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS).

Juni lalu, juru bicara koalisi mempermasalahkan laporan tersebut dengan menyatakan Amnesty International tidak pernah melakukan pendekatan dengan Pentagon mengenai penemuan itu. Jubir koalisi menyebut bahwa Amnesty sudah keterlaluan karena menganggap koalisi melanggar hukum internasional.

Foto: REUTERS/Erik De Castro
Raqqa, Suriah pasca dicabik-cabik perang.

"Mereka menilai kita bersalah sampai kita tidak terbukti bersalah. Itu adalah langkah retorik yang berani dari sebuah organisasi yang gagal memeriksa laporan publik atau mengkonsultasikan tuduhan," kata Kolonel Thomas Veale kepada wartawan di Pentagon melalui video.

"Mereka tidak pernah meminta pendapat kita, wawancara, atau laporan sebelumnya. Mereka bahkan gagal memeriksa catatan publik secara menyeluruh," kata Veale.

Pada saat laporan asli, Veale mengatakan militer sedang menyelidiki klaim tersebut.

"Orang-orang melihat artikel itu dan mencoba menghubungkan klaim-klaim lainnya," kata Veale.

"Bagaimana pertempuran Raqqa berlangsung saat kami masuk, dan itu akan dievaluasi terus-menerus," kata dia menambahkan.

Laporan dari Coalition Casualty yang dirilis akhir bulan lalu menunjukkan bahwa banyak temuan dari Amnesty International akhirnya dianggap kredibel.

Credit cnnindonesia.com

Suriah, Perwira Kawal Presiden Bashar Al-Assad Ditahan Diam-diam

CB, Jakarta - Dinas intelijen Suriah menahan sejumlah perwira yang ditugaskan mengawal Presiden Bashar Al-Assad dan iring-iringan motor kepresidenan. "Mereka ditempatkan di lokasi yang dirahasiakan," Human Voice, situs berita independen Suriah melaporkan.
Seorang sumber dari kalangan dinas intelijen Suriah mengatakan, anggota dinas intelijen khusus Assad telah memindahkan 10 perwira tinggi yang ditugaskan mengawal konvoi kepresidenan ke beberapa lokasi berbeda.

Presiden Rusia Vladimir Putin menyambut Presiden Suriah Bashar al-Assad dalam kunjungannya ke Laut Hitam, Sochi, Rusia, 17 Mei 2018.[Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS]

Sumber ini menambahkan, empat perwira pengawal konvoi kepresidenan telah ditahan. "Operasi pemindahan mereka berlangsung senyap dan tidak diketahui oleh pengawal Assad lainnya," ujar sumber.
Sejauh ini, belum diketahui alasan di balik pemindahan dan penahanan para perwira pengawal Assad tersebut. Tetapi Human Voice mengutip keterangan dari berbagai sumber menyebutkan ada perbedaan di antara badan keamanan Suriah dan munculnya ketakutan pembunuhan terhadap sejumlah tokoh.

Presiden Suriah, Bashar al-Assad, bertemu dengan tentara Suriah saat mengunjungi Ghouta, Suriah, 18 Maret 2018. SANA/Handout via REUTERS
Adapun sumber lain mengatakan kepada Human Voice sebagaimana dikutip Middle East Monitor, operasi penahanan terhadap perwira intelijen Suriah itu berlangsung untuk menghindari infiltrasi Iran yang dianggap merugikan. Iran adalah sekutu dekat Suriah dalam perang saudara sejak 2011, selain Rusia.

Credit tempo.co

Hamas dan Israel Masih Saling Serang

Polisi Palestina menunjukkan bangunan yang rubuh akibat serangan udara Israel di Jalur Gaza, Sabtu (14/7). Serangan ini merupakan serangan terburuk sejak perang Israel-Gaza tahun 2014.

Foto: AP Photo/Khalil Hamra

PBB dan Mesir menjadi mediasi perdamaian.

CB, GAZA -- Hamas dan Israel sedang dalam pembicaraan untuk proses gencatan senjata guna menghindari perang secara terbuka. Kendati demikian, kedua pihak masih saling melancarkan serangan pada Rabu (8/8).

