CUPUMA

Kamis, 07 Juni 2018

AS Tidak Akan Izinkan Iran Kembangkan Senjata Nuklir

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) sedang memantau laporan media tentang rencana Iran untuk membangun kapasitas nuklirnya. Begitu pernyataan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo.

"Kami menyaksikan laporan bahwa Iran berencana untuk meningkatkan kapasitas pengayaannya," tulis Pompeo di sebuah postingan di akun Twitternya pada Rabu waktu setempat.

"Kami tidak akan mengizinkan Iran mengembangkan senjata nuklir. Iran sadar akan tekad kami," imbuhnya seperti dikutip dari Sputnik, Kamis (7/6/2018).

Media pemerintah Iran melaporkan pada hari sebelumnya bahwa pemerintah telah memerintahkan untuk memulai operasi untuk meningkatkan pengayaan uranium mengingat keputusan AS baru-baru ini untuk memberlakukan kembali sanksi terhadap Teheran.

Pompeo menyebut tindakan-tindakan Iran, representasi lain dari pengorbanan sumber daya Teheran yang bodoh. Karena itu, protes di negara itu tidak mengherankan, Menteri Luar Negeri AS itu menyimpulkan.

Presiden AS Donald Trump mengumumkan pada bulan Mei bahwa AS akan menarik diri dari Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA), umumnya dikenal sebagai kesepakatan nuklir Iran.

Trump juga memutuskan untuk mengembalikan sanksi luas terhadap Iran, termasuk sanksi sekunder terhadap lembaga keuangan negara ketiga yang melakukan bisnis dengan Teheran.

JCPOA ditandatangani pada tahun 2015 oleh Iran, Uni Eropa dan kelompok negara P5 + 1 yaitu Cina, Jerman, Prancis, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat.

Kesepakatan itu menetapkan pencabutan bertahap sanksi anti-Iran sebagai imbalan bagi Teheran yang menjaga sifat damai dari program nuklirnya.

Credit sindonews.com

Trio Eropa Minta AS Tidak Jatuhkan Sanksi Sekunder Iran

WASHINGTON - Prancis, Inggris dan Jerman memperingatkan pemerintahan Trump untuk tidak menjatuhkan sanksi sekunder terhadap perusahaan mereka yang melakukan bisnis dengan Iran. Peringatan itu tertuang dalam surat sebagai sekutu dekat Amerika Serikat (AS).

"Kami sangat menyesalkan keputusan yang diambil oleh pemerintah AS untuk menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran dan menerapkan kembali sanksi," kata tiga sekutu Eropa AS itu. Namun, kata mereka, mereka berharap bahwa Amerika Serikat akan menghormati keputusan politik mereka untuk tetap berada pada perjanjian itu sendiri seperti dikutip dari Washington Post, Kamis (7/6/2018).

Surat tertanggal hari Senin itu dikirim ke Menteri Keuangan Steven Mnuchin dan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo. Surat itu datang ketika Trump bersiap untuk bertemu dengan para pemimpin dari tiga pemerintah Eropa, bersama dengan Kanada, Italia dan Jepang, pada KTT Kelompok Tujuh pada hari Jumat.

Surat yang dikirim minggu ini ditandatangani oleh menteri luar negeri dan keuangan dari ketiga negara, bersama dengan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Federica Mogherini.

"Sebagai sekutu, kami berharap bahwa Amerika Serikat akan menahan diri dari mengambil tindakan untuk merugikan kepentingan keamanan Eropa," katanya.

"Karena mereka tetap berkomitmen untuk upaya yang kuat untuk melanjutkan bantuan sanksi kepada Iran sesuai dengan perjanjian - dan pemantau internasional telah mensertifikasi bahwa Iran tidak melanggar kesepakatan - karenanya kami meminta jaminan Anda bahwa AS tidak akan mengambil tindakan yang mungkin melemahkan kemampuan untuk melakukan ini," sambung surat itu.

Tiga negara Eropa itu menegaskan bahwa perusahan Uni Eripa memulai atau mengakhiri kontrak dengan Iran setelah perjanjian tersebut dibebaskan dari sanksi AS. Sektor-sektor utama - termasuk farmasi, otomotif, energi dan pesawat udara - diberikan pengecualian dari segala sanksi sekunder; dan saluran pembiayaan dan perbankan yang ada juga dikecualikan.

Perusahaan-perusahaan Eropa yang memilih untuk meninggalkan Iran, kata surat itu, harus diizinkan periode perpanjangan untuk benar-benar menyimpulkan bisnis mereka di sana.

“Kami yakin bahwa, berdasarkan kerja sama kami yang teguh, kami akan berhasil menemukan solusi cepat dan efisien untuk masalah mendesak ini,” katanya.

Mengikuti pendekatan konstruktif dari Amerika Serikat, surat itu mengatakan: “Kami siap untuk terus bekerja sama dengan Anda dalam hal-hal yang menjadi perhatian bersama.”

Credit sindonews.com

Prancis Sebut Pengayaan Uranium Iran Dekati Garis Merah

PARIS - Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian menyatakan pengumuman yang disampaikan Iran bahwa mereka akan meningkatkan kapasitas pengayaan uranium. sudah berada di garis merah. Dia menyebut hal ini sangat mengkhawatirkan.

"Pernyataan Iran bahwa mereka akan meningkatkan kapasitas pengayaan uraniumnya jika kesepakatan nuklir dengan kekuatan dunia runtuh, telah mendekati garis merah. Selalu berbahaya untuk bermain-main dengan garis merah," ucap Le Drian.

Namun, seperti dilansir Al Arabiya pada Rabu (6/6) Le Drian mengatakan rencana untuk menyelamatkan perjanjian nuklir tetap utuh saat ini tengah dijalankan.

Sebelumnya diwartakan, Khamenei pada awal pekan ini mengatakan bahwa Organisasi Energi Atom Iran (AEOI) harus segera mempersiapkan untuk memulai pengayaan uranium hingga tingkat 190.000 SWU yang saat ini masih dalam kerangka JCPOA.

AEOI kemudian pada hari ini mengumumkan dimulainya produksi uranium hexaflouride atau UF6 pada dengan meningkatkan kapasitas pengayaan uranium. Rencana Teheran ini disampaikan kepada Badan Energi Atom Internasional (IAEA).

