Kamis, 19 April 2018

Rusia-China Dilaporkan Kembangkan Teknologi untuk Butakan Satelit AS

WASHINGTON - Kepala Angkatan Udara Amerika Serikat (AS), Heather Wilson menyatakan bahwa Moskow dan Beijing sedang mengembangkan sebuah teknologi yang dapat mengganggu satelit AS. Teknologi ini diprediksi dapat membuat satelit AS buta untuk beberapa waktu.

"Kami menghadapi lingkungan keamanan internasional yang lebih kompetitif dan berbahaya daripada yang telah kita lihat dalam beberapa dekade terakhir. Rusia dan China mengembangkan kemampuan untuk menonaktifkan satelit kami," kata Wilson pada Simposium Luar Angkasa di Colorado Springs.

Wilson, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (18/4), kemudian menuturkan, AS akan bekerja dengan sekutu mereka untuk meningkatkan operasi, meningkatkan pencegahan dan mempertahankan objek vital di luar angkasa.

Rusia dan China sejatinya telah menyatakan komitmen mereka untuk menggunakan ruang angkasa untuk tujuan damai dan juga merupakan anggota Komite PPBB tentang Penggunaan Luar Angkasa yang Damai.

Sebagai bagian dari BRICS, Cina dan Rusia juga telah menandatangani deklarasi Xiamen, yang menyerukan kepada negara-negara dunia untuk melakukan eksplorasi damai di luar angkasa dan sesuai dengan hukum internasional, menekankan bahwa luar angkasa harus tetap bebas dari segala jenis senjata dan penggunaan kekuatan.

Sementara itu, di kesempatan yang sama, Wilson mengatakan bahwa AS berencana untuk meluncurkan satelit peringatan rudal generasi tebaru empat tahun lebih cepat dari yang dijadwalkan semula.

"Kami telah membatalkan satelit peringatan rudal ke-7 dan 8 dan sebaliknya akan membangun alternatif yang lebih bisa bertahan," ungkapnya dalam acara tahunan tersebut.

"Ketika kami mengembangkan sistem baru ini, kecepatan menjadi lebih penting. SBIRS 7 dan 8 dijadwalkan memakan waktu sembilan tahun untuk dirancang dan diproduksi. Jadwal penggantinya adalah lima tahun. Tujuan kami adalah untuk mengurangi empat tahun dari pengadaan satelit peringatan rudal generasi berikutnya," tukasnya.

Credit sindonews.com

Mogok Kerja, Zimbabwe Pecat 10 Ribu Perawat

Panglima Pasukan Pertahanan Zimbabwe Jenderal Constantino Chiwenga.

Foto: AP/Tsvangirayi Mukwazhi

Pemberhentian massal ini tentu akan berdampak pada layanan kesehatan di Zimbabwe.

CB, ZIMBABWE -- Pemerintah Zimbabwe memecat lebih dari 10 ribu perawat yang melakukan aksi mogok kerja pada Senin (16/4) lalu. Aksi mogok para perawat ini dilatarbelakangi oleh rendahnya upah yang diterima para perawat di Zimbabwe.

Wakil Presiden Zimbabwe Constantino Chiwenga mengatakan, para perawat tersebut menolak untuk kembali bekerja meski pemerintah telah menggelontorkan sekitar 17 juta dolar Amerika atau sekitar Rp 234 miliar untuk menaikkan upah para perawat. Chiwenga bahkan mengejek, jika para perawat tersebut sudah kehilangan minat untuk menyelamatkan nyawa manusia.

"Pemerintah telah memutuskan, demi para pasien dan upaya menyelamatkan nyawa, untuk memberhentikan semua perawat yang mogok kerja dengan segera," papar Chiwenga seperti dilansir BBC.

Pemberhentian massal ini tentu akan berdampak pada layanan kesehatan di Zimbabwe. Untuk menggantikan para perawat yang diberhentikan, pemerintah Zimbabwe akan merekrut para perawat yang belum bekerja maupun perawat yang sudah pensiun.

Terkait putusan ini, Asosiasi Perawat Zimbabwe turut angkat bicara. Dalam pernyataan resminya, Asosiasi Perawat Zimbabwe menyatakan bahwa para perawat akan tetap melakukan mogok kerja.

Terlepas dari masalah upah, aksi mogok kerja ini juga dilatarbelakangi oleh tekanan yang cukup tinggi terkait pekerjaan perawat. Hal ini diungkapkan oleh salah satu perawat di Zimbabwe yang tak ingin disebutkan namanya.

Perawat ini mengatakan, pada mulanya ia merasa sangat senang terhadap pekerjaan yang dia lakukan sebagai perawat. Dia bahkan terus belajar dan berhasil menjadi bidan dengan harapan dapat berperan lebih banyak untuk membantu pasien.

Setiap hari, perawat tersebut menangani proses kelahiran para perempuan Zimbabwe. Namun keterbatasan layanan kesehatan di sana membuat perawat ini harus menghadapi kenyataan pahit. Ia tak jarang harus merawat ibu yang baru melahirkan tanpa alas tidur sama sekali.

"Seorang perempuan melahirkan bayinya dan ia tertidur di atas lantai yang dingin bersama bayi yang baru ia lahirkan," kata perawat tersebut.

Beberapa hari menunggu dan tidur di atas lantai, bayi yang dilahirkan perempuan tersebut akhirnya tewas karena terkena bronkitis. Perawat tersebut merasa turut berperan dalam kematian bayi tersebut karena tak bisa berbuat banyak. "Itu sangat membuat frustasi, itu terasa menyakitkan," papar perawat tersebut.

Di sisi lain, sebagai perawat ia tak bisa menceritakan apa yang terjadi pada orang lain. Perawat tersebut mengatakan pemerintah melakukan pemecatan massal karena mengira para perawat sedang mempolitisasi situasi. Padahal, para perawat ini hanya sedang menyoroti masalah yang perlu mendapat perhatian.

Perawat tersebut mencontohkan, situasi yang terjadi di salah satu rumah sakit terbesar Zimbabwe, Harare Central Hospital, cukup menyedihkan. Para perawat terpaksa memberikan layanan di bawah standar demi membuat semuanya tampak baik-baik saja.

"Anda akhirnya akan memberikan perawatan di bawah standar hanya karena kita perlu menampilkan kesan bahwa semuanya baik-baik saja," ungkap perawat tersebut.

Credit republika.co.id

Erdogan Majukan Jadwal Pemilu di Turki

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyampaikan pidato terkait pelaksanaan referendum Turki di Istanbul (16/4)

Foto: Lefteris Pitarakis/AP

Percepatan pemilu dilakukan karena Turki perlu menerapkan sistem presidensial baru.

CB, ANKARA -- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan pemilihan umum (pemilu) di Turki akan digelar pada 24 Juni mendatang. Pernyataan ini cukup mengundang perhatian karena pemilu untuk presiden dan parlemen Turki seharusnya digelar pada November 2019.

