CUPUMA

Jumat, 08 Juni 2018

Komunitas Islam AS Boikot Buka Puasa Pertama Trump

Untuk pertama kalinya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggelar buka puasa bersama di Gedung Putih, Rabu (6/6). (REUTERS/Sam Goresh)

Jakarta, CB -- Untuk pertama kalinya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggelar buka puasa bersama di Gedung Putih, Rabu (6/6). Namun, sejumlah tokoh dan komunitas besar Islam di AS dikabarkan tidak hadir dalam acara tersebut.

Sebagian pihak menganggap sentimen anti-Islam Trump selama ini membuat antusiasme menurun, serta relasi antara komunitas Muslim AS dan pemerintah merenggang.

Dewan Hubungan Islam-Amerika juga menggelar protes terkait acara buka puasa bersama itu di luar Gedung Putih.

"Tidak heran bagi saya jika tokoh serta organisasi besar Muslim AS tidak diundang atau setuju untuk hadir dalam acara tersebut, mengingat posisi dan kebijakan pemerintah saat ini yang sarat Islamofobia dan supermasi kulit putih," ucap Ibrahim Hooper, juru bicara Dewan Hubungan Islam-Amerika kepada The Guardian, Rabu (6/6).

Di tahun pertama menjabat, Trump tidak menggelar acara buka puasa bersama yang rutin digelar oleh para pendahulunya sejak Presiden Bill Clinton berkuasa.

Meski Trump akhirnya menggelar buka puasa bersama di tahun keduanya menjabat, sebagian tokoh dan komunitas yang biasa diundang Gedung Putih mengaku tidak diundang dalam acara itu.

Gedung Putih menolak merilis daftar tamu undangan, namun juru bicara Gedung Putih, Sarah Sanders, menyebut ada sekitar 30-40 tamu yang datang dalam acara kemarin. Sebagian besar tamu yang diundang Trump merupakan pejabat pemerintahan dan duta besar negara Islam di AS.

"Tidak ada ikatan bahkan upaya nyata dari Gedung Putih atau pemerintah untuk mengundang perwakilan dari komunitas agama kami untuk beramah-tamah," kata Hoda Hawa, direkrut kebijakan dan advokasi Muslim Public Affairs Council (MPAC).

MPAC merupakan salah satu organisasi Islam besar yang berfokus mempromosikan kebijakan pro-Muslim di AS. MPAC tidak diundang Trump ke acara buka puasa bersama kemarin meski perwakilan kelompok itu selalu hadir di acara serupa di masa pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.

Hawa menganggap tidak ada alasan juga bagi organisasinya untuk hadir dalam acara kenegaraan serupa di bawah kepemimpinan Trump.

"Politiknya [Trump] telah menunjukkan kepada kita, tidak hanya Muslim tapi seluruh orang Amerika, bahwa dia adalah presiden dan individu yang tak menghargai kontribusi Muslim kepada negara ini," ucap Hawa.

Selain MPAC, Islamic Relief USA, organisasi kemanusiaan terbesar di AS, juga tidak mendapat undangan acara Gedung Putih tersebut. Islamic Relief USA berfokus mengentaskan kemiskinan, kelaparan, dan tunawisma di lebih dari 40 negara.

Perwakilan organisasi tersebut setidaknya tiga kali diundang dan hadir dalam acara buka puasa bersama Gedung Putih di era Presiden Barack Obama.

"Kami tidak perlu acara buka puasa bersama. Kami lebih membutuhkan rasa hormat yang sepatutnya kami terima. Jangan beri makan kami dan tusuk kami di saat bersamaan," kata Imam Yahya Hendi, tokoh Islam dari Universitas Georgetown seperti dilansir CNN.

Hendi mengatakan dirinya tak diundang acara buka puasa bersama Gedung Putih tahun ini. Dia pernah menghadiri acara serupa tahun 2009 ketika Obama masih berkuasa.

Meski Trump mengundangnya, Hendi mengatakan dirinya kemungkinan besar tidak akan hadir dalam acara kemarin. Selain Hendi, tak sedikit tokoh Muslim yang berpikiran serupa.

Sebagian tokoh menganggap acara buka puasa tahun ini dilakukan Trump demi menenangkan sekutu-sekutu AS yang khawatir terhadap sikapnya terhadap Muslim, bukan untuk benar-benar mendekatkan diri dengan komunitas Islam di negara itu.

"Saya tidak diundang, tapi jika saya diundang pun saya tidak akan datang ke acara buka puasa itu. Menghadiri acara seperti itu di masa pemerintahaan saat ini menurut saya berarti memaklumi sikap pemerintah terkait Islam selama ini," tutur Dalia Mogahed, Direktur Institute for Social Policy and Understanding.

Credit cnnindonesia.com

Bela Palestina di DK PBB, Kuwait Bikin Jared Kushner Frustrasi

WASHINGTON - Jared Kushner, penasihat senior untuk Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan frustrasinya pada Kuwait karena pembelaannya pada Palestina di Dewan Keamanan PBB. Kekesalan menantu Trump ini disampaikan saat bertemu duta besar Kuwait untuk Washington, Salem Abdullah al-Jaber al-Sabah.

Negara Teluk itu sebelumnya mengajukan resolusi di DK PBB tentang seruan perlindungan internasional untuk warga Palestina di Jalur Gaza. Resolusi diajukan setelah para sniper Israel membunuh ratusan demonstran Palestina selama protes Great March of Return digelar sejak Maret lalu.

Namun, AS menggagalkan resolusi yang diajukan tersebut dengan menggunakan hak veto yang dimilikinya.

Reaksi frustrasi Kushner diungkap surat kabar Al Rai yang berbasis di Kuwait. Laporan yang mengutip sumber diplomatik AS itu mengatakan bahwa menantu Trump tersebut menyampaikan sikap kesal pemerintahan Trump atas resolusi Kuwait baru-baru ini yang menyerukan perlindungan warga sipil Palestina di Tepi Barat dan Gaza.

Kushner, menurut laporan itu, mengatakan kepada Dubes al-Sabah bahwa posisi Kuwait secara pribadi telah membuatnya malu di depan para pejabat AS."Dan teman-teman Amerika yang mendukung upaya (AS) untuk menyelesaikan krisis," tulis koran Kuwait tersebut, yang dikutip Jumat (8/6/2018).

Suami Ivanka Trump ini mengatakan dalam pertemuan lima menit bahwa dia telah bekerja bersama Mesir dan Arab Saudi dengan membuat pernyataan bersama Arab-AS mengenai situasi di Gaza sebelum prakarsa Kuwait.

Masih menurut laporan itu, Kushner mengatakan bahwa dia ingin Kuwait mempertahankan perannya sebagai mediator dalam krisis Teluk yang sedang berlangsung, meskipun beberapa pihak keberatan terhadap upaya diplomatiknya.

Kushner, 37, yang juga menjabat sebagai utusan presiden untuk perdamaian Timur Tengah, bersikeras bahwa Hamas tetap dianggap sebagai organisasi "teroris". Dia juga menganggap Hamas sebagai kelompok Palestina yang bekerja untuk memajukan agenda Iran di wilayah Timur Tengah dan tidak memiliki kepentingan di jantung rakyat Palestina.

Sementara itu, sumber resmi Kementerian Luar Negeri Kuwait menepis laporan surat kabar Al Rai. Kementerian tersebut menegaskan bahwa hubungan antara Kuwait dan Amerika Serikat mengakar kuat.

Credit sindonews.com

Indonesia Desak ILO Atasi Pengangguran di Palestina

JENEWA - Indonesia mendesak Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO) untuk secara serius menggalang dukungan mitra pembangunan guna mengatasi masalah pengangguran di Palestina. Hal tersebut ditegaskan oleh Indonesia di hadapan Dirjen ILO, Guy Ryder, dan para peserta Pertemuan Tingkat Menteri Ketenagakerjaaan Gerakan Non Blok (GNB) yang berlangsung di Jenewa, Swiss, Selasa (5/6/2018) lalu.

