Kamis, 19 Oktober 2017

Hapilon Tewas, Milisi Malaysia Jadi Pimpinan ISIS Asia Tenggara

CB, Kuala Lumpur - Mahmud Ahmad, bekas dosen studi Islam Universitas Malaya, Malaysia, akan ditetapkan menjadi petinggi kelompok teroris ISIS di Marawi, Filipina selatan, setelah kematian Isnilon Hapilon dan Omar Maute.

Menurut laporan The Star pada 17 Oktober 2017, Mahmud, adalah individu yang sangat dihormati di antara Grup Abu Sayyaf (ASG) pimpinan Isnilon Hapilon dan dihormati dalam jajaran kelompok pimimpinan Omar Maute, yang tewas dalam serangan militer Filipna pada Senin, 16 Oktober 2017.

Inspektur Jenderal Polisi, Mohamad Fuzi Harun mengatakan dia telah menerima kabar kematian dua pemimpin ISIS, Isnilon dan Maute, di Filipina selatan.

"Jika kematian memang benar, maka Mahmud menjadi pemimpin berikutnya. Kami selalu memantau situasi (di Filipina selatan)," katanya.

Menteri Pertahanan Filipina, Delfin Lorenzana, mengkonfirmasi kematian itu dan menambahkan Mahmud diyakini masih hidup.

Mahmud adalah salah satu perencana utama serangan Marawi, bersama dengan Isnilon dan Omar, untuk menciptakan khalifah di Asia Tenggara.
Seorang sumber mengatakan bahwa Mahmud, 39, adalah pakar senjata yang memiliki pengetahuan terkait ISIS. Dia juga mendapatkan rasa hormat dari ASG setelah melarikan diri ke Filipina pada 2014.
"Anda bisa mengatakan bahwa dia adalah milisi yang dihormati di antara jajaran ISIS dan ASG," kata sumber itu.
Menurut sumber lain, Mahmud berhasil menyatukan ASG, Grup Maute, yang dipimpin oleh Khayyam Romato, Pejuang Kebebasan Islam Bangsamoro dan Ansarul Khilafah Filipina di bawah bendera ISIS.
Selain Isnilon, Ahmad adalah satu-satunya wakil yang dipercaya oleh pemimpin tertinggi ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, di Asia Tenggara.
Ahmad, yang pergi untuk berlatih di Afghanistan di bawah Osama bin Laden saat belajar di Universitas Islam Internasional di Islamabad pada akhir 1990an, telah mengajar di UM saat kembali ke Malaysia.
Ahmad juga dikenal sebagai Abu Handzalah, Ahmad melakukan perjalanan ke Filipina pada 2014 setelah polisi Malaysia mengidentifikasinya sebagai seorang militan dan kepala perekrut, yang bertanggung jawab atas pelatihan dan mengirim milisi untuk berperang di Suriah dan Irak bersama ISIS.
Pada bulan April 2014, Mahmud, bersama dengan mantan perwira Dewan Kota Selayang, Muhammad Joraimee Awang Raimee, dan mantan penjaga toko buku Universiti Malaya, Mohd Najib Husen alias Abu Anaz, terbang ke Mindanao untuk mengatur pelatihan militer dan pembuatan bom untuk milisi Malaysia yang nantinya akan dikirim ke Syria untuk bergabung dengan ISIS. Mahmud adalah satu-satunya anggota trio yang masih hidup setelah kematian Joraimee dan Najib.

Credit tempo.co

200 Ribu Orang di Spanyol Tuntut Pembebasan Pemimpin Catalonia

CB, Jakarta - Lebih dari 200 ribu orang turun ke jalan di Barcelona, Selasa, 17 Oktober 2017, waktu setempat, menuntut pembebasan dua pemimpin Catalonia, yang ditahan awal pekan ini dengan tuduhan menghasut.
Para demonstran, sebagaimana dilaporkan Al Jazeera, serempak meneriakkan slogan "Bebaskan Sanchez dan Cuixart tanpa syarat!".

Sehari sebelumnya, Senin petang, 16 Oktober 2017, Pengadilan Tinggi Spanyol, mengeluarkan surat perintah penahanan tanpa syarat terhadap dua pemimpin organisasi sparatis di Catalonia, Jordi Sànchez dari Dewan National Catalan (ANC) dan Jordi pemimpin Cuixart of Òmnium Cultural.
Kedua pemimpin ini ditahan untuk diperiksa karena didakwa melakukan hasutan untuk unjuk rasa pada 20 dan 21 September 2017.
"Pada unjuk rasa itu, massa melawan polisi, yang menyerbu markas dan menahan pemimpin organisasi yang akan menggelar referendum pada 1 Oktober 2017. Keduanya akan dihukum maksimum 15 tahun penjara," tulis media WSWS.
Penahanan Sànchez dan Cuixart untuk pertama kalinya dilakukan oleh Spanyol terkait dengan gejolak politik setelah berakhirnya masa kepemimpinan diktator Jenderal Fransisco Franco.
Media WSWS dalam laporannya, Rabu, 18 Oktober 2017, menyebutkan, tak lama setelah berita penahanan terhadap kedua pemimpin mereka, massa langsung turun ke jalan pada Senin malam.
"Ribuan orang tampak memukuli panci dan wajan di jalanan sehingga menimbulkan suara gemuruh."

Demonstrasi itu berlanjut hingga Selasa. Kali ini, peserta kian bertambah hingga mencapai lebih dari 200 ribu orang. Mereka memenuhi seluruh jalanan di Barcelona hingga tengah hari.
Juru bicara Omnium, Marcel Mauri, mengatakan kepada demonstran, "Bila rezim Franco berani mengirim Presiden Omnium dan ANC ke penjara, maka hari ini kita segera turun ke jalan menuntut pembebasan tahanan dan demokrasi," ucapnya. Ini merupakan lanjutan dari referendum kemerdekaan Catalonia, yang dimenangkan kelompok pro-separatis.

