DUBAI
- Uni Emirat Arab (UEA) mengatakan pesawat tempur Qatar mencegat sebuah
pesawat sipil yang membawa 86 penumpang ke Bahrain pada hari Minggu
(22/4/2018). Demikian laporan kantor berita milik UAE, WAM.
Mengutip
otoritas penerbangan sipil, laporan itu menyebut bahwa pesawat sipil
UEA harus mengambil manuver menghindar untuk menghindari tabrakan. Namun
laporan itu tidak menyebutkan nama pesawat yang terlibat insiden
seperti dikutip dari Reuters.
Hingga saat ini tidak ada komentar dari pejabat Qatar atas tuduhan itu.
Kedua
negara menuduh satu sama lain atas serangkaian insiden udara sejak Abu
Dhabi dan kekuatan lain menjatuhkan sanksi perjalanan, diplomatik dan
perdagangan terhadap Qatar pada bulan Juni lalu.
UEA, bersama
dengan Arab Saudi, Bahrain dan Mesir, menuduh Qatar mendukung musuh
regional Iran serta ekstremis Islam. Namun Qatar membantah tuduhan itu
dan balik menuduh keempat negara itu berusaha membatasi kedaulatannya.
Qatar
juga telah menolak serangkaian tuntutan yang dipimpin oleh kuartet
Timur Tengah itu, termasuk menutup media seperti Al Jazeera dan The New
Arab yang berbasis di London. Doha telah menyerukan dialog untuk
mengakhiri krisis, yang ditolak oleh Arab Saudi dan mitranya.
Analis
melihat blokade sebagai upaya untuk memaksa Qatar berada di bawah
pengawasan Arab Saudi-UEA dan mengakhiri kebijakan luar negerinya yang
independen.
ISTANBUL
- Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan Amerika Serikat (AS) harus
melihat pada tindakannya sendiri jika ingin pastornya yang dipenjara di
Turki dibebaskan. Pastor Andrew Brunson ditangkap dan dipenjara di Turki
atas tuduhan terlibat upaya kudeta tahun 2016.
Komentar Erdogan
yang minta Wasington "ngaca" pada perilakunya sendiri itu disampaikan
dalam wawancara secara langsung dengan penyiar NTV yang dikutip Reuters, Minggu (22/4/2018).
Brunson,
yang telah tinggal di Turki selama lebih dari dua dekade, didakwa
dengan tuduhan membantu kelompok yang bertanggung jawab atas upaya
kudeta terhadap Erdogan tahun 2016 lalu.
Pastor Amerika ini
menghadapi hukuman 35 tahun penjara. Namun, dia menyangkal terlibat
upaya kudeta seperti yang dituduhkan pemerintah Erdogan.
Erdogan
sebelumnya telah mengaitkan nasib Brunson dengan nasib Fethullah Gulen,
ulama Muslim Turki yang dituduh sebagai salah satu dalang upaya kudeta.
Gulen yang telah tinggal di AS sejak tahun 1999 telah membantah tuduhan
tersebut.
Turki sudah lama minta Amerika Serikat mengekstradiri
Gulen ke Ankara, namun permintaan itu tidak pernah dikabulkan sejak era
Presiden Barack Obama.
Permintaan AS agar Brunson dibebaskan itu muncul dari 66 senator yang menandatangani sebuah surat desakan kepada Erdogan.
Surat
itu diprakarsai oleh Senator Republik, Thom Tillis, yang mewakili
negara bagian asal Brunson, North Carolina, dan Senator Demokrat Jeanne
Shaheen. Dalam surat tersebut, para Senator AS mengatakan bahwa Senat
mendukung upaya memperkuat kerja sama antara penegak hukum AS dan Turki.
"Namun,
kami sangat terganggu bahwa pemerintah Turki telah melampaui tindakan
yang sah terhadap komplotan kudeta untuk melemahkan aturan hukum dan
tradisi demokratis Turki," bunyi surat tersebut.
Shaheen dan
Senator Republik James Lankford, mengatakan dalam sebuah pernyataan
terpisah bahwa mereka akan mendorong sanksi terhadap pejabat Turki
sebagai tanggapan terhadap pemenjaraan Brunson.
Presiden AS
Donald Trump juga menyuarakan dukungannya untuk pembebasan Brunson
melalui Twitter. "Mereka menyebutnya mata-mata, tapi saya lebih
mata-mata daripada dia," tulis Trump mengacu pada Brunson.
Washington
telah menyerukan pembebasan Brunson, sedangkan pemerintah Erdogan sejak
tahun lalu mengaitkan nasib Brunson dengan Gulen. Artinya, jika Brunson
ingin dibebaskan, maka AS harus mengekstradisi Gulen ke Turki.
MOSKOW
- Kepala Dewan Keamanan nasional Rusia mengatakan Moskow harus lebih
ofensif untuk melawan Amerika Serikat (AS). Ini didasari kebijakan
Washington yang bermusuhan dan konfrontatif.
Nikolay Patrushev
mengatakan selama beberapa tahun terakhir Washington telah mengambil
sejumlah langkah dan membuat perubahan kebijakan yang mengancam Rusia.
Rusia perlu menanggapi ini untuk melindungi kepentingan utamanya.
"Ada
beberapa tujuan utama yang perlu kita capai untuk membuat kebijakan
luar negeri kita lebih ofensif, untuk memastikan tingkat keamanan
nasional dan publik yang diperlukan," kata Patrushev seperti dikutip
dari Russia Today, Sabtu (21/4/2018).
Tujuan yang
dijelaskan oleh Patrushev berkisar dari meningkatkan stabilitas sistem
keuangan Rusia. Hal ini untuk memastikan bahwa Rusia dapat menghasilkan
produk militer dan sipil yang penting dengan ketergantungan minimal pada
pemasok asing. Nantinya produk ini hanya diperuntukkan membela
nilai-nilai tradisional masyarakat Rusia.
Kepala dewan keamanan
Rusia mengatakan bahwa, di bawah Presiden Donald Trump, Washington telah
menghancurkan semua kepura-puraan mencari kerja sama dengan Rusia dan
telah mengambil posisi konfrontasi terbuka. AS juga meningkatkan
ketergantungan pada kekuatan militer yang keras dalam mengejar
kepentingan strategisnya, katanya.
“Perubahan ini terlihat tidak
hanya dalam retorika, tetapi juga dalam tindakan. Contoh terbaru adalah
serangan rudal ilegal yang dilakukan oleh AS, Inggris dan Prancis di
wilayah Suriah pada malam 13-14 April, ”ujarnya.
"Kebijakan luar
negeri independen Rusia, pertahanan yang gigih terhadap kepentingan
nasionalnya dirasakan oleh AS sebagai ancaman terhadap dominasi global
tanpa syarat," imbuhnya.
Patrushev menyarankan bahwa Rusia harus
mencari keterlibatan dengan negara-negara selain AS, termasuk yang saat
ini mengikuti kepemimpinan Amerika dalam menghadapi Rusia, untuk
menemukan kepentingan bersama.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas berbicara dalam
pertemuan Dewan Pusat Organisasi Pembebasan Palestina di Ramallah, Ahad
(14/1).
Foto: AP Photo/Majdi Mohammed
Palestina tak akan membiarkan relokasi kedutaan untuk Israel ke Yerusalem.
