Senin, 16 April 2018

Dua Menteri di India Mundur Terkait Kasus Kekejaman Asifa Bano

Asifa Bano, anak perempuan usia 8 tahun, menjadi korban kekejaman sekelompok orang anti- Muslim di India dan praktek suap polisi India.

CB, Jakarta - Ketua Bharatiya Janata atau BJP untuk wilayah Jammu dan Kashmir, India, Sat Sharma, membenarkan tentang pengunduran diri dua menteri karena telah ikut dalam aksi unjuk rasa menuntut pembebasan tersangka pelaku penculikan, pemerkosaan, dan pembunuhan terhadap anak penggembala kuda berusia 8 tahun bernama Asifa Bano.
Dua menteri itu adalah Lal Singh, Menteri Kehutanan, dan Chandar Prakash Ganga, yang bertanggung jawab untuk departemen industri dan perdagangan. Aksi unjuk rasa yang diikuti kedua menteri dikoordinasi kelompok Hindu, Ekta Manch. Aksi ini diikuti ribuan orang di Hiranagar pada 22 Maret 2018.

Kendati Sharma mengklaim dua menteri tersebut mengundurkan diri atas keinginan sendiri, sebuah sumber, seperti dikutip Timesofindia.indiatimes.com pada Sabtu, 14 April 2018, mengatakan keduanya itu ditarik Perdana Menteri India Narendra Modi karena tidak seharusnya ikut bergabung dengan demonstran menyerang kantor kepolisian Jammu dan Kashmir, yang menahan para terduga pelaku pemerkosaan dan pembunuhan Asifa.

Kelompok nasionalis Hindu berunjuk rasa pada hari Rabu, 11 April 2018 menuntut para tersangka pembunuh bocah perempuan pengembala beragama muslim, Asifa Bano dibebaskan. [REUTERS]
Sumber tersebut juga menuturkan Perdana Menteri Modi menolak pembelaan yang diberikan kedua menteri. BJP adalah partai berkuasa dan koalisi India. Tindakan tegas yang dilakukan Modi terhadap dua menterinya itu dilakukan bertepatan dengan sikap Modi untuk angkat bicara setelah selama ini bungkam atas kasus pemerkosaan Asifa. Modi menyatakan mengutuk aksi geng pemerkosaan yang terjadi di Jammu dan Kashmir, Negara Bagian Kathua, India.

Sumber itu mengatakan, kedua menteri mengklaim berupaya meredakan kelompok masyarakat Hindu yang marah atas upaya perubahan demografi dengan masuknya komunitas Bakarwals dan Rohingya, yang beragama Islam, ke wilayah Jammu dan Kashmir. Perdana Menteri Modi tidak menerima penjelasan tersebut dan tindakan yang dilakukan kedua menteri dinilai Modi tidak perlu.

Credit TEMPO.CO

Modi Jamin Keadilan untuk Asifa, Anak Korban Kekejaman di India

PM India, Narendra Modi. REUTERS/Jonathan Brady

CB, Jakarta - Perdana Menteri India Narendra Modi akhirnya angkat bicara atas kasus pemerkosaan terhadap Asifa, 8 tahun, yang menjadi korban geng pemerkosa di India. Asifa diculik, dibius, dan diperkosa beramai-ramai selama hampir lima hari di sebuah kuil Hindu di Jammu, India, pada Januari 2018. Jasadnya ditemukan di tengah hutan dengan luka bekas cekikan.
“Insiden-insiden semacam ini sedang didiskusikan dalam dua hari terakhir dan kejadian ini tidak dapat dipisahkan dari sebuah kehidupan sosial masyarakat. Sebagai sebuah negara, sebagai sebuah masyarakat, kami semua merasa malu dengan hal ini. Negara menjamin tidak ada pelaku yang bisa menghindar. Keadilan lengkap akan dilakukan. Putri-putri kami pasti akan mendapatkan keadilan,” kata Modi, seperti dikutip Timesofindia.indiatimes.com, Sabtu, 14 April 2018.

Perdana Menteri Modi mendesak masyarakat India agar bekerja sama serta membersihkan lingkungan sosial dari setan-setan pemerkosa dan kekerasan seksual terhadap perempuan. Untuk mencapai hal ini, diperlukan perubahan yang dimulai dari keluarga dengan cara menanamkan nilai-nilai sosial pada anak-anak.

“Ketika seorang anak perempuan pulang terlambat, kita harus cepat menanyakan, dari mana saja mereka. Ketika seorang anak laki-laki pulang larut malam, kita pun harus menanyakan pertanyaan yang sama. Kita harus memperkuat sistem kekeluargaan kita, nilai-nilai sosial kita, hukum, dan lainnya,” ujar Modi.

Asifa Bano, anak perempuan usia 8 tahun, menjadi korban kekejaman sekelompok orang anti- Muslim di India dan praktek suap polisi India.
Sebelumnya, Modi berada dalam tekanan untuk memberikan respons atas kasus pemerkosaan terhadap Asifa. Partai berkuasa di India, BJP, ikut dikecam Kongres India serta partai-partai oposisi lain atas tuduhan telah melindungi dan menghambat penyelesaian kasus-kasus pemerkosaan di India.

Credit TEMPO.CO

Langkawi Jagokan Mahathir Mohamad di Pemilu Malaysia 2018

Mantan PM Malaysia, dan pemimpin Partai Pribumi Bersatu Malaysia, Mahathir Mohamad, saat konferensi pers di Petaling Jaya, Malaysia, 5 April 2018. AP

CB, Jakarta - Negara bagian Langkawi, Malaysia, mengkonfirmasi Ketua Partai Pakatan Harapan atau PKR, Mahathir Mohamad, sebagai calon untuk parlemen Langkawi dalam pemilu 9 Mei 2019. Pengumuman itu disampaikan oleh Presiden PKR, Wan Azizah Wan Ismail, disaksikan oleh Presiden Partai Pribumi Bersatu Malaysia atau Pribumi, Sri Muhyiddin Yassin dan Mohamad Sabu, Partai Amanah Negara.
“Kepada seluruh masyarakat Langkawi, saya dengan bangga mengumumkan kandidat bagi Langkawi adalah Dr. Mahathir,” kata Wan Azizah, Minggu, 15 April 2018.

Mahathir Mohamad Keluar dari UMNO

Dikutip dari thestar.com.my pada Senin, 16 April 2018, selama Mahathir menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia selama 22 tahun, Mahathir mendeklarasikan Langkawi sebagai sebuah wilayah pelabuhan bebas yang ditujukan untuk mempromosikan perdagangan Malaysia. Di wilayah itu pula, Mahathir mendirikan Otoritas Pengembangan Langkawi atau Lada untuk mendorong kemajuan di wilayah tersebut.
Bagi Mahathir, Langkawi adalah wilayah yang memiliki kedekatan batin dengannya. Pada awal-awal karirnya atau pada 1960-an, dia pernah bekerja di sebuah rumah sakit di Langkawi sebagai petugas kesehatan. Dia dikenang sebagai satu dari sedikit orang di Langkawi yang mempunyai mobil pada era itu.
Sejak konstituen dibentuk pada 1994, Langkawi telah menjadi markas Partai Barisan Nasioanl. Partai itu mendapat dukungan 70 persen suara mayoritas pemilih Langkawi.
Pada Desember 2017, Mahathir diselimuti spekulasi apakah dia akan maju sebagai anggota parlemen dari wilayah Langkawi, Kubang Pasu atau Putrajaya. Mahathir, 93 tahun, telah menjadi calon pemimpin negara tertua di dunia.

Credit TEMPO.CO

Oposisi Kamboja Sam Rainsy Minta Dukungan Jepang

Para pelajar melepaskan balon saat perayaan Hari Kemerdekaan di Phnom Penh, Kamboja, 9 November 2015. Kamboja merayakan hari kemerdekaannya yang ke-62. AP/Heng Sinith

CB, Jakarta - Pemimpin oposisi Kamboja yang diasingkan, Sam Rainsy, mendesak Jepang agar menggunakan pengaruhnya untuk memastikan pemilu Kamboja pada 29 Juli nanti akan berlangsung demokratis. Jepang adalah negara donor terbesar di Kamboja.