Credit TEMPO.CO

Khamenei: Iran Hancurkan Kesepakatan Nuklir jika AS Cabut Diri

TEHERAN - Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menegaskan bahwa negaranya akan mempertahankan kesepakatan nuklir dengan enam kekuatan dunia pada 2015. Teheran komitmen mematuhi kesepakatan nuklir selama enam kekuatan dunia juga mematuhinya.

“Namun (Iran) akan menghancurkannya jika Amerika Serikat (AS) mencabut diri,” kata Khamenei pada hari Rabu seperti disiarkan stasiun televisi pemerintahTeheran.

Enam kekuatan dunia yang mencapai kesepakatan dengan Iran dalam perjanjian nuklir itu adalah AS, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman dan China.

Komentar Khamenei ini muncul lima hari setelah Presiden Donald Trump mengadopsi pendekatan baru yang keras terhadap Iran dengan menolak untuk memastikan kepatuhan Washington terhadap kesepakatan tersebut. Washington ikut menyepakati perjanjian nuklir itu di era pemerintah Barack Obama.

Pemimpin tertinggi Iran itu menyambut baik dukungan semua negara, namun hal itu belum cukup. ”Eropa harus melawan langkah-langkah praktis yang diambil Amerika,” katanya, seperti dikutip Reuters, Kamis (19/10/2017).

“Jika Trump membuang kesepakatan, Iran akan menghancurkannya,” lanjut dia. Dalam kesepakatan tersebut, Iran bersedia mengekang program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi atau embargo yang telah menyengsarakan Teheran selama bertahun-tahun.

Tokoh penting Teheran ini melanjutkan bahwa negaranya bertekad untuk melanjutkan program rudal balistik, meskipun ada tekanan dari Eropa dan AS. Teheran mengklaim pengembangan rudal balistiknya semata-mata untuk tujuan pertahanan.

”Mereka harus menghindari campur tangan dalam program pertahanan kami,” papar Khamenei.

”Mereka (orang Eropa) bertanya mengapa Iran memiliki rudal? Mengapa Anda memiliki rudal sendiri? Mengapa Anda memiliki senjata nuklir? Kami rasa tidak dapat diterima orang Eropa bergabung dengan Amerika dalam bullying-nya.”

Credit sindonews.com

Dari Damaskus, Iran Berencana Hancurkan Hegemoni Israel

DAMASKUS - Pemimpin Garda Revolusi Iran (IRGC) Jenderal Mohammad Baqeri menyatakan, pihaknya dan Suriah akan memperdalam kerjasama untuk melawan musuh bersama, yakni ISIS dan juga Israel. Hal itu disampaikan Baqeri saat melakukan kunjungan ke Damaskus.

"Kami berada di Damaskus untuk menegaskan dan mengkoordinasikan, serta bekerjasama untuk menghadapi musuh bersama, Zionis, dan teroris. Kami menyusun garis besar untuk kerja sama ini," kata Baqeri dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Rabu (18/10).

Namun, Baqeri tidak menjabarkan rincian kerjasama yang mungkin akan dilakukan bersama Damaskus, termasuk di dalamnya apakah Iran akan membangun pangkalan militer di Suriah.

Terkait dengan pangkalan militer di Suriah, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan, pihaknya tidak akan membiarkan Iran membangun pangkalan militer di Suriah. Penegasan itu disampaikan Netanyahu pasca melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu.

Netanyahu menyatakan, agenda utama pertemuan dengan Shoigu adalah membahas rencana Iran untuk membangun pangkalan militer di Suriah. Netanyahu menuturkan, dalam pertemuan itu ia menegaskan akan melakukan segala cara untuk menghalau kemungkinan Iran memiliki pangkalan militer di Suriah.

"Israel akan bertindak untuk mencegah Iran membangun pangkalan militer permanen di Suriah, baik itu pangkalan untuk kekuatan udara, laut, dan darat mereka," ucap Netanyahu.

Credit sindonews.com

Hamas: Rekonsiliasi Tanggapan Terbaik terhadap "Keresahan" Israel

JERUSALEM - Gerakan Islam Hamas hari ini menolak kondisi yang dipaksajan oleh pemerintah Israel mengenai rekonsiliasi Palestina. Hamas menggambarkan hal itu sebagai mencampuri urusan yang tak tertahankan dalam urusan Palestina.

"Kondisi yang diatur oleh pendudukan Israel sehubungan dengan proses rekonsiliasi nasional mengungkapkan ketakutan yang menghambat orang Israel," cuit anggota biro politik Hamas, Ezzet Resheq.

"Otoritas Palestina harus mengambil sikap tegas untuk menanggapi usaha yang memecah belah tersebut," sambungnya seperti dikutip dari Middle East Monitor, Kamis (19/10/2017).

Juru bicara Hamas, Fawzi Barhoum, mengatakan dalam sebuah pernyataan pers kemarin bahwa kondisi Israel adalah tanda-tanda pengintaian yang tak tertahankan dalam urusan dalam negeri Palestina.

"Konsensus nasional adalah respon terbaik terhadap keresahan Israel," Barhoum menekankan, menyerukan semua orang Palestina untuk mengabaikan apa yang dia gambarkan sebagai intervensi terang-terangan Zionis.

Sementara itu, juru bicara kepresidenan Palestina, Nabil Abu Rudaina, mengutip Presiden Otoritas Palestina (PA) Mahmoud Abbas yang mengatakan bahwa negara Palestina harus mengabaikan campur tangan Israel dan melanjutkan proses rekonsiliasi.

Abu Rudaina menambahkan bahwa proses rekonsiliasi yang ditengahi Kairo berjalan ke arah yang benar dan bahwa upaya Israel untuk menghalanginya tidak akan berhasil.

Dalam sebuah langkah baru Israel untuk menggagalkan upaya untuk menyembuhkan keretakan di wilayah-wilayah Palestina yang diduduki, kabinet keamanan Israel mengumumkan kemarin bahwa Israel tidak akan melakukan negosiasi politik dengan pemerintah persatuan Palestina, jika hal itu dilakukan setelah sebuah kesepakatan rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah.

