Rabu, 24 Januari 2018

5 Senjata Andalan Turki Jika Perang Besar seperti Apa?

Rusia juga menempatkan sistem pertahanan udara S-400 Triumph di aset-aset pentingnya di Suriah. S-400 disebut-sebut sebagai pertahanan udara paling canggih, rudal-rudalnya mampu melaju dengan kecepatan 4.800 m/detik, sehingga target sejauh 400 km dapat dihancurkan dalam waktu sekitar 83 detik saja. sputniknews.com

CB, Jakarta - Kondisi perbatasan Turki dan Suriah memanas setelah militer Turki mulai menyerang basis kelompok Kurdi dukungan Amerika Serikat di Kota Afrin, Suriah, sejak Jumat dini hari, 19 Januari 2018.

Turki mulai memobilisasi pasukannya ke perbatasan selatan negara itu, yang berbatasan langsung dengan wilayah utara Suriah. Sejumlah peralatan artileri telah dibawa menuju perbatasan Suriah dan serangan rudal serta tembakan tank mulai dilakukan.

Hingga saat ini, pasukan Turki belum melintas batas memasuki wilayah Suriah. Ini membuat militer Turki belum menggunakan semua kekuatan militernya.

Menurut situs Global Firepower, militer Turki berada di peringkat 8 dari 113 negara. Turki memiliki sekitar 743 ribu pasukan dengan setengahnya merupakan pasukan aktif. Belakangan, Turki juga membeli rudal antiserangan udara Rusia, S-400, untuk menjaga wilayah udaranya dari serangan rudal dan jet tempur.
Berikut ini lima kekuatan andalan Turki, seperti dilansir situs National Interest, jika pertempuran skala besar terjadi :

Pesawat F-16 Angkatan Udara Turki telah menembak jatuh bomber taktis Su-24 milik Rusia. Turki mengoperasikan beragam tipe F-16, mulai dari F16 C/D, Block 40, dan Block 50. Pesawat ini terhitung canggih berkat sistem bidik rudal Honeywell Ring Laser Gyro Inertial Navigation System, dan radar AN/ALR-56M. Kinerja pilot sendiri terbantu berkat Horizontal Situation Display yang berfungsi meningkatkan kewaspadaan awak. Tipe ini sendiri mampu terbang dengan kecepatan 2,05 Mach, sehingga sangat memungkinkan menembak jatuh Su-24 milik Rusia. hvkk.tsk.tr

Jet tempur F16 multirole fighter dengan rudal udara ke udara AIM – 120

Trukir memiliki sekitar 250 jet tempur F-16 tipe Block 50+, yang merupakan varian terbaru. Menggunakan lisensi dari AS, Turki telah memproduksi berbagai jenis tipe F-16 sejak 1980. Jika dipasangkan dengan rudal AIM-120, maka jet tempur ini menjadi sangat berbahaya seperti yang dialami jet tempur Rusia, Su-24, yang ditembak jatuh pada 24 Nopember 2018. Rudal ini bisa mengenai sasaran hingga 50 kilometer jauhnya.

KORAL Ground-Based Jammer. twitter.com

KORAL Ground-Based Jammer

Sistem pengacau sinyal ini merupakan persenjatan baru Turki untuk electronic warfare dan efektif untk jarak 150 kilometer. Dibuat oleh BUMN Turki, Aselsan Corporation, Koral mampu mengacau sinyal radar dan alat komunikasi musuh baik di darat, laut dan udara serta memetakan lokasi multi-target dalam skala frequency yang luas dan dilengkapi fitur digital radio frequency memory.

Gür-class submarines. militaryedge.org

Kapal selam kelas Gur

Ini merupakan kapal selam listrik diesel dan disebut sebagai salah satu yang terbaik. Desainnya menggunakan rancangan kapal selam Jerman, kapal ini memiliki rudal Harpoon anti-kapal, Tigerfish dari Inggris dan torpedo berat DM2A4 dari Jerman. Kapal selam ini dilengkapi dengan sistem sensor kelas supercanggih untuk mendeteksi dan mengunci target tembakan.

Ada-class stealth corvettes. youtube.com

Kapal perang siluman kelas Ada

Kapal perang ini didesain sehingga sulit untuk terdeteksi oleh radar musuh. Kapal ini mampu menyerang kapal suplai logistik dan kapal perang musuh secara diam-diam. Kapal perang ini dilengkapi dengan rudal 8 Harpoon Block II, OtoMelara Super Rapid canon tiga inchi serta berbagai senjata lainnya.

Komando Angkatan Laut SAT

Ini merupakan pasukan khusus paling spesial dari Turki, yang disebut-sebut bisa menginfiltrasi musuh dari udara, darat dan air. Pasukan ini terlatih untuk menyelinap dari garis belakang musuh, menyerang target penting, membuat berbagai pengalih perhatian serta mensabotase kapal serta pelabuhan musuh.

Credit TEMPO.CO

Rezim Kim Jong-un Bangga Nuklir Korut Bikin AS Frustrasi

JENEWA - Rezim Kim Jong-un yang berkuasa di Korea Utara (Korut) mengaku bangga memiliki senjata nuklir yang kini mampu melawan dan membuat Amerika Serikat (AS) frustrasi.

Pyongyang mengklaim senjatanya itu dapat melawan ancaman serangan nuklir Washington dan jadi alat pencegah perang yang efektif. Peringatan itu disampaikan Duta Besar Korut untuk PBB, Han Tae Song, dalam Konferensi Perlucutan Senjata di Jenewa, Swiss, pada hari Selasa.

”Jadi DPRK (Korea Utara) akhirnya datang untuk memiliki pencegah perang yang andal dan dapat diandalkan,” katanya kepada forum di Jenewa.

”Dengan bangga saya mengatakan bahwa kekuatan nuklir DPRK mampu membuat frustrasi dan melawan ancaman nuklir dari AS dan ini merupakan penangkal yang kuat yang mencegah AS memulai perang,” ujarnya.

Diplomat Korea Utara itu menegaskan bahwa Pyongyang tetap menjadi kekuatan nuklir yang bertanggung jawab. Artinya, Korea Utara tidak akan menggunakan senjata nuklirnya kecuali negara-negara asing melanggar kedaulatan atau kepentingannya.

Han menuduh AS mengerahkan aset militer di dekat negaranya dengan dalih memastikan keamanan Olimpiade Musim Dingin.

“Ini adalah tindakan berbahaya untuk melemparkan selimut basah ke atmosfer positif hubungan antar-Korea saat ini, yang bisa mendorong kembali ke fase konfrontasi yang ekstrem,” katanya, seperti dikutip express.co.uk, Rabu (24/1/2018).

Sebagai tanggapan, Duta Perlucutan Senjata AS Robert Wood mengatakan bahwa Washington tidak akan pernah mengakui negara komunis tersebut sebagai negara berkekuatan nuklir.

“Amerika Serikat tidak akan mengakui Korea Utara sebagai negara bersenjata nuklir,” ujar Wood.

”Jika Korea Utara ingin kembali dan berada dalam kesopanan dari masyarakat internasional, dia tahu apa yang harus dilakukan, dia harus mengambil langkah-langkah menuju denuklirisasi semenanjung Korea,” katanya.

Dalam sebuah pidato sebelumnya, pejabat pelucutan senjata PBB Izumi Nakamitsu menyambut baik peredaman ketegangan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Namun, dia meminta langkah lebih lanjut untuk menghapus senjata nuklir dari semenanjung yang telah terpecah itu.

Credit sindonews.com

Kim Jong Un Kebut Nuklir, Tak Mau Seperti Saddam dan Gaddafi

CB, Jakarta - Seorang pakar kebijakan nuklir internasional mengungkapkan, pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un gencar memperluas kemampuan militernya karena takut hidupnya akan berakhir seperti mantan presiden Irak, Saddam Hussein atau Muammar Gaddafi, mantan pemimpin Libya.

Jeffrey Lewis, dari Institut Ilmu Pengetahuan Internasional Middlebury di Monterey, California, Amerika Serikat menyatakan, Kim Jong Un sedang melanjutkan program senjata nuklir untuk menangkal kekuatan Amerika Serikat dan telah didorong oleh contoh-contoh Irak dan Libya.
"Kim Jong Un, saya pikir, takut berakhir seperti Saddam Hussein atau Muammar Gaddafi. Dia takut bahwa kita akan melakukan kepadanya apa yang telah kita lakukan terhadap mereka, dan telah memutuskan bahwa senjata nuklir adalah cara terbaik untuk mencegahnya."

