Credit REPUBLIKA.CO.ID
Senin, 29 Januari 2018
Rusia Adakan Pertemuan untuk Tentukan Masa Depan Suriah
Suriah
Pertemuan ini bertujuan untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung di Suriah.
CB, MOSKOW
- Rusia akan mengadakan pertemuan yang akan membahas mengenai Suriah di
resor Laut Hitam di Sochi pekan depan. Kantor berita RIA
melaporkan, dalam konferensi itu Rusia akan meminta rakyat Suriah untuk
menentukan masa depan mereka sendiri tanpa tekanan dari luar.
Pertemuan yang ditengahi Moskow ini bertujuan untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama bertahun-tahun di Suriah.Pertemuan sempat ditunda pada November lalu karena adanya perbedaan di antara calon peserta, termasuk partisipasi dari Kurdi yang ditentang oleh Turki.
Kantor berita RIA yang mengutip rancangan komunike pertemuan tersebut, mengatakan Suriah akan diminta untuk tetap menjadi negara kesatuan. Suriah juga harus segera menyelenggarakan pemungutan suara untuk menentukan masa depan negara.
"Rakyat Suriah secara independen harus menentukan masa depan negaranya secara demokratis dengan cara pemungutan suara," tulis RIA, yang mengutip dokumen itu, pada Sabtu (27/1).
Pertemuan di Sochi sebelumnya direncanakan akan diselenggarakan pada Jumat (26/1) lalu. Namun, pertemuan terpaksa ditunda karena oposisi Suriah menyatakan mereka tidak akan menghadiri pertemuan tersebut.
Mediator Suriah dari PBB Staffan de Mistura dipastikan akan hadir dalam pertemuan ini. Kehadirannya dikonfirmasi langsung oleh juru bicara PBB Stephane Dujarric dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada Sabtu (27/1).
"Sekretaris Jenderal yakin pertemuan di Sochi akan menjadi kontribusi penting bagi proses perundingan intra-Suriah yang telah dihidupkan kembali di bawah naungan PBB di Jenewa," kata Dujarric.
Negara-negara Barat dan beberapa negara Arab percaya pertemuan di Sochi adalah upaya untuk menciptakan proses perdamaian yang berbeda dengan yang telah diupayakan oleh PBB. Pertemuan ini akan meletakkan dasar bagi sebuah solusi yang lebih sesuai untuk Presiden Suriah Bashar al-Assad dan sekutunya, yaitu Rusia dan Iran.
Sembilan putaran perundingan damai yang digagas PBB antara pihak-pihak yang bertikai hanya memberikan sedikit kemajuan untuk mengakhiri perang sipil di negara tersebut. Ratusan warga Suriah dilaporkan tewas dalam perang dan 11 juta lainnya harus mengungsi di dalam atau luar negeri.
Credit REPUBLIKA.CO.ID
Bersiap Gempur Manbij, Turki Minta Pasukan AS Hengkang
ANKARA
- Pemerintah Turki meminta pasukan Amerika Serikat (AS) untuk hengkang
dari Manbij, Suriah, karena operasi militer anti-Kurdi akan diluncurkan
di wilayah tersebut.
Operasi militer Turki bernama “Operation Olive Branch” telah diluncurkan di Afrin, Suriah yang berbatasan dengan Turki. Serangan itu untuk memerangi kelompok milisi YPG Kurdi yang oleh Ankara dinyatakan sebagai organisasi teroris.
Ankara mengklaim telah menewaskan ratusan milisi Kurdi selama operasi militer di Afrin dalam sepekan terakhir. Serangan selanjutnya akan diluncurkan di Manbij, Suriah.
”AS perlu memutuskan hubungannya dengan organisasi teroris dan membuat mereka menjatuhkan senjata (Kurdi) sepenuhnya. Mereka (AS) perlu mengumpulkan senjata yang mereka berikan, mereka perlu segera mundur dari Manbij,” kata Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu kepada wartawan yang dikutip Reuters, Minggu (28/1/2018).
Departemen Luar Negeri AS belum berkomentar terkait seruan Turki.
Manbij merupakan wilayah Suriah yang dikuasai Kurdi. Wilayah itu berjarak sekitar 100 km (60 mil) sebelah timur Afrin.
Jika benar-benar diluncurkan, serangan Turki di Manbij bisa mengancam pasukan AS yang beroperasi di wilayah itu. AS mengklaim keberadaan pasukannya untuk menstabilkan Suriah utara.
AS memiliki sekitar 2.000 tentara di Suriah, yang secara resmi merupakan bagian dari koalisi internasional anti-ISIS.
Sementara itu, pihak Pasukan Demokratik Suriah (SDF)—pemberontak Suriah yang didukung AS—dipelopori oleh YPG Kurdi mengatakan bahwa serangan Turki yang lebih luas akan menghadapi repons yang tepat.
Operasi militer Turki bernama “Operation Olive Branch” telah diluncurkan di Afrin, Suriah yang berbatasan dengan Turki. Serangan itu untuk memerangi kelompok milisi YPG Kurdi yang oleh Ankara dinyatakan sebagai organisasi teroris.
Ankara mengklaim telah menewaskan ratusan milisi Kurdi selama operasi militer di Afrin dalam sepekan terakhir. Serangan selanjutnya akan diluncurkan di Manbij, Suriah.
”AS perlu memutuskan hubungannya dengan organisasi teroris dan membuat mereka menjatuhkan senjata (Kurdi) sepenuhnya. Mereka (AS) perlu mengumpulkan senjata yang mereka berikan, mereka perlu segera mundur dari Manbij,” kata Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu kepada wartawan yang dikutip Reuters, Minggu (28/1/2018).
Departemen Luar Negeri AS belum berkomentar terkait seruan Turki.
Manbij merupakan wilayah Suriah yang dikuasai Kurdi. Wilayah itu berjarak sekitar 100 km (60 mil) sebelah timur Afrin.
Jika benar-benar diluncurkan, serangan Turki di Manbij bisa mengancam pasukan AS yang beroperasi di wilayah itu. AS mengklaim keberadaan pasukannya untuk menstabilkan Suriah utara.
AS memiliki sekitar 2.000 tentara di Suriah, yang secara resmi merupakan bagian dari koalisi internasional anti-ISIS.
Sementara itu, pihak Pasukan Demokratik Suriah (SDF)—pemberontak Suriah yang didukung AS—dipelopori oleh YPG Kurdi mengatakan bahwa serangan Turki yang lebih luas akan menghadapi repons yang tepat.
Credit sindonews.com
Kurdi: Tak Lawan 'Pendudukan Turki' di Afrin, AS Standar Ganda
MANBIJ
- Kelompok Kurdi menuduh Amerika Serikat (AS) memiliki standar ganda
karena tidak melawan “pendudukan Turki” di Afrin, Suriah, selama operasi
militer berlangsung.
Kurdi yang jadi sekutu Washington dalam perang melawan ISIS minta AS memerangi pasukan Turki yang akan memperluas operasi militer di Manbij.
”Dengan koalisi, terutama pasukan AS, kami melihat beberapa standar ganda,” seorang perwira militer Kurdi dengan nama pendek Khalil kepada Ruptly Russia Today.
“Apa yang kami minta dari AS, khususnya adalah untuk memenuhi janji-janji terhadap (Pasukan Demokratik Suriah yang didukung AS), yaitu untuk melindungi daerah-daerah yang dibebaskan, termasuk Afrin, yang seperti apa yang dapat kita lihat, kami telah berjuang dengan heroik dan sengit selama tujuh hari melawan pendudukan Turki,” ujarnya, yang dilansir Senin (29/1/2018).
AS tidak melangkah masuk saat Turki meluncurkan operasi militer dengan nama ”Operation Olive Branch” di Afrin. Ankara berdalih, operasi itu ditujukan untuk memerangi teroris di wilayah Suriah utara tersebut.
Sebaliknya, Gedung Putih hanya menyampaikan kecemasannya saja. “Presiden Donald Trump menyampaikan kekhawatiran bahwa meningkatnya kekerasan (di Afrin) berisiko mencurangi tujuan bersama kita di Suriah,” kata Gedung Putih melalui seorang juru bicara.
”Dia mendesak Turki untuk berhati-hati dan menghindari tindakan yang mungkin menimbulkan risiko konflik antara pasukan Turki dan Amerika,” lanjut Gedung Putih.
Sementara itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah memperingatkan bahwa Manbij akan menjadi sasaran operasi berikutnya. Dia berjanji untuk membersihkan kota itu dari "teroris”.
"Semua mata saat ini berada di AS untuk melihat apakah pasukan akan terlibat di sana, meskipun tidak melakukan apapun di Afrin,” ujar Erdogan.
Sekitar 2.000 tentara Amerika ditempatkan di Manbij sejak bulan Maret untuk mencegah bentrok antara pasukan Turki dan pemberontak Suriah yang didukung AS. Para tentara AS juga melakukan misi pelatihan dan menasihati para petempur lokal.
Juru Bicara Dewan Militer Manbij Sharvan Darwish mengungkapkan harapan dan optimisme bahwa AS tidak akan mundur dari Kota Manbij sekarang seperti yang diserukan Ankara.
”(Koalisi pimpinan AS) telah mengawasi pelatihan dan pengembangan Dewan Militer Manbij sampai sekarang. Tingkat koordinasi berjalan normal, dan sekarang lebih baik lagi, jujur saja. Ada patroli terus-menerus baik di garis depan atau di udara. Tidak ada apa-apa sampai sekarang yang menunjukkan bahwa mereka akan menarik kembali koordinasi atau kerja ini,” kata Darwish.
Kurdi yang jadi sekutu Washington dalam perang melawan ISIS minta AS memerangi pasukan Turki yang akan memperluas operasi militer di Manbij.