Kemudian, kabinet tersebut menetapkan tujuh syarat yang mengatakan bahwa harus ditemui sebelum perundingan antara Israel dan pemerintah Palestina yang bersatu. Kondisi tersebut mencakup pengakuan Hamas terhadap Israel dan penghentian operasi anti-pendudukan, pelucutan senjata Hamas, kembalinya tentara Israel yang ditahan di Gaza, dan pemutusan hubungan Hamas dengan Iran.

Credit sindonews.com

Israel Ogah Berunding Damai jika Pemerintahan Palestina Ada Hamas

TEL AVIV - Pemerintah Israel menyatakan bahwa mereka tidak akan mengadakan perundingan damai dengan pemerintah Palestina jika kelompok Hamas berada di dalamnya. Pernyataan Tel Aviv ini sebagai respons atas kesepakatan rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas.

Faksi Hamas yang berkuasa di Jalur Gaza dan faksi Fatah yang dipimpin Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Tepi Barat mencapai kesepakatan rekonsiliasi pada pekan lalu di Kairo, Mesir. Dalam kesepakatan itu, Hamas setuju untuk menyerahkan kontrol administratif atas wilayah Gaza, termasuk perbatasan utama Rafah kepada pemerintah Abbas.

Berdasarkan kesepakatan yang diperantarai Mesir, pemerintah Perdana Menteri Rami al-Hamdallah yang didukung Fatah akan menjalankan wilayah Gaza dan Tepi Barat. Para pejabat Palestina mengatakan bahwa tidak ada rencana untuk menambahkan menteri Hamas ke kabinet pemerintah.

Perundingan damai Israel-Palestina terakhir runtuh pada tahun 2014, yang salah satu sebabanya sikap Israel yang menentang upaya awal bersatunya dua faksi di Palestina tersebut. Selain itu, Israel juga nekat membangun permukiman di tanah-tanah Palestina yang mereka duduki.

Dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan menteri senior Israel yang dikenal sebagai “Kabinet Keamanan”, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan kembali tuntutan Israel bahwa Hamas harus meninggalkan militansi.

”Berdasarkan keputusan sebelumnya, (Israel) tidak akan melakukan negosiasi diplomatik dengan pemerintah Palestina yang bergantung pada Hamas, sebuah organisasi teroris yang menyerukan penghancuran Israel,” bunyi pernyataan Netanyahu, seperti dikutip Reuters, Rabu (18/10/2017).

Israel juga mengajukan berbagai syarat, di antaraya; Hamas mengakui Israel, melucuti senjatanya, memutuskan hubungannya dengan Iran, mengembalikan jasad tentara Israel dan warga sipil yang diyakini Israel masih hidup dan ditahan di Gaza, dan Otoritas Palestina menjamin keamanan penuh atas daerah kantong pantai.

Berdasarkan kesepakatan rekonsiliasi, sekitar 3.000 petugas keamanan Fatah akan bergabung dengan pasukan polisi Gaza, namun Hamas akan tetap menjadi faksi bersenjata Palestina yang paling kuat di wilayah tersebut, dengan sekitar 25.000 militan memiliki peralatan lengkap.

Hamas merebut Gaza dari pasukan Fatah dalam sebuah “perang saudara” Palestina yang singkat pada 2007. Mesir sebelumnya menjadi mediator untuk mendamaikan kedua faksi itu namun gagal. Keberhasilan Mesir dalam menengahi rekonsiliasi Palestina pekan lalu telah mendapat pujian dari berbagai negara, termasuk Arab Saudi.

Credit sindonews.com

Hamas: Kesepakatan Rekonsiliasi Bisa Gagal Jika Abbas Tak Cabut Sanksi

GAZA - Hamas memperingatkan, bahwa keputusan Presiden Palestina Mahmud Abbas untuk mencabut sanksi terhadap Gaza dapat membuat kesepakatan rekonsiliasi yang ditandatangani pekan lalu berada dalam bahaya.

Seorang pejabat Hamas menuturkan, keputusan Abbas untuk tidak segera mencabut sanksi terhadap Gaza dapat merusak suasana kondusif yang tengah terbangun dan dapat berujung pada batalnya kesepakatan rekonsiliasi.

"Kelanjutan tindakan penghukuman terhadap orang-orang kami di Gaza sebulan setelah pembubaran dewan administratif, akan merusak suasana untuk rekonsiliasi," kata seorang pejabat Hamas dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Al Arabiya pada Rabu (18/10).

Bulan lalu, Hamas setuju untuk membubarkan dewan administratifnya, yang dipandang sebagai pemerintah saingan di Gaza, dan mengembalikan kekuasaan sipil di daerah kantong tersebut ke Otoritas Palestina.

Keputusan Hamas ini tidak datang secara gratis, ada beberapa syarat yang diajukan Hamas, yang telah disetujui oleh pemrintah Palestina. Beberapa syarat diantaranya adalah adalah pengurangan pembayaran energi untuk wilayah tersebut dan pengangkatan sejumlah pembatasan lainnya.

Sementara itu, dalam kesepakatan rekonsiliasi, Hamas setuju untuk menyerahkan kontrol perbatasan kepada Ramallah pada tanggal 1 November, sebelum akhirnya pemerintah bersatu Palestina akan mengambil kontrol penuh atas Gaza pada tanggal 1 Desember mendatang.

Credit sindonews.com

Abbas Membuka Perekrutan untuk Dinas Keamanan di Gaza

RAMALLAH - Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, membuka rekrutmen Dinas Keamanan di Jalur Gaza. Keputusan adalah sebuah langkah yang akan mengatur ulang dinas keamanan di wilayah kantong tersebut.

Anggota Komite Central Fatah, Hussein Sheikh mengatakan, Abbas telah menandatangani keputusan untuk membuka rekrutmen di Jalur Gaza guna merestrukturisasi dinas keamanan tersebut. Ia mencatat bahwa sejumlah pemimpin keamanan di Tepi Barat akan pergi ke Gaza dalam beberapa hari mendatang untuk mengawasi struktur dinas keamanan di sana.

"Kami menginginkan sebuah institusi keamanan yang berkomitmen terhadap hukum dasar Negara Palestina, dan doktrinnya adalah untuk melindungi proyek nasional dan program politik legitimasi Palestina," tambahnya seperti dikutip dari Asharq al-Awsat, Rabu (18/10/2017).