"Kami memutuskan pemilu akan digelar pada 24 Juni 2018," ungkap Erdogan saat ditemui di Istana Kepresidenan, seperti dilansir di The Guardian, Rabu (18/4).
Keputusan ini diambil setelah Erdogan melakukan pertemuan dengan ketua partai nasionalis MHP Devlet Bahceli. Erdogan mengatakan pada mulanya ia ingin pemilu dilaksanakan sesuai jadwal.

Hanya saja, ada dua hal yang membuat Erdogan mempertimbangkan percepatan jadwal pemilu. Salah satunya adalah operasi lintas-perbatasan di Suriah. Hal lainnya adalah sejarah perkembangan di Irak dan Suriah. Erdogan juga menilai percepatan pemilu penting dilakukan karena Turki perlu menerapkan sistem presidensial yang baru dengan lebih cepat.

"Penting bagi Turki untuk mengatasi ketidakpastian," ujar Erdogan.

Selain itu, keputusan Erdogan memajukan jadwal pemilu juga dinilai berkaitan dengan kondisi ekonomi di Turki. Beberapa pihak menilai kekhawatiran akan kemerosotan ekonomi di Turki membuat Erdogan yang semula menginginkan pemilu digelar sesuai jadwal pada 2019 berubah pikiran.

Ide awal memajukan jadwal pemilu datang dari Bahceli. Keputusan Erdogan menerima ide Bahceli yang cepat ini juga cukup mengejutkan karena hanya tersisa sekitar dua bulan sebelum pemilu dilaksanakan.

Direktur Program Turki dari Washington Institute Soner Cagaptay menilai pemilu pada 24 Juni nanti akan menjadi hari bersejarah bagi Turki. Seperti diketahui, Turki belum lama ini mengubah sistem pemerintahan yang semula menganut sistem parlementer menjadi sistem presidensial. Pemilu pada 24 Juni, lanjut Cagaptay, akan menjadi momen di mana bayang-bayang kekuasaan perdana menteri benar-benar hilang dan presiden akan mengambil kuasa penuh dengan dekrit.

"Pemerintahan eksekutif akan sepenuhnya terbentuk. Kita akan beralih dari Turki yang satu menjadi (Turki) yang baru, dan itu akan menjadi satu hari yang dramatis," ungkap Cagaptay.

Di sisi lain, beberapa pihak menilai pemilu yang lebih cepat akan membuat Erdogan tak memiliki banyak pesaing. Pesaing utama Erdogan dari partai oposisi CHP telah gagal selama 16 tahun untuk memenangkan pemilu dan mengalami kesulitan untuk mendaftarkan kandidat presiden yang kredibel. Selain itu, pemimpin partai HDP Selahattin Demirtas juga sedang dipenjara dan partainya telah mengalami kehancuran dengan ditangkapnya para wali kota, kader serta anggota parlemen partai HDP.

Credit republika.co.id

Prancis Akui Tembakan 3 Rudal Pertama ke Suriah Ngadat

PARIS - Kapal frigate multimisi Prancis gagal menembakkan tiga rudal jelajah angkatan lautnya terhadap situs-situs di Suriah pada pekan lalu. Militer Prancis mengakui senjata di kapal perangnya ngadat atau macet sehingga menjalankan rencana kedua.

Serangan itu dilakukan bersama Amerika Serikat (AS) dan Inggris pada pekan lalu dengan dalih rezim Suriah menggunakan senjata kimia di Douma yang menewaskan puluhan orang.

Kapal frigate Prancis yang gagal menembakkan tiga rudal adalah kapal Languedoc. Berbeda halnya dengan AS dan Inggris yang misi serangannya tidak mengalami masalah.

"Salvo pertama tidak menyala," kata Kolonel Angkatan Darat Patrick Steiger, juru bicara Kepala Staf Gabungan Prancis, kepada Defense News pada 18 April 2018.

Setelah senjata di kapal perang tersebut ngadat, militer Prancis menjalankan rencana kedua dengan kapal perang cadangan.

"Semua target terpukul," ujarnya. "Efek militer diperoleh," katanya lagi.

Efektivitas itu menyebabkan para komandan untuk memutuskan tidak perlu melakukan serangan kedua dari kapal angkatan laut.

Steiger mengatakan, belum diketahui penyebab masalah teknis yang dialami kapal perang andalan tersebut. Ngadat-nya senjata tersebut sedang diselidiki.

Angkatan Laut Perancis dan pabrikan rudal, MBDA, belum bersedia berkomentar. Steiger juga menolak mengomentari laporan Le Mamouth bahwa Angkatan Udara Prancis tidak menembakkan rudal jelajah ke-10.

Angkatan Udara Prancis juga menolak berkomentar. Sekadar diketahui, lima jet tempur Rafale dalam misi itu masing-masing membawa dua rudal jelajah Scalp. Namun, hanya sembilan rudal yang ditembakkan.

Angkatan Laut Prancis mengerahkan tiga frigate multimisi dalam serangan di Suriah. Ketiganya adalah kapal Acquitaine, Auvergne dan Languedoc.

Credit sindonews.com

Rusia Kembali Tolak Resolusi Mengenai Suriah di DK PBB

NEW YORK - Rusia dilaporkan telah menolak sebuah resolusi di Dewan Keamanan (DK) PBB mengenai pembentukan tim investigasi gabungan untuk menyelidiki serangan senjata kimia di Suriah. Resolusi itu diajukan Prancis, dengan dukungan dari Amerika Serikat (AS) dan Inggris.

Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia menyatakan, ide pembentukan tim gabungan itu adalah sesuatu hal yang sia-sia. Sebab menurut Nebenzia, AS cs sudah menunjuk pemerintah Suriah sebagao sosok yang bersalah, sebelum adanya penyelidikan terhadap serangan itu.

"Ide pembentukan mekanisme untuk menentukan siapa yang tanggung jawab untuk penggunaan senjata kimia adalah sia-sia karena Washington dan sekutu-sekutunya sudah mengidentifikasi siapa biang keladi dari serangan itu," ucap Nebenzia, seperti dilansir Al Jazeera pada Rabu (18/4).

Ini adalah kali kedua dalam dua pekan terakhir Rusia menolak resolusi yang disampaikan oleh AS cs. Di lain sisi, AS cs juga diketahui telah dua kali menolak resolusi yang diajukan Rusia mengenai Suriah.

Di kesempatan yang sama, Nebenzia juga memperingatkan bahwa serangan yang dilancarkan oleh AS, Inggris dan Prancis akhir pekan lalu telah menyisihkan kemungkinan solusi politik untuk perang Suriah.

"Sebelum serangan udara, kami mencatat kesiapan pemerintah Suriah untuk berpartisipasi dalam negosiasi Jenewa. Sekarang, upaya-upaya ini harus diatur kembali," ungkapnya.