Dikutip dari situs scmp.com pada Senin, 16 April 2018, Rainsy mengatakan pihaknya sangat berharap Jepang dan jaringan bisnisnya mau mengirimkan pesan kepada Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, bahwa dia perlu memperbaiki demokrasi Kamboja atau terancam menghadapi isolasi. Rainsy, Ketua oposisi partai Penyelamat Kamboja Nasional atau CNRP, telah dilarang untuk ikut pemilu dan kunjungannya ke Tokyo untuk menggalang dukungan dari para pelaku bisnis dan politisi Jepang agar bisa maju dalam pemilu 29 Juli 2018.
“Jepang punya pengaruh yang cukup besar untuk membantu memulihkan proses demokrasi. Jika Jepang menarik diri dari Kamboja, maka Hun Sen akan terisolasi sepenuhnya dan Kamboja akan berada dalam jurang masalah,” kata Rainsy.

Sam Rainsy. (AP Photo/Heng Sinith)
Saat ini, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa telah menangguhkan bantuan dana ke Kamboja menyusul penyelenggaraan pemilu Juli nanti. Dengan begitu, Jepang telah menjadi negara satu-satunya yang menjaga hubungan baik dengan rezim Hun Sen. Negara Sakura itu untungnya saat ini mulai menyoroti sikap pemerintah Kamboja membredel media-media di negara dan eksekusi terhadap para politisi oposisi.
Hun Sen sudah berkuasa di Kamboja lebih dari 3 dekade. Rentan waktu itu masih belum cukup baginya, dimana dia telah mendeklarasikan niatnya untuk kembali memimpin Kamboja setidaknya sampai 10 tahun ke depan.

Credit TEMPO.CO

Inggris: Tidak Ada Rencana Serangan Baru Terhadap Suriah

LONDON - Menteri Luar Negeri Inggris, Boris Johnson mengatakan, belum ada rencana untuk kembali melakukan serangan rudal terhadap Suriah. Meski begitu, Inggris akan mempertimbangkan tindakan lebih lanjut jika Presiden Suriah Bashar al-Assad kembali menggunakan senjata kimia.

Johnson menyebut serangan yang dilakukan bersama Amerika Serikat (AS) dan Prancis itu berjalan sukses. Serangan yang ditujukan kepada tiga situs di Suriah itu disebutnya sebagai pesan dari dunia. Namun, ia tidak bisa memastikan apakah Assad masih memiliki senjata kimia atau tidak.

"Tidak ada usulan di atas meja saat ini untuk serangan lebih lanjut karena sejauh ini, syukurlah, rezim Assad belum terlalu bodoh untuk meluncurkan serangan senjata kimia lain," kata Johnson.

“Jika dan kapan hal semacam itu terjadi maka jelas, dengan sekutu, kita akan mempelajari apa pilihannya,” imbuhnya seperti disitir dari Reuters, Senin (16/4/2018).

Johnson mengatakan Perdana Menteri (PM) Theresa May dan menteri-menteri utama kabinetnya harus bergerak cepat di Suriah, sehingga tidak bisa mengambil risiko mengingat parlemen sedang libur. Ditambahkannya bahwa ada banyak contoh ketika seorang perdana menteri tidak mendapatkan persetujuan parlemen.

Washington, Paris dan London semuanya menggambarkan serangan itu sebagai suatu keberhasilan, tetapi Johnson mengakui dia tidak tahu apakah Assad masih memiliki senjata kimia dan aktivitas di Suriah akan dipantau setiap hari.

Inggris juga waspada terhadap tindakan pembalasan apa pun oleh Moskow, di mana PM May menyalahkan Rusia atas zat saraf yang meracuni mantan mata-mata Rusia Sergei Skripal dan putrinya Yulia bulan lalu.

Johnson mengatakan Inggris akan mengambil setiap tindakan pencegahan yang mungkin untuk membela diri terhadap setiap serangan siber Rusia. Tetapi London akan terus berbicara ke Moskow karena tidak "menikmati" hubungan mereka yang sulit.

"Ini adalah misi yang sukses," kata Johnson. "Saya berharap ini akan menjadi penghalang bagi Assad dan tentu saja saya berharap ini tidak akan berarti penderitaan kemanusiaan rakyat Suriah berlanjut sebagai akibat dari penggunaan senjata kimia," tukasnya.

Credit sindonews.com

NATO Nyatakan Dukung Serangan AS di Suriah

BRUSSELS - Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg menyatakan, semua negara anggota NATO menyatakan dukungan mereka atas serangan yang dilancarkan Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat (AS) di Suriah.

"Sekutu menyatakan dukungan penuh mereka untuk tindakan ini yang dimaksudkan untuk menurunkan kemampuan senjata kimia rezim Suriah dan mencegah serangan senjata kimia lebih lanjut terhadap rakyat Suriah," kata Stoltenberg, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (15/4).

Dirinya kemudian menuturkan, NATO percaya bahwa aksi militer yang dilakukan ketiga negara tersebut di Suriah tidak akan mengancam penyelesaian politik di negara Timur Tengah tersebut.

"Tidak. Sebenarnya sebaliknya, saya pikir jika kita diam, dan menerima penggunaan senjata kimia, itu akan merusak upaya untuk menemukan solusi politik. Jadi, kami sangat menyatakan dukungan untuk proses politik yang dipimpin PBB, tidak ada solusi militer untuk konflik di Suriah," ungkapnya.

"Tetapi pada saat yang sama, saya pikir itu benar-benar akan berbahaya jika komunitas internasional menerima penggunaan senjata kimia dan oleh karena itu kami mendukung tindakan yang diambil AS," imbuhnya.

Stoltenberg kemudian mencatat bahwa serangan yang dilancarakan oleh AS cs di Suriah sangat presisis, proporsional, dan hanya ditujukan untuk fasilitas senjata kimia Suriah saja.

Credit sindonews.com

Oposisi Inggris: Serangan ke Suriah Tak Miliki Dasar Hukum

LONDON - Partai Buruh, yang merupakan partai oposisi di Inggris mempertanyakan dasar hukum di balik serangan udara yang dilancarkan Inggris di Suriah. Inggris, bersama dengan Prancis dan Amerika Serikat (AS) kemarin menghujani Suriah dengan rudal jelajah.

Pemimpin Partai Buruh, Jeremy Corbyn menuturkan, dia telah mempertanyakan hal ini kepada Menteri Luar Negeri Inggris, Boris Johnson dan Perdana Menteri Inggris, Theresa May. Corbyn menyebut, dia mempertanyakan legalitas serangan itu, karena sejauh ini tidak ada persetujuan dari Dewan Keamanan (DK) PBB atau Parlemen Inggris untuk melancarkan serangan itu.

"Saya pertanyakan kepada Menteri Luar Negeri, saya pernyatakan kepada Perdana Menteri, di mana dasar hukum untuk melakukan serangan ini," ucap Corbyn saat melakukan wawancara dengan BBC, seperti dilansir Reuters pada Minggu (15/4).

"Dasar hukum (untuk melakukan serangan) adalah pertama dengan alasan pertahanan diri atau otoritas DK PBB. Intervensi kemanusiaan adalah konsep yang dapat diperdebatkan secara hukum pada saat ini," sambungnya.

Sebelumnya, Corbyn mengecam keputusan May untuk menyerang Suriah tanpa melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Parlemen Inggris. Dia mengatakan, May lebih mendengarkan Donald Trump dibandingkan dengan Parlemen Inggris.

