Credit republika.co.id
Kamis, 05 Juli 2018
Pengadilan Mesir Hapus Nama Morsi dari Daftar Teroris
KAIRO
- Sebuah pengadilan banding di Kairo memutuskan untuk menghapus nama
mantan Presiden Mohamed Morsi dari daftar teroris dari negara itu.
Penghapusan nama Morsi bersamaan dengan 1.500 nama lainnya dari daftar
tersebut.
Pengadilan Kasasi Mesir membatalkan putusan akhir Pengadilan Pidana Kairo dan memerintahkan untuk mengembalikan kasus tersebut ke pengadilan pidana untuk ditinjau ulang. Ini berarti bahwa pemindahan terdakwa dari daftar teror tidak final.
Di antara mereka yang dibersihkan dari daftar teroris adalah pensiunan pemain sepak bola populer Mohamed Abou Trika, sekarang seorang analis TV olahraga di Qatar, yang melarikan diri dari negara itu setelah ia dituduh mendukung kelompok terlarang seperti dikutip dari Xinhua, Kamis (5/7/2018).
Morsi kehilangan kursi presidennya setelah dikudeta oleh militer Mesir pada 2013 lalu setelah pemerintahannya dirongrong aksi demonstrasi selama satu tahun.
Banyak anggota dan pengikut Ikhwanul Muslimin, termasuk Morsi sendiri dan ketua tertinggi kelompok itu Mohamed Badie, saat ini dipenjara. Banyak anggota Ikhwanul Muslim mendapatkan hukuman mati dan penjara seumur hidup atas dakwaan yang bervariasi mulai dari menghasut kekerasan dan pembunuhan hingga spionase dan pembobolan penjara.
Sejak Morsi lengser, Mesir telah menghadapi gelombang kegiatan teror yang menyebabkan ratusan polisi, tentara dan warga sipil tewas. Sebuah kelompok berbasis Sinai yang berafiliasi dengan kelompok teroris regional Negara Islam (IS) mengklaim bertanggung jawab atas sebagian besar serangan teror di Mesir.
Sementara itu, militer dan polisi Mesir membunuh ratusan gerilyawan dan menangkap ribuan tersangka sebagai bagian dari perang anti-teror negara yang dinyatakan oleh Presiden Abdel-Fattah al-Sisi yang baru terpilih kembali. Al-Sisi panglima militer saat Morsi dikudeta.
Pengadilan Kasasi Mesir membatalkan putusan akhir Pengadilan Pidana Kairo dan memerintahkan untuk mengembalikan kasus tersebut ke pengadilan pidana untuk ditinjau ulang. Ini berarti bahwa pemindahan terdakwa dari daftar teror tidak final.
Di antara mereka yang dibersihkan dari daftar teroris adalah pensiunan pemain sepak bola populer Mohamed Abou Trika, sekarang seorang analis TV olahraga di Qatar, yang melarikan diri dari negara itu setelah ia dituduh mendukung kelompok terlarang seperti dikutip dari Xinhua, Kamis (5/7/2018).
Morsi kehilangan kursi presidennya setelah dikudeta oleh militer Mesir pada 2013 lalu setelah pemerintahannya dirongrong aksi demonstrasi selama satu tahun.
Banyak anggota dan pengikut Ikhwanul Muslimin, termasuk Morsi sendiri dan ketua tertinggi kelompok itu Mohamed Badie, saat ini dipenjara. Banyak anggota Ikhwanul Muslim mendapatkan hukuman mati dan penjara seumur hidup atas dakwaan yang bervariasi mulai dari menghasut kekerasan dan pembunuhan hingga spionase dan pembobolan penjara.
Sejak Morsi lengser, Mesir telah menghadapi gelombang kegiatan teror yang menyebabkan ratusan polisi, tentara dan warga sipil tewas. Sebuah kelompok berbasis Sinai yang berafiliasi dengan kelompok teroris regional Negara Islam (IS) mengklaim bertanggung jawab atas sebagian besar serangan teror di Mesir.
Sementara itu, militer dan polisi Mesir membunuh ratusan gerilyawan dan menangkap ribuan tersangka sebagai bagian dari perang anti-teror negara yang dinyatakan oleh Presiden Abdel-Fattah al-Sisi yang baru terpilih kembali. Al-Sisi panglima militer saat Morsi dikudeta.
Credit sindonews.com
Militer Mesir Klaim Hancurkan Terowongan di Perbatasan dengan Gaza
KAIRO
- Militer Mesir mengatakan pasukannya menewaskan tiga militan di Sinai
dan menghancurkan terowongan di Rafah, perbatasan Gaza sebagai bagian
dari kampanye besar-besaran terhadap teroris di daerah itu.
Lebih dari 200 tersangka teroris dan setidaknya 35 tentara tewas sejak Mesir melancarkan operasi "Sinai 2018" pada Februari lalu untuk membersihkan wilayah itu dari militan.
"Operasi yang dilakukan dalam beberapa hari terakhir menewaskan tiga takfiri," kata militer Mesir dalam sebuah pernyataan, mengacu pada ekstremis di Sinai, yang berafiliasi dengan ISIS, seperti dilansir Al Arabiya pada Rabu (4/7).
"Operasi ini juga menghancurkan sejumlah terowongan di kota Rafah di Sinai utara. Seorang tentara terluka dalam bentrokan dengan teroris dan dua warga sipil tewas sebagai akibat ledakan dari perangkat yang menargetkan tentara kami," sambungnya.
Perbatasan Rafah adalah satu-satunya jalan masuk ke Jalur Gaza yang tidak dikontrol oleh Israel. Namun, pintu masuk satu-satunya ke Gaza itu jarang sekali dibuka oleh otoritas Mesir.
Pihak berwenang Mesir percaya terowongan yang berada di perbatasan dengan Gaza ini digunakan oleh teroris untuk memasuki Sinai Utara.
Lebih dari 200 tersangka teroris dan setidaknya 35 tentara tewas sejak Mesir melancarkan operasi "Sinai 2018" pada Februari lalu untuk membersihkan wilayah itu dari militan.
"Operasi yang dilakukan dalam beberapa hari terakhir menewaskan tiga takfiri," kata militer Mesir dalam sebuah pernyataan, mengacu pada ekstremis di Sinai, yang berafiliasi dengan ISIS, seperti dilansir Al Arabiya pada Rabu (4/7).
"Operasi ini juga menghancurkan sejumlah terowongan di kota Rafah di Sinai utara. Seorang tentara terluka dalam bentrokan dengan teroris dan dua warga sipil tewas sebagai akibat ledakan dari perangkat yang menargetkan tentara kami," sambungnya.
Perbatasan Rafah adalah satu-satunya jalan masuk ke Jalur Gaza yang tidak dikontrol oleh Israel. Namun, pintu masuk satu-satunya ke Gaza itu jarang sekali dibuka oleh otoritas Mesir.
Pihak berwenang Mesir percaya terowongan yang berada di perbatasan dengan Gaza ini digunakan oleh teroris untuk memasuki Sinai Utara.
Credit sindonews.com
Polandia Dikecamuk Gelombang Protes Anti-Pemerintah
CB, Jakarta - Polandia
menghadapi gelombang protes anti-pemerintah yang terjadi di ibukota
Warsawa dan beberapa kota lainnya di Polandia, Selasa, 3 Juli 2018. Aksi
protes ini ditujukan untuk mempertahankan konstitusi negara,
kemerdekaan yudisial dan aturan hukum.
Dikutip dari situs time.com pada Rabu, 4 Juli 2018, gelombang protes ini dipicu pertama kali ketika Ketua Mahkamah Agung Polandia, Malgorzata Gersdorf, dipaksa mengundurkan diri di bawah undang-undang yang telah mempercepat usia pensiun bagi para hakim dari 70 tahun menjadi 65 tahun. Perubahan undang-undang soal pensiun ini bisa membuat tiga hakim sekaligus dalam satu pengadilan keluar.
Menurut Malgorzata Szuleka, pengacara dari Yayasan HAM Helsinki di ibukota Warsawa, memaksa Gersdorf untuk pensiun sebelum masa jabatannya berakhir adalah sebuah kejahatan konstitusi yang sangat nyata. Gersdorf, 65 tahun, telah berjanji untuk tetap di pengadilan sesuai dengan konstitusi dan akan bekerja seperti biasa pada hari Rabu.
“Jabatan saya sebagai kepala Mahkamah Agung sedang dipotong secara brutal. Krisis supermasi hukum di Polandia bisa berdampak terhadap kurangnya penghormatan konstitusi,”kata Gersdorf, di hadapan mahasiswa fakultas hukum dalam sebuah perkuliahan.