Militer Israel mengatakan, kekerasan pada Rabu dimulai dengan Hamas yang menembakkan senjata ke kendaraan Israel. Pasukan Israel membalas dengan tembakan tank. Kemudian, warga Palestina menembakkan sekitar 70 roket melintasi perbatasan, dan pesawat Israel menyerang belasan anggota Hamas.

Seorang warga Israel terluka oleh roket. Pejabat Palestina mengatakan satu anggota Hamas tewas dan dua lainnya terluka dalam serangan udara Israel. Lima warga sipil juga terluka.

"Saya sangat khawatir dengan eskalasi kekerasan baru-baru ini antara Gaza dan Israel, dan khususnya oleh beberapa roket hari ini yang ditembakkan ke komunitas di Israel selatan," kata utusan PBB untukTimur Tengah Nickolay Mladenov.

Ia mengatakan, PBB telah terlibat dengan Mesir dalam upaya yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menghindari konflik serius. Ia memperingatkan bahwa situasi dapat dengan cepat memburuk yang memiliki konsekuensi menghancurkan bagi semua orang.

Baik Hamas maupun Israel tampaknya tidak tertarik pada konflik besar. Namun tuntutan publik dari kedua belah pihak untuk membebaskan tahanan telah menjadi batu sandungan dalam proses gencatan senjata jangka panjang.

"Kami dapat mengatakan bahwa tindakan yang dipimpin oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Mesir dalam tahap lanjut dan kami berharap itu bisa menghasilkan beberapa kebaikan dari mereka. Yang diperlukan adalah pemulihan di sepanjang perbatasan antara kita dan musuh Zionis," kata Wakil kepala Hamas di Gaza, Khalil Al-Hayya.

Kepala komite urusan luar negeri dan pertahanan parlemen Israel, Avi Dichter, mengaku sangat berharap akan ada hari baru tentang masalah Gaza. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu membatalkan kunjungan ke Kolombia pekan ini untuk menghadiri pembicaraan gencatan senjata.

Para pejabat Israel mengatakan pada Ahad bahwa mereka akan membuka kembali sebuah terminal perbatasan komersial yang telah ditutup. Mereka juga akan memperluas zona penangkapan ikan Palestina.

Baik PBB maupun Mesir secara terbuka telah merinci proposal mereka untuk Gaza. Kedua piahk juga menyinggung terkait bantuan ekonomi yang luas untuk Gaza.

Dalam foto dokumentasi tanggal 14 Mei 2018 ini, petugas medis Palestina dan pengunjuk rasa mengevakuasi seorang pemuda yang terluka selama berlangsungnya protes di perbatasan Jalur Gaza dengan Israel, di sebelah timur Khan Younis, Jalur Gaza. Negara-negara Arab dengan tegas mengutuk pembunuhan lebih dari 50 warga Palestina pada Senin, 14 Mei 2018 dalam protes Gaza.

Hayya mengatakan bantuan dana asing telah berhasil mengumpulkan ratusan juta dolar untuk proyek listrik, air, kesehatan dan penciptaan lapangan kerja di Gaza. Tetapi ini membutuhkan stabilitas.

Sebagai gantinya untuk gencatan senjata, Israel ingin memperoleh jasad dua tentara yang tewas di Gaza. Sebaliknya, Hamas menuntut agar Israel membebaskan tahanan keamanan Palestina . "Kami ingin membebaskan tahanan kami yang pemberani dan kami tidak keberatan memulai sekarang. Biarkan itu menjadi kesepakatan pertukaran tahanan, (tahanan Palestina) dengan imbalan tentara Zionis;" kata Hayya.

Gaza telah dikendalikan oleh Hamas selama lebih dari satu dekade. Selama waktu itu Hamas telah berperang tiga kali melawan Israel dan paling baru pada 2014. Bersamaan dengan Mesir, Israel mempertahankan blokade yang telah membuat ekonomi wilayah itu hancur.