Credit sindonews.com

Putin: Serangan Barat di Suriah Berlanjut, Kekacauan Landa Dunia

MOSKOW - Presiden Rusia Vladimir Putin serangan rudal Barat lebih lanjut terhadap Suriah akan menyebabkan kekacauan dalam hubungan internasional. Hal itu dikatakan Putin kepada mitranya dari Iran, Hassan Rouhani.

Begitu laporan yang diturunkan kantor berita Rusia, RIA, mengutip pernyataan Kremlin.

Putin dan Rouhani berbicara melalui telepon untuk membahas situasi di Suriah setelah Amerika Serikat (AS), Prancis dan Inggris meluncurkan serangan rudal terhadap Suriah atas dugaan serangan gas beracun.

RIA melaporkan kedua pemimpin sepakat bahwa serangan Barat telah merusak peluang untuk mencapai resolusi politik di Suriah.

"Vladimir Putin, khususnya, menekankan bahwa jika tindakan melanggar Piagam PBB itu berlanjut, maka itu pasti akan menyebabkan kekacauan dalam hubungan internasional," kata kantor berita RIA mengutip Kremlin dalam sebuah pernyataan yang disitir Reuters, Minggu (15/4/2018).

AS, Inggris, dan Prancis meluncurkan serangan udara terhadap Suriah pada Sabtu (14/4/2018) pagi sebagai tanggapan atas dugaan serangan kimia di Douma pada akhir pekan lalu. Sekitar 110 rudal menghantam sasaran di ibu kota Suriah, Damaskus dan wilayah lainnya.

Serangan berlangsung bertepatan dengan pengumuman Presiden Donald Trump yang memerintahkan serangan operasi militer terhadap rezim Presiden Bashar al-Assad. Serangan terjadi sebelum tim inspektur Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) bekerja di Douma untuk melakukan penyelidikan.

Credit sindonews.com

Putin Peringatkan Barat, AS Siapkan Sanksi bagi Rusia

Presiden Rusia Vladimir Putin, di Vietnam, 2017. (REUTERS/Jorge Silva)

Jakarta, CB -- Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan bahwa serangan lanjutan Barat terhadap Suriah akan membawa kekacauan pada hubungan internasional. Sementara, AS menyiapkan sanksi baru bagi Rusia akibat dukungannya kepada rezim Bashar al-Assad.

Pernyataan Putin itu disampaikan dalam percakapan telepon dengan Presiden Iran Hassan Rouhani, Minggu (15/4), terkait dengan serangan rudal Amerika Serikat, Perancis, dan Inggris di Suriah pada Sabtu (14/4).

Sebuah pernyataan dari Kremlin mengatakan Putin dan Rouhani setuju bahwa serangan Barat telah merusak kesempatan untuk mencapai penyelesaian politik dalam konflik Suriah.

"Vladimir Putin secara khusus menekankan bahwa jika tindakan yang melanggar Piagam PBB itu dilanjutkan maka itu pasti akan menyebabkan kekacauan dalam hubungan internasional," ujar sebuah pernyataan Kremlin, dikutip dari Reuters.

Sebelumnya, serangan gabungan Barat itu menerpa jantung program senjata kimia Suriah, Sabtu (14/4). Washington mengatakan hal itu dilakukan sebagai pembalasan atas dugaan serangan gas beracun sepekan sebelumnya di Suriah.

Pernyataan Putin ini keluar setelah sebelumnya Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov mengaku akan bekerja menangani situasi dengan profesional.

"Sekarang situasi politik sangat tegang, suasananya bak tersengat listrik, jadi saya tidak akan membuat prediksi apa pun," ucapnya.

Dubes AS untuk PBB Nikki Haley, di Sidang Umum PBB, AS, 2017. (Spencer Platt/Getty Images/AFP)

"Kami akan bekerja dengan tenang, metodologis, dan profesional, menggunakan semua kesempatan untuk menyingkirkan situasi politik yang sangat berbahaya saat ini," imbuh dia.

Hal itu dikatakannya ketika ditanya soal kesiapan Rusia dalam bekerja sama dengan proposal negara-negara Barat di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Terpisah, Kepala Departemen non-Proliferasi dan Pengendalian Senjata Kementerian Luar Negeri Rusia Vladimir Ermakov mengatakan Washington ingin mempertahankan dialog dengan Moskow mengenai stabilitas pascaserangan itu.

"Di pemerintahan AS ada orang-orang tertentu yang memungkinkan untuk diajak bicara," aku dia.

Di Damaskus, wakil menteri luar negeri Suriah Faisal Mekdad bertemu dengan inspektur dari Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) selama sekitar tiga jam. Ia didampingi oleh para perwira Rusia dan seorang pejabat keamanan senior Suriah.

Para pengawas itu akan mengunjungi lokasi yang diduga menjadi lokasi serangan gas di Douma, 7 April.

Mekdad menolak berkomentar kepada wartawan yang menunggu di luar hotel tempat pertemuan itu berlangsung.

Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson mengatakan bahwa kekuatan Barat tidak berencana untuk melakukan serangan rudal lebih lanjut. Meskipun, hal itu akan ditinjau jika Damaskus menggunakan senjata kimia kembali.

Menlu Inggris Boris Johnson, di London, 2017. (Matt Frost/ITV/REX/Shutterstock via Reuters)

"Ini bukan tentang perubahan rezim [di Suriah]. Ini bukan tentang mencoba untuk mengubah gelombang konflik di Suriah," katanya. Ia menambahkan bahwa
Rusia adalah satu-satunya negara yang dapat menekan al-Assad untuk bernegosiasi untuk mengakhiri konflik.

Ditanya tentang hubungan AS-Rusia, duta besar AS untuk PBB, Nikki Haley mengatakan hubungan "sangat tegang". Namun, katanya, Amerika Serikat masih mengharapkan hubungan yang lebih baik.

Haley mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan menarik pasukannya keluar dari Suriah sampai tujuannya tercapai.

Yakni, memastikan senjata kimia tidak digunakan, mengalahkan ISIS, dan perkembangan baik dalam isu Iran.

Sanksi Korporasi

Haley mengatakan pihaknya sedang menyiapkan sanksi baru terhadap Rusia atas dukungannya bagi al Assad. Sanksi itu akan diumumkan oleh Menteri Keuangan Steven Mnuchin, Senin (16/4).

"Mereka [Kemenkeu] akan langsung pergi ke perusahaan apa pun yang berurusan dengan peralatan yang berkaitan dengan Assad dan penggunaan senjata kimia," kata Haley, dalam wawancara dengan CBS, Minggu (15/4).

Credit cnnindonesia.com

Macron Klaim Yakinkan Trump Terlibat Jangka Panjang di Suriah

Presiden Macron menyatakan pihaknya meyakinkan Trump untuk terus terlibat di Suriah dalam jangka panjang. (REUTERS/Francois Mori/Pool)

Jakarta, CB -- Presiden Emmanuel Macron menyatakan Paris telah meyakinkan Donald Trump untuk tetap terlibat di Suriah "untuk jangka panjang." Dia juga mengatakan Serangan udara Perancis bukan berarti deklarasi perang terhadap rezim Bashar al-Assad.

Sehari setelah Perancis bergabung dengan Amerika Serikat dan Inggris meluncurkan serangan perdana terhadap sasaran rezim, Macron berkeras intervensi itu merupakan tindakan sah dan mendorong kekuatan internasional untuk mendorong solusi diplomatik atas perang saudara tujuh tahun di Suriah.

"Kami tidak menyatakan perang terhadap rezim Bashar al-Assad," kata politikus liberal itu di awal wawancara selama tiga jam yang disiarkan di televisi dalam rangka setahun menjabat, dikutip AFP pada Minggu (16/4).

Namun, Macron berpendapat intervensi militer besar pertamanya sebagai presiden itu penting untuk mengirim sinyal bahwa penggunaan senjata kimia terhadap warga sipil tidak bisa dibiarkan begitu saja.