Keputusan Abbas datang menjelang pertemuan yang dijadwalkan dengan pejabat keamanan dari Tepi Barat dan yang lainnya dari Jalur Gaza, untuk mengatur keamanan di sektor ini.

Sumber yang dekat dengan masalah tersebut mengatakan kepada Asharq al-Awsat bahwa keputusan presiden tersebut akan memerlukan pembangunan kembali dinas keamanan dan menyingkirkan beban apapun.

"Keputusan itu dibuat berkoordinasi dengan orang Mesir. Mereka telah diberitahu," tambah sumber tersebut.

Mereka melanjutkan dengan mengatakan bahwa sejumlah besar personil militer akan dirujuk ke masa pensiun.

"Ini mungkin juga berlaku untuk militer Hamas, dan kemudian sisanya akan dipilih sebagai inti kekuatan baru di Gaza," sumber tersebut menjelaskan.

Otorita Palestina berencana untuk menarik sekitar 5.000 anggota baru di Jalur Gaza. Pemohon harus orang Palestina yang memegang identitas Palestina, antara usia 18 dan 22. Dia tidak boleh dihukum karena kejahatan berat atau pelanggaran ringan. Dia harus memiliki penampilan yang baik dan telah lulus pemeriksaan medis awal, dan tidak dipisahkan dari layanan sebelumnya dengan keputusan disiplin.

Hamas dan faksi Palestina lainnya mengumpulkan ribuan orang bersenjata di Gaza. Senjata kelompok ini tidak dibahas dalam putaran dialog Palestina di Kairo. Hanya disepakati bahwa perdamaian dan perang akan didasarkan pada keputusan bersama dan bahwa senjata tetap berada di tempat persembunyian untuk digunakan bila diperlukan.

Credit sindonews.com

UAE bantu 100 korban cedera aksi bom bunuh diri di Somalia

bom bunuh diri (ANTARA News/Ridwan Triatmodjo)

Dubai, Uni Emirat Arab (CB) - Uni Emirat Arab (UAE), Rabu (18/10), mengumumkan negara itu akan merawat 100 orang yang cedera akibat aksi bom bunuh diri di Mogadishu dan mengirim pasokan medis ke berbagai rumah sakit Somalia, kata Kantor Berita Emirat (WAM).

Kantor berita resmi UAE menyatakan Bulan Sabit Merah Emirat telah memulai pengaturan darurat bagi pengiriman cepat orang yang cedera ke negara tetangga Somalia, Kenya, sesuai keperluan berdasarkan kondisi kesehatan mereka.

Masyarakat Bulan Sabit Merah UAE juga mengumumkan organisasi tersebut akan menyediakan perawatan menyeluruh buat 300 anak yatim-piatu yang telah kehilangan keluarga mereka dalam enam bulan terakhir aksi bom bunuh diri, sebagaimana dikutip dari Xinhua.

Tindakan itu adalah "ungkapan sesungguhnya" mengenai pentingnya ikatan UAE dan rakyatnya pada situasi saat ini di Somalia, dan upaya mereka untuk menyelamatkan mereka dari momok perang dan konflik, kata WAM.

Dua pemboman melanda dua persimpangan yang dipenuhi orang di jantung Ibu Kota Somalia, Mogadishu, pada Sabtu (14/10), sehingga menewaskan dan melukai ratusan orang.

Credit antaranews.com

Kemarau parah dan konflik paksa satu juta orang Somalia menyelamatkan diri

Zeinab (14) duduk menggendong keponakannya di kamp bagi warga yang mengungsi karena kekeringan yang melanda wilayah Dollow, Somalia, Selasa (4/4). (REUTERS/Zohra Bensemra/djo/17)

Mogadishu, Somalia (CB) - Sebanyak satu juta orang telah dipaksa meninggalkan rumah mereka tahun ini akibat konflik dan kemarau parah yang melanda beberapa wilayah Somalia, kata satu badan amal global pada Rabu (18/10).

Direktur Regional Dewan Pengungsi Norwegia (NRC) Gabriella Waaijman mengatakan orang Somalia yang terusir dari rumah mereka mencari makanan dan air terutama akibat kemarau parah.

"Kami terkejut dengan besarnya skala krisis ini," kata Waaijman di dalam satu pernyataan yang dikeluarkan di Mogadishu, Somalia, sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi. "Rata-rata, sebanyak 3.500 orang per hari telah meninggalkan tempat tinggal mereka tahun ini untuk mencari makanan dan air agar mereka bisa bertahan hidup."

Kemarau telah mencengkeram negara di Tanduk Afrika itu pada tahun ketiga secara berturut-turut.

"Kita menyaksikan pengungsian besar-besaran dari daerah pedesaan, kondisi yang tak terlihat sejak kelaparan mematikan pada 2011-2012 --yang menewaskan 260.000 orang," kata Waaijman.

Badan amal yang dipimpin Waaijman mengatakan pedesaan yang kekeringan di seluruh Somalia telah berubah nyaris menjadi kota hantu, sementara panen gagal, ternak mati dan banyak keluarga menyelamatkan diri secara bergerombol setelah mereka kehabisan semua simpanan makanan mereka.

Pada September saja sebanyak 49.000 orang meninggalkan rumah mereka dan sebagian besar dari mereka pergi ke kamp yang sudah padat penghuni di daerah kota, tempat orang Somalia berbagi cerita mereka mengenai bagaimana mereka bertahan hidup.

NRC menanggapi krisis itu dengan bantuan uang kontan langsung buat keluarga yang menjadi korban kemarau, selain melancarkan program lain.

Waaijman mengatakan meskipun kemarau adalah penyebab utama pengungsian di Somalia tahun ini, penyebab lain meliputi konflik, kondisi tidak aman dan banjir.

"Kita harus terus memberikan tanggapan darurat guna mencegah kelaparan lain terjadi lagi di Somalia. Semua donor telah memberi sumbangan sangat besar bagi penanganan keadaan darurat ini, tapi lebih banyak dana diperlukan," kata Waaijman.