Undang-undang percepatan usia pensiun para hakim ini, diperkenalkan oleh partai sayap kanan yang sekarang menguasai pemerintahan. Akibat pemberlakuan undang-undang ini, Ketua Mahkamah Agung dan hampir satu per tiga hakim di Polandia harus mengundurkan diri. Kondisi ini dengan cepat menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat Polandia yang takut hukum dan keadilan di Mahkamah Agung akan digunakan untuk memalsukan pemilu. Dalam unjuk rasa pada Selasa, 3 Juli 2018, waktu setempat, ribuan orang berkumpul di depan gedung Mahkamah Agung di Warsawa. Mereka memegang lilin dan menyanyikan lagu kebangsaan sambil meneriakkan kata-kata bebaskan pengadilan dan mundur kediktatoran.
Sejumlah pejabat Uni Eropa dan kelompok-kelompok HAM internasional telah menyatakan kegelisahan atas kondisi di Polandia saat ini. Sebagian dari mereka menuding pemberlakuan undang-undang pensiun ini merupakan erosi independensi peradilan yang melanggar standar-standar Barat dan pembalikan demokrasi di Polandia.
Dikutip dari situs time.com pada Rabu, 4 Juli 2018, gelombang protes ini dipicu pertama kali ketika Ketua Mahkamah Agung Polandia, Malgorzata Gersdorf, dipaksa mengundurkan diri di bawah undang-undang yang telah mempercepat usia pensiun bagi para hakim dari 70 tahun menjadi 65 tahun. Perubahan undang-undang soal pensiun ini bisa membuat tiga hakim sekaligus dalam satu pengadilan keluar.
Menurut Malgorzata Szuleka, pengacara dari Yayasan HAM Helsinki di ibukota Warsawa, memaksa Gersdorf untuk pensiun sebelum masa jabatannya berakhir adalah sebuah kejahatan konstitusi yang sangat nyata. Gersdorf, 65 tahun, telah berjanji untuk tetap di pengadilan sesuai dengan konstitusi dan akan bekerja seperti biasa pada hari Rabu.
“Jabatan saya sebagai kepala Mahkamah Agung sedang dipotong secara brutal. Krisis supermasi hukum di Polandia bisa berdampak terhadap kurangnya penghormatan konstitusi,”kata Gersdorf, di hadapan mahasiswa fakultas hukum dalam sebuah perkuliahan.
Undang-undang percepatan usia pensiun para hakim ini, diperkenalkan oleh partai sayap kanan yang sekarang menguasai pemerintahan. Akibat pemberlakuan undang-undang ini, Ketua Mahkamah Agung dan hampir satu per tiga hakim di Polandia harus mengundurkan diri. Kondisi ini dengan cepat menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat Polandia yang takut hukum dan keadilan di Mahkamah Agung akan digunakan untuk memalsukan pemilu. Dalam unjuk rasa pada Selasa, 3 Juli 2018, waktu setempat, ribuan orang berkumpul di depan gedung Mahkamah Agung di Warsawa. Mereka memegang lilin dan menyanyikan lagu kebangsaan sambil meneriakkan kata-kata bebaskan pengadilan dan mundur kediktatoran.
Sejumlah pejabat Uni Eropa dan kelompok-kelompok HAM internasional telah menyatakan kegelisahan atas kondisi di Polandia saat ini. Sebagian dari mereka menuding pemberlakuan undang-undang pensiun ini merupakan erosi independensi peradilan yang melanggar standar-standar Barat dan pembalikan demokrasi di Polandia.
Credit tempo.co
Usai Pelantikan Erdogan, Turki Terapkan Sistem Pemerintahan Baru
CB, Jakarta - Pemerintah Turki mengeluarkan
keputusan pada Rabu 4 Juli, untuk mengalihkan kekuasaan lebih besar
kepada presiden, menyusul peralihan dari sistem parlementer ke sistem
presidensial eksekutif setelah pemilihan presiden dan parlemen bulan
lalu, yang memenangkan petahana, Recep Tayyip Erdogan.
Dilaporkan Reuters, 4 Juli 2018, dekrit yang dikeluarkan dalam lembaran resmi, membuat perubahan pada undang-undang yang sudah berlaku sejak 1924 hingga 2017, yakni mengalihkan kekuasaan dari perdana menteri dan kabinet menteri kepada presiden.
Hasil pemilu 24 Juni menandai transisi Turki ke sistem pemerintahan presidensial dari pemerintahan parlementer. Menurut Dewan Komisi Pemilihan Umum Turki (YSK), Erdogan memenangkan mayoritas mutlak dalam pemilihan presiden dengan 52,5 persen suara. Dalam jajak pendapat parlemen, Aliansi Rakyat Partai Pengembangan dan Keadilan Erdogan (AK) dan Partai Gerakan Nasionalis (MHP) memenangkan 53,6 persen suara.Dalam referendum tahun lalu, mayoritas warga Turki memilih sistem kepresidenan eksekutif. Perubahan politik kini dimulai setelah kemenangan Presiden Tayyip Erdogan dalam pemilu. Jabatan perdana menteri akan dihapus dan Erdogan bisa menyusun dan mengatur kementerian atau memecat pegawai negeri tanpa persetujuan parlemen.
Pendukung Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melakukan konvoi saat Erdogan dinyatakan menang dalam pemilu di Istanbul, 24 Juni 2018. Partai AK juga meraih mayoritas suara di parlemen dalam pemilu legislatif yang diselenggarakan bersamaan dengan pilpres. AP
Pemerintah telah mengeluarkan keputusan tanpa persetujuan parlemen, sejak darurat negara diberlakukan setelah kudeta militer pada Juli 2016. Darurat negara masih diberlakukan hingga kini meski Erdogan telah berjanji untuk mencabut status darurat negara setelah pemilihan. Dekrit peralihan kekuasaan akan dilaksanakan bertepatan dengan pelantikan Erdogan.
Dilansir dari Anadolu, Presiden Recep Tayyip Erdogan akan dilantik untuk pertama kalinya di bawah sistem presidensial pada 9 Juli.
Upacara pengambilan sumpah akan diadakan pada pukul 4 sore waktu setempat di gedung parlemen di ibukota Ankara. Kemudian, upacara akan diadakan di kompleks kepresidenan untuk menandai transisi negara Turki yang sebelumnya menerapkan sistem parlementer menuju sistem pemerintahan presidensial.
Dilaporkan Reuters, 4 Juli 2018, dekrit yang dikeluarkan dalam lembaran resmi, membuat perubahan pada undang-undang yang sudah berlaku sejak 1924 hingga 2017, yakni mengalihkan kekuasaan dari perdana menteri dan kabinet menteri kepada presiden.
Hasil pemilu 24 Juni menandai transisi Turki ke sistem pemerintahan presidensial dari pemerintahan parlementer. Menurut Dewan Komisi Pemilihan Umum Turki (YSK), Erdogan memenangkan mayoritas mutlak dalam pemilihan presiden dengan 52,5 persen suara. Dalam jajak pendapat parlemen, Aliansi Rakyat Partai Pengembangan dan Keadilan Erdogan (AK) dan Partai Gerakan Nasionalis (MHP) memenangkan 53,6 persen suara.Dalam referendum tahun lalu, mayoritas warga Turki memilih sistem kepresidenan eksekutif. Perubahan politik kini dimulai setelah kemenangan Presiden Tayyip Erdogan dalam pemilu. Jabatan perdana menteri akan dihapus dan Erdogan bisa menyusun dan mengatur kementerian atau memecat pegawai negeri tanpa persetujuan parlemen.
Pendukung Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melakukan konvoi saat Erdogan dinyatakan menang dalam pemilu di Istanbul, 24 Juni 2018. Partai AK juga meraih mayoritas suara di parlemen dalam pemilu legislatif yang diselenggarakan bersamaan dengan pilpres. AP
Pemerintah telah mengeluarkan keputusan tanpa persetujuan parlemen, sejak darurat negara diberlakukan setelah kudeta militer pada Juli 2016. Darurat negara masih diberlakukan hingga kini meski Erdogan telah berjanji untuk mencabut status darurat negara setelah pemilihan. Dekrit peralihan kekuasaan akan dilaksanakan bertepatan dengan pelantikan Erdogan.
Dilansir dari Anadolu, Presiden Recep Tayyip Erdogan akan dilantik untuk pertama kalinya di bawah sistem presidensial pada 9 Juli.
Upacara pengambilan sumpah akan diadakan pada pukul 4 sore waktu setempat di gedung parlemen di ibukota Ankara. Kemudian, upacara akan diadakan di kompleks kepresidenan untuk menandai transisi negara Turki yang sebelumnya menerapkan sistem parlementer menuju sistem pemerintahan presidensial.
Credit tempo.co
Pembicaraan Rusia-Pemberontak Kolaps, Rezim Suriah Gempur Suriah Selatan
DAMASKUS
- Rezim Suriah dan sekutunya, Rusia, melanjutkan serangan udara di
selatan negara itu pada Rabu (4/7/2018). Aksi itu dilakukan setelah
pemberontak mengatakan pembicaraan tentang pengambilalihan wilayah oleh
pemerintah telah gagal.
