Credit republika.co.id
Rabu, 04 April 2018
Pesawat B-1B Supersonik AS Dikirim ke Pangkalan Al-Udeid Qatar
DOHA
- Pesawat B-1B Lancer supersonik Amerika Serikat (AS) dikirim ke
Pangkalan Udara Al-Udeid di Qatar. Pesawat pembom non-nuklir itu akan
menggantikan pesawat B-52 Stratofortress yang telah dikerahkan di bawah
tanggung jawab Komando Pusat AS sejak tahun 2016.
Komando Pusat (CENTCOM) Angkatan Udara AS mengatakan sepasang pesawat B-1B yang dijuluki "Bone" itu tiba di Qatar pada 31 Maret 2018. Sepasang pesawat pembom itu terbang dari Ellsworth Air Force Base di South Dakota, AS.
"Ini burung! Ini pesawat! Kami menyambut B-1 Kembali ke tim Al-Udeid," kata pihak 379 Air Expeditionary Wing dari Angkatan Udara AS dalam sebuah posting di halaman Facebook-nya, hari Selasa (3/3/2018).
Menurut laporan Military.com, pasangan pesawat pembom tersebut akan mendukung operasi militer koalisi anti-ISIS yang dipimpin AS dengan kode nama "Operation Inherent Resolve". Operasi masih akan berlangsung di wilayah Irak dan Suriah.
Pasangan pesawat B-1B juga pernah dikerahkan untuk misi "Operation Freedom's Sentinel", sebuah misi anti-militan di Afghanistan.
Pada tahun 2016, komandan Angkatan Udara AS Kolonel Gentry Boswell yang bertugas di Ellsworth Air Force Base pada saat itu, mengatakan kepada Fox News bahwa pesawat pembom itu dapat menempatkan senjata seberat 2.000 pound pada kenop pintu dari jarak 15 mil jauhnya di kegelapan malam dan dalam cuaca terburuk.
Tapi jet tempur yang mulai beroperasi pada 1980-an dianggap sudah uzur. Menurut Sersan Bruce Pfrommer yang telah bekerja untuk "Bone" selama 20 tahun, dia telah memiliki 1.000 jam terbang bersama pesawat B-1B.
"Sekarang saya melihat beberapa pesawat di sini yang mendorong lebih dari 10.000 jam terbang," ujarnya.
Komando Pusat (CENTCOM) Angkatan Udara AS mengatakan sepasang pesawat B-1B yang dijuluki "Bone" itu tiba di Qatar pada 31 Maret 2018. Sepasang pesawat pembom itu terbang dari Ellsworth Air Force Base di South Dakota, AS.
"Ini burung! Ini pesawat! Kami menyambut B-1 Kembali ke tim Al-Udeid," kata pihak 379 Air Expeditionary Wing dari Angkatan Udara AS dalam sebuah posting di halaman Facebook-nya, hari Selasa (3/3/2018).
Menurut laporan Military.com, pasangan pesawat pembom tersebut akan mendukung operasi militer koalisi anti-ISIS yang dipimpin AS dengan kode nama "Operation Inherent Resolve". Operasi masih akan berlangsung di wilayah Irak dan Suriah.
Pasangan pesawat B-1B juga pernah dikerahkan untuk misi "Operation Freedom's Sentinel", sebuah misi anti-militan di Afghanistan.
Pada tahun 2016, komandan Angkatan Udara AS Kolonel Gentry Boswell yang bertugas di Ellsworth Air Force Base pada saat itu, mengatakan kepada Fox News bahwa pesawat pembom itu dapat menempatkan senjata seberat 2.000 pound pada kenop pintu dari jarak 15 mil jauhnya di kegelapan malam dan dalam cuaca terburuk.
Tapi jet tempur yang mulai beroperasi pada 1980-an dianggap sudah uzur. Menurut Sersan Bruce Pfrommer yang telah bekerja untuk "Bone" selama 20 tahun, dia telah memiliki 1.000 jam terbang bersama pesawat B-1B.
"Sekarang saya melihat beberapa pesawat di sini yang mendorong lebih dari 10.000 jam terbang," ujarnya.
Credit sindonews.com
Beda dengan Trump, Militer AS Ingin Tambah Pasukan di Suriah
Militer AS dikabarkan ingin menambah pasukan
di Suriah guna memberantas ISIS, rencana itu berlawanan dengan niat
Presiden Donald Trump untuk menguranginya. (REUTERS/Yuri Gripas)
Sejumlah pejabat Kementerian Pertahanan mengatakan rencana itu telah didiskusikan selama beberapa waktu terakhir.
Dilansir CNN, Dewan Keamanan Nasional dikabarkan akan menggelar rapat hari ini, Selasa (3/4), guna mendiskusikan masa depan sekitar 2.000 tentara AS di Suriah yang selama ini berperang melawan ISIS.
Langkah itu disebut berlawanan dengan pernyataan Presiden Donald Trump pada Kamis (29/3) lalu yang mengatakan bahwa AS "akan segera keluar dari Suriah".
Pernyataan Trump itu muncul di hari yang sama ketika dua personel dari militer AS dan Inggris, Jonathan J. Dunbar dan Matt Tonroe, tewas akibat ledakan bom di Mabij, Suriah.
Juru bicara Pentagon, Mayor Adrian Rankine-Galloway, mengatakan keduanya tewas saat melakukan misi rahasia untuk "membunuh dan menangkap anggota ISIS". Sementara itu, lima personel lainnya mengalami luka-luka akibat insiden itu.
|
|
Militer AS tak banyak merilis informasi mengenai kematian Dunbar dan Tonroe itu.
Sehari setelahnya, Trump bahkan dilaporkan memerintahkan Kementerian Luar Negeri menangguhkan dana sebesar US$200 juta untuk pemulihan wilayah-wilayah di Suriah yang pernah dikuasai ISIS.
Sikap Trump itu dianggap membingungkan banyak pejabat Pentagon mengenai kejelasan strategi AS di Suriah. Sebab, pada November lalu, Menhan James Mattis, mengatakan pasukannya tidak bisa begitu saja keluar dari negara di Timur Tengah itu.
"Kami harus memastikan bahwa kami bisa menciptakan kondisi untuk solusi diplomatik bagi Suriah, tidak hanya berperang secara militer saja," kata juru bicara Pentagon, Dana White, seperti dikutip The Washington Post.
Sejumlah pejabat Pentagon juga mengatakan rencana penambahan pasukan telah dipertimbangkan bahkan sebelum pernyataan Trump itu keluar.
Meski begitu, belum jelas apakah pernyataan Trump itu akan mempengaruhi keputusan akhir rencana militer tersebut. Sejumlah sumber militer menegaskan saat ini angkatan bersenjata tengah berfokus menyediakan perlindungan tambahan bagi pasukan AS yang sudah ada di Suriah.
Credit cnnindonesia.com
Erdogan, Putin resmikan pengerjaan pembangkit tenaga nuklir pertama Turki
Dokumentasi Para tenaga ahli nuklir Rosatom tengah mengawasi pembangunan satu proyek reaktor nuklir mereka. (powertecrussia.com)
Ankara (CB) - Pemimpin Turki dan Rusia pada Selasa
meresmikan pengerjaan pembangkit listrik tenaga nuklir pertama Turki
dengan meluncurkan pembangunan pembangkit listrik Akkuyu senilai 20
miliar dolar (sekitar Rp275,1 triliun) di provinsi Turki Selatan,
Mersin.
Pembangkit listrik bertenaga nuklir itu akan dibangun oleh Badan Energi Nuklir Negara Rusia, Rosatom, dan akan terdiri atas empat unit, yang masing-masing memiliki kemampuan 1.200 megawatt, lapor Reuters.
Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turki Tayyip Erdogan menandai secara resmi dimulainya pembangunan unit pertama Akkuyu dengan menonton tautan video dari ibu kota negara Turki, Ankara.
"Ketika seluruh empat unit berjalan, pembangkit listrik itu akan dapat memenuhi 10 persen kebutuhan energi Turki," kata Erdogan.
Ia menambahkan bahwa, kendati ada penundaan, Turki masih berencana untuk mulai menghasilkan listrik pada unit pertama pada 2023.