Sekitar dua juta orang tinggal di Gaza, terutama keturunan tanpa kewarganegaraan Palestina yang melarikan diri atau diusir dari Israel pada pendiriannya di 1948.

Credit republika.co.id

Israel Dihujani 70 Roket dari Gaza, 15 Orang Luka

GAZA - Militer Tel Aviv menyatakan, total sekitar 70 roket ditembakkan dari Jalur Gaza ke Israel selatan selama sekitar lima jam pada Rabu petang. Sebanyak 15 orang terluka akibat serangan tersebut dan telah dibawa ke rumah sakit.

Menurut Pasukan Pertahanan Israel (IDF), dari sekitar 70 roket yang ditembakkan dari Gaza, 11 di antaranya dihalau oleh sistem pertahanan rudal Iron Dome. IDF tak menjelaskan nasib puluhan roket lainnya.

Kota paling terdampak oleh serangan puluhan roket dari Gaza ini Kota Sderot. Rekaman video yang dirilis IDF menunjukkan dua rumah dan sebuah mobil rusak. Orang-orang di kota itu juga terdengar beteriak panik.

Jet-jet tempur Angkatan Udara Israel (IAF) membalas dengan menyerang 12 target di Gaza, termasuk sebuah pabrik yang digunakan untuk membuat komponen dalam pembangunan terowongan. Target lain adalah sejumlah situs militer, termasuk senjata dan roket dan gudang logistik.

Sirine siaga terus terdengar di Israel selatan hingga larut malam tadi.

Kelompok Hamas yang berkuasa di Gaza telah mengeluarkan pernyataan terkait gempuran puluhan roket tersebut."Kami memenuhi janji kami. Resistensi menerima tanggung jawab, bahkan lapangan bermain," kata Hamas dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Jerusalem Post, Kamis (9/8/2018).

Menteri Pertahanan Avigdor Liberman mengadakan evaluasi keamanan dengan pejabat senior militer di markas IDF di Tel Aviv setelah serangan roket awal.

Menurut Barzilai Medical Center, enam orang dirawat karena cedera tubuh. Sedangkan sembilan orang dirawat karena luka ringan dan shock.

"Teroris menembak kendaraan sipil yang digunakan dalam upaya untuk membangun penghalang di sekitar pagar keamanan di Jalur Gaza utara. Satu kendaraan dihantam," kata IDF dalam sebuah pernyataan.

Utusan PBB untuk Timur Tengah, Nikolay Mladenov, mengeluarkan pernyataan Rabu malam tentang eskalasi antara Israel dan Gaza. "Saya sangat khawatir dengan eskalasi baru-baru ini terutama oleh beberapa roket saat ini yang ditembakkan ke arah komunitas di Israel selatan," katanya.

"Selama berbulan-bulan saya telah memperingatkan bahwa krisis kemanusiaan, keamanan dan politik di Gaza berisiko menimbulkan konflik yang menghancurkan yang tidak diinginkan siapa pun. PBB telah terlibat dengan Mesir dan semua pihak terkait dalam upaya yang belum pernah ada sebelumnya untuk menghindari perkembangan seperti itu," ujar Mladenov.

"Upaya kolektif kami telah mencegah situasi meledak sampai sekarang. Jika eskalasi saat ini tidak segera terbendung, situasi dapat dengan cepat memburuk dengan konsekuensi yang menghancurkan bagi semua orang," imbuh Mladenov memperingatkan.

Wali Kota Sderot Alon Davidi mengatakan bahwa layanan penyelamatan telah dikirim ke rumah-rumah warga untuk memeriksa apakah ada lebih banyak korban atau tidak terkait tembakan puluhan roket dari Gaza.

"Saya merekomendasikan bahwa setiap orang tetap berada di dekat ruang yang dilindungi," kata Davidi. "Kami selalu berhubungan dengan tentara dan pasukan keamanan."

Para anggota parlemen oposisi mengecam pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu karena gagal mencapai gencatan senjata abadi dalam pembicaraan dengan Hamas yang dimediasi Mesir.