”Dengan koalisi, terutama pasukan AS, kami melihat beberapa standar ganda,” seorang perwira militer Kurdi dengan nama pendek Khalil kepada Ruptly Russia Today.
“Apa yang kami minta dari AS, khususnya adalah untuk memenuhi janji-janji terhadap (Pasukan Demokratik Suriah yang didukung AS), yaitu untuk melindungi daerah-daerah yang dibebaskan, termasuk Afrin, yang seperti apa yang dapat kita lihat, kami telah berjuang dengan heroik dan sengit selama tujuh hari melawan pendudukan Turki,” ujarnya, yang dilansir Senin (29/1/2018).
AS tidak melangkah masuk saat Turki meluncurkan operasi militer dengan nama ”Operation Olive Branch” di Afrin. Ankara berdalih, operasi itu ditujukan untuk memerangi teroris di wilayah Suriah utara tersebut.
Sebaliknya, Gedung Putih hanya menyampaikan kecemasannya saja. “Presiden Donald Trump menyampaikan kekhawatiran bahwa meningkatnya kekerasan (di Afrin) berisiko mencurangi tujuan bersama kita di Suriah,” kata Gedung Putih melalui seorang juru bicara.
”Dia mendesak Turki untuk berhati-hati dan menghindari tindakan yang mungkin menimbulkan risiko konflik antara pasukan Turki dan Amerika,” lanjut Gedung Putih.
Sementara itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah memperingatkan bahwa Manbij akan menjadi sasaran operasi berikutnya. Dia berjanji untuk membersihkan kota itu dari "teroris”.
"Semua mata saat ini berada di AS untuk melihat apakah pasukan akan terlibat di sana, meskipun tidak melakukan apapun di Afrin,” ujar Erdogan.
Sekitar 2.000 tentara Amerika ditempatkan di Manbij sejak bulan Maret untuk mencegah bentrok antara pasukan Turki dan pemberontak Suriah yang didukung AS. Para tentara AS juga melakukan misi pelatihan dan menasihati para petempur lokal.
Juru Bicara Dewan Militer Manbij Sharvan Darwish mengungkapkan harapan dan optimisme bahwa AS tidak akan mundur dari Kota Manbij sekarang seperti yang diserukan Ankara.
”(Koalisi pimpinan AS) telah mengawasi pelatihan dan pengembangan Dewan Militer Manbij sampai sekarang. Tingkat koordinasi berjalan normal, dan sekarang lebih baik lagi, jujur saja. Ada patroli terus-menerus baik di garis depan atau di udara. Tidak ada apa-apa sampai sekarang yang menunjukkan bahwa mereka akan menarik kembali koordinasi atau kerja ini,” kata Darwish.
Credit sindonews.com
Assad Ancam Tembakkan Rudal Scud Suriah ke Israel
DAMASKUS
- Presiden Suriah Bashar al-Assad mengancam akan menembakkan rudal Scud
ke Bandara Internasional Ben Gurion, Israel. Rudal Scud akan
ditembakkan jika Israel membombardir wilayah Suriah lagi.
Ancaman Assad disampaikan saat melakukan percakapan telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Sabtu malam.
“Kehormatan Suriah harus dipertimbangkan di atas segalanya,” kata Assad kepada Putin, yang dikutip Israel National News. Pesan ancaman disampaikan melalui Putin, karena pemimpin Rusia itu menerima kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Moskow pada hari Minggu.
Sekitar tiga minggu yang lalu, tentara Suriah menuduh Israel telah melakukan serangkaian serangan terhadap basis mereka di Pegunungan Kalmon timur, sebelah utara Damaskus.
Versi militer Israel, jet-jet tempur negara Yahudi itu meluncurkan tiga serangan rudal. ”Pasukan pertahanan udara melepaskan tembakan ke sumber api dan menghantam pesawat terbang,” bunyi pernyataan militer Israel. Israel tak mengonfirmasi tentang pesawat terbang yang mereka serang.
Menurut laporan resmi pemerintah Suriah, serangkaian serangan dimulai pada pukul 02.40 pagi saat pesawat tempur Israel menembakkan rudal dari wilayah udara Lebanon ke wilayah Al-Katifa.
Kemudian, pada pukul 03.40, serangan lain dilakukan dengan menggunakan rudal surface-to-surface yang diluncurkan dari Dataran Tinggi Golan. Pada pukul 04.15, serangan ketiga dilakukan dengan empat rudal yang ditembakkan dari daerah Tiberias.
Tentara Suriah juga mengklaim bahwa sebagai tanggapan, pasukan pertahanan udaranya melepaskan tembakan ke beberapa pesawat tempur Israel dan rudal, dan berhasil mencegat atau menghancurkan beberapa dari mereka.
Suriah berulang kali memperingatkan konsekuensi berbahaya dari serangan Israel dan berjanji untuk terus memerangi kelompok pemberontak Suriah yang oleh Damaskus dinyatakan sebagai ”afiliasi teroris Israel”.
Ancaman Assad disampaikan saat melakukan percakapan telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Sabtu malam.
“Kehormatan Suriah harus dipertimbangkan di atas segalanya,” kata Assad kepada Putin, yang dikutip Israel National News. Pesan ancaman disampaikan melalui Putin, karena pemimpin Rusia itu menerima kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Moskow pada hari Minggu.
Sekitar tiga minggu yang lalu, tentara Suriah menuduh Israel telah melakukan serangkaian serangan terhadap basis mereka di Pegunungan Kalmon timur, sebelah utara Damaskus.
Versi militer Israel, jet-jet tempur negara Yahudi itu meluncurkan tiga serangan rudal. ”Pasukan pertahanan udara melepaskan tembakan ke sumber api dan menghantam pesawat terbang,” bunyi pernyataan militer Israel. Israel tak mengonfirmasi tentang pesawat terbang yang mereka serang.
Menurut laporan resmi pemerintah Suriah, serangkaian serangan dimulai pada pukul 02.40 pagi saat pesawat tempur Israel menembakkan rudal dari wilayah udara Lebanon ke wilayah Al-Katifa.
Kemudian, pada pukul 03.40, serangan lain dilakukan dengan menggunakan rudal surface-to-surface yang diluncurkan dari Dataran Tinggi Golan. Pada pukul 04.15, serangan ketiga dilakukan dengan empat rudal yang ditembakkan dari daerah Tiberias.
Tentara Suriah juga mengklaim bahwa sebagai tanggapan, pasukan pertahanan udaranya melepaskan tembakan ke beberapa pesawat tempur Israel dan rudal, dan berhasil mencegat atau menghancurkan beberapa dari mereka.
Suriah berulang kali memperingatkan konsekuensi berbahaya dari serangan Israel dan berjanji untuk terus memerangi kelompok pemberontak Suriah yang oleh Damaskus dinyatakan sebagai ”afiliasi teroris Israel”.
Credit sindonews.com
Israel Sebut Iran Kendalikan Ribuan Tentara di Suriah
NEW YORK
- Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon mengatakan, Iran
mengendalikan sebuah kekuatan yang beranggotan 82 ribu orang di Suriah.
Kekuatan ini terdiri 60 ribu tentara Suriah, 10 ribu milisi Syiah dari
Afghanistan, Irak dan Pakistan, 9.000 anggota milisi Hizbullah, dan
3.000 anggota Garda Revolusi Iran (IRGC).
Danon mengatakan, Iran telah menghabiskan USD 35 miliar untuk pelatihan dan melengkapi kekuatan ini. Dia melanjutkan dengan mengklaim bahwa Iran membangun basis rudal di Suriah, dengan tujuan akhir untuk mengubah Suriah menjadi pangkalan militer terbesar di dunia.
Dia mengklaim bahwa intelijen Israel telah mengumpulkan informasi rahasia ini dan sekarang membagikannya dengan dunia. "Kami melepaskan informasi rahasia ini karena sangat penting bagi dunia untuk memahami bahwa jika kita menutup mata di Suriah, ancaman Iran hanya akan tumbuh," kata Danon, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (28/1).
"Bulan sabit Syiah berada di ambang pintu kita. Iran siap untuk menyerang pada saat ini juga," katanya, mengacu pada wilayah berbentuk bulan sabit di Timur Tengah yang memiliki populasi mayoritas Syiah.
Dia kemudian mengatakan bahwa niat Iran adalah untuk mengacaukan wilayah tersebut dan mengancam Israel dan Barat.
"Mengapa Iran terus merekrut para ekstremis ini untuk terbunuh di medan perang Suriah? Mengapa Iran membangun pangkalan untuk menampung pasukan ini dalam jangka panjang? Jawabannya jelas yakni untuk lebih mengacaukan Suriah dan wilayah kita. Untuk lebih mengancam Israel, dan untuk lebih meneror seluruh dunia," ucapnya.
Dannon kemudian mendesak masyarakat internasional untuk tidak membiarkan Iran terus mendanai teror di seluruh dunia, menumpuk senjata yang berbahaya, dan menumbuhkan kehadiran militernya di luar negeri.
Danon mengatakan, Iran telah menghabiskan USD 35 miliar untuk pelatihan dan melengkapi kekuatan ini. Dia melanjutkan dengan mengklaim bahwa Iran membangun basis rudal di Suriah, dengan tujuan akhir untuk mengubah Suriah menjadi pangkalan militer terbesar di dunia.
Dia mengklaim bahwa intelijen Israel telah mengumpulkan informasi rahasia ini dan sekarang membagikannya dengan dunia. "Kami melepaskan informasi rahasia ini karena sangat penting bagi dunia untuk memahami bahwa jika kita menutup mata di Suriah, ancaman Iran hanya akan tumbuh," kata Danon, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (28/1).
"Bulan sabit Syiah berada di ambang pintu kita. Iran siap untuk menyerang pada saat ini juga," katanya, mengacu pada wilayah berbentuk bulan sabit di Timur Tengah yang memiliki populasi mayoritas Syiah.