Lewis menekankan kesulitan dalam meyakinkan Kim Jong Un untuk menandatangani kesepakatan senjata nuklir terjadi setelah invasi ke Irak pada tahun 2003.

"Bagaimana Anda meyakinkan orang-orang Korea Utara untuk menandatangani sebuah kesepakatan tanpa meyakinkan mereka tidak akan berakhir seperti Saddam?" jelasnya, seperti yang dilansir Express pada 21 Januari 2018.
Lewis juga menekankan bahwa pengembangan nuklir Kim Jong Un bertujuan untuk melindungi dirinya sendiri, selain menggambarkan pemimpin negara komunis itu bukan seorang yang gila seperti yang dituding oleh masyarakat internasional.

Credit TEMPO.CO

Trans-Pasifik Baru akan Ditandatangani Tanpa AS

PM Jepang Shinzo Abe

Foto: Reuters

Ini kemenangan Pemerintah Jepang yang mempertahankan perjanjian Trans-Pasifik.

CB, TOKYO -- Sebelas negara yang berkeinginan untuk membentuk pakta perdagangan Asia-Pasifik setelah Amerika Serikat (AS), menarik diri dari versi sebelumnya akan menandatangani sebuah kesepakatan di Chile pada Maret mendatang. Hal itu diungkapkan Menteri Ekonomi Jepang pada Selasa (23/1) waktu setempat, yang menurutnya ini adalah sebuah kemenangan besar bagi Tokyo.

Dilansir laman Reuters, kesepakatan tersebut merupakan kemenangan bagi pemerintah Perdana Menteri Shinzo Abe, yang telah melobi keras untuk menyelamatkan perjanjian tindakan tersebut, yang pada awalnya disebut Kemitraan Trans-Pasifik. Dalam salah satu tindakan pertamanya sebagai presiden AS pada Januari 2017, Donald Trump menarik AS keluar dari perjanjian yang sebelumnya disepakati oleh 12 negara tersebut.

Abe menyebut kesepakatan tersebut sebagai dorongan untuk pertumbuhan dan reformasi di Jepang dan simbol komitmen untuk perdagangan bebas dan multilateral pada saat Trump menekankan kebijakan America First.

Menteri Perekonomian Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan Perjanjian Komprehensif dan Progresif yang baru untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTTP), atau TPP-11, akan menjadi mesin untuk mengatasi proteksionisme yang muncul di belahan dunia. Dia menambahkan, Jepang akan menjelaskan pentingnya kesepakatan tersebut kepada Washington, dengan harapan bisa membujuknya untuk bergabung.

Para menteri dari 11 negara termasukJepang, Australia dan Kanada, sepakat pada November mengenai elemen inti untuk bergerak maju tanpa AS. Namun tuntutan oleh negara-negara termasuk Kanada untuk langkah-langkah yang memastikan kesepakatan tersebut melindungi pekerjaan yangdiblokir dalam kesepakatan akhir.

Hasil ini menegaskan kembali komitmen kolektif negara-negara CPTPP terhadap liberalisasi perdagangan dan integrasi regional yang lebih besar, menurut pernyataan resmi dari Kementerian Perdaganganda Industri Singapura.

Perdana Menteri Australia MalcolmTurnbull mengatakan pekan lalu bahwa kesepakatan baru tersebut akan segera membuka pinntu bagi partisipasi AS pada akhirnya.

Sementara itu Kanada, kata Motegi, yang menginginkan perlindungan industri budayanya, dan Vietnam, yang khawatir dengan peraturan perlindungan buruh, akan melakukan surat-menyurat secara terpisah dengan anggota lain mengenai topik tersebut pada saat penandatanganan tersebut.

Waktu kesepakatan itu penting bagi Kanada,yang mencoba melakukan diversifikasi ekspornya. Pembicaraan dengan Meksiko dan AS mengenai modernisasi Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) mengalami masalah dan mungkin akan gagal.

Sebuah sumber pemerintah Kanada mengkonfirmasi bahwa Ottawa akan menandatangani kesepakatan tersebut, dengan mengatakan bahwa pihaknya telah mendapatkan keuntungan nyata. Ini termasuk perlindungan budaya dan penghentian ketentuan investasi yang ditolak oleh Kanada, kata sumber tersebut, yang menolak untuk diidentifikasi mengingat sensivitas situasi tersebut.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Presiden Taiwan tak Menampik Kemungkinan Cina akan Menyerang

Cina-Taiwan

Cina curiga Presiden Tsai ingin dorong Taiwan merdeka.

CB, TAIPEI -- Presiden Taiwan Tsai Ing-wen tak menampik kemungkinan Cina akan menyerang negaranya. Hal ini seiring dengan meningkatnya ketegangan antara kedua belah pihak termasuk meningkatnya latihan militer Cina di dekat Taiwan.

"Tidak ada yang bisa menampik kemungkinan ini. Kita perlu melihat apakah pembuat kebijakan mereka adalah pembuat kebijakan yang wajar atau tidak," kata Tsai dalam sebuah wawancara di televisi Taiwan Senin (22/1) malam.

Beijing telah mengambil sikap bermusuhan terhadap Taiwan yang tengah mempertimbangkan untuk memisahkan diri sejak pemilihan Tsai dari Democratic Progressive Party pro-kemerdekaan dua tahun lalu.

"Bila Anda mempertimbangkannya (hubungan Taiwan-Cina) dari perspektif regional, pembuat kebijakan yang masuk akal harus mempertimbangkan dengan hati-hati apakah meluncurkan perang adalah sebuah pilihan," jelas Tsai.

"Ketika pemerintah kita menghadapi perlawanan dan tekanan dari Cina, kita akan menemukan metode untuk melawan. Ini sangat penting," tambahnya.

Cina curiga Tsai ingin mendorong kemerdekaan resmi yang telah menjadi garis merah bagi Partai Komunis di Beijing. Meski demikian, Tsai menegaskan dia ingin mempertahankan status quo dan berkomitmen untuk menjamin perdamaian.

Dalam beberapa bulan terakhir, Cina telah meningkatkan latihan militer di sekitar Taiwan, sehingga membuat Taipei khawatir. Cina mengatakan latihan itu rutin, tapi tidak akan mentolerir upaya Taiwan jika nekat menyatakan kemerdekaan.

"Mengenai tentara Cina yang beredar di sekitar Taiwan dan melakukan kegiatan militer, militer kita dengan hati-hati akan mengikuti setiap tindakan dan gerakan dalam lingkup pemantauan. Militer kita sangat percaya diri untuk menghadapi situasi ini," papar Tsai.

Cina masih menganggap Taiwan yang berpendirian demokratis sebagai wilayahnya dan masih berada di bawah kendalinya. Bulan ini, Taiwan dan Cina bersitegang setelah Cina membuka rute penerbangan sipil baru di dekat pulau-pulau yang dikuasai Taiwan di Selat Taiwan.

Meskipun Cina telah memotong mekanisme dialog formal dengan Taiwan, Tsai mengakui kedua belah pihak saat ini masih memiliki kesempatan untuk berkomunikasi guna menghindari kesalahpahaman.

Tsai mengatakan dia yakin suatu hari Taiwan dapat memproduksi kapal selam sendiri, sebuah benda yang telah lama ditekankan olehnya untuk menghadapi angkatan laut Cina.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Anggota PBB Sebut Israel Negara Apartheid

Para pemuda Palestina berjuang melawan tentara Israel.

Foto: ACT

Israel klaim telah melakukan sejumlah perbaikan.

CB, JENEWA -- Negara-negara anggota PBB mengkritik Israel dalam sesi Human Rights Council (HRC) karena tidak mematuhi undang-undang hak asasi manusia dan resolusi PBB. Bahkan beberapa negara menyebut Israel sebagai negara apartheid.

Seperti dilansir Aljazirah, Rabu (24/1), kritik ini disampaikan saat Israel menjalani Third Period Periodic Review (UPR) , sebuah proses yang dipimpin oleh PBB yang dimaksudkan untuk menilai catatan hak asasi manusia masing-masing negara dan membuat rekomendasi untuk perbaikan.

"Israel adalah satu-satunya negara di dunia yang dapat disebut negara apartheid," ujar delegasi Afrika Selatan kepada delegasi Israel dan anggota PBB yang berkumpul di Palais des Nations.