CB,
RAMALLAH -- Presiden Palestina Mahmoud Abbas menegaskan bahwa Palestina
tidak akan mengizinkan negara manapun untuk memindahkan kedutaan mereka
ke Yerusalem. Pernyataannya itu sekaligus menentang rencana Rumania yang pada Kamis (19/4) lalu mengumumkan rencana relokasi kedutaannya untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Dalam sebuah pertemuan di kota Ramallah di wilayah Tepi Barat, kantor berita resmi Palestina WAFA
menyebutkan bahwa Abbas mengatakan pada Sabtu (21/4), pemerintah
Palestina tidak akan membiarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump
atau siapapun menyerukan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. "Pemerintah
Palestina akan melawan keputusan Trump dan tidak membiarkan negara
manapun memindahkan kedutaannya ke Yerusalem hingga masalah
Palestina-Israel terpecahkan," kata Abbas, dilansir di Anadolu Agency,
Ahad (22/4).
Abbas menegaskan kembali tentang solusi dua
negara. Menurutnya, Yerusalem Timur adalah tempat lahirnya tiga agama
Ibrahim, yakni Islam, Kristen, dan Yudaisme. Para penganut agama
tersebut, menurutnya, datang ke Yerusalem untuk berdoa dan mereka bebas
memenuhi kewajiban agamanya.
"Kami selalu mengatakan bahwa Yerusalem Timur adalah Ibu Kota negara kami dan terbuka untuk semua agama," tambahnya.
Abbas
juga menyerukan masyarakat Arab dan umat Muslim untuk mengunjungi
tanah-tanah yang diduduki, khususnya Yerusalem. Pada 6 Desember 2017
lalu, Trump mengakui secara sepihak Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
Hal itu memicu kecaman internasional dan kemarahan warga di wilayah
Palestina.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan, ada enam negara yang sedang mempertimbangkan untuk mengekor AS memindahkan kedutaan besar mereka untuk Israel ke Yerusalem.
Kedutaan Besar AS untuk Israel direncanakan akan pindah ke Yerusalem
dari Tel Aviv pada 14 Mei, tepat pada tanggal Israel mendeklarasikan
kemerdekaannya pada 1948.
"Untuk mempromosikan perdamaian,
pindahkan kedutaan Anda di sini," ujar Netanyahu di hadapan para
diplomat asing dalam sebuah resepsi di Yerusalem untuk merayakan
kemerdekaan yang ke-70 Israel.
Netanyahu kemudian
menyampaikan ucapan terima kasih kepada Guatemala yang telah memutuskan
untuk memindahkan kedutaannya segera setelah pengumuman AS. Namun,
Netanyahu tidak menyebutkan nama negara-negara lain yang dia katakan
sedang mempertimbangkan untuk mengikuti langkah AS.
"Saya
senang mengatakan bahwa setidaknya ada setengah lusin negara yang saat
ini telah berbicara serius kepada kami untuk memindahkan kedutaan mereka
ke Yerusalem," kata Netanyahu.
Demonstran Palestina melambaikan bendera di hadapan
tentara Israel di perbatasan Gaza-Israel dekat Beit Lahiya, Rabu, 4
April 2018.
Foto: AP Photo/Adel Hana
Abbas telah mengeluarkan instruksi tersebut kepada wakil Palestina.
CB,
RAMALLAH -- Presiden Palestina Mahmoud Abbas telah menuntut wakil
Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di PBB agar meminta perlindungan
buat rakyat Paletina. Sekretaris Jenderal PLO Saeb Erekat mengatakan
Abbas telah mengeluarkan instruksi tersebut kepada wakil Palestina.
Erekat
mengonfirmasi instruksti tersebut sehubungan dengan serangan yang terus
dilancarkan Israel terhadap pemrotes di Jalur Gaza. "Presiden
menginstruksikan Duta Besar kami Riad Mansour,” kata dia kepada wartawan
di kantornya di Ramallah, Tepi Barat Sungai Jordan, Sabtu (21/4),
Erekat menjelaskan Mansour diperintahkan agar pergi ke Dewan
Keamanan dan Sekretaris Jenderal dengan membawa surat lain yang meminta
formula-Arria. “Atau formulir apa pun untuk memulai pembahasan serius
mengenai penyediaan perlindungan internasional buat rakyat Palestina,"
kata Erekat sebagaimana dikutip dari Xinhua, Ahad (22/4).
Ia
mengatakan itu diperlukan sebab perlindungan AS buat Israel menjadi
alat utama yang mendorong Israel melanjutkan pembunuhan, penembakan
gelap dan pembunuhan orang Palestina.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas. (AP Photo)
Pejabat
senior PLO mengecam campur-tangan AS dalam situasi terkait penggunaan
istilah "wilayah pendudukan" oleh Departemen Luar Negeri AS di dalam
laporan tahunan hak asasi manusia yang disiarkan pada Jumat (20/4). Dia
menuduh pemerintah AS berbicara atas nama pemerintah Israel.
Erekat
juga menuduh Israel membunuh pemuda Palestina Mohammad Ayoub (15 tahun)
selama pawai terbuka di Jalur Gaza pada Jumat. "Apa yang diperlukan
adalah penyelidikan oleh Fatou Bensouda, Jaksa Agung Mahkamah Pidana
Internasional, dan bukan penyelidikan internal oleh militer Israel,”
kata dia.
Ia juga menyebutkan masalah Dewan
Nasional PLO, yang dijadwalkan bertemu pada 30 April. Dia mendesak semua
faksi politik agar ikut dalam "mencapai keputusan politik sidang
terakhir Dewan Sentral --yang menyerukan pemutusan hubungan dengan
Israel".
Hamas mengatakan pria yang tewas ditembak di Malaysia adalah anggota pentingnya.
CB,
GAZA -- Fadi Al-Batsh (35), seorang akademisi dari Gaza (Palestina)
tewas ditembak oleh dua penyerang tidak dikenal di Kuala Lumpur,
Malaysia pada Sabtu (21/4) pagi. Hamas yang secara de facto mengendalikan Gaza mengatakan, pria yang tewas ditembak di Malaysia adalah anggota penting Hamas.
Hamas
mengatakan, Fadi seorang insinyur, ilmuwan dan cendekiawan muda
Palestina. Fadi telah memberikan kontribusi penting dan berpartisipasi
dalam forum internasional di bidang energi.
The Washington Post pada Sabtu (21/4) melaporkan,
awalnya Hamas tidak menuding Israel atas terbunuhnya Fadi di Malaysia.
Namun kemudian pemimpin utama Hamas menuduh Intelijen Israel (Mossad)
telah membunuh anggotanya. Hamas juga mengancam untuk melakukan
pembalasan.
Pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh kepada
The Associated Press mengatakan, berdasarkan kasus pembunuhan
sebelumnya, Mossad tidak jauh dari kejahatan tercela dan mengerikan
seperti ini. "Akan ada perhitungan di antara kita, kita tidak akan
menyerahkan darah putra kita, remaja dan cendekiawan kita," ujarnya di
tempat berkabung, Gaza, Sabtu (21/4).
Sementara Arab News
pada Sabtu (21/4) melaporkan, Wakil Perdana Menteri Malaysia, Ahmad
Zahid Hamidi mengatakan, pemerintah sedang mencari kemungkinan
keterlibatan agen asing dalam kasus pembunuhan Fadi. Penyelidikan awal
menunjukkan bahwa penyerang adalah orang kulit putih yang mengendarai
sepeda motor BMW 1100cc.