Credit sindonews.com

Tim Keamanan PBB Ditembaki di Douma saat Lakukan Inspeksi

DEN HAAG - Direktur Jenderal Organisasi Pelarangan Senjata Kimia atau OPCW, Ahmet Uzumcu menyatakan, tim keamanan PBB ditembaki saat memasuki kota Douma, Suriah. Hal ini memaksa tim keamanan PBB mundur dari kota tersebut.

Tim keamanan PBB datang ke Douma untuk melakukan inspeksi keamanan, guna menentukan apakan wilayah tersebut sudah cukup aman untuk dimasuki peneliti OPCW, yang akan melakukan penyelidikan atas serangan senjata kimia di kota tersebut.

"Tim PBB dilaporkan telah tiba di kota untuk melihat apakah itu cukup aman untuk mulai menyelidiki dugaan serangan kimia oleh pemerintah Suriah. Ketika mereka ditembaki, mereka memutuskan untuk mundur dari kota," kata Uzumcu, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (18/4).

Belum jelas siapa yang menembaki tim keamanan PBB tersebut. Sejauh ini, baik dari pemerintah Suriah, ataupun dari pihak pemberontak belum angkat bicara mengenai penembakan tersebut.

Dengan adanya aksi penembakan ini membuat upaya untuk menyelidiki serangan senjata kimia kembali terhambat. Sebelumnya, negara-negara Barat khawatir semakin lama tim OPCW memasuki Douma, maka semakin sedikit bukti yang tersedia mengenai serangan tersebut.

Credit sindonews.com

Trump Ancam Tinggalkan Dialog dengan Kim Jong-un

Trump (kanan) menyatakan dirinya akan meninggalkan dialog dengan Kim Jong-un (kiri), jika pihak Korut tidak memenuhi ekspektasi AS. (REUTERS/KCNA/Lucas Jackson)

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan dirinya bakal meninggalkan dialog dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang direncanakan digelar dalam waktu dekat ini, jika pihak negara terisolasi tidak memenuhi ekspektasi.

"Jika kami pikir dialog itu tidak akan sukses, kami tidak akan melakukannya," kata Trump di samping Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe di Mar-a-Lago, FLorida, Rabu (18/4). "Jika pertemuan ketika saya berada di sana tidak menghasilkan apa-apa, saya dengan hormat akan meninggalkannya."

"Saya suka selalu fleksibel--kami akan tetap fleksibel di sini."

Walau demikian, sebagaimana dikutip CNN, Trump menegaskan posisi negosiasinya dengan Pyongyang sangat kuat.

"Kami belum pernah ada di posisi seperti saat ini berhubungan dengan rezim itu, baik dengan ayah, kakek, maupun sang anak," kata Trump.

Dia juga menegaskan pemerintahannya berupaya untuk memastikan kepulangan tiga orang warga Amerika yang masih ditahan di Korea Utara, bahkan setelah Direktur Badan Intelijen Pusat (CIA) Mike Pompeo berkunjung ke Pyongyang.

"Kami selama ini berbicara soal mereka. Kami menegosiasikannya sekarang. Kami melakukannya sebaik mungkin," kata Trump. "Kami akan informasikan terus. Kami ada di sana dan kami bekerja sangat keras."

Berkeras tidak akan "mengulangi kesalahan pemerintahan sebelumnya," Trump menyerukan pemusnahan senjata nuklir dunia, tak hanya di Korea Utara.

"Kita harus melakukannya bersama. Kita harus mengakhiri senjata nuklir, idealnya di seluruh bagian dunia."

Pertemuan dengan Abe dilakukan sementara Trump menyiapkan pembicaraan historis dengan Kim. Menurut PM Jepang, hal itu merupakan langkah yang berisiko.

Kedua pemimpin negara berbicara soal masalah itu pada Selasa, didampingi para pejabat tinggi keamanan nasional. Pembicaraan sehari setelahnya berfokus pada masalah perdagangan, termasuk kemungkinan pengecualian Jepang dari tarif impor baru almunium dan baja AS.

Credit cnnindonesia.com

Korsel Pertimbangkan Kesepakatan Damai dengan Korut

Ilustrasi. (Thinkstock/SteveAllenPhoto)

Jakarta, CB -- Korea Selatan mempertimbangkan cara untuk mengubah perjanjian gencatan senjata dengan Korea Utara menjadi kesepakatan damai menjelang pertemuan Presiden Moon Jae-in dan Kim Jong-un pekan depan.

"Saya tidak tahu pernyataan bersama di Konferensi Tingkat Tinggi Antar-Korea nanti dapat mencakup pernyataan untuk mengakhiri perang, tapi kami berharap dapat memasukkan perjanjian untuk menghentikan permusuhan antara Korsel dan Korut," ujar seorang pejabat anonim keada Reuters.

Selama ini, Korut dan Korsel secara teknis masih dalam status berperang karena Perang Korea pada 1950-1953 diakhiri dengan gencatan senjata, bukan kesepakatan damai.

Perjanjian gencatan senjata itu ditandatangani oleh Korut, China, dan Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dipimpin Amerika Serikat, tanpa melibatkan Korsel.

Oleh karena itu, Korsel menyatakan bahwa perdamaian ini akan sulit tercapai tanpa dukungan dari pihak-pihak terkait.

Asa perdamaian di Semenanjung Korea ini sempat padam karena Korut terus menunjukkan ambisi program senjata nuklir mereka dengan serentetan uji coba rudal hingga akhir tahun lalu.

Namun, harapan perdamaian kembali muncul setelah Kim Jong-un menyiratkan keinginan damai dengan mengungkapkan niat Korut untuk ikut serta dalam Olimpiade Musim Dingin pada awal tahun ini.

Korsel pun menyambut baik kesempatan ini dan mengupayakan segala cara agar delegasi Korut dapat menghadiri gelaran tersebut.

Hingga akhirnya atlet kedua negara pawai di bawah satu bendera dalam upacara pembukaan Olimpiade dan Presiden Moon Jae-in menjamu adik Kim Jong-un, Kim Yo-jong, di istana kepresidenan.

Kedua negara pun sepakat menggelar pertemuan tingkat tinggi pada 27 April mendatang, membuka jalan untuk perjumpaan bersejarah antara Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dengan Kim Jong-un sekitar sebulan setelahnya.

Sebelum menghadiri semua agenda bersejarah ini, Kim lebih dulu melakukan lawatan pertamanya ke luar negeri dengan menyambangi China untuk bertemu dengan Presiden Xi Jinping sebagai sekutu terdekatnya.

Harapan perdamaian antara Korut-Korsel pun semakin besar, membuka kemungkinan perbaikan hubungan komunitas internasional dengan Pyongyang.

"Banyak orang tak menyadari Perang Korea belum berakhir. Mereka sedang berdiskusi untuk mengakhiri perang. Berbicara soal kesepakatan, mereka mendapatkan restu saya untuk membicarakan hal itu," kata Trump.