Delegasi tersebut menggemakan rekomendasi dari beberapa negara anggota yang menyerukan untuk mengakhiri pendudukan 50 tahun di wilayah Palestina. Sejumlah negara anggota PBB menyatakan keprihatinan atas situasi hak asasi manusia yang memburuk di Wilayah Pendudukan dan pelanggaran resolusi PBB secara terang-terangan.

"Kami meminta Israel untuk mematuhi undang-undang internasional dengan segera mengakhiri penjajahan kolonial dan kebijakan apartheid 50 tahun terhadap rakyat Palestina dan membongkar dinding ilegal dan memberi kompensasi kepada orang-orang Palestina atas semua kerugian yang terjadi karena kehadiran mereka," kata delegasi Palestina.

Yordania, UEA, Iran, Rusia, Malaysia dan negara-negara lain meminta Israel menghentikan pendudukan dan aneksasi tanah Palestina, pembangunan dan perluasan permukiman Israel, pemindahan paksa orang-orang Palestina dan pembongkaran rumah dan bangunan Palestina.

Inggris, Finlandia dan Austria di antara negara-negara lain yang menyatakan keprihatinan atas penahanan sewenang-wenang pada anak-anak.

Dalam sambutannya Duta Besar Israel, Aviva Raz Shechter secara terus terang menjelaskan bagaimana Israel akan menerima rekomendasi dari sesama anggota.
"Diskriminasi terus menerus terhadap Israel di HRC dan jumlah resolusi bias dan politis yang tak tertandingi yang diadopsi secara teratur oleh mayoritas para anggotanya tidak hanya bersaksi mengenai perlakuan tidak adil terhadap Israel tetapi juga terhadap kekurangan dewan itu sendiri, "katanya.

Shechter mengatakan Israel akan tunduk pada proses peninjauan dan menuntut perombakan HRC. "Saat ini, semakin banyak negara bergabung dengan Israel dalam mewujudkan bahwa pertunjukan absurd ini tidak dapat berlangsung selamanya dan reformasi itu perlu," katanya.

Shechter mengklaim Israel telah melakukan sejumlah perbaikan di bidang hak asasi manusia dibandingkan dengan tinjauan terakhir pada 2013. Hal ini termasuk inisiatif dan tindakan baru yang diambil oleh Israel untuk menegakkan hak-hak orang-orang penyandang cacat, minoritas, komunitas LGBT dan perempuan.

Namun, penjelesan Shechter tentang situasi orang-orang Palestina di Wilayah Pendudukan membuat banyak delegasi tidak terkesan. "Hubungan kita dengan Palestina akan terus menjadi prioritas tertinggi, dan terlepas dari kemunduran yang diketahui dalam proses perdamaian, kami akan terus mencari solusi abadi yang akan memungkinkan kedua bangsa kita hidup berdampingan," katanya.

Shechter juga mengaku prihatin atas tindakan perwakilan PBB yang menggunakan sesi UPR untuk mempolitisir wacana hak asasi manusia. "Ini adalah sikap sinis dan munafik yang dimaksudkan untuk mendistorsi kenyataan," katanya.

Namun menurutnya Israel akan terus bekerja sama dengan HRC dan secara serius mempertimbangkan rekomendasi yang dibuat pada saat sesi berlangsung.

Sementara itu Direktur Jenderal Kementerian Kehakiman Israel,Emi Palmor, juga mengklaim adanya yperbaikan di pengadilan, mulai dari pengenalan beberapa hak dan pengamanan narapidana bagi tahanan remaja untuk mengambil alih penyelidikan atas keluhan terhadap Badan Keamanan Israel yang lebih dikenal dengan nama Shin Bet.

"Sebagian besar tidak akan mendengarkan apa yang saya katakan. Dewan ini belum mendapatkan reputasinya untuk kesetaraan atau ketidakberpihakan," katanya.

Credit republika.co.id

Israel Tuduh PBB Bias Palestina

Aksi bela Palestina di San Francisco, AS (Ilustrasi)

Foto: PressTV

Yordania meminta meminta Israel untuk menarik diri dari semua wilayah yang diduduki.

CB, JENEWA -- Pemerintah Israel menuding PBB melakukan tindakan diskriminatif. Menurut Israel, sudah cukup banyak resolusi yang memperlihatkan bahwa PBB bias terhadap Palestina.

Duta Besar PBB untuk Israel Aviva Raz Shecter, yang menghadiri forum Jenewa, pada Selasa (23/1), mengatakan kepada Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB bahwa negaranya selalu membela HAM dan nilai-nilai demokrasi. Sebagai contoh, Israel, kata dia, selalu berupaya mengintegrasikan beragam komunitas dan agama.

Kendati demikian, ia menilai, PBB tak pernah berlaku adil terhadap Israel. Hal ini terutama disebabkan karena sikap dan kebijakan yang diambil negaranya terkait Palestina. Padahal, ia mengklaim, Israel menganggap hubungannya dengan Palestina sebagai prioritas tertinggi. Dan Israel akan terus mencari solusi abadi yang memungkinkan kedua negara hidup berdampingan.

Namun, Shecter menyayangkan sikap Dewan HAM PBB yang sangat bias dalam membela Palestina tanpa mau mempertimbangkan keadilan bagi Israel. "Jumlah resolusi politik dan bias satu sisi yang tak tertandingi yang diadopsi secara teratur oleh mayoritas anggota (Dewan HAM PBB), secara otomatis bersaksi tidak hanya terhadap perlakuan tidak adil bagi Israel, tapi juga terhadap kekurangan Dewan itu sendiri dan anggotanya," kata Shecter menerangkan.

Oleh sebab itu, ia menilai, sudah saatnya dilakukan perombakan dan reformasi di Dewan HAM PBB. "Teater absurd ini tidak bisa berlangsung selamanya," ujarnya.

Dalam forum tersebut, diplomat Yordania Akram Harahsheh menegaskan kembali pelanggaran yang telah dilakukan Israel. Ia mengecam upaya yang disebutnya sebagai usaha untuk merendahkan identitas Yerusalem yang diduduki. Ia pun meminta Israel untuk menarik diri dari semua wilayah yang diduduki sejak tahun 1967.

Pada Desember 2017, Amerika Serikat (AS) mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Keputusan itu segera memicu gejolak dan gelombang demonstrasi di sejumlah negara, khususnya negara-negara Arab.

AS dinilai telah mengubur potensi perdamaian antara Palestina dan Israel. Sebab Palestina diketahui mendambakan Yerusalem Timur menjadi ibu kota negara mereka kelak.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

UE Khawatirkan Operasi Baru Turki di Suriah

BRUSSELS - Menteri Luar Negeri Uni Eropa (UE), Frederica Mogherini menyatakan, pihaknya merasa khawatir dengan operasi yang dilakukan Turki di Afrin, Suriah. Mogherini menuturkan, UE khawatir operasi ini akan menambah pelik situasi di Suriah.

Berbicara pasca pertemuan dengan Menteri Luar Negeri negara-negara UE, Mogherini mengatakan, Brussels prihatin bahwa operasi Turki di Afrin dapat merusak perundingan perdamaian Suriah di Jenewa dan menyebabkan kemerosotan situasi kemanusiaan di lapangan.

"Saya sangat khawatir," kata Mogherini mengomentari operasi yang sedang berlangsung, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (23/1).

Dia menekankan bahwa penting untuk memastikan keamanan warga sipil dan akses mereka terhadap bantuan kemanusiaan di tengah operasi tersebut. Dia juga menambahkan, penting untuk memastikan bahwa aktivitas militer difokuskan untuk menghabisi ISIS.

Situasi di Suriah menjadi sangat tegang setelah peluncuran "Operation Olive Branch" yang dilakukan Turki di Afrin. Pesawat Turki memulai serangan udara terhadap sasaran di Afrin pada hari Sabtu, sementara pasukan darat Turki memasuki wilayah tersebut pada hari Minggu.

Operasi tersebut telah menuai reaksi beragam dari dunia internasional. Damaskus menyebutnya sebagai pelanggaran kedaulatan Suriah. Rusia juga mengatakan bahwa prinsip integritas teritorial Suriah harus mendasar. Mesir dan Iran telah menunjuk fakta bahwa serangan yang sedang berlangsung dapat mengganggu inisiatif perdamaian di negara ini.

Inggris dan Amerika Serikat telah menggambarkan kekhawatiran Ankara mengenai keamanan perbatasannya sebagai hal yang sah, sementara Prancis datang dengan sebuah inisiatif untuk mengadakan sebuah pertemuan di Dewan Keamanan PBB.