Menurutnya, pembunuh Fadi
mungkin memiliki beberapa hubungan dengan badan-badan intelijen asing.
Mungkin pelakunya berasal dari negara yang tidak ramah terhadap
Palestina.
Pangeran Charles mencium tangan ibunya, Ratu Elizabeth II. (REUTERS/David Parker/pool)
London (CB) - Pangeran Charles disetujui menjadi penerus
Ratu Elizabeth II sebagai kepala Persemakmuran, demikian laporan Sky
News.
Persetujuan itu terungkap dalam pertemuan kepala pemerintahan negara anggota Persemakmuran di Windsor pada Jumat (20/4).
Sebelumnya, beberapa kalangan menginginkan jabatan kepemimpinan itu
digilir di antara 50 negara anggota, yang sebagian besar bekas wilayah
Inggris.
Namun, beberapa hari lalu, Ratu Elizabeth II, Pemerintah Inggris dan sejumlah pemimpin negara anggota Persemakmuran (Commonwealth) mendukung Pangeran Charles meneruskan jabatan ibundanya.
Sekretariat Persemakmuran, yang menjalankan tugas sehari-hari organisasi
tersebut, belum menanggapi permintaan untuk berkomentar.
Sementara itu, kantor Perdana Menteri Theresa May tidak menanggapi laporan Sky News itu, demikian kutipan kantor berita Reuters.
Adapun Skynews mengutip sumber-sumber yang tidak disebutkan namanya.
Masalah pergantian pemimpin dijadwalkan akan dibahas pada hari terakhir
pertemuan, yaitu ketika para pemimpin menempuh perjalanan 32 kilometer
ke luar London untuk mengadakan pertemuan tertutup di kediaman ratu,
Istana Windsor.
Persemakmuran berkembang dari kerajaan Inggris pada pertengahan abad
ke-20, dan Ratu Elizabeth II telah menjadi pemimpinnya sejak ia naik
takhta pada 1952.
Charles sejak lama diperkirakan akan mengambil alih peranan itu, kendati
kepemimpinan belum tentu harus diwariskan secara turun temurun.
Pertemuan puncak Persemakmuran pekan ini membuat ribuan anggota delegasi dari seluruh dunia berkumpul di London.
Mereka membahas berbagai masalah seperti lingkungan, hak-hak perempuan dan perdagangan.
Pertemuan akan selesai pada Jumat (20/4), dan Perdana Menteri Theresa May dijadwalkan menyampaikan pidato pada akhir pertemuan.
Pertemuan yang berlangsung dua tahun sekali itu kemungkinan akan menjadi yang terakhir kalinya dihadiri ratu.
Ratu Elizabeth, yang saat ini berusia 91 tahun, sudah mulai mengurangi tugas-tugas resminya.
Pertemuan pekan ini dituanrumahi Inggris untuk pertama kalinya dalam 20 tahun.
Pertemuan puncak berikutnya dijadwalkan berlangsung di Malaysia pada 2020.
Warga
Palestina memajang poster bergambar Dr Fadi Al-Batsh, ilmuwan yang
ditembak mati di Malaysia pada Sabtu (21/4/2018) pagi.
Foto/REUTERS/Mohammed Salem
KUALA LUMPUR
- Dr Fadi Al-Batsh, 35, ilmuwan muda asal Palestina ditembak mati di
Malaysia oleh dua penyerang yang menaiki sepeda motor. Dia dibunuh saat
hendak pergi ke masjid di Setapak, Kuala Lumpur, untuk salat Subuh pada
Sabtu pagi.
Sosok ilmuwan ini tiba-tiba jadi sorotan media
internasional karena keluarganya menuduh badan intelijen Israel, Mossad,
sebagai dalang pembunuhan. Jika tuduhan ini benar, maka agen Mossad
telah berkeliaran di Malaysia.
Al-Batsh juga diakui organisasi
Hamas sebagai anggotanya yang loyal. Media-media Israel mengidentifikasi
dirinya sebagai ilmuwan yang mengembangkan drone untuk Hamas.
Menurut
rekaman CCTV di dekat lokasi kejadian, dua penyerang telah menunggu
korban selama hampir 20 menit. Al-Batsh, selain menjadi dosen di sebuah
universitas swasta di Malaysia, juga menjadi imam masjid di wilayah
tersebut.
Dia ditembak dengan sekitar delapan peluru. Para penyerang mengenakan helm full-face.
Ilmuwan
muda itu telah tinggal di Malaysia selama 10 tahun terakhir,
meninggalkan istri dan tiga anaknya, yang masing-masing berusia satu
tahun, lima tahun dan enam tahun.
Kepala kepolisian Kuala Lumpur,
Mazlan Lazim, yakin dosen itu adalah target pembunuhan karena karena
dua orang lainnya berjalan di tempat yang sebelumnya tidak terluka.
"Kami
akan melihat rekaman semua CCTV di daerah itu untuk mengidentifikasi
para tersangka dan mendapatkan nomor registrasi sepeda motor," katanya,
seraya menambahkan bahwa para penyerang telah tiba dengan sepeda motor
BMW GS.
Terkait pembunuhan ilmuwan muda Palestina ini, ada setidaknya empat fakta yang perlu diketahui.
1. Ahli Roket
Wakil
Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan, Al-Batsh adalah
dosen yang juga insinyur listrik yang ahli membuat roket.
Korban
seharusnya berangkat ke Turki Sabtu sore untuk menghadiri konferensi
internasional. Menurut Ahmad Zahid, Al-Batsh memiliki hubungan dengan
organisasi intelijen suatu negara dan telah aktif di LSM Islam yang
memperjuangkan Palestina. Fakta itu dia kutip dari investigasi awal
pihak berwenang Malaysia.
2. Anggota Hamas
Faksi Palestina yang berkuasa di Gaza, Hamas, secara resmi mengakui
bahwa Dr Fadi Al-Batsh adalah anggotanya yang loyal. Hamas tidak secara
langsung menuduh Mossad, sebagai dalang pembunuhan ilmuwan muda
tersebut.
Faksi Palestina ini menggambarkan Al-Batsh sebagai
martir. Sebutan ini biasa digunakan bagi orang-orang Palestina yang
dibunuh pasukan Israel.
"Gerakan Perlawanan Islam Palestina Hamas
berduka atas kematian ilmuwan Palestina, Fadi Al-Batsh, yang dibunuh
dalam perjalanannya untuk melakukan salat Subuh di sebuah masjid di
Kuala Lumpur," bunyi pernyataan Hamas.
"Dia dikenal karena
inovasi ilmiahnya karena dia telah menghadiri banyak konferensi
internasional tentang energi di Jepang, Inggris dan Finlandia. Dia
berencana untuk mengetuai konferensi lain tentang energi di Turki,"
lanjut pernyataan tersebut.
Mengutip laporan The Star,
Hamas menyatakan bahwa Al-Batsh telah berkontribusi pada pengembangan
sektor energi Malaysia. Dia menemukan dan mengembangkan beberapa
perangkat teknis dan mineral yang digunakan untuk menghasilkan listrik.