Pembangkit listrik senilai 20 miliar dolar dan berkapasitas 4.800 megawatt itu merupakan bagian dari "visi 2023", yang dicanangkan Erdogan, untuk menandai berdirinya 100 tahun Turki modern dan ditujukan untuk mengurangi ketergantungan negara itu atas impor energi.
Namun, sejak Rusia memenangkan kontrak pada 2010, proyek itu mengalami penundaan.
Bulan lalu, sumber-sumber yang mengetahui masalah itu mengatakan Akkuyu kemungkinan tidak akan mencapai target 2023. Namun Rosatom, yang sedang mencari mitra-mitra setempat untuk mengambil saham 49 persen dalam proyek tersebut, mengatakan bahwa pihaknya bertekad akan memenuhi kerangka waktu yang telah ditentukan.
Kantor berita Interfax kemudian mengutip kepala Rosatom, yang mengatakan bahwa penjualan saham 49 persen kemungkinan akan ditunda dari tahun ini sampai 2019.
Perusahaan-perusahaan Turki mundur karena jumlah pendanaan yang diperlukan serta kekhawatiran bahwa mereka tidak akan menerima bagian yang cukup dari kesepakatan yang menguntungkan itu, kata dua sumber di kalangan industri.
Putin sedang berada di Turki untuk lawatan dua hari sejak Selasa. Dalam kunjungannya itu, ia akan melakukan pertemuan dengan Erdogan dan Presiden Iran Hassan Rouhani dalam pertempuan puncak yang membahas masalah Suriah.
Pembangkit listrik bertenaga nuklir itu akan dibangun oleh Badan Energi Nuklir Negara Rusia, Rosatom, dan akan terdiri atas empat unit, yang masing-masing memiliki kemampuan 1.200 megawatt, lapor Reuters.
Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turki Tayyip Erdogan menandai secara resmi dimulainya pembangunan unit pertama Akkuyu dengan menonton tautan video dari ibu kota negara Turki, Ankara.
"Ketika seluruh empat unit berjalan, pembangkit listrik itu akan dapat memenuhi 10 persen kebutuhan energi Turki," kata Erdogan.
Ia menambahkan bahwa, kendati ada penundaan, Turki masih berencana untuk mulai menghasilkan listrik pada unit pertama pada 2023.
Pembangkit listrik senilai 20 miliar dolar dan berkapasitas 4.800 megawatt itu merupakan bagian dari "visi 2023", yang dicanangkan Erdogan, untuk menandai berdirinya 100 tahun Turki modern dan ditujukan untuk mengurangi ketergantungan negara itu atas impor energi.
Namun, sejak Rusia memenangkan kontrak pada 2010, proyek itu mengalami penundaan.
Bulan lalu, sumber-sumber yang mengetahui masalah itu mengatakan Akkuyu kemungkinan tidak akan mencapai target 2023. Namun Rosatom, yang sedang mencari mitra-mitra setempat untuk mengambil saham 49 persen dalam proyek tersebut, mengatakan bahwa pihaknya bertekad akan memenuhi kerangka waktu yang telah ditentukan.
Kantor berita Interfax kemudian mengutip kepala Rosatom, yang mengatakan bahwa penjualan saham 49 persen kemungkinan akan ditunda dari tahun ini sampai 2019.
Perusahaan-perusahaan Turki mundur karena jumlah pendanaan yang diperlukan serta kekhawatiran bahwa mereka tidak akan menerima bagian yang cukup dari kesepakatan yang menguntungkan itu, kata dua sumber di kalangan industri.
Putin sedang berada di Turki untuk lawatan dua hari sejak Selasa. Dalam kunjungannya itu, ia akan melakukan pertemuan dengan Erdogan dan Presiden Iran Hassan Rouhani dalam pertempuan puncak yang membahas masalah Suriah.
Credit antaranews.com
Putin Majukan Pengiriman S-400, Siap Bangun Reaktor Nuklir Turki
ANKARA
- Rusia akan memajukan tanggal pengiriman sistem rudal pertahanan udara
S-400 untuk Turki. Keputusan itu diambil setelah Presiden Vladimir
Putin bertemu Presiden Recep Tayyip Erdogan di Ankara, kemarin.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin sepakat untuk memperluas kerja sama militer. Rusia juga setuju untuk membangun reaktor nuklir pertama di Turki.
Pada konferensi pers di Ankara, Putin mengumumkan bahwa Rusia akan memajukan tanggal pengiriman sistem rudal pertahanan S-400 setelah kontrak pembelian ditandatangani antara kedua negara pada bulan Desember lalu. Kesepakatan ini telah membuat para sekutu Turki di NATO kesal, terutama Amerika Serikat (AS).
"Kami mempercepat produksi dan kami telah menyelesaikan harga, itu yang sangat penting," kata Putin. "Dalam hal memperpendek jadwal pengiriman, kami telah melakukan ini atas permintaan teman-teman dan mitra Turki kami," lanjut pemimpin Kremlin tersebut seperti dikutip Russia Today, Rabu (4/4/2018).
Meski demikian, Putin tidak menyebutkan kapan Ankara akan menerima sistem pertahanan udara paling canggih di Moskow itu. Menurutnya, tidak ada batasan politik atau strategis untuk berbagi teknologi yang pada akhirnya bisa melihat Turki untuk menghasilkan versi sendiri dari radar dan kompleks rudal tersebut.
Sementara itu, Erdogan menggaris bawahi momen penting selama kedua negara menjalin hubungan diplomatik."Jarak yang kami tempuh dalam hubungan kami dengan Rusia dalam 15 tahun terakhir sangat penting," katanya.
Rencananya, reaktor nuklir pertama Turki yang akan dibangun konsorsium bersama berlokasi di Akkuyu, di kawasan pantai selatan negara tersebut. Nilai proyek ini mencapai sekitar USD20 miliar.
"Kami tidak hanya memulai pembangunan pabrik nuklir pertama Turki, kami mendirikan sektor nuklir Turki," ujar Putin, yang menambahkan bahwa proyek tersebut telah dibicarakan selama tiga tahun terakhir.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin sepakat untuk memperluas kerja sama militer. Rusia juga setuju untuk membangun reaktor nuklir pertama di Turki.
Pada konferensi pers di Ankara, Putin mengumumkan bahwa Rusia akan memajukan tanggal pengiriman sistem rudal pertahanan S-400 setelah kontrak pembelian ditandatangani antara kedua negara pada bulan Desember lalu. Kesepakatan ini telah membuat para sekutu Turki di NATO kesal, terutama Amerika Serikat (AS).
"Kami mempercepat produksi dan kami telah menyelesaikan harga, itu yang sangat penting," kata Putin. "Dalam hal memperpendek jadwal pengiriman, kami telah melakukan ini atas permintaan teman-teman dan mitra Turki kami," lanjut pemimpin Kremlin tersebut seperti dikutip Russia Today, Rabu (4/4/2018).
Meski demikian, Putin tidak menyebutkan kapan Ankara akan menerima sistem pertahanan udara paling canggih di Moskow itu. Menurutnya, tidak ada batasan politik atau strategis untuk berbagi teknologi yang pada akhirnya bisa melihat Turki untuk menghasilkan versi sendiri dari radar dan kompleks rudal tersebut.
Sementara itu, Erdogan menggaris bawahi momen penting selama kedua negara menjalin hubungan diplomatik."Jarak yang kami tempuh dalam hubungan kami dengan Rusia dalam 15 tahun terakhir sangat penting," katanya.
Rencananya, reaktor nuklir pertama Turki yang akan dibangun konsorsium bersama berlokasi di Akkuyu, di kawasan pantai selatan negara tersebut. Nilai proyek ini mencapai sekitar USD20 miliar.
"Kami tidak hanya memulai pembangunan pabrik nuklir pertama Turki, kami mendirikan sektor nuklir Turki," ujar Putin, yang menambahkan bahwa proyek tersebut telah dibicarakan selama tiga tahun terakhir.
Credit sindonews.com
PM Taiwan Mengaku Pekerja Kemerdekaan, Beijing-Taipei Bergejolak
TAIPEI
- Pemerintah Taiwan dan China bersitegang setelah Perdana Menteri
William Lai mengeluarkan pernyataan sebagai pekerja kemerdekaan bagi
Taiwan. Beijing dan Taipei terlibat perang kata-kata terkait pernyataan
yang dilontarkan Lai dihadapan parlemen Taiwan itu.