"Perkiraan buat musim hujan mendatang tidak membesarkan hati. Ini akan mendorong lebih banyak orang ke jurang (bencana), sehingga upaya yang berlanjut diperlukan," demikian peringatan Waaijman.

Krisis kemarau telah bertambah parah pada 2017. Separuh penduduk, lebih dari 6,2 juta orang, sekarang memerlukan bantuan kemanusiaan. Dengan banyak keluarga pindah untuk mencari makanan, 388.000 anak yang berusia di bawah lima tahun menderita gizi buruk akut.

Credit antaranews.com

Norway akan miliki menlu perempuan pertama

Arsip: Menlu RI Retno Marsudi dan Menlu Norwegia Børge Brende memimpin pertemuan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular mengenai bina perdamaian yang digelar di Perutusan Tetap RI untuk PBB di New York, Senin. (ANTARA News/Aditya E.S. Wicaksono)

Oslo (CB) - Menteri Pertahanan Norwegia Ine Eriksen Soereide pada Jumat akan ditetapkan sebagai menteri luar negeri, yang membuatnya menjadi perempuan pertama untuk menduduki posisi tersebut, menurut laporan media setempat, Rabu.

Jika penunjukannya dipastikan, Ine akan menggantikan Boerge Brende, yang bulan lalu terpilih sebagai ketua Forum Ekonomi Dunia.

Dengan mengutip sejumlah sumber yang tidak disebutkan namanya, stasiun penyiaran publik NRK dan stasiun televisi independen TV2 melaporkan bahwa Perdana Menteri Erna Solberg akan mengusung Eriksen Soereide untuk memimpin Kementerian Luar Negeri.

Penunjukan itu akan membuat tiga jabatan pemerintah, yaitu perdana menteri, menteri luar negeri dan menteri keuangan, berada di tangan perempuan, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Mendagri Portugal mundur terkait kebakaran hutan

Seorang pemadam kebakaran mengendarai sepeda motor menjauh dari kebakaran hutan di samping desa Macao, dekat Castelo Branco, Portugal, Rabu (26/7/2017). (REUTERS/Rafael Marchante)

Lisabon (CB) - Menteri Dalam Negeri Portugal Constanca Urbano de Sousa mengundurkan diri, Rabu, terkait kebakaran hutan yang telah menewaskan lebih dari seratus orang dalam empat bulan terakhir ini.

Namun, pengunduran diri itu tidak terlalu membuat pihak oposisi tenang. Oposisi juga telah mendesak agar Perdana Menteri Antonio Costa turun dari kursi jabatannya.

Kobaran api telah melalap wilayah utara dan tengah Portugal sejak Minggu setelah musim panas yang melanda negara itu, dalam hampir 90 tahun terakhir ini, menewaskan setidaknya 41 orang serta membuat dinas pemadam kebakaran serta lembaga-lembaga penyelamat kewalahan.

Pada Juni, kebakaran hutan menjatuhkan 64 korban jiwa.

Pemerintah Portugal, yang sebenarnya sedang menikmati penerimaan tinggi atas perekonomian yang meningkat, sedang menghadapi pemungutan suara pekan depan soal ketidakpercayaan masyarakat terkait lambatnya tanggapan terhadap kebakaran serta kegagalan pemerintah dalam mencegah jatuhnya korban jiwa.

Kendati mosi tidak percaya itu kemungkinan akan tidak akan berhasil disahkan, posisi pemerintahan Sosialis itu telah melemah di mata publik karena kebakaran tersebut. Menurut sejumlah pengulas, perombakan kabinet mungkin saja terjadi.

PM Costa, yang mengatakan ia memiliki kepercayaan terhadap pemerintahannya, telah menerima pengunduran diri Menteri de Sousa.

Kementerian yang dipimpin de Sousa bertanggung jawab dalam hal pemadaman kebakaran, kepolisian serta pelayanan perlindungan bagi masyarakat sipil.

"Walaupun tragedi ini disebabkan banyak faktor, saya tidak lagi memiliki kemampuan politik dan pribadi untuk meneruskan jabatan saya," kata de Sousa dalam pernyataan pengunduran dirinya.

PM Costa dijadwalkan melakukan pertemuan pada Rabu dengan Presiden Marcelo Rebelo de Sousa, yang juga dikecam karena penanganan terhadap kebakaran hutan.

Kebakaran tahun ini telah menghanguskan 520.000 hektar hutan, yaitu 52 kali lebih luas dari Lisabon serta mewakili hampir 60 persen keseluruhan wilayah yang terbakar di seluruh Uni Eropa pada 2017, menurut data Uni Eropa, Rabu.

Wilayah daratan Portugal merupakan 2,1 persen dari seluruh daratan Eropa, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Washington tuding militer Myanmar bertanggung jawab atas krisis Rohingya

Pengungsi Rohingya tiba di pantai setelah melewati perbatasan dari Myanmar, di Teknaf, Bangladesh, Minggu (15/10/2017). (REUTERS/Jorge Silva)

Washington (CB) – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Rex Tillerson, mengatakan, Rabu (18/10), Washington menganggap militer Myanmar bertanggung jawab atas krisis pengungsi Rohingya. Ia membuat perbedaan antara rezim sipil Aung San Suu Kyi dengan militer negara tersebut.

Setelah kembali mengadopsi sistem pemerintahan yang dipilih rakyat, Myanmar kini memiliki pemerintah ganda karena militer masih memegang kekuasaan yang besar dalam ranah keamanan dan di Negara Bagian Rakhine, lokasi pembersihan etnis seperti dilaporkan oleh PBB.

“Kami sangat prihatin atas peristiwa yang menimpa warga Rohingya di Myanmar,” ujar Tillerson.

“Saya telah berdialog dengan Aung San Suu Kyi dari pemerintah sipil, seperti yang Anda ketahui ini merupakan pemerintah berbagi kekuasaan.”

“Kami menganggap kepemimpinan militer bertanggung jawab atas peristiwa yang kini terjadi,” ujar Tillerson, seraya mengatakan dunia tidak akan berdiam diri dan “hanya menonton kekejaman.”