Credit sindonews.com

Inggris: Barat Harus Segera Temukan Kelemahan Rusia

LONDON - Kepala Staf Umum militer Inggris, Jenderal Nick Carter saat berbicara di Royal United Services Institute mengatakan bahwa negara-negara Barat harus segera menentukan titik lemah Rusia.

"Apa yang harus kita lakukan secara berbeda? Pertama-tama, saya berpikir bahwa kita harus menyadari bahwa Rusia menghormati kekuatan dan orang-orang yang mendukung mereka," kata Carter, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (23/1).

"Rencana awal untuk Ukraina adalah untuk memperoleh medan yang jauh lebih signifikan. Namun, Rusia terkejut oleh perlawanan Ukraina dan hanya mendapatkan sedikit keuntungan. Kita harus mengidentifikasi kelemahan Rusia dan kemudian bermanuver secara asimetris terhadap mereka," sambungnya.

Caeter kemudian menyarankan untuk membangun institusi di negara-negara tetangga yang dapat membantu negara-negara tersebut menahan tekanan dari luar dan mengurangi ketergantungan negara-negara Barat terhadap energi Rusia.

"Kita harus memberitahu penduduk Rusia apa yang sebenarnya sedang terjadi," ucap Carter.

Dia lalu menekankan pentingnya melindungi dunia maya, dengan menyatakan bahwa Inggris sangat rentan terhadap pengaruh dan disinformasi Rusia yang jahat dan menambahkan bahwa penting untuk mempertahankan kehadiran NATO di Eropa Barat dan terus meningkatkan kemampuan aliansi tersebut.

Credit sindonews.com

Rusia Siap Jual Sistem Rudal S-400 ke Negara Asia Tenggara

MOSKOW - Rusia kini gencar memasarkan sistem rudal pertahanan S-400 ke Timur Tengah dan negara-negara Asia Tenggara. Moskow mengklaim sedang bernegosiasi dengan negara-negara Timur Tengah dan Asia Tenggara yang tertarik untuk membeli sistem pertahanan udara mutakhirnya itu.

Menteri Pertahanan Rusia Sergey Shoigu mengatakan, sejumlah negara tertarik mengikuti jejak Turki yang telah sepakat membeli S-400.

”Negara lain telah menyatakan minatnya untuk membeli S-400, termasuk negara-negara di Timur Tengah dan Asia Tenggara,” kata Shoigu.”Negosiasi yang relevan saat ini sedang berlangsung,” ujarnya, seperti dikutip Russia Today, semalam (23/1/2018).

Namun, Shoigu tidak merinci negara-negara Timur Tengah dan Asia Tenggara yang berminat memiliki sistem pertahanan canggih tersebut.

4 S-400 Disebar di Suriah

Sementara itu, militer Rusia mengerahkan empat unit sistem anti-pesawat S-400 tersebut ke Suriah. Video yang dirilis Kementerian Pertahanan menunjukkan kedatangan empat unit sistem itu. Yakni, dua unit dikerahkan ke Pangkalan Udara Khmeimim di Provinsi Latakia dan dua unit lainnya dikirim ke fasilitas maritim Rusia di Tartus.

Sitem rudal canggih itu saat ini juga digunakan militer Rusia. Sistem itu dirancang untuk menargetkan target aerodinamis maupun rudal balistik.

Menurut perusahaan pembuatnya, Almaz Antey, sistem rudal S-400 dapat menjangkau 36 target sekaligus.

Pada tahun 2015, Rusia mengerahkan sistem tersebut ke Khmeimim untuk memastikan keamanan pesawatnya selama operasi mereka melawan ISIS di Suriah.

Pengerahan tersebut terjadi setelah sebuah pesawat pembom Su-24 Rusia ditembak jatuh oleh pesawat jet tempur Turki atas tuduhan melanggar wilayah udara yang berbatasan dengan Suriah. Moskow membantah pesawat pembomnya melanggar wilayah udara Ankara.

Credit sindonews.com

Menhan AS Upayakan Cabut Larangan Kopassus Masuk Amerika

Menhan RI, Ryamizard Ryacudu, menyebut Menhan AS, James Mattis, akan mengupayakan pencabutan larangan prajurit Kopassus masuk ke Amerika Serikat. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CB -- Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyebut Menteri Pertahanan Amerika Serikat James Mattis akan mengupayakan pencabutan larangan bagi prajurit Komando Pasukan Khusus (kopassus) masuk ke AS.

"Kan dulu ada sanksi Kopassus enggak boleh ke situ dan lain-lain, dia (Mattis) akan usahakan mencabut itu," kata Ryamizard usai bertemu dengan Mattis di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (23/1).

Ryamizard tak menjelaskan secara rinci sanksi yang dimaksud. Ia hanya menyebut sanksi yang diberikan adalah larangan masuk ke AS bagi prajurit kopassus, tidak bisa latihan bersama dengan militer AS, dan sebagainya.

AS memang pernah mengeluarkan larangan bagi Kopassus karena dugaan pelanggaran hak asasi manusia oleh pasukan elite tersebut selama operasi, di antaranya di Timor Timur, kerusuhan 1998, dan beberapa insiden lainnya.

Sejumlah jenderal TNI pun di pernah dicekal masuk ke AS, antara lain Prabowo Subianto, Wiranto, Zacky Anwar Makarim, Pramono Edhie Wibowo, Sjafrie Sjamsoeddin, serta Gatot Nurmantyo.

Ryamizard memahami jika Presiden AS Donald Trump merupakan sosok orang yang keras dan tidak akan mudah dirayu untuk mencabut sanksi tersebut.

Namun, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu meyakini Mattis selaku Menteri Pertahanan AS merupakan orang yang bijak sehingga bisa mengupayakan pencabutan sanksi tersebut.

"Donald Trump keras, tapi Mattis ini paling didengar di kabinet sana karena dia orang yang paling bijak walaupun ia tentara keras tapi dia bijak, maka didengar. Mudah-mudahan didengar benar ya," tutur Ryamizard.

Credit cnnindonesia.com

Mattis Tawari Ryamizard Alutsista AS

Menteri Pertahanan Amerika Serikat James Mattis menawarkan Indonesia untuk membeli alutsista buatan negaranya. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CB -- Menteri Pertahanan Amerika Serikat James Mattis menawarkan Indonesia untuk membeli alutsista buatan negaranya. Tawaran tersebut disampaikan Mattis dalam pertemuan dengan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu di Jakarta, Selasa (23/1).

Menanggapi hal tersebut, Ryamizard menyatakan Indonesia masih mempertimbangkannya. "Kemudian ke depan pasti ada karena makin tahun kan ada yang harus diganti kan tua-tua sudah pesawat terbang," kata Ryamizard seusai bertemu dengan Mattis di Kantor Kemhan, Jakarta Selasa (23/1).

"Kalau mobil 100 tahun masih jalan, kalau pesawat 50 tahun kan ngeri-ngeri juga," imbuhnya.

Namun, Ryamizard menyebut Indonesia tidak akan membeli alutsista dalam jumlah besar dari AS dalam tiga sampai empat tahun ke depan.

Hal ini lantaran Indonesia tidak memiliki kebutuhan mendesak terhadap alutsista sebagai kebutuhan untuk berperang.

"Kita kan enggak perang, perang kita kan sama teroris, teroris kan enggak pakai gituan (senjata)," ucapnya.

Meski begitu, Ryamizard mengungkapkan tak akan begitu saja membeli alutsista dari AS karena juga harus melihat anggaran yang dimiliki oleh Kemhan untuk pembelian alutsista.

"Ya kalau ada duitnya (beli)," ujarnya.

Saat ini, kata Ryamizard, AS juga tengah mengurangi jumlah alutsista yang dimilikinya, sehingga Indonesia akan lebih mudah jika ingin membeli dari AS.

Dia menuturkan Indonesia juga telah membeli sejumlah pesawat tempur F-16 dari Amerika Serikat.

Credit cnnindonesia.com

Ryamizard-Mattis Bahas LCS, Korut, ISIS hingga Rohingya

Ryamizard-Mattis Bahas LCS, Korut, ISIS hingga Rohingya

Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat James Mattis membahas isu Laut China Selatan, Korut, ISIS, hingga Rohingya. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CB -- Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat James Mattis membahas beragam isu dalam pertemuan keduanya di Jakarta, Selasa (23/1).