“Tingkat pengangguran di Palestina saat ini merupakan yang tertinggi di dunia. Hal ini terjadi karena pihak Israel terus membatasi aktivitas para pekerja dan pengusaha di wilayah pendudukan Israel di Palestina untuk melakukan kegiatan ekonomi,” tegas Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Hanif Dhakiri, di sela-sela Sidang ke-107 International Labour Conference (ILC) di Jenewa.

Menaker menekankan bahwa isu Palestina sangat dekat di hati rakyat Indonesia. Untuk itu, pemerintah RI akan terus mendukung kemerdekaan Palestina menuju tercapainya pertumbuhan ekonomi dan kerja layak di negara tersebut.

“Indonesia sangat prihatin dengan laporan yang disampaikan oleh Dirjen ILO mengenai situasi para pekerja di wilayah pendudukan Israel di Palestina. Kita ingin negara-negara GNB bersama-sama mendesak ILO agar dapat memobilisasi dana untuk Palestinian Fund for Employment and Social Protection” demikian disampaikan oleh Sugeng Priyanto, Dirjen Binwasker dan K3 Kemnaker, pada pertemuan GNB di Jenewa seperti dalam rilis yang diterima Sindonews, Jumat (8/6/2018).

Duta Besar Hasan Kleib, Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO dan Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa, menyampaikan bahwa Direktur Jenderal ILO secara rutin setiap tahun selalu mempublikasikan laporan mengenai situasi ketenagakerjaan di wilayah pendudukan di Arab, termasuk Palestina. Laporan tersebut menjadi dasar pembahasan pertemuan Konferensi Perburuhan Internasional di Jenewa.

“ILO mencatat bahwa blokade yang diterapkan Israel di wilayah Gaza telah berdampak pada situasi perekonomian di negara tersebut sehingga pasar kerja semakin memburuk. Tingkat pengangguran pemuda di Palestina bahkan telah mencapai sekitar 50%,” jelas Dubes Hasan Kleib.

Pertemuan Menteri Ketenagakerjaan Negara-Negara GNB di Jenewa mengesahkan Deklarasi yang antara lain memuat situasi ketenagakerjaan di wilayah pendudukan Israel di Palestina. Dalam Deklarasi tersebut, negara-negara GNB menegaskan dukungan terhadap perjuangan Palestina mewujudkan kemerdekaan serta keprihatinan mendalam terhadap situasi ketenagakerjaan di wilayah tersebut yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan sosial Palestina.

Credit sindonews.com

Biksu Myanmar Anti Rohingya Masuk Daftar Hitam Facebook

Biksu Wirathu. (AP Photo/Gemunu Amarasinghe)

CB, Jakarta - Facebook telah memasukkan kelompok Budha garis keras di Myanmar termasuk para biksu yang menyampaikan pernyataan kebencian terhadap kelompok etnis Rohingya dalam daftar hitam.
Dengan masuk dalam daftar hitam, maka kelompok Budha garis keras dan para biksu tidak dapat lagi mengakses Facebook.

"Mereka tidak lagi dibolehkan muncul di Facebook dan akan akan mencabut akun dan konten yang mendukung, memuji atau yang merepresentasikan orang-orang ini atau organisasi tersebut," kata Manajer Kebijakan Konten Facebook, David Caragliano seperti dikutip dari Channel News Asia, 7 Juni 2018.

Facebook melarang gerakan nasionalis Budha, Ma Ba Tha dan beberapa biksu terkenal yang menyuarakan kebencian pada Rohingya.
Biksu ekstrimis yang masuk daftar terlarang menggunakan Facebook adalah Wirathu pada Januari lalu. Setelah itu disusul Parmaukkha dan Thuseitta.

Sebelumnya, para aktivis mengkritik Facebook yang lamban merespons laporan mengenai postingan-postingan kelompok Budha garis keras dan para biksu yang menyuarakan kebencian pada Rohingya.
Seperti saat mereka menyerukan untuk membunuh jurnalis Muslim dan postingan mereka September lalu yang mengatakan umat Budha dan Muslim masing-masing bersiap untuk baku serang.
Facebook mengakui lamban merespons pengaduan para aktivis.

"Kami dapat melakukan lebih dan namun kami telah lamban memberikan respons," kata Wakil Kepala Kebijakan Publik Facebook Asia-Pasifik, Simon Milner.
Facebook mengatakan, akan menambah jumlah pekerjanya di Myanmar dan memastikan melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap munculnya akun palsu seraya meningkatkan sistem pelaporan dari pengguna Facebook di Myanmar.

Credit tempo.co

Facebook Berbagi Data dengan Perusahaan Cina, AS Khawatir?

Logo facebook. REUTERS/Philippe Wojazer/File Photo

CB, Jakarta - Facebook telah bekerja sama dalam berbagi data dengan sedikitnya empat perusahaan Cina, termasuk perusahaan manufaktur yang juga memiliki hubungan dengan pemerintah Cina.
Dilansir dari New York Times, kesepakatan diteken pada 2010 untuk memberikan akses data pribadi pengguna Huawei, perusahaan peralatan telekomunikasi yang dicap intelijen Amerika Serikat sebagai ancaman nasional, termasuk Lenovo, Oppo, dan TCL.

Facebook secara resmi mengkonfirmasi kerja sama ini, tapi mengatakan akan mengakhiri kesepakatan tersebut pada minggu ini.
Facebook memberikan akses kepada 60 perusahaan pembuat gawai, seperti perusahaan telekomunikasi Cina, Huawei, dan perusahaan dunia lainnya, termasuk Amazon, Apple, Blackberry, dan Samsung, dengan tujuan mendorong pengguna ponsel dan gawai lain ke dalam jaringan media sosial yang dimulai pada 2007, sebelum aplikasi Facebook merambah teknologi ponsel. Perjanjian ini menawarkan Facebook beberapa fitur, seperti buku telepon, notifikasi status, dan tombol "like" oleh pembuat gawai.

Liu Yunshan (R), anggota Komite Tetap Biro Politik dari Partai Komunis China (CPC) Komite Sentral dan Sekretariat Komite Sentral CPC, bertemu dengan pendiri Facebook, Mark Zuckerberg. xinhuanet.com
Facebook secara resmi mengatakan perjanjian dengan perusahaan Cina mengizinkan perusahaan Cina mendapat akses yang sama seperti digunakan pada Blackberry, yang memberikan akses data pengguna Facebook secara terperinci beserta pertemanannya, termasuk kolom agama, pandangan politik, pekerjaan, riwayat pendidikan, dan status hubungan. Facebook mengatakan data yang dibagi dengan Huawei tersimpan dalam ponsel pengguna, bukan ke server perusahaan.
Namun kerja sama ini mendapat perhatian dari Komisi Perdagangan Federal Amerika Serikat terkait dengan perlindungan privasi pengguna pada 2011. Facebook memungkinkan perusahaan perangkat mengakses data teman pengguna tanpa persetujuan eksplisit mereka, bahkan setelah Facebook menyatakan tidak akan lagi membagikan informasi tersebut kepada pihak luar. Namun beberapa pembuat gawai dapat mengambil informasi pribadi bahkan dari teman pengguna.

Senator Mark Warner dari Virginia khawatir terhadap perusahaan telekomunikasi Huawei yang memiliki hubungan dekat dengan Partai Komunis Cina.
"Saya khawatir bagaimana Facebook memastikan informasi pengguna mereka tidak dikirim ke server Cina," ujar Warner, yang merupakan anggota Komisi Bidang Intelijen dari Partai Demokrat.
"Semua integrasi Facebook dengan Huawei, Lenovo, Oppo, dan TCL diawasi sejak awal, dan Facebook menyetujui semua fitur yang dibuat. Dan melihat permintaan Kongres, kami ingin menjelaskan bahwa semua informasi integrasi ini disimpan pada perangkat pengguna, bukan pada server Huawei," kata Fransisco Varela, Wakil Presiden Direktur Facebook.