3. Keluarga Tuduh Mossad Terlibat
Meski
Hamas tidak secara langsung menuduh Mossad sebagai dalang pembunuhan
Al-Batsh, keluarganya di Jabaliya, Palestina, meyakini badan intelijen
Israel tersebut sebagai dalang pembunuhan.
"Kami menuduh Mossad
berada di balik pembunuhan itu. Kami menuduh Mossad Israel atas
pembunuhan putra kami, peneliti energi," kata keluarga Al-Batsh dalam
sebuah pernyataan. "Fadi ditakdirkan untuk terbang hari Minggu ke Turki,
untuk memimpin konferensi internasional tentang energi."
Keluarga
korban bersama dengan pemimpin senior Jihad Islam, Khaled al-Batsh,
telah mendesak pihak berwenang Malaysia untuk melakukan penyelidikan
yang komprehensif dan cepat atas pembunuhan ini."Tangkap mereka yang
bertanggung jawab sebelum para pembunuh bisa melarikan diri," lanjut
pernyataan keluarga.
4. Ditargetkan karena Keahliannya Kelompok
Humanitarian Care Malaysia (MyCARE) mengatakan, keahlian teknis ilmuwan
muda Palestina itulah yang menjadikannya sebagai target pembunuhan.
CEO
MyCARE, Kamarul Zaman Shaharul Anwar, mengatakan kepada MalayMail bahwa
Al-Batsh mahir dalam ilmu rekayasa elektro. "Jadi, satu-satunya hal
yang saya yakini yang membuat pembunuhan ini terjadi, adalah
keahliannya. Keahlian teknisnya. Dia memiliki gelar PhD dalam bidang
teknik elektro. Penting juga bagi mereka (orang Palestina) untuk
membangun kembali Gaza," katanya.
Imam asal Palestina Dr. Fadi M. R.
Albatsh (35) ditembak mati di depan Kondominium Idaman Puteri, Jalan
Meranti, Taman Medan, Kuala Lumpur, Sabtu (21/4/2018), oleh dua pelaku
yang menaiki sepeda motor saat hendak shalat subuh. (istimewa)
Kuala Lumpur (CB) - Imam asal Palestina Dr. Fadi M. R.
Albatsh (35) ditembak mati di depan Kondominium Idaman Puteri, Jalan
Meranti, Taman Medan, Kuala Lumpur, Sabtu, oleh dua pelaku yang menaiki
sepeda motor saat hendak shalat subuh.
Kepala Polisi Kuala Lumpur Datuk Seri Mazlan Lazim di Kuala Lumpur,
Sabtu, mengatakan pihaknya menerima informasi laki-laki Arab berusia 35
tahun ditembak mati oleh dua laki-laki yang menaiki sepeda motor pukul
06.00 pagi.
"Penyelidikan awal mendapatkan pelaku menaiki sepeda motor melepaskan
lebih 10 tembakan. Pemeriksaan awal mendapatkan terdapat empat bekas
tembakan di tubuh korban. Polisi menemukan dua selongsong peluru di
lokasi kejadian," katanya.
Imam Fadi adalah imam alas Palestina yang didatangkan oleh Aqsa Syarif
dan MyCARE setiap bulan Ramadhan sejak tahun 2014. Dia ditembak di
kepala dalam perjalanan ke surau Medan Idaman, Gombak untuk menunaikan
shalat Subuh.
Dosen perguruan tinggi swasta ini meninggalkan tiga orang anak dan
seorang istri. Dia sudah sering memberikan ceramah-ceramahnya ke seluruh
Malaysia.
"Modus operandi pembunuhan imam Palestina di Malaysia tersebut
menunjukkan pembunuhnya sudah lama merencanakan kejadian itu," kata
Presiden Persatuan Ulama Malaysia (PUM) Datuk Al-Syeikh Abdul Halim
Abdul Kadir.
Dia mengatakan kejadian tersebut hampir sama dengan pembunuhan
melibatkan seorang tokoh ulama Palestina, Syeikh Ahmad Yassin yaitu
ketika keluar untuk menunaikan shalat Subuh.
"Banyak yang mengenali almarhum seorang yang baik dan biasa menjadi imam
termasuk ketika shalat Terawih pada bulan Ramadhan. Almarhum juga aktif
mendapatkan dana kemanusiaan untuk rakyat Palestina khususnya di Gaza,"
katanya.
Abdul Halim mengatakan PUM mengutuk pembunuhan tersebut dan meminta
aaparat melakukan penyelidikan terperinci bagi mereka yang terlibat
pembunuh dan merencanakan untuk dibawa ke muka pengadilan.
Ilmuwan Palestina Ditembak Mati di Malaysia, Mossad Dicurigai
Warga
Palestina memajang poster bergambar Dr Fadi Al-Batsh, ilmuwan yang
ditembak mati di Malaysia pada Sabtu (21/4/2018) pagi.
Foto/REUTERS/Mohammed Salem
KUALA LUMPUR
- Dr Fadi Al-Batsh, ilmuwan asal Palestina ditembak mati di Malaysia
pada Sabtu (21/4/2018). Keluarganya mencurigai badan intelijen Israel
atau Mossad sebagai dalang pembunuhan Al-Batsh.
Kelompok Hamas
yang berkuasa di Gaza menyatakan, Al-Batsh—insinyur sekaligus
dosen—adalah anggotanya yang loyal. Dia dikenal sebagai ilmuwan muda
Palestina.
Kelompok Hamas tak merinci prestasi ilmiah yang
dicapai Al-Batsh. Namun, insinyur itu dianggap memiliki kontribusi
penting dan berpartisipasi dalam forum internasional di bidang energi.
Kelompok
ini tidak menyebut Israel secara langsung sebagai pihak yang terlibat
dalam pembunuhan tersebut, namun meyakini bahwa Al-Batsh dibunuh oleh
"tangan pengkhianat".
Sedangkan pihak keluarga korban yakin, Al-Batsh ditargetkan oleh Israel.
Kepolisian
Diraja Malaysia mengatakan, Al-Batsh yang berusia 36 tahun ditembak
mati pada Sabtu pagi oleh dua penyerang. Dia ditembak dengan delapan
peluru dari sebuah sepeda motor ketika dia menuju ke sebuah masjid untuk
salat Subuh di Setapak, Kuala Lampur.
Rekaman closed-circuit television (CCTV) menunjukkan bahwa dia ditargetkan oleh para pembunuh yang telah menunggunya selama hampir 20 menit.
Wakil
Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan pemerintah
sedang mencari kemungkinan keterlibatan agen asing dalam pembunuhan ini.
Ahmad Zahid, seperti dikutip The Star, menambahkan bahwa
penyelidikan awal menunjukkan para penyerang adalah orang kulit putih
yang mengendarai sepeda motor BMW 1100cc.
Selain berafiliasi
dengan Hamas, Al-Batsh adalah sepupu Khaled Al-Batsh, seorang pejabat
senior dalam kelompok militan Jihad Islam. Kelompok Jihad Islam juga
menuduh agen mata-mata Mossad terlibat dalam pembunuhan itu, namun tanpa
memberikan bukti.
Pemerintah Israel tidak berkomentar. Namun
Israel memiliki sejarah panjang yang dicurigai kerap menargetkkan para
militan Palestina dalam operasi berani di seluruh dunia.
Mossad
diyakini telah membunuh militan Palestina dan ilmuwan di masa lalu,
tetapi tidak pernah mengakui maupun membantah menjalankan operasi
pembunuhan semacam itu.