UF6 merupakan uranium yang dibutuhkan untuk bahan bakar reaktor nuklir. Namun, ada laporan lain yang menyebut UF6 bisa digunakan untuk bahan senjata.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu kemudian mengatakan, Israel tidak terkejut dengan niat Iran tersebut. Dia kemudian menegaskan kembali sumpahnya untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir.

Credit sindonews.com

Iran Bangun Sentrifugal Canggih untuk Pengayaan Uranium

BEIRUT - Iran mulai membangun sentrifugal canggih di fasilitas Natanz dengan tetap mematuhi kesepakatan nuklir 2015 dengan kekuatan dunia.

Direktur Organisasi Energi Atom Iran Ali Akbar Salehi mengungkapkan itu kemarin. Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah memerintahkan persiapan untuk meningkatkan kapasitas pengayaan uranium jika kesepakatan nuklir dibatalkan setelah Amerika Serikat (AS) mundur pada Mei. Keputusan AS mundur memicu keraguan tentang apakah negara-negara lain yang menandatanganinya akan tetap mendukung kesepakatan itu.

Menurut juru bicara badan nuklir Iran, Teheran akan menginformasi Badan Energi Atom Internasional (IAEA) di Wina bahwa negara itu telah memulai proses meningkatkan kapasitas pengayaan uranium.

Salehi menjelaskan, pembangunan infrastruktur untuk pembuatan sentrifugal canggih di fasilitas Natanz bergerak cepat. “Jika kami berjalan normal, akan membutuhkan enam atau tujuh tahun, tapi sekarang akan siap dalam beberapa pekan dan bulan,” kata Salehi, dikutip kantor berita Reuters.

Iran juga mengembangkan kapasitas memproduksi listrik di Natanz. Lokasi itu terletak sekitar 300 km selatan Teheran. Salehi menjelaskan, tak ada aktivitas nuklir Iran yang melanggar kesepakatan Teheran dengan kekuatan dunia yang membatasi kapasitas pengayaan uraniumnya. Sebagai imbalan, Iran menerima pemulihan dari berbagai sanksi yang sebagian besar dicabut pada Januari 2016.

Kesepakatan itu mengizinkan Iran melanjutkan pengayaan uranium 3,67%, jauh di bawah batas 90% yang dapat digunakan untuk membuat senjata nuklir. Sebelum kesepakatan tercapai, Teheran melakukan pengayaan uranium hingga kemurnian 20%.

Juru bicara Organisasi Energi Atom Iran Behrouz Kamalvandi menyatakan telah mengirim surat ke IAEA. “Dalam surat yang akan diserahkan pada IAEA, Iran akan mengumumkan proses peningkatan kapasitas untuk memproduksi uranium hexafluoride (UF6) akan dimulai pada Selasa (5/6),” kata Kamalvandi.

Dia menjelaskan, Iran memiliki kapasitas untuk mempercepat produksi sentrifugal yang digunakan untuk pengayaan uranium. UF6 merupakan bahan baku untuk sentrifugal. “Pemimpin (Khamenei) menyatakan kita harus mempercepat beberapa proses terkait kapasitas kerja nuklir kita untuk bergerak lebih cepat saat dibutuhkan,” ujar dia.

Sejak Presiden AS Donald Trump mengumumkan AS mundur dari kesepakatan nuklir 2015 pada 8 Mei lalu, para pemimpin Uni Eropa (UE) berjanji mempertahankan investasi dan perdagangan minyak Iran. Namun UE mengakui tidak mudah untuk melakukannya karena AS kini kembali menerapkan sanksi pada Iran.

Iran menyatakan jika negara-negara Eropa gagal mempertahankan kesepakatan nuklir, Teheran memiliki beberapa pilihan termasuk kembali melakukan pengayaan uranium 20%.

Credit sindonews.com

Macron kepada Netanyahu: Prancis setia pada pakta nuklir Iran

Presiden Prancis Emmanuel Macron. (REUTERS)

Paris (CB) - Presiden Prancis Emmanuel Macron, Selasa waktu setempat, mengatakan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang sedang mengunjunginya bahwa kesepakatan nuklir 2015 mesti dipelihara atau keamanan Israel terancam.

"Saya kembali menyampaikan kepada perdana menteri mengenai keyakinan saya yang mendalam yang dipegang oleh mitra Eropa kami bahwa kesepakatan 2015 mesti dipertahankan untuk memantau kegiatan nuklir," kata Macron kepada wartawan.

"Tapi itu tak pernah dianggap oleh Prancis sebagai memadai atau sepenuhnya memuaskan," kata Macron sebagaimana dikutip Xinhua, Rabu. Ia menyatakan "kesepakatan nuklir 2015 adalah satu langkah yang perlu dilengkapi dengan kegiatan lain pasca-2015".

Macron menyeru semua sekutu dan mitranya untuk "memusatkan perhatian (dalam mendorong) kestabilan wilayah dengan mempertahankan kesepakatan nuklir itu, yang telah memungkinkan pemantauan kegiatan nuklir Iran".

Kesepakatan yang secara resmi dikenal dengan nama Rencana Aksi Menyeluruh Bersama (JCPOA) itu mencabut sanksi atas Iran sebagai imbalan atas langkah Teheran membatasi program nuklirnya.

Presiden AS Donald Trump memutuskan keluar dari kesepakatan itu, yang dicapai oleh pendahulunya pemerintahan Barack Obama, dengan dalih tidak menangani program rudal balistik Iran, kegiatan nuklirnya setelah 2025 atau perannya dalam konflik di Yaman serta Suriah.

Teheran telah mengancam jika kesepakatan nuklir tersebut tak bisa memelihara kepentingan Iran, maka Iran akan keluar dari kesepakatan tersebut dan melanjutkan kegiatan nuklirnya dengan kecepatan penuh.

Presiden Prancis menyeru "semua pihak menjaga kestabilan keadaan dan tidak menyerah pada peningkatan ini, yang akan mengarah kepada satu hal: konflik". Sedangkan Perdana Menteri Israel mengatakan, "Sudah tiba waktunya untuk menerapkan langkah atas Iran sehingga negara tersebut tak bisa bergerak maju". Sebabnya ialah "ancaman besar buat dunia hari ini adalah senjata nuklir di tangah rejim radikal seperti Iran".

Credit antaranews.com

Indonesia siap ikuti pemilihan anggota tidak tetap DK PBB

Arsip Foto. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/1/2018). (ANTARA/Sigid Kurniawan)

Jakarta (CB) - Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyatakan kesiapan Indonesia mengikuti pemilihan anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) periode 2019-2020 dalam resepsi diplomatik pencalonan Indonesia di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat.