Dia kemudian mengatakan bahwa niat Iran adalah untuk mengacaukan wilayah tersebut dan mengancam Israel dan Barat.
"Mengapa Iran terus merekrut para ekstremis ini untuk terbunuh di medan perang Suriah? Mengapa Iran membangun pangkalan untuk menampung pasukan ini dalam jangka panjang? Jawabannya jelas yakni untuk lebih mengacaukan Suriah dan wilayah kita. Untuk lebih mengancam Israel, dan untuk lebih meneror seluruh dunia," ucapnya.
Dannon kemudian mendesak masyarakat internasional untuk tidak membiarkan Iran terus mendanai teror di seluruh dunia, menumpuk senjata yang berbahaya, dan menumbuhkan kehadiran militernya di luar negeri.
Credit sindonews.com
Tentara Israel Peringatkan Konsekuensi Pemotongan Bantuan pada Palestina
TEL AVIV
- Tentara Israel memperingatkan konsekuensi serius dari sebuah langkah
Amerika Serikat (AS) untuk mengurangi dana bantuan bagi Otoritas
Palestina (PA) dan Badan Bantuan dan Pekerja PBB untuk Pengungsi
Palestina di Timur Dekat (UNRWA).
Menurut laporan surat kabar Israel, Harretz, seperti dilansir Anadolu Agency pada Minggu (28/1), dalam sebuah dokumen yang diserahkan kepada pemerintah Israel, tentara dan badan keamanan Israel menyatakan kekhawatiran bahwa pemotongan bantuan AS akan menyebabkan kerusakan pada koordinasi keamanan dengan PA.
"Tanpa bantuan keuangan AS, PA akan merasa sulit untuk mempertahankan kemampuan pasukan keamanannya dan kemudian keinginannya untuk terus berkoordinasi dengan Israel," bunyi dokumen tentara dan badan keamanan Israel.
Berdasarkan Perjanjian Perdamaian Oslo yang ditandatangani antara Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Israel pada tahun 1993, kedua belah pihak diharuskan berkoordinasi untuk mencegah serangan terhadap Israel.
Seperti diketahui, awal bulan ini, Kementerian Luar Negeri AS mengatakan bahwa pihaknya akan menyalurkan bantuan sebesar USD 60 juta kepada UNRWA, dari USD 125 juta total bantuan yang harus disalurkan ke badan tersebut.
Kemlu AS menyatakan bahwa UNRWA perlu melakukan reformasi terlebih dahulu jika ingin sisa dana sebesar USD 65 juta dicairkan. Namun, sayangnya tidak jelas bentuk reformasi yang dilakukan UNRWA.
Pemotongan dana oleh AS terjadi sebulan setelah Presiden Donald Trump memicu kecaman dunia dengan secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Menurut laporan surat kabar Israel, Harretz, seperti dilansir Anadolu Agency pada Minggu (28/1), dalam sebuah dokumen yang diserahkan kepada pemerintah Israel, tentara dan badan keamanan Israel menyatakan kekhawatiran bahwa pemotongan bantuan AS akan menyebabkan kerusakan pada koordinasi keamanan dengan PA.
"Tanpa bantuan keuangan AS, PA akan merasa sulit untuk mempertahankan kemampuan pasukan keamanannya dan kemudian keinginannya untuk terus berkoordinasi dengan Israel," bunyi dokumen tentara dan badan keamanan Israel.
Berdasarkan Perjanjian Perdamaian Oslo yang ditandatangani antara Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Israel pada tahun 1993, kedua belah pihak diharuskan berkoordinasi untuk mencegah serangan terhadap Israel.
Seperti diketahui, awal bulan ini, Kementerian Luar Negeri AS mengatakan bahwa pihaknya akan menyalurkan bantuan sebesar USD 60 juta kepada UNRWA, dari USD 125 juta total bantuan yang harus disalurkan ke badan tersebut.
Kemlu AS menyatakan bahwa UNRWA perlu melakukan reformasi terlebih dahulu jika ingin sisa dana sebesar USD 65 juta dicairkan. Namun, sayangnya tidak jelas bentuk reformasi yang dilakukan UNRWA.
Pemotongan dana oleh AS terjadi sebulan setelah Presiden Donald Trump memicu kecaman dunia dengan secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Credit sindonews.com
Kantor Polisi Kolombia Dibom, Lima Petugas Tewas
BOGOTA
- Sedikitnya lima petugas polisi tewas dan puluhan lainnya cedera dalam
pemboman sebuah kantor polisi Kolombia. Para petugas tengah dikumpulkan
untuk menerima tugas pagi mereka saat bom tersebut meledak di luar
kantor polisi di kota Barranquilla.
Pejabat mengatakan bahwa serangan tersebut mungkin merupakan pembalasan atas tindakan keras terhadap perdagangan narkoba dan kejahatan terorganisir. Diperkirakan perangkat tersebut diledakkan dari jarak jauh, mungkin sudah ditanam sebelumnya.
Polisi telah menawarkan hadiah sebesar 50 juta peso (12.700 pouns) untuk informasi tentang penyerang. Seorang tersangka berusia 31 tahun telah ditangkap, kata kantor jaksa agung Kolombia.
"Kami akan menuntutnya dengan lima pembunuhan yang memberatkan, percobaan pembunuhan, terorisme dan penggunaan bahan peledak," ujar Jaksa Agung Nestor Martinez seperti dikutip dari BBC, Minggu (28/1/2018).
Surat kabar Kolombia El Tiempo mengatakan bahwa tersangka telah ditemukan di dekat stasiun tersebut dengan peralatan radio dan rencana kantor polisi. Dipercaya sejumlah orang juga terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan serangan tersebut.
Selain menyebabkan lima petugas tewas, lebih dari 40 lainnya mengalami luka-luka dalam aksi pemboman itu. Sebagian besar cedera tidak mengancam nyawa korban, namun beberapa petugas tetap berada dalam kondisi serius di rumah sakit terdekat, kata media setempat.
Direktur kepolisian Kolombia, Jenderal Jorge Nieto, mengunjungi lokasi kejadian dan berbicara dengan beberapa petugas yang cedera.
Sementara Presiden Juan Manuel Santos mencap serangan tersebut sebagai tindakan "pengecut" dan mengatakan pihak berwenang tidak akan beristirahat sampai menemukan mereka yang bertanggung jawab.
Sementara pihak berwenang mengatakan pemboman tersebut mungkin terjadi sebagai pembalasan atas tindakan keras polisi, media setempat melaporkan bahwa hal itu mungkin telah diatur sebagai gangguan. Pasalnya, di saat yang bersamaan, sebuah mobil lapis baja dirampok di dekatnya kantor polisi itu.
Serangan tersebut juga terjadi beberapa minggu sebelum karnaval tahunan Barranquilla, yang merupakan perayaan terbesar kedua setelah karnaval Rio yang terkenal, bakal dihelat.
Pejabat mengatakan bahwa serangan tersebut mungkin merupakan pembalasan atas tindakan keras terhadap perdagangan narkoba dan kejahatan terorganisir. Diperkirakan perangkat tersebut diledakkan dari jarak jauh, mungkin sudah ditanam sebelumnya.
Polisi telah menawarkan hadiah sebesar 50 juta peso (12.700 pouns) untuk informasi tentang penyerang. Seorang tersangka berusia 31 tahun telah ditangkap, kata kantor jaksa agung Kolombia.
"Kami akan menuntutnya dengan lima pembunuhan yang memberatkan, percobaan pembunuhan, terorisme dan penggunaan bahan peledak," ujar Jaksa Agung Nestor Martinez seperti dikutip dari BBC, Minggu (28/1/2018).
Surat kabar Kolombia El Tiempo mengatakan bahwa tersangka telah ditemukan di dekat stasiun tersebut dengan peralatan radio dan rencana kantor polisi. Dipercaya sejumlah orang juga terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan serangan tersebut.
Selain menyebabkan lima petugas tewas, lebih dari 40 lainnya mengalami luka-luka dalam aksi pemboman itu. Sebagian besar cedera tidak mengancam nyawa korban, namun beberapa petugas tetap berada dalam kondisi serius di rumah sakit terdekat, kata media setempat.
Direktur kepolisian Kolombia, Jenderal Jorge Nieto, mengunjungi lokasi kejadian dan berbicara dengan beberapa petugas yang cedera.
Sementara Presiden Juan Manuel Santos mencap serangan tersebut sebagai tindakan "pengecut" dan mengatakan pihak berwenang tidak akan beristirahat sampai menemukan mereka yang bertanggung jawab.
Sementara pihak berwenang mengatakan pemboman tersebut mungkin terjadi sebagai pembalasan atas tindakan keras polisi, media setempat melaporkan bahwa hal itu mungkin telah diatur sebagai gangguan. Pasalnya, di saat yang bersamaan, sebuah mobil lapis baja dirampok di dekatnya kantor polisi itu.
Serangan tersebut juga terjadi beberapa minggu sebelum karnaval tahunan Barranquilla, yang merupakan perayaan terbesar kedua setelah karnaval Rio yang terkenal, bakal dihelat.
Credit sindonews.com
Kelompok Bersenjata Serang Akademi Militer Kabul
Ilustrasi serangan kelompok bersenjata. (Thinkstock/hurricanehank)
Menurut sumber AFP, beberapa pelaku serangan di Akademi Militer Marshal Fahim itu telah dilumpuhkan. Dia juga mengatakan para pelaku tidak berhasil memasuki akademi.
Sementara itu, Reuters melaporkan terjadi serangkaian ledakan di sekitar lokasi.
Mengutip seorang warga, Mohammad Ehsan, dilaporkan bahwa ledakan terjadi sekitar 5.00 waktu setempat dan berlangsung hingga kurang lebih satu jam.