Hamas pernah menuduh Mossad telah
membunuh salah satu ahli drone Mohamed Zouari di Tunisia pada tahun
2016. Agen intelijen Israel juga dituduh mendalangi pembunuhan militan
Hamas, Mahmud Al-Mabhuh, di sebuah hotel di Dubai tahun 2010.
Al-Batsh
tercatat sebagai ilmuwan yang secara khusus mendalami bidang teknik
elektro. Dia selama ini bekerja di universitas Malaysia. Dia telah
tinggal di negara itu bersama keluarganya selama delapan tahun terakhir
dan menjadi imam di sebuah masjid lokal.
Dia menerima gelar PhD dari University of Malaya pada 2015 dan menjadi dosen senior di British Malaysian Institute.
Dalam biografi resminya dinyatakan bahwa bidang yang dia teliti termasuk konverter daya, kualitas daya dan energi terbarukan.
Namun, media Israel melaporkan bahwa dia juga terlibat dalam proyek pengembangan drone Hamas.
Keluarga
Al-Batsh mendesak pihak berwenang Malaysia untuk menyelidiki pembunuhan
tersebut dan menangkap mereka yang bertanggung jawab sebelum melarikan
diri. Keluarga juga meminta jenazah ilmuwan muda itu dipulangkan ke kota
asalnya, Jabalya, di Jalur Gaza.
Israel dan Hamas adalah musuh bebuyutan yang telah terlibat dalam tiga perang sejak 2008.
Ketegangan
meningkat dalam beberapa pekan terakhir terkait serangkaian protes
massal di sepanjang perbatasan Gaza, di mana lebih dari 30 warga
Palestina telah ditembak mati oleh pasukan Israel sejak akhir Maret
lalu.
Perdana Menteri Kirgistan Mukhammedkaliy Abylgaziyev yang baru terpilih oleh Parlemen Kirgistan, Jumat (20/4/2018). (Reuters)
Bishkek CB) - Parlemen Kirgistan menetapkan Mukhammedkaliy
Abylgaziyev sebagai perdana menteri baru (PM) setelah pencalonannya
diajukan partai Demokratik Sosial, yang memimpin koalisi berkuasa, Jumat
(20/4).
Abylgaziyev, yang sebelumnya menjabat kepala staf kantor Presiden
Sooronbai Jeenbekov, menggantikan Sapar Isakov, yang kabinetnya jatuh
melalui mosi tidak percaya pada pekan ini, demikian laporan kantor
berita Reuters.
Perombakan jabatan di pemerintahan itu melengkapi serangkaian langkah
Jeenbekov sejak ia mulai menjabat pada November lalu untuk menghilangkan
sosok pilihan pendahulunya, Almazbek Atambayev, dari berbagai jabatan
kunci di negara Asia Tengah berpenduduk enam juta orang tersebut.
Kirgistan dirundung kegoyahan sejak merdeka pada 1991. Kirgistan adalah
negara bekas republik Soviet, yang dijadikan tempat bagi pangkalan udara
militer Rusia.
Sengketa politik meletus dan berkembang menjadi revolusi disertai kekerasan pada 2005 dan 2010.
Kapal
Angkatan Laut Inggris Frigate HMS St Albans melakukan intersepsi dan
pengawalan terhadap kapal perang Rusia Yaroslav Mudry di Selat Inggris.
Foto/Royal Navy
LONDON
- Kapal perang Angkatan Laut Kerajaan Inggris dikirim untuk mencegat
dan mengawal kapal perang Rusia keluar dari Selat Inggris. Pertemuan dua
kapal perang ini terjadi di saat kedua negara sedang bersitegang.
Kapal
Angkatan Laut Inggris Frigate HMS St Albans melakukan intersepsi dan
pengawalan terhadap kapal perang Rusia Yaroslav Mudry tipe
Neustrashimyy-class pada Kamis sore. Kapal militer Moskow itu merupakan andalan dalam peperangan anti-kapal selam.
St
Albans dilaporkan mengawal kapal Rusia seberat sekitar 4.400 ton yang
sarat dengan rudal anti-kapal dan peralatan pendeteksi sonar.
Kapal
militer Inggris lain Type 23 yang berbasis di Portsmouth dan awaknya
yang dilengkapi senjata anti-torpedo juga dalam posisi siap perang.
Tidak jelas apakah kapal perang Moskow itu sedang dalam perjalanan ke atau dari garis pantai Suriah.
"Sebagai
unit kesiapan tinggi Angkatan Laut Kerajaan Inggris di perairan kami
adalah perespons pertama," kata Komandan HMS St Albas, John Cromie.
"Aktivitas
kami hari ini sebagai tanggapan atas berlalunya kapal perang Rusia di
dekat Inggris yang menghasilkan interaksi yang hangat antara pelaut
profesional berdasarkan konvensi yang diakui di laut," ujarnya.
"Kami
selalu siap berdiri, sebagaimana yang tersisa dari armada untuk membela
perairan dan Kedaulatan Inggris 24 jam sehari, 365 hari setahun," imbuh
dia, seperti dikutip Daily Mirror, semalam (20/4/2018).
Kapal
perang Moskow selama beberapa tahun terakhir sering melewati Selat
Inggris ketika melakukan perjalanan ke atau kembali dari patroli pantai
di lepas pantai Suriah.
Namun, ketegangan yang meningkat di
antara kedua negara telah menyebabkan pengawalan yang lebih tegang
terhadap kapal Angkatan Laut Rusia. Militer Moskow belum berkomentar
atas intersepesi yang dilakukan kapal perang Inggris.
Rusia memberikan batasan kepada AS saat menyerang Suriah. Foto/Ilustrasi/SINDOnews/Ian
MOSKOW
- Rusia menyatakan telah memberikan "garis merah" kepada para pejabat
Amerika Serikat (AS) sebelum meluncurkan serangan ke Suriah pada akhir
pekan lalu. Rusia pun memperingatkan AS untuk tidak menyebrangi "garis
merah" itu.
Menteri luar negeri Rusia, Sergei Lavrov telah
mengatakan bahwa para pejabat di Washington telah menghubunginya sebelum
serangan akhir pekan lalu bersama Inggris dan Prancis.
"Ada kontak kepemimpinan militer, antara jenderal, antara perwakilan kami dan kepemimpinan koalisi," ujar Lavrov.
"Mereka
diberitahu tentang di mana 'garis merah' kami, termasuk 'garis merah'
di darat, secara geografis. Dan hasilnya menunjukkan bahwa mereka tidak
melintasi garis merah ini," tuturnya seperti dikutip dari Sky News,
Sabtu (21/4/2018).
Sekitar 105 rudal diluncurkan sebagai
tanggapan atas dugaan serangan kimia di kota Douma Suriah pada 7 April
yang menewaskan lebih dari 40 orang.
Kremlin telah mengancam akan
melakukan tindakan balas dendam jika serangan diluncurkan - tetapi
sekarang tampak setidaknya ada sedikit kerja sama.
Rusia, sekutu kunci Suriah, telah membantah telah terjadi serangan kimia.
Pengawas
internasional dari Organisasi untuk Larangan Senjata Kimia (OPCW) tiba
di Damaskus hampir seminggu yang lalu. Namun mereka masih menunggu untuk
mengunjungi lokasi yang diduga menjadi tempat serangan kimia terjadi.