Dalam tujuh pekan terakhir, lebih dari setengah juta warga Rohingya mengungsi dari Rakhine, Myanmar ke Bangladesh.

Nasib yang menimpa warga Rohingya mengejutkan dunia. Para pengungsi mengaku tentara dan warga Buddha Myanmar membantai dan memperkosa warga sipil sebelum membakar desa-desa mereka.

Credit antaranews.com

AS: Militer Myanmar Bertanggung Jawab atas Krisis Rohingya

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Rex Tillerson, mengatakan bahwa pemimpin militer Myanmar bertanggung jawab atas krisis Rohingya. (Reuters/Yuri Gripas)

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Rex Tillerson, mengatakan bahwa pemimpin militer Myanmar bertanggung jawab atas krisis Rohingya.

"Kami benar-benar menganggap pimpinan militer bertanggung jawab atas apa yang terjadi," ujar Tillerson yang kemudian mengatakan bahwa AS "luar biasa prihatin" dengan situasi ini.

Meski demikian, Tillerson tak menjelaskan AS akan mengambil tindakan terhadap pemimpin militer Myanmar atas kekerasan yang sudah menyebabkan lebih dari 500 ribu Rohingya kabur ke Bangladesh tersebut.

Akhirnya, 43 anggota parlemen AS pun mendesak pemerintahan Trump untuk memberlakukan kembali larangan bepergian terhadap sejumlah pemimpin militer Myanmar.

Mereka juga mendesak pemerintah mempersiapkan sanksi terhadap para pemimpin militer Myanmar yang bertanggung jawab atas krisis kemanusiaan ini.

Desakan itu disampaikan melalui secarik surat kepada Tillerson. Atas nama sejumlah anggota Partai Republik dan Demokrat di Dewan Perwakilan, mereka menyebut "otoritas Myanmar menyangkal apa yang terjadi" dan mendesak Washington "mengambil langkah tegas."

Isu Rohingya ini kembali menjadi perhatian setelah bentrokan antara kelompok bersenjata dan militer Myanmar di Rakhine pecah pada 25 Agustus lalu.

Bentrokan itu dipicu oleh serangan kelompok bersenjata Pasukan Pembela Rohingya Arakan (ARSA) ke sejumlah pos polisi dan satu pangkalan militer di Rakhine.

Sejak saat itu, militer Myanmar melakukan operasi pembersihan. Alih-alih menangkap kelompok bersenjata, aparat yang dibantu dengan warga lokal diduga mengusir paksa etnis Rohingya dengan menyiksa, membakar rumah, hingga membunuh mereka.

Akibat konflik ini, 1.000 orang terutama Rohingya tewas, sementara lebih dari 500 ribu lainnya kabur ke Bangladesh. PBB menganggap tragedi kemanusiaan ini sebagai upaya pembersihan etnis secara sistematis.

"Seseorang, jika laporan ini benar, akan bertanggung jawab atas itu. Semua keputusan ada di tangan pimpinan militer Myanmar. Peran apa yang ingin mereka mainkan di masa depan Myanmar?" kata Tillerson.

Credit cnnindonesia.com

PBB Sebut Myanmar dan Dunia Gagal Lindungi Rohingya

Isu Rohingya ini kembali menjadi perhatian setelah bentrokan antara kelompok bersenjata dan militer Myanmar di Rakhine pecah pada 25 Agustus lalu. (Reuters/Danish Siddiqui)

Jakarta, CB -- Dua penasihat khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menganggap pemerintah Myanmar gagal memenuhi kewajiban internasional karena tak bisa melindungi Muslim Rohingya dari kekejaman yang terjadi di Rakhine.

Komentar tersebut diutarakan dua penasihat khusus PBB bidang pencegahan genosida, Adama Dieng, dan bidang kewajiban melindungi atau responsibilty to protect, Ivan Simonovic, dalam pernyataan bersama.

"Meskipun sudah ada peringatan dari kami [PBB] dan pejabat lainnya, pemerintah Myanmar gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional dan tanggung jawab utama untuk melindungi populasi Rohingya dari kejahatan yang kejam," bunyi pernyataan keduanya yang dikutip AFP, Rabu (19/10).

Keduanya juga menganggap komunitas internasional gagal merespons krisis kemanusiaan yang telah memicu gelombang ratusan ribu pengungsi Rohingya di Bangladesh ini sejak akhir Agustus lalu.

"Di saat yang sama, masyarakat internasional juga gagal melakukan tanggung jawabnya dalam penyelesaian krisis ini," katanya.

Isu Rohingya ini kembali menjadi perhatian setelah bentrokan antara kelompok bersenjata dan militer Myanmar di Rakhine pecah pada 25 Agustus lalu.

Bentrokan itu dipicu oleh serangan kelompok bersenjata Pasukan Pembela Rohingya Arakan (ARSA) ke sejumlah pos polisi dan satu pangkalan militer di Rakhine.

Sejak saat itu, militer Myanmar melakukan operasi pembersihan. Alih-alih menangkap kelompok bersenjata, aparat yang dibantu dengan warga lokal diduga mengusir paksa etnis Rohingya dengan menyiksa, membakar rumah, hingga membunuh mereka.

Akibat konflik ini, 1.000 orang terutama Rohingya tewas, sementara lebih dari 500 ribu lainnya kabur ke Bangladesh.

PBB menganggap tragedi kemanusiaan ini sebagai upaya pembersihan etnis secara sistematis. Dewan Keamanan PBB pun mendesak Myanmar menghentikan operasi militer di Rakhine, serta membuka akses kemanusiaan ke pusat konflik.

PBB juga meminta Myanmar mulai membuka jalan bagi para Rohingya yang sebagian besar mengungsi ke Bangladesh agar bisa kembali ke kampung mereka di Rakhine.

Namun, laporan terbaru Dewan HAM PBB mengindikasikan militer Myanmar menanam ranjau di perbatasan negaranya dengan Bangladesh untuk menghalau pengungsi Rohingya agar tidak bisa kembali secara permanen.