Dilarang di Cina sejak 2009, Facebook berupaya membangun kembali jaringan di Cina. Direktur Utama Facebook Mark Zuckerberg berusaha membina hubungan dengan Presiden Cina Xi Jinping, juga dengan salah satu universitas ternama di Cina.

Credit tempo.co

Pertama Kalinya, Swedia Kerahkan Pasukan Cadangan Besar-besaran

Pasukan Cadangan Swedia.[Bezav Mahmod/Frsvarsmakten via Russia Today]

CB, Jakarta - Untuk pertama kalinya sejak Perang Dingin, Swedia mengerahkan seluruh pasukan Garda Nasional-nya atau 22.000 pasukan cadangan - untuk latihan tempur. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dan operasional negara.
Swedia memobilisasi seluruh 40 batalion Garda Nasional dalam latihan yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak 1975. Latihan tempur ini juga untu memperingati Hari Nasional Swedia, yang dirayakan pada 6 Juni.

"Misi kami adalah memperkuat pertahanan militer Swedia dan meningkatkan kemampuan operasional kami," kata Komandan Tertinggi Swedia, Micael Byden, seperti dilaporkan Russia Today, 7 Juni 2018.
"Kami menguji rantai mobilisasi untuk sekitar setengah organisasi kami, sesuatu yang belum kami lakukan sejak 1975."
Tugas utama dari Garda Nasional adalah untuk memenuhi peran militer sekunder, seperti patroli dan menjaga benda-benda infrastruktur penting, sementara tentara yang berdiri sedang menghadapi musuh di garis depan. Para pasukan cadangan ini terlihat di jalan-jalan di seluruh negeri selama liburan, untuk menjaga objek vital.

Dilansir dari Sputniknews, pada akhir Mei, Badan Kontribusi Sipil Swedia membagikan selebaran "Jika Krisis atau Perang Datang" kepada 4,8 juta keluarga Swedia untuk mengajari warga negaranya bagaimana bertindak dalam situasi krisis selama serangan teror atau perang.

Pasukan cadangan Swedia.[©Lasse Jansson / Försvarsmakten via Russia Today]
The Swedish Home Guard, yang merupakan bagian integral dari kekuatan operasional Angkatan Bersenjata, didirikan pada 1939-1940. Pasukan cadangan ini dimaksudkan berada dalam siaga tinggi untuk memberikan respons cepat. Unit-unit ini bertugas melindungi, memantau, dan mendukung masyarakat pada saat krisis, dengan demikian menyediakan benteng nasional dan teritorial untuk pertahanan Swedia.

Swedia, yang belum pernah terlibat konflik bersenjata selama dua abad, memangkas belanja militernya pada akhir Perang Dingin, tetapi sempat khawatir oleh aneksasi Crimea oleh Rusia, seperti dilansir oleh Strat Times.
Swedia juga sempat mengusir duta besar Rusia pada Maret sebagai tanggapan internasional terhadap kasus peracunan mantan agen ganda Rusia, Sergei Skripal dan putrinya di Inggris, yang dituduh pemerintah Inggris didalangi Rusia.
Pekan ini pejabat Swedia memperingatkan kemungkinan gangguan Rusia menjelang pemilihan parlemen pada September. Stockholm juga mengumumkan pada tahun lalu bahwa Swedia akan memperkenalkan kembali wajib militer pada awal musim panas ini, tujuh tahun setelah wajib militer dihapuskan.

Credit tempo.co

Palestina Desak ICC Selidiki Menteri Keamanan Israel

Pria Palestina menerbangkan layang-layang bermuatan bahan yang mudah terbakar, di perbatasan Israel-Gaza di Jalur Gaza tengah, Senin, 4 Juni 2018. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

CB, Palestina – Kementerian Luar Negeri Palestina meminta Pengadilan Kriminal Internasional, ICC, untuk mengadili Menteri Keamanan Dalam Negeri Israel, Gilad Erdan, karena menyerukan pembunuhan terhadap warga Palestina yang bermain layang-layang.
Dalam keterangan persnya, Kementerian Luar Negeri mengutuk pernyataan Erdan itu dan menyebutnya sebagai pernyataan seorang teroris dan rasis.

“Pernyataan itu dibuat oleh penjahat perang dan pembunuh yang harus dimintai pertanggung-jawaban oleh Pengadilan Kriminal Internasional,” begitu bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri seperti dikutip Middle East Monitor, Rabu, 6 Juni 2018 waktu setempat.

Sebuah drone diterbangkan untuk mencegah layang-layang dan balon Palestina yang menggunakan bahan peledak di perbatasan Gaza di dekat Kissufim, Israel, Selasa, 5 Juni 2018. Warga Palestina menggunakan berbagai cara saat melakukan aksi protes menuntut kembalinya tanah leluhur. REUTERS/Amir Cohen
Seperti dilansir Middle East Monitor dengan mengutip Haaretz, Erdan mengatakan,”Kita harus kembali ke cara pembunuhan untuk pencegahan. Mereka yang bermain layang-layang dan para komandan Hamas harus menjadi target dari pembunuhan ini.”

Erdan mengaku sulit memahami jika ada orang yang berpikir anak-anak Palestina hanya sekadar bermain layang-layang.
Seperti diberitakan warga Palestina mulai bermain layang-layang selama protes damai menandai 70 tahun Peristiwa Nakba, yaitu peristiwa pengusiran satu juta warga Palestina dari rumah dan desa mereka oleh pasukan dan milisi Israel untuk pendirian negara itu.
Sejak terjadinya protes ini, pasukan Israel khususnya pasukan penembak jitu telah membunuh sekitar 140 warga Palestina. Terakhir, pasukan sniper menembak mati seorang suster Palestina, yang sedang membantu korban penembakan pasukan Israel di perbatasan Gaza. Sekitar 14 ribu orang terluka selama unjuk rasa yang telah berlangsung sekitar sebulan ini.
Otoritas Palestina juga telah melaporkan Israel ke Pengadilan Kriminal Internasional pada 22 Mei 2018 dan meminta penyelidikan atas kejahatan pasukan militer Israel di wilayah Palestina.
Menteri Luar Negeri Palestina, Riyal al Malki, tiba di Hague, Belanda, untuk menyampaikan permintaan ini secara langsung kepada jaksa penuntut Fatou Bensouda. Ini pertama kali Palestina mengadukan Israel untuk kejahatan di kawasan Gaza dan Tepi Barat.
“Negara Palestina mengambil langkah penting dan bersejarah untuk menegakkan keadilan bagi warga Palestina yang menderita terus menerus akibat kejahatan yang sistematis dan melebar,” kata Malki dalam jumpa pers seusai pelaporan ke ICC.

Credit tempo.co

Pejabat Pariwisata Israel Minta Larangan Terhadap WNI Dicabut

TEL AVIV - Pejabat di industri pariwisata Israel memprotes keputusan yang melarang wisatawan asal Indonesia memasuki negara itu. Larangan yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri Israel ini adalah aksi balasan terhadap sikap Indonesia yang melarang wisatawan asal Israel.

Bulan lalu, Indonesia mengatakan tidak akan lagi mengeluarkan visa bagi warga Israel dalam kelompok wisata. Keputusan ini sebagai aksi protes atas tindakan IDF, pasukan keamanan Israel, yang menewaskan lebih dari 110 warga Palestina di perbatasan Gaza.

Indonesia, negara berpenduduk mayoritas Muslim, sendiri tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

Keputusan Israel, yang diumumkan pada akhir Mei, dikatakan membahayakan industri yang melihat sekitar 30.000 peziarah Kristen Indonesia mengunjungi negara itu setiap tahun dengan rata-rata menginap selama lima malam.