Ehsan mengatakan dirinya masih bisa mendengar ledakan-ledakan yang lebih kecil dalam rentang waktu yang lebih jarang.
|
|
Seorang juru bicara kepolisian Kabul mengonfirmasi telah terjadi insiden di dalam fasilitas militer dekat Marshal Fahim.
Dia mengatakan masih belum jelas apakah ini adalah serangan atau masalah internal.
Peristiwa ini terjadi selang beberapa hari setelah Kabul diguncang serangan bom ambulans yang menewaskan lebih dari 100 orang.
Sepekan sebelumnya, serangan terpisah di Hotel Intercontinental juga terjadi dan menewaskan lebih dari 20 orang.
|
|
Kedua serangan diklaim oleh kelompok bersenjata Taliban.
Pada Oktober lalu, seorang pelaku bom bunuh diri menabrakkan mobilnya ke sebuah bus yang mengangkut kadet dari akademi militer tersebut. Sebanyak 15 orang tewas karena serangan itu.
Akademi itu merupakan salah satu sekolah pelatihan utama di Afghanistan.
Credit cnnindonesia.com
Israel Jual 30 F-16 Bekas ke Kroasia Senilai Rp6,6 Triliun
PM Israel Benjamin Netanyahu dan PM Kroasia
Andrej Plenkovic sepakat mendorong penjualan pesawat tempur F-16 bekas
Angkatan Udara Israel ke Kroasia. (REUTERS/Hamad I Mohammed)
Kroasia mempertimbangkan pembelian jet Israel untuk menggantikan armada 12 jet MiG-21. Sebanyak 30 F-16 hasil kesepakatan senilai US$500 juta (sekitar Rp6,6 triliun) itu akan dikirim akhir 2020.
"Perkembangan ini adalah ekspresi hubungan yang mendalam antara kedua negara," demikian pernyataan kantor PM Israel seperti dilansir Jerusalem Post, Jumat (26/1).
Menurut situs Times of Israel, kesepakatan itu masih memerlukan persetujuan dari Amerika Serikat, sebagai pembuat pesawat dan masih ditenderkan di Kroasia.
Selain F-16 bekas Angkatan Udara Israel, pesaing lainnya adalah F-16 yang ditawarkan AS dan Yunani, juga JAS-39 Gripen buatan Saab, Swedia.
Kabar yang dilansir Defense News menyebutkan bahwa pemerintah Kroasia sebelumnya mempertimbangkan untuk membeli jet tempur buatan Prancis, Mirage, atau varian dari jet buatan Korea Selatan T-50 saat rencana tersebut terungkap pada 2015.
Media Kroasia melaporkan bahwa Israel mengubah tawaran awal sejak mendapat persaingan ketat dari Swedia. Israel menawarkan utnuk memasouk armada F-16 seri C/D yang masih aktif dipakai di Angkatan Udara Israel, juga F-16A/B yang lebih tua.
Israel 'mempensiunkan' armada F-16A dan F-16B pada Desember 2016 setelah menjadi tulang punggung Angkatan Udara Israel selama 36 tahun. Berbeda dengan F-16A, varian F-16B memiliki dua kursi, diterbangkan oleh pilot dan navigator.
Menurut situs berita Jerusalem Post, pada awalnya, pesawat F-16A/B Israel ditujukan untuk Angkatan Udara Kerajaan Iran. Namun dengan jatuhnya Shah Iran dalam Revolusi Islam 1979, pesawat tersebut akhirnya diberikan kepada Israel di bawah program penjualan alutsista Peace Marble I.
Empat F-16A/B tiba di Israel pada Juli 1980. Bersama dengan F-16C/D Barak, dan salah satu F-16 tercanggih F-16I Soufa, Israel memiliki armada F-16 terbesar di luar Amerika Serikat. Yakni hampir 300 jet.
Seluruh armada F-16 milik Israel dimodifikasi dengan teknologi avionika Israel, sistem perlindungan mandiri, radar dan senjata canggih seperti rudal udara Python-4 dan 5, serta rudal udara ke darat Popeye dan Spice.
Credit cnnindonesia.com
Jokowi Temui PM Bangladesh dan Kunjungi Pengungsi Rohingya
Presiden Joko Widodo saat melakukan lawatan di Bangladesh, Sabtu (27/1). (Setkab.go.id/Nia)
Sebelum berkunjung ke Kantor PM Bangladesh, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengikuti upacara peletakan karangan bunga di National Matryrs Memorial Savar dan peletakan karangan bunga di Bangabhandu Memorial Museum.
Siang harinya, Presiden dan Ibu Iriana bersama rombongan akan menuju Cox’s Bazar untuk mengunjungi kamp pengungsi Rohingya dengan menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia-1 melalui Bandara Internasional Hazrat Shahjalal, Dhaka, Bangladesh.
Dari Cox’s Bazar, Presiden dan Ibu Iriana bersama rombongan akan melanjutkan perjalanan menuju penampungan pengungsi Kamp Jamtoli dengan menggunakan mobil. Di sini, Presiden akan bertemu dengan para pengungsi yang berasal dari Rakhine State tersebut.
Sore harinya, Presiden dan Ibu Iriana bersama rombongan akan kembali ke Dhaka, Bangladesh dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan bahwa dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan PM Hasina akan membahas perdagangan kedua negara. Selain itu juga akan dilakukan penandatanganan MoU.
“Ada penandatanganan 5 MoU, satu mengenai Foreign Affairs Consultation, kedua Komunike Bersama mengenai IUU Fishing, lalu ketiga adalah announcement mengenai pembentukan PTA, keempat menyangkut pembelian LNG dan kelima pembangunan power plant LNG. InsyaAllah ada lima yang akan ditandatangani,” kata Retno.
Credit cnnindonesia.com
Jokowi Angkat Isu Rohingya Saat Bertemu Presiden Bangladesh
Presiden Joko Widodo bertemu Presiden Pakistan
Mamnoon Hussain di Istana Kepresidenan Aiwan-e-Sadr, Islamabad,
Pakistan, Jumat malam 26 Januari 2018. (Biro Pers Setpres/Rusman)
Isu tersebut juga bakal dibahas Jokowi dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Sheikh Hasina sebelum berkunjung ke kamp pengungsi Rohingya di perbatasan Bangladesh, Minggu (28/1).
Krisis kemanusiaan di Rakhine State juga menjadi pembicaraan saat Jokowi menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Bangladesh Abdul Hasan Hassan Mahmood Ali di Hotel Pan Pacific Sonargaon, Dhaka, Bangladesh.
"Saya mengapresiasi apa yang dilakukan Bangladesh dalam menampung para pengungsi di Rakhine State," kata Presiden Jokowi kepada Menlu Bangladesh seperti diunggah di situs setkab.go.id.
Karena itu, kata Jokowi, Indonesia sebagai negara sahabat berusaha meringankan beban Bangladesh dengan mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan.
"Terima kasih juga telah memberikan izin bagi pekerja kemanusiaan Indonesia untuk membantu di kamp pengungsi di Cox's Bazar," kata Jokowi.
Dalam pertemuan dengan Jokowi, Presiden Bangladesh menegaskan kedekatan negaranya dengan Indonesia.
Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Indonesia adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Bangladesh. Jasa ini, kata Retno, tidak akan pernah dilupakan oleh rakyat Bangladesh.
"Kedua pemimpin sepakat kerja sama ekonomi akan mejadi prioritas bagi hubungan kedua negara," kata Menlu RI.
Dalam pertemuan dengan Presiden Bangladesh, Presiden Jokowi juga menyatakan banyaknya persamaan-persamaan yang dimiliki kedua negara. Hal tersebut dapat menjadi modal untuk meningkatkan hubungan Indonesia-Bangladesh.
Credit cnnindonesia.com
Serangan dengan Ambulans di Kabul, 40 Orang Tewas
Setidaknya 40 orang tewas dalam serangan
dengan menggunakan mobil ambulans di Kabul, Afghanistan. Taliban
mengklaim bertanggung jawab. (AFP/Wakil Kohsar)
Menurut juru bicara Kementerian Dalam Negeri Nasrat Rahimi, serangan ini terjadi pukul 12.45 waktu setempat, setelah mobil ambulans itu melewati pos pemeriksaan keamanan.
Dilaporkan CNN, korban terluka dirawat di rumah sakit-rumah sakit sekitar Kabul.
Juru bicara kelompok Taliban, Zabiullah Mojahid, mengklaim bertanggung jawab atas serangan ini.
Serangan ini terjadi hanya berselang sepekan setelah kelompok bersenjata menyerang Intercontinental Hotel di Kabul. Insiden ini menewaskan setidaknya 22 orang, 14 di antaranya merupakan warga negara asing dan delapan korban lain warga Afghanistan. Enam pria bersenjata tewas oleh pasukan keamanan Afghanistan.
Taliban juga mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut.
Sementara itu, pada Rabu lalu, militan ISIS menyerang kantor lembaga bantuan Save the Children di Jalalabad, timur Afghanistan, menewaskan setidaknya empat orang.
Credit cnnindonesia.com
Siapa Haqqani, Otak Bom Ambulans di Kabul
Korban ledakan bom ambulans di Kabul, Afghanistan, Sabtu (27/1). (Foto: REUTERS/Mohammad Ismail)
Dilansir dari AFP, kelompok itu dipimpin oleh Sirajuddin Haqqani, wakil pemimpin Taliban Afghanistan, yang sudah melancarkan aksi brutal di negeri itu sejak invasi Amerika Serikat.
Kelompok ini didirikan oleh Jalaluddin Haqqani, sebelumnya adalah seorang komandan mujahidin yang melawan Soviet pada 1980-an dengan bantuan Amerika Serikat dan Pakistan. Atas keberaniannya, Jalaluddin Haqqani mendapat perhatian Amerika Serikat, khususnya CIA. Bahkan, anggota kongres AS Charlie Wilson, pernah mengunjunginya secara pribadi.