Media milik rezim China, Global Times, menyatakan Beijing harus mengeluarkan surat perintah penangkapan internasional untuk perdana menteri Taiwan itu. Lai dianggap telah melanggar undang-undang anti pemisahan diri tahun 2005.
"Jika bukti kejahatannya menunjukkan itu adalah sebuah cetakan besi, maka global notice dapat dikeluarkan untuknya," tulis Global Times, yang diterbitkan oleh media Partai Komunis yang berkuasa People's Daily seperti dikutip dari Reuters, Selasa (3/4/2018).
Sementara itu Kantor Urusan Taiwan di China mengatakan pernyataan Lai sangat berbahaya dan lancang, yang membahayakan perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan. Kantor ini menegaskan Taiwan tidak akan pernah terpisah dari Cina.
Menanggapi hal ini Pemerintah Taiwan mengatakan China telah menggerakkan media untuk mengancam pulau yang diperintah sendiri. Pengambil keputusan China Daratan, Dewan Urusan China di Taiwan mengatakan bahwa Global Times dan komentar pemerintah China mengintimidasi dan tidak rasional.
"Taiwan adalah masyarakat yang demokratis dan majemuk," katanya, menambahkan bahwa Lai secara konsisten mengikuti kebijakan presiden untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.
"China telah berulang kali memanipulasi media dan apa yang disebut 'pengguna internet' untuk mengancam dan menekan pemerintah dan orang-orang Taiwan, mencoba menggunakan serangan militer dan ancaman hukum untuk melanggar martabat dan kepentingan kami," sambung dewan tersebut.
“Ini bukan apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab. Ini hanya akan meningkatkan antagonisme lintas-selat dan merusak hubungan,” tambahnya.
"Selama dua tahun terakhir, pemerintah kita belum 'merasa permusuhan terhadap China'," kata dewan tersebut.
"Tetapi Cina daratan harus menghadapi kenyataan dari pemerintah yang terpisah di kedua sisi Selat Taiwan dan menghormati demokrasi dan kehendak rakyat Taiwan," tukasnya.
Sebelumnya Perdana Menteri Taiwan William Lai mengatakan kepada parlemen bahwa ia adalah "pekerja kemerdekaan Taiwan" dan posisinya adalah Taiwan negara yang berdaulat dan merdeka.
Taiwan adalah salah satu masalah paling sensitif di China. Pulau ini diklaim oleh Beijing sebagai wilayah keramat dan Cina tidak akan pernah meninggalkan penggunaan kekuatan untuk membawanya di bawah kendali sebagai provinsi yang dianggap sebagai provinsi bandel.
Permusuhan China dengan Taiwan telah tumbuh sejak Tsai Ing-wen dari Partai Progresif Demokrat yang pro-kemerdekaan terpilih sebagai presiden Taiwan pada tahun 2016. China khawatir ia ingin mendorong kemerdekaan resmi, meskipun Tsai mengatakan dia ingin mempertahankan status quo dan berkomitmen untuk perdamaian.
Media milik rezim China, Global Times, menyatakan Beijing harus mengeluarkan surat perintah penangkapan internasional untuk perdana menteri Taiwan itu. Lai dianggap telah melanggar undang-undang anti pemisahan diri tahun 2005.
"Jika bukti kejahatannya menunjukkan itu adalah sebuah cetakan besi, maka global notice dapat dikeluarkan untuknya," tulis Global Times, yang diterbitkan oleh media Partai Komunis yang berkuasa People's Daily seperti dikutip dari Reuters, Selasa (3/4/2018).
Sementara itu Kantor Urusan Taiwan di China mengatakan pernyataan Lai sangat berbahaya dan lancang, yang membahayakan perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan. Kantor ini menegaskan Taiwan tidak akan pernah terpisah dari Cina.
Menanggapi hal ini Pemerintah Taiwan mengatakan China telah menggerakkan media untuk mengancam pulau yang diperintah sendiri. Pengambil keputusan China Daratan, Dewan Urusan China di Taiwan mengatakan bahwa Global Times dan komentar pemerintah China mengintimidasi dan tidak rasional.
"Taiwan adalah masyarakat yang demokratis dan majemuk," katanya, menambahkan bahwa Lai secara konsisten mengikuti kebijakan presiden untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.
"China telah berulang kali memanipulasi media dan apa yang disebut 'pengguna internet' untuk mengancam dan menekan pemerintah dan orang-orang Taiwan, mencoba menggunakan serangan militer dan ancaman hukum untuk melanggar martabat dan kepentingan kami," sambung dewan tersebut.
“Ini bukan apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab. Ini hanya akan meningkatkan antagonisme lintas-selat dan merusak hubungan,” tambahnya.
"Selama dua tahun terakhir, pemerintah kita belum 'merasa permusuhan terhadap China'," kata dewan tersebut.
"Tetapi Cina daratan harus menghadapi kenyataan dari pemerintah yang terpisah di kedua sisi Selat Taiwan dan menghormati demokrasi dan kehendak rakyat Taiwan," tukasnya.
Sebelumnya Perdana Menteri Taiwan William Lai mengatakan kepada parlemen bahwa ia adalah "pekerja kemerdekaan Taiwan" dan posisinya adalah Taiwan negara yang berdaulat dan merdeka.
Taiwan adalah salah satu masalah paling sensitif di China. Pulau ini diklaim oleh Beijing sebagai wilayah keramat dan Cina tidak akan pernah meninggalkan penggunaan kekuatan untuk membawanya di bawah kendali sebagai provinsi yang dianggap sebagai provinsi bandel.
Permusuhan China dengan Taiwan telah tumbuh sejak Tsai Ing-wen dari Partai Progresif Demokrat yang pro-kemerdekaan terpilih sebagai presiden Taiwan pada tahun 2016. China khawatir ia ingin mendorong kemerdekaan resmi, meskipun Tsai mengatakan dia ingin mempertahankan status quo dan berkomitmen untuk perdamaian.
Presiden China Xi Jinping bulan lalu mengatakan bahwa Taiwan akan menghadapi "hukuman sejarah" untuk setiap upaya separatisme, menawarkan peringatan terkuatnya ke pulau itu.
Credit sindonews.com
Di Malaysia, Sebar Hoaks Dipenjara 6 Tahun dan Denda Rp1,7 Miliar
KUALA LUMPUR - Malaysia resmi memiliki undang-undang yang melarang penyebaran "fake news"
(berita palsu) atau hoaks. Bagi yang melanggar akan dipenjara maksimal
enam tahun dan denda hingga 500.000 ringgit atau sekitar Rp1,7 miliar.
Hukum baru itu dimiliki Malaysia setelah pemerintahan Perdana Menteri Najib Razak mendapat dukungan parlemen yang meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anti-Fake News 2018. Dalam draf RUU, hukuman yang diusulkan adalah penjara 10 tahun, namun yang disetujui adalah hukuman penjara maksimal enam tahun.
RUU itu disahkan menjadi UU dengan mengabaikan kritik yang mengatakan bahwa hukum baru itu bertujuan untuk mengekang perbedaan pendapat dan kebebasan berbicara menjelang pemilihan umum (pemilu).
Pemerintah Malaysia mengatakan UU tersebut tidak akan memengaruhi kebebasan berbicara dan kasus-kasus di bawahnya akan ditangani melalui proses pengadilan independen.
"Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi publik dari penyebaran berita palsu, sementara itu memungkinkan kebebasan berbicara sebagaimana diatur di bawah konstitusi," kata Menteri Hukum Azalina Othman Said kepada parlemen, seperti dikutip dari Reuters, Selasa (3/4/2018).
Undang-undang mendefinisikan berita palsu sebagai "berita, informasi, data, dan laporan yang seluruhnya atau sebagian salah". Materi itu mencakup fitur, visual, dan rekaman audio.
Hukum baru ini juga berlaku untuk publikasi digital dan publikasi media sosial berupa materi berita palsu. Sasaran dari hukum ini adalah para pelanggar atau penyebar berita palsu baik di dalam maupun di luar Malaysia, termasuk warga asing.
Pelapor Khusus PBB tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi, David Kaye, pada hari Senin mendesak pemerintah Malaysia untuk tidak terburu-buru dengan mengesahkan RUU yang diloloskan parlemen tersebut.
"Saya mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali RUU itu dan membukanya untuk pengawasan publik yang reguler dan biasa sebelum mengambil langkah lebih lanjut," kata David Kaye melalui Twitter.