"Netanyahu dan Lieberman! Anda telah gagal!," kecam pemimpin Partai Buruh, Avi Gabbay, di Twitter. "Apakah ini cara untuk mengadakan negosiasi? Hati kami bersama warga di wilayah perbatasan Gaza dan kami mendukung IDF."

Credit sindonews.com

Israel Balas Serangan Udara ke Gaza

Ilustrasi. (Foto: Reuters)

Jakarta, CB -- Israel meluncurkan serangan udara di Gaza, Rabu (8/8) malam setelah puluhan roket ditembakkan ke wilayahnya.

Dilansir dari AFP, badai asap bisa dilihat naik dari Gaza City setelah pengumuman militer itu menargetkan "situs teror di Jalur Gaza".

Kementerian Kesehatan mengatakan setidaknya dua orang Palestina terluka dalam serangan yang ditujukan pada basis Hamas di Jalur Gaza selatan. Serangan itu terjadi setelah dua roket yang diluncurkan dari daerahpantai menghantam kota Sderot, dekat perbatasan utara Gaza.

Dinas medis United Hatzalah mengatakan satu orang terluka ringan dengan pecahan peluru sementara beberapa lainnya dirawat karena syok di Sderot. Sirene dibunyikan di beberapa daerah dekat perbatasan dengan Gaza untuk memperingatkan warga agar segera mencari tempat perlindungan.

"Sampai sekarang, 36 peluncuran roket diidentifikasi dari Gaza ke Israel," tulis tentara di Twitter.

Mayoritas melanda daerah terbuka sementara empat lainnya berhasil dicegat. Israel mengatakan pihaknya meminta Hamas bertanggung jawab atas semua kebakaran yang datang dari wilayah pesisir yang telah lama diblokade.

Televisi Israel menyiarkan gambar rumah dan mobil yang dilaporkan rusak akibat roket di Sderot. Sebagian kota itu telah ditutup dan unit penjinak bom polisi berada di lokasi pemogokan, kata seorang juru bicara pasukan itu.

Serangan itu terjadi setelah dua pejuang dari sayap militer Hamas, yang memerintah Gaza, tewas oleh tembakan Israel pada hari Selasa. Hamas memperingatkan Israel - dengan mana ia telah berperang tiga kali sejak 2008 - akan membayar untuk serangan itu.

Eskalasi terjadi setelah pimpinan Hamas bertemu untuk pertemuan langka di Gaza pada hari Jumat. Pertemuan itu telah membangkitkan harapan kesepakatan untuk gencatan senjata abadi dengan Israel, dengan dukungan Mesir dan PBB.

Bentrokan di sepanjang perbatasan Gaza sejak akhir Maret telah menelan korban setidaknya 160 orang Palestina tewas oleh tembakan Israel. Satu tentara Israel ditembak mati oleh seorang penembak jitu Palestina.

Credit cnnindonesia.com

Dua Roket Ditembakkan dari Gaza ke Israel

Ilustrasi. (Foto: Houthi War Media/Handout via REUTERS)

Jakarta, CB -- Dua roket yang ditembakkan dari Gaza menghantam sebuah kota Israel pada Rabu, (8/8) waktu setempat. Dilansir dari AFP, polisi mengatakan satu orang terluka di kota Sderot dekat perbatasan utara Gaza.

Televisi Israel pun telah menyiarkan gambar sebuah rumah dan mobil yang dilaporkan rusak karena penembakan roket. Sementara itu, korban yang terkena ledakan diperkirakan berusia sekitar 45 tahun dan memiliki luka ringan akibat terkena pecahan peluru.

Polisi dan tentara mengatakan beberapa orang lainnya dirawat karena terkejut setelah dua roket menghantam kota, menyusul peringatan sirene pemogokan yang masuk.

"
Delapan proyektil yang diluncurkan diidentifikasi dari Gaza. Sistem pertahanan udara Iron Dome mencegat dua peluncuran," kata tentara Israel dalam bahasa Inggris di Twitter.