Saat menyampaikan sambutan dalam acara itu, Menteri Luar Negeri meyakinkan para duta besar dan diplomat negara sahabat mengenai komitmen Indonesia berkontribusi untuk perdamaian dan kestabilan dunia.

"Sebagai kandidat Anggota Tidak Tetap DK PBB, Indonesia akan meyuarakan harapan dan pandangan negara-negara jika terpilih sebagai anggota non-permanen DK PBB, dan menjadi bridge-builder dalam mewujudkan kesamaan cita-cita perdamaian dan kesejahteraan dunia," katanya dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri, Rabu.

Ia mengatakan Indonesia mencalonkan diri menjadi anggota tidak tetap DK PBB karena memiliki rekam jejak yang baik dalam upaya perdamaian, kemanusiaan dan kesejahteraan global lewat berbagai aksi dan kontribusi dalam beberapa dekade.

Untuk memenangi kursi anggota tidak tetap DK PBB melalui proses pemilihan di Majelis Umum PBB pada 8 Juni, Indonesia harus bersaing dengan Maladewa dan mendapatkan dukungan dari setidaknya 2/3 anggota PBB. Jika terpilih, Indonesia akan resmi mengisi kursi mulai 1 Januari 2019.

Kampanye Indonesia untuk DK PBB telah dimulai sejak peluncurannya pada 2016 di New York. Dalam kampanye, Indonesia mengusung prioritas untuk menciptakan ekosistem perdamaian dan stabilitas global; memastikan sinergi antara melanggengkan perdamaian dan agenda pembangunan berkelanjutan; serta memerangi terorisme, radikalisme, dan ekstremisme.

Indonesia pernah menjadi anggota tidak tetap DK PBB pada periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.

Credit antaranews.com

Gubernur bank sentral Malaysia mengundurkan diri

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad (REUTERS/Reuters TV)

Kuala Lumpur (CB) - Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menyatakan telah menerima pengunduran diri gubernur bank sentral Muhammad Ibrahim, tetapi belum mengumumkan penggantinya.

"Kami belum memutuskan penggantinya karena kami perlu mendapatkan persetujuan Yang Dipertuan Agong terlebih dahulu sebelum kami bisa mengumumkannya," kata Mahathir dalam jumpa pers seperti dikutip Reuters.

Mahathir menyatakan akan segera bertemu dengan Raja Malaysia itu.

Lulusan Universitas Harvard, Muhammad ditunjuk menjadi gubernur bank sentral pada Mei 2016 menyusul pengunduran diri gubernur sebelumnya Zeti Akhtar Aziz.

Muhammad sendiri sudah bergabung dengan bank sentral pada 1984 dan menjadi wakil gubernur bank sentral pada 2010 sebelum memimpin lembaga itu.

Pengunduran diri dia terjadi setelah Menteri Keuanngan Lim Guan Eng bulan lalu mengatakan bahwa dana dari penjualan lahan yang dibeli pemerintah untuk bank sentral sebesar 2 miliar ringgit (Rp6,97 triliun) telah digunakan untuk membayar surat utang badan dana 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang terkena skandal ini.

Muhammad membela keputusannya membeli tanah itu dengan menyatakan transaksi itu sudah sesuai dengan aturan pemerintah.

Mantan deputi gubernur Nor Shamsiah Mohd Yunus yang mundur pada November 2016 menjadi salah satu kandidat pemimpin bank sentral Malaysia, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Rabu, 06 Juni 2018

Setahun Terkucil, Qatar Nyatakan Ingin Gabung NATO

Ilustrasi. (REUTERS/Thomas White)

Jakarta, CB -- Menteri Pertahanan Qatar mengatakan "ambisi" strategis jangka panjang negaranya adalah bergabung dengan aliansi militer Barat, Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO.

Bertepatan dengan setahun Qatar dikucilkan para sekutunya di kawasan Teluk, Khalid bin Mohamed al-Attiyah mengatakan negaranya ingin jadi anggota tetap aliansi 29 negara itu.

"Qatar hari ini menjadi salah satu negara paling penting di kawasan dalam hal kualitas persenjataan," kata Attiyah dalam laporan Altalaya yang dikutip AFP pada Rabu (6/6).

"Terkait keanggotaan, kami adalah sekutu utama dari luar NATO. Ambisi kami adalah keanggotaan penuh jika kemitraan kami dengan NATO berkembang dan visi kami jelas."

Dia juga mengatakan ada perkembangan hubungan baik antara Qatar dan aliansi tersebut. Menurutnya, Doha bisa menaungi "unit-unit NATO atau salah satu pusat terspesialisasinya."

Pernyataan itu dilontarkan di tengah keaadaan politik sensitif di kawasan.

Satu tahun lalu, 5 Juni 2017, sekelompok negara, termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir, tiba-tiba memutus hubungan dengan Qatar atas tudingan mendukung terorisme dan Iran.

Satu tahun terakhir, Doha diisolasi oleh negara-negara tetangganya itu. Satu-satunya perbatasan darat Qatar, yakni dengan Arab Saudi, ditutup sementara para warganya diusir.

Qatar mengklaim perselisihan ini merupakan serangan terhadap kedaulatan dan dilakukan karena Doha mencoba menerapkan kebijakan luar negeri yang independen.

Upaya diplomatik sejauh ini tak menghasilkan apa-apa dan krisi ini berisiko merusak salah satu negara paling stabil di dunia Arab.

Meski tidak ada konflik langsung, bayangan aksi militer semakin memperkeruh suasana.

Awal bulan ini, para pemimpin Saudi mengancam akan melakukan tindakan militer dan meminta Presiden Emmanuel Macron untuk mengintervensi pengajuan pembelian sistem pertahanan rudal S-400 dari Qatar kepada Rusia.

Credit cnnindonesia.com

Jurnalis Incaran Rusia: Tak Ada Tempat untuk Bersembunyi

Ilustrasi bendera Rusia. (REUTERS/Gleb Garanich)

Jakarta, CB -- Wartawan Ukraina Matvei Ganapolsky mengatakan tak ada gunanya bersembunyi di luar negeri untuk menghindari upaya pembunuhan oleh Rusia. Menurutnya, jika Beruang Merah ingin mencarinya, faktor geografi tak akan jadi halangan.