Serangan pada Sabtu mengincar tiga fasilitas diduga pabrik senjata kimia, sebagai respons atas insiden yang disebut negara-negara Barat sebagai serangan gas dengan korban puluhan jiwa di kota Douma.

"Kami punya hak internasional penuh mengintervensi kasus ini," kata Macron.

Dia mengatakan AS, Perancis dan Inggris mengincar "situs yang sangat terarah pada penggunaan senjata kimia" dalam misi yang berlangsung "sempurna."

Dia pun berpendapat operasi itu sah meski tidak disetujui Perserikatan Bangsa-Bangsa, merujuk pada resolusi PBB pada 2013 yang menyatakan Suriah mesti menghancurkan senjata kimianya.

Macron menyiratkan Perancis memainkan peran penting dalam mengubah pikiran Trump hingga tetap terlibat dalam konflik.

"Sepuluh hari lalu, Presiden Trump mengatakan Amerika Serikat wajib menarik diri dari Suriah," kata Macron.

"Saya yakinkan Anda, kami telah meyakinkannya bahwa penting untuk tetap terlibat dalam jangka panjang," kata Macron masih dalam wawancara BFMTV.

Merujuk pada pernyataan Trump terhadap Rusia di Twitter, Macron mengatakan "hal kedua yang kami yakinkan padanya adalah dia mesti membatasi serangannya pada senjata kimia, ketika terjadi kehebohan media via twit, saya yakin Anda mengetahuinya."

Credit cnnindonesia.com

Kecam Iran, Liga Arab Minta Serangan Kimia Suriah Diselidiki

Ilustrasi korban serangan kimia. (REUTERS/Ammar Abdullah)

Jakarta, CB -- Liga Arab meminta masyarakat internasional menyelidiki "kejahatan" penggunaan senjata kimia di Suriah dan mengecam Iran karena dinilai mengintervensi urusan negara lain.

Arab Saudi dan Iran telah bersaing mencapai supremasi regional untuk beberapa dekade dan kini terlibat dalam perang proksi di sejumlah negara, termasuk Yaman dan Suriah.

"Kami menekankan kecaman mutlak kami atas penggunaan senjata kimia terhadap warga Suriah dan kami menuntut penyelidikan independen internasional untuk menjamin penerapan hukum," bunyi pernyataan yang dikutip Reuters, Senin (16/4).

Liga Arab juga menekankan pentingnya solusi politik untuk perang Suriah yang melibatkan banyak pihak.

Arab Saudi dan para sekutunya menyatakan dukungan atas serangan peluru kendali yang dilakukan Amerika Serikat, Inggris dan Perancis, Sabtu lalu. Sementara Irak dan Libanon mengecam serangan yang mengincar sejumlah fasilitas diduga terkait senjata kimia itu.

Damaskus menampik memiliki senjata kimia dan menyebut serangan tiga negara itu merupakan bentuk agresi.

Bantuan militer dari Rusia dan Iran, yang juga didukung Hizbullah Libanon dan kelompok Syiah di Irak, selama tiga tahun terakhir memungkinkan Presiden Suriah Bashar al-Assad menghancurkan para pemberontak yang mengancam menggulingkannya.

Komunike Liga Arab yang merupakan produk dari konferensi tingkat tinggi juga menyerukan sanksi internasional terhadap Iran dan mendorong negara tersebut menarik "kelompok bersenjata" dari Suriah dan Yaman.

"KTT mengecam intervensi Iran pada urusan internal negara-negara Arab, baik dengan memicu perpecahan sektarian atau menanap kelompok bersenjata di negara-negara Arab seperti Libanon, Irak dan Yaman, dan melindungi teroris al-Qaidah," kata Menteri Luar Negeri Saudi Adel al-Jubeir.

Menampik tudingan itu, Iran menyebut kecaman Liga Arab merupakan hasil dari tekanan Saudi.

"Bayangan kebijakan destruktif Saudi terbukti pada ... pernyataan final KTT tersebut," kata juru bicara Kemlu Iran Bahram Qasemi, dalam laporan media pemerintah yang dikutip Reuters.

Credit cnnindonesia.com

Kritik Duterte, Filipina Deportasi Pejabat Partai Sosialis UE

MANILA - Pihak imigrasi Filipina pada hari Minggu (15/4/2018) menolak masuk dan mendeportasi seorang pejabat Partai Sosialis dari Uni Eropa (UE). Itu dilakukan karena mengkritik tindakan keras anti-narkoba Presiden Rodrigo Duterte.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Sosialis Eropa (PES), Giacomo Filibeck, ditolak masuk Bandara Internasional Mactan-Cebu Filipina karena kegiatan politik ilegal. Demikian yang dikatakan seorang pejabat dan partai lokal Akbayan.

Filibeck dijadwalkan menghadiri Kongres Partai Akbayan dua hari dengan sekitar 20 delegasi asing lainnya. Tetapi ia kemudian dihentikan di konter imigrasi dan menyerahkan secarik kertas yang menginformasikan kepadanya mengenai perintah daftar hitam, menurut pernyataan Akbayan.

Sementara orang asing lainnya diizinkan masuk.

"Akbayan mengutuk, dalam istilah terkuat, penahanan dan deportasi pemimpin hak asasi manusia Eropa, Giacomo Filibeck," kata Akbayan dalam sebuah pernyataan. Akbayan adalah sister party dari PES.

"Insiden yang tidak menguntungkan ini hanya menunjukkan bagaimana paranoid pemerintah ini membuat seluruh dunia buta dari kerusakan yang telah dilakukan Presiden Duterte terhadap negara kita," imbuh pernyataan itu seperti dikutip dari Reuters, Senin (16/4/2018).

Di Eropa, PES juga memprotes dalam istilah yang paling kuat tentang penahanan dan deportasi yang tidak dapat dibenarkan dari salah satu pejabat seniornya di Filipina.

Presiden PES, Sergei Stanishev, mengatakan hal itu tidak dapat diterima di mana seorang anggota partai harus diperlakukan sebagai penjahat atas perintah pemerintah dan secara paksa dideportasi dari negara lain.

"Jelas, Presiden Duterte bermaksud untuk membungkam kritik atas kebijakannya yang mematikan baik di dalam maupun luar negeri," tambahnya.

Namun, Menteri Kehakiman Menardo Guevarra membenarkan tindakan biro imigrasi atas Filibeck, seorang pejabat Partai Sosialis Italia yang merupakan bagian dari partai yang berkuasa sebelumnya di Roma.

"Adalah haram bagi orang asing yang tinggal di negara kami untuk terlibat dalam kegiatan politik partisan, dan pemerintah memiliki hak untuk menolak masuk mereka yang telah melakukan tindakan ilegal ini di masa lalu," kata Guevarra dalam pesan teks kepada wartawan.

Filibeck berada di negara itu pada bulan Oktober 2017 bersama dengan misi pencari fakta hak asasi manusia internasional, yang mencela pembunuhan di bawah kampanye anti-narkoba Duterte.

Lebih dari 4.100 orang telah tewas ketika melawan penangkapan dalam operasi anti-narkotika polisi. Sementara 2.300 orang lainnya tewas dalam apa yang bisa menjadi pembunuhan terkait narkoba oleh pria bersenjata bertopeng menggunakan sepeda motor sejak Juli 2016.

Akbayan mengatakan pemimpin Filipina, yang berada di bawah pengawasan masyarakat internasional termasuk Pengadilan Pidana Internasional karena pembunuhan, takut kecaman global terhadap kebijakannya untuk membunuh.

Anggota parlemen Akbayan Tom Villarin mengatakan dia akan mengajukan resolusi majelis rendah atas insiden memalukan ini.

"Tuduhan konyol kegiatan politik ilegal adalah cara Duterte mengatakan dia ingin mengkriminalisasi kritik," katanya.