Sebagian dari Sderot telah ditutup dan unit penjinak bom polisi berada di lokasi pemogokan, kata juru bicara pasukan itu. Serangan itu terjadi setelah dua pejuang dari sayap militer Hamas, yang memerintah Gaza, tewas oleh tembakan Israel pada Selasa, (7/8).

Hamas memperingatkan Israel bahwa mereka akan membayar untuk serangan itu. Israel mengatakan pihaknya meminta Hamas bertanggung jawab atas semua kebakaran yang datang dari wilayah pesisir yang telah lama diblokade.

Credit cnnindonesia.com

Kolombia Akui Negara Palestina

BOGOTA - Menteri Luar Negeri Kolombia mengatakan negaranya telah menjadi negara terbaru yang mengakui status negara Palestina. Carlos Holmes mengatakan pada Rabu waktu setempat bahwa keputusan itu diambil oleh mantan presiden Juan Manuel Santos minggu lalu, sesaat sebelum meninggalkan jabatannya.

Presiden baru Kolombia Ivan Duque, yang disumpah pada hari Selasa lalu, mengatakan akan mempelajari implikasi keputusan menit akhir Santos pada warga Palestina. Namun ia tetap mengakui bahwa keputusan itu legal seperti dikutip dari The Washington Post, Kamis (9/8/2018).

Amerika Serikat (AS) tidak mengakui negara Palestina, dan Kolombia lama menahan diri melakukan hal itu karena hubungan dekatnya dengan Washington. Namun dalam beberapa tahun terakhir Kolombia telah berusaha untuk memetakan kebijakan luar negeri yang lebih independen, termasuk menyerukan perubahan terhadap kebijakan anti-narkotika yang didukung AS.

Kolombia adalah negara terakhir di Amerika Selatan yang mengakui kenegaraan Palestina.

Untuk diketahui, Palestina memproklamirkan kemerdekaannya dan berdiri sebagai negara merdeka pada 15 November 1988 di Aljir, Aljazair. Proklamasi itu dilakukan oleh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dalam sidang luar biasa Dewan Nasional Palestina dalam pengasingan.

Deklarasi itu segera diakui oleh berbagai negara. Pada akhir tahun itu, negara Palestina telah diakui oleh lebih dari 80 negara. Per tanggal 14 September 2015, 136 dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dua negara bukan anggota telah mengakui Negara Palestina.

Credit sindonews.com

AS Tak Sudi Menunggu Korut Terlalu Lama Lucuti Senjata Nuklir

CUCUTA - Amerika Serikat (AS) tidak mau menunggu Korea Utara (Korut) terlalu lama untuk melucuti senjata nuklir atau denuklirisasi. Demikian disampaikan Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley.

Pada pertemuan puncak di bulan Juni di Singapura, pemimpin Korut Kim Jong-un dan Presiden AS Donald Trump berjanji akan bekerja untuk mengakhiri program senjata nuklir Pyongyang. Namun, kedua negara telah berjuang untuk mencapai kesepakatan rinci untuk memenuhi tujuan tersebut.

"Ini semua di pengadilan Korea Utara," kata Haley kepada wartawan yang melakukan perjalanan bersama selama kunjungan ke Kolombia, hari Rabu waktu setempat. Kunjungan Haley untuk menghadiri pelantikan presiden baru Kolombia, Ivan Duque, dan bertemu dengan para migran yang melarikan diri dari Venezuela.

"Mereka harus memahami bahwa masyarakat internasional masih mengharapkan mereka melakukan denuklirisasi dan kami bersedia menunggu jika mereka ingin menunggu, tetapi kami tidak bersedia menunggu terlalu lama," ucap Haley, seperti dikutip Reuters, Kamis (9/8/2018).

Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih John Bolton pada hari Selasa lalu mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo siap untuk kembali melakukan perjalanan ke Korea Utara untuk melakukan pertemuan dengan Kim Jong-un.

Haley menambahkan, Pompeo telah menyampaikan tuntutan AS yang "keras" kepada Korea Utara dan Washington tidak akan melemahkan sikapnya atau mengurangi sanksi terhadap Pyongyang.