Ukraina menyebut Ganapolsky adalah satu dari 47 orang dalam daftar sasaran pembunuhan Rusia. Selain ia, ada pula Yevgeny Kiselyov, pembawa berita veteran yang terkenal di televisi Rusia di era 1990-an.

Pihak berwenang Ukraina mengatakan daftar itu didapatkan setelah memalsukan pembunuhan Arkady Babchenko untuk menggagalkan upaya rencana Moskow menghabisi wartawan yang kerap mengkritik Presiden Rusia Vladimir Putin itu.

Babchenko mendadak tampil setelah dikabarkan meninggal, belum lama ini. Tak lama kemudian, Ganapolsky (64) mendapat perlindungan pemerintah setelah diberi tahu bahwa ia juga termasuk dalam daftar incaran Rusia.

Melarikan diri ke luar negeri tak akan membantu, kata dia, sebagaimana ditunjukkan dalam serangan racun terhadap mantan agen ganda Rusia Sergei Skripal di Inggris Maret lalu.

"Keluarga Skripal diracun di Inggris," ujarnya dalam wawancara dengan Reuters.

"Mengirim orang untuk membunuh seseorang cuma jadi masalah harga tiket pesawat. Dan sekarang, di musim sepi, tiket dijual dengan diskon. Dan lebih lagi ada banyak maskapai murah belakangan ini. Karena itu faktor geografi tak jadi masalah."

Lahir di Ukraina barat, Ganapolsky pindah ke Moskow pada 1973 dan, setelah kejatuhan Uni Soviet pada 1991, mulai terkenal sebagai wartawan yang kerap mengkritik korupsi di penegak hukum Rusia maupun pembatasan hak berbicara.

Dia akhirnya kembali ke Ukraina menyusul pencaplokan Crimea pada 2014 dan mendapatkan status warga negara dari Presiden Petro Poroshenko.

Dia dan Kiselyov mengatakan telah dihubungi oleh pihak berwenang Ukraina usai pembunuhan palsu Babchenko.

Kiselyov, salah satu jurnalis liberal paling terkemuka pasca-Soviet yang ikut mendirikan stasiun NTV, datang ke Ukraina pada 2008 setelah mengaku tersisihkan media arus utama.

"Saya benci Putin. Saya tidak takut padanya," kata Kiselyov kepada Reuters dalam wawancara. "Saya tidak mengatakan saya tak pernah takut kehilangan nyawa, atau keluarga atau teman dan saudara, tapi perasaan yang saya miliki adalah .. . rasa hina."

Kiselyov mendukung Ukraina dalam perseteruan dengan Rusia terkait Crimea dan penyebaran separatis dukungan Moskow dalam pemberontakan di timur negaranya.

"Jika anda wartawan politik, pemberi komentar, dan Anda memilih pihak dalam perang ini, saya memilih Ukraina, meski itu mempunyai risiko tersendiri."

Ukraina mendapatkan pujian dan kritik karena memalsukan kematian Babchenko. Sejumlah pihak menyebut insiden itu, yang melibatkan penyebaran gambaran palsu nan seram atas penembakannya, tidak pantas dilakukan dan memicu duka yang tak seharusnya serta kebencian terhadap Rusia.

Untuk Ganapolsky, lebih baik meyakini ancaman itu nyata daripada tak mempercayainya. "...Babchenko meyakininya dan mungkin itu menyelamatkan nyawanya."

Credit cnnindonesia.com

PBB Sebut Serangan Terhadap Dewan Ulama Afghanistan Kejahatan Perang

KABUL - Misi Bantuan PBB di Afghanistan atau UNAMA melemparkan kecaman keras atas serangan bom bunuh diri yang menargetkan pertemuan Dewan Ulama Afghanistan. UNAMA menyebut serangan semacam itu masuk dalam kategori kejahatan perang.

"PBB mengutuk serangan terhadap para ulama yang berkumpul di Kabul untuk mempromosikan perdamaian di Afghanistan," kata UNAMA dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (5/6).

"Serangan terhadap warga sipil adalah kejahatan perang. Serangan semacam itu tidak boleh menghalangi keputusan bersama untuk masa depan yang damai bagi semua warga Afghanistan," sambungnya.

Kecaman serupa sebelumnya disampaikan oleh Presiden Afghanistan, Ashraf Ghani. Dia mengatakan serangan terhadap pertemuan ulama dan juga serangan bom bunuh diri lainnya, sama dengan serangan terhadap ajaran Islam.

Pemimpin Afghanistan itu kemudian menegaskan bahwa mendukung fatwa mereka terhadap serangan bunuh diri. Ghani menegaskan serangan bom bunuh diri tidak sesuai dengan ajaran Islam.

PBB Sebut Serangan Terhadap Dewan Ulama Afghanistan Kejahatan Perang

Sebelumnya diwartakan, polisi Afghanistan menuturkan, serangan bom bunuh diri mengguncang kantor Dewan Ulama negara tersebut. Setidaknya 14 orang tewas dalam serangan terbaru yang mengguncang Afganistan.

Serangan itu terjadi kurang dari satu jam setelah Ghofranullah Murad, seorang anggota dewan, membacakan fatwa tertulis dari pertemuan yang mengatakan bahwa pria, wanita dan anak-anak Afghanistan yang tidak bersalah adalah korban perang yang sesungguhnya.

Fatwa Dewan Ulama Muslim itu juga mengatakan bahwa membunuh orang dengan cara apa pun, seperti bom dan serangan bunuh diri, serta tindakan kekerasan, termasuk perampokan dan penculikan, dianggap sebagai tindakan haram atau berdosa dalam Islam.

Credit sindonews.com

Presiden Afganistan Mengutuk Serangan Bom di Pertemuan Ulama

Pusat pendaftaran pemilih yang diserang oleh seorang pembom bunuh diri di Kabul, Afganistan, 22 April 2018. Afganistan mendapatkan serangan mematikan berkali-kali dalam beberapa hari ini menjelang pemilihan Dewan Distrik yang akan digelar pada 20 Oktober 2018. AP/Rahmat Gul

CB, Jakarta - Presiden Afganistan Ashraf Ghani mengutuk serangan bom bunuh diri pada Senin, 4 Juni 2018, yang terjadi di luar sebuah tenda pertemuan damai para ulama Islam di ibu kota Kabul, Afganistan. Pertemuan para ulama itu ditujukan untuk mengesahkan fatwa larangan serangan teror bunuh diri.
Serangan bom bunuh diri pada Senin itu diklaim kelompok radikal Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dan menewaskan 14 orang. Tujuh dari jumlah tersebut adalah ulama. Serangan bom bunuh diri itu adalah serangan terbaru yang mengancam keamanan parlemen dan Afganistan menjelang penyelenggaraan pemilu dewan distrik pada 20 Oktober 2018.