Jalaluddin Haqqani juga menjalin kontak yang dekat dengan kelompok jihad Arab Saudi, termasuk dengan Usama bin Ladin. Dia kemudian menjadi menteri dalam rezim Taliban saat berkuasa di Afghanistan.
Awalnya dipuji, kini kelompok Haqqani mendapat label teroris dari Amerika Serikat. “Saat Anda mendengar pejabat AS bicara siapa yang paling menakutkan bagi mereka, mereka akan selalu bicara soal Haqqani,” kata analis Michael Kugelman dari Wilson Center di Washington, seperti dikutip AFP.
Haqqani terkenal karena kerap melakukan aksi bom bunuh diri dengan ledakan yang besar. Mereka dituding berada di balik bom truk di jantung Kabul pada Mei tahun lalu yang menewaskan 150 orang. Meski, Sirajuddin Haggani membantah tuduhan tersebut.
Kelompok ini juga dituduh membunuh pejabat-pejabat top Afghanistan dan menculik orang-orang barat untuk dimintai tebusan. Termasuk Joshua Boyle asal Kanada, dengan istrinya Caitlan Coleman yang asal AS, dan tiga anak mereka yang lahir selama penculikan. Mereka juga disebut menculik tentara AS Bowe Bergdahl, yang telah dibebaskan pada 2014.
Saat AS melakukan invasi banyak pejuang Taliban yang melarikan diri ke Pakistan dan kemudian melancarkan aksi terhadap orang-orang AS. Begitu juga kelompok Haqqani, yang kerap menyerang NATO dari perbatasan di Miran Shah, kota terbesar di Waziristan Utara, salah satu daerah semi otonomi di Pakistan.
Bercokol di Pakistan, ini membuat kelompok Haqqani disebut dekat dengan badan intelijen Pakistan, terutama dalam konfrontasi dengan India. Kelompok itu sudah beberapa kali berada di balik serangan terhadap instalasi milik India di Afghanistan. Haqqani disebut ‘dipakai’ untuk menekan keberadaan India di Afghanistan.
Sudah lama Amerika Serikat menekan Pakistan untuk membasmi kelompok militan, dengan Haqqani sebagai prioritas utama.
Presiden AS Donald Trump bahkan pernah menuding Pakistan memainkan permainan ganda di Afghanistan dan melindungi pembuat kekacauan.
Pakistan berkali-kali membantah tudingan itu dan menuduh Washington mengabaikan ribuan orang Pakistan yang tewas akibat kelompok militan. Pakistan bahkan membantu membebaskan keluarga Boyle.
Credit cnnindonesia.com
Polisi Moskow tahan pemimpin oposisi jelang pemilihan presiden
Pendukung pemimpin oposisi Rusia Alexei
Navalny membawa poster bergambar Presiden Vladimir Putin bersama Adolf
Hitler, dalam sebuah aksi di Vladivostok, Rusia, Sabtu (7/10/2017).
Tulisan pada poster berbunyi, "Sedikit lagi dan kau akan melakukan yang
aku tak mampu". (REUTERS/Yuri Maltsev/djo/17)
Moskow, Rusia (CB) - Pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny
ditangkap saat ia menghadiri pertemuan terbuka protes untuk memboikot
pemilihan presiden mendatang di negeri itu, kata Polisi Kota Moskow pada
Minggu (28/1).
"Polisi Moskow telah menahan Navalny, salah seorang penyelenggara acara publik tidak sah di Jalan Tverskaya," kata dinas pers kepolisian, sebagaimana dikutip dari Xinhua, di Jakarta, Senin pagi. Ditambahkannya, pemimpin oposisi itu belakangan dibawa ke Departemen Polisi Wilayah untuk dimintai keterangan.
Satu protokol pelanggaran administrasi akan disusun dan diajukan terhadap Navalnya karena pelanggarannya terhadap prosedur mengenai penyelenggaraan atau pengadaan pertemuan, pertemuan terbuka, demonstrasi atau kegiatan masyarakat serupa, kata polisi.
Menurut polisi, sebanyak 1.000 orang ikut dalam pertemuan terbuka tidak sah tersebut di bagian tengah Jalan Tverskaya di sekitarnya di Moskow.
Pada pagi hari yang sama, petugas penegak hukum menyerbu kantor Yayasan Anti-Korupsi milik Navalny di Moskow dan menahan sejumlah anggota staf yayasan itu, kata juru bicara yayasan tersebut.
Kantor berita Rusia, RIA Novosti, pada awal pekan lalu melaporkan bahwa para pendukung Navalny telah mengajukan permohonan ke Pemerintah Kota Praja Moskow mengenai penyelenggaraan protes pada Minggu yang melibatkan 15.000 orang di pusat kota Moskow, tapi belakangan permohonan tersebut ditolak.
Navalnya telah menyeru para pemilih agar memboikot pemilihan presiden yang dijadwalkan digelar pada 18 Maret, yang ia katakan akan menjadi "pemilihan palsu" yang dicurangi.
Mahkamah Agung Rusia menolak permohonan oleh Navalnya dan menegakkan larangan bagi keikut-sertaannya dalam pemilihan presiden 2018 karena ia dituduh melakukan penggelarapan di satu perusahaan kayu.
Lebih dari 5.000 orang menghadiri pertemuan terbuka yang diselenggarakan oleh pendukung Navalny di kota besar lain di Rusia pada Minggu, kata Dewan Kepresidenan Rusia bagi Hak Asasi Manusia dan Pembangunan Masyarakat Sipil di dalam satu pernyataan.
"Polisi Moskow telah menahan Navalny, salah seorang penyelenggara acara publik tidak sah di Jalan Tverskaya," kata dinas pers kepolisian, sebagaimana dikutip dari Xinhua, di Jakarta, Senin pagi. Ditambahkannya, pemimpin oposisi itu belakangan dibawa ke Departemen Polisi Wilayah untuk dimintai keterangan.
Satu protokol pelanggaran administrasi akan disusun dan diajukan terhadap Navalnya karena pelanggarannya terhadap prosedur mengenai penyelenggaraan atau pengadaan pertemuan, pertemuan terbuka, demonstrasi atau kegiatan masyarakat serupa, kata polisi.
Menurut polisi, sebanyak 1.000 orang ikut dalam pertemuan terbuka tidak sah tersebut di bagian tengah Jalan Tverskaya di sekitarnya di Moskow.
Pada pagi hari yang sama, petugas penegak hukum menyerbu kantor Yayasan Anti-Korupsi milik Navalny di Moskow dan menahan sejumlah anggota staf yayasan itu, kata juru bicara yayasan tersebut.
Kantor berita Rusia, RIA Novosti, pada awal pekan lalu melaporkan bahwa para pendukung Navalny telah mengajukan permohonan ke Pemerintah Kota Praja Moskow mengenai penyelenggaraan protes pada Minggu yang melibatkan 15.000 orang di pusat kota Moskow, tapi belakangan permohonan tersebut ditolak.
Navalnya telah menyeru para pemilih agar memboikot pemilihan presiden yang dijadwalkan digelar pada 18 Maret, yang ia katakan akan menjadi "pemilihan palsu" yang dicurangi.
Mahkamah Agung Rusia menolak permohonan oleh Navalnya dan menegakkan larangan bagi keikut-sertaannya dalam pemilihan presiden 2018 karena ia dituduh melakukan penggelarapan di satu perusahaan kayu.
Lebih dari 5.000 orang menghadiri pertemuan terbuka yang diselenggarakan oleh pendukung Navalny di kota besar lain di Rusia pada Minggu, kata Dewan Kepresidenan Rusia bagi Hak Asasi Manusia dan Pembangunan Masyarakat Sipil di dalam satu pernyataan.
Credit antaranews.com
Presiden Yaman perintahkan gencatan senjata di Aden
Presiden Yaman, Abedrabbo Mansour Hadi (REUTERS)
Aden (CB) - Presiden Yaman Abedrabbo Mansour Hadi pada
Minggu (28/1) memerintahkan pasukannya untuk segera melakukan gencatan
senjata di ibu kota sementara, Aden, setelah bentrokan sengit dengan
separatis selatan.
Perintah itu dikeluarkan dalam sebuah komunike yang dirilis Perdana Menteri Ahmed bin Dagher kepada komandan pasukan pemerintah di Aden selatan.
"Berdasarkan instruksi dari President Hadi, komandan tertinggi angkatan bersenjata Yaman, dan setelah perundingan dengan koalisi Arab… kalian harus memerintahkan semua unit militer untuk melakukan gencatan senjata segera," menurut isi komunike yang dilihat AFP.
Komunike tersebut memerintahkan pasukan pemerintah untuk kembali ke pangkalan, dan menyebutkan semua posisi yang diambil pada Minggu harus dikosongkan oleh semua pihak tanpa syarat, demikian laporan AFP.
Perintah itu dikeluarkan dalam sebuah komunike yang dirilis Perdana Menteri Ahmed bin Dagher kepada komandan pasukan pemerintah di Aden selatan.
"Berdasarkan instruksi dari President Hadi, komandan tertinggi angkatan bersenjata Yaman, dan setelah perundingan dengan koalisi Arab… kalian harus memerintahkan semua unit militer untuk melakukan gencatan senjata segera," menurut isi komunike yang dilihat AFP.
Komunike tersebut memerintahkan pasukan pemerintah untuk kembali ke pangkalan, dan menyebutkan semua posisi yang diambil pada Minggu harus dikosongkan oleh semua pihak tanpa syarat, demikian laporan AFP.
Credit antaranews.com
Pakar PBB serukan Mesir hentikan eksekusi
Logo Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). (REUTERS/Carlo Allegri)
"Kami sangat prihatin dengan pola hukuman mati yang terus berlanjut ..."