Credit sindonews.com

Bangladesh-UNHCR Kompak Bantah Klaim Repatriasi Rohingya Myanmar

DHAKA - Pemerintah Bangladesh dan Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa Bangsa (UNHCR) membantah klaim Myanmar bahwa mereka telah memulangkan lima anggota keluarga Rohingya. Keduanya mengatakan baik pemerintah Bangladesh maupun UNHCR tidak memiliki keterlibatan dalam repatriasi tersebut.

Komisaris Pengungsi dan Pemulangan Pengungsi pemerintah Bangladesh, Abul Kalam mengatakan, sebuah keluarga yang terdiri dari lima orang yang berada di wilayah Konakarara telah masuk kembali ke wilayah Myanmar dan telah dibawa ke pusat penerimaan yang didirikan oleh Myanmar. Konakarara adalah sebuah tanah tak bertuan di antara kedua negara itu

"Itu sama sekali bukan repatriasi, melainkan propaganda," katanya kepada Reuters, Senin (16/4/2018).

Secara terpisah, Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan langsung tentang kasus ini dan tidak diajak konsultasi atau terlibat dalam laporan repatriasi ini.

Dalam pernyataannya, UNHCR menyerukan kepada Myanmar untuk memastikan setiap pengembalian bersifat sukarela, aman dan bermartabat. Badan itu mengatakan setiap pengungsi yang kembali harus secara berkelanjutan diintegrasikan kembali ke masyarakat.

Terkait hal ini, juru bicara pemerintah Myanmar Zaw Htay mengatakan hal itu bukan sebuah propaganda. Menurutnya keluarga etnis Rohingya itu memutuskan untuk kembali dengan kemauan mereka sendiri.

"Kami merawat mereka," katanya.

Reuters tidak dapat menghubungi keluarga yang bersangkutan, atau memverifikasi lokasi pasti dari mana mereka telah kembali.

Dalam sebuah pernyataan pada Sabtu malam, Myanmar mengatakan telah memulangkan keluarga Rohingya pertama dari pengungsi yang melarikan diri ke Bangladesh. Dikatakan sebuah keluarga yang terdiri dari lima orang, termasuk seorang individu bernama Aftar Ar Lwan, telah kembali ke salah satu pusat penerimaannya di negara bagian Rakhine.

Myanmar dan Bangladesh setuju pada bulan Januari untuk menyelesaikan repatriasi sukarela para pengungsi dalam dua tahun. Myanmar mendirikan dua pusat penerimaan dan apa yang dikatakannya adalah sebuah kamp sementara di dekat perbatasan di Rakhine untuk menerima kedatangan pertama.

Klaim Myanmar mengenai repatriasi pertama terjadi hanya beberapa hari setelah UNHCR mengatakan kondisi di Myanmar tidak kondusif bagi kembalinya pengungsi.

Credit sindonews.com

Myanmar Klaim Pulangkan Keluarga Pengungsi Rohingya Pertama

YANGON - Myanmar, Sabtu (14/4/2018), memulangkan keluarga Rohingya pertama dari hampir 700 ribu pengungsi yang melarikan diri ke Bangladesh. Pemulangan ini dilakukan setelah pembicaraan selama berbulan-bulan dengan Dhaka dan di tengah peringatan PBB bahwa negara itu belum siap untuk menerima kembali pengungsi Rohingya.

Para pengungsi Rohingya melarikan diri telah melaporkan pembunuhan, perkosaan dan pembakaran dalam skala besar. Amerika Serikat dan PBB telah menggambarkan operasi militer Myanmar sebagai pembersihan etnis.

Myanmar membantah hampir semua tuduhan, dan mengatakan pihaknya melancarkan operasi kontra-pemberontakan yang sah. Militer mengatakan tindakan kerasnya dipicu oleh serangan militan Rohingya di lebih dari dua lusin pos polisi dan pangkalan militer Agustus lalu.

Myanmar dan Bangladesh pada bulan Januari setuju untuk menyelesaikan repatriasi sukarela para pengungsi dalam dua tahun. Myanmar mendirikan dua pusat penerimaan dan apa yang dikatakan sebagai sebuah kamp sementara di dekat perbatasan di Rakhine untuk menerima kedatangan pertama.

"Lima anggota keluarga Muslim datang ke pusat penerimaan Taungpyoletwea di negara bagian Rakhine pagi ini," kata pemerintah Myanmar dalam sebuah pernyataan pada Sabtu malam seperti dikutip dari Reuters, Minggu (15/4/2018).

"Anggota keluarga diperiksa oleh petugas imigrasi serta departemen kesehatan dan kesejahteraan sosial, bantuan dan pelayanan pemukiman memberikan mereka bahan-bahan seperti beras, kelambu, selimut, t-shirt, longyis (sarung Burma) dan peralatan dapur," sambung pernyataan itu.

Pernyataan tersebut menambahkan bahwa anggota keluarga yang "sejalan dengan aturan" dikeluarkan Kartu Verifikasi Nasional (NVC) setelah memasuki Myanmar.

NVC adalah bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah untuk mendaftarkan Rohingya yang gagal mendapatkan kewarganegaraan. Kartu tersebut telah ditolak secara luas oleh para pemimpin komunitas Rohingya, yang mengatakan mereka memperlakukan penduduk seumur hidup seperti imigran baru.

Sebagian besar orang Myanmar menganggap Rohingya sebagai imigran yang tidak diinginkan dari Bangladesh. Sementara tentara menyebut mereka sebagai "orang Bengali".

Pekan lalu, pejabat paling senior PBB mengunjungi Myanmar tahun. Asisten Sekretaris Jenderal Urusan Kemanusiaan, Ursula Mueller, mengatakan kondisi di Myanmar tidak kondusif bagi kembalinya para pengungsi.

Ia menyebutkan kurangnya akses ke layanan kesehatan, kekhawatiran di kalangan Rohingya tentang perlindungan dan berlanjutnya pemindahan. Ia juga menggambarkan kondisi di kamp-kamp pengungsi internal dari serangan kekerasan sebelumnya sebagai "menyedihkan".

Sementara itu beberapa kapal yang membawa etnis Rohingya dari bagian negara Rakhine yang dilanda kekerasan telah meninggalkan Myanmar dalam beberapa bulan terakhir. Keberangkatan dikonfirmasi terbaru terjadi pada hari Kamis.

Credit sindonews.com

China-Jepang Sepakat Kerja Sama Dorong Denuklirisasi Korut

TOKYO - Menteri Luar Negeri China dan Jepang sepakat untuk bekerja sama mendorong Korea Utara (Korut) meninggalkan program nuklirnya. Kerja sama ini tanda terbaru dari peningkatan kerja sama antara dua ekonomi terbesar di Asia.

"Agar Korea Utara melepaskan senjata nuklirnya dan rudalnya dengan cara yang lengkap, tidak dapat dibalikkan dan dapat diverifikasi, kami setuju kami harus menegakkan resolusi Dewan Keamanan yang relevan dan bekerja sama dengan erat," kata Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono setelah bertemu dengan rekan Cina Wang Yi dikutip dari Bloomberg, Minggu (15/4/2018).

Kono juga mengatakan ia dan Wang setuju untuk meningkatkan hubungan dengan para pemimpin mereka untuk saling berkunjung, dimulai dengan kunjungan bulan depan ke Jepang oleh Perdana Menteri China Li Keqiang untuk pertemuan puncak trilateral yang melibatkan Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in.

Kunjungan Wang Yi ke Jepang adalah yang pertama dalam lebih dari delapan tahun terakhir. Kunjungan ini dilakukan jelang pertemuan puncak antara kedua Korea dan sebuah pertemuan potensial antara Presien Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Pemimpin Korut Kim Jong-un.

China dan Jepang berusaha memperbaiki hubungan di tengah kebijakan whiplash dari AS atas perdagangan dan keamanan.

Credit sindonews.com

Raja Salman ungkapkan misil Houthi pernah sasar Makkah

Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz Al-Saud (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Al Khobar, Arab Saudi (CB) - Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud mengatakan milisi Houthi di Yaman yang didukung Iran merupakan ancaman nyata dan tiga dari 119 misil yang telah ditembakkannya bahkan diarahkan ke Makkah, kota tersuci umat Islam.