Melalui video yang diunggahnya, Ghani mengatakan aksi bom yang menargetkan korban dalam jumlah besar—yang terdiri atas petinggi agama dan ulama—itu merupakan aksi penyerangan atas nabi dan nilai-nilai Islam.

Pertemuan para ulama itu berlangsung selama dua hari, 3-4 Juni 2018. Dalam pertemuan itu, para ulama sepakat mengesahkan fatwa atau hukum Islam yang menentang aksi pengeboman dan meminta kelompok militan Taliban mengembalikan perdamaian dengan meninggalkan Afganistan.

Presiden Afganistan, Ashraf Ghani. AFP via presstv.ir
Mengenai serangan ini, Taliban menyatakan aksi bom tersebut tidak ada kaitannya dengan mereka. Mereka menyebut pertemuan para ulama tersebut sebagai “proses Amerika”, yang diselenggarakan atas pilihan dari pemikiran orang Amerika Serikat.
Aksi bom yang sering meneror warga Afganistan tidak berkurang frekuensinya pada bulan suci Ramadan ini. Bahkan, pada Selasa, 5 Juni 2018, terjadi aksi pemboman di dekat area sekolah perempuan di Provinsi Nangarhar, Afganistan. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.
Menyusul tingginya aksi penyerangan yang dilakukan kelompok militan garis keras, banyak sekolah di Afganistan tutup. Walhasil, kondisi ini mengurangi kesempatan anak-anak Afganistan menikmati pendidikan di bangku sekolah, bahkan sebagian di antaranya tidak pernah merasakan pendidikan.

Credit tempo.co

Indonesia Diharapkan Menjadi Penggerak Indo-Pasifik

ASEAN diharapkan menjadi inti untuk menggerakan strategi geo politik Indo-Pasifik, dan Indonesia menjadi salah satu penggeraknya. (ASEAN2018 Organising Committee/Handout Via REUTERS)

Jakarta, CB -- Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) diharapkan menjadi inti untuk menggerakan strategi geo politik Indo-Pasifik, dan Indonesia menjadi salah satu penggeraknya. Menurut Kepala Analisis Kebijakan dan Pengembangan Kementrian Luar Negeri, Siswo Purwono, Indonesia harus turuk aktif mengelola dalam konteks geo-politik yang baru tersebut.

"Indonesia harus tetap relevan karena memiliki posisi yang strategis dalam konteks geo-politik ini. Selain itu anggota-anggota ASEAN harus memimpin mekanisme dari Indo-Pacific," kata Siswo dalam acara bedah buku "Indonesia's Foreign Policy and Grand Strategy in the 21st Century: Rise of an Indo-Pacific Power pekan lalu.

Konsep Indo-Pasifik merupakan menyambungkan antara dua samudra dimana titik temunya berada di Indonesia. Hal ini membuat Indonesia harus menjadi peran utama dalam kerja sama geo-politik ini.

Philips Vermonte Direktur Eksekutif Centre For Strategic and International Studies (CSIS) menilai meski punya peran dan kemampuan, namun keinginan para pemimpin tidaklah seperti di masa awal kemerdekaan.

"Indonesia memiliki peran dan kemampuan kepemimpinan, pengajuan ide, mengelola hubungan yang mungkin karena ada kepercayaan yang tinggi dari negara-negara lain karena kita sering melakukan hal ini," kata Vermonte yang dijumpai CNNIndonesia.com pada acara yang sama.

"Kedua Indonesia dan ASEAN memiliki kemampuan untuk meyakinkan dan mengumpulkan dalam satu tempat, misalnya sebelum Indo-Pasifik ada Asian Plus One, Plus Two, Plus Three, dan Asian Summit hal itu menunjukan kita dipercaya oleh negara lain, sehingga membuat kerja sama ini menjadi global," kata Vermonte

Selain itu, Indonesia harus memiliki kapabilitas, keinginan dari Presiden kita untuk mengejar ambisi global, serta pengakuan dari dunia internasional bahwa kita memiliki pengaruh di kancah internasional.

"Tiga hal tersebut harus diperhatikan jika Indonesia ingin memiliki pengaruh dalam dunia internasional" kata Vermonte.

"Kita harus memperhatikan hal ini, karena ini merupakan faktor yang sangat dinamis, kapabilitas bisa naik bisa turun, masih banyak persoalan domestik seperti tingkat kemakmuran, pembangunan militer dan lain-lain, itu kan harus kita kerjakan, namun berdasarkan banyak diskusi, kita sedang mengerjakan semua hal itu namun kita tidak tau bagaimana akhirnya," tambah dia.

Vermonte menilai pemimpin Indonesia kurang mengedepankan kepemimpinan dan hanya mencari platform multilateral.

"Pemimpin kita pada saat era Soekarno, dia sangat aktif mengejar status kepemimpinan dengan memimpin konfreensi Afrika dan lain-lainnya, tapi sebaliknya pemimpin setelah Orde Baru dan seterusnya tidak terlalu memperlihatkan ambisi-ambisi yang jelas dalam status kepemimpinan. Presiden setelah Soekarno lebih condong untuk mencari platform-platform yang sifatnya multilateral." kata Vermonte.

Indonesia terus mengusung gagasan kerja sama Indo Pasifik ke berbagai pertemuan ASEAN belakangan ini. Gagasan ini pernah diutarakan Mantan Menlu Marty Natalegawa pada saat menjadi Menlu RI pada Mei 2013. Dia membuat sebuah pendekatan Indo-Pasifik di ASEAN saat berbicara di Pusat Kajian Strategis dan Internasional di Washington. Secara khusus, ide itu adalah perluasan dari TAC yang berkomitmen untuk tidak menggunakan kekuatan dalam penyelesaian sengketa.

Namun Marty lewat sebuah artikel di Strait Times menyatakan menyayangkan gagasan ini diangkat di saat pemerintah Amerika Serikat Donald Trump mempromosikan konsep Indo-Pasifik juga. Terutama karena ASEAN dan KTT Asia Timur secara resmi telah mengakui pentingnya Traktat Persahabatan dan Kerja Sama (TAC) Indo-Pasifik pada 2013-2014.