Presiden Suriah Bashar al-Assad telah memutuskan untuk merebut kembali wilayah selatan yang merupakan tempat lahirnya pemberontakan terhadapnya. Rusia telah membantu serangan selama dua minggu oleh pasukan Assad terhadap para pemberontak di provinsi selatan Daraa dan Quneitra, yang berbatasan dengan Yordania dan Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel.
Pada Rabu sore, para pemberontak bertemu dengan delegasi Rusia untuk menyampaikan keputusan mereka atas proposal Moskow untuk pengambilalihan rezim atas bagian selatan Ibu Kota provinsi.
Sekitar 90 menit setelah pertemuan itu dimulai, komando gabungan pemberontak untuk wilayah selatan mengumumkan pembicaraan telah "gagal".
"Negosiasi dengan musuh Rusia di Busra al-Sham telah gagal, setelah mereka bersikeras meminta menyerahkan senjata berat," kata kelompok pemberontak dalam pernyataan secara online.
"Tidak ada negosiasi di bawah ancaman," tambah pernyataan yang dimuat di akun Twitter itu, dan menuntut pembicaraan di bawah naungan PBB seperti dikutip dari AFP, Kamis (5/7/2018).
Jurubicara Ibrahim Jabbawi mengatakan, pembicaraan itu tidak menghasilkan hasil apa pun karena Moskow bersikeras pemberontak menyerahkan senjata berat mereka dalam sekali jalan.
"Sesi itu berakhir. Tidak ada pertemuan di masa depan yang telah ditetapkan," kata Jabbawi.
Setelah pembicaraan itu gagal, pesawat Rusia dan rejim Damaskus kembali melakukan serangan di beberapa bagian provinsi untuk pertama kalinya dalam empat hari, kata pengamatan Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR) yang berbasis di Inggris.
Satu sumber yang dekat dengan pembicaraan damai mengatakan para pemberontak bersedia menyerahkan senjata berat mereka dalam beberapa tahap.
Pertemuan itu menyusul satu jam sesi panjang pada hari Selasa. Saat itu para pemberontak mengusulkan bahwa tentara mundur dari kota-kota yang direbut kembali dan memberi bantuan kepada para pejuang serta warga sipil yang tidak ingin hidup di bawah kendali rezim melalui jalur aman ke wilayah yang dikuasai pemberontak di tempat lain.
"Moskow telah menolak mentah-mentah persyaratan dan menanggapi dengan proposal kontra," kata sumber itu.
Rusia mengatakan kepada para perunding bahwa pemindahan penduduk tidak dibahas dalam perundingan di selatan, meskipun telah sepakat untuk memindahkan mereka ke daerah lain seperti Ghouta Timur dan Aleppo.
Rusia bersikeras tentara akan kembali ke posisi sebelum 2011 dan polisi setempat akan mengambil alih kota-kota dengan koordinasi dengan polisi militer Rusia.
Sumber itu mengatakan sebelum pertemuan hari Rabu bahwa para pemberontak diharapkan memberikan "jawaban akhir" mereka.
"Hari ini akan menjadi putaran terakhir - baik para pemberontak menyetujui persyaratan ini, atau operasi militer dilanjutkan," kata sumber itu.
Moskow telah menggunakan tenggat waktu yang keras di masa lalu dengan pemberontak tetapi kadang-kadang memperpanjangnya.
Perpaduan antara tekanan militer dan perundingan telah memperluas kendali rezim Damaskus di provinsi Daraa menjadi sekitar 60 persen. Jumlah ini menggandakan wilayah yang dikuasai ketika operasi militer di mulai pada 19 Juni lalu.
Menurut PBB kekerasan di selatan Suriah telah menyebabkan 270 ribu hingga 330 ribu orang mengungsi. Wilayah selatan Suriah sendiri berbatasan dengan Yordania dan Datar Tinggi Golan yang diduduki Israel.
Kedua negara telah menutup perbatasan mereka, meskipun ada seruan dari kelompok hak asasi untuk membiarkan warga Suriah melarikan diri ke tempat yang aman.
Lebih dari 140 warga sipil tewas sejak serangan dimulai.
Credit sindonews.com
Iran panggil dubes Prancis, Belgia, Jerman di Teheran
Bendera Nasional Iran (REUTERS/Leonhard Foeger)
London (CB) - Kementerian Luar Negeri Iran telah memanggil
duta besar Prancis dan Belgia serta kepala perwakilan Jerman untuk
menyampaikan protes mengenai penahanan seorang diplomat Iran menurut
siaran kantor berita Fars, mengutip pejabat kementerian.
"Wakil Menteri Luar negeri Iran menyampaikan protes keras Republik Islam atas penahanan seorang diplomat Iran dan menekankan bahwa karena kekebalan bagi diplomat seperti yang diamanatkan Konvensi Wina, ia harus segera dibebaskan tanpa syarat," kata juru bicara kementerian, Bahram Qasemi.
Menurut siaran Reuters, ia menambahkan bahwa penahanan itu merupakan taktik untuk merusak hubungan Iran dengan Eropa, terutama pada saat Presiden Iran Hassan Rouhani berada di Eropa untuk menyelamatkan kesepakatan nuklir setelah Washington menarik diri dari perjanjiaan bersejarah itu.
"Wakil Menteri Luar negeri Iran menyampaikan protes keras Republik Islam atas penahanan seorang diplomat Iran dan menekankan bahwa karena kekebalan bagi diplomat seperti yang diamanatkan Konvensi Wina, ia harus segera dibebaskan tanpa syarat," kata juru bicara kementerian, Bahram Qasemi.
Menurut siaran Reuters, ia menambahkan bahwa penahanan itu merupakan taktik untuk merusak hubungan Iran dengan Eropa, terutama pada saat Presiden Iran Hassan Rouhani berada di Eropa untuk menyelamatkan kesepakatan nuklir setelah Washington menarik diri dari perjanjiaan bersejarah itu.
Credit antaranews.com
Kepentingannya Terjamin, Iran Siap Pertahankan Perjanjian Nuklir
WINA
- Iran akan tetap berada dalam perjanjian nuklir 2015 yang
ditandatangani bersama Barat, tanpa Amerika Serikat (AS), jika pihak
lain dapat menjamin kepentingannya. Hal itu diucapkan oleh Presiden Iran
Hassan Rouhani.
Berbicara dalam konferensi pers bersama di Wina dengan mitranya asal Austria Alexander Van der Bellen, Rouhani menggambarkan pertemuan mereka sebagai pertemuan yang "positif".
"Iran akan melindungi kesepakatan nuklir jika bisa mendapat manfaat dari itu," kata Rouhani.
"Jika penandatangan selain AS dapat menjamin kepentingan Iran, Iran akan tetap dalam kesepakatan itu," tambahnya seperti dikutip dari Anadolu, Kamis (5/7/2018).
Rouhani melanjutkan dengan mendeskripsikan penarikan Washington baru-baru ini dari kesepakatan sebagai pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB dan kewajiban multilateralnya.
"Keputusan AS tidak menguntungkan siapa pun," tegasnya.
Van der Bellen, pada bagiannya, menekankan komitmen berkelanjutan negaranya pada perjanjian penting tersebut.
"Posisi Austria tidak akan berubah selama Iran memenuhi tanggung jawabnya," katanya.
Pada bulan Mei lalu, Presiden AS Donald Trump menarik AS dari perjanjian nuklir yang ditandatangani pada tahun 2015 antara Iran dan kelompok negara P5+1 (lima anggota permanen Dewan Keamanan PBB plus Jerman). Kesepakatan nuklir 2015 membatasi program nuklir Iran dengan imbalan miliaran dolar dalam bentuk bantuan sanksi.
Selama kampanye pemilu presiden pada tahun 2016, Trump telah mengkritik perjanjian tersebut. Ia menggambarkannya sebagai kesepakatan terburuk yang pernah dilihatnya.
Anggota lain dari P5+1, bagaimanapun, mengatakan kesepakatan itu saat ini merupakan cara terbaik untuk membatasi program nuklir Iran.
Berbicara dalam konferensi pers bersama di Wina dengan mitranya asal Austria Alexander Van der Bellen, Rouhani menggambarkan pertemuan mereka sebagai pertemuan yang "positif".
"Iran akan melindungi kesepakatan nuklir jika bisa mendapat manfaat dari itu," kata Rouhani.
"Jika penandatangan selain AS dapat menjamin kepentingan Iran, Iran akan tetap dalam kesepakatan itu," tambahnya seperti dikutip dari Anadolu, Kamis (5/7/2018).
Rouhani melanjutkan dengan mendeskripsikan penarikan Washington baru-baru ini dari kesepakatan sebagai pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB dan kewajiban multilateralnya.