"Realitas ini kembali menunjukkan kepada dunia bahaya prilaku Iran di kawasan, pelanggaran atas prinsip-prinsip hukum internasional dan pengabaian atas nilai-nilai, etika, dan bertetangga baik," katanya dalam pidatonya selaku ketua KTT ke-29 Liga Arab yang berlangsung di Dhahran, Minggu.

Pemimpin Arab Saudi yang menyandang gelar pelayan dua tempat suci umat Islam dunia ini menyambut baik pernyataan PBB yang mengutuk keras serangan misil milisi Houthi ke sejumlah kota di Arab Saudi tersebut.

Arab Saudi, lanjutnya, meyakini milisi Houthi yang didukung Iran bertanggungjawab penuh atas munculnya dan berlanjutnya krisis Yaman dan penderitaan kemanusiaan di negeri itu.

Karenanya, Arab Saudi meminta PBB bersikap tegas atas prilaku Iran ini. Dalam bagian lain pidatonya, Raja Salman juga menyinggung tentang krisis Libya serta ancaman terorisme yang dipandangnya sebagai tantangan paling serius dunia saat ini.

"Terorisme itu berdampingan dengan ekstremisme dan sektarianisme untuk memicu konflik dalam negeri di banyak negara Arab," katanya dalam pidatonya di depan para pemimpin dan delegasi negara-negara anggota Liga Arab yang hadir.

Terhadap kondisi ini, Arab Saudi kembali mengutuk keras aksi-aksi terorisme yang dilakukan Iran di kawasan Arab dan menolak campur tangan Teheran dalam urusan dalam negeri negara-negara Arab, katanya dalam pidatonya yang disiarkan SPA, kantor berita resmi Arab Saudi.

"Kami mengutuk upaya-upaya permusuhan Iran yang dimaksudkan untuk menggoyang stabilitas keamanan dan menyebarkan hasutan bermuatan SARA yang berpotensi mengancam keamanan nasional dan pelanggaran atas prinsip-prinsip hukum internasional," katanya.

Raja Salman menegaskan komitmen Arab Saudi terhadap kesatuan, kedaulatan, kemerdekaan, keamanan dan keutuhan wilayah Yaman.

"Kami juga mendukung semua upaya yang dimaksudkan untuk mencapai solusi politik atas krisis Yaman berdasarkan inisiatif Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) dan mekanisme eksekutifnya, hasil Konferensi Dialog Nasional Menyeluruh Yaman dan Resolusi Dewan Keamanan PBB No.2216," katanya.

Untuk membantu rakyat Yaman, Arab Saudi menyerukan kepada masyarakat internasional agar berupaya menyiapkan semua sarana yang diperlukan untuk mengirim bantuan kemanusiaan ke berbagai wilayah Yaman.

Sementara itu, dalam pidatonya, Raja Jordania Abdullah II bin Al-Hussain menjelaskan tentang berbagai upaya yang telah dia lakukan selama setahun dirinya menjadi ketua KTT ke-28 Liga Arab.

Di antara masalah yang mendapat penekanan Raja Abdullah II dalam pidatonya itu adalah pentingnya penegakan hak-hak bangsa Palestina, Arab, Muslim, dan Kristen atas Al Quds sebagai pra-syarat penting bagi terciptanya keamanan di kawasan.

Pemenuhan atas hak-hak tersebut akan membantu membuka jalan bagi terwujudnya solusi menyeluruh yang menjamin berdirinya negara Palestina merdeka berdasarkan kondisi 1967 dengan Al Quds (Jerusalem) Timur sebagai ibu kota Palestina merdeka.

Solusi komprehensif atas masalah Palestina itu juga didasarkan pada solusi dua negara dan Inisiatif Damai Arab, katanya.

Konferensi tingka tinggi yang berlangsung sehari itu antara lain dihadir Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Presiden Tunisia B?ji Caid Essebsi, Presiden Komoros Azali Assoumani, Presiden Irak Mohammed Fuad Masum, Presiden Yaman Abdrabbuh Mansur Hadi, Presiden Dewan Presiden Pemerintahan Koalisi Nasional Libya Fayez Mustafa Al-Sarraj, Presiden Lebanon Michel Aoun, serta pemimpin Jordania, Kuwait, Bahrain, dan Moroko.

KTT ke-29 Liga Arab yang berlangsung di aula gedung Pusat Budaya Dunia Raja Abdulaziz, Dhahran, itu diliput oleh 600-an wartawan dari Arab Saudi dan mancanegara.

Liga Arab yang didirikan di Kairo pada 1945 oleh Mesir, Arab Saudi, Irak, Lebanon, Suriah, Yordania, dan Yaman itu kini beranggotakan 22 negara. Lima belas negara anggota lainnya adalah Libya, Sudan, Maroko, Tunisia, Kuwait, Al Jazair, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Oman, Mauritania, Somalia, Palestina, Djibaouti, dan Komoro.

Credit antaranews.com

Emir Qatar tak Hadiri Pertemuan Negara Arab

Perang di Suriah akan menjadi pembahasan saat Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin.

Foto: AP/John Gambrell

Absennya Emir diperkirakan lantaran konflik yang terjadi antara negara-negara teluk.

CB, DOHA -- Qatar tidak akan diwakili pejabat senior dalam pertemuan negara-negara Arab. Pertemuan negara-negara Arab akan dilakukan pada Ahad (15/4) waktu setempat di Arab Saudi.

Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani juga dipastikan tidak akan menghadiri pertemuan tersebut. Absennya Emir Qatar diperkirakan lantaran konflik yang terjadi antara negara-negara teluk.

Konflik yang terjadi hampir setahun itu masih jauh dari kata selesai. Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA) Bahrain dan Mesir melakukan blokade jalur laut, darat dan udara kepada Qatar.

Hal tersebut dilakukan menyusul dugaan dukungan terhadap kegiatan terorisme yang diakukan Doha. Meski demikian, pemerintah Qatar membantah tuduhan tersebut. Mereka mengatakan, boikot yang dilakukan merupakan ancaman terhadap kedaulatan negara.

Sementara, Qatar hanya akan mengirim representatif permanen mereka dalam Liga Arab, Saif bin Muqaddam al-Buainain dalam pertemuan tersebut. Mayoritas 22 negara arab lainnya akan mengirim pemimpin tertinggi negara dalam pertemuan itu.

Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir mengonfirmasi jika krisis menyangkut Qatar tidak akan masuk dalam pembahasan pertemuan tersebut. Dia mengatakan, pembahasan terkait Qatar hanya akan didiskusikan dalam organisasi kerjasama negara teluk (GCC).

Pertemuan liga arab diperkirakan akan difokuskan untuk membahas perihal Iran dan Suriah. Meskipun membahas Suriah, Presiden Bashar al-Assad tidak akan diikutsertakan dalam pertemuan tersebut. Keanggotakan Suriah dalam organisasi tersebut ditangguhkan sejak 2011 menyusul keterlibatan pemerintah terkait peperangan yang terjadi di negara tersebut.

Arab Saudi meminta persatuan dan keteguhan sikap dari 22 negara arab terkait isu yang menyangkut Iran. Arab Saudi dan Iran merupakan negara saingan yang terlibat dalam perang di Suriah, Yaman dan Lebanon.

Pertemuan diperkirakan juga akan membahas situasi di Yerusalem. Terlebih jika mengingat Amerika Serikat (AS) yang akan memindahkan kedutaan besar mereka pada Mei tahun ini.

Negara-negara arab menilai jika kebijakan yang diambil Presiden AS Donald Trump terkait status Yerusalem telah merusak diplomasi internasioal yang disepakati dalam beberapa dekade. Menteri-menteri negara Arab mengecam tindakan yang diambil Presiden Trump. Mereka berencana memblokir kepindahan kedutaan besar tersebut.