"Saat ini Amerika Serikat telah memilih untuk mengadopsi perspektif Indo-Pasifik. Dengan ketiadaan visi geopolitik alternatif Asean, apapun itu, kita mungkin belum melihat injeksi politik kekuasaan ala Perang Dingin ke kawasan Pasifik, dengan kemungkinan dampak negatif yang mungkin timbul pada ASEAN," tulis Marty.

Meski begitu, Marty juga melihat peluang untuk mengubah dinamika antar bangsa secara positif, untuk secara proaktif memanfaatkan peluang yang ada, menetapkan norma-norma baru dalam hubungan antar negara untuk meningkatkan perdamaian dan memanfaatkan kepentingan semua negara dalam keamanan bersama.

Credit cnnindonesia.com

Najib Razak Bantah Tuduhan Soal Skandal Pipa Gas

Mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak

Foto: Channel News Asia

Najib peringatkan Lim karena hubungan luar negeri Malaysia bisa memburuk

CB, PETALING JAYA -- Mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, kembali diterpa skandal proyek yang kali ini bernilai 9,4 miliar ringgit Malaysia. Menteri Keuangan Malaysia Lim Guan Eng mengatakan proyek yang dimaksud adalah proyek pembangunan pipa gas Multi-Product Pipeline (MPP) dan Trans-Sabah Gas Pipeline (TSGP).

Menteri Lim menuding dua megaproyek itu selama ini tersimpan rapi di bawah dokumen merah dan belum tersentuh audit. Di lain pihak, Najib meyakinkan seluruh prosedur dan ketentuan hukum sudah dipenuhi sejak penandatanganan kerja sama dan pengerjaan proyek berlangsung.

Dilansir dari The Star, Najib menyatakan dirinya dan Perdana Menteri Cina Li Keqiang menyaksikan penandatanganan perjanjian kerja sama proyek ketika berkunjung ke Beijing. Kunjungan itu berlangsung pada 14 Mei tahun lalu.

"Dua proyek jalur pipa yang akan memberikan manfaat ekonomi dan keamanan energi kepada Malaysia telah dinegosiasikan antarpemerintah di Cina," demikian ditulis Najib dalam akun Facebook pribadinya, Selasa (5/6).

Selama penandatanganan kerja sama, Najib menyatakan Cina juga berkomitmen mengimpor barang dari Malaysia senilai 2 triliun dolar AS selama lima tahun. Cina juga berjanji akan berinvestasi hingga 150 miliar dolar AS di Negeri Jiran.

Selain itu Cina pun menawarkan 10 ribu tempat untuk pelatihan dan pembelajaran di berbagai institusi di negaranya. "Jangan lupakan komitmen Cina yang membeli minyak sawit kita dan berkontribusi pada kesejahteraan usaha-usaha kecil dengan pembelian tersebut," imbuh Najib.

Najib memperingatkan Lim agar tidak melayangkan tuduhan yang bersifat politis. Karena menurutnya hal ini bisa berdampak buruk bagi hubungan luar negeri dan perdagangan Malaysia.

Credit republika.co.id

Menteri Keuangan Malaysia Ungkap Skandal Baru 1MDB

Menteri Keuangan Malaysia, Lim Guan Eng

Foto: The Star

Skandal tersebut merupakan proyek jalur pipa gas senilai 9,4 miliar ringgit Malaysia

CB, KUALA LUMPUR -- Kementerian Keuangan Malaysia (MoF) baru saja mengungkap satu skandal baru yang menyangkut 1MDB. Skandal tersebut merupakan proyek jalur pipa gas senilai 9,4 miliar ringgit Malaysia.

Sebanyak 88 persen dana sudah diambil dari anggaran namun jalannya proyek baru mencapai 13 persen

The Star melaporkan proyek ini masih tersembunyi rapi dan belum terjamah penyelidikan para petugas bendahara negara. Proyek ini ditangani oleh MOF Suria Strategic Energy Resources Sdn Bhd (SSER).

Menteri Keuangan Lim Guan Eng mengatakan dia telah diberi tahu oleh ofisial dari kebendaharaan negara bahwa SSER adalah cabang dari SRC International, perusahaan di bawah pinjaman 1Malaysia Development Bhd (1MDB). Operasional SSER sepenuhnya dikendalikan oleh MoF yang terbentuk sejak 19 Mei 2016.

Tujuan pembentukan adalah mengerjakan Multi-Product Pipeline (MPP) dan Trans-Sabah Gas Pipeline (TSGP). Kedua proyek tersebut disetujui oleh kabinet pemerintahan pada 27 Juli 2016.

Proyek MPP termasuk menangani pipa sepanjang 600 kilometer yang menghubungkan Melaka dan Port Dickson ke Jitra, Kedah. Proyek tersebut menelan anggaran sekitar 4,53 miliar yuan dan 2,53 miliar RM atau mendekati 5,35 miliar RM.

Di sisi lain, TSGP membangun pipa gas sepanjang 662 kilometer dari Kimanis Gas Terminal ke Sandakan dan Tawau. Proyek ini bernilai 3,08 miliar yuan dan 2,14 miliar ringgit Malaysia atau jika ditotal sekitar 4,06 miliar ringgit Malaysia.

Kedua proyek senilai 9,41 miliar ringgit Malaysia itu diserahkan kepada China Petroleum Pipeline Bureau (CPPB) pada 1 November 2016. Perjanjian kerja sama ditandatangani oleh jenderal bendahara, Tan Sri Irwan Serigar Abdullah, yang sekaligus duduk sebagai direktur utama SSER. Belakangan Irwan mengundurkan diri pada 23 Mei silam.

Menurut SSER, megaproyek yang berjalan selama tiga tahun tersebut telah dimulai pada April 2017. Namun hingga akhir Maret 2018 capaian proyek MPP dan TGSP baru sebesar 14,5 persen dan 11,4 persen. Kemajuan proyek ini bahkan belum pernah diverifikasi atau diaudit.

Lim mengaku kaget setelah tahu uang sebanyak 4,71 miliar ringgit dan 3,54 miliar ringgit sudah diambil dan diserahkan kepada CPPB. "Jadwal pembayaran menurut kontrak didasarkan pada jangka waktu proyek dan bukan capaian yang sudah dikerjakan. Lebih buruk lagi, perjanjian kerja sama menyebut 85 persen biaya sudah akan dibayarkan pada 1 Maret 2018," ungkap Lim.