Negara-negara lain di Asia Tenggara, termasuk Singapura dan Filipina, sedang mempertimbangkan cara menangani penyebaran berita palsu. Namun, para aktivis hak asasi manusia takut bahwa undang-undang pencegah hoaks dapat digunakan untuk mematikan kebebasan berbicara.
Hukum baru itu dimiliki Malaysia setelah pemerintahan Perdana Menteri Najib Razak mendapat dukungan parlemen yang meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anti-Fake News 2018. Dalam draf RUU, hukuman yang diusulkan adalah penjara 10 tahun, namun yang disetujui adalah hukuman penjara maksimal enam tahun.
RUU itu disahkan menjadi UU dengan mengabaikan kritik yang mengatakan bahwa hukum baru itu bertujuan untuk mengekang perbedaan pendapat dan kebebasan berbicara menjelang pemilihan umum (pemilu).
Pemerintah Malaysia mengatakan UU tersebut tidak akan memengaruhi kebebasan berbicara dan kasus-kasus di bawahnya akan ditangani melalui proses pengadilan independen.
"Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi publik dari penyebaran berita palsu, sementara itu memungkinkan kebebasan berbicara sebagaimana diatur di bawah konstitusi," kata Menteri Hukum Azalina Othman Said kepada parlemen, seperti dikutip dari Reuters, Selasa (3/4/2018).
Undang-undang mendefinisikan berita palsu sebagai "berita, informasi, data, dan laporan yang seluruhnya atau sebagian salah". Materi itu mencakup fitur, visual, dan rekaman audio.
Hukum baru ini juga berlaku untuk publikasi digital dan publikasi media sosial berupa materi berita palsu. Sasaran dari hukum ini adalah para pelanggar atau penyebar berita palsu baik di dalam maupun di luar Malaysia, termasuk warga asing.
Pelapor Khusus PBB tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi, David Kaye, pada hari Senin mendesak pemerintah Malaysia untuk tidak terburu-buru dengan mengesahkan RUU yang diloloskan parlemen tersebut.
"Saya mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali RUU itu dan membukanya untuk pengawasan publik yang reguler dan biasa sebelum mengambil langkah lebih lanjut," kata David Kaye melalui Twitter.
Negara-negara lain di Asia Tenggara, termasuk Singapura dan Filipina, sedang mempertimbangkan cara menangani penyebaran berita palsu. Namun, para aktivis hak asasi manusia takut bahwa undang-undang pencegah hoaks dapat digunakan untuk mematikan kebebasan berbicara.
Credit sindonews.com
Delapan Tewas dalam Protes Kasta Dalit di India
Ilustrasi polisi India. (Reuters/Danish Ismail)
Demonstran menutup arus lalu-lintas jalanan, memaksa toko-toko tutup dan membuat keberadaan kelompok kasta bawah itu terasa di 10 negara bagian. Sedianya protes berjalan damai, tapi kemudian disertai kekerasan dan bentrokan dengan polisi di Madhya Pradesh, Uttar Pradesh dan sejumlah lokasi lainnya.
Kerusuhan dilaporkan terjadi setidaknya di tujuh negara bagian India.
Menurut Rahul Jain, kepala pemerintahan distrik Gwailor di Madhya Pradesh, tiga orang tewas ketika aksi protes berubah jadi kerusuhan. Menurut sejumlah pejabat lokal, satu korban tewas jatuh di Distrik Bhind dan Morena.
Inspektur Polisi Ashish Singh mengatakan kepada CNN pihaknya langsung menerapkan jam malam di sejumlah lokasi di Madhya Pradesh, segera setelah laporan korban jiwa terdengar.
Dua orang meninggal dunia di utara Uttar Pradesh, dan seorang lainnya di barat laut Rajasthan, kata sejumlah pejabat setempat.
Di Punjab, negara bagian dengan persentase populasi kasta Dalit tertingi, demonstran secara efektif menghentikan aktivitas sehari-hari, memaksa pemerintah menghentikan transportasi publik, menutup bank dan institusi pendidikan, serta menunda ujian sekolah menengah atas.
Tak semua demonstran melakukan kekerasan, atau menggelar protes dengan kerusuhan berskala sebesar itu. Di New Delhi, Ibu Kota India, aksi berjalan damai.
Secara tradisional, Dalit berada di bagian bawah sistem kasta Hindu. Anggota kasta yang lebih tinggi kadang memandang mereka tidak murni, dan di beberapa tempat, mereka masih tidak diperbolehkan memasuki rumah atau kuil kalangan atas.
Praktik ini, meski tidak konstitusional, masih marak di sejumlah bagian di India, dan kaum Dalit terus kesulitan menghadapi diskriminasi, pengucilan dan kekerasan.
Sebelumnya, Menteri Hukum Ravi Shankar Prasad menuding partai-partai mempolitisasi isu ini. Dia mengatakan pemerintah tidak sepakat dengan putusan MA dan telah mengajukan petisi peninjauan kembali.
Pada 20 Maret, MA memutuskan polisi tidak bisa segera menangkap seseorang berdasarkan akta pencegahan kejahatan kasta, yang mengatur cara pemerintah mendakwa kasus-kasus kejahatan kebencian terhadap masyarakat kasta bawah dan para anggota suku.
Putusan pengadilan tertinggi itu memungkinkan polisi melakukan pemeriksaan awal pada pihak tertuduh sebelum memulai penyelidikan resmi. Tujuannya adalah untuk mencegah tuduhan salah sasaran.
Anggota kasta Dalit menyebut putusan pengadilan menjadi rintangan baru dalam melaporkan kejahatan yang dialami.
Polisi mencatat lebih dari 47 ribu kasus kejahatan terhadap anggota kasta bawah atau anggota suku pada 2016, menurut data nasional terakhir.
Aksi terbaru ini merupakan protes terbesar kasta Dalit sejak Januari, ketika mereka menuding kelompok Hindu sayap kanan menggunakan kekerasan untuk menekan sebuah perayaan yang digelar untuk menghormati pemimpin advokasi hak-hak Dalit, BR Ambedkar.
Credit cnnindonesia.com
Angkatan Laut Malaysia Cegat Perahu Pengungsi Rohingya
Ilustrasi perahu pengungsi Rohingya. (AFP Photo/Fred Dufour)
"Secara umum seluruh 56 pengungsi yang sebagian besar perempuan dan anak-anak sudah aman. Tapi mereka lelah dan kelaparan," kata kepala Angkatan Laut Malaysia, Laksamana Ahmad Kamarulzaman Ahmad Badaruddin kepada Reuters, Selasa (3/4).
"Kami telah memberi para pengungsi air bersih, makanan, dan bantuan kemanusiaan lain."
Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR) menyatakan puluhan pengungsi itu berasal dari pusat negara bagian Rakhine, Myanmar, pusat krisis kemanusiaan yang memburuk sejak Agustus 2017 lalu.
|
|
Direktur Jenderal Badan Pengamanan Maritim Malaysia (MME) Zulkifli Abu bakar mengatakan negaranya akan menerima para pengungsi atas dasar kemanusiaan.
Sebagai negara yang tak meratifikasi konvensi PBB mengenai penangan pengungsi, Malaysia tidak berkewajiban menerima pengungsi dari mana pun termasuk Rohingya.
Meski begitu, sejauh ini Malaysia telah menerima 100 ribu pengungsi Rohingya.
"Mereka akan diserahkan ke departemen keimigrasian," kata Zulkifli melalui pesan singkat.
|
|
Berdasarkan data PBB, sebanyak 700 ribu Rohingya melarikan diri dari Rakhine dan mengungsi ke Bangladesh, sejak krisis kembali memburuk.
Krisis itu dipicu bentrokan antara kelompok bersenjata Rohingya dan militer Myanmar pada 25 Agustus. Sejak itu, militer meluncurkan operasi militer yang mereka klaim diarahkan pada kelompok bersenjata.
Alih-alih menangkap pelaku, militer bersama warga lokal diduga malah mengusir, menyiksa, hingga membunuh warga Rohingya yang selama ini dianggap sebagai imigran ilegal.