Di antaranya masalah Laut China Selatan, program nuklir Korea Utara, milisi negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) hingga masalah pengungsi Rohingya.

Terkait masalah Korut, Ryamizard mengatakan Indonesia dan Amerika Serikat sepakat untuk saling menahan diri menanggapi konflik di Semenanjung Korea itu, dan menyerahkannya ke Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk menyelesaikannya.

"Kita serahkan saja kepada PBB agar PBB menekan Korut, jangan melakukan tindakan tidak baik, ikuti hukum internasional," kata Ryamizard seusai pertemuan dengan Mattis di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (23/1).

Kedua Menhan juga membahas masalah pengamanan trilateral antara Indonesia, Malaysia dan Filipina di Laut Sulu terkait dengan pemberantasan terhadap kelompok ISIS.

Kepada Mattis, Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu juga menyampaikan tentang Konsep Our Eyes yang dibentuk Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Konsep Our Eyes tersebut merupakan kerjasama di bidang intelijen dalam upaya saling tukar informasi intelijen untuk menangkal ancaman terorisme.

"Tadi Jenderal Mattis mengatakan dia akan bantu (Konsep Our Eyes), saya sangat senang, karena bagaimana pun AS alat-alatnya lebih canggih, kita perlu bantuan," kata Ryamizard.

Dia dan Mattis juga membicarakan perihal penanganan para pengungsi Rohingnya. Ryamizard menilai, penanganan para pengungsi Rohingya tersebut harus dilakukan dengan benar, sehingga para pengungsi Rohingya tersebut tidak menjadi bagian dari terorisme.

"Ini tidak boleh, maka itu penanganannya harus betul-betul, dan kita sudah setuju Jenderal Mattis tadi. Nah ini yang tadi kami bahas secara persaudaraan," ujarnya.

Di sisi lain, Menteri Pertahanan AS James Mattis mengatakan sangat menghormati hubungan baik yang terjalin antara AS dengan Indonesia.

Mattis mengungkapkan AS akan terus berkomitmen untuk membangun kerjasama di sektor ekonomi, diplomatik dan keamanan dengan Indonesia di kawasan Pasifik.

Selain itu, lanjut Mattis, AS dan Indonesia juga akan terus bekerjasama secara militer serta memastikan sistem hukum dan norma internasional bisa berjalan dengan baik.

"Salah satunya memastikan kebebasan navigasi dijunjung setiap negara," kata Mattis.

Mattis menuturkan, wilayah maritim Indonesia di wilayah Pasifik merupakan wilayah vital, sehingga, lanjutnya AS kan membantu Indonesia dalam mengelola kedaulatan atas wilayah di Laut China Selatan serta Laut Natuna Utara.

"Kami merencanakan bantuan itu dalam waktu dekat, kami harus bekerjasama," ujarnya.

Credit cnnindonesia.com

Selasa, 23 Januari 2018

Indonesia Sesalkan Penangkapan WNI Terduga ISIS di Malaysia

Ilustrasi ISIS: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyesalkan Kepolisian Malaysia yang menangkap WNI terduga ISIS namun tak melaporkannya ke KBRI. (CNN Indonesia/Laudy Gracivia)

Jakarta, CB -- Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyesalkan tindakan Kepolisian Malaysia yang merilis kasus penangkapan Warga Negara Indonesia diduga terkait dengan teroris ISIS.

Indonesia menyesalkan tindakan tersebut lantaran Kepolisian Malaysia dianggap tidak memberikan pemberitahuan terlebih dahulu ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, Malaysia.

Penyesalan Pemerintah Indonesia itu disampaikan Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhammad Iqbal.

“Indonesia menghormati hukum Malaysia dan menegaskan bahwa seperti halnya Malaysia, Indonesia juga memiliki komitmen yang sangat kuat untuk memberantas terorisme dan menghukum para pelakunya,” kata Iqbal, dalam pernyataannya yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (22/1).

“Namun, dalam kasus ini, kami sangat menyayangkan bahwa unit E8 Kepolisian Malaysia sudah merilis kasus ini dan identitas WNI yang dituduh terlibat ke publik/media, sebelum memberikan pemberitahuan kekonsuleran kepada KBRI Kuala Lumpur,” lanjutnya.

Sebelumnya, Kepolisian Malaysia dilaporkan menyatakan telah menangkap seorang ustaz dan pekerja konstruksi karena diduga terkait dengan kelompok teror ISIS.

Ustaz tersebut diketahui berkebangsaan Malaysia, sementara tersangka kedua adalah seorang warga negara Indonesia.

Kedua penangkapan diungkap pada Senin (22/1). Namun, WNI itu disebut telah ditangkap sejak 17 Januari lalu di Kuala Lumpur.

“Tindakan seperti ini sudah berulang kali dilakukan oleh Unit E8 Kepolisian Malaysia. Hal ini seharusnya tidak terjadi di antara dua negara sahabat yang memiliki sejarah panjang kerjasama di bidang counter terrorism,” kata Iqbal.

Iqbal juga menyebut tindakan Kepolisian Malaysia yang sudah membeberkan penangkapan WNI tanpa memberitahu KBRI bertentangan dengan kesepakatan Mandatory Consular Notification on Serious Crime pada Agustus lalu.

“Kami meminta agar KBRI Kuala Lumpur segera diberi akses kekonsuleran untuk mengklarifikasi status kewarganegaraan yang bersangkutan dan untuk mengetahui kasus ini secara lebih jelas,” kata Iqbal.
Dalam pernyataannya kepada media, Kepolisan Malaysia mencurigai keduanya berencana mencuri senjata api dari Markas Besar Kepolisian dan kantor-kantor polisi untuk melakukan serangan di Malaysia dan Indonesia.

Dia juga diyakini merekrut warga Indonesia lain dan mengibarkan bendera ISIS di situs konstruksi tempatnya bekerja untuk membuktikan kelompok teror itu masih aktif di Malaysia.

Otoritas setempat juga menyatakan kedua tersangka mempersenjatai diri dengan pisau dan memburu biksu Buddha di jalanan pada November lalu, untuk membalas perlakuan Myanmar terhadap Rohingya.

Credit CNN Indonesia

Amerika Serikat Bakal Buka Kedutaan di Yerusalem pada 2019

Ilustrasi: Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence menyebut pemerintahnya akan memindahkan Kedutaan AS di Israel ke Yerusalem sebelum akhir 2019. (REUTERS/Ammar Awad)

Jakarta, CB -- Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence mengatakan Kedutaan AS di Israel akan pindah ke Yerusalem sebelum akhir 2019. Pence mengatakan hal tersebut dalam pidatonya di depan Parlemen Israel, Senin (22/1).

Sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel pada bulan lalu, dan mengatakan akan segera memindahkan kedutaannya kota tersebut.

“Dalam beberapa pekan ke depan, pemerintah kami akan memajukan rencana untuk membuka Kedutaan AS di Yerusalem, dan kedutaan tersebut akan beroperasi sebelum akhir tahun depan,” kata Pence dalam pidatonya.

“Yerusalem adalah ibukota Israel, dan, dengan demikian, Presiden Donald Trump telah memerintahkan Kementerian Luar Negeri untuk segera memulai persiapan pemindahan kedutaan dari Tel Aviv ke Yerusalem,” lanjut Pence.

Pidato Pence di depan Parlemen Israel tersebut awalnya sempat terganggu dengan protes dari anggota parlemen yang mengajukan tanda protes berbahasa Arab dan Inggris berbunyi: “Yerusalem adalah ibukota Palestina”. Anggota tersebut lalu diusir oleh penjaga.

Pence merespons protes tersebut dengan senyuman dan mengatakan: “Saya dengan amat rendah hati berdiri di hadapan demokrasi yang semarak ini”.

Sebelumnya, AS menyatakan bahwa mereka membutuhkan waktu setidaknya tiga tahun untuk mempersiapkan gedung perwakilan baru di Yerusalem.

Namun, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan bahwa AS bisa memindahkan kedubes itu dalam waktu satu tahun.

Meski diprotes oleh warga Palestina, Pemerintah Trump mengaku akan berkomitmen membantu negara tersebut dan dalam upaya dalam perdalamaian dengan Israel, yang telah terhenti selama empat tahun terakhir.

Menanggapi pidato Pence, Nabil Abu Rdainah, juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan Amerika Serikat mesti menjadi mediator yang adil.

“Bila Amerika Serikat menginginkan memerankan sebagai mediator proses perdamaian, mereka mesti menjadi mediator yang adil dan harus memenuhi resolusi (internasional),” kata Nabil Abu Rdainah.