Credit republika.co.id

Bekas Bos Sebut Mossad Israel Sindikat Kejahatan Berlisensi

TEL AVIV - Bekas Kepala Mossad Tamir Pardo mengungkap bahwa badan intelijen Israel tersebut merupakan organisasi atau sindikat kejahatan dengan lisensi. Komentar itu membuat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tersinggung.

Pardo merupakan bos Mossad pada tahun 2011. Komentarnya muncul dalam acara investigasi televisi "Uvda" yang disiarkan Kamis lalu.

Dalam wawancara itu, Pardo blakblakan menyebut agen mata-mata yang pernah dia pimpin sebagai "sindikat kejahatan dengan lisensi". Dia juga menuduh Netanyahu mencoba menyadap teleponnya pada tahun 2011.

Netanyahu yang selama ini memuji badan intelijen Israel tak terima dengan komentar Pardo."Mossad bukan sindikat kejahatan," kata Netanyahu pada rapat kabinet mingguan, yang dilansir Times of Israel, kemarin.

"Ini adalah organisasi yang mulia, melakukan pekerjaan yang diberkati, melawan terorisme dan kami semua memberi hormat," bela Netanyahu.

Dalam laporannya, "Uvda" mengatakan bahwa Netanyahu telah meminta kepala Shin Bet sebelumnya, Yoram Cohen, untuk menyadap komunikasi para pejabat pertahanan senior, termasuk Pardo dan Kepala Staf IDF Benny Gantz.

Menurut laporan tersebut, tidak ada bukti atau kekhawatiran khusus bahwa Gantz dan Pardo membocorkan rahasia negara. Namun, upaya penyadapan itu merupakan tindakan pencegahan oleh Netanyahu.

Cohen, lanjut laporan itu, menolak permintaan PM Netanyahu dengan mengatakan bahwa "Shin Bet tidak seharusnya menggunakan tindakan drastis seperti itu terhadap orang-orang yang memimpin militer dan Mossad".

Cohen sendiri telah merilis pernyataan resmi yang langka dan anehnya mengingkari tuduhan spesifik tersebut. "Saya biasanya tidak menyampaikan di media wacana profesional yang terjadi antara perdana menteri dan kepala Shin Bet," kata Cohen dalam pernyataannya.

"Namun, laporan di media tentang instruksi yang seharusnya diberikan perdana menteri kepada saya ketika saya menjabat sebagai kepala Shin Bet untuk secara khusus mendengarkan telepon Kepala Staf (Benny) Gantz dan kepala Mossad (Tamir) Pardo-tidak benar," katanya.

Mossad saat ini dipimpin oleh Yossi Cohen.

Credit sindonews.com

Khamenei: Serang Iran Sekali, Musuh Bakal Diserang 10 Kali

TEHERAN - Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan Teheran akan merespons dengan keras setiap serangan apapun dari musuh. Dia menegaskan tuntutan Barat untuk membatasi program rudal balistik Teheran adalah mimpi yang tidak akan pernah terwujud.

"Teheran akan menyerang 10 kali bahkan lebih jika diserang oleh musuh. Musuh tidak menginginkan Iran yang merdeka di wilayah ini. Kami akan melanjutkan dukungan kami untuk negara-negara tertindas," kata Khamenei, pada hari Senin.

Dia mengklaim bahwa Iran tidak berniat untuk membatasi pengaruhnya di Timur Tengah. Dia lantas mendesak para pemuda Arab untuk berdiri menghadapi tekanan Amerika Serikat (AS).

"Kaum muda Arab, Anda harus mengambil tindakan dan inisiatif untuk mengendalikan masa depan Anda sendiri. Beberapa negara regional bertindak seperti musuh bagi orang-orang mereka sendiri," ujarnya menyindir negara-negara Arab sekutu AS yang telah mendukung pemberontak Suriah untuk menggulingkan Presiden Suriah Bashar al-Assad, sekutu dekat Teheran.

Ketegangan antara Iran dan Barat telah bangkit kembali sejak Presiden Donald Trump menarik Amerika Serikat keluar dari perjanjian nuklir tahun 2015 antara Iran dan enam negara kekuatan dunia (AS, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman dan China). Trump beralasan perjanjian itu sangat cacat.

Negara-negara Eropa yang menandatangani perjanjian itu sepakat mempertahankannya untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir.

Berdasarkan perjanjian itu, Republik Islam Iran harus mengekang program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi internasional yang telah menyengsarakan ekonomi Teheran selama bertahun-tahun.

Khamenei kembali menegaskan bahwa perjanjian nuklir 2015 sudah tidak bisa dinegosiasikan. "Beberapa orang Eropa berbicara tentang membatasi program rudal pertahanan kami. Saya memberi tahu orang-orang Eropa, 'Membatasi pekerjaan rudal kami adalah mimpi yang tidak akan pernah terwujud'," katanya dalam pidato yang disiarkan televisi, seperti dikutip Jerusalem Post, Selasa (5/6/2018).

Credit sindonews.com

Tingkatkan Pengayaan Uranium, Iran Mulai Produksi UF6

TEHERAN - Iran mengumumkan dimulainya produksi uranium hexaflouride atau UF6 pada hari Selasa (5/6/2018) dengan meningkatkan kapasitas pengayaan uranium. Rencana Teheran ini disampaikan kepada Badan Energi Atom Internasional (IAEA).

UF6 merupakan uranium yang dibutuhkan untuk bahan bakar reaktor nuklir. Namun, ada laporan lain yang menyebut UF6 bisa digunakan untuk bahan senjata.

Langkah terbaru dari program nuklir Teheran ini diumumkan oleh juru bicara Organisasi Energi Atom Iran (AEOI) Behrouz Kamalvandi.

"Dalam sebuah surat yang akan diserahkan kepada Badan Energi Atom Internasional, Iran mengumumkan proses peningkatan kapasitas (pengayaan uranium) untuk memproduksi UF6 (uranium hexafluoride) akan dimulai pada hari Selasa," kata Kamalvandi, yang dikutip ISNA.

Kamalvandi mengatakan, langkah terbaru dalam program nuklir Teheran ini dilakukan atas perintah Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.

Dalam pidatonya hari Senin, Khamenei mengatakan bahwa AEOI harus segera mempersiapkan untuk memulai pengayaan uranium hingga tingkat 190.000 SWU yang saat ini masih dalam kerangka JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action).