Myanmar menolak tuduhan itu dengan berkeras menegaskan bahwa operasi militernya sah demi membasmi "teroris" yang menyerang pasukan pemerintah.
|
|
Krisis kemanusiaan yang mengincar minoritas Muslim, terutama Rohingya, bukan pertama kali terjadi di Myanmar. Pada 2012 lalu, bentrokan komunal antara muslim dan mayoritas Buddha di Rakhine turut memicu gelombang eksodus pengungsi Rohingya ke negara tetangga seperti Bangladesh, Thailand, Malaysia, hingga Indonesia.
Sejumlah organisasi pemerhati HAM khawatir krisis yang kembali memburuk Agustus lalu itu juga akan memicu bertambahnya pengungsi Rohingya yang nekat melarikan diri ke negara lain menggunakan perahu.
Credit cnnindonesia.com
Kantor pusat YouTube diberondong tembakan, tiga luka, seorang tewas
ilustrasi penembakan (ANTARA News/Ridwan Triatmodjo)
San Bruno, California (CB) - Seorang wanita menembaki
kantor pusat YouTube dekat San Francisco, Selasa waktu setempat,
sehingga melukai paling sedikit tiga orang sebelum si wanita menembak
dirinya sendiri.
Begitu diberondong tembakan, para pegawai situs video itu berlarian ke jalan-jalan sekitar kantornya untuk menyelamatkan diri.
Polisi belum merilis informasi lebih jauh mengenai si tersangka atau motivasi si tersangka menembak membabi buta kantor pusat YouTube di Lembah Silikon itu.
YouTube adalah anak perusahaan Google yang juga unit dari Alphabet Inc.
Penembakan itu tak ada kaitannya dengan terorisme, kata pejabat keamanan Amerika Serikat kepada Reuters.
Begitu diberondong tembakan, para pegawai situs video itu berlarian ke jalan-jalan sekitar kantornya untuk menyelamatkan diri.
Polisi belum merilis informasi lebih jauh mengenai si tersangka atau motivasi si tersangka menembak membabi buta kantor pusat YouTube di Lembah Silikon itu.
YouTube adalah anak perusahaan Google yang juga unit dari Alphabet Inc.
Penembakan itu tak ada kaitannya dengan terorisme, kata pejabat keamanan Amerika Serikat kepada Reuters.
Credit antaranews.com
Penembakan di Markas YouTube AS, Tersangka Pelaku Bunuh Diri
Ilustrasi. (Thinkstock/Ismagilov)
Kepala Polisi San Bruno Ed Barberini mengatakan jenazah seorang perempuan ditemukan di lokasi dan tampak sebagai insiden bunuh diri dengan pistol. Namun penyelidikan baru saja dimulai.
"Kami hanya tahu sangat sedikit saat in, dan kami mungkin baru mengetahui lebih banyak hingga besok pagi," kata Barberini, seperti dilaporkan CNN.
Menurut dua aparat penegak hukum kepada CNN, pelaku penembakan diyakini mengenal sedikitnya salah seorang korban.
Motif penembakan belum jelas, kata dia. Polisi menyatakan dia tidak tahu apakah penembakan itu merupakan kasus insiden kekerasan domestik.
Juru bicara di Klinik Zuckerberg, Rumah Sakit Umum San Francisco, pusat trauma level pertama mengatakan fasilitas tersebut menerima tiga pasien.
|
|
Seorang pria berusia 36 tahun dalam kondisi kritis, satu perempuan berusia 32 tahun dalam kondisi serius dan satu lagi seorang perempuan berusia 27 tahun dalam kondisi sedang.
Korban keempat yang dirawat di rumah sakit menderita keseleo karena berusaha menyelamatkan diri saat kejadian.
Salah seorang saksi di dalam sebuah kafe dekat lokasi penembakan mengaku tidak segera menyadari adanya penembakan.
"Itu mengejukan, karena Anda tidak mengira sesuatu seperti itu," kata pria itu kepada KPIX, afiliasi CNN.
"Saya mendengar suara beberapa letupan, saya pikir itu suara balon, tapi kemudian hal itu tidak masuk akal, saat ini. Lalu saya mendengar lebih banyak tembakan dan saat itulah semua orang mulai berusaha mencari pintu keluar," kata dia.
Vadim Lavrusik, seorang pegawai produk YouTube mengungkapkan kejadian itu lewat akun Twitter-nya.
"Mendengar beberapa tembakan dan melibat orang-orang berlarian sementara saya di meja. Kini barikade di dalam ruangan dengan rekan-rekan saya," tulisnya.
Tak lama kemudian dia pun menulis lagi. "Aman. Telah dievakuasi. Sekarang di luar."
Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga mencuit bahwa dia memikirkan para korban.
"Baru saja dijelaskan soal penembakan di Markas YouTube di San Bruno, California. Pikiran dan doa kami bagi mereka yang terlibat. Terima kasih atas petugas penegak hukum dan tanggap darurat yang telah berada di lokasi," tulis Trump.
YouTube didirikan pada Februari 2005, cepat berkembang menjadi situs video paling terkenal. Pada 2006, Google membeli YouTube senilai US$1,65 miliar. Lebih dari 1.100 orang bekerja di kantor YouTube di San Bruno, 21 kilometer sebelah selatan San Francisco.
Credit cnnindonesia.com
Selasa, 03 April 2018
Kerahkan Alat Tempur, TNI AL Gelar Latihan di Laut Natuna
TANJUNGPINANG
- Komando Armada Kawasan Barat (Koarmabar) menggelar latihan tempur
laut di Perairan Natuna, Kepulauan Riau, pekan lalu. Latihan ini digelar
dalam rangka menghadapi dan mengantisipasi kontijensi.
Latihan ini TNI AL melibatkan unsur lima KRI dan satu helikopter serta pangkalan dibawah jajaran Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) IV Tanjungpinang. Latihan ini digelar selama empat hari dari tanggal 27-30 Maret 2018.
Latihan tempur laut tersebut melibatkan 5 unsur KRI Koarmabar antara lain KRI Abdul Halim Perdanakusuma-355, KRI Cut Nyak Dien-375, KRI Lemadang-632, KRI Clurit-641 dan KRI Alamang-644.
Untuk unsur udara melibatkan 1 Pesawat Patroli Udara Maritim jenis Cassa P-852 serta Pangkalan TNI AL yang terdiri dari Lantamal IV Tanjungpinang, Lanal Batam, Lanal Ranai dan Lanal Tarempa.
Panglima Komando Armada Kawasan Barat (Pangarmabar) Laksamana Muda TNI Yudo Margono menjelaskan bahwa latihan tempur laut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan unsur-unsur Koarmabar dalam menghadapi kontijensi yang sewaktu-waktu dapat terjadi di wilayah kerja Koarmabar.
Selain itu, hal ini dilaksanakan untuk menguji Komando dan pengendalian (Kodal) unsur-unsur dalam pelaksanaan operasi serta uji kemampuan dan kesiapan pangkalan dalam mendukung operasional KRI di daerah Operasi.
"Semua ini perlu diuji, mengingat wilayah perairan barat Indonesia memiliki tantangan dan permasalahan yang kompleks dan dinamis," ujar Pangarmabar dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Senin (2/4/2018).
"Sehingga kecepatan dan kesiapsiagaan unsur-unsur Koarmabar baik KRI maupun pangkalan dalam mendukung tugas pokok Koarmabar menjadi hal mutlak yang harus dipenuhi. Selain itu, koordinasi dinamis antar satuan kerja dalam mendukung tugas pokok menjadi kunci utama keberhasilan dalam operasi," tanbahnya.
Dalam Latihan Tempur Laut tersebut, Lanal Batam dijadikan sebagai pangkalan awal dalam pelaksanaan operasi, dimana unsur-unsur KRI yang terlibat selama pelayaran melaksanakan serial-serial latihan untuk meningkatkan dan mengasah kemampuan serta naluri tempur para prajurit dan kerja sama taktis dalam sebuah operasi.
Latihan tersebut antara lain latihan melewati medan ranjau, latihan pertahanan udara, latihan komunikasi taktis, latihan manuver taktis, latihan air joining prosedur dengan pesawat Cassa TNI AL, Latihan Pek Nubika peperangan anti kapal permukaan, peperangan anti udara, simulasi VBSS serta latihan penembakan meriam.
Selanjutnya seluruh unsur-unsur KRI bergerak menuju Lanal Ranai sebagai pangkalan aju dalam rangka melaksanakan bekal ulang logistik untuk melanjutkan operasi.