Credit cnnindonesia.com

Trump Konfirmasi Direktur CIA Temui Kim Jong-un Pekan Lalu

Donald Trump mengonfirmasi bahwa Direktur CIA, Mike Pompeo, berkunjung ke Korea Utara untuk bertemu dengan Kim Jong-un pada pekan lalu. (Reuters/Win McNamee/Pool)

Jakarta, CB -- Presiden Donald Trump mengonfirmasi bahwa Direktur Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (CIA), Mike Pompeo, berkunjung ke Korea Utara untuk bertemu dengan Kim Jong-un pada pekan lalu.

"Mike Pompeo bertemu Kim Jong Un di Korea Utara pekan lalu. Pertemuan berjalan sangat lancar dan hubungan yang baik terjalin," kata Trump melalui akun Twitter pribadinya, Rabu (18/4).

Trump mengatakan bahwa saat ini rincian rencana pertemuan antara dirinya dan Kim yang direncanakan digelar pada Mei mendatang masih terus digodok.

"Rincian pertemuan sedang dikerjakan sekarang. Denuklirisasi akan menjadi hal yang baik bagi dunia, juga untuk Korea Utara!" tulis Trump.

Pertemuan diam-diam antara Pompeo dan Kim Jong-un ini pertama kali diberitakan oleh The Washington Post yang mengutip pernyataan dua sumber pemerintahan.

Kedua orang itu mengatakan bahwa pertemuan luar biasa itu merupakan upaya untuk menyusun rencana pembicaraan langsung antara Kim dan Trump.

Peristiwa ini juga bertepatan dengan pencalonan Pompeo sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Rex Tillerson yang kerap berselisih paham dengan Trump, terutama soal Korut.

Pada sidang uji kelayakan di Senat pekan lalu, dia Pompeo optimistis pemerintah AS bisa mewujudkan pertemuan antara Trump dan Kim.

Credit cnnindonesia.com

Trump langgar konstitusi karena rudal Suriah tanpa lampu hijau Kongres

Presiden Donald Trump (Reuters)

Jakarta (CB) - Beberapa jam sebelum Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan militernya menghujani tiga sasaran di Suriah dengan seratusan peluru kendali, 88 anggota Kongres AS menyurati dia untuk mengingatkan tanggung jawab hukum AS dan mengingatkan serangan itu menyalahi konstitusi AS.

Dalam surat itu para wakil rakyat ini menyatakan "serangan tanpa ada ancaman langsung terhadap keberadaan Amerika Serikat dan tanpa persetujuan Kongres adalah melanggar sistem pemisahan kekuasaan dalam Konstitusi."

"Kami dengan tegas mendesak Anda untuk berkonsultasi dan menerima persetujuan dari Kongres sebelum memerintahkan penggunaan pasukan militer AS tambahan di Suriah," kata ke-88 anggota Kongres itu seperti dikutip laman The Atlantic.

Anggota Kongres dari Partai Republik daerah pemilihan Michigan, Justin Amash, bahkan terang-terangan menyebut serangan itu ilegal.

"Serangan ofensif terhadap Suriah ini tidak konstitusional, ilegal dan sembrono," kata Justin Amash.

Para anggota Senat juga menyuarakan hal yang sama, antara lain Senator Rand Paul yang sejak awal mempertanyakan hak konstitusional presiden dalam memerintahkan serangan ke Suriah itu.

"Keputusan Trump melancarkan serangan udara ke Suriah tanpa persetujuan Kongres adalah ilegal," kata Senator Tim Kaine dari Demokrat. "Kita harus berhenti memberi cek kosong kepada presiden untuk mengobarkan perang. Hari ini kepada Suriah, tetapi apa yang bisa menghentikan dia jika giliran Iran dan Korea Utara yang dibom?"

Senator Bob Casey dari Demokrat menimpali, "Bashar al-Assad memang harus bertanggung jawab atas penggunaan senjata kimianya yang melanggar hukum terhadap warga sipil, tetapi serangan yang dilancarkan tanpa persetujuan Kongres adalah tak bisa diterima."

Credit antaranews.com

Iran sesumbar akan produksi atau beli senjata apa saja untuk bertahan

Presiden Iran Hassan Rouhani. (REUTERS/IRINN via Reuters TV )

London (CB) - Presiden Hassan Rouhani menyatakan Iran akan membuat atau membeli senjata apa pun yang dibutuhkannya demi membela diri di kawasan yang disebutnya dikepung oleh kekuatan-kekuatan pendudukan.

Ikrar Rouhani itu dicetuskan saat militer Iran memparadekan peluru kendali dan tentara di hadapan dia pada Hari Angkatan Bersenjata Nasional.

Berbagai jet tempur dan pengembom terbang di atas Rouhani ketika sang presiden berkata kepada rakyat Iran yang disiarkan langsung televisi bahwa angkatan bersenjata Iran bukan ancaman untuk negara-negara tetangga Iran.

"Kita katakan kepada dunia bahwa kita akan memproduksi atau mendapatkan senjata apa pun yang kita butuhkan, dan kita tidak akan menunggu persetujuan mereka. Kita katakan kepada negara-negara tetangga kita bahwa persenjataan kita tidak untuk melawan mereka, ini untuk deterens (pencegahan)," kata Rouhani.

"Kita tidak hidup di kawasan yang normal, dan kita menyaksikan kekuatan-kekuatan pendudukan membangun berbagai pangkalan di sekeliling kita. Dengan melanggar prinsip-prinsip hukum internasional, mereka mengintervensi masalah kawasan dan menginvasi negara lain tanpa izin PBB," kata Rouhani.

Pasukan AS, Inggris dan Prancis membom sekutu Iran, Suriah, dengan serangan udara Sabtu pekan lalu sebagai balasan atas dugaan serangan kimia pada 7 April yang ditudingkan sebagai ulah pemerintah Presiden Suriah Bashar al-Assad.

Inggris, Prancis dan Jerman mengajukan sanksi baru Uni Eropa kepada Iran atas peluru kendalinya dan perannya dalam Perang Suriah, sebagai imbalan agar Presiden Amerika Serikat Donald Trump menaati kesepakatan nuklir dengan Iran pada 2015, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Rabu, 18 April 2018

China Pamer Rudal Nuklir 'Guam Killer' yang Bisa Hantam Wilayah AS

BEIJING - China, dalam sebuah parade militer akbar, memamerkan sebuah peluru kendali (rudal) berhulu ledak nuklir baru yang diklaim mampu menghantam wilayah Amerika Serikat (AS). Misil baru ini dijuluki media-media Barat dengan sebutan "Guam Killer".

Julukan itu mengacu pada pangkalan militer rahasia AS di Guam, Samudra Pasisik, yang berpotensi jadi target militer Beijing jika konflik dengan Washington pecah.

Misil "Guam Killer" dilaporkan mampu menembak target sejauh sekitar 2.000 mil dan mampu menghancurkan kapal induk raksasa. Senjata baru Beijing ini akan menjadi ancaman bagi Guam, wilayah yang jadi rumah bagi sekitar 162.000 orang Mikronesia.