Meski begitu, hingga kini PBB dan sejumlah negara masih enggan menerapkan sanksi kepada Myanmar. Sebab, sejumlah diplomat di DK PBB mengatakan China dan Rusia sebagai sekutu dekat Myanmar menentang dan diprediksi akan memveto jika sanksi itu diajukan.

"Sekali lagi, kegagalan untuk menghentikan kejahatan yang kejam ini membuat kita semua terlibat. Kapan kita [dunia internasional] akan memenuhi janji yang tak terhitung jumlahnya ini?" demikian bunyi pernyataan tertulis kedua penasihat itu.

Credit cnnindonesia.com

Para Pemimpin Uni Eropa Tuntut Korut Akhiri Program Senjata Nuklir

BRUSSELS - Para pemimpin Uni Eropa pada hari Kamis (19/10/2017) akan menuntut Korea Utara (Korut) mengakhiri program senjata nuklir dan rudal balistiknya. Tuntutan mereka telah dirumuskan dalam draft pernyataan akhir KTT Uni Eropa (UE).

Draft itu disepakati hari Senin oleh para menteri luar negeri UE yang berisi serangkaian sanksi terbaru yang melampui tindakan keras Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap Pyongyang.

“Pemimpin (UE) akan memberitahu Pyongyang untuk meninggalkan program nuklir dan rudal balistiknya dengan cara yang lengkap, dapat diverifikasi dan tidak dapat dipulihkan,” bunyi draft tersebut, seperti dilansir Reuters.

Para pemimpin Eropa siap untuk mempertimbangkan tindakan lebih lanjut terhadap rezim Kim Jong-un yang berkuasa di Korut, tanpa merinci secara detail.

Sanksi terbaru itu akan dijatuhkan pula kepada negara-negara non-UE yang masih melakukan bisnis dengan Pyongyang.

UE kini telah melarang penjualan minyak dan produk minyak ke Korea Utara. China dan Rusia telah menolak larangan ekspor mentah secara langsung.

Credit sindonews.com

Korut Ancam AS Akan Hadapi Serangan yang Tidak Pernah Dibayangkan

SEOUL - Sebuah badan milik Korea Utara (Korut) mengancam Pyongyang dapat melakukan serangan yang tidak terbayangkan terhadap Amerika Serikat (AS) secara tiba-tiba. Ancaman terbaru ini dikeluarkan di tengah ketegangan Semenanjung Korea akibat program nuklir dan rudal Korut.

Intimidasi ini terjadi saat angkatan laut Korea Selatan (Korsel) dan AS mengadakan latihan bersama besar-besaran di perairan di semenanjung Korea. AS bahkan menerjukan kapal induk USS Ronald Reagan dalam latihan ini.

Komite darurat Korut untuk menentang latihan perang nuklir mengecam langkah Seoul-Washington memobilisasi aset strategis nuklir di dekat semenanjung tersebut.

"AS mengamuk dengan memperkenalkan di bawah hidung kami target yang telah kami tetapkan sebagai yang utama. AS harus berharap bahwa hal itu akan menghadapi penyerangan yang tak terbayangkan pada saat yang tak terbayangkan," kata agensi tersebut dalam sebuah pernyataan yang diberitakan Kantor Berita Pusat Korea, KCNA, seperti dikutip dari Yonhap, Kamis (19/10/2017).

Ketegangan meningkat di tengah uji coba nuklir dan rudal Korut dan perang retorika antara Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korut.

Pemimpin Kim Jong-un telah berjanji untuk mengambil tindakan "tingkat tinggi" melawan Washington karena Trump mengancam untuk menghancurkan total Korut jika AS dipaksa untuk membela diri dan sekutu-sekutunya karena nuklir Pyongyang.

Korut menembakkan dua rudal balistik antar benua (ICBM) pada bulan Juli dan melakukan uji coba nuklir keenam dan paling kuat bulan lalu.

Credit sindonews.com

Gunung Tempat Uji Coba Nuklir Korut Rusak Berat

SEOUL - Gunung yang menjadi lokasi uji coba nuklir Korea Utara (Korut) dilaporkan mengalami kerusakan. Gunung itu diketahui mengalami kondisi yang disebut dengan Tired Mountain Syndrome.

Kondisi yang dikenal sebagai "Tired Mountain Syndrome" terjadi saat ledakan nuklir menyebabkan batuan di sekitarnya menjadi lemah dan permeabel.

Lima dari enam tes nuklir Pyongyang dilakukan di bawah Gunung Mantap di lokasi uji coba nuklir Punggye-ri, di barat laut negara itu. Sejak uji coba nuklir Pyongyang yang paling baru, dan paling kuat, pada tanggal 3 September, telah terjadi tiga gempa kecil di daerah sekitarnya.

Yang pertama terjadi tak lama setelah ledakan tersebut sementara dua gempa kecil terjadi pada akhir September dan pekan lalu.

Situs 38North, yang memantau situasi di Korut, mengatakan bahwa ada kekhawatiran tentang fenomena di Gunung Mantap, karena area yang terkena dampak ledakan terakhir berpotensi dapat meluas sejauh 1,4 km dari titik peledakan.

Tapi situs itu mengatakan hasil seperti itu "tidak biasa", dan mungkin tidak akan menghentikan area yang digunakan untuk tes lebih lanjut.

"Tidak ada alasan yang tepat untuk berasumsi bahwa situs uji Punggye-ri tidak akan digunakan kembali untuk uji coba nuklir bawah tanah lanjutan," bunyi laporan tersebut seperti dikutip dari Sky News, Kamis (19/10/2017).

Situs itu mengatakan Punggye-ri memiliki dua kompleks terowongan yang tidak terpakai.

Kim Jong-un mengatakan kepada pejabat partai bulan ini bahwa senjata atom negara itu adalah "pedang berharga" untuk melindunginya dari agresi. Tapi rudal nuklir bukan satu-satunya yang diluncurkan Korut.

Wakil duta besar Korut untuk PBB mengatakan pihaknya juga berencana untuk meluncurkan lebih banyak satelit.