Pangarmabar menjelaskan, dipilihnya Lanal Ranai sebagai pangkalan aju dikarenakan situasi Laut Natuna Utara yang dinamis dimana terjadinya konflik Laut Cina Selatan oleh beberapa negara kawasan yang menjadikan Laut Natuna rawan kejadian pelanggaran wilayah.
"Sehingga perlunya penegakkan kedaulatan dan hukum di perairan laut yuridiksi Indonesia khususnya Laut Natuna Utara dengan kehadiran unsur-unsur KRI dalam melaksanakan patroli dan upaya legal yang secara persuasif melakukan pengusiran terhadap nelayan-nelayan asing dari wilayah ZEEI," ucapnya.
"Indikasi-indikasi tersebut yang menjadikan Koarmabar harus lebih tanggap dan cepat dalam meresponnya, sehingga kesiapan dan kecepatan unsur-unsur Koarmabar baik KRI, pesawat udara dan pangkalan harus senantiasa diuji dan didadak. Sehingga kita mengetahui kekurangan-kekurangan apa saja yang menjadi titik lemah dalam mendukung operasi," tegas Pangarmabar.
Latihan ini TNI AL melibatkan unsur lima KRI dan satu helikopter serta pangkalan dibawah jajaran Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) IV Tanjungpinang. Latihan ini digelar selama empat hari dari tanggal 27-30 Maret 2018.
Latihan tempur laut tersebut melibatkan 5 unsur KRI Koarmabar antara lain KRI Abdul Halim Perdanakusuma-355, KRI Cut Nyak Dien-375, KRI Lemadang-632, KRI Clurit-641 dan KRI Alamang-644.
Untuk unsur udara melibatkan 1 Pesawat Patroli Udara Maritim jenis Cassa P-852 serta Pangkalan TNI AL yang terdiri dari Lantamal IV Tanjungpinang, Lanal Batam, Lanal Ranai dan Lanal Tarempa.
Panglima Komando Armada Kawasan Barat (Pangarmabar) Laksamana Muda TNI Yudo Margono menjelaskan bahwa latihan tempur laut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan unsur-unsur Koarmabar dalam menghadapi kontijensi yang sewaktu-waktu dapat terjadi di wilayah kerja Koarmabar.
Selain itu, hal ini dilaksanakan untuk menguji Komando dan pengendalian (Kodal) unsur-unsur dalam pelaksanaan operasi serta uji kemampuan dan kesiapan pangkalan dalam mendukung operasional KRI di daerah Operasi.
"Semua ini perlu diuji, mengingat wilayah perairan barat Indonesia memiliki tantangan dan permasalahan yang kompleks dan dinamis," ujar Pangarmabar dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Senin (2/4/2018).
"Sehingga kecepatan dan kesiapsiagaan unsur-unsur Koarmabar baik KRI maupun pangkalan dalam mendukung tugas pokok Koarmabar menjadi hal mutlak yang harus dipenuhi. Selain itu, koordinasi dinamis antar satuan kerja dalam mendukung tugas pokok menjadi kunci utama keberhasilan dalam operasi," tanbahnya.
Dalam Latihan Tempur Laut tersebut, Lanal Batam dijadikan sebagai pangkalan awal dalam pelaksanaan operasi, dimana unsur-unsur KRI yang terlibat selama pelayaran melaksanakan serial-serial latihan untuk meningkatkan dan mengasah kemampuan serta naluri tempur para prajurit dan kerja sama taktis dalam sebuah operasi.
Latihan tersebut antara lain latihan melewati medan ranjau, latihan pertahanan udara, latihan komunikasi taktis, latihan manuver taktis, latihan air joining prosedur dengan pesawat Cassa TNI AL, Latihan Pek Nubika peperangan anti kapal permukaan, peperangan anti udara, simulasi VBSS serta latihan penembakan meriam.
Selanjutnya seluruh unsur-unsur KRI bergerak menuju Lanal Ranai sebagai pangkalan aju dalam rangka melaksanakan bekal ulang logistik untuk melanjutkan operasi.
Pangarmabar menjelaskan, dipilihnya Lanal Ranai sebagai pangkalan aju dikarenakan situasi Laut Natuna Utara yang dinamis dimana terjadinya konflik Laut Cina Selatan oleh beberapa negara kawasan yang menjadikan Laut Natuna rawan kejadian pelanggaran wilayah.
"Sehingga perlunya penegakkan kedaulatan dan hukum di perairan laut yuridiksi Indonesia khususnya Laut Natuna Utara dengan kehadiran unsur-unsur KRI dalam melaksanakan patroli dan upaya legal yang secara persuasif melakukan pengusiran terhadap nelayan-nelayan asing dari wilayah ZEEI," ucapnya.
"Indikasi-indikasi tersebut yang menjadikan Koarmabar harus lebih tanggap dan cepat dalam meresponnya, sehingga kesiapan dan kecepatan unsur-unsur Koarmabar baik KRI, pesawat udara dan pangkalan harus senantiasa diuji dan didadak. Sehingga kita mengetahui kekurangan-kekurangan apa saja yang menjadi titik lemah dalam mendukung operasi," tegas Pangarmabar.
Dalam kesempatan tersebut, Pangarmabar mengikuti dan memimpin secara langsung latihan di atas kapal markas KRI Abdul Halim Perdanakusuma-355 dengan didampingi Danguspurlabar, Asintel Pangarmabar, Asops Pangarmabar, Asintel Guspurlabar dan Asintel Lantamal IV.
Credit sindonews.com
Perusahaan Inggris Jatuhkan Soeharto dan Naikkan Thaksin?
Data Pemilu di Thailand
Dokumen SCL mengatakan, perusahaan tersebut memasuki Thailand beberapa waktu sebelum pemilihan 2001. Saat itu, miliarder telekomunikasi Thaksin Shinawatra mengambil alih kekuasaan.
SCL diberi tugas untuk mengukur skala perilaku pembelian suara yang telah meningkatkan biaya kampanye pemilihan menjadi sekitar 1 miliar dolar AS. Menurut dokumen tersebut, sebagaimana dikutip Quartz, pembelian suara telah menjadi begitu endemik. Sehingga, seluruh industri penyalur muncul untuk menjadi perantara kelompok pemilih dan penyandang dana.
"Itu cukup lumrah bagi para pemilih untuk menjual suara mereka dua kali, dan kemudian tidak memilih sama sekali!" demikian kata laporan tersebut.
Petugas pemilu Thailand tengah bersiap-siap jelang pemungutan suara.
SCL mengklaim telah mempekerjakan lebih dari 1.200 staf yang mengumpulkan data lebih dari sembilan bulan dan menemukan bahwa dalam setengah dari konstituensi, pembelian suara tidak berdampak pada hasil pemilu. Penemuan itu diklaim perusahaan bernilai sebesar 250 juta dolar AS.
Namun, di konstituen lain, intervensi perilaku yang lebih langsung diperlukan, yang disebutkan oleh makalah SCL dapat melibatkan tekanan sosial, hukuman ekonomi, kerangka hukum, dan peningkatan pemantauan. SCL mengatakan, pihaknya melakukan intervensi selama enam bulan, tampaknya dengan kerja sama dari sebagian besar partai politik besar. Selanjutnya, Thaksin memenangkan pemilihan 2001.
Pakar Thailand dan profesor dari Universitas Leeds, Duncan McCargo, mengatakan tidak ada keraguan bahwa beberapa partai politik Thailand telah menugaskan konsultan internasional untuk bekerja meningkatkan elektabilitas mereka dan ini tentu saja untuk partai Thaksin, Thai Rak Thai, pada 2001. Dia skeptis dan mengatakan bahwa partai-partai yang berbeda dapat mendukung proyek untuk menghentikan pembelian suara. Sementara itu, Quartz mengatakan bahwa mereka telah menghubungi CA dan SCL untuk berkomentar.
"Konstitusi 1997 memasukkan berbagai ketentuan yang dirancang untuk memerangi dan mengurangi pembelian suara. Ada dukungan populer yang luas untuk perubahan ini, meskipun saya tidak bisa mengatakan itu berarti dukungan 'lintas partai'," kata McCargo.