Pemerintah China tidak mengonfirmasi model rudal yang dipamerkannya tersebut. Namun, media setempat melaporkan bahwa senjata itu adalah rudal DF-26 yang dapat melakukan perjalanan dengan kecepatan supersonik.

Menurut CCTV, lembaga penyiaran negara China, rudal itu telah dirancang, dikembangkan dan dibangun oleh para insinyur China dan ditugaskan untuk Angkatan Roket Tentara Pembebasan Rakyat.

"Sistem senjata brigade rudal yang dibangun oleh sistem reorganisasi dan peralatannya adalah generasi baru rudal balistik jarak menengah dan jarak jauh yang dikembangkan oleh China dan dengan hak kekayaan intelektual independen yang lengkap," bunyi laporan CCTV.

"Ini adalah jenis senjata baru dalam jurus strategis dan sistem kekuatan serangan militer kita dan merupakan 'pembunuh' bagi pasukan tempur. Tulang punggung senjata," lanjut laporan media pemerintah Beijing tersebut yang dikutip semalam (17/4/2018).

Sebuah video di website China, Sina, melaporkan bahwa negara itu tidak berencana menggunakan rudal tersebut kecuali jika diprovokasi.

Laporan itu juga menyebut bahwa negeri Tirai Bambu memiliki sekitar 2.500 rudal jarak menengah DF-26, tetapi tidak mengomentari berapa banyak dari D-41—salah satu senjata paling kuat di dunia—yang ada di gudangnya.

Rudal DF-41 memiliki jangkauan lebih dari 9.000 mil dan bisa dengan mudah mendaratkan hulu ledak di Inggris atau pun Amerika Serikat.

Credit sindonews.com

Israel: Kami Tidak Akan Biarkan Rusia 'Halangi' Operasi di Suriah

TEL AVIV - Menteri Pertahanan Israel, Avigdor Lieberman mengatakan, Israel tidak akan membiarkan Rusia untuk "mengekang" kegiatannya di Suriah. Namun, dia tidak memberikan rincian pengekangan yang dimaksud.

Berbicara kepada situs berita Walla Israel, Lieberman mengatakan Israel telah berhasil menghindari gesekan langsung dengan Moskow di Suriah dan mempertahankan hubungan baik dengan Rusia.

"Semua opsi ada di atas meja. Kami tidak akan mengizinkan pembatasan apa pun terkait dengan kepentingan keamanan Israel," ucap Lieberman dalam wawancara tersebut, seperti dilansir Anadolu Agency pada Selasa (17/4).

Lieberman juga mengatakan Israel tidak ikut campur dalam urusan internal Suriah. "Kami hanya berurusan dengan keamanan Israel dan Rusia memahami ini dengan sangat baik," katanya.

Dia menambahkan, pihaknya juga tidak akan membiarkan Iran untuk membentuk sebuah pasukan di Suriah. Oleh karen itu, Tel Aviv akan terus melanjutkan operasi di Suriah, dengan tujuan utama untuk mengeliminasi pengaruh Iran disana.

Israel, seperti diketahui telah beberapa kali melakukan serangan ke Suriah. Tel Aviv menyatakan semua serangan yang mereka lalukan menargetkan basis milisi yang didukung Iran, dan tidak pernah menargetkan basis militer Suriah atau Rusia di negara tersebut.

Credit sindonews.com

Lieberman: Rusia Tidak Bisa Cegah 'Aksi' Israel di Suriah

TEL AVIV - Israel tidak akan menerima jika aksinya di Suriah dibatasi oleh Rusia atau negara lain. Demikian yang dikatakan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman, seminggu setelah serangan udara mematikan yang dikaitkan dengan negara Yahudi itu.

"Kami akan mempertahankan kebebasan bertindak sepenuhnya. Kami tidak akan menerima pembatasan apa pun ketika menyangkut pembelaan terhadap kepentingan keamanan kami," kata Lieberman dalam wawancara video dengan situs berita Walla.

Pernyataan ini sebagai tanggapan atas kritik Rusia terhadap serangan baru-baru ini.

"Tapi kami tidak ingin memprovokasi Rusia. Kami memiliki jalur komunikasi terbuka di tingkat perwira senior. Orang-orang Rusia memahami kami dan faktanya adalah bahwa selama bertahun-tahun kami berhasil menghindari perselisihan dengan mereka di Suriah," imbuhnya seperti dikutip dari Al Araby, Selasa (17/4/2018).

Lieberman sekali lagi menuduh musuh utama Israel, Iran, berusaha berkuasa secara militer di Suriah dan mengancam negaranya.

"Kami tidak akan mentolerir kekuatan militer Iran yang signifikan di Suriah dalam bentuk pelabuhan militer dan bandara atau penyebaran persenjataan canggih," ujar Lieberman.

Pada 9 April, tujuh personel Iran termasuk di antara 14 orang yang tewas dalam serangan pagi hari di pangkalan udara T-4 di Suriah. Sekutu rezim Suriah, Iran dan Rusia, menyalahkan Israel atas serangan itu.

Baca: Dua Jet F-15-nya Dituduh Merudal Suriah, Israel Bungkam
https://international.sindonews.com/read/1296388/43/dua-jet-f-15-nya-dituduh-merudal-suriah-israel-bungkam-1523267400

Presiden Rusia Vladimir Putin kemudian meminta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk tidak mengambil tindakan apa pun yang dapat semakin mengacaukan situasi di Suriah.

Israel tidak membenarkan atau membantah bertanggung jawab, tetapi telah berulang kali mengatakan bahwa mereka tidak dapat menerima Iran membangun kekuatan militer di Suriah.

Israel telah berusaha menghindari keterlibatan langsung dalam perang saudara Suriah, tetapi mengakui melakukan lusinan serangan udara di sana untuk menghentikan apa yang dikatakannya sebagai pengiriman senjata lanjutan kepada kelompok Syiah Lebanon Hizbullah, salah satu musuh lainnya.

Hizbullah, seperti Iran dan Rusia, mendukung Presiden Suriah Bashar al-Assad dalam perang. Iran juga mendukung Hizbullah.

Netanyahu juga telah menyuarakan "dukungan total" untuk serangan yang dipimpin Amerika Serikat (AS) selama akhir pekan melawan Suriah atas dugaan penggunaan senjata kimia.

Credit sindonews.com

Digempur Amerika, Rusia Kirim 2 Kapal Perang ke Suriah

Kapal perang bertenaga nuklir Pyotr Veliky (Peter the Great) di St Petersburg, Rusia, 28 Juli 2017. Battlecruiser ini mampu membawa 20 rudal anti kapal P-700 Granit (SS-N-19 Shipwreck), 96 rudal pertahanan udara S-300PMU, 14 rudal SS-N-14 Silex ASW. REUTERS/Anton Vaganov

CB, Jakarta - Dua kapal perang Angkatan Laut Rusia yang sarat dengan peralatan perang tengah dalam perjalanan ke Suriah setelah serangan rudal Amerika Serikat dan sekutunya.
Kapal Rusia, Project 117 LST Orsk 148 terlihat berlayar di Selat Bosporus di Turki pada hari Minggu, 15 April 2018 menuju markas utama Rusia di utara Suriah, Tartus.