Jenewa (CB) - Pemerintah Mesir harus menghentikan eksekusi
sampai meninjau semua hukuman mati dan mengulangi setiap vonis dalam
persidangan yang dinilai tidak adil, demikian laporan lima pakar
independen hak asasi manusia (HAM) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
"Kami mengajukan beberapa perkara khas dengan pihak berwenang Mesir dan terus menerima lebih banyak. Dengan tuduhan serius terus-menerus itu, kami mendesak Pemerintah Mesir menghentikan semua eksekusi, yang tertunda," catat para pakar HAM PBB, Jumat (26/1).
Wakil Tetap Mesir untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa sejauh ini menanggapi seruan tersebut, namun jaksa dan sumber pengadilan Mesir menolak kritik tersebut.
Pakar independen HAM PBB juga mencatat,"Pihak berwenang harus memastikan bahwa semua hukuman mati ditinjau, dan jika hukuman didasarkan atas pengadilan tidak adil, maka pastikan dilakukan pemeriksaan ulang agar kewajiban hak asasi manusia di Mesir dihormati sepenuhnya."
Sementara itu, pemberontakan ISIS di Sinai Utara telah meluas, termasuk pada target sipil pada tahun lalu, dan Mesir bulan ini memperpanjang keadaan daruratnya selama tiga bulan lagi, sehingga kewenangan pihak berwenang dapat menindak keras semua pihak yang disebut sebagai musuh negara.
Kelima pakar independen, yang bertugas selaku pelapor khusus ke Dewan HAM PBB, juga menilai bahwa hukuman mati harus digunakan hanya untuk kejahatan yang paling serius dan setelah sebuah proses dengan semua perlindungan hukum.
Para ahli itu adalah Jos Antonio Guevara Bermadez, Agnes Callamard, Bernard Duhaime, Nils Melzer dan Fionnuala D. Na Aolain.
Mereka juga mencatat adanya penahanan sewenang-wenang, eksekusi di luar hukum, penghilangan paksa, penyiksaan dan terabaikannya perlindungan HAM saat Pemerintah Mesir melawan terorisme.
"Kami sangat prihatin dengan pola hukuman mati yang terus berlanjut yang diberikan berdasarkan bukti yang diperoleh melalui penyiksaan atau perlakuan buruk, seringkali selama masa penghilangan paksa," demikian salah satu catatan mereka, layaknya dikurip Reuters.
Jaksa penuntut umum dan sumber peradilan Mesir mengatakan vonis dalam semua kasus didasarkan pada bukti dari penyelidikan, pengakuan dan bukti forensik, namun pengadilan tidak bergantung pada pengakuan yang mereka percaya sebagai hasil penyiksaan atau pemaksaan.
Saat berbicara kepada Reuters dengan syarat anonim, sumber tersebut mengatakan bahwa pernyataan pakar HAM PBB tersebut merupakan campur tangan dengan urusan peradilan Mesir, dan mengatakan hukuman mati hanya dilakukan setelah proses pengadilan yang adil di mana hak dan pembelaan terhadap terdakwa dijamin sesuai dengan hukum.
Sumber itu juga mengatakan bahwa mereka yang dihukum karena melakukan kejahatan, yang mengakibatkan kematian orang tidak bersalah dan mengancam stabilitas dan keamanan nasional, yang menjadi pelanggaran berat di Mesir.
"Kami mengajukan beberapa perkara khas dengan pihak berwenang Mesir dan terus menerima lebih banyak. Dengan tuduhan serius terus-menerus itu, kami mendesak Pemerintah Mesir menghentikan semua eksekusi, yang tertunda," catat para pakar HAM PBB, Jumat (26/1).
Wakil Tetap Mesir untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa sejauh ini menanggapi seruan tersebut, namun jaksa dan sumber pengadilan Mesir menolak kritik tersebut.
Pakar independen HAM PBB juga mencatat,"Pihak berwenang harus memastikan bahwa semua hukuman mati ditinjau, dan jika hukuman didasarkan atas pengadilan tidak adil, maka pastikan dilakukan pemeriksaan ulang agar kewajiban hak asasi manusia di Mesir dihormati sepenuhnya."
Sementara itu, pemberontakan ISIS di Sinai Utara telah meluas, termasuk pada target sipil pada tahun lalu, dan Mesir bulan ini memperpanjang keadaan daruratnya selama tiga bulan lagi, sehingga kewenangan pihak berwenang dapat menindak keras semua pihak yang disebut sebagai musuh negara.
Kelima pakar independen, yang bertugas selaku pelapor khusus ke Dewan HAM PBB, juga menilai bahwa hukuman mati harus digunakan hanya untuk kejahatan yang paling serius dan setelah sebuah proses dengan semua perlindungan hukum.
Para ahli itu adalah Jos Antonio Guevara Bermadez, Agnes Callamard, Bernard Duhaime, Nils Melzer dan Fionnuala D. Na Aolain.
Mereka juga mencatat adanya penahanan sewenang-wenang, eksekusi di luar hukum, penghilangan paksa, penyiksaan dan terabaikannya perlindungan HAM saat Pemerintah Mesir melawan terorisme.
"Kami sangat prihatin dengan pola hukuman mati yang terus berlanjut yang diberikan berdasarkan bukti yang diperoleh melalui penyiksaan atau perlakuan buruk, seringkali selama masa penghilangan paksa," demikian salah satu catatan mereka, layaknya dikurip Reuters.
Jaksa penuntut umum dan sumber peradilan Mesir mengatakan vonis dalam semua kasus didasarkan pada bukti dari penyelidikan, pengakuan dan bukti forensik, namun pengadilan tidak bergantung pada pengakuan yang mereka percaya sebagai hasil penyiksaan atau pemaksaan.
Saat berbicara kepada Reuters dengan syarat anonim, sumber tersebut mengatakan bahwa pernyataan pakar HAM PBB tersebut merupakan campur tangan dengan urusan peradilan Mesir, dan mengatakan hukuman mati hanya dilakukan setelah proses pengadilan yang adil di mana hak dan pembelaan terhadap terdakwa dijamin sesuai dengan hukum.
Sumber itu juga mengatakan bahwa mereka yang dihukum karena melakukan kejahatan, yang mengakibatkan kematian orang tidak bersalah dan mengancam stabilitas dan keamanan nasional, yang menjadi pelanggaran berat di Mesir.
Credit antaranews.com
Pangeran Alwaleed Dibebaskan dari Tuduhan Korupsi
Dia akan dibersihkan dari semua tuduhan bersalah dan dibebaskan.
CB, RIYADH -- Miliarder Arab Saudi, Pangeran Alwaleed bin Talal telah dibebaskan setelah ditahan selama dua bulan saat operasi pembersihan korupsi. Dalam sebuah wawancara yang dilakukan di Hotel Ritz Carlton Riyadh, Alwaleed mengatakan, dia akan dibersihkan dari semua tuduhan bersalah dan dibebaskan.
Alwaleed ditahan pada November 2017 lalu oleh badan antikorupsi baru yang dipimpin putra mahkota Saudi. Puluhan pangeran, politisi, dan pengusaha senior ditahan dalam operasi tersebut sebagai bagian dari upaya reformasi oleh putra mahkota Saudi. Mereka ditahan di hotel mewah Ritz Carlton, Riyadh.
Dalam wawancara pertamanya sejak ditahan dan beberapa jam sebelum pembebasannya, Alwaleed menyatakan bahwa dia tidak terlibat dalam kasus korupsi apapun. Dia akan tetap mengontrol penuh perusahaan investasi global miliknya, yakni Kingdom Holding Co tanpa harus menyerahkan aset-aset kepada negara. Pria berusia 60 tahun tersebut menggambarkan penahanannya adalah kesalahpahaman, dan dia mendukung upaya reformasi oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman.
"Tidak ada dakwaan, hanya ada beberapa diskusi antara saya dan pemerintah," ujar Alwaleed dilansir Reuters, Senin (29/1).
Penahanan Alwaleed mengkhawatirkan bagi warga asing. Sebab, dia memiliki pengaruh secara internasional sebagai investor di sejumlah perusahaan besar seperti Twitter dan Citigroup. Tak hanya itu, dia juga memiliki sejumlah hotel ternama termasuk Geroge V di Paris dan Plaza di New York.
Tercatat saham di Kingdom Holding langsung melonjak sebesar 10 persen, ketika Alwaleed dibebaskan. Kenaikan saham ini memberikan tambahan terhadap pundi-pundi harta Alwaleed sebesar 850 juta dolar AS.
Pada November lalu, Forbes memperkirakan kekayaannya bersih Alwaleed mencapai 17 milliar dolar AS. Hal ini yang membuatnya menjadi orang terkaya ke-45 di dunia.
Figur dari kalangan atas lainnya yang telah dibebaskan antara lain Kepala Jaringan Televisi MBC Waleed al-Ibrahim, dan Khalid al-Tuwaijiri, yang merupakan mantan kepala istana kerajaan. Kejaksaan Agung Saudi menyatakan pada awal pekan ini sebanyak 90 tahanan telah dibebaskan setelah berbagai tuduhan terhadap mereka dicabut.
Beberapa tahanan itu ada yang telah menyerahkan uang tunai, real estate, dan aset lain untuk kebebasan mereka. Sementara, Otoritas kini masih menahan 95 orang. Beberapa orang itu akan dibawa ke pengadilan.
Credit REPUBLIKA.CO.ID
Jumat, 26 Januari 2018
AS Bantah Kapal Perangnya Diusir China dari Laut China Selatan
WASHINGTON
- Pentagon membantah klaim Beijing bahwa pasukan China mengusir kapal
perang Amerika Serikat (AS) keluar dari kawasan Laut China Selatan.
Kapal USS Hopper sebelumnya patroli di kawasan sengketa yang membuat
Beijing marah.