SWU (separative work unit atau unit kerja pemisah) adalah ukuran standar dari upaya yang diperlukan untuk memisahkan isotop uranium selama proses pengayaan. 1 SWU sama dengan 1 kg upaya tersebut.

Sedangkan JCPOA adalah nama resmi dari kesepakatan nuklir Teheran tahun 2015 yang ditandatangani Iran dan enam negara kekuatan dunia (Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman dan China). Namun, Presiden Donald Trump beberapa waktu lalu menarik diri AS dari kesepakatan tersebut dan kembali menjatuhkan sanksi kepada Iran.

Sebelumnya, AEOI memperkirakan bahwa kapasitas pengayaan uraniumnya akan mencapai 190.000 SWU pada tahun ke-15 setelah JCPOA diberlakukan. Untuk tujuan itu, Iran berencana untuk meningkatkan jumlah sentrifugal secara bertahap, yang masih dalam lingkup kesepakatan.

Berbicara kepada ISNA, Kamalvandi menekankan bahwa, dengan meningkatkan program nuklirnya, Iran tidak berusaha mengembangkan senjata nuklir. "Tujuan kami bukan untuk mencapai senjata nuklir, dan itu bertentangan dengan sikap keagamaan kami," katanya.

"Pesan dari tindakan kami adalah bahwa kami akan mempertahankan kapasitas kami untuk aktivasi pada tingkat tinggi, dan jika kami sepakat untuk membatasi sekarang, itu karena pihak-pihak lain harus mematuhi komitmen mereka," katanya.

Credit sindonews.com

Khamenei Perintahkan Persiapan Pengayaan Uranium

Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Khamenei memerintahkan peningkatan pengayaan uranium. (REUTERS/leader.ir)

Jakarta, CB -- Pemimpin tertinggi Iran dilaporkan telah memerintahkan persiapan untuk memulai peningkatan pengayaan uranium, menambah tekanan untuk negara-negara Eropa yang kesulitan menjaga Republik Islam itu tetap mengikuti perjanjian nuklir.

"Organisasi Energi Atom Iran ditugaskan mempersiapkan pencapaian 190 ribu SWU," kata Pemimpin Tertinggi Ayatollah Khamenei dalam laporan media pemerintah yang dikutip CNN, Selasa (5/6).

Dia mnegatakan peningkatan itu akan dilakukan "di bawah kerangka JCPOA untuk sementara waktu," merujuk pada nama resmi kesepakatan nuklir Iran, Akta Rencana Komprehensif Bersama.

Iran akan memberi tahu badan pengawas Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa persiapan akan dimulai pada Selasa, kata Behrouz Kamalvandi, juru bicara Organisasi Energi Atom Iran.

"Pemimpin [Khamenei] bermaksud kami harus mempercepat sejumlah proses ... terkait kapasitas nuklir kami untuk bergerak lebih cepat seandainya diperlukan."

Pada 9 Mei lalu, Presiden Donald Trump mengumumkan dirinya menarik Amerika Serikat dari perjanjian nuklir, membuatnya mesti berseteru dengan sekutu-sekutu di Eropa.

Dia mengatakan akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran, menghancurkan capaian yang dinegosiasikan pendahulunya, Barack Obama.

Sejak saat itu, Khamenei dan para pejabat lain kembali menyerang, mengancam akan meningkatkan pengayaan uranium.

Negara Eropa dan China menyatakan akan tetap mendukung perjanjian nuklir. Namun, Teheran khawatir para pemimpin Eropa tak akan bisa mencegah AS menjatuhkan sanksi baru terhadap perusahaan Benua Biru sehingga merugikan perekonomian minyak Iran.

"Iran tak akan terima disanksi dan dilarang mengembangkan nuklir," kata Khamenei.

"Kata-kata yang dilontarkan sejumlah negara Eropa mengindikasikan mereka mengira Iran akan sepakat mematuhi kesepakatan nuklir sembari hidup di bawah sanksi."

Credit cnnindonesia.com

Parlemen Ethiopia setujui langkah pemerintah akhiri keadaan darurat

Dokumentasi - Foto jalan utama di Shashemene, Ethiopia, dalam foto bertanggal 17 November 2012. ( Wikimedia Commons/Bernard Gag)

Addis Ababa (CB) - Parlemen Ethiopia pada Selasa menyetujui keputusan pemerintah mencabut keadaan darurat selama enam bulan, dua bulan lebih awal dari yang direncanakan, kata Fana Broadcasting, yang berafiliasi ke negara.

Pemerintah memberlakukan peraturan darurat pada Februari untuk menekan kerusuhan, yang dipicu rencana pengembangan ibu kota Addis Ababa, yang dikhawatirkan menyebabkan perebutan tanah di wilayah Oromiya di dekatnya. Masalah tersebut menyebabkan Perdana Menteri Hailemariam Desalegn mundur.

Pada Sabtu, kabinet Ethiopia bersidang untuk menilai keamanan dan mencatat bahwa hukum dan ketertiban telah dipulihkan.

Abiy Ahmed, mantan perwira angkatan darat, yang menggantikan Hailemariam sebagai perdana menteri, berkeliling Ethiopia, menjanjikan mengatasi keluhan untuk memperkuat berbagai hak politik dan sipil.

Pihak berwenang berjanji melakukan dorongan melalui perubahan besar, yang termasuk pembebasan ribuan tahanan.

Credit antaranews.com

Putin soal sanksi atas Rusia

Presiden Rusia Vladimir Putin (Sputnik/Michael Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Wina (CB) - Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada Selasa, Rusia telah mengatasi semua kesusahan akibat sanksi-sanksi yang diberlakukan negara-negara Barat.

Putin menyinggung hal tersbut dalam jumpa pers di wina setelah pembicaraan dengan Presiden Austria Alexander Van der Bellen.

Ketika ditanya tentang sanksi-sanksi Uni Eropa yang diberlakukan atas Rusia, Putin mengatakan sanksi-sanksi dan langkah-langkah proteksionis berbahaya bagi semua pihak yang terlibat, dan semua pihak memiliki kepentingan untuk mencabut sanksi-sanksi terhadap Rusia.

Berbicara bersama Putin, Van der Bellen mengulangi posisi Austria bahwa pihaknya akan bertindak sesuai dengan Uni Eropa dalam berurusan dengan Rusia, demikian Reuters.

Credit antaranews.com