Kapal itu terlihat penuh dengan kendaraan militer termasuk tank, ambulans, dan perangkat radar IED. Kapal perang Project 117 membawa tank BTR-80, truk Ramaz dan radar Pelena-1 yang digunakan untuk mendeteksi bom.

Selain dua kapal perang, kapal RoRo Alexandr Tkachenko juga terlihat bergerak ke Tartus membawa kapal patroli berkecepatan tinggi. Kapal ini membawa perahu BMK-T yang biasanya digunakan untuk membangun jembatan sementara dan peralatan militer lainnya.

Menurut Daily Mail, pengiriman itu diketahui melalui gambar-gambar yang dipublikasikan di media sosial oleh tim monitor angkatan laut Yörük Ik yang berbasis di Bosphorus.
Langkah itu dilakukan setelah serangan rudal pimpinan AS yang menargetkan 3 situs yang diduga sebagai tempat pengembangan senjata kimia rezim Suriah.

Serangan AS, Inggris dan Prancis pada Jumat pekan lalu sebagai tanggapan atas serangan senjata kimia yang menewaskan 75 warga sipil di pinggiran Damaskus, Douma.
Rusia yang mendukung pemerintahan Suriah mengatakan akan ada balasan terhadap serangan AS dan sekutunya ke Suriah.

Credit TEMPO.CO

5 Fakta Assad, Presiden Dibenci AS, Israel dan Tetangga Arab-nya

DAMASKUS - Agresi singkat Amerika Serikat (AS), Inggris dan Prancis terhadap Suriah menjadikan sosok Presiden Bashar al-Assad menjadi sorotan dunia. Atas tuduhan melakukan serangan senjata kimia, pemimpin rezim Damaskus ini dibenci, Amerika Serikat, Israel dan para tetangga Arab-nya seperti Arab Saudi dan Turki.

Assad tercatat sebagai pemimpin Arab yang kuat karena pemberontakan selama tujuh tahun terakhir sejak fenomena Arab Spring dan ditambah dengan munculnya kelompok teror di negaranya, dia masih bertahan dan dianggap nyaris memenangkan perang. Apa yang membuat Assad bertahan, salah satunya adalah sokongan sekutu terkuatnya, Rusia, Iran dan kelompok Hizbullah.

Hanya beberapa jam setelah AS, Inggris dan Prancis menembakkan 105 rudal, Assad dengan santainya berangkat bekerja di kantornya di Damaskus. Video aktivitasnya yang diunggah di akun Instagram kantor kepresidenan Suriah itu telah jadi pemberitaan utama media internasional beberapa hari lalu.

Terlepas dari konflik politik dan agresi Barat, ada lima fakta kecil yang perlu diketahui soal Assad dan kehidupannya. Berikut rinciannya;

1. Assad Seorang Dokter Mata
Assad belajar untuk menjadi dokter mata di Universitas Damaskus, di mana dia lulus pada tahun 1988 sebelum bekerja sebagai dokter tentara. Dia kemudian mengejar gelar yang lebih tinggi di London, dengan tujuan menjadi dokter mata yang lebih khusus.

"Dia adalah warga negara biasa; Anda tidak akan mengira dia putra presiden kecuali Anda mengenalnya secara pribadi," kata seorang teman universitas di London, Ayman Abdel Nour, dalam sebuah artikel yang diterbitkan Quartz tahun 2017.

2. Sang Istri, Asma Assad, Dicap Suka Belanja Mewah

Assad bertemu Asma Akras di London sambil melanjutkan studi oftalmologi di Western Eye Hospital. Asma yang berkewarganegaraan Inggris-Suriah dikenal karena citra publiknya yang tenang, tetapi telah dituduh berpuas diri ketika ditanya tentang tindakan suaminya.

The Guardian melaporkan pernikahannya dengan Assad, membuat Asma menjadi perempuan yang suka belanja mewah. Menurut laporan media Inggris ini, Asma secara konsisten menghabiskan puluhan ribu dollar AS untuk belanja perhiasan, pakaian, dan perabotan.

3. Assad Terpaksa Berkuasa setelah Kematian Saudaranya

Bashar al-Assad sejatinya tidak terlalu berminat terjun ke politik apalagi menjadi penguasa Suriah menggantikan ayahnya, Hafez Assad. Namun, takdir mengantarnya menjadi penguasa Suriah setelah saudara laki-lakinya, Bassel al-Assad meninggal dalam kecelakaan mobil tahun 1994.

Sang ayah lantas dengan cepat mempersiapkan Bashar untuk menggantikannya. Laporan suksesi penguasa Suriah ini pernah diterbitkan tahun 2013 dalam sebuah artikel di The Atlantic.

Menurut artikel itu, publik Suriah sejatinya mengidolakan Bassel karena fisiknya lebih besar dan lebih kuat ketimbang Bashar. Bashar pun sempat menjalani pelatihan bertahun-tahun sebelum menjadi ikon politik Suriah.

4. Profil Mode Asma Assad Viral karena Ulasan Dinilai Salah

Kisah yang ditulis tahun 2011 dengan judul "Asma al-Assad: A Rose in the Desert" yang berisi pujian terhadap Asma Assad tiba-tiba terpaksa dihapus situs American Vogue, sebuah situs majalah mode. Alasannya, ulasan tentang Ibu Negara Suriah, Asma Assad, dianggap salah dan menjadi viral setelah situs itu dengan cepat berbalik mengecam Asma dengan artikel "First Lady of Hell". Perubahan artikel yang menjadi viral itu tak lepas dari peran suaminya, Bashar al-Assad yang dibenci Barat, Israel dan para tetangga Arab-nya terkait krisis Suriah.

The Hill kemudian melaporkan bahwa artikel "Asma al-Assad: A Rose in the Desert" sejatinya proyek public relations yang didanai oleh pemerintah Suriah. Ulasan dengan artikel itu awalnya menampilkan pujian terhadap Asma dengan foto dua halaman berwarna-warni.

5. Assad Selalu Dituduh Melakukan Kejahatan Perang
Serangan udara baru-baru ini oleh koalisi gabungan AS, Prancis, dan Inggris adalah agresi dengan dalih sebagai balasan atas dugaan serangan kimia terhadap puluhan warga sipil Suriah. Serangan ini dituduhkan oleh rezim Assad, meski Damaskus sudah berkali-kali menyangkalnya.

Ini bukan bukan pertama kalinya pemerintah Assad dituduh menyerang rakyatnya sendiri dan rezim Assad juga selalu dituduh musuh-musuhnya melakukan kejahatan perang.