Sistem rudal pertahanan udara S-400 Rusia. Foto/Sputnik/Sergey Malgavko
WASHINGTON
- Pentagon terus memengaruhi Turki agar membatalkan pembelian sistem
rudal pertahanan S-400 Rusia. Militer Amerika Serikat (AS) tersebut
menilai sistem rudal pertahanan Moskow payah ketika Suriah dihujani
ratusan rudal oleh AS, Inggris dan Prancis pada pekan lalu.
"Sistem
pertahanan udara buatan Rusia benar-benar tidak efektif," kata juru
bicara utama Pentagon, Dana White. Ledekan itu disampaikan White pada
hari Kamis waktu Washington.
"Rusia dan rezim (Suriah)
menunjukkan ketidakefektifan sistem pertahanan mereka lagi dua hari
kemudian, ketika sistem-sistem itu secara tidak sengaja terlibat,"
ujarnya.
Rusia telah menempatkan salah satu sistem rudal
anti-pesawatnya yang paling canggih ke Suriah, S-400 di pangkalan
Khmeimim dan Tartus. Namun, dalam serangan ratusan rudal pekan lalu
tidak menargetkan kedua pangkalan tersebut.
Para pejabat militer
AS sebelumnya mengatakan bahwa sistem S-400 Rusia tidak berusaha
terlibat untuk menembak jatuh salah satu dari 105 rudal jelajah yang
diluncurkan dari beberapa pesawat dan kapal perang AS dan sekutunya.
Sebaliknya,
rezim Suriah mengandalkan sistem pertahanan udara buatan Soviet yang
sudah tua. Menurut AS, sistem pertahanan rezim Suriah gagal menghadapi
hujan rudal hingga serangan berakhir. Namun, versi Rusia, sistem
pertahanan udara rezim Suriah menembak jatuh lebih dari 70 rudal ketiga
negara tersebut, termasuk rudal-rudal jelajah Tomahawk.
"Sisa
kemampuan pertahanan udara Suriah, yang sepenuhnya buatan Rusia,
dirancang Rusia, didukung Rusia, terlibat secara luas dan komprehensif
telah gagal," kata Letnan Jenderal Kenneth McKenzie, direktur untuk Staf
Gabungan AS.
"Orang-orang Rusia tidak melakukan apa-apa,
meskipun mereka sangat dekat dengan semua sistem yang tidak digunakan
oleh orang-orang Suriah," imbuh dia.
Pentagon menggarisbawahi
kinerja buruk dari perangkat keras militer Moskow itu untuk memengaruhi
Turki sebagai sekutu NATO yang telah sepakat membeli sistem rudal
pertahanan S-400 dari MOSKOW.
Tindakan Ankara itu tidak hanya
sebagai upaya untuk lebih dekat dengan Rusia, tapi Turki juga akan
mengoperasikan sistem pertahanan yang tidak sesuai dengan sistem
pertahanan udara NATO.
"Kami telah berbicara dengan Turki tentang
masalah interoperabilitas," kata White. "Tetapi pada akhirnya orang
Turki harus memutuskan apa yang menjadi kepentingan strategis terbaik
mereka," imbuh dia, yang dikutip dari Washington Examiner, semalam (20/4/2018).
Pada
sidang Komite Urusan Luar Negeri Parlemen AS hari Rabu, seorang pejabat
Departemen Luar Negeri memperingatkan bahwa kenekatan Turki membeli
S-400 dari Rusia akan menyebabkan sanksi. Selain itu, Ankara juga bisa
terancam gagal berpartisipasi dalam program jet tempur generasi kelima
F-35 yang diikuti negara-negara NATO.
Grafis lokasi pengembangan fasilitas nuklir Korea Utara (Reuters)
Shanghai (CB) - Kementerian Luar Negeri China, Sabtu,
menyatakan menyambut langkah Korea Utara menghentikan uji nuklir dan
peluru kendali, yang menurut mereka akan membantu meredakan ketegangan
di Semenanjung Korea dan meningkatkan denuklirisasi.
"China percaya bahwa keputusan Korea Utara akan membantu memperbaiki
keadaan di wilayah itu. China menyambut hal itu," kata Kementerian Luar
Negeri dalam pernyataan di lamannya.
Sebelumnya, media negara Korea Utara pada Sabtu melaporkan bahwa negara
itu segera menghentikan uji nuklir dan peluru kendali serta menutup
tempat percobaan nuklir dalam upaya mengejar pertumbuhan ekonomi dan
perdamaian di Semenanjung Korea.
Hal itu diputuskan melalui rapat paripurna Komite Sentral Partai Buruh
pada Jumat, yang membahas kebijakan tahap baru guna memenuhi tuntutan
masa penting bersejarah saat ini, kata KCNA.
Korea Utara mengatur pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Korea
Selatan Moon Jae-in minggu depan dan dengan Presiden Amerika Serikat
Donald Trump pada akhir Mei atau awal Juni.
Korea Utara telah mempertahankan program nuklir dan rudalnya dalam
menghadapi kecaman dan sanksi di seluruh dunia sebagai alat pencegah
yang diperlukan terhadap permusuhan yang dirasakan dari AS.
Ketegangan mereda secara signifikan setelah Kim dalam pidato Tahun
Barunya menyerukan untuk menurunkan ketegangan militer dan meningkatkan
hubungan dengan Korea Selatan.
Terkait keputusan penghentian ini, Presiden Trump pada hari Jumat
menyambut pernyataan pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong Un tersebut
dan mengatakan dia menantikan KTT dengan Kim.
"Korea Utara setuju menangguhkan semua uji nuklir dan menutup tempat
pengujian besar. Itu berita sangat baik untuk Korea Utara dan Dunia -
kemajuan besar! Nantikan KTT kami," kata Trump di Twitter-nya yang
dilansir Reuters.
Warga
Korea Selatan menyasikan analisis serangan rudal Korea Utara yang
ditayangkan di televisi beberapa waktu lalu. Pyongyang resmi
menangguhkan uji coba nuklir dan rudal mulai kemarin. Foto/REUTERS
TOKYO
- Pemerintah Jepang tak puas dengan pembekuan atau penagguhan tes
senjata nuklir dan rudal balistik antarabenua Korea Utara (Korut) oleh
rezim Kim Jong-un. Tokyo minta denuklirisasi secara penuh dengan
membongkar total senjata nuklir Pyongyang.
Sikap Jepang berbeda
dengan sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat (AS) yang menyambut
baik penghentian uji coba senjata nuklir dan rudal Korut mulai 21 April
2018.
"Pengumuman ini adalah gerakan ke depan yang saya ingin menyambutnya," kata Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe.
"Saya
ingin menyambut langkah-langkah positif ini, tetapi saya ingin tahu
apakah ini akan mengarah pada pembongkaran senjata nuklir, senjata
pemusnah massal dan rudal secara lengkap, dapat diverifikasi dan tidak
dapat diubah lagi," kata Abe. "Saya ingin terus memantau
perkembangannya," ujarnya.
Menteri Pertahanan Jepang Itsunori
Onodera bahkan mengaku skeptis atas deklarasi pembekuan tes senjata
nuklir Korut yang diumumkan Kim Jong-un.