"Keputusan AS tidak menguntungkan siapa pun," tegasnya.
Van der Bellen, pada bagiannya, menekankan komitmen berkelanjutan negaranya pada perjanjian penting tersebut.
"Posisi Austria tidak akan berubah selama Iran memenuhi tanggung jawabnya," katanya.
Pada bulan Mei lalu, Presiden AS Donald Trump menarik AS dari perjanjian nuklir yang ditandatangani pada tahun 2015 antara Iran dan kelompok negara P5+1 (lima anggota permanen Dewan Keamanan PBB plus Jerman). Kesepakatan nuklir 2015 membatasi program nuklir Iran dengan imbalan miliaran dolar dalam bentuk bantuan sanksi.
Selama kampanye pemilu presiden pada tahun 2016, Trump telah mengkritik perjanjian tersebut. Ia menggambarkannya sebagai kesepakatan terburuk yang pernah dilihatnya.
Anggota lain dari P5+1, bagaimanapun, mengatakan kesepakatan itu saat ini merupakan cara terbaik untuk membatasi program nuklir Iran.
Credit sindonews.com
Israel Hancurkan Desa di Tepi Barat, Aksi Protes Meletus
KHAN AL-AHMAR
- Aksi protes warga Palestina meletus di sebuah desa di Tepi Barat yang
diduduki setelah Israel melakukan pembongkaran untuk memperluas
permukiman Yahudi. Kelompok-kelompok hak asasi manusia mengutuk hal
tersebut.
Israel menurunkan tiga buldoser ke desa Khan al-Ahmar setelah sebelumnya militer memberikan pemberitahuan penyitaan tanah pada Selasa kemarin.
Sekitar 180 orang nomaden, beternak domba dan kambing, tinggal di gubuk-gubuk seng dan kayu di Khan al-Ahmar. Kota ini terletak di antara pemukiman utama Israel, Maale Adumim dekat Yerusalem, dan yang lebih kecil di timur laut, Kfar Adumim.
Khan al-Ahmar dibangun tanpa izin Israel, yang menurut warga Palestina tidak mungkin diperoleh. Israel telah lama berusaha untuk membersihkan orang-orang nomaden dari daerah di antara dua pemukiman itu, dan Mahkamah Agung Israel telah menyetujui pembongkaran itu pada bulan Mei lalu.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia mengatakan dengan mengusir orang-orang nomaden akan membuat kantong pemukiman yang lebih besar di dekat Yerusalem. Ini akan membuat Palestina lebih sulit untuk mencapai kedekatan teritorial di Tepi Barat, wilayah yang mereka inginkan bersama dengan Jalur Gaza untuk negaranya di masa depan.
Di Khan al-Ahmar, beberapa lusin warga Palestina bentrok dengan polisi Israel, yang memukuli sejumlah orang yang mereka seret. Sebuah layanan ambulans Palestina mengatakan 35 pemrotes terluka dan empat dari mereka dibawa ke rumah sakit. Polisi mengatakan dua orang ditangkap.
"Saya lahir di sini dan tidak akan pindah ke tempat lain," kata seorang Feisal Abu Dahok (45).
"Jika mereka menghancurkan desa, kami akan membangunnya lagi di sini atau di dekatnya," imbuhnya seperti dikutip dari Reuters, Rabu (4/7/2018).
Israel mengatakan pihaknya berencana untuk merelokasi warga ke daerah sekitar 12 kilometer jauhnya, dekat desa Palestina Abu Dis.
Situs baru ini bersebelahan dengan landfill dan pembela hak asasi manusia mengatakan bahwa pemindahan paksa terhadap penduduk akan melanggar hukum internasional yang berlaku untuk wilayah yang diduduki.
Pada jumpa pers di Jenewa hari Selasa, seorang juru bicara untuk kantor hak asasi manusia PBB menyatakan prihatin atas laporan tentang pembongkaran yang akan datang.
"Selama lebih dari satu dekade warga di komunitas Khan al-Ahmar ... telah menolak upaya untuk pemindahan mereka untuk membuat jalan bagi perluasan pemukiman," kata Liz Throssell.
Dia mengatakan hukum humaniter internasional melarang penghancuran atau penyitaan properti pribadi oleh penguasa pendudukan, referensi ke Israel, yang merebut Tepi Barat dalam perang Timur Tengah 1967.
Sebagian besar negara menganggap permukiman Israel yang telah dibangun di Tepi Barat ilegal. Namun Israel membantah anggapan ini.
Penduduk Khan al-Ahmar adalah anggota suku nomaden dari Badalin yang diusir dari Israel selatan oleh militer pada 1950-an.
Credit sindonews.com
Negara NATO Balas Surat Kritikan dari Donald Trump
![Salinan surat yang dikirim ke Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg oleh Presiden AS Donald Trump yang menuntut peningkatan belanja NATO oleh Norwegia. Salinan surat difoto di Washington, Selasa, 3 Juli 2018. Surat itu diberikan kepada Associated Press oleh Pertahanan Norwegia Kementerian. [Foto AP/J. David Ake]](https://statik.tempo.co/data/2018/07/04/id_716493/716493_720.jpg)
CB, Jakarta - Negara-negara NATO
membalas kritikan Amerika Serikat yang menyebut mereka tidak
mengeluarkan anggaran yang cukup untuk pertahanan menjelang KTT NATO
pekan depan.
29 negara anggota NATO akan bertemu dalam KTT yang akan berlangsung 11-15 Juli di Brussels, Belgia. Menjelang pertemuan ini, Donald Trump telah mengirim surat kepada pemerintah Norwegia dan negara NATO lainnya, menuntut agar mereka meningkatkan belanja pertahanan mereka.
Setelah Rusia mencaplok Crimea dari Ukraina pada 2014, negara-negara NATO sepakat untuk menghentikan pemotongan anggaran pertahanan, untuk mulai mengeluarkan tidak kurang 2 persen dari PDB negara untuk pertahanan dalam periode 10 tahun.Dilaporkan Associated Press, 4 Juli 2018, Menteri Pertahanan Norwegia, Frank Bakke-Jensen, mengatakan Norwegia berkomitmen dalam keputusan KTT NATO pada 2014 dan menindaklanjuti hal ini. Norwegia telah menghabiskan jauh melampaui target NATO pada peralatan militer terbarunya.
Sementara Menteri Pertahanan Jerman, Ursula von der Leyen mengatakan pada Selasa, bahwa Jerman menerapkan target 2 persen dan siap untuk mengambil tanggung jawab substansial dalam aliansi.
"Jerman berinvestasi sebanyak yang diperlukan, yang sesuai dan adil terhadap sekutu atau mitra kita bersama dalam aliansi," kata Ursula.
KTT NATO mendatang adalah pertemuan besar pertama sejak Kelompok G7 di Kanada bulan lalu. Pejabat NATO prihatin bahwa perang dagang AS dengan sekutunya, serta penarikan AS dari perjanjian iklim global Paris dan kesepakatan nuklir Iran, dapat merusak persatuan aliansi NATO.
Dalam surat kepada Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg, pada 19 Juni, Trump menulis Norwegia sebagai sekutu NATO yang berbatasan langsung dengan Rusia tidak memiliki tekad untuk mengucurkan 2 persen dari domestik bruto produk untuk pertahanannya.Maksud serupa juga dikirim ke Belgia, di mana Trump mengatakan akan semakin sulit untuk membenarkan warga Amerika mengapa beberapa negara terus gagal memenuhi komitmen keamanan kolektif bersama.
Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg (kiri), berbicara dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez di Istana Moncloa di Madrid, Spanyol, Selasa, 3 Juli 2018. Stoltenberg mengunjungi negara sekutu sebelum KTT NATO di Brussels, Belgia.[AP Photo / Paul White]
Trump mengkritik mitra NATO-nya karena tidak mengeluarkan cukup uang dan mengklaim mereka berutang ke AS. Ketika dia baru saja menjabat, Trump bahkan menyarankan AS, sebagai anggota NATO terkuat, untuk menarik diri agar tidak melindungi negara-negara yang tidak berusaha sendiri.
Perdana Menteri Belgia Charles Michel menganggap surat yang diterimanya sebagai hal biasa menjelang pertemuan seperti KTT NATO.
"Kami berpartisipasi dalam banyak operasi militer dengan sekutu NATO kami dan pemerintah inilah yang memutuskan untuk mengakhiri pengurangan belanja pertahanan secara sistematis," kata Michel.
Kepala Komunikasi Menteri Pertahanan Kanada, Harjit Sajjan, mengatakan bahwa pemerintah telah berkomitmen untuk meningkatkan pendanaan hingga 70 persen lebih selama dekade berikutnya.