Sebelum kunjungannya ke Israel, Pence menyempatkan diri berkunjung ke Mesir dan Yordania. Ia pun menyebut perubahan kebijakan di Yerusalem ini dilakukan Amerika Serika untuk kedamaian yang abadi.

“Amerika Serikat telah memilih fakta ketimbang fiksi, dan fakta adalah satu-satunya fondasi untuk perdamaian yang adil dan abadi,” kata Pence.
Mike Pence menjadi pejabat tinggi Amerika Serikat perdana yang bertandang ke Israel setelah keputusan kontroversial Presiden Donald Trump soal Yerusalem.

Kunjungan Pence ini pun dianggap dapat memperkeruh pertikaian antara Israel dan Palestina yang selama ini memperebutkan Yerusalem sebagai ibu kota masing-masing.

Namun, ketika ia berpidato dan sempat membandingkan kisah sejarah Yahudi dengan pembangunan Amerika Serikat, Pence mendapatkan tepuk tangan oleh anggota parlemen Israel.

Netanyahu pun menyambut hangat Mike Pence dan menyebut dia merupakan wakil presiden Amerika Serikat pertama yang mendapatkan kehormatan tersebut.

“Israel dan Amerika Serikat berjuang bersama untuk mencapai perdamaian sejati, perdamaian abadi, perdamaian dengan semua tetangga kami, termasuk Palestina.” kata Benjamin Netanyahu.

Credit cnnindonesia.com

Iran tolak negosiasi program rudal dengan Eropa

Ilustrasi: tembakan rudal (Defense Ministry/Yonhap/via RE)

Tehran (CB) - Kementerian Luar Negeri Iran mengumumkan bahwa pihaknya belum melakukan negosiasi mengenai program rudalnya dengan negara-negara Eropa.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Bahram Qasemi mengatakan bahwa posisi Iran dalam program rudal dan kebijakan regionalnya jelas dan tidak akan melakukan negosiasi mengenai kebijakan defensifnya, Press TV melaporkan.

Terkait laporan bahwa Eropa ingin meningkatkan tekanan terhadap Iran, Qasemi mengatakan bahwa Republik Islam tersebut belum secara resmi mendengar dari pihak berwenang Eropa.

"Kami tidak mendengar apapun dari pejabat Eropa mengenai hal itu, dan dalam negosiasi yang kami lakukan dengan Eropa, tidak ada masalah yang diajukan," katanya.

The Financial Times, mingguan Jerman Der Spiegel dan harian Prancis Le Figaro baru-baru ini mengesankan bahwa Eropa ingin menekan Iran atas program rudalnya.

Rabu lalu, Qasemi membantah bahwa Teheran setuju untuk melakukan negosiasi mengenai program rudalnya.

Dia menyebut laporan tersebut tidak berdasar dan mengatakan bahwa kebijakan dan pendirian negaranya mengenai program rudal defensifnya benar-benar jelas dan transparan, dan bahwa negara-negara lain sangat menyadari posisi tersebut.

Menurut laporan media luar negeri tersebut, orang-orang Eropa telah meningkatkan tekanan pada Iran mengenai isu itu karena mereka berjuang untuk menanggapi ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang akan menarik Washington keluar dari kesepakatan nuklir jika beberapa "kekurangan bencana" tidak diperbaiki. Demikian dilansir Kantor Berita Xinhua.

Credit antaranews.com

Spanyol Aktifkan Perintah Penangkapan Eks-Pemimpin Catalunya

Spanyol mengaktifkan perintah penangkapan terhadap Charles Puigdemont di saat mantan pemimpin Catalunya itu mendarat di Denmark, Senin (22/1). ( REUTERS/Albert Gea)

Jakarta, CB -- Spanyol mengaktifkan perintah penangkapan terhadap Carles Puigdemont di saat mantan pemimpin Catalunya itu mendarat di Denmark, Senin (22/1).

Perjalanan tersebut merupakan yang pertama kalinya sejak Puigdemont melarikan diri ke Brussels, Belgia untuk menghindari penangkapan dari aparat Spanyol tiga bulan lalu.

Puigdemont kabur ke Brussles setelah aparat Madrid memecatnya, Oktober lalu. Dia didakwa dalam kasus penghasutan atas referendum ilegal dan deklarasi kemerdekaan unilateral dari Spanyol oeh Parlemen Catalan.

Dia adalah kandidat unggulan untuk memimpin Catalunya setelah pemilihan regional bulan lalu dimenangkan secara telak oleh partai pendukung separatisme dari Spanyol.

Menurut kabar yang dilansir Reuters, Puigdemont melewati bea cukai Bandara Kopenhagen sekitar pukul 7 GMT. Dia melenggang bebas, tidak ditahan dan masuk ke sebuah mobil lalu pergi.

Belum jelas kemana perginya Puigdemont, yang dikabarkan berada di Denmark untuk mengikuti sebuah debat di sebuah universitas.

Tak lama setelah Puigdemont dikabarkan tiba di Kopenhagen, Ibu Kota Denmark, Jaksa Spanyol meminta Mahkamah Agung untuk mengaktifkan perintah penangkapan. Tuduhannya penghasutan dan pemberontakan.

Perintah penangkapan itu pernah diberlakukan, kemudian dicabut setelah Puigdemont kabur ke Belgia. "Jaksa Denmark menolak untuk berkomentar," tulis Reuters.

Setelah beberapa pekan relatif tenang, krisis politik di Spanyol akibat deklarasi unilateral kemerdekaan Catalunya kembali memanas pekan lalu. Parlemen regional baru, untuk pertama kalinya, memilih ketua dari kalangan separatis.

Ketua Parlemen Roger Torrent akan mengumumkan kandidat untuk memimpin pemerintahan regional 10.30 GMT. Nama yang diperkirakan bakal muncul adalah Puigdemont.

Jumat pekan lalu, Puigdemont menyatakan dia bisa terpilih lagi dan memerintah dari Brussels. Namun pemerintah Spanyol menyatakan mereka tidak akan membiarkan hal itu terjadi.

Credit CNN Indonesia

Jenderal Favorit Kim Jong-un Ini Dianggap Penguasa Sebenarnya Korut

PYONGYANG - Jenderal Choe Ryong-hae, nama teman dekat pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un ini. Dialah yang selama ini dianggap sebagai aktor utama di pemerintah Kim, di mana dia yang memegang kekuasaan sebenarnya di negara komunis tersebut.

Ahli Korut, Michael Madden, yang mengelola penelitian dan analisis di North Korea Leadership Watch mengatakan jenderal favorit Kim Jong-un itu memegang kekuasaan Pyongyang saat dia didorong masuk ke jabatan utama rezim tersebut.

Choe Ryong-hae telah dipromosikan menduduki posisi yang sangat kuat di internal pemerintah yang sebelumnya hanya dipegang oleh anggota keluarga penguasa Korut.

Choe–yang juga bertanggung jawab atas biro yang mengawasi Tentara Rakyat Korea tak hanya teman terdekat Kim Jong-un. Dia hampir menjadi keluarga diktator dengan membantu Kim Jong-un memerintah Korut yang tentunya atas perintah dari Kim Jong-il, pemimpin rezim Pyongyang sebelumnya yang tak lain adalah ayah Kim Jong-un.

Menurut laporan Daily Star, Choe telah dipromosikan ke jabatan puncak di Departemen Organisasi dan Bimbingan (OGD) Korut. Menurut ahli, jenderal 68 tahun itu sekarang secara pribadi menarik “senar” rezim saat dia mengambil alih entitas politik paling kuat di Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK).

OGD adalah organisasi payung rezim yang digambarkan para pembelot elite Korut sebagai satu-satunya entitas yang benar-benar penting dalam hal pengambilan keputusan atau kebijakan.

”Dia pasti terlibat dalam mematahkan kaki dan memastikan orang tertembak,” kata Madden, yang dilansir Senin (22/1/2018). Menurutnya, OGD adalah keseluruhan dari rezim dan entitas politik paling kuat di DPRK.

“OGD sangat kuat sehingga selama 25 tahun terakhir sutradaranya adalah seorang pria bernama Kim Jong-il. Begitulah kuatnya posisi ini,” ujarnya.

”Choe Ryong Hae adalah orang pertama yang tidak menjadi anggota keluarga Kim yang menjadi direktur OGD selain dari masa interim pada 1992 sampai 1993 ketika Kim pulih dari cedera kepala setelah jatuh dari seekor kuda,” lanjut dia.