”Tidak ada yang membawa kapal angkatan laut keluar dari mana saja,” kata seorang pejabat senior pertahanan AS yang berbicara dalam kondisi anonim kepada The Washington Free Beacon. “Keseluruhan gagasan bahwa kami kabur tidak benar.”
Surat kabar milik Partai Komunis China, People’s Daily, dalam sebuah laporan menyebut kapal perang AS, USS Hopper, yang dipersenjatai rudal telah melanggar kedaulatan Beijing.
”Pada tanggal 17 Januari, kapal perusak USS Hopper dengan rudal berlayar di dekat Pulau Huangyan, China, tanpa izin dari pemerintah China,” tulis surat kabar tersebut.
”Angkatan Laut China segera mengidentifikasi kapal perang AS dan memperingatkan bahwa kapal itu harus meninggalkan perairan China. Provokasi ceroboh tersebut berakhir dengan aib bagi Angkatan Laut AS.”
Pejabat Pentagon tersebut mengatakan, meskipun pasukan China mengontak melalui radio, kapal USS Hopper tidak pernah keluar dari jalur yang ditetapkannya, dan kapal tersebut melakukan operasi yang tidak salah. Kapal USS Hopper merupakan kapal perang ke-13 yang dikirim Angkatan Laut AS untuk patroli di Laut China Selatan sejak tahun 2015.
”Pasukan AS beroperasi di kawasan Asia Pasifik setiap hari, termasuk di Laut China Selatan,” kata juru bicara Pentagon Letnan Kolonel Jamie Davis kepada Washington Free Beacon, yang dilansir Kamis (25/1/2018).
”Semua operasi dilakukan sesuai dengan hukum internasional dan menunjukkan bahwa Amerika Serikat akan terbang, berlayar, dan beroperasi di manapun hukum internasional mengizinkannya,” ujar Davis.
Pulau Huangyan yang didekati kapal perang AS itu juga dikenal sebagai Scarborough Shoal. Pulau itu merupakan wilayah sengketa di Laut China Selatan yang diklaim oleh Filipina dan China.
Sebelumnya, Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lu Kang mengatakan bahwa Angkatan Laut China memerintahkan kapal perang AS itu untuk menarik diri setelah identitasnya diketahui.
Pentagon selama ini menegaskan bahwa patroli kapal perang di Laut China Selatan sebagai bagian dari misi menegakkan kebebasan bernavigasi di perairan internasional.
”Tidak ada yang membawa kapal angkatan laut keluar dari mana saja,” kata seorang pejabat senior pertahanan AS yang berbicara dalam kondisi anonim kepada The Washington Free Beacon. “Keseluruhan gagasan bahwa kami kabur tidak benar.”
Surat kabar milik Partai Komunis China, People’s Daily, dalam sebuah laporan menyebut kapal perang AS, USS Hopper, yang dipersenjatai rudal telah melanggar kedaulatan Beijing.
”Pada tanggal 17 Januari, kapal perusak USS Hopper dengan rudal berlayar di dekat Pulau Huangyan, China, tanpa izin dari pemerintah China,” tulis surat kabar tersebut.
”Angkatan Laut China segera mengidentifikasi kapal perang AS dan memperingatkan bahwa kapal itu harus meninggalkan perairan China. Provokasi ceroboh tersebut berakhir dengan aib bagi Angkatan Laut AS.”
Pejabat Pentagon tersebut mengatakan, meskipun pasukan China mengontak melalui radio, kapal USS Hopper tidak pernah keluar dari jalur yang ditetapkannya, dan kapal tersebut melakukan operasi yang tidak salah. Kapal USS Hopper merupakan kapal perang ke-13 yang dikirim Angkatan Laut AS untuk patroli di Laut China Selatan sejak tahun 2015.
”Pasukan AS beroperasi di kawasan Asia Pasifik setiap hari, termasuk di Laut China Selatan,” kata juru bicara Pentagon Letnan Kolonel Jamie Davis kepada Washington Free Beacon, yang dilansir Kamis (25/1/2018).
”Semua operasi dilakukan sesuai dengan hukum internasional dan menunjukkan bahwa Amerika Serikat akan terbang, berlayar, dan beroperasi di manapun hukum internasional mengizinkannya,” ujar Davis.
Pulau Huangyan yang didekati kapal perang AS itu juga dikenal sebagai Scarborough Shoal. Pulau itu merupakan wilayah sengketa di Laut China Selatan yang diklaim oleh Filipina dan China.
Sebelumnya, Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lu Kang mengatakan bahwa Angkatan Laut China memerintahkan kapal perang AS itu untuk menarik diri setelah identitasnya diketahui.
Pentagon selama ini menegaskan bahwa patroli kapal perang di Laut China Selatan sebagai bagian dari misi menegakkan kebebasan bernavigasi di perairan internasional.
“China dengan tegas menentang upaya untuk menggunakan kebebasan navigasi sebagai alasan untuk melukai kedaulatannya dan mendesak Amerika Serikat untuk memperbaiki kesalahannya,” kata Lu.
Credit sindonews.com
Kapal Perang AS Dituduh Langgar Kedaulatan China
SHANGHAI
- Kementerian Luar Negeri China menuduh sebuah kapal perang Amerika
Serikat (AS) melanggar kedaulatan Beijing karena memasuki perairan
teritorialnya tanpa izin. China menyatakan akan mengambil tindakan yang
diperlukan untuk melindungi kedaulatannya.
Pada 17 Januari 2018 petang, kapal perang USS Hopper muncul dalam jarak 12 mil laut dari Pulau Huangyan di Laut China Selatan. Demikian disampaikan Kementerian Luar Negeri China di situsnya pada hari Sabtu (20/1/2018).
Pulau Huangyan juga dikenal sebagai Scarborough Shoal merupakan wilayah sengketa di Laut China Selatan yang diklaim oleh Filipina dan China.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lu Kang, Angkatan Laut China memerintahkan kapal perang AS tersebut untuk menarik diri setelah identitasnya diketahui.
Lu mengatakan bahwa kapal tersebut melanggar kedaulatan dan kepentingan keamanan China. Selain itu, kapal tersebut juga dianggap mengancam keamanan kapal dan personel China di sekitarnya.
AS telah mengkritik China karena telah membangun pulau dan instalasi militer di wilayah sengketa di Laut China Selatan. Menurut Washington, tindakan Beijing itu akan membatasi kebebasan navigasi di perairan internasional.
Kapal-kapal perang AS telah melakukan serangkaian patroli “kebebasan navigasi” di wilayah itu.
“China dengan tegas menentang upaya untuk menggunakan kebebasan navigasi sebagai alasan untuk melukai kedaulatannya dan mendesak Amerika Serikat untuk memperbaiki kesalahannya,” kata Lu, dikutip Reuters.
Pada 17 Januari 2018 petang, kapal perang USS Hopper muncul dalam jarak 12 mil laut dari Pulau Huangyan di Laut China Selatan. Demikian disampaikan Kementerian Luar Negeri China di situsnya pada hari Sabtu (20/1/2018).
Pulau Huangyan juga dikenal sebagai Scarborough Shoal merupakan wilayah sengketa di Laut China Selatan yang diklaim oleh Filipina dan China.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lu Kang, Angkatan Laut China memerintahkan kapal perang AS tersebut untuk menarik diri setelah identitasnya diketahui.
Lu mengatakan bahwa kapal tersebut melanggar kedaulatan dan kepentingan keamanan China. Selain itu, kapal tersebut juga dianggap mengancam keamanan kapal dan personel China di sekitarnya.
AS telah mengkritik China karena telah membangun pulau dan instalasi militer di wilayah sengketa di Laut China Selatan. Menurut Washington, tindakan Beijing itu akan membatasi kebebasan navigasi di perairan internasional.
Kapal-kapal perang AS telah melakukan serangkaian patroli “kebebasan navigasi” di wilayah itu.
“China dengan tegas menentang upaya untuk menggunakan kebebasan navigasi sebagai alasan untuk melukai kedaulatannya dan mendesak Amerika Serikat untuk memperbaiki kesalahannya,” kata Lu, dikutip Reuters.
Credit sindonews.com
Lacak Muslim Uighur, China Uji Sistem Pengenalan Wajah
BEIJING
- China tengah menguji sistem pengenalan wajah baru yang melacak
anggota komunitas Muslim Uighur yang menjadi target. Sistem itu juga
akan memberi tahun polisi saat mereka keluar dari area aman yang
ditetapkan.
Dikutip Asean Correspondent dari Bloomberg, Jumat (26/1/2018), teknologi tersebut digunakan di desa-desa yang didominasi Muslim di wilayah Xinjiang, China barat. Menurut seseorang yang mengetahui proyek tersebut, polisi akan mendapat pemberitahuan jika seorang individu berada dalam jarak lebih dari 300 meter dari rumah atau tempat kerja mereka.
"Proyek peringatan ini menghubungkan kamera keamanan dengan database individu yang telah menarik perhatian pihak berwenang dan melacak gerakan mereka di wilayah tertentu," kata sumber Bloomberg. Ia menambahkan bahwa polisi kemudian dapat menindaklanjuti dengan mencegat individu, mengunjungi rumah mereka, atau menanyai mereka, keluarga dan teman.
Kontraktor pertahanan negara yang dikelola China, Electronics Technology Group, memimpin proyek tersebut. Kontraktor mengklaim bahwa ini adalah bagian dari usaha perusahaan untuk mengembangkan perangkat lunak guna mengumpulkan data tentang pekerjaan, hobi, kebiasaan konsumsi, dan perilaku warga biasa untuk memprediksi tindakan teroris sebelum terjadi.
Namun kritikus telah mengemukakan kekhawatiran bahwa proyek tersebut mengubah kawasan ini menjadi negara polisi berteknologi tinggi.