“Rencana ini telah dihitung biayanya secara ketat, didanai sepenuhnya, dan melayani kebutuhan pertahanan Kanada. Hal ini juga mendukung peran jangka panjang kami sebagai penyumbang aktif untuk perdamaian dan keamanan global,” kata Direktur Komunikasi, Renée Filiatrault.
Di samping retorika politik dari Donlad Trump, angka 2 persen tidak menyangkut pengeluaran untuk NATO dan tidak ada yang berutang. Ini tentang ukuran anggaran pertahanan nasional saja. Faktor lain yang dipertimbangkan oleh negara ketika melihat pembagian beban adalah jumlah uang yang dibelanjakan untuk peralatan militer baru dan kontribusi untuk operasi NATO.Namun, AS membelanjakan lebih banyak untuk pertahanan dibandingkan gabungan lainnya, yakni 3,61 persen dari PDB pada 2016, atau sekitar US$ 664 miliar. Ini berati dua pertiga dari total pembelanjaan untuk anggaran nasional, menurut perkiraan NATO.
"Seperti yang Anda ketahui, dia (Trump) telah menunjukkan rasa frustrasinya pada beban keuangan bahwa Amerika Serikat diperlakukan tidak adil dipaksa untuk menanggung, dan dia ingin perubahan," Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih, Hogan Gidley merujuk pada beban keuangan untuk NATO, seperti dikutip dari Financial Express.Trump berpendapat bahwa janji dibuat dan harus disimpan. Yang lain berpendapat bahwa 2 persen hanyalah pedoman saja.
"Anda dapat meminta 10 pengacara untuk memberikan penafsiran hukum atas dokumen itu dan kemudian Anda akan memiliki, saya kira, 10 interpretasi yang berbeda. Dokumen ini bukan dokumen hukum. Ini adalah dokumen politik dengan komitmen politik, kata Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg.
29 negara anggota NATO akan bertemu dalam KTT yang akan berlangsung 11-15 Juli di Brussels, Belgia. Menjelang pertemuan ini, Donald Trump telah mengirim surat kepada pemerintah Norwegia dan negara NATO lainnya, menuntut agar mereka meningkatkan belanja pertahanan mereka.
Setelah Rusia mencaplok Crimea dari Ukraina pada 2014, negara-negara NATO sepakat untuk menghentikan pemotongan anggaran pertahanan, untuk mulai mengeluarkan tidak kurang 2 persen dari PDB negara untuk pertahanan dalam periode 10 tahun.Dilaporkan Associated Press, 4 Juli 2018, Menteri Pertahanan Norwegia, Frank Bakke-Jensen, mengatakan Norwegia berkomitmen dalam keputusan KTT NATO pada 2014 dan menindaklanjuti hal ini. Norwegia telah menghabiskan jauh melampaui target NATO pada peralatan militer terbarunya.
Sementara Menteri Pertahanan Jerman, Ursula von der Leyen mengatakan pada Selasa, bahwa Jerman menerapkan target 2 persen dan siap untuk mengambil tanggung jawab substansial dalam aliansi.
"Jerman berinvestasi sebanyak yang diperlukan, yang sesuai dan adil terhadap sekutu atau mitra kita bersama dalam aliansi," kata Ursula.
KTT NATO mendatang adalah pertemuan besar pertama sejak Kelompok G7 di Kanada bulan lalu. Pejabat NATO prihatin bahwa perang dagang AS dengan sekutunya, serta penarikan AS dari perjanjian iklim global Paris dan kesepakatan nuklir Iran, dapat merusak persatuan aliansi NATO.
Dalam surat kepada Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg, pada 19 Juni, Trump menulis Norwegia sebagai sekutu NATO yang berbatasan langsung dengan Rusia tidak memiliki tekad untuk mengucurkan 2 persen dari domestik bruto produk untuk pertahanannya.Maksud serupa juga dikirim ke Belgia, di mana Trump mengatakan akan semakin sulit untuk membenarkan warga Amerika mengapa beberapa negara terus gagal memenuhi komitmen keamanan kolektif bersama.
Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg (kiri), berbicara dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez di Istana Moncloa di Madrid, Spanyol, Selasa, 3 Juli 2018. Stoltenberg mengunjungi negara sekutu sebelum KTT NATO di Brussels, Belgia.[AP Photo / Paul White]
Trump mengkritik mitra NATO-nya karena tidak mengeluarkan cukup uang dan mengklaim mereka berutang ke AS. Ketika dia baru saja menjabat, Trump bahkan menyarankan AS, sebagai anggota NATO terkuat, untuk menarik diri agar tidak melindungi negara-negara yang tidak berusaha sendiri.
Perdana Menteri Belgia Charles Michel menganggap surat yang diterimanya sebagai hal biasa menjelang pertemuan seperti KTT NATO.
"Kami berpartisipasi dalam banyak operasi militer dengan sekutu NATO kami dan pemerintah inilah yang memutuskan untuk mengakhiri pengurangan belanja pertahanan secara sistematis," kata Michel.
Kepala Komunikasi Menteri Pertahanan Kanada, Harjit Sajjan, mengatakan bahwa pemerintah telah berkomitmen untuk meningkatkan pendanaan hingga 70 persen lebih selama dekade berikutnya.
“Rencana ini telah dihitung biayanya secara ketat, didanai sepenuhnya, dan melayani kebutuhan pertahanan Kanada. Hal ini juga mendukung peran jangka panjang kami sebagai penyumbang aktif untuk perdamaian dan keamanan global,” kata Direktur Komunikasi, Renée Filiatrault.
Di samping retorika politik dari Donlad Trump, angka 2 persen tidak menyangkut pengeluaran untuk NATO dan tidak ada yang berutang. Ini tentang ukuran anggaran pertahanan nasional saja. Faktor lain yang dipertimbangkan oleh negara ketika melihat pembagian beban adalah jumlah uang yang dibelanjakan untuk peralatan militer baru dan kontribusi untuk operasi NATO.Namun, AS membelanjakan lebih banyak untuk pertahanan dibandingkan gabungan lainnya, yakni 3,61 persen dari PDB pada 2016, atau sekitar US$ 664 miliar. Ini berati dua pertiga dari total pembelanjaan untuk anggaran nasional, menurut perkiraan NATO.
"Seperti yang Anda ketahui, dia (Trump) telah menunjukkan rasa frustrasinya pada beban keuangan bahwa Amerika Serikat diperlakukan tidak adil dipaksa untuk menanggung, dan dia ingin perubahan," Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih, Hogan Gidley merujuk pada beban keuangan untuk NATO, seperti dikutip dari Financial Express.Trump berpendapat bahwa janji dibuat dan harus disimpan. Yang lain berpendapat bahwa 2 persen hanyalah pedoman saja.
"Anda dapat meminta 10 pengacara untuk memberikan penafsiran hukum atas dokumen itu dan kemudian Anda akan memiliki, saya kira, 10 interpretasi yang berbeda. Dokumen ini bukan dokumen hukum. Ini adalah dokumen politik dengan komitmen politik, kata Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg.
Credit tempo.co
Kisruh Belanja Militer NATO, Persekutuan AS - Inggris Terancam
CB, Jakarta - Pemerintahan Donald Trump telah menyasar Inggris,
sekutu militer paling setia Amerika Serikat dalam perang di Irak dan
Afghanistan, salah satu di antara beberapa negara NATO yang dikirim
surat kritikan karena terlalu sedikit membelanjakan anggaran
pertahanannya.
Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Jim Mattis, mengancam akan mengganti Inggris dengan Prancis sebagai sekutu militer utamanya kecuali Inggris meningkatkan belanja militernya, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirim pada 12 Juni.
Kata-kata tegas dari Mattis kepada Menteri Pertahanan Inggris, Gavin Williamson, mencatat Inggris adalah salah satu sekutu NATO yang sudah memenuhi target aliansi untuk menghabiskan 2 persen pengeluaran ekonominya pada sektor militer.
Pangeran Charles asal Inggris berbincang dengan sejumlah tentara saat ikuti latihan militer dalam kunjungannya ke Resimen Mercian di Bulford, Wiltshire, Inggris, 9 Februari 2018. REUTERS
Namun dikatakan dalam surat ini, itu tidak cukup. Peran global Inggris akan membutuhkan tingkat pembelanjaan pertahanan melebihi dari apa yang kita harapkan dari sekutu yang hanya memiliki kepentingan regional, tulis Mattis dalam suratnya, seperti dilaporkan Reuters, 4 Juli 2018.
"Saya prihatin bahwa kemampuan Anda untuk terus memberikan landasan militer yang kritis ini ... yang beresiko runtuh," tulis Jim Mattis, yang meminta rencana jelas dan pemenuhan anggaran pertahanan dari Inggris sebelum KTT NATO pekan depan.
Surat itu menunjukkan tekad Presiden AS Donald Trump untuk menekan sekutu NATO agar secara signifikan meningkatkan pengeluaran militer menjelang KTT NATO di Brussels.