Pakar itu menambahkan, Choe sekarang adalah orang yang mewakili kepentingan besar keluarga Kim.

Choe menjadi bagian dari rezim Korea Utara untuk waktu yang lama. Dia bekerja sampai ke ujung atas DPRK sebelum menemukan tingkat kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang bekerja dengan Kim Jong-un.

Madden menggambarkannya sebagai “princeling”, dengan ayah Choe menjadi salah satu rekan militer Kim Kim Jong-il di Brigade Penembak Jitu 88, yang memperjuangkan Uni Soviet dalam Perang Dunia II dan ikut meletakkan fondasi untuk DPRK.

Semasa kecil, Choe tumbuh dan bermain sepulang sekolah di rumah keluarga Kim. Dia tercatat sebagai satu dari sedikit anak generasi kedua kaum revolusioner yang telah berhasil bertahan memasuki era modern.

Karier politiknya mengalami perubahan besar saat dia cocok dengan Kim Jong-un untuk bertindak sebagai mentor dan penasihatnya. Jenderal ini pula yang mengambil alih peran yang diperuntukkan untuk paman Kim Jong-un, Jang Song-thaek. Jang dieksekusi karena ketidaksetiaannya dengan Kim.

Madden menjelaskan bahwa Choe adalah “body man” Kim, seorang ajudan yang akan menemaninya kemana-mana, memastikan dia merasa nyaman.

“Tapi kualitas yang paling penting Choe adalah dia tidak menempatkan ambisinya sebelum keluarga Kim,” kata Madden.”Dia adalah teman yang sangat setia.”

“Orang-orang ini cocok karena memiliki latar belakang dan profil yang serupa. Mereka berdua adalah pangeran, mereka berdua tumbuh sebagai bagian dari elite politik dalam hak istimewa,” imbuh papar Madden.

”Choe adalah dari apa yang saya pahami sangat tenang, sangat santai, sangat santai. Tidak ada catatan Choe terlibat dalam pengambilan keputusan yang terburu-buru,” imbuh Madden.

Choe Ryong-hae telah bertindak sebagai perwakilan pribadi Kim dalam beberapa kesempatan, termasuk kunjungan ke Rusia dan sekutu tua Korut, China.

Ada juga rumor yang menyebut salah satu anaknya untuk menikah dengan saudara perempuan Kim, dan istrinya sangat dekat dengan ibu Kim Jong-un, Ko Yong Hui.

Credit sindonews.com

Tangkap Kapal Mata-mata AS, Korut Nyaris Picu Perang Nuklir

WASHINGTON - Sebuah laporan mengungkapkan bahwa Korea Utara (Korut) hampir memicu perang nuklir setelah negara itu berhasil menangkap sebuah kapal mata-mata Amerika Serikat (AS). Tentara Korut juga menangkap dan menyiksa awak kapal dan meninggalkan ketakutan terhadap kelangsungan hidup mereka.

Peristiwa ini terjadi pada tahun 1968 lalu. Saat itu kapal mata-mata AS, USS Pueblo, yang dikomandoi Lloyd Bucher ditangkap oleh kapal Angkatan Laut Korut di dekat perairan internasional.

Seperti disitir dari Express.co.uk, Senin (22/1/2018), sehari sebelum Pueblo ditangkap pada 22 Januari 1968, kapal tersebut mengadakan pertemuan pertamanya dengan warga Korut saat dua kapal nelayan yang dipenuhi penduduk setempat datang untuk melihat kapal AS tersebut.

Namun, pada tanggal 23 Januari sekelompok kapal dari daratan Korut mencegat USS Pueblo. USS Pueblo berhadapan dengan kapal subchaser bersenjata berat serta empat kapal torpedo dan diperintahkan untuk berhenti atau menghadapi moncong senjata Korut.

Para pelaut memberi isyarat bahwa mereka berada di perairan internasional saat mengirim permintaan keras untuk meminta bantuan komando angkatan laut di Jepang.

Operator radio Don Bailey mengirim pesan panik ke pelabuhan Kamiseya di Jepang saat kapal-kapal Korut mengelilingi USS Pueblo, sebuah kapal mata-mata AS.

"Kami butuh bantuan. Kami menahan kehancuran darurat. Kami butuh dukungan. SOS. Silakan kirim bantuan," begitu bunyi pesan tersebut

Ketika tentara Korut mencoba naik ke atas kapal, USS Pueblo melarikan diri dari tempat kejadian dengan kecepatan penuh. Kapal AS itu pun dihujani tembakan senapan mesin dan roket 57mm saat berusaha menyelamatkan diri dengan berlayar ke perairan internasional, sementara awak kapal membakar sejumlah dokumen rahasia.

Setelah mendapatkan sejumlah tembakan, komandan Lloyd Bucher memerintahkan Don Bailey untuk mengirim pesan kepada orang-orang Korea.

"Telah diminta untuk mengikuti Wonsan, ada tiga orang yang terluka dan satu orang dengan kaki hancur, belum menggunakan senjata apapun," kata Bailey.

"Bagaimana dengan bantuan, orang-orang sedang bertugas. Jangan bermaksud menawarkan perlawanan," tukasnya.

Selanjutnya, rangkaian peristiwa penangkapan kapal mata-mata ini nyaris memicu perang nuklir.

Sementara awak kapal yang ditangkap mengalami perlakukan mengerikan, para pemimpin militer AS menyusun rencana untuk melakukan perang nuklir di Semenanjung Korea.

Catatan sejarah mengungkapkan pasukan AS memperingatkan sekutu mereka di Seoul untuk tidak meningkatkan situasi dan membahayakan awak kapal saat Washington diam-diam mempersiapkan aksi militer.

Sebuah bundel berisi 12 tanggapan militer diciptakan oleh Angkatan Darat AS jika solusi damai tidak dapat ditemukan.

Awak kapal yang menjadi sasaran penyiksaan, dibiarkan tetap dalam kondisi yang kotor dan dipaksa untuk menandatangani serangkaian pengakuan, yang masing-masing pengakuan berubah menjadi lebih konyol, seperti dilaporkan oleh awak kapal yang selamat.

Menurut catatan itu, AS mempersiapkan nuklir sebagai aksi balasan jika tindakan Korut meningkat menjadi invasi ke Korea Selatan (Korsel). Salah satu hasil persiapan mengerikan yang nyaris dihindari bernama Freedom Drop.

Rencana itu akan memusnahkan tentara Korut yang bergerak maju untuk melakukan invasi dengan senjata nuklir yang dijatuhkan dari pesawat terbang dan rudal nuklir yang menyerang sasaran utama di negara tersebut.

Presiden AS saat itu, Lyndon Johnson menolak seruan untuk menyerang dan malah memilih untuk menunjukkan kekuatan militer yang mengesankan. Ia memerintahkan ratusan pesawat tempur dan kapal, termasuk tiga kapal induk ke Korsel.

"Begitu AS melakukan tindakan pembalasan yang melibatkan penggunaan kekuatan militer terhadap Korea Utara kemungkinan untuk mendapatkan pembebasan kru dan kapal hampir pasti musnah," bunyi sebuah memo rahasia yang dirilis.

"Selain itu, aksi balasan mungkin akan membawa China dan Soviet turut langsung ke dalam situasi risiko krisis yang lebih besar dan permusuhan aktual akan meningkat," sambung memo rahasia itu.

Setelah menjalani perlakuan yang mengerikan termasuk pura-pura eksekusi dan pemukulan rutin, banyak pelaut berharap untuk mati di Korut.

Pembicaraan pun digelar di zona demiliterisasi (DMZ) yang dijaga dengan ketat di dekat perbatasan Korut. AS datang dengan tekad untuk membebaskan prajuritnya.

"Perundingan tersebut membutuhkan waktu berbulan-bulan dimana penyiksaan terus berlanjut dan elemen di Washington terus menekan serangan militer," kata laporan tersebut.

Sebuah memo Gedung Putih menunjukkan bahwa sekitar sembilan bulan setelah kapal mata-mata tersebut ditangkap, perundingan panjang telah mencapai "jalan buntu" dengan AS enggan kehilangan muka dan menandatangani permintaan maaf.

Korut memaksa kru kapal untuk mengambil bagian dalam sebuah konferensi pers dimana komandan Lloyd Bucher meminta AS untuk melakukan sesuatu guna menyelamatkan nyawa para pemuda ini

Washington akhirnya mengundurkan diri dan menandatangani permintaan maaf dengan syarat bahwa mereka diizinkan untuk mengeluarkan sebuah pernyataan sebelum tangan dan saat pembebasan dan perang skala penuh telah dihindari.