Credit republika.co.id
Trump Sempat Undang Putin ke Gedung Putih
Donald Trump dilaporkan sempat mengundang
Vladimir Putin untuk mengadakan pertemuan di Gedung Putih, sebelum kedua
negara saling usir diplomat. (AFP Photo/Pool/Jorge Silva)
"Trump mengusulkan pertemuan di Gedung Putih di Washington," ujar penasihat kebijakan luar negeri Putin, Yury Ushakov, sebagaimana dikutip AFP, Senin (2/4).
Ushakov mengatakan bahwa usulan tersebut disampaikan Trump saat berkomunikasi melalui sambungan telepon dengan Putin pada 20 Maret lalu.
Saat itu, Trump mengucapkan selamat atas kemenangan kembali Putin dalam pemilihan umum.
Washington Post melaporkan bahwa saat itu Trump mengabaikan anjuran para penasihatnya agar tak mengundang Putin.
Tak lama setelah Rusia mengungkap perbincangan ini, sekretaris pers Gedung Putih, Sarah Sanders, pun mengonfirmasi kabar tersebut.
Sanders mengatakan bahwa kedua pemimpin negara sempat membicarakan kemungkinan pertemuan bilateral "di sejumlah kemungkinan tempat, termasuk Gedung Putih."
Seorang pejabat AS menyatakan bahwa Rusia sengaja mengungkap undangan Trump itu "jelas untuk kepentingan mereka."
Menurut pejabat anonim itu, Putin sedang membutuhkan citra baik di tengah isolasi internasional akibat insiden peracunan mantan agen ganda, Sergei Skripal, di Salisbury, Inggris.
Inggris menuding Rusia sebagai dalang di balik upaya peracunan tersebut, tindakan yang dianggap dapat membahayakan warga di wilayah tersebut.
Inggris pun mengusir diplomat Rusia dari negaranya sebagai tanda protes. Langkah ini diikuti oleh sejumlah negara, termasuk AS yang mengusir 60 diplomat Rusia.
Sebagai respons, Rusia juga mengusir 60 diplomat AS, merenggangkan hubungan kedua negara yang sebelumnya sudah sempat erat di bawah pemerintahan Trump.
Setelah saling usir diplomat ini, kedua negara pun tak pernah lagi membahas kemungkinan pertemuan Trump dan Putin.
"Trump sendiri yang mengusulkan pertemuan. Namun, setelah itu, hubungan bilateral kedua negara terpuruk, para diplomat diusir," kata Ushakov.
Credit cnnindonesia.com
Balas Negara Barat, Rusia Usir Diplomat dari 19 Negara
Ilustrasi bendera Rusia. Negara tersebut dilaporkan mengusir diplomat dari belasan negara Barat. (REUTERS/Gleb Garanich)
Laporan kantor berita Rusia yang dikutip CNN menyatakan Moskow pada Jumat (30/3) telah mengusir 13 diplomat Ukraina, empat dari Kanada, empat dari Polandia, empat dari Jerman, tiga dari Lithuania, tiga dari Ceko, tiga dari Moldova, dua dari Italia, dua dari Belanda, dua dari Spanyol dan dua dari Denmark.
Selain itu, ada pula seorang dari Finlandia, satu dari Latvia, satu dari Swedia, satu dari Norwegia, satu dari Romania, satu dari Kroasia dan satu dari Irlandia. Seorang atase militer dari Estonia pun ikut diusir.
|
|
Moskow belum merespons Belgia, Hungaria, Montenegro dan Georgia terkait tindakan seputar kasus Skripal ini.
Lebih dari 20 negara mengumumkan akan mengusir diplomat Rusia untuk mendukung Inggris. London menuding Moskow ada di balik serangan racun saraf terhadap mantan agen dari negaranya sendiri, Sergei Skripal, dan putrinya, Yulia.
Serangkaian pengusiran ini dilakukan sehari setelah Rusia mengumumkan akan mengusir 60 diplomat Amerika Serikat dan menutup konsulat di St Petersburg, membalas langkah sama dari Washington.
AS lebih dulu menyatakan akan mengusir diplomat Rusia dengan jumlah yang sama dan menutup konsulat negara tersebut di Seattle.
"Pesan dari Moskow ini tidak mengejutkan," kata Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Mass, merespons pengusiran diplomatnya. "Kami tidak begitu saja memutuskan mengusir para diplomat Rusia. Reaksi kami di kasus skripal diharuskan dan pantas sebagai sinyal politik."
Rusia juga dilaporkan meminta Inggris mengurangi jumlah stafnya di kedutaan besar di Moskow hingga sama dengan jumlah diplomat Rusia yang masih ada di London.
|
|
Perdana Menteri Inggris Theresa May memerintahkan pengusiran 23 diplomat Rusia pada 14 Maret. Dia menyebut mereka sebagai "mata-mata tak resmi."
Rusia membalas dengan langkah yang sama, ditambah dengan menutup konsulat Inggris di St Petersburg.
Kabar terakhir datang sehari setelah Kementerian Luar Negeri Rusia memanggil duta besar negara-negara yang disebut melakukan "tindakan tidak bersahabat" kepada Rusia dalam bentuk solidaritas kepada Inggris.
Kemlu Rusia menyatakan para dubes itu akan "diberikan nota protes dan diberi tahu soal langkah timbal balik Rusia."
Credit cnnindonesia.com
Jembatan Laut Terpanjang di Dunia, Setara 60 Menara Eiffel
Ilustrasi Kota Macau. (Diego Delso)
Sembilan tahun setelah pembangunan jembatan sepanjang 55 kilometer itu dimulai, pemerintah China mengizinkan megaproyek tersebut diperlihatkan untuk pertama kalinya.
Jembatan tersebut akan menghubungkan Hong Kong ke Kota Zhuhai, dan Macau, melintasi perairan muara Sungai Mutiara.
Tanggal peresmian jembatan tersebut masih belum dipastikan. Para pejabat pemerintah menyatakan jembatan itu dapat digunakan selama 120 tahun. Jembatan HKZM juga diharapkan meningkatkan bisnis dengan mengurangi waktu perjalanan hingga 60 persen.
|
|
Gao Xinglin, Manajer Perencanaan Proyek Jembatan HKZM mengatakan pembangunan terowongan bawah tanah sepanjang 6,7 kilometer membuatnya tak bisa tidur.
"Ada malam-malam di mana saya tidak bisa tidur, karena banyak kesulitan saat konstruksi," kata Gao seperti dilaporkan kantor berita AFP.
"Menghubungkan 80.000 pipa di bawah laut dengan teknologi air ringan adalah hal yang paling menantang," kata dia menambahkan.
Total biaya proyek tersebut, termasuk pulau-pulau buatan, jalan-jalan penghubung dan fasilitas lintas perbatasan baru, belum jelas jumlahnya. Tetapi beberapa kalangan memperkirakan nilainya mencapai 100 miliar yuan (sekitar Rp218,6 triliun). Jumlah tersebut memicu kritik mega proyek itu sebagai'gajah putih'.
Para penentang di Hong Kong menyebut proyek tersebut sebagai bagian dari upaya Beijing mencengkeram wilayah semi otonomi itu.
Proyek itu juga dirundung berbagai masalah. Mulai dari penundaan, pembengkakan anggaran, tuduhan korupsi dan kematian sejumlah pekerja konstruksi. Jembatan HKZM itu juga gagal diresmikan pada akhir 2017, sebagaimana diharapkan.
Selain itu, ada pula kekhawatiran soal keselamatan di jembatan terpanjang di dunia tersebut. Terutama setelah 19 pekerja laboratorium didakwa dengan tuduhan memalsukan laporan uji beton jembatan itu. Satu orang dijebloskan ke penjara pada Desember lalu.