Sejak Perdana Menteri Tony Blair bersumpah untuk membantu Amerika Serikat setelah serangan 11 September 2001, Inggris menjadi sekutu utama AS di Irak dan Afghanistan, dan kehilangan 600 tentaranya. Perang Afghanistan dipimpin oleh jenderal Inggris selama puncak konflik tengah berlangsung, sementara Amerika Serikat memimpin di Irak."Adalah kepentingan terbaik kedua negara kita bagi Inggris untuk tetap menjadi mitra pilihan AS. Sebagai aktor global, Prancis dan AS telah menyimpulkan bahwa sekarang adalah waktu untuk meningkatkan investasi dalam pertahanan secara signifikan," tulis Jim Mattis memuji Prancis yang meningkatkan anggaran militernya.
Tentara Inggris di Afganistan saat peringatan berakhirnya Perang Dunia I di Lapangan udara Kandahar, Ahad 9 November 2014, di Kandahar, Afganistan. Matt Cardy/Getty Images
Donald Trump telah mendesak anggota NATO untuk memenuhi target aliansi militer Barat menghabiskan setidaknya 2 persen dari PDB mereka untuk tujuan militer atau AS akan menarik diri dari NATO.
Dilansir dari Press TV, Prancis telah menunjukkan komitmen nyata untuk tujuan itu. Presiden Perancis Emmanuel Macron baru-baru ini berjanji untuk menginvestasikan tambahan Rp 4300 triliun untuk militer hingga 2025.
Sementara Inggris telah memotong belanja pertahanan selama satu dekade terakhir untuk menyesuaikan anggaran dengan program penghematan yang juga melakukan pemotongan belanja domestik. Bagaimanapun Inggris dan Prancis masih memegang peringkat militer yang paling kuat di Eropa.
Beberapa anggota parlemen Inggris menyerukan pembelanjaan meningkat menjadi 2,5 atau 3 persen dari pengeluaran nasional sebelumnya yang ditetapkan 2 persen. Namun pemerintah Inggris juga di bawah tekanan untuk mengucurkan lebih banyak anggaran untuk kesehatan, pendidikan dan polisi, sementara rencana untuk menarik diri dari Uni Eropa dengan Brexit-nya telah memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Jim Mattis, mengancam akan mengganti Inggris dengan Prancis sebagai sekutu militer utamanya kecuali Inggris meningkatkan belanja militernya, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirim pada 12 Juni.
Kata-kata tegas dari Mattis kepada Menteri Pertahanan Inggris, Gavin Williamson, mencatat Inggris adalah salah satu sekutu NATO yang sudah memenuhi target aliansi untuk menghabiskan 2 persen pengeluaran ekonominya pada sektor militer.
Pangeran Charles asal Inggris berbincang dengan sejumlah tentara saat ikuti latihan militer dalam kunjungannya ke Resimen Mercian di Bulford, Wiltshire, Inggris, 9 Februari 2018. REUTERS
Namun dikatakan dalam surat ini, itu tidak cukup. Peran global Inggris akan membutuhkan tingkat pembelanjaan pertahanan melebihi dari apa yang kita harapkan dari sekutu yang hanya memiliki kepentingan regional, tulis Mattis dalam suratnya, seperti dilaporkan Reuters, 4 Juli 2018.
"Saya prihatin bahwa kemampuan Anda untuk terus memberikan landasan militer yang kritis ini ... yang beresiko runtuh," tulis Jim Mattis, yang meminta rencana jelas dan pemenuhan anggaran pertahanan dari Inggris sebelum KTT NATO pekan depan.
Surat itu menunjukkan tekad Presiden AS Donald Trump untuk menekan sekutu NATO agar secara signifikan meningkatkan pengeluaran militer menjelang KTT NATO di Brussels.
Sejak Perdana Menteri Tony Blair bersumpah untuk membantu Amerika Serikat setelah serangan 11 September 2001, Inggris menjadi sekutu utama AS di Irak dan Afghanistan, dan kehilangan 600 tentaranya. Perang Afghanistan dipimpin oleh jenderal Inggris selama puncak konflik tengah berlangsung, sementara Amerika Serikat memimpin di Irak."Adalah kepentingan terbaik kedua negara kita bagi Inggris untuk tetap menjadi mitra pilihan AS. Sebagai aktor global, Prancis dan AS telah menyimpulkan bahwa sekarang adalah waktu untuk meningkatkan investasi dalam pertahanan secara signifikan," tulis Jim Mattis memuji Prancis yang meningkatkan anggaran militernya.
Tentara Inggris di Afganistan saat peringatan berakhirnya Perang Dunia I di Lapangan udara Kandahar, Ahad 9 November 2014, di Kandahar, Afganistan. Matt Cardy/Getty Images
Donald Trump telah mendesak anggota NATO untuk memenuhi target aliansi militer Barat menghabiskan setidaknya 2 persen dari PDB mereka untuk tujuan militer atau AS akan menarik diri dari NATO.
Dilansir dari Press TV, Prancis telah menunjukkan komitmen nyata untuk tujuan itu. Presiden Perancis Emmanuel Macron baru-baru ini berjanji untuk menginvestasikan tambahan Rp 4300 triliun untuk militer hingga 2025.
Sementara Inggris telah memotong belanja pertahanan selama satu dekade terakhir untuk menyesuaikan anggaran dengan program penghematan yang juga melakukan pemotongan belanja domestik. Bagaimanapun Inggris dan Prancis masih memegang peringkat militer yang paling kuat di Eropa.
Beberapa anggota parlemen Inggris menyerukan pembelanjaan meningkat menjadi 2,5 atau 3 persen dari pengeluaran nasional sebelumnya yang ditetapkan 2 persen. Namun pemerintah Inggris juga di bawah tekanan untuk mengucurkan lebih banyak anggaran untuk kesehatan, pendidikan dan polisi, sementara rencana untuk menarik diri dari Uni Eropa dengan Brexit-nya telah memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Credit tempo.co
AS Desak Inggris Tingkatkan Anggaran Pertahanan
WASHINGTON
- Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), James Mattis mendesak
pemerintah Inggris untuk meningkatkan anggaran pertahan mereka. Desakan
ini disampaikan Mattis dalam sebuah surat kepada Menteri Pertahanan
Inggris, Gavin Williamson.
"Sebuah negara global seperti Inggris, dengan kepentingan dan komitmen di seluruh dunia, akan membutuhkan tingkat pembelanjaan pertahanan di luar apa yang kita harapkan dari sekutu dengan hanya kepentingan regional," bunyi surat tersebut.
"Tidak adanya kekuatan militer yang mumpuni, perdamaian dunia dan stabilitas akan berada pada risiko lebih lanjut," sambungnya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Rabu (4/7).
Mattis, dalam surat itu kemudian menyatakan keprihatinan bahwa kekuatan militer Inggris bisa berisiko mengalami erosi. Dia juga membandingkan Inggris dengan Prancis, yang telah berkomitmen untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan secara signifikan.
“Sebagai aktor global, Prancis dan AS telah menyimpulkan bahwa saat ini adalah waktu untuk meningkatkan investasi dalam pertahanan secara signifikan. Sekutu lainnya seharusnya mengikuti. Adalah kepentingan terbaik bagi kedua negara kita agar Inggris tetap menjadi mitra pilihan AS," ucapnya.
“Ini bukan hak saya untuk memberi tahu Anda bagaimana memprioritaskan pengeluaran domestik Anda, tapi saya harap Inggris akan segera dapat berbagi dengan kami cetak biru pertahanan terdepan yang jelas dan sepenuhnya didanai, yang akan memungkinkan saya untuk merencanakan keterlibatan masa depan kita dengan kekuatan dan kepercayaan diri penuh," ungkapnya.
Media-media Inggris berpendapat bahwa surat itu mungkin telah dibocorkan oleh Williamson, yang ingin melihat kenaikan anggaran pertahanan negara tersebut. Surat itu juga telah dinilai oleh media setempat sebagai intervensi dalam kebijakan domestik Inggris.
Credit sindonews.com
Serangan di Suriah, Putra Pemimpin ISIS Terbunuh
Abu Bakr Baghdadi. (REUTERS/Social Media Website via Reuters TV)
Jakarta, CB -- Putra pemimpin ISIS dikabarkan terbunuh dalam sebuah serangan di Suriah.
"Hudhayfal al-Badri, putra pemimpin negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), Abu Bakr al-Baghdadi, terbunuh dalam serangan di wilayah tengah Suriah," kata agen propaganda ISIS, Amaq pada Selasa (3/7).
Al-Badri tewas dalam "operasi melawan Nussayriyyah dan Rusia di pembangkit listrik tenaga panas yang terletak di Homs", kata kelompok tersebut dalam sebuah pernyataan.