"Kami tidak bisa puas," kata Onodera, seperti dikutip Japan Times, Minggu (22/4/2018). "Kim tidak menyebutkan pengabaian (uji coba) rudal balistik jarak pendek dan jarak menengah."
Seperti
diberitakan sebelumnya, Kim Jong-un telah membuat pengumuman
mengejutkan, di mana mulai 21 April 2018 uji coba senjata nuklir dan
rudal balistik antarbenua Pyongyang dihentikan.
Alasan berhentinya tes senjata Korea Utara ini demi mengamankan stabilitas strategis dan perdamaian.
"Mulai
21 April 2018, uji coba nuklir dan uji coba rudal balistik antarbenua
akan dihentikan," tulis kantor berita negara Korut, KCNA, mengutip
pernyataan Kim Jong-un, pada rapat paripurna Komite Pusat Partai Buruh
Korea (WPK).
"Pusat uji coba nuklir Korea Utara akan disingkirkan untuk memastikan transparansi penangguhan uji coba nuklir," imbuh KCNA.
Korea
Selatan menyambut baik keputusan Korut untuk menangguhkan uji coba
senjatanya. "Keputusan Korea Utara adalah kemajuan yang berarti bagi
denuklirisasi Semenanjung Korea yang diharapkan dunia," kata kantor
Kepresidenan Korea Selatan dalam sebuah pernyataan.
"Ini akan
menciptakan lingkungan yang sangat positif bagi keberhasilan pertemuan
antar-Korea dan Korut-AS mendatang," sambung pernyataan itu.
Rusia
juga menyambut baik deklarasi penangguhan tes senjata nuklir Korut.
Moskow menyerukan Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan untuk meredam
aktivitas militer di Semananjung Korea sebagai timbal balik atas
keputusan Pyongyang.
"Kami menyambut deklarasi Ketua Partai Buruh Kim Jong-un atas
penghentian uji coba nuklir dan rudal Republik Demokratik Rakyat Korea
(DPRK) mulai dari 21 April," kata Kementerian Luar Negeri Rusia dalam
sebuah pernyataan.
"Kami menganggap keputusan yang disampaikan
sebagai langkah penting menuju pelonggaran ketegangan di semenanjung
Korea," lanjut kementerian tersebut.
Uni Eropa dan Presiden AS Donald Trump juga mengapresiasi keputusan yang dibuat rzim Korea Utara.
Ilustrasi rudal. (Houthi War Media/Handout via REUTERS).
Jakarta, CB -- Kim Jong Un, Pemimpin Korea Utara, memutuskan untuk menangguhkan tes rudal dan menutup sejumlah tempat uji coba nuklir di wilayahnya.
"Korea Utara tidak perlu lagi melakukan tes nuklir atau balistik
antarbenua karena telah menyelesaikan tujuannya untuk mengembangkan
senjata nuklir," tulis media pemerintah Korea Central News Agency (KCNA)
seperti dilansir Reuters, Sabtu (21/4).
Upaya menyetop aktivitas uji coba nuklir tersebut tak terlepas dari
keinginan Korea Utara untuk mengejar pertumbuhan ekonominya, termasuk
perdamaian di semenanjung Korea.
Keputusan ini diambil jelang puncak pertemuan pemimpin Korea
Utara dengan Korea Selatan, Moon Jae-in, pekan depan, dan pertemuan
dengan Presiden AS Donald Trump pada akhir Mei atau awal Juni nanti.
"Tempat uji coba nuklir di wilayah utara akan dibongkar untuk menjamin
bahwa aktivitas tes rudal telah dihentikan," terang KCNA.
Trump menyambut gembira keputusan Korea Utara tersebut. Ia menilai keputusan Kim Jong Un sebagai kemajuan besar.
"Ini adalah kabar baik bagi Korea Utara dan dunia. Kemajuan besar. Nantikan konferensi tingkat tinggi (KTT) kami," pungkasnya.
Ilustrasi kapal China di Laut China Selatan. (Reuters/Stringer)
Jakarta, CB -- Tiga kapal perang Australia berhadapan dengan kapal militer Chinasaat berlayar di perairan sengketa Laut China Selatan sekitar awal pekan ini.
Seorang pejabat yang tak diungkap identitasnya mengatakan bahwa pertemuan dengan kapal China itu sopan, tapi "tegas."
Pertemuan
kapal perang kedua negara diyakini terjadi saat China menggelar latihan
angkatan laut terbesarnya di perairan yang selama ini diklaim sepihak
oleh Beijing tersebut.
Sumber keamanan Australia mengonfirmasi bahwa kapal HMAS Anzac, HMAS
Toowoomba, dan HMAS Success itu bertemu dengan kapal perang China saat
mereka berlayar menuju Vietnam dan hendak berlabuh di Ho Chi Minh.
Sementara itu, Kementerian Pertahanan Australia menolak menjelaskan
detail interaksi kapal perangnya dengan Angkatan Laut China itu.
Melalui
pernyataan, Kemhan Australia hanya menjelaskan bahwa peristiwa terjadi
ketika HMAS Anzac dan HMAS Success baru saja bertolak dari Pelabuhan
Subic, Filipina, setelah berpatroli di Laut China Selatan.
Sementara itu, HMAS Tooowoomba tengah berlayar di perairan itu setelah bertolak dari Kinabalu, Malaysia.
Meski
tak memastikan interaksi kapal perang itu, Perdana Menteri Malcolm
Turnbull menegaskan bahwa Australia memiliki hak dan kebebasan untuk
melakukan patroli dan latihan navigasi di Laut China Selatan.
"Kami
mempertahankan dan mengimplementasikan hak kebebasan navigasi dan
mengudara di seluruh dunia. Dalam konteks ini, kapal-kapal angkatan laut
Australia juga berhak menggelar latihan di seluruh perairan bebas,
termasuk Laut China Selatan. Hak navigasi ini sesuai dengan hukum
internasional," kata Turnbull.
Menteri Industri Pertahanan Christopher Pyne bahkan menganggap interaksi
angkatan laut kedua negara di Laut China Selatan merupakan "konfrontasi
yang menggambarkan peristiwa yang umum di Laut China Selatan".
Dilansir Reuters,
di sisi lain China melalui kementerian pertahanannya menyebut laporan
dari Australia tak menjabarkan dengan lengkap keseluruhan fakta
sebenarnya.
"Pada 15 April kapal angkatan laut China bertemu
dengan kapal perang Australia di Laut China Selatan. Kapal China
menggunakan bahasa profesional untuk berkomunikasi dengan kapal
Australia. Operasi kapal China itu adalah legal secara hukum,
profesional, dan aman," bunyi pernyataan China.
Perdana Menteri Vanuatu Charlot Salwai (kanan) dan PM Australia Malcolm Turnbull bertemu di London.
Foto: ABC News
Cina memiliki minat untuk meningkatkan kekuatan militer di kawasan Pasifik.
CB,
VANUATU -- Perdana Menteri Vanuatu Charlot Salwai mengatakan kepada
Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull bahwa negaranya tidak
memiliki rencana untuk mengijinkan Cina membangun pangkalan militer di
negara di Kepulauan Pasifik tersebut. PM Salwai dan PM Turnbull
mengadakan pertemuan di sela-sela KTT Negara-negara Anggota
Persemakmuran (CHOGM) yang sedang berlangsung di London, Inggris.