Larangan itu dimaksudkan hanya berlaku pada hari Sabtu, tetapi telah didorong hingga 26 Juni, The Marker melaporkan pada Kamis. Langkah itu berarti sekitar 2.200 orang Indonesia yang dijadwalkan mengunjungi negara Yahudi itu dalam beberapa minggu ke depan dipaksa untuk membatalkan perjalanan mereka, menurut laporan itu.

Tapi Yossi Fatael, kepala Asosiasi Operator Tur Israel, sementara menyambut penundaan itu, mengatakan keputusan harus dibalik sama sekali.

Fatael mengirim sepucuk surat minggu ini kepada Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Yuval Rotem dan Menteri Pariwisata Yariv Levin meminta untuk mengadakan pertemuan penting atas konsekuensi dari langkah itu.

“Kami menyerukan kepada Kementerian Luar Negeri untuk mempertimbangkan kembali pendiriannya, yang dianggap oleh rekan-rekan kami di seluruh dunia sebagai tidak proporsional, berlebihan dan berbahaya bagi institusi Kristen secara keseluruhan - dan tidak hanya wisatawan dari Indonesia,” tulis Fatael seperti dikutip dari Times of Israel, Jumat (8/6/2018).

Ia menyoroti konsekuensi keuangan yang tak tertahankan bagi biro perjalanan Israel, hotel, perusahaan bus, pemandu wisata, dan lain-lain.

Sana Srouji, yang mengelola perusahaan Perjalanan Keabadian di Yerusalem, dikutip oleh The Marker mengatakan keputusan itu akan menghukum agennya, serta sepuluh agen lain, dengan kebangkrutan karena 70 persen dari pendapatan mereka berasal dari wisatawan Indonesia.

"Mereka adalah pecinta Israel yang ingin berkunjung dan juga menyumbang banyak uang," katanya.

"Ini adalah turis yang sudah membeli tiket pesawat, dan sekarang akan dipaksa untuk membatalkan semuanya tanpa kompensasi," imbuhnya.

Ia mengatakan mereka akan tetap tinggal di negara-negara tetangga Arab dan Muslim seperti Mesir, Yordania dan Turki, karena mereka biasanya masuk ke Israel melalui perbatasan darat setelah mengunjungi negara-negara tersebut.

Srouji mengatakan langkah itu juga akan merugikan pemandu wisata dan pekerja pariwisata lainnya yang telah belajar bahasa Indonesia.

"Saya membimbing peziarah Kristen, beberapa Protestan dan beberapa Katolik, yang juga tertarik pada Yudaisme," kata Annabelle Herziger-Tenzer, salah satu dari 34 pemandu wisata Israel yang berbicara bahasa Indonesia.

Herziger-Tenzer mengatakan bahwa setiap bulan, sembilan bulan dalam setahun, ia menyelenggarakan tiga kelompok dengan masing-masing 35 orang.

Ia menambahkan bahwa sebagian besar kelompok membeli bendera Israel dan mengambil foto kebanggaan dengan tentara IDF.

“Saya sangat berharap Israel akan sadar dan membiarkan orang Indonesia masuk,” harapnya.

"Setiap kali ada kekacauan di Gaza, mereka menghukum pecinta Kristen Israel di Indonesia, dan sekarang mereka melecehkan mereka dengan mencegah masuknya mereka ke Israel," tukasnya.

Menteri Pariwisata Yariv Levin mengatakan keputusan Kementerian Luar Negeri salah dan menyerukannya untuk dikembalikan secepat mungkin, menurut laporan itu.

Tetapi Kementerian Luar Negeri bersikukuh dan membenarkan tindakannya, hanya berkomentar bahwa masalah dimulai dengan keputusan Indonesia untuk tidak memberikan visa kepada warga Israel.

Credit sindonews.com

Netanyahu: Assad Tidak Lagi Kebal Jika Sembunyikan Pasukan Iran

LONDON - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperingatkan Presiden Suriah Bashar al-Assad bahwa ia tidak lagi kebal dari pembalasan. Ia juga menyatakan kesepakatan nuklir Iran telah berakhir setelah Washington membuang perjanjian itu.

Memperhatikan bahwa Israel telah menjauh dari perang saudara yang berlarut-larut di Suriah, di mana Teheran mendukung Assad, Netanyahu mengatakan peningkatan perambahan Iran membutuhkan“kalkulus baru.

“Dia tidak lagi kebal, rejimnya tidak lagi kebal. Jika dia menembaki kami, seperti yang baru saja kami tunjukkan, kami akan menghancurkan pasukannya,” kata pemimpin Israel itu pada acara yang diselenggarakan oleh think tank Pertukaran Kebijakan di London.

Bulan lalu, Israel melancarkan serangan besar-besaran terhadap yang diklaim sebagai sasaran-sasaran Iran di Suriah setelah apa yang dikatakannya serangan rentetan roket yang ditembakkan oleh Iran dari negara itu ke pasukannya di Dataran Tinggi Golan.

Bahkan sebelum itu, Israel telah disalahkan atas serangkaian serangan baru-baru ini di dalam Suriah yang menewaskan orang-orang Iran, meskipun belum mengakui mereka. Serangan itu dilaporkan mengenai aset dan gudang militer Iran.

"Suriah harus memahami bahwa Israel tidak akan mentolerir pemalsuan militer Iran di Suriah terhadap Israel," ujar Netanyahu menambahkan.

"Konsekuensinya tidak hanya untuk pasukan Iran di sana tetapi juga untuk rezim Assad," imbuhnya.

"Saya pikir itu sesuatu yang harus dia pertimbangkan dengan sangat serius," ucapnya seperti dikutip dari The Times of Israel, Jumat (8/6/2018).

Netanyahu melakukan tur Eropa selama tiga hari - mengunjungi Berlin dan Paris awal pekan ini - ditandai oleh perbedaan strategis di Iran, ketika para pemimpinnya berusaha untuk menyelamatkan kesepakatan nuklir setelah penarikan AS pada bulan Mei.

Ia bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Theresa May, yang menegaskan kembali "komitmen tegas" London untuk kesepakatan itu, menurut Downing Street.

Namun pemimpin Israel itu mengatakan, bobot ekonomi Amerika sudah menabrak perjanjian yang sangat buruk itu.

"Ini adalah kesepakatan yang dilakukan - dalam arti lain dari kata itu," tambahnya, mencatat perusahaan sudah menarik diri dari Iran di bawah ancaman sanksi AS yang merusak.

"Anda harus memilih apakah akan berbisnis dengan Iran, atau tidak melakukan bisnis dengan Amerika Serikat ... itu tidak ada otak dan semua orang memilihnya secara efektif saat kita bicara," cetusnya.

Netanyahu mengatakan dia telah menegaskan kembali ketidaksukaannya pada kesepakatan nuklir 2015, yang menawarkan bantuan sanksi dengan imbalan pembatasan ketat pada kegiatan nuklir Iran.

Namun, fokus pembahasannya di Eropa telah mengurangi kehadiran Iran di Suriah, tambahnya.

"Saya menemukan banyak kesepakatan tentang tujuan itu."

Pada saat yang sama, dia mengkritik tuan rumahnya di Eropa karena pendekatannya yang ketinggalan jaman.

Netanyahu mengatakan ekspansi Iran telah menyebabkan penataan kembali hubungan dengan negara-negara Arab di Timur Tengah yang juga menentang Teheran - sesuatu yang Inggris dan Eropa Barat ternyata tidak dipahami.

"Ada penataan kembali seluruh terjadi di Timur Tengah - mereka semacam terjebak di masa lalu," tambahnya, menampilkan peta dunia dengan sejumlah negara disorot untuk menunjukkan memperluas cakrawala diplomatik Israel.

"Saya pikir ada masalah Eropa Barat dengan mengakui bahwa dunia sedang berubah," katanya.