"Hudhayfal al-Badri, putra pemimpin negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), Abu Bakr al-Baghdadi, terbunuh dalam serangan di wilayah tengah Suriah," kata agen propaganda ISIS, Amaq pada Selasa (3/7).
Al-Badri tewas dalam "operasi melawan Nussayriyyah dan Rusia di pembangkit listrik tenaga panas yang terletak di Homs", kata kelompok tersebut dalam sebuah pernyataan.
Nussayriyyah adalah istilah yang digunakan IS untuk sekte agama minoritas Alawit Presiden Bashar al-Assad. IS mendeklarasi perbatasan di Syria dan Iraq "Kalifat" pada tahun 2014, menguasai sepertiga Irak.
Sejak saat itu para jihadis kehilangan banyak tempat setelah serangan balasan dari pasukan Suriah dan Irak yang operasinya dipimpin AS. Para jihadis pun jarang terlihat karena pegerakan mereka terbatas.
Grup Negara Islam diperkirakan mengontrol tidak lebih dari tiga persen wilayah di Suriah. Desember lalu pemerintahan Irak menyatakan kemenangan atas IS, namun militer Irak tetap melanjutkan operasi reguler yang menargetkan perbatasan Suriah.
Pemimpin IS, Baghdadi, yang sering diisukan telah meninggal, masih hidup di wilayah Suriah dekat dengan perbatasan Irak, kata seorang pejabat intelijen Irak pada bulan Mei. Baghdadi dikatakan hanya bergerak dengan pengikutnya yang sedikit.
Berasal dari Irak, Baghdadi dijuluki "pria yang paling dicari di bumi" dan AS menawarkan hadiah US$25 Juta atau sekitar Rp358 miliar jika berhasil menangkapnya.
Pejabat Irak mengatakan telah menutup pergerakan Jihadis setelah pasukan Irak menangkap lima komandan IS dalam serangan di Suriah 24 Maret.
September tahun lalu, Baghdadi mengirimkan pesan suara kepada para pejuangnya di Suriah dan Irak untuk "melawan" musuh-musuh mereka. Baghdadi memiliki empat anak dengan istri pernamanya dan seorang putra dari istri keduanya.
Credit cnnindonesia.com
Ketegangan di Afghanistan meningkat, protes di bagian utara jadi kerusuhan
Seorang pria menangis di samping seorang
anak perempuan terluka di sebuah rumah sakit setelah serangan bunuh
diri di Kabul, Afganistan, Minggu (22/4/2018). (REUTERS/Mohammad Ismail)
Mazar-i-Sharif, Afghanistan (CB) - Satu orang tewas dan
sembilan orang lagi cedera di Provinsi Faryab, Afghanistan Utara, Rabu,
selama protes yang mempertegas ketegangan antara pemimpin regional
tangguh dan Presiden Ashraf Ghani sebelum pemilihan umum pada Oktober.
Ratusan demonstran berkumpul di Maiman, Ibu Kota Provinsi Faryab di Afghanistan Utara, untuk menuntut pembebasan komandan militer kenamaan yang dekat dengan Jenderal Abdul Rashid Dostum, Wakil Presiden dari Suku Uzbek yang kini hidup di pengasingan di Turki.
Komandan itu, Kepala Polisi Wilayah Nizamuddin Qaisari, ditangkap setelah pertengkaran rusuh selama satu pertemuan dengan pemimpin pasukan keamanan pemerintah pada Senin, sehingga menyulut protes marah dari pendukung Dostum.
Pertengkaran tersebut telah menyoroti keamanan yang rapuh di Faryab, tempat petempur IS telah memperposisi, dan memerangi komandan milisi yang memiliki afiliasi longgar dengan pemerintah.
Dostum, yang hidup di pengasingan di Turki setelah tuduhan bahwa ia memerintahkan penentang politik disiksa dan diserang secara seksual, mengeluarkan pernyataan yang menyerukan pembebasan Qaisari dan memperingatkan provinsi itu, yang berada di perbatasan dengan Turkemistan, dapat terjerumus ke dalam kerusuhan.
Protes tersebut berubah jadi kerusuhan ketika pemrotes berusaha memaksa masuk ke kompleks gubernur dan pasukan keamanan melepaskan tembakan ke udara untuk menghentikan mereka, kata Juru Bicara Polisi Provinsi Karim Yourish.
Tapi Kepala Dewan Provinsi Mohammad Tahir Rahmani mengatakan satu orang tewas dan delapan orang lagi cedera dalam penembakan itu, yang kemudian membuat kerumunan massa menerobos ke dalam kompleks.
"Kami berusaha mengendalikan pemrotes dan melakukan protes damai, tapi sayangnya itu berubah jadi kerusuhan setelah pasukan keamanan melepaskan tembakan," kata Rahmani, sebagaimana dikutip Reuters --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu malam. Ia menambahkan seorang anggota Dewan Provinsi termasuk di antara orang yang cedera.
Kerusuhan tersebut menggaris-bawahi peran penting yang dimainkan Dostum dalam politik meskipun kemarahan internasional yang membuat ia meninggalkan Afghanistan tahun lalu.
Sejak ia hidup di pengasingan, telah beredar laporan rutin bahwa ia akan kembali ke Afghanistan, tempat ia mengomandani kelompok yang setia di kalangan Suku Uzbek --yang merupakan minoritas penting di bagian utara negeri itu.
Sementara pemilihan anggota Parlemen dijadwalkan berlangsung pada Oktober dan pemilihan presiden pada awal tahun depan, ketegangan telah meningkat antara para pemimpin regional yang tangguh, seperti Dostum, dan Pemerintah Presiden Ghani, yang didukung Barat, di Kabul.
Pekan ini, Atta Mohammad Noor, mantan gubernur Provinsi Balkh yang mundur pada Maret, setelah sengketa berbulan-bulan dengan pemerintah sentral, mengumumkan gerakan baru oposisi yang diberi nama Koalisi Nasional Agung Afghanitan.
Noor, pemimpin satu partai yang kebanyakan didukung Suku Tajik, memiliki hubungan dengan Dostum dan Mohammad Mohaqiq --seorang tetua etnik minoritas Hazara. Ia telah berkeras bahwa koalisi itu akan terlibat dalam mengawasi pemilihan umum.
Ketegangan politik adalah pengalihan buat pemerintah sentral saat pemerintah memerangi gerilyawan Taliban dan ancaman yang meningkat dari ISIS.
Ratusan demonstran berkumpul di Maiman, Ibu Kota Provinsi Faryab di Afghanistan Utara, untuk menuntut pembebasan komandan militer kenamaan yang dekat dengan Jenderal Abdul Rashid Dostum, Wakil Presiden dari Suku Uzbek yang kini hidup di pengasingan di Turki.
Komandan itu, Kepala Polisi Wilayah Nizamuddin Qaisari, ditangkap setelah pertengkaran rusuh selama satu pertemuan dengan pemimpin pasukan keamanan pemerintah pada Senin, sehingga menyulut protes marah dari pendukung Dostum.
Pertengkaran tersebut telah menyoroti keamanan yang rapuh di Faryab, tempat petempur IS telah memperposisi, dan memerangi komandan milisi yang memiliki afiliasi longgar dengan pemerintah.
Dostum, yang hidup di pengasingan di Turki setelah tuduhan bahwa ia memerintahkan penentang politik disiksa dan diserang secara seksual, mengeluarkan pernyataan yang menyerukan pembebasan Qaisari dan memperingatkan provinsi itu, yang berada di perbatasan dengan Turkemistan, dapat terjerumus ke dalam kerusuhan.
Protes tersebut berubah jadi kerusuhan ketika pemrotes berusaha memaksa masuk ke kompleks gubernur dan pasukan keamanan melepaskan tembakan ke udara untuk menghentikan mereka, kata Juru Bicara Polisi Provinsi Karim Yourish.
Tapi Kepala Dewan Provinsi Mohammad Tahir Rahmani mengatakan satu orang tewas dan delapan orang lagi cedera dalam penembakan itu, yang kemudian membuat kerumunan massa menerobos ke dalam kompleks.
"Kami berusaha mengendalikan pemrotes dan melakukan protes damai, tapi sayangnya itu berubah jadi kerusuhan setelah pasukan keamanan melepaskan tembakan," kata Rahmani, sebagaimana dikutip Reuters --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu malam. Ia menambahkan seorang anggota Dewan Provinsi termasuk di antara orang yang cedera.
Kerusuhan tersebut menggaris-bawahi peran penting yang dimainkan Dostum dalam politik meskipun kemarahan internasional yang membuat ia meninggalkan Afghanistan tahun lalu.
Sejak ia hidup di pengasingan, telah beredar laporan rutin bahwa ia akan kembali ke Afghanistan, tempat ia mengomandani kelompok yang setia di kalangan Suku Uzbek --yang merupakan minoritas penting di bagian utara negeri itu.