Serangan gas sarin tahun 2017 di Idlib juga dituduhkan terhadap rezim Assad. Tuduhan itu membuat Suriah dibombardir sekitar 59 rudal jelajah Tomahawk AS atas perintah Presiden Donald Trump.

Pengadilan Pidana Internasional atau ICC juga berupaya mengadili Assad. Namun, Rusia pasang badan untuk mencegahnya.

Mantan jaksa ICC, Alex Whitting, mengatakan kepada NPR bahwa bukti kejahatan perang yang dituduhkan terhadap Assad saat ini sedang dikumpulkan oleh Komisi untuk Keadilan dan Akuntabilitas Internasional. Whiting, seorang profesor Harvard Law School, mengatakan bahwa pengadilan bisa digelar di masa depan jika Assad digulingkan dari kekuasannya.

Credit sindonews.com

Turki Perpanjang Masa Situasi Darurat

Recep Tayyip Erdogan

Foto: AP

Situasi darurat telah diberlakukan sejak kudeta gagal pada 2016 lalu.

CB, ANKARA -- Pemerintan Turki berencana memperpanjang situasi darurat negara hingga tiga bulan ke depan. Situasi tersebut diberlakukan setelah kudeta gagal yang dilakukan kepada Presiden Recep Tayyip Erdogan pada 2016 lalu.

Rencana perpanjangan itu direkomendasikan oleh Konsul Keamanan Nasional Turki. Pengajuan perpanjangan masa darurat nasional akan segera diberikan kepada parlemen negara agar dapat segera disahkan. Rencana penambahan waktu darurat tampaknya akan dengan mudah disetujui parlemen.

"Perpanjangan situasi darurat ini untuk mengincar teroris dan kelompok teror, bukan warga negara Turki yang damai," kata Wakil Perdana Menteri dan Juru Bicara Pemerintahan Turki Bekir Bozdag seperti dikutip Anadolu Agency, Rabu (18/4).

Jika disetujui, penambahan masa situasi darurat nasional itu akan segera berlaku efektif pada 19 April waktu setempat. Diloloskannya, perpanjangan masa darurat nanti akan menjadi permintaan ketujuh kalinya oleh pemerintah Turki berkenaan dengan hal tersebut.

Sebelumnya, parlemen sudah menyetujui enam kali permintaan pemerintah untuk meloloskan perpanjangan serupa. Keadaan darurat pertama kali diberlakukan menyusul kandasnya upaya kudeta yang diklaim Turki dilakukan oleh Organisasi Fetullah (FETO) yang terjadi pada Juli dua tahun lalu.

Ankara menuding kelompok FETO yang diketuai Fetullah Gulen sebagai dalang kudeta tersebut. Gulen saat ini hidup terasing di Amerika Serikat (AS). Turki mengatakan, organisasi tersebut menggulingkan pemerintah dengan menyusup ke sejumlah institusi negara terutama militer, kepolisian dan lembaga peradilan.

Pengadilan tinggi Turki menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada 40 pelaku percobaan pembunuhan Presiden, Recep Tayyip Erdogan. Sebanyak 31 terdakwa, termasuk perwira militer senior masing-masing diberi empat kali hukuman seumur hidup dan sembilan sisanya diberi satu kali hukuman seumur hidup.

Para terdakwa, termasuk didalamnya mantan Brigadir Jenderal Gokhan Sahin Sonmezates yang dituduh mengarahkan plot kudeta. Juga seorang mantan Brigadir Jenderal yang dituduh mengarahkan plot tersebut. Mantan Komandan Elite, Zekeriya Kuzu yang ditemukan bersembunyi di gua empat hari setelah peristiwa.

Tokoh penting lain yang diadili adalah bekas pembantu militer Erdogan, Ali Yazici yang dijatuhi hukuman 18 tahun penjara. Dari total 47 terdakwa, hanya satu yang dibebaskan, yakni mantan letnan kolonel Huseyin Yilmaz.

Presiden Erdogan mengatakan, hanya ada celah beberapa menit baginya untuk kabur dari hotel dan selamat dari kematian. Berhasil keluar hotel, Erogan lantas berkangkat ke Istanbul dengan pesawat.

"Jika saya tinggal 10 atau 15 menit tambahan di sana, saya pasti terbunuh, atau akan ditangkap," kata Erdogan.

Seperti diketahui, kudeta yang dilakukan terhadap Erdogan telah menewaskan 249 orang, belum termasuk perencana. Peristiwa itu juga menewaskan dua polisi yang menjaga Hotel Grand Yazici di kota pelabuhan Mediterania Marmaris, tempat Erdogan berlibur bersama keluarganya.

Credit republika.co.id

Israel Siap Serang Pangkalan Militer Iran di Suriah

Jet tempur Israel, F-16 lepas landas.

Foto: AP PHOTO

Tensi Iran dan Israel memanas setelah jet tempur Israel ditembah jatuh di Suriah.

CB, TEL AVIV -- Pemerintah Israel mengaku siap menyerang pangkalan udara militer Iran yang berada di Suriah. Israel mengklaim pangkalan yang juga kerap digunakan oleh pesawat sipil itu juga biasa dipakai untuk mengirimkan senjata.

Serangan akan dilakukan jika tensi antara Iran dan Israel terus meningkat. Berdasarkan pantauan satelit, Israel mengklaim ada lima pangkalan udara militer yang biasa dipakai sebagai landasan pesawat tanpa awak milik Iran.

Israel mengatakan, pangkalan tersebut juga dihuni oleh tiga anggota senior Garda Revolusioner Iran (IRGC). Ketiga anggota IRGC itu disebut tengah memimpin sebuah proyek yang berhubungan dengan rudal.

Hingga saat ini, IRGC belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait hal tersebut. Pemerintah Suriah juga masih bungkam terkait kesiapan seragan oleh militer Israel itu.

Sebelumnya, tensi antara Iran dan Israel kembali memanas menyusul ditembak jatuhnya jet tempur Israel di Suriah. Jet tempur itu tengah mengincar pesawat tanpa awak yang berdasarkan klaim Israel merupakan milik Iran dan diterbangkan dari Suriah.

Israel kemudian merespons penembakan tersebut dengan serangan udara yang membidik sejumlah pertahanan udara Suriah dan Iran. Serangan difokuskan pada 12 sasaran, termasuk tiga baterai pertahanan udara dan empat lokasi yang merupakan bagian dari pembentukan militer Iran di Suriah.

Serangan tersebut menewaskan tujuh anggota garda revolusioner Iran. Pemerintah yang dipimpin Presiden Hassan Rouhani bertekad akan melakukan serangan balasan. Namun, dia tidak merinci jenis serangan yang dimaksud.

Credit republika.co.id

Arab Saudi Siap Terjunkan Pasukan Militer ke Suriah

Tembakan anti-pesawat tempur terlihat di langit Damaskus setelah AS meluncurkan serangan di Suriah, pada Sabtu dini hari (14/4). Donald Trump mengumumkan serangan udara ke Suriah sebagai tanggapan atas dugaan serangan senjata kimia.