Saat ini kapal UUS Pueblo menjadi objek wisata di Pyongyang dimana digunakan untuk alat propaganda.

Credit sindonews.com

Menhan AS Bahas Tiga Isu dengan Menlu Retno

Menteri Luar Negri Retno Marsudi (Kanan) bersalaman bersama Mentri Pertahanan Amerika Serikat Y.M James Mattis(kiri) saat kunjungan menteri Amerika Serikat di Gedung Pancasila, Kementrian Luar Negeri Republika Indonesia Jakarta, Senin (22/1)

Foto: Republika/Iman Firmansyah

Pemotongan dana AS bagi PBB ikut dibahas.

CB, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno LP Marsudi menyambut kedatangan Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) James Norman Mattis. Orang nomor satu di Pentagon itu tiba di gedung Kementrian Luar Negeri RI sekitar pukul 19.50 wib.

Tiba di Gedung kementerian,James Mattis langsung mengadakan pembicaraan tertutup bersamaMenlu Retno di sebuah ruangan di Gedung Pancasila. Sejumlah isu penting masuk dalam pembicaraan kedua pejabat negara tersebut.

Salah satu pembahasan dalam pertemuan itu adalah seputar pemotongan dana bantuan yang dilakukan AS kepada organisasi UNWRA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees). Kepada Mattis, Menlu menyampaikan jika isu Palestina selalu berada di hati serta mendapatkan perhatian dari masyarakat Indonesia.

"Jadi Indonesia berada dalam posisi yang mendukung solusi antara Palestina dan Israel dalam isu tersebut," kata Retno Marsudi di Jakarta, Senin (22/1).

Dalam pertemuan itu, Retno juga meminta agar rencana untuk mengurangi dana bantuan ke UNRWA dipertimbangkan kembali. Permintaan itu agaknya mendapat sambutan baik dari Menteri Pertahanan AS.

Mattis, Retno mengatakan, menyampaikan jika fokus dana untuk pendidikan dan kesehatan tidak akan terkena dampak rencana pemotongan. Hal serupa juga akan dilakukan terhadap fokus dana bagi wanita dan anak-anak yang akan tetap dipertahankan.

Retno mengatakan, pembahasan kedua dalam pertemuan itu adalah tentang Afganistan. Indonesia, dia mengatakan, sedangmencoba bekerja sama dalam konteks peace standing. Bahasan tersebut, Retno menjelaskan, bahasan ini merupakan pemaparan tentang apa yang Indonesia lalukan dalam kontrks kawasan.

Topik ketiga yang dibicarakan dalam pertemuan itu adalah menyangkut masalah arsitektur regional indo-pasifik. Dalam hal ini, Indonesia memaparkan pandangan nergara terkait hal tersebut dan konsep seperti apa yang diinginkan.

Retno mengatakan, konstruksi konsep regional indo pasifik hendaknya dibentuk berdasarkan asas keterbukaan, spirit kerja sama dan mengedepankan kebiasaan berdialog. Menlu menilai ketiga hal tersebut dipercaya akan membawa perdamaian, stabilitas hingga kesejahteraan di kawasan jika prinsip tersebut digunakan.

"Indonesia terbuka untuk berbicara dengan pihak manapun termasuk AS untuk mengembangkan indo pasifik," katanya.

Sementara, Mattis akan berada di Indonesia hingga, Rabu (24/1) lusa. Rencananya, pria berjuluk 'Mad Dog' itu juga akan menemui Menteri Pertahanan RIRyamizard Ryacudubeserta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjonopada Selasa (23/1) besok. Sejumlah isu pertahanan akan dubahas dalam pertemuan tersebut.

Setelahnya, Mattis dijadwalkan akan bertandang ke Istana Negara untuk menemui Presiden Joko Widodo. Kemudian dia juga akan menemui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di hari yang sama.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Operasi Militer, Turki Rebut 15 Desa di Afrin dari Kurdi

Militan Kurdi yang terus berupaya melawan militer Turki.

Foto: Rand.org

Operasi militer Turki dinilai hanya bersifat taktis dan akan segera selesai.

CB, ANKARA -- Turki mengklaim berhasil merebut 15 desa yang dikuasai Kurdi pada Senin (22/1) di hari ketiga Operasi Olive Branch. Operasi militer ini bertujuan untuk mengusir pasukan Kurdi Suriah dalam unit Peoples Protection Units (YPG) dari daerah Afrin di barat laut Suriah.

Turki mengklaim telah menguasai wilayah sejauh hingga 8 km di Afrin. Naim Baburoglu, seorang ahli strategi militer dan pensiunan brigadir jendral Turki, mengatakan dia tidak mengharapkan operasi tersebut akan bertahan lebih lama.

"Dalam setiap operasi militer, harus ada tujuan politik yang mendahului target militer. Untuk yang satu ini, Turki ingin menetralkan PYD, untuk mencegah koridor Kurdi menjangkau pantai Mediterania dan untuk menjaga integritas teritorial Suriah," jelasnya.

Menurutnya, Afrin hanyalah sebuah operasi taktis, sementara tujuan strategis Turki adalah memberantas ancaman PYD di sebelah timur Sungai Efrat. Operasi militer kemungkinan akan diperluas ke arah itu.

"Jika tidak, keamanan teritorial dan keamanan perbatasan Turki masih akan mendapat ancaman dari PYD di wilayah tersebut dalam jangka pendek dan menengah," kata Baburoglu.

Perdana Menteri Turki Binali Yildirim mengatakan 170 target militer Kurdi telah hancur sejak Sabtu (20/1) dan tentara Turki tidak mengalami kerugian. Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris mengatakan, 21 warga sipil, enam di antaranya anak-anak, telah tewas dalam operasi tersebut.

Meski demikian, Ankara membantah operasi militer mereka telah menyebabkan korban sipil. Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu bahkan menuduh YPG telah menyebarkan propaganda omong kosong yang tidak berdasar.

Pihak berwenang Turki juga menahan 24 orang pada Senin (22/1) atas tuduhan penyebaran propaganda teror di media sosial untuk mendukung YPG dan melawan operasi militer tersebut. Ankara memandang YPG dan sayap politiknya PYD (Democratic Union Party) sebagai kelompok teroris yang terkait dengan kelompok PKK yang telah dilarang.

Sebagai serangan balasan, 11 roket ditembakkan dari Suriah ke Kota Reyhanli, di perbatasan Turki, pada Ahad (21/1). Serangan ini menewaskan seorang pengungsi Suriah dan melukai 46 orang lainnya, 16 di antaranya adalah warga Suriah.

Pada Senin (22/1), Prancis menyerukan diadakannya pertemuan Dewan Keamanan PBB untuk membahas mengenai Suriah, termasuk serangan Turki. Namun Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan Turki telah mendapat dukungan dari Rusia untuk melakukan operasi militer tersebut.

"Kami telah mempertimbangkannya. Afrin akan dikuasai. Kami tidak akan mundur," kata Erdogan dalam sebuah pidato di Ankara, dikutip Arab News.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Rusia jual pesawat tempur ke Myanmar

Ilustrasi: Pesawat Sukhoi. (REUTERS/Andrey Volkov)

Moskow (CB) - Rusia setuju untuk memasok enam pesawat tempur Su-30 Fighters ke Myanmar selama kunjungan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu ke negara tersebut, kata Wakil Menteri Pertahanan Rusia Alexander Fomin.

Kunjungan Shoigu ke Myanmar pada 20-22 Januari memberi dorongan tambahan terhadap kerja sama militer dan teknis antara kedua negara, demikian Fomin mengatakan dalam sebuah siaran pers.

Fomin mengatakan dia yakin bahwa pesawat tempur Su-30 akan menjadi pejuang utama Angkatan Udara Myanmar untuk melindungi integritas teritorial dan mengusir serangan teroris.

Selama kunjungan Shoigu, kedua negara sepakat untuk merampingkan masuknya kapal perang di pelabuhan Rusia dan Myanmar.

Myanmar juga tertarik untuk membeli peralatan angkatan laut dan darat Rusia dan lebih dari 600 tentara dari negara Asia Tenggara itu sedang belajar di akademi militer Rusia, kata Fomin. Demikian dilansir Kantor Berita Xinhua.

Credit antaranews.com