Rusia dan China telah menyarankan Dewan Keamanan PBB untuk mendiskusikan sanksi-sanksi yang melonggarkan terhadap Pyongyang setelah pertemuan 12 Juni di Singapura antara Trump dan Kim Jong-un.

"Ini akan menjadi proses yang panjang, kami tahu ini tidak akan terjadi dalam semalam," kata Haley. "Kita harus melihat denuklirisasi dan kami tidak akan berhenti sampai kami mendapatkannya."

Credit sindonews.com

AS Berlakukan Sanksi Keras, Khamenei: Iran Jangan Khawatir!

TEHERAN - Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mencoba menenangkan rakyat di negara itu setelah Amerika Serikat (AS) membelakukan sanksi kerasnya kembali terhadap Teheran. Dia mengatakan, Iran jangan khawatir sama sekali dengan tindakan Washington.

Presiden AS Donald Trump telah memperingatkan bank dan perusahaan di seluruh dunia untuk tidak berbisnis dengan Iran. Jika peringatan itu diabaikan, maka bank dan perusahaan tersebut tidak akan bisa berbisnis dengan Washington.

"Sehubungan dengan situasi kami, jangan khawatir sama sekali. Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa," kata Khamenei yang dilansir di webiste resminya.

"Mereka bisa yakin. Tidak ada keraguan tentang itu," lanjut Khamenei, seperti dikutip Reuters, Kamis (9/8/2018).

Para pejabat AS mengatakan dalam beberapa pekan terakhir bahwa mereka bertujuan menekan negara-negara di seluruh dunia untuk berhenti membeli minyak dari Iran. Tekanan Washington itu sebagai upaya untuk memaksa Teheran menghentikan program nuklir dan rudalnya dan berhenti terlibat dalam konflik regional di Suriah dan Irak.

"Ini adalah sanksi paling menggigit yang pernah diberlakukan," kata Presiden Trump pada hari Selasa lalu.

Secara terpisah, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan pada hari Rabu bahwa rencana AS untuk mencekik ekspor minyak Iran ke titik nol tidak akan berhasil.

"Jika orang-orang Amerika ingin menyimpan ide yang sederhana dan tidak mungkin ini dalam pikiran mereka, mereka juga harus tahu konsekuensinya," kata Zarif.

"Mereka tidak bisa berpikir bahwa Iran tidak akan mengekspor minyak dan yang lain akan mengekspor," imbuh diplomat Teheran tersebut.

Presiden Iran Hassan Rouhani pada Juli lalu mengisyaratkan bahwa Teheran akan menutup Selat Hormuz jika AS berusaha mematikan ekspor minyak Iran. Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran minyak utama dunia.

Presiden AS Donald Trump menanggapi pernyataan Rouhani itu dengan melontarkan peringatan keras, di mana Iran akan menghadapi konsekuensi mengerikan jika terus mengancam Amerika Serikat.

"Amerika telah mengumpulkan ruang perang melawan Iran," kata Zarif. "Kita tidak bisa terlibat dalam konfrontasi dengan Amerika dengan jatuh ke perangkap ruang perang ini dan bermain di medan perang," imbuh dia.

Bulan lalu, Trump menawarkan untuk bertemu dengan para pemimpin Iran. Namun, Teheran menolak berunding selama sanksi diberlakukan terhadap negeri para Mullah tersebut.

Pada hari Rabu, Rouhani dalam pertemuan dengan diplomat Korea Utara mengatakan bahwa Amerika tidak dapat dipercaya.

"Hari ini, Amerika diidentifikasi sebagai negara yang tidak dapat diandalkan dan tidak dapat dipercaya di dunia, yang tidak mematuhi kewajibannya," kata Rouhani.

Sanksi AS diberlakukan 90 hari setelah Trump menarik AS keluar dari perjanjian nuklir Iran 2015 yang bernama resmi Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).

JCPOA ditekan Iran dan enam kekuatan dunia (AS, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman dan China) tahun 2015. Dalam perjanjian itu, Iran bersedia mengekang program nuklirnya. Sebagai imbalannya, sanksi atau embargo internasional yang menyengsarakan rakyat Teheran selama bertahun-tahun akan dicabut.