Credit republika.co.id

Raja Salman: Palestina isu terpenting Liga Arab

Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz Al-Saud (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Al Khobar, Arab Saudi (CB) - Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud menegaskan bahwa Palestina senantiasa terpatri dalam sanubari bangsa Arab dan akan terus menjadi isu terpenting yang bersifat tetap bagi negara-negara anggota Liga Arab.

Dalam pidatonya selaku ketua KTT ke-29 Liga Arab yang berlangsung di Dhahran, Minggu sore, pemimpin Arab Saudi yang menyandang gelar pelayan dua tempat suci umat Islam dunia ini juga kembali mengecam keputusan Amerika Serikat memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Jerusalem.

Bahkan, dalam pidatonya yang disiarkan Al Arabiya dan SPA, kantor berita resmi Arab Saudi, Raja Salman mengibaratkan KTT Liga Arab yang berlangsung di aula Pusat Budaya Dunia Raja Abdulaziz, Dhahran, itu sebagai `KTT Jerusalem`.

Terhadap perjuangan rakyat Palestina untuk meraih kemerdekaannya, dia menekankan bahwa Jerusalem Timur harus menjadi ibu kota negara Palestina merdeka.

Raja Salman pun mengumumkan komitmen bantuan senilai 50 juta dolar untuk UNRWA, badan kemanusiaan PBB untuk para pengungsi Palestina di Timur Dekat, serta bantuan senilai 150 juta dolar guna mendukung program bantuan dana hibah Islam di Jerusalem.

Dalam bagian lain pidatonya, Raja Salman mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar menentang apa yang disebutnya `prilaku ekspansionis Iran di kawasan yang telah menyebabkan kekacauan`.

Terkait masalah keamanan nasional Arab, dia menyebut hal tersebut sebagai satu sistem yang utuh dan lengkap. Raja Salman juga menyambut baik kesepakatan untuk membentuk KTT budaya Arab.

Sebelumnya, Raja Jordania Abdullah II bin Al-Hussain yang tahun lalu menjadi ketua KTT ke-28 Liga Arab menyampaikan terima kasihnya kepada Raja Salman atas penyambutan yang hangat dan bersahabat.

Konferensi tingka tinggi yang berlangsung sehari itu antara lain dihadir Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Presiden Tunisia B?ji Caid Essebsi, Presiden Komoros Azali Assoumani, Presiden Irak Mohammed Fuad Masum, Presiden Yaman Abdrabbuh Mansur Hadi, Presiden Dewan Presiden Pemerintahan Koalisi Nasional Libya Fayez Mustafa Al-Sarraj, Presiden Lebanon Michel Aoun, serta pemimpin Jordania, Kuwait, Bahrain, dan Moroko.

KTT ke-29 Liga Arab yang berlangsung di Dhahran, kota yang merupakan pusat administrasi industri minyak Arab Saudi dan bagian dari perluasan wilayah Kota Metropolitan Dammam di Provinsi Timur, Arab Saudi, itu, diliput oleh 600-an wartawan dari Arab Saudi dan mancanegara.

Liga Arab yang didirikan di Kairo pada 1945 oleh Mesir, Arab Saudi, Irak, Lebanon, Suriah, Yordania, dan Yaman itu kini beranggotakan 22 negara. Lima belas negara anggota lainnya adalah Libya, Sudan, Maroko, Tunisia, Kuwait, Al Jazair, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Oman, Mauritania, Somalia, Palestina, Djibaouti, dan Komoro.

Credit antaranews.com

Raja Salman sambut pemimpin KTT Liga Arab

Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz Al-Saud (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Al Khobar, Arab Saudi (CB) - Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud yang bergelar pelayan dua tempat suci umat Islam dunia, Minggu sore, menyambut satu per satu pemimpin Arab, termasuk Presiden Palestina Mahmoud Abbas, saat memasuki ruang dalam pintu utama gedung King Abdulaziz Center for World Culture, Dhahran, sebelum masing-masing pemimpin menuju ruang Konferensi Tingkat Tinggi ke-29 Liga Arab.

Dengan senyum dan gestur bersahabat, Raja Salman menyambut kedatangan setiap pemimpin negara-negara anggota Liga Arab yang tiba secara bergantian dengan sedan berwarna gelap dari sekitar pukul 13.30 hingga pukul 14.07 waktu Dhahran. Para pemimpin tersebut turun dari mobil menuju karpet merah yang di sisi kiri dan kanannya berdiri pasukan kehormatan Arab Saudi hingga memasuki ruang dalam gedung tempat Raja Salman berdiri menanti kedatangan mereka.

Raja Salman dan para pemimpin yang hadir di konferensi yang digelar di tengah memanasnya krisis Suriah dan kompleksnya tantangan regional, termasuk konflik Yaman yang berimplikasi pada keamanan dalam negeri Arab Saudi itu, berkesempatan berfoto bersama dengan latar belakang bendera dan simbol bendera Liga Arab. Kemudian, para pemimpin berjalan di atas karpet merah menuju ruang pertemuan.

Di antara pemimpin Arab yang mengikuti KTT ini adalah Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Presiden Tunisia Beji Caid Essebsi, Presiden Komoros Azali Assoumani, Presiden Irak Mohammed Fuad Masum, Presiden Yaman Abdrabbuh Mansur Hadi, Presiden Dewan Presiden Pemerintahan Koalisi Nasional Libya Fayez Mustafa Al-Sarraj, Presiden Lebanon Michel Aoun, serta pemimpin Jordania, Kuwait, Bahrain, dan Moroko.

Adapun agenda KTT ke-29 Liga Arab yang digelar di dalam gedung pusat budaya seluas 100 ribu meter persegi yang dilengkapi fasilitas seni, budaya, sains, inovasi, museum, dan perpustakaan yang megah itu antara lain meliputi isu Palestina serta tantangan regional berupa apa yang disebut media Arab Saudi sebagai "campur tangan Iran dalam urusan dalam negeri negara-negara Arab" dan "serangan misil Houthi".

Terkait dengan masalah Palestina, Presiden Mahmoud Abbas menegaskan keyakinan kuatnya bahwa KTT ke-29 Liga Arab ini akan menghasilkan dukungan negara-negara Arab pada perjuangan rakyatnya untuk merdeka dan mendirikan negara merdeka dengan Jerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina merdeka.

"Jerusalem saat ini membutuhkan dukungan penuh Arab untuk memperkuat ketabahan dan posisi rakyat Palestina di tanah mereka guna mempertahankan Jerusalem dan tempat-tempat suci yang ada," kata Presiden Palestina dalam pernyataannya yang disiarkan SPA, kantor berita resmi Arab Saudi, di sela kehadirannya di KTT tersebut.

Mahmoud Abbas mengharapkan KTT Liga Arab yang berlangsung sehari di gedung Pusat Kebudayaan Dunia Raja Abdulaziz, Dhahran, ini memberikan dukungan tak terbatas kepada rakyat Palestina untuk mewujudkan perdamaian sebagaimana yang telah ditegaskan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dalam pernyataan persnya tersebut, pemimpin kelahiran 13 November 1935 di Safed, Palestina, ini juga menyampaikan dukungan negaranya pada upaya Arab Saudi memerangi terorisme di mana pun dan dalam bentuk apa pun.

KTT ke-29 Liga Arab yang berlangsung di Dhahran, kota yang merupakan pusat administrasi industri minyak Arab Saudi dan bagian dari perluasan wilayah Kota Metropolitan Dammam di Provinsi Timur, Arab Saudi, itu, diliput oleh 600-an wartawan dari Arab Saudi dan mancanegara.

Liga Arab yang didirikan di Kairo pada 1945 oleh Mesir, Arab Saudi, Irak, Lebanon, Suriah, Yordania, dan Yaman itu kini beranggotakan 22 negara. Lima belas negara anggota lainnya adalah Libya, Sudan, Maroko, Tunisia, Kuwait, Al Jazair, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Oman, Mauritania, Somalia, Palestina, Djibaouti, dan Komoro.