Credit cnnindonesia.com
China Pamer Jembatan Laut Terpanjang di Dunia
Setelah sembilan tahun pembangunan, China untuk pertama kalinya memamerkan jembatan terpanjang di dunia yang menghubungkan daratan utama negaranya dengan Hong Kong dan Macau. (Reuters/Bobby Yip)
Jembatan itu membentang dari Hong Kong, melewati Kota Zhuhai, hingga akhirnya mencapai Macau, membelah perairan Pearl River Estuary. (Reuters/Bobby Yip)
Membentang sepanjang 55 kilometer, jembatan ini dibangun dengan 420 ribu ton baja, 60 kali lipat dari baja yang digunakan dalam pembangunan Menara Eiffel. (Reuters/Bobby Yip)
Hingga saat ini, pemerintah belum merilis angka pasti biaya yang digunakan dalam pembangunan jembatan ini. Namun, sejumlah pengamat memperkirakan China menggelontorkan dana 100 miliar yuan untuk megaproyek ini. (Reuters/Bobby Yip)
Walau dikritik karena memakan biaya terlalu besar, China berkeras membangun jembatan ini hingga Hong Kong menyebut proyek tersebut adalah cara Beijing untuk memperkuat kendali atas kota semi-otonomi tersebut. (Reuters/Bobby Yip)
Karena serentetan kontroversi tersebut, termasuk kematian sejumlah pekerja konstruksi dalam proyek ini, jembatan itu tak bisa diresmikan pada akhir 2017 seperti yang dijadwalkan sebelumnya. (Reuters/Bobby Yip)
Meski tanggal peresmian belum dikonfirmasi, para pejabat China mengklaim bahwa jembatan ini dapat bertahan hingga 120 tahun ke depan. (Reuters/Bobby Yip)
Dengan klaim dapat memangkas waktu perjalanan hingga 60 persen, jembatan ini diperkirakan dapat meningkatkan bisnis China. (Reuters/Bobby Yip)
Credit cnnindonesia.com
Menang Telak Pemilu, Presiden Sisi kembali Pimpin Mesir
Abdel Fattah al-Sisi meraup 97,05 persen dalam
pemungutan suara pekan lalu yang membuatnya kembali menjabat Presiden
Mesir untuk periode kedua. (The Egyptian Presidency/Handout via
REUTERS).
Kepala otoritas Lasheen Ibrahim pada Senin (2/4), mengatakan jumlah pemilih yang mengikuti pemungutan suara sebanyak 41,05 persen atau sekitar 24 juta pemilih dari hampir 60 juta pemilih yang terdaftar.
Dari total jumlah pemilih terdaftar, di antaranya 92,73 persen suara sah, sementara hampir dua juta surat suara rusak.
|
|
Sisi hanya punya satu pesaing, yakni, Moussa Mostafa Moussa yang hanya mendapat 2,92 persen suara sah, kata Ibrahim, dikutip AFP.
"Ini adalah momen-momen penting bagi bangsa ini ... yang akan ditulis dalam surat-surat terang, dengan judul: pertempuran untuk cinta Mesir," kata Ibrahim.
Dalam pemilu kali ini, Sisi hanya bersaing dengan Mousa Mostafa Mousa yang merupakan politikus Partai Ghad. Oposisi pemerintah punn menuding Mousa hanya menjadi antek Sisi.
Oposisi menuduh pencalonan Mousa dalam pemilu ini tak lebih sekadar hanya untuk mengamankan Sisi menuju ke kursi presiden untuk periode keduanya.
Tudingan itu dikeluarkan karena Mousa sempat menyatakan dukungan terhadap Sisi sebelum mencalonkan diri sebagai kandidat presiden.
Credit cnnindonesia.com
Menhan Inggris Anggap Putin Ancaman Nyata Perang Dunia III
LONDON
- Menteri Pertahanan (Menhan) Inggris Gavin Williamson menganggap sosok
Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai ancaman nyata terhadap pecahnya
Perang Dunia III. Dia blakblakan bahwa Inggris saat ini telah memasuki
"era baru peperangan".
Menurut Williamson, Putin akan memicu Perang Dunia III jika dia terus berusaha menumbangkan, melemahkan dan memengaruhi negara di seluruh dunia.
Dia pernah mengecam pemimpin Kremlin itu setelah Inggris menuduh Moskow mendalangi serangan racun saraf Nivichok terhadap mantan agen ganda Rusia Sergei Skripal di Salisbury, Inggris selatan.
"Putin berinvestasi dalam rudal jarak jauh, membual tentang sistem nuklir dan terlibat dalam operasi siber yang kurang ajar," katanya.
"Kita tidak boleh lupa ini adalah penggunaan ofensif agen saraf pertama di Eropa sejak Perang Dunia II," ujar Williamson.
"Ini adalah penggunaan kekuatan yang ilegal dan menghina terhadap negara kami oleh Negara Rusia, membahayakan nyawa tak berdosa," imbuh dia.
"Tanggapan Kremlin adalah melepaskan gelombang pasang smear, kebohongan dan ejekan," papar Menhan Inggris tersebut, seperti dikutip dari Telegraph, Senin (2/4/2018).
Williamson menegaskan bahwa negaranya telah memasuki "era baru peperangan"."Kita harus melawan atas meningkatnya bahaya berbasis negara dan bereaksi terhadap ketidakstabilan global yang berkembang," katanya.
Dia memuji langkah Perdana Menteri Theresa May yang mengalokasikan dana tambahan 800 juta poundsterling untuk anggaran departemennya.
"Jika kita ragu-ragu tentang bahaya yang ditimbulkan oleh Moskow, kita hanya perlu melihat peristiwa di Salisbury," ujarnya.
Rusia telah meminta Inggris mengavakuasi 50 diplomatnya dari Moskow setelah Kremlin marah akibat negara-negara gerakan poros Barat mengusir sekitar 130 diplomat dan mata-mata Rusia.
Kremlin telah menyangkal terlibat apalagi mendalangi serangan racun terhadap Skripal dan putrinya, Yulia Skripal, di Salisbury pada 4 Maret 2018 lalu. Rusia telah menuntut Inggris menyodorkan bukti atas tuduhannya dan menawarkan kerja sama untuk penyelidikan kasus itu di bawah pengawasan Organisasi Larangan Senjata Kimia (OPCW).
Namun, London mengabaikan tuntutan Moskow. Rusia yang telah mengirimkan 14 pertanyaan janggal kepada Inggris terkait kasus Skripal kini menuduh balik bahwa kasus ini dibuat oleh London.
Menurut Williamson, Putin akan memicu Perang Dunia III jika dia terus berusaha menumbangkan, melemahkan dan memengaruhi negara di seluruh dunia.
Dia pernah mengecam pemimpin Kremlin itu setelah Inggris menuduh Moskow mendalangi serangan racun saraf Nivichok terhadap mantan agen ganda Rusia Sergei Skripal di Salisbury, Inggris selatan.
"Putin berinvestasi dalam rudal jarak jauh, membual tentang sistem nuklir dan terlibat dalam operasi siber yang kurang ajar," katanya.
"Kita tidak boleh lupa ini adalah penggunaan ofensif agen saraf pertama di Eropa sejak Perang Dunia II," ujar Williamson.
"Ini adalah penggunaan kekuatan yang ilegal dan menghina terhadap negara kami oleh Negara Rusia, membahayakan nyawa tak berdosa," imbuh dia.
"Tanggapan Kremlin adalah melepaskan gelombang pasang smear, kebohongan dan ejekan," papar Menhan Inggris tersebut, seperti dikutip dari Telegraph, Senin (2/4/2018).
Williamson menegaskan bahwa negaranya telah memasuki "era baru peperangan"."Kita harus melawan atas meningkatnya bahaya berbasis negara dan bereaksi terhadap ketidakstabilan global yang berkembang," katanya.
Dia memuji langkah Perdana Menteri Theresa May yang mengalokasikan dana tambahan 800 juta poundsterling untuk anggaran departemennya.
"Jika kita ragu-ragu tentang bahaya yang ditimbulkan oleh Moskow, kita hanya perlu melihat peristiwa di Salisbury," ujarnya.
Rusia telah meminta Inggris mengavakuasi 50 diplomatnya dari Moskow setelah Kremlin marah akibat negara-negara gerakan poros Barat mengusir sekitar 130 diplomat dan mata-mata Rusia.
Kremlin telah menyangkal terlibat apalagi mendalangi serangan racun terhadap Skripal dan putrinya, Yulia Skripal, di Salisbury pada 4 Maret 2018 lalu. Rusia telah menuntut Inggris menyodorkan bukti atas tuduhannya dan menawarkan kerja sama untuk penyelidikan kasus itu di bawah pengawasan Organisasi Larangan Senjata Kimia (OPCW).
Namun, London mengabaikan tuntutan Moskow. Rusia yang telah mengirimkan 14 pertanyaan janggal kepada Inggris terkait kasus Skripal kini menuduh balik bahwa kasus ini dibuat oleh London.
Credit sindonews.com
Langganan:
Postingan (Atom)