Credit sindonews.com

Erdogan Bersumpah Serang Irak Jika Baghdad Gagal Tumpas Kurdi

ANKARA - Pasukan Turki akan menyerang daerah-daerah di Irak jika pemerintah Baghdad tidak dapat membersihkan wilayah itu dari kelompok bersenjata Kurdi. Hal itu dikatakan Presiden Turki Recep Tayyep Erdogan dalam sebuah wawancara.

"Qandil, Sinjar, dan Makhmur akan menjadi sasaran pasukan Turki jika Baghdad tidak menyingkirkan mereka dari pasukan Kurdi," kata Erdogan seperti dikutip dari Sputnik, Jumat (8/6/2018).

Militer Turki sebelumnya telah melakukan operasi melawan pasukan Kurdi di Suriah dan di wilayah otonomi Kurdi di Irak utara, yang secara resmi dikenal dalam konstitusi Irak sebagai Wilayah Kurdistan Irak.

Al Monitor melaporkan bahwa ancaman oleh pejabat Turki untuk menyerang militan Kurdi tiba di tengah kampanye pemilihan yang panas yang didominasi oleh kecaman nasionalis, yang menimbulkan pertanyaan tentang motif Ankara.

Erdogan juga mengatakan bahwa keadaan darurat di Turki, yang dinyatakan setelah kudeta pada tahun 2016, dapat dicabut setelah warga Turki pergi untuk memilih pada bulan Juni nanti.

Pada hari Kamis, lembaga polling Gezici mengatakan bahwa Erdogan tidak mungkin mencapai kemenangan di putaran pertama dalam pemilihan umum Turki yang akan datang dan partai Erdogan, AKP, diproyeksikan akan kehilangan mayoritasnya di Parlemen ketika Turki menggelar pemilu pada 24 Juni.

Meskipun 15 tahun memerintah di Parlemen Turki, hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa Partai AKP dan partai nasionalis MHP yang menjadi sekutunya hanya memiliki dukungan 48,7 persen, yang akan mengakhiri kekuasaan mayoritas oleh partai Erdogan dan sekutu domestiknya.

Pada bulan April, pemimpin Turki menyerukan mempercepat pemilu untuk memperluas otoritas cabang eksekutif Turki.

Credit sindonews.com

2019, Militer Rusia Dipasok Rudal Hipersonik yang Mustahil Dicegat

MOSKOW - Presiden Vladimir Putin memastikan rudal hipersonik Kinzhal dikirim ke Angkatan Bersenjata Rusia pada 2019. Senjata dengan sistem Avangard ini diklaim bisa melesat dengan kecepatan Mach 10 dan mustahil dicegat oleh sistem pertahanan udara mana pun di dunia.

Putin menyampaikan hal itu dalam sesi tanya jawab tahunan dengan media pada hari Kamis. Orang nomor satu Rusia ini juga menyampaikan bahwa rudal super kuat Sarmat akan beroperasi tahun 2020.

"Sistem hipersonik udara Kinzhal adalah rudal hipersonik yang terbang dengan kecepatan Mach 10 dan itu sudah beroperasi di tentara kita di Distrik Federal Selatan," kata Putin.

"Jika seseorang memiliki keraguan tentang itu, dia harus menontonnya; kami secara khusus menunjukkan peluncuran misil ini," ujarnya, seperti dikutip TASS, Jumat (8/6/2018).

"Kedua, sistem tempur laser juga beroperasi. Sistem Avangard sedang dalam proses produksi industri. Ini telah menjadi produksi berseri dan kami berencana untuk mengirimkannya ke Angkatan Bersenjata pada 2019," kata Putin.

"Pada 2020, kami juga berencana untuk memberikan kompleks rudal strategis kami yang paling kuat—rudal balistik Sarmat yang super kuat— ke Angkatan Bersenjata kami," imbuh dia.

Pemimpin Rusia ini menekankan bahwa Moskow mulai mengembangkan sistem senjata terobosan dalam menanggapi penarikan sepihak AS dari Perjanjian ABM (ABM Treaty).

Menurut Putin, Avangard adalah sistem rudal balistik antarbenua yang bisa mengubah jalur dengan arah dan ketinggiannya.

"Ini adalah senjata mutlak, jika kita berbicara tentang hari ini, lebih dari 20 Mach, dua puluh kecepatan suara. Saya tidak berpikir bahwa senjata semacam itu akan dikembangkan di beberapa negara lain di tahun-tahun mendatang, meskipun mereka pasti akan mengembangkannya suatu hari nanti," kata Putin.

“Ini adalah rudal siluman terbang rendah yang membawa hulu ledak nuklir, dengan jangkauan yang hampir tak terbatas, lintasan tak terduga dan kemampuan melewati batas intersepsi," imbuh Putin.

"Ini tak terkalahkan terhadap semua pertahanan rudal yang ada dan prospektif serta terhadap sistem pertahanan anti-udara."

Credit sindonews.com

Putin: Militer Rusia akan Tetap di Suriah

Vladimir Putin

Foto: EPA/Sergei Chirikov

Untuk menghindari Perang Dunia Ketiga semua pihak harus saling menahan diri.

CB, MOSKOW -- Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan, Rusia tidak memiliki rencana untuk menarik militernya keluar dari Suriah. Kendati begitu, pasukan Rusia tidak akan membangun fasilitas permanen di sana.

"Pasukan akan tinggal di sana selama itu untuk keuntungan Rusia, dan untuk memenuhi tanggung jawab internasional kami," kata Putin dalam acara televisi tahunannya pada Kamis (7/7).

Menurut Putin, perang Suriah adalah pengalaman unik bagi pasukan Rusia.
Pertama, penggunaan pasukan bersenjata digunakan untuk meningkatkan kemampuan tentara. "Tidak ada latihan militer yang bisa dibandingkan dengan penggunaan kekuatan dalam kondisi pertempuran," kata Putin.

Putin mengakui ribuan militan meninggalkan Rusia dan negara-negara Asia Tengah dan berkumpul di tanah Suriah. Hal itu, kata ia, lebih baik karena berurusan langsung dengan mereka di medan perang.

"Lebih baik untuk berurusan dengan mereka di sana, melikuidasi mereka di sana, daripada membiarkan mereka datang. kembali ke sini dengan senjata di tangan," tambahnya.

Kremlin pertama kali meluncurkan serangan udara di Suriah pada September 2015 dalam intervensi terbesar Timur Tengah dalam beberapa dekade. Ini mengubah gelombang konflik dalam mendukung Presiden Rusia Bashar al-Assad.

Putin juga berkomentar terkait kemungkinan Perang Dunia Ketiga. Ia mengatakan untuk mengantasipasi hancurnya peradaban maka semua pihak harus cukup menahan diri. Meskipun ia menuduh Amerika Serikat melakukan langkah provokatif.

"Menahan masing-masing negara dari arena internasional, mencegah kekuatan militer dari membuat gerakan tergesa-gesa, dan memaksa masing-masing pihak untuk saling menghormati satu sama lain," katanya.

Menurutnya penarikan AS dari perjanjian rudal anti-balistik adalah upaya untuk mengakhiri kesamaan strategis. "Tetapi kami akan menanggapi ini," kata Putin tanpa merinci.

Sementara itu, Suriah menolak seruan Amerika Serikat (AS) untuk menarik pasukan Iran dan militan Hizbullah Lebanon dari negara tersebut. Wakil Menteri Luar Negeri Suriah Faisal Mikdad mengatakan kepada kantor berita Sputnik Rusia, rencana itu bahkan tidak ada dalam agenda karena menyangkut kedaulatan Suriah.

Sebelumnya Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo telah mengeluarkan daftar tuntutan bagi kesepakatan nuklir baru dengan Iran. Salah satu tuntutannya adalah penarikan pasukan Iran dari Suriah, karena Teheran telah memberikan dukungan penting kepada pemerintahan Presiden Suriah Bashar Assad.