Credit antaranews.com

Palestina minta dukungan penuh KTT Liga Arab

Presiden Palestina, Mahmoud Abbas (ANTARA FOTO/HO/Nico Adam)

Al Khobar, Arab Saudi (CB) - Presiden Palestina Mahmoud Abbas menegaskan keyakinan kuatnya bahwa KTT ke-29 Liga Arab yang berlangsung di Dhahran, Arab Saudi, Minggu, akan menghasilkan dukungan negara-negara Arab pada perjuangan rakyatnya untuk merdeka dan mendirikan negara merdeka dengan Jerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina merdeka.

"Jerusalem saat ini membutuhkan dukungan penuh Arab untuk memperkuat ketabahan dan posisi rakyat Palestina di tanah mereka guna mempertahankan Jerusalem dan tempat-tempat suci yang ada," katanya dalam pernyataannya yang disiarkan SPA, kantor berita resmi Arab Saudi, di sela kehadirannya di KTT ke-29 Liga Arab.

Mahmoud Abbas mengatakan KTT Liga Arab yang berlangsung sehari di gedung Pusat Kebudayaan Dunia Raja Abdulaziz, Dhahran, ini diharapkan memberikan dukungan tak terbatas kepada rakyat Palestina untuk mewujudkan perdamaian sebagaimana yang telah ditegaskan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dalam pernyataan persnya tersebut, pemimpin kelahiran 13 November 1935 di Safed, Palestina, ini juga menyampaikan dukungan negaranya pada upaya Arab Saudi memerangi terorisme di mana pun dan dalam bentuk apa pun.

Konferensi Tingkat Tinggi ke-29 Liga Arab yang berlangsung di King Abdulaziz International Cultural Center, Dhahran, Dammam, Arab Saudi, Minggu, kembali memasukkan isu Palestina sebagai salah satu agenda pentingnya.

Isu Palestina telah berulang kali dibahas para pemimpin negara-negara anggota organisasi yang telah berdiri sejak dibentuk di Kairo, Mesir, tahun 1945 ini di banyak KTT dan forum lain.

Perlehatan tertinggi dalam proses pengambilan keputusan Liga Arab yang kini beranggotakan 22 negara, termasuk Palestina, itu sendiri sudah digelar 29 kali, namun Palestina tak kunjung merdeka dan lepas dari penjajahan Israel.

Alih-alih segera mendapatkan kemerdekaan dan haknya atas tanah yang dirampas Israel yang mendapat dukungan Amerika dan sekutunya, seperti Inggris, lingkar kekerasan tentara Israel atas rakyat Palestina tak kunjung berhenti.

Bahkan, saat para pemimpin Liga Arab bertemu di KTT Dammam, Arab Saudi, ini, kekerasan tentara Israel atas rakyat Palestina yang menuntut keadilan, termasuk mereka yang menggelar aksi "Great March of Return" sejak 30 Maret 2018, terus terjadi.

Sejak aksi yang menyerukan rakyat Palestina agar kembali ke rumah-rumah mereka yang kini berada di wilayah Israel itu digelar, setidaknya sudah 19 warga Palestina tewas dan hampir 1.500 orang lainnya terluka akibat kekerasan tentara Israel (Arab News, 2018).

Eskalasi dan lingkar kekerasan tentara Israel terhadap banyak warga Palestina tak bersenjata yang menuntut keadilan tersebut dalam berbagai protes mereka itu tak kunjung berhasil dihentikan oleh PBB dan para pemimpin Dunia Islam, termasuk mereka yang pada Minggu ini bertemu di Liga Arab.

KTT ke-29 Liga Arab yang berlangsung di Dhahran, kota yang merupakan pusat administrasi industri minyak Arab Saudi dan bagian dari perluasan wilayah Kota Metropolitan Dammam di Provinsi Timur, Arab Saudi, itu, diliput oleh 600-an orang wartawan dari Arab Saudi dan mancanegara.

Kecuali pemimpin Suriah dan Qatar, para kepala negara dan pemerintahan dari negara-negara anggota Liga Arab yang lain dilaporkan media setempat hadir di konferensi yang berlangsung di tengah memanasnya krisis Suriah dan kompleksnya tantangan regional, termasuk konflik Yaman yang berimplikasi pada keamanan dalam negeri Arab Saudi itu.

Selain Presiden Mahmoud Abbas, di antara pemimpin Arab yang telah hadir adalah Presiden Tunisia B?ji Caid Essebsi, Presiden Komoros Azali Assoumani, Presiden Irak Mohammed Fuad Masum, Presiden Yaman Abdrabbuh Mansur Hadi, Presiden Dewan Presiden Pemerintahan Koalisi Nasional Libya Fayez Mustafa Al-Sarraj, serta Presiden Lebanon Michel Aoun.

Ada pun para pemimpin Jordania, Kuwait, Bahrain, dan Moroko, menurut laporan SPA dan media setempat, dijadwalkan tiba pada Minggu menjelang pembukaan KTT yang dipimpin langsung Raja Salman itu dilaksanakan.

Liga Arab yang didirikan di Kairo pada 1945 oleh Mesir, Arab Saudi, Irak, Lebanon, Suriah, Yordania, dan Yaman itu kini beranggotakan 22 negara. Lima belas negara anggota lainnya adalah Libya, Sudan, Maroko, Tunisia, Kuwait, Al Jazair, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Oman, Mauritania, Somalia, Palestina, Djibaouti, dan Komoro.

Credit antaranews.com

Aktivis HAM Swedia: Masalah Palestina Bukan Soal Agama

Ratusan personil militer zionis Israel, Jumat (30/3), berkumpul di sekitar perbatasan dengan peralatan militer lengkap.

Foto: Dok. Istimewa

Semua warga Palestina berada dalam tekanan dan mereka menderita.

CB, DUZCE -- Aktivis HAM asal Swedia yang sedang melakukan perjalanan panjang dari negaranya ke Palestina Benjamin Ladraa, kini sampai di Provinsi Duzce, Turki pada Ahad (15/4). Ia melakukan perjalanan untuk menyadarkan manusia tentang pelanggaran HAM di Palestina.

Sebelum sampai di Istanbul Turki pekan lalu, Ladraa telah melintasi Jerman, Austria, Slovenia, Kroasi, Serbia, dan Bulgaria. Ia akan terus berjalan ke Palestina melalui Suriah dan Lebanon.

"Kalau tidak bisa masuk ke Palestina, saya beritahu media," kata dia seperti dilansir di Anadolu Agency, Senin (16/4).

Ladraa pernah melakukan perjalanan ke Palestina selama tiga pekan pada April tahun lalu. Ia sangat tersentuh kala itu, lalu memutuskan memberitahu dunia soal apa yang terjadi di Palestina.

"Saya terkejut dengan apa saya lihat di sana. Tentara berjalan di sepanjang jalan, sambil membawa senapan mesin M-60. Setelah tiga pekan itu, saya kembali dan ingin melakukan sesuatu untuk meningkatkan kesadaran orang tentang HAM di Palestina," ujarnya.

Menurut Ladraa, persoalan Palestina bukanlah masalah agama. Masalah utamanya adalah HAM. Semua warga Palestina, tak hanya warga Gaza, berada dalam tekanan dan mereka menderita. Hal ini juga membuatnya berupaya menangkap perhatian dunia melalui penderitaan rakyat Palestina.

Sekarang, Ladraa sudah delapan bulan melakukan aksi berjalannya ke Palestina hanya untuk menarik perhatian dunia dengan penderitaan warga Palestina. Aksinya sekaligus mengilhami banyak orang untuk melakukan perubahan. Dia akan tiba di ibu kota Turki, Ankara sepekan lagi. Targetnya, perjalanan ini selesai pada Juni atau Juli.

Credit republika.co.id