Pembicaraan dilakukan setelah adanya laporan media bahwa Cina
memiliki minat untuk meningkatkan kekuatan militer di kawasan Pasifik.
Kelompok media Australia Fairfax sebelumnya mengutip sumber yang tidak
disebut namanya yang mengatakan bahwa usulan resmi belum lagi
disampaikan namun opsi pangkalan militer Cina di Vanuatu sudah
dibicarakan di kalangan pejabat senior di Canberra dan Washington.
Laporan
mengenai adanya perundingan ini sudah dibantah oleh pemerintah Vanuatu
dan juga pemerintah Cina. PM Salwai mengatakan kepada media bahwa dia
sudah terlibat dalam pemerintahan selama 27 tahun, dan tidak pernah
sekalipun terlibat pembicaraan dengan Cina mengenai pangkalan militer.
"Saya
ingin mengyakinkan Perdana Menteri (Australia) bahwa Vanuatu tidak
bermimpi menjadi pangkalan militer di satu hari nanti, ini bukan tradisi
kami, kami memiliki sistem adat dimana kami bekerja sama dan senang dengan hal tersebut." katanya.
PM
Turnbull setuju bahwa laporan media mengenai Cina akan membangun
pangkalan di Vanuatu adalah salah. "Perdana Menteri Vanuatu sudah dengan
jelas mengatakan bahwa lapora media mengenai minat Cina untuk membangun
pangkalan militer di Vanuatu tidak berdasarkan fakta sama sekali, jadi
dia mengatakan laporan itu sama sekali tidak benar," katanya.
Salwai
juga menekankan unsur lain dalam hubungan Australia-Vanuaru, dan
mengatakan dia ingin melihat lebih banyak dukungan keamanan dari
Australia.
"Kami
memerlukan lebih banyak lagi untuk meningkatkan perekonomian kami,
untuk memberikan lebih banyak lapangan kerja bagi warga dan juga
keamanan."
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Australia
atas dukungannya dalam hal kepolisian, kehakiman, pendidikan dan
kesehatan." katanya.
"Hanya satu hal yang saya inginkan lebih banyak dukungan dari Australia untuk membangu akademi polisi kami."
Rusia meminta para pelajarnya di Inggris untuk pulang. Foto/Ilustrasi/Istimewa
MOSKOW
- Rusia meluncurkan program yang mendorong para pelajarnya yang belajar
di Inggris dan negara-negara tidak bersahabat untuk pulang. Program ini
diluncurkan oleh lembaga pemerintah yang ditugaskan untuk mempromosikan
citra negara di luar negeri, Rossotrudnichestvo.
Hubungan Rusia
dengan Barat mencapai titik nadir setelah Amerika Serikat (AS) menuduh
Moskow meracuni mantan agen ganda di Inggris. Tuduhan itu, yang ditolak
oleh Rusia, memicu serangkaian pengusiran diplomatik termasuk kepala
pusat budaya Rossotrudnichestvo di AS.
Awal pekan ini,
Rossotrudnichestvo meluncurkan program "Sangat Mungkin Kembali Pulang".
Program ini untuk mendorong 60 ribu warga Rusia yang diperkirakan
belajar di luar negeri untuk melanjutkan studi mereka di negara asalnya.
"Ada
kekhawatiran serius bahwa pemuda Rusia mungkin menderita akibat
provokasi di negara-negara yang mengekspresikan sikap tidak bersahabat
terhadap negara kami," bunyi pernyataan ketua dari program tersebut
seperti dikutip dari The Moskow Times, Jumat (20/4/2018).
Perwakilan
Rossotrudnichestvo mengatakan bahwa program itu terutama dirancang
untuk mengembalikan orang Rusia yang belajar di Inggris Raya. Penamaan
program ini sendiri untuk menyindir pernyataan Perdana Menteri Inggris,
Theresa May, yang menggunakan kalimat "sangat mungkin" untuk menyalahkan
Rusia atas serangan racun pada bulan Maret lalu di Inggris.
Sementara
itu, kedutaan Inggris di Moskow mengatakan bahwa negara itu sangat
senang, seperti biasa, menerima warga Rusia yang datang ke Inggris untuk
pariwisata, pendidikan, dan bisnis.
Sistem rudal pertahanan udara S-300 Rusia. Sistem pertahanan ini rencananya akan dipasok ke Suriah. Foto/REUTERS
TEL AVIV
- Rencana Rusia untuk memaspok sistem rudal pertahanan S-300 ke rezim
Suriah menjadi alarm bagi Israel. Rencana Moskow itu sedang
dipertimbangkan setelah Amerika Serikat (AS), Inggris dan Prancis
membombardir rezim Damaskus dengan ratusan rudal pada pekan lalu terkait
dugaan serangan kimia di Douma.
Pemerintah Presiden Suriah
Bashar al-Assad sejatinya sudah sejak 2013 mengajukan pembelian sistem
pertahanan udara tersebut. Namun, Moskow membekukan kesepakatan tersebut
atas seruan Uni Eropa dan Tel Aviv yang selama ini berupaya menjalin
hubungan baik dengan Kremlin.
Jika pasokan S-300 itu nekat
direalisasikan Moskow, maka Israel yang telah menikmati kebebasan
bergerak di ruang udara Suriah selama bertahun-tahun akan terusik.
Jet-jet tempur Tel Aviv bisa ditembak jatuh jika sistem pertahanan udara
itu nantinya dioperasikan pasukan Assad.
Mantan duta besar
Israel untuk Rusia, Zvi Magen, mengatakan bahwa sejak dimulainya perang
saudara di Suriah pada 2011, militer negaranya telah melakukan
setidaknya 150 serangan bom di negeri Bashar al-Assad tersebut.
Serangan
terakhir terjadi pada tanggal 9 April 2018, ketika dua pesawat tempur
Israel menyerang pangkalan militer T-4 rezim Assad di Provinsi Homs.
Sekitar 14 orang tewas, termasuk personel militer Iran.
S-300
menjadi alarm atau peringatan bagi Israel karena memiliki kemampuan
menembak enam target secara bersamaan dengan dua rudal yang ditugaskan
per target. Sistem pertahanan ini memiliki jangkauan tembak hingga 200
kilometer (120 mil), yang mencakup wilayah udara Lebanon dan Suriah.
Wilayah udara Lebanon sendiri terkadang digunakan Israel untuk menyerang
Suriah.
Menurut mantan kepala intelijen militer Israel, Amos
Yadlin, penempatan S-300 di Suriah telah menjadi perhatian bagi Israel
dalam dua dekade terakhir.
Elena Suponina, seorang ahli Timur
Tengah di Russian Institute for Strategic Studies, yang memberi nasihat
kepada Kremlin, mengatakan kepada Bloomberg bahwa pengiriman
sistem S-300 ke rezim Assad akan memicu ketegangan di kawasan itu. "Dan
menyebabkan perselisihan besar dengan Israel," katanya, yang dilansir
Kamis (19/4/2018).
Pemerintah Presiden Vladimir Putin kesal
dengan tindakan AS, Inggris dan Prancis yang nekat menyerang rezim
Damaskus dengan ratusan rudal pada pekan lalu dengan dalih membalas
serangan kimia di Douma yang dilakukan Rezim Assad. Setelah serangan
rudal tersebut, rencana pengiriman S-300 ke Suriah kini menjadi lebih
mungkin.