Menanggapi tuntutan itu, Mikdad menegaskan, Suriah sangat menghargai dukungan militer dari Rusia serta dukungan dari Iran dan Hizbullah. Menurutnya, Suriah tidak bisa membiarkan siapa pun mengangkat isu penarikan pasukan Iran.

Credit republika.co.id

Eropa Minta Lindungi Perusahaannya di Iran dari Sanksi

Uni Eropa

Foto: AP

Para menteri Eropa turut khawatir terkait status program nuklir Iran

CB, BRUSSELS -- Para menteri dari Jerman, Prancis, dan Inggris menulis surat kepada pejabat senior Amerika Serikat (AS). Mereka mendesak agar pejabat tersebut melindungi perusahaan-perusahaan Eropa yang bekerja di Iran agar terhindar dari sanksi baru AS terhadap Republik Islam tersebut.

Dalam surat yang dikirim pada 4 Juni, menteri luar negeri dan keuangan menunjuk beberapa bidang utama di mana mereka mengharapkan pengecualian untuk perusahaan UE, termasuk farmasi, kesehatan, energi, otomotif, penerbangan sipil, infrastruktur dan perbankan.

Washington mengatakan bulan lalu akan menerapkan hukuman ekonomi baru setelah menarik keluar dari pakta 2015. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh kekuatan dunia dengan Iran, di mana Teheran setuju untuk mengekang kegiatan nuklirnya dengan imbalan bantuan sanksi.

Jerman, Prancis, dan Inggris menandatangani perjanjian itu dan mengatakan dalam surat itu mereka masih berkomitmen untuk mempertahankannya. "Penarikan Iran (dari perjanjian nuklir) akan semakin mengganggu wilayah di mana konflik tambahan akan menjadi bencana," kata para menteri dan diplomat tinggi Uni Eropa dalam surat itu kepada Menteri Keuangan AS dan Sekretaris Negara AS yang dilihat oleh Reuters pada Rabu (6/6).

Para menteri Eropa mengatakan mereka turut merasakan sebagian besar kekhawatiran Washington tentang status program nuklir Iran setelah 2025, pengembangan rudal balistik dan "aksi destabilisasi" di Timur Tengah. Namun mereka mengatakan mempertahankan kesepakatan nuklir 2015 adalah "basis terbaik untuk melibatkan Iran dan mengatasi masalah tersebut".

Para menteri itu mengatakan mereka mengharapkan AS sebagai sekutu untuk menahan diri dari mengambil tindakan yang akan merugikan kepentingan keamanan Eropa. Itu termasuk sanksi sekunder yang dapat mencegah Uni Eropa untuk terus menjunjung kesepakatan nuklir.

"Sebagai sekutu dekat, kami berharap bahwa efek ekstrateritorial dari sanksi sekunder AS tidak akan diberlakukan pada entitas dan individu Uni Eropa, dan AS akan menghormati keputusan politik kami," tulis mereka.

Para menteri tersebut juga mendesak Washington untuk memberikan pengecualian untuk mempertahankan saluran perbankan dan keuangan dengan Bank Sentral Iran dan bank Iran lainnya yang tidak disetujui oleh UE.

Credit republika.co.id

China Copot Sistem Pertahanan Rudal di Laut China Selatan

BEIJING - China dilaporkan telah mencopot sistem rudal permukaan ke udara yang sebelumnya ditempatkan di pulau Laut China Selatan yang diperebutkan. Laporan itu berdasarkan citra satelit terbaru yang dirilis oleh perusahaan intelijen Israe, ImageSat International (ISI).

Woody Island, pulau terbesar di rantai Kepulauan Paracel yang disengketakan, menjadi lokasi beberapa instalasi militer China, termasuk sistem anti rudal untuk mempertahankan pulau dari serangan laut dan udara. Tetapi sekarang tampaknya sebagian dari mereka telah hilang.

Gambar menunjukkan sistem rudal Cina yang ditempatkan di Woody Island telah dihapus atau dipindahkan.

Foto-foto itu, yang diambil pada 3 Juni oleh ISI, dirilis beberapa hari setelah dua pesawat pembom B-52 AS terbang di atas pulau yang disengketakan di Laut Cina Selatan pada hari Selasa. Juru bicara Departemen Luar Negeri China Hua Chunying mengutuk penerbangan itu pada hari Rabu, menyebutnya sebagai upaya militer AS untuk menghasut militerisasi dan menimbulkan masalah."

ISI menyebut hilangnya sistem pertahanan rudal itu mungkin hanya menjadi bagian dari praktik rutin memindahkan rudal dan bahwa mereka telah dipindahkan ke pulau lain di wilayah tersebut.

"Di sisi lain, itu mungkin latihan rutin," kata ISI dalam sebuah pernyataan di situsnya.

"Jika demikian, dalam beberapa hari ke depan kita banyak mengamati pemindahan di area yang sama," sambung pernyataan itu seperti dikutip Sputnik, Jumat (8/6/2018).

Analis, seperti biasanya, memiliki teori mereka sendiri mengenai tindakan China ini. Menurut ahli angkatan laut yang bermarkas di Beijing, Li Jie, sistem pertahanan mungkin telah dicopot sementara untuk menjalani pekerjaan pemeliharaan.

"Karena cuaca yang lembab, ditambah angin topan baru-baru ini di kawasan itu, kemungkinan bahwa sistem-sistem itu perlu dicopot sementara untuk diperbaiki atau beberapa bagiannya diganti," kata Li kepada South China Morning Post.

Berapa lama mereka "menghilang" tergantung pada jenis servis yang mereka butuhkan.

"(Pemindahan) akan terjadi lebih cepat jika hanya untuk mengubah beberapa bagian kecil, tetapi jika seluruh sistem perlu diganti, maka itu akan memakan waktu lebih lama karena perlu dikirim kembali ke tempat-tempat seperti Hainan untuk diganti," ia menambahkan.

Dua pejabat pertahanan AS yang tidak disebutkan identitasnya mengatakan kepada CNN bahwa sangat tidak mungkin Beijing memilih untuk sepenuhnya mencopot sistem rudal itu, dan menyebut kemungkinan persenjataan itu disembunyikan di dalam gedung di pulau itu.

Namun, menurut Ni Lexiong, seorang ahli angkatan laut dengan Universitas Ilmu Politik dan Hukum Shanghai, pemindahan lebih berkaitan dengan China mencoba mengambil langkah mundur dan membiarkan ketegangan mendidih di kawasan itu, dengan AS khususnya, agak mendingin.

"Dengan hubungan yang semakin tegang antara kedua negara, dapat dimengerti bahwa kita membuat sedikit gerakan kompromi," kata Ni.

"Tidaklah bijaksana bagi China untuk secara langsung menghadapi AS. Kami akan memutuskan kemudian (kemungkinan pengalihan) setelah ketegangan turun," imbuhnya.

"Lebih baik kita membuat tiga langkah ke depan dan dua langkah mundur, karena kedua belah pihak masih terkendali dan tidak ada pihak yang ingin berperang," tukas Ni.

South China Morning Post melaporkan bahwa sistem rudal terakhir kali dicopot oleh China pada tahun 2016, dua hari sebelum Pengadilan Permanen Arbitrase di Den Haag menolak klaim China atas Laut Cina Selatan.

Credit sindonews.com

China Berjanji Selidiki Serangan Sonic pada Diplomat AS

BEIJING - Cina mengatakan pihaknya siap untuk membantu mengatasi penyakit misterius yang telah membuat sakit orang Amerika yang bekerja di Konsulat Amerika Serikat (AS) di bagian selatan negara itu. Serangan ini menyebabkan evakuasi sejumlah diplomat AS pada minggu ini.

Kementerian Luar Negeri China mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan penyelidikan pada Mei lalu setelah kasus pertama seorang diplomat Amerika jatuh sakit di kota Guangzhou dilaporkan pada April.

Kementerian Luar Negeri China mengatakan pada saat itu, para penyelidik Cina belum dapat menentukan sumber penyakit diplomat itu.