Namun, sejak AS di bawah kendali kekuasaan Donald Trump, Washington keluar atau mengkhianati perjanjian tersebut pada Mei 2018. Setelah keluar dari JCPOA 2015, AS memberlakukan kembali sanksi terhadap Teheran. Tindakan itu dikecam banyak pihak, terutama Iran dan penandatangan perjanjian nuklir.

Credit sindonews.com

Rouhani Minta Korea Utara Perkuat Solidaritas Hadapi Amerika

Presiden Iran, Hassan Rouhani,(kanan) menerima Menlu Korea Utara, Ri Yong-ho (kiri) di Teheran, Iran, pada Rabu, 8 Agustus 2018. Ifpnews

CB, Teheran – Presiden Iran, Hassan Rouhani, meminta kepada pemerintah Korea Utara untuk meningkatkan solidaritas melawan tekanan Amerika Serikat.

Rouhani menyampaikan permintaan ini kepada Menteri Luar Negeri Korea Utara, Ri Yong-ho, yang datang ke ibu kota Teheran sejak Selasa, 7 Agustus 2018, untuk kunjungan dua hari.
“Tindakan pemerintah AS dalam tahun-tahun belakangan ini membuat negara itu dianggap tidak layak untuk dipercaya dan diandalkan oleh seluruh dunia karena tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya,” kata Rouhani seperti dilansir media Presstv dan Eastern Mirror, pada Rabu, 8 Agustus 2018.
Rouhani juga mengatakan,”Dalam situasi seperti ini, negara sahabat perlu mengembangkan hubungan mereka dan kerja sama di komunitas internasional bersama-sama.”
Menurut Rouhani, Iran dan Korea Utara telah mendukung satu sama lain dalam berbagai titik kritis perjalanan kedua negara di dunia internasional. Ini merujuk kepada tekanan yang dialami kedua negara untuk menghentikan program senjata nuklir keduanya.
Menurut media NHK, Ri menyahut bahwa,”Negaranya akan akan meningkatkan hubungan dengan Iran dan melawan unilateralisme.”
Menlu Korea Utara Ri datang ke Teheran, Iran, pada Selasa, 7 Agustus 2018 untuk kunjungan dua hari. Ini merupakan tanggal AS mulai mengenakan sanksi embargo ekonomi kepada Iran terkait program nuklir.
AS menyatakan keluar dari kesepakatan joint comprehensive plan of action, yang ditandatangani Presiden AS Barack Obama dan lima negara besar lainnya pada 2015, pada tiga bulan lalu.

Presiden Iran, Hassan Rouhani,(kanan) menerima Menlu Korea Utara, Ri Yong-ho (kiri) di Teheran, Iran, pada Rabu, 8 Agustus 2018. Parstoday
Korea Utara saat ini telah menandatangani kesepakatan dengan AS untuk melakukan denuklirisasi. Namun, pelaksanaan perjanjian ini menemui kendala karena AS tidak ingin membuka sanksi ekonomi penuh yang telah diberlakukan kepada Korea Utara.

Sedangkan Korea Utara mendesak sanksi ekonomi ini dibuka secara bertahap sambil melakukan proses denuklirisasi.
Mengenai kunjungan menlu Korea Utara ke Iran ini ini, Soo Kim, yang merupakan bekas analis intelijen CIA, mengatakan pemerintah Korea Utara ingin mengirim pesan kepada komunitas internasional.
Pesannya adalah rezim Korea Utara melanjutkan negosiasi denuklirisasi dengan AS sambil mengembangkan persahabatan dengan negara-negara seperti Iran. “Ini cara untuk membuat kita terus bersiaga,” kata Soo Kim. “Mereka (Korea Utara) mencoba mempermainkan kita. Mereka memberi kita harapan bahwa semua baik-baik saja tapi pada saat yang sama mereka tidak menunjukkan apapun yang kongkrit.”

Credit tempo.co