Sementara pemilihan anggota Parlemen dijadwalkan berlangsung pada Oktober dan pemilihan presiden pada awal tahun depan, ketegangan telah meningkat antara para pemimpin regional yang tangguh, seperti Dostum, dan Pemerintah Presiden Ghani, yang didukung Barat, di Kabul.
Pekan ini, Atta Mohammad Noor, mantan gubernur Provinsi Balkh yang mundur pada Maret, setelah sengketa berbulan-bulan dengan pemerintah sentral, mengumumkan gerakan baru oposisi yang diberi nama Koalisi Nasional Agung Afghanitan.
Noor, pemimpin satu partai yang kebanyakan didukung Suku Tajik, memiliki hubungan dengan Dostum dan Mohammad Mohaqiq --seorang tetua etnik minoritas Hazara. Ia telah berkeras bahwa koalisi itu akan terlibat dalam mengawasi pemilihan umum.
Ketegangan politik adalah pengalihan buat pemerintah sentral saat pemerintah memerangi gerilyawan Taliban dan ancaman yang meningkat dari ISIS.
Credit antaranews.com
Pasukan Filipina rebut kota sesudah bentrok dengan pegaris keras
Dokumentasi warga berjalan di antara
reruntuhan rumah mereka saat diizinkan untuk kembali pertama kali sejak
terjadinya pertempuran antara pasukan pemerintah dengan kelompok
bersenjata pendukung ISIS pada Mei 2017 di kota Marawi, Filipina, Kamis
(19/4/2018). (REUTERS/Erik De Castro)
Manila (CB) - Tentara Filipina didukung kendaraan lapis
baja merebut kembali kota selatan, yang dikuasai 12 jam pegaris keras,
dengan empat pemberontak tewas dalam bentrokan perkotaan, kata tentara
Filipina, Rabu.
Bentrokan itu menyusul peringatan Presiden Rodrigo Duterte bahwa sisa kelompok keras pendukung ISIS melakukan pembibitan dan masih merencanakan serangan terhadap beberapa kota selatan untuk mendirikan negara merdeka dan terpisah.
Tentara mengejar pegaris keras Pejuang Kebebasan Islam Bangsa Moro (BIFF), yang lari ke perbukitan sesudah mencoba menguasai kota rawa, kata pernyataan Letnan Kolonel Harold Cabunoc, komandan batalion tentara.
Tentara akan terus "mengganggu rencana BIFF menabur teror di masyarakat" di daerah bergolak selatan itu, kata Cabunoc.
Belum ada tangapan dari kelompok garis keras itu.
Ratusan warga tetap tinggal di daerah perlindungan dan tidak diizinkan pulang sesudah pasukan membersihkan peledak rakitan dan ranjau lain di Datu Paglas itu.
Cabunoc menyatakan empat pegaris keras tewas dan dua lagi luka. Satu tentara dan seorang milisi setempat juga terluka.
Tentara menyatakan serangan Datu Paglas bisa jadi adalah ujian, karena daerah itu dekat dengan pangkalan pegaris keras di daerah rawa tersebut.
Sejak Maret, tentara mengalihkan gerakan tempurnya dari Marawi, kota tepi danau di Mindanao, yang dilanda perang lima bulan pada tahun lalu, ke rawa di pulau itu, tempat pegaris keras pendukung ISIS bergiat.
Lebih dari 40 petempur BIFF tewas dalam empat bulan belakangan pasukan dalam serangan udara dan darat tentara, yang digambarkan sebagai langkah pencegahan untuk menggagalkan serangan pegaris keras terhadap perkotaan.
Bentrokan itu menyusul peringatan Presiden Rodrigo Duterte bahwa sisa kelompok keras pendukung ISIS melakukan pembibitan dan masih merencanakan serangan terhadap beberapa kota selatan untuk mendirikan negara merdeka dan terpisah.
Tentara mengejar pegaris keras Pejuang Kebebasan Islam Bangsa Moro (BIFF), yang lari ke perbukitan sesudah mencoba menguasai kota rawa, kata pernyataan Letnan Kolonel Harold Cabunoc, komandan batalion tentara.
Tentara akan terus "mengganggu rencana BIFF menabur teror di masyarakat" di daerah bergolak selatan itu, kata Cabunoc.
Belum ada tangapan dari kelompok garis keras itu.
Ratusan warga tetap tinggal di daerah perlindungan dan tidak diizinkan pulang sesudah pasukan membersihkan peledak rakitan dan ranjau lain di Datu Paglas itu.
Cabunoc menyatakan empat pegaris keras tewas dan dua lagi luka. Satu tentara dan seorang milisi setempat juga terluka.
Tentara menyatakan serangan Datu Paglas bisa jadi adalah ujian, karena daerah itu dekat dengan pangkalan pegaris keras di daerah rawa tersebut.
Sejak Maret, tentara mengalihkan gerakan tempurnya dari Marawi, kota tepi danau di Mindanao, yang dilanda perang lima bulan pada tahun lalu, ke rawa di pulau itu, tempat pegaris keras pendukung ISIS bergiat.
Lebih dari 40 petempur BIFF tewas dalam empat bulan belakangan pasukan dalam serangan udara dan darat tentara, yang digambarkan sebagai langkah pencegahan untuk menggagalkan serangan pegaris keras terhadap perkotaan.
Credit antaranews.com
Empat Dakwaan Korupsi, Eks-PM Najib Sebut Diri Tak Bersalah
Eks-PM Malaysia Najib Razak tiba di Pengadilan Kuala Lumpur, Rabu (4/7). (REUTERS/Lai Seng Sin)
Pengadilan atas tuduhan korupsi Najib digelar hanya beberapa pekan setelah kekalahan koalisi Barisan Nasional dalam pemilihan umum Malaysia. Tuduhan korupsi atas skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB) dana investasi yang didirikan Najib disebut-sebut membawa andil besar dalam kekalahan Barisan Nasional dan partai Najib, United Malays National Organization (UMNO).
Pria yang akan berulang tahun ke-65 pada 23 Juli mendatang tersebut dikenakan tiga dakwaan kriminal melanggar kepercayaan dan satu tuduhan penyalahgunaan kekuasaan. Najib dituduh menggunakan posisinya untuk menerima gratifikasi terkait dana total 84 juta ringgit (Rp298 miliar) dari SRC International, unit yang pernah berada di bawah 1MDB.
Dilansir Channel News Asia, Najib menyatakan diri tidak bersalah setelah pembacaan dakwaan. Tiap dakwaan membawa ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun.
Pada dakwaan pertama, Najib dituduh melakukan pelanggaran kejahatan kepercayaan melibatkan dana 27 juta ringgit (Rp95 miliar) saat masih menjabat sebagai perdana menteri, merangkap menteri keuangan Malaysia dan penasihat SRC International.
Tuduhan kedua, Najib didakwa melakukan tindakan kriminal melanggar kepercayaan atas dana SRC International senilai lima juta ringgit (Rp17,7 miliar) saat dia masih menjabat sebagai perdana menteri dan menteri keuangan Malaysia. Pelanggaran itu dilakukan di AmIslamic Bank antara 24 Desember dan 29 Desember 2014.
Dakwaan ketiga, Najib dituduh melakukan tindakan kriminal melanggar kepercayaan melibatkan 10 juta ringgit (Rp35,5 miliar), antara 10 Februari dan 2 Maret 2015 di tempat yang sama.
Pada dakwaan keempat, Najib dituduh menggunakan jabatannya sebagai perdana menteri dan menteri keuangan Malaysia untuk melakukan penyuapan sebesar 42 juta ringgit (Rp149 miliar). Pelanggaran tersebut dilakukan saat Najib terlibat dalam keputusan atas nama pemerintah untuk memberikan jaminan pinjaman dari Dana Pensiun ke SRC Internasional sebesar empat miliar ringgit (Rp14,2 triliun).
Menurut Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur, Najib melakukan pelanggaran tersebut di Kantor Perdana Menteri, Putrajaya pada rentang waktu 17 Agustus 2011 hingga 8 Februari 2012.
Jika terbukti bersalah, Najib terancam hukuman maksimum 20 tahun penjara, serta denda minimal setara dengan nilai suap.
|
|
Saat dakwaan terhadapnya dibacakan, Najib hanya mengangguk menunjukkan dia memahami tuduhan-tuduhan tersebut.
Pekan lalu, polisi menyita tas mewah, perhiasan, uang tunai dan barang-barang senilai US$225 juta.
Barang-barang itu disita sebagai bagian dari penyelidikan skandal korupsi 1MDB.
|
|
"Najib akan menentang tuduhan dan membersihkan namanya di pengadilan," kata juru bicara eks-PM Malaysia Najib Razak dalam sebuah pernyataan seperti dilansir CNN.
Credit cnnindonesia.com
Langganan:
Postingan (Atom)