Departemen Luar Negeri AS mengatakan para diplomat negara itu di konsulat telah mengeluhkan gejala-gejala yang mirip dengan “gegar otak atau cedera otak traumatis,” dan mungkin telah menjadi target serangan yang melibatkan suara-suara aneh.

Gejala-gejala - dan penyebab nyata - mirip dengan yang mempengaruhi 24 personel Amerika di Kuba pada tahun 2016.

Departemen Luar Negeri belum mengatakan berapa banyak dari lebih dari 100 karyawan Amerika di konsulat di Guangzhou telah dievakuasi sejauh ini. Para diplomat yang sakit mengeluhkan suara yang tidak biasa di apartemen mereka, yang tidak jauh dari konsulat.

Mereka yang dievakuasi sedang dibawa untuk tes ke Pusat Cedera dan Pengobatan Otak Universitas Pennsylvania, di mana tim peneliti telah memeriksa kasus yang sama dari Kuba.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China mengatakan Beijing belum diberitahu oleh Amerika Serikat tentang evakuasi terakhir.

"Jika AS datang kepada kami terkait dengan kasus ini lagi, kami akan menyelidikinya secara serius dan menjalin kerja sama yang erat dengan AS," kata Hua seperti dikutip dari New York Times, Jumat (8/6/2018).

Ia menambahkan bahwa China mengambil serius kewajibannya di bawah Konvensi Wina, sebuah perjanjian internasional yang mengharuskan pemerintah untuk melindungi diplomat negara lain.

Penyakit-penyakit itu memiliki potensi untuk semakin memperburuk hubungan antara Cina dan Amerika Serikat, yang sudah tegang atas sengketa perdagangan dan Korea Utara (Korut).

Tahun lalu, Departemen Luar Negeri menarik sejumlah besar diplomatnya dari Kuba yang mengaku terserang vertigo, sulit tidur dan gangguan kognitif. AS pun mengatakan negara itu tidak dapat melindungi para diplomatnya.

Credit sindonews.com

Ditekan China, Taiwan Gelar Latihan Militer Skala Besar

Ilustrasi latihan militer Taiwan. (Reuters/Tyrone Siu)

Jakarta, CB -- Taiwan menggelar simulasi menangkal invasi dan menggunakan pesawat nirawak sipil untuk pertama kalinya dalam latihan militer tahunan yang digelar di tengah ketegangan dengan China.

Latihan ini dipimpin oleh Presiden Tsai Ing-wen dan disaksikan oleh raja eSwatini, kerajaan Afrika yang sebelumnya dikenal dengan nama Swaziland, di tengah perang diplomatik Taiwan dan China.

China mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya, di bawah kebijakan "satu China," dan Beijing tak pernah menepikan kemungkinan menggunakan cara paksa untuk merebut daerah tersebut.

Angkatan udara China telah melakukan serangkaian manuver militer dekat pulau tersebut dalam beberapa bulan terakhir. Taipei menyebutnya sebagai tindakan intimidasi.

"Efektivitas tempur angkatan bersenjata kami adalah jaminan bagi keamanan nasional kami. Itu adalah basis berkembang masyarakat, dan merupakan kekuatan pendukung bagi nilai demokrasi dan kebebasan kami," kata Tsai di latihan Han Kuang di Taichung.

"Selama angkatan bersenjata kami masih ada, Taiwan pasti akan bertahan."

Lebih dari 4.000 personel dan lebih dari 1.500 buah alat pertahanan dikerahkan dalam latihan tahunan ini. Sementara pesawat nirawak atau drone terbang lalu lalang untuk memberikan pengintaian medan perang dan pekerja konstruksi berlatih memperbaiki landasan pacu.

Raja Mswati III, raja mutlak Afrika terakhir sekaligus satu-satunya sekutu Taiwan yang tersisa di benua tersebut, adalah pemimpin negara pertama yang menyaksikan Han Kuang sejak Tsai menjabat pada 2016.

China selama mini meminta eSwatini untuk memutuskan hubungan dengan Taiwan, dengan tenggat waktu September awal, ketika Beijing menjadi tuan rumah pertemuan tingkat tinggi pemimpin Afrika.

Taiwan menuding China menggunakan diplomasi uang untuk memancing para sekutunya, menjanjikan paket bantuan yang menjanjikan. Beijing menampik tudingan tersebut.

Angkatan udara China kerap bermanuver di Taiwan. (Ministry of National Defense/Handout via REUTERS)

"Dalam proses latihan yang berlangsung, angkatan bersenjata kami menunjukkan kemampuan bertempurnya dan negara sekutu kami bisa menyaksikan," kata juru bicara Kementerian Pertahanan Taiwan, Chen Chung-chi.

"Ini adalah satu cara yang kami harap bisa memperdalam dialog antara kedua belah pihak."

Taiwan menyatakan telah menerima jaminan dari eSwatini bahwa hubungan kedua negara dalam keadaan mantap.

Belum lama ini, Taiwan kehilangan dua sekutu diplomatiknya yakni Burkina Faso dan Republik Dominika yang lebih memilih membangun hubungan dengan Beijing. Taipei hanya memiliki hubungan resmi dengan 18 negara di dunia.

China takut Tsai Ing-wen mendeklarasikan kemerdekaan secara formal. (REUTERS/Tyrone Siu)

Chen mengatakan Taiwan juga sangat ingin mengikuti latihan angkatan laut pimpinan Amerika Serikat yang akan digelar dalam waktu dekat ini. Jika terwujud, hal ini pasti membuat marah China yang batal berpartisipasi.

Latihan lingkar pasifik atau RIMPAC, disebut sebagai kegiatan maritim internasional terbesar yang digelar dua tahun sekali di Hawaii pada Juni dan Juli. Pentagon membatalkan undangan untuk China sebagai respons atas militerisasi di Laut China Selatan.

Ketegangan antara Taiwan dan negara tetangganya yang besar itu meningkat dalam berapa bulan, di tengah kecurigaan China kepada pemerintahan Tsai yang diduga ingin mendorong kemerdekaan resmi negaranya.

Tsai selama ini mengatakan ingin mempertahankan status quo, tapi akan melindungi keamanan Taiwan dan tak akan rela dirundung Beijing.

Taiwan dilengkapi dengan persenjataan yang sebagian besar berasal dari Amerika Serikat dan terus meminta Washingto menjual persenjataan yang lebih canggih, termasuk jet tempur baru.

Pakar militer menyebut kini China mempunyai senjata yang lebih kuat ketimbang Taiwan. Pasukan mereka kemungkinan besar bisa dengan cepat mengepung pulau jika AS tak segera datang memberikan bantuan.

Credit cnnindonesia.com

Lebaran, Afghanistan Umumkan Gencatan Senjata dengan Taliban

Presiden Afghanistan Ashraf Ghani mengumumkan gencatan senjata dengan gerilyawan Taliban selama libur Lebaran, 12-20 Juni mendatang. (REUTERS/Stringer)

Jakarta, CB -- Presiden Afghanistan Ashraf Ghani mengumumkan gencatan senjata dengan gerilyawan Taliban selama liburan Idul Fitri atau Lebaran mulai 12 Juni hingga 20 Juni mendatang.

"Gencatan senjata akan berlaku dari hari ke-27 Ramadan sampai hari kelima setelah Idul Fitri," kicau Ghani melalui Twitternya, Kamis (7/6).

"Gencatan senjata ini adalah kesempatan bagi Taliban untuk melakukan introspeksi bahwa kampanye kekerasan tidak memenangkan hati dan pikiran, malahan makin jauh mengasingkan mereka," katanya.

"Gencatan senjata ini melambangkan kekuatan pemerintah dan kehendak rakyat untuk resolusi damai atas konflik Afghanistan."