"Sistem seperti ini jelas sangat sesuai untuk mengendalikan orang," kata pakar keamanan Jim Harper, wakil presiden eksekutif Competitive Enterprise Institute. "'Tolong tunjukkan kartu identitas' adalah simbol yang hidup di bawah tirani di masa lalu. Sekarang, pejabat pemerintah tidak perlu bertanya. "
Wilayah Xinjiang - rumah bagi lebih dari 10 juta etnis Muslim Uighur - berbatasan dengan Pakistan dan Afghanistan. Wilayah ini telah menjadi salah satu tempat paling banyak dikontrol di dunia.
Pemerintah daerah telah memerintahkan penduduk untuk memasang sistem pelacakan satelit di mobil mereka. Orang harus tunduk pada pemindaian wajah untuk memasuki pasar, membeli bahan bakar atau mengunjungi tempat-tempat seperti terminal bus utama ibukota Urumqi.
Perlakuan China terhadap etnis minoritas, telah menjadi bahan kritik yang sering dilakukan oleh negara-negara AS dan Eropa.
Menurut sebuah laporan baru dari Human Rights Watch, Peraturan Anti-Ekstrimisme Xinjiang, yang melarang penggunaan jenggot atau kerudung di tempat umum, mulai berlaku pada tahun 2017.
Pihak berwenang Xinjiang juga mengeluarkan sebuah peraturan yang melarang orang tua menamai anak-anaknya dengan puluhan nama dengan konotasi religius, seperti Saddam dan Medina, atas dasar bahwa mereka dapat membangkitkan semangat religius.
Pekan ini, seorang pejabat keamanan di Kashgar mengatakan kepada Radio Free Asia, setidaknya 120 ribu orang Uighur telah terikat pada "kamp pendidikan ulang" politik yang mengingatkan pada era Mao yang melintas di seberang perbatasan barat negara itu.
Sementara China menyalahkan beberapa warga Uighur atas serangan "teroris", para ahli di luar China mengatakan Beijing telah membesar-besarkan ancaman dari orang-orang Uighur. Para ahli juga menilai bahwa kebijakan domestik yang represif bertanggung jawab atas meningkatnya kekerasan di sana yang menyebabkan ratusan orang tewas sejak 2009.
Dikutip Asean Correspondent dari Bloomberg, Jumat (26/1/2018), teknologi tersebut digunakan di desa-desa yang didominasi Muslim di wilayah Xinjiang, China barat. Menurut seseorang yang mengetahui proyek tersebut, polisi akan mendapat pemberitahuan jika seorang individu berada dalam jarak lebih dari 300 meter dari rumah atau tempat kerja mereka.
"Proyek peringatan ini menghubungkan kamera keamanan dengan database individu yang telah menarik perhatian pihak berwenang dan melacak gerakan mereka di wilayah tertentu," kata sumber Bloomberg. Ia menambahkan bahwa polisi kemudian dapat menindaklanjuti dengan mencegat individu, mengunjungi rumah mereka, atau menanyai mereka, keluarga dan teman.
Kontraktor pertahanan negara yang dikelola China, Electronics Technology Group, memimpin proyek tersebut. Kontraktor mengklaim bahwa ini adalah bagian dari usaha perusahaan untuk mengembangkan perangkat lunak guna mengumpulkan data tentang pekerjaan, hobi, kebiasaan konsumsi, dan perilaku warga biasa untuk memprediksi tindakan teroris sebelum terjadi.
Namun kritikus telah mengemukakan kekhawatiran bahwa proyek tersebut mengubah kawasan ini menjadi negara polisi berteknologi tinggi.
"Sistem seperti ini jelas sangat sesuai untuk mengendalikan orang," kata pakar keamanan Jim Harper, wakil presiden eksekutif Competitive Enterprise Institute. "'Tolong tunjukkan kartu identitas' adalah simbol yang hidup di bawah tirani di masa lalu. Sekarang, pejabat pemerintah tidak perlu bertanya. "
Wilayah Xinjiang - rumah bagi lebih dari 10 juta etnis Muslim Uighur - berbatasan dengan Pakistan dan Afghanistan. Wilayah ini telah menjadi salah satu tempat paling banyak dikontrol di dunia.
Pemerintah daerah telah memerintahkan penduduk untuk memasang sistem pelacakan satelit di mobil mereka. Orang harus tunduk pada pemindaian wajah untuk memasuki pasar, membeli bahan bakar atau mengunjungi tempat-tempat seperti terminal bus utama ibukota Urumqi.
Perlakuan China terhadap etnis minoritas, telah menjadi bahan kritik yang sering dilakukan oleh negara-negara AS dan Eropa.
Menurut sebuah laporan baru dari Human Rights Watch, Peraturan Anti-Ekstrimisme Xinjiang, yang melarang penggunaan jenggot atau kerudung di tempat umum, mulai berlaku pada tahun 2017.
Pihak berwenang Xinjiang juga mengeluarkan sebuah peraturan yang melarang orang tua menamai anak-anaknya dengan puluhan nama dengan konotasi religius, seperti Saddam dan Medina, atas dasar bahwa mereka dapat membangkitkan semangat religius.
Pekan ini, seorang pejabat keamanan di Kashgar mengatakan kepada Radio Free Asia, setidaknya 120 ribu orang Uighur telah terikat pada "kamp pendidikan ulang" politik yang mengingatkan pada era Mao yang melintas di seberang perbatasan barat negara itu.
Sementara China menyalahkan beberapa warga Uighur atas serangan "teroris", para ahli di luar China mengatakan Beijing telah membesar-besarkan ancaman dari orang-orang Uighur. Para ahli juga menilai bahwa kebijakan domestik yang represif bertanggung jawab atas meningkatnya kekerasan di sana yang menyebabkan ratusan orang tewas sejak 2009.
Credit sindonews.com
Demi Kurdi, Pasukan Amerika Serikat vs Turki Perang di Suriah
CB, Jakarta - Perang terbuka antara pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat melawan Turki di Manbij, Suriah, dikhawatirkan bakal terjadi.
Sejak
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memerintahkan pasukannya mengejar
pemberontak Kurdi di Afrin, Suriah, pada Sabtu, 20 Januari 2018, militer
Turki telah menguasai setidaknya 11 desa di utara Suriah.
Tank
militer Turki berada di kota Hassa yang berbatasan dengan Suriah di
provinisi Hatay, Turki, 21 Januari 2018. Pasukan dan tank-tank Turki
hari Minggu 21 Januari memasuki wilayah Suriah untuk melakukan serangan
terhadap milisi Kurdi. Caglar Ozturk/Dogan News Agency via REUTERS
Langkah militer Turki tersebut tidak berhenti di situ, mereka
merangsek ke Manbij, kota yang terletak di sekitar 100 kilometer sebelah
timur Afrin, tempat militan Kurdi bertahan sekaligus menjadi pangkalan
militer Amerika Serikat melawan ISIS.
"Turki bisa jadi akan berhadapan dengan pasukan Amerika Serikat dan NATO di Manbij," Al Jazeera melaporkan, Kamis, 25 Januari 2018.
Anggota militer Amerika Serikat yang beroperasi di sana mengatakan, pasukannya memiliki hak mempertahankan diri menghadapi berbagai serangan dan tidak diragukan lagi melakukannya.
Warga
Kurdi menyaksikan serangan udara pasukan koalisi yang dipimpin Amerika
Serikat ke ISIS di Kobani, perbatasan Suriah-Turki, 20 Oktober 2014.
BULENT KILIC/AFP/Getty Images
"Jelaslah bahwa kami sangat waspada dengan apa yang terjadi, khususnya di kawasan Manbij sebab pasukan kami berada di sana," kata juru bicara Kolonel Ryan Dillon kepada kantor berita Reuters. "Pasukan koalisi memiliki hak melekat mempertahankan diri dan akan melakukan apapun jika diperlukan," ujarnya.
Sharfan Darwish dari Dewan Militer Manbij -satu unit sayap militer Kurdi Suriah- mengaku mendapatkan serangan dari militer Turki di Afrin. "Kami siap siaga menghadapi perang melawan Turki."
"Turki bisa jadi akan berhadapan dengan pasukan Amerika Serikat dan NATO di Manbij," Al Jazeera melaporkan, Kamis, 25 Januari 2018.
Anggota militer Amerika Serikat yang beroperasi di sana mengatakan, pasukannya memiliki hak mempertahankan diri menghadapi berbagai serangan dan tidak diragukan lagi melakukannya.
"Jelaslah bahwa kami sangat waspada dengan apa yang terjadi, khususnya di kawasan Manbij sebab pasukan kami berada di sana," kata juru bicara Kolonel Ryan Dillon kepada kantor berita Reuters. "Pasukan koalisi memiliki hak melekat mempertahankan diri dan akan melakukan apapun jika diperlukan," ujarnya.
Sharfan Darwish dari Dewan Militer Manbij -satu unit sayap militer Kurdi Suriah- mengaku mendapatkan serangan dari militer Turki di Afrin. "Kami siap siaga menghadapi perang melawan Turki."
Credit TEMPO.CO
Iran: Arab Saudi Selundupkan Senjata dan Granat
CB, Jakarta - Hubungan Iran dengan Arab Saudi diperkirakan kian mendidih menyusul laporan kantor berita IRNA bahwa badan intelijen Iran menyita sejumlah senjata termasuk bom, amunisi dan granat dari Arab Saudi.
Laporan IRNA, Rabu, 24 Januari 2018, menyebutkan, bom selundupan tersebut disita oleh aparat keamanan di wilayah timur dan dibawa oleh agen intelijen Arab Saudi masuk ke Iran.
Di kota tersebut, pasukan Iran kerap bertempur melawan kelompok bersenjata ISIS dan militan Kurdistan. Arab Saudi berkali-kali menuduh Iran mengirimkan senjata ke Houthi Yaman yang berperang melawan koalisi pimpina Saudi.
Credit TEMPO.CO
Langganan:
Postingan (Atom)