Foto: AP Photo/Hassan Ammar

Jika didukung AS, Saudi akan kirimkan pasukan militernya ke Suriah.

CB, RIYADH -- Pemerintah Arab Saudi mengaku siap mengirimkan pasukan ke Suriah. Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir mengatakan, hal tersebut akan dilakukan jika mereka mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat (AS).

"Kami sudah berdikusi dengan AS dan dari awal krisis Suriah kami sudah berniat mengirimkan pasukan," kata Menteri Adel al-Jubeir, Rabu (18/4).

Kesiapan pengiriman pasukan itu disampaikan Adel al-Jubeir dihadapan Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres. Al-Jubeir mengungkapkan, sebenarnya pengiriman pasukan tersebut sudah sempat ditawarkan saat masa pemerintahan Barrack Obama.

Mengutip laman Express, al-Jubeir mengungkapkan pendapatnya itu usai pengiriman rudal oleh sekutu ke Suriah. Serangan dilakukan sebagai respon atas dugaan penggunaan senjata kimia di Douma. Komentar dia juga diutarakan menyusul permintaan pembentukan militer oleh AS.

Usai serangan itu, Presiden AS Donald Trump meminta negara-negara arab untuk membentuk kekuatan militer yang mampu mengawasi keamanan di kawasan menggantikan Negeri Paman Sam. Lebih jauh, pembentukan kekuatan militer itu guna memastikan keamanan regional menyusul kekalahan ISIS di Suriah.

Trump juga meminta Uni Emirat Arab (UEA) dan Qatar untuk mengerahkan pasukan mereka ke dalam kekuatan militer tersebut. Meski demikian, Adel al-Jubeir mengatakan, pengiriman pasukan akan dilakukan jika AS yang memimpin koalisi operasi militer di Suriah.

Jubeir mengatakan, Presiden Suriah Bashar al-Assad tidak akan lama berkuasa di negara tersebut. "Tidak diragukan lagi Bashar al-Assad akan lengser, entah secara proses politik atau kekuatan," kata Adel al-Jubeir.

Credit republika.co.id

Rusia Bantah Hilangkan Bukti Serangan Senjata Kimia Suriah

MOSKOW - Rusia membantah tudingan Amerika Serikat (AS), bahwa Moskow dan Damaskus telah menghilangkan bukti adanya serangan senjata kimia di Douma, Suriah. Moskow menegaskan, lokasi serangan sampai sekarang belum tersentuh pihak luar.

"Saya dapat menjamin bahwa Rusia tidak merusak situs itu," kata Menteri Luar Negeri Rusia. Sergei Lavrov merujuk pada lokasi serangan senjata kimia, seperti dilansir Al Arabiya pada Selasa (17/4).

Tudingan ini muncul setelah Rusia dan Suriah masih belum memberikan izin kepada para inspektur internasional, yang dipimpin oleh Organisasi Pelarangan senjata Kimia (OPCW) ke Douma.

"Ini adalah pemahaman kami, bahwa Rusia mungkin telah mengunjungi lokasi serangan. Kami khawatir mereka mungkin telah merusaknya dengan maksud menggagalkan upaya Misi Pencarian Fakta OPCW untuk melakukan penyelidikan yang efektif," kata Duta Besar AS Kenneth Ward pada pertemuan OPCW di Den Haag.

Kekhawatiran serupa disampaikan oleh Duta Besar AS untuk Indonesia, Joseph R Donovan Jr. "Kami cemaskan mereka telah menghilangkan bukti bukti penggunaan senjata kimia di sana," ucap Donovan kepada awak media di Jakarta.

Donovan kemudian menuturkan, satu yang harus diingat oleh Rusia, yakni sudah banyak sekali bukti berupa video dan foto berdefinisi tinggi yang menunjukkan penderitaan warga di Douma, seperti foto orang yang mulutnya berbusa dan foto atau video yang menunjukkan secara secara jelas dan nyata bahwa ada penggunaan senjata kimia dari bukti-bukti eksternal dari tubuh mereka.

Dia menambahkan bukti adanya serangan senjata kimia juga ditegaskan oleh para ahli kedokteran yang berada lapangan, yang merawat pasien yang menujukkan tanda tanda bahwa mereka baru saja terpapar oleh gas Sarin.

Credit sindonews.com

Disinggahi Kapal Selam Nuklir AS Penyerang Suriah, Napoli Marah

NAPOLI - Kapal selam nuklir Virginia-class milik Amerika Serikat (AS) digunakan untuk menyerang Suriah pekan lalu. Kapal itu singgah di perairan Napoli, Italia, yang membuat otoritas setempat marah.

Wali Kota Napoli (Naples), Luigi de Magistris, meluapkan kemarahannya setelah mengetahui bahwa kapal selam bertenaga nuklir, USS John Warner, berlabuh di pelabuhan kota tersebut pada 20 Maret 2018, sekitar tiga minggu sebelum serangan rudal menggempur Suriah.

"Saya ingin menegaskan kembali bahwa Resolusi 609 yang disetujui pada 23 September 2015, atas nama saya, telah mengumumkan pelabuhan Napoli jadi area bebas nuklir," tulis de Magistris dalam dekritnya kepada Laksamana Muda Arturo Faraone, komandan otoritas pelabuhan Napoli, sebagaimana dikutip surat kabar La Repubblica.

Wali kota tersebut mengatakan dekritnya melarang persinggahan kapal-kapal bertenaga nuklir atau kapal perang yang membawa senjata nuklir di "kota perdamaian". Menurutnya, pihak berwenang Napoli menghormati hak-hak fundamental semua orang. "Dan didedikasikan untuk perlucutan senjata dan kerjasama internasional," lanjut dia dalam dekritnya tersebut.

Namun, Laksamana Muda Faraone menjawab bahwa kedatangan dan/atau transit unit angkatan laut asing di perairan teritorial nasional bukan tanggung jawab kantornya.

USS John Warner telah disebut oleh Pentagon sebagai salah satu kapal selam yang menembakkan sejumlah rudal jelajah Tomahawk pada target di Suriah pada Sabtu lalu. US Naval Institute (USNI) juga mengunggah rekaman video kapal John Warner saat meluncurkan rudal dari posisi yang tenggelam.

Sebelumnya, kapal John Warner mengambil bagian dalam latihan anti-kapal selam "Dynamic Manta 2018" yang dipimpin NATO di lepas pantai Italia awal Maret lalu. Menurut La Reppublica, semalam (17/4/2018), kapal itu jadi salah satu dari kapal angkatan laut dari Kanada, Yunani, Italia, Spanyol, Turki, dan AS yang terlibat dalam latihan perang.

Kapal USS John Warner bukan satu-satunya kapal selam Barat yang ada di lepas pantai Suriah sebelum serangan rudal Sabtu lalu. Sebuah kapal selam Asteal-class milik Inggris juga terlibat dalam serangan rudal jelajah.

Credit sindonews.com