Belum jelas apakah Taliban menyetujui gencatan senjata tersebut. Jika terlaksana, ini akan menjadi gencatan senjata pertama antara kedua belah sejak invasi Amerika Serikat 2001 lalu yang sengaja dilakukan selama lebaran.

"Kami sedang memastikan pengumuman gencatan senjata itu kepada para pejabat terkait," kata juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, kepada AFP.

Langkah mengejutkan tersebut muncul beberapa hari setelah ulama-ulama terkemuka berkumpul di Ibu Kota Kabul demi menyerukan gencatan senjata. Para tokoh agama itu juga mengeluarkan fatwa bahwa serangan bom bunuh diri seperti yang kerap dilakukan Taliban adalah haram.

Namun itu nampaknya tak menghentikan teror Taliban. Satu jam setelah fatwa keluar, bom bunuh diri terjadi di depan gedung pertemuan para ulama hingga menewaskan tujuh orang.

"Pemerintah Afghanistan tidak hanya mendukung pengumuman fatwa ulama dengan suara bulat, tapi juga mendukung rekomendasi para tokoh yang menyerukan gencatan senjata," kata Ghani melalui pernyataan yang dirilis kantornya.

"Di saat yang sama, pemerintah Afghanistan memerintahkan semua pasukan keamanan dan pertahanan negara menghentikan serangannya terhadap Taliban."

Namun, Ghani memastikan gencatan senjata ini tidak menghentikan operasi perlawanan pemerintah terhadap kelompok teroris seperti ISIS dan Al Qaidah.

Selama ini, Ghani sudah beberapa kali mencoba berdialog dengan Taliban. Februari lalu, dia telah mengumumkan rencana menggelar pembicaraan damai dengan Taliban, termasuk mengakui kelompok itu sebagai partai politik.

Saat itu, Ghani juga menyerukan gencatan senjata. Namun, hingga kini Taliban belum secara resmi menjawab tawaran pemerintah tersebut.

Credit cnnindonesia.com

Norwegia Resmi Melarang Cadar di Lembaga Pendidikan

Parlemen Norwegia mengesahkan beleid yang melarang cadar yang menutup sebagian atau seluruh wajah dikenakan di lembaga-lembaga pendidikan. (AFP PHOTO / AREF KARIMI)

Jakarta, CB -- Parlemen Norwegia mengesahkan beleid yang melarang cadar yang menutup sebagian atau seluruh wajah dikenakan di lembaga-lembaga pendidikan.

Rancangan undang-undang itu berlaku bagi siswa dan guru, serta para staf di pusat-pusat penitipan anak 'dalam situasi mengajar.

RUU didukung mayoritas dalam pemungutan suara dua putaran yang digelar terpisah selama tiga hari, sesuai dengan prosedur Parlemen Norwegia.

Dilaporkan The Local Norwegia, anggota parlemen dari Partai Sosialis Kiri, Merah dan Hijau menentang RUU tersebut. Partai Sosialis Kiri mendukung larangan bagi para staf pengajar tetapi tidak untuk siswa.

Sebaliknya, Partai Kemajuan yang anti-imigrasi menyatakan kegembiraanya atas pengesahan RUU tersebut.

"Ini berita yang sangat bagus. Ketika pada tahun 2003 kami mengusulkan larangan total atas niqab dan burqa, kami ditertawakan. Kami melihat sekarang bahwa kami telah berhasil membawa lingkungan politik ke sudut padang kami," kata Ashild Bruun-Gundersen, seorang anggota parlemen dari Partai Kemajuan, kepada media Norwegia, Bergens Tidende.

"Dalam beberapa tahun ke depan, kami percaya bahwa politisi Norwegia akan siap untuk mengesahkan larangan total niqab di depan umum," kata Bruun-Gundersen menambahkan.

Larangan serupa disahkan negara tetangganya di Skandinavia, yaitu Denmark pekan lalu. Larangan itu dikritik kelompok-kelompok aktivis hak asasi manusia (HAM) termasuk Amnesty International.

Niqab adalah cadar yang menutup wajah sepenuhnya dengan hanya celah kecil untuk mata. Adapun burqa adalah cadar yang menutupi kepala dan tubuh dengan jala di bagian mata.

Larangan cadar di sekolah-sekolah Norwegia. mendapat penolakan dari beberapa lembaga pendidikan selama penggodokan RUU itu di Parlemen.

Sekolah Ekonomi Norwegia menyebutnya "aneh dan dramatis". Adapun Universitas Bergen dan Universitas Sains dan Teknologi Norwegia mengatakan itu tidak perlu. University of Agder dan Norwegian Police University College juga mengkritik larangan itu.

Usulan larangan cadar di sekolah digagas pada tahun lalu.

"Larangan itu adalah sinyal yang jelas bahwa di Norwegia kami berharap untuk melihat wajah satu sama lain. Kami akan terus bekerja menuju pelarangan total, dan yakin beberapa pihak akan siap untuk itu dalam beberapa tahun mendatang," kata Bruun-Gundersen kepada Bergens Tidende.

Credit cnnindonesia.com

Putin peringatkan Ukraina tidak lakukan gerakan tentara selama Piala Dunia

Presiden Rusia, Vladimir Putin. (Sputnik/Michael Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Moskow (CB) - Presiden Rusia, Vladimir Putin, Kamis, memperingatkan Kiev akan "dampak sangat parah bagi Ukraina" jika melancarkan gerakan tentara terhadap pemberontak pendukung Rusia di timur selama kejuaraan sepakbola Piala Dunia di Rusia, yang dimulai pada pekan depan.

Zakhar Prilepin, penulis Rusia penasihat pemberontak di Donetsk, wilayah pemberontak dukungan Rusia, meminta Putin memberikan tanggapan dalam wawancara televisi tentang kemungkinan Ukraina melancarkan gerakan tentara.

"Saya harap tidak akan ada pancingan, tapi jika itu terjadi, saya pikir itu akan memiliki dampak sangat parah bagi kenagaraan Ukraina secara umum," kata Putin.

Credit antaranews.com

Irak lancarkan serangan udara terhadap ISIS di Suriah

Dokumentasi pasukan Irak bersiap melancarkan serangan untuk merebut kembali Mosul yang sejak 2014 diduduki ISIS (Reuters)

Baghdad (CB) - Irak melancarkan serangan udara terhadap IS di negara tetangganya, Suriah, Kamis, kata militer.

Pesawat tempur F-16 menghancurkan bangunan tempat anggota kelompok garis keras Sunni itu bergerak, katanya dalam pernyataan.

ISIS, yang pernah menguasai sepertiga wilayah Irak, dikalahkan di sebagian besar wilayah di negara itu tetapi masih menjadi ancaman di sepanjang perbatasannya dengan Suriah.

"Pesawat tempur F-16 Irak melakukan serangan pada Kamis pagi ini terhadap yang disebut pusat komando dan pengendalian, yang berisi pemimpin dan petempur kelompok teroris Daesh (ISIS) di Hajin di wilayah Suriah," kata pernyataan itu.

Angkatan Udara Irak menggelar beberapa serangan udara terhadap ISIS di Suriah sejak tahun lalu, dengan persetujuan pemerintahan Presiden Suriah, Bashar al-Assad, dan koalisi pimpinan Amerika Serikat yang memerangi ISIS.

Irak memiliki hubungan baik dengan Iran dan Rusia, pendukung utama Bashar dalam perang sipil Suriah, sementara juga menikmati dukungan kuat dari koalisi pimpinan Amerika Serikat.

Perdana Menteri Haider al-Abadi mengumumkan kemenangan akhir atas ISIS pada Desember tetapi masih beroperasi dari kantong di sepanjang perbatasan dengan Suriah dan terus melakukan penyergapan, pembunuhan dan pemboman di seluruh Irak.

ISIS menggunakan siasat gerilya sejak meninggalkan tujuannya mempertahankan wilayah itu dan menciptakan khalifah mandiri dengan wilayah melintasi Irak dan Suriah.

Credit antaranews.com