Pada pertemuan PBB yang disebut Kerjasama Internasional dalam Penggunaan Luar Angkasa yang Damai, Kim In Ryong mengatakan rencana lima tahun negara itu untuk 2016-2020 mencakup pengembangan satelit praktis yang dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan peningkatan hidup manusia.

Ia pun menuduh Amerika Serikat (AS) mencoba menghalangi usahanya dengan alasan melanggar sanksi PBB.

"AS adalah negara yang meluncurkan satelit terbesar dan mengklaim bahwa peluncuran satelit kita merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional," katanya.

Beberapa, termasuk di AS, khawatir program luar angkasa Korut merupakan topeng untuk mengembangkan senjata.

Credit sindonews.com

Badan Intelijen Australia Kewalahan Hadapi Ancaman Asing

abc news

Badan intelijen Australia mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa menyelidiki semua "spionase berbahaya" dan "gangguan asing" terhadap Australia karena besarnya skala kegiatan "jahat" yang diarahkan pada negara ini, tahun lalu.

Dalam laporan tahunannya, Badan Intelijen Keamanan Australia (ASIO) mengatakan, pihaknya telah mengidentifikasi "sejumlah negara dan aktor lainnya yang melakukan spionase dan campur tangan asing terhadap Australia".
"Dinas intelijen asing mencari akses ke informasi istimewa dan/atau rahasia mengenai aliansi dan kemitraan Australia, posisi kami dalam masalah diplomatic internasional, isu ekonomi dan militer, sumber energi dan mineral kami, serta inovasi kami dalam bidang sains dan teknologi," kata laporan tersebut.
Selama 12 bulan terakhir, ASIO mengatakan bahwa mereka mengidentifikasi "kekuatan asing yang secara diam-diam berusaha membentuk opini publik, media dan pejabat pemerintah Australia" untuk mencoba "memajukan tujuan politik negara mereka sendiri".
Badan intelijen domestik Australia itu menemukan bahwa "komunitas etnis dan agama" juga "tunduk pada operasi pengaruh tersembunyi yang dirancang untuk mengurangi kritik mereka terhadap pemerintah asing".

Direktur ASIO, Duncan Lewis, menyebut spionase dan gangguan asing sebagai ‘ancaman yang berbahaya’.

ABC News: Marco Catalano

Laporan ASIO itu diterbitkan menyusul adanya peringatan publik dari sejumlah pejabat Australia, baru-baru ini, mengenai tingkat campur tangan pemerintah China di sejumlah kampus universitas.
"Campur tangan oleh aktor asing bisa merusak kedaulatan Australia dengan memajukan tujuan negara asing melalui campur tangan tersembunyi dalam sistem politik Australia dan berusaha untuk terlalu memengaruhi persepsi publik akan sejumlah isu," kata laporan tersebut.
Dokumen ASIO itu tak mengidentifikasi masing-masing negara yang menjadi terduga mata-mata, namun pejabat pemerintah Australia percaya, China menjadi lebih agresif dalam aktivitasnya melawan Australia.
"Campur tangan asing di tengah masyarakat diaspora Australia melalui gangguan atau cara lain bisa mengikis kebebasan yang dinikmati semua orang yang tinggal di Australia," sebut Direktur Jenderal ASIO, Duncan Lewis.
"Kegiatan -yang dilakukan secara diam-diam untuk mengaburkan peran pemerintah asing -ini merupakan ancaman bagi kedaulatan kami, integritas institusi nasional kami dan pelaksanaan hak warga negara kami."
"Sementara bahaya dari spionase dan campur tangan asing segera terbukti dalam beberapa kasus, dalam kasus lain, potensi bahaya itu bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk terdeteksi."
"Spionase dan campur tangan asing adalah ancaman berbahaya - aktivitas yang mungkin tampak tidak berbahaya saat ini bisa memiliki konsekuensi signifikan di masa depan.”

Credit republika.co.id/australiaplus.com

Brexit Picu Serangan Terhadap Muslim Inggris Meningkat

Warga muslim memanjatkan doa bagi korban teror di Manchester, Inggris (23/5)

CB, LONDON -- Jumlah kejahatan kebencian terhadap warga Inggris dari etnis atau agama minoritas melonjak 29 persen. Peningkatan kejahatan ini terjadi dalam periode Inggris memilih untuk keluar dari Uni Eropa (Brexit) dan setelah terjadinya serangan baru-baru ini.

Departemen Dalam Negeri Inggris mengatakan terdapat kenaikan 29 persen dalam setahun menandai lompatan tahunan terbesar dalam kejahatan kebencian sejak angka pertama kali tercatat pada tahun 2011. Antara tahun 2015 dan 2016, terdapat 62.518 pelanggaran yang dilaporkan. Tahun berikutnya, angka itu naik menjadi 80.393, dilansir dari Aljazirah, Rabu (18/10).

Ada kenaikan yang nyata dalam kejahatan kebencian dalam periode saat referendum UE, kata laporan tersebut, merujuk pada referendum Brexit. Pelanggaran agama atau ras diperburuk dan meningkat dalam bulan-bulan menjelang pemungutan suara, dari sekitar 3.500 insiden yang tercatat pada bulan April 2016 sampai lebih dari 5.000 pada bulan Juni tahun yang sama, ketika keputusan untuk meninggalkan UE diumumkan. Pada bulan Juni 2017, dilaporkan bahwa kejahatan kebencian mencapai puncaknya sebanyak 6.000 orang.

Angka-angka tersebut meningkat setelah insiden Westminster Bridge, Manchester Arena dan London Bridge, yang berlangsung pada bulan Maret, Mei, dan Juni tahun ini. Peristiwa itu menyebabkan kematian lebih dari 30 jiwa. Islamophobia cenderung meningkat setelah kekerasan disangkakan kepada Muslim. Anggota senior Asosiasi Muslim Inggris Ragad Altikriti mengatakan wanita muslim menderita lebih banyak dalam hal ini.
"Brexit dianggap banyak orang sebagai sinyal bahwa pengungsi tidak diterima, jadi ada peningkatan kejahatan kebencian termasuk komunitas Muslim, terutama wanita yang tampak Muslim. Jilbab itu digabungkan dianggap asing dan tidak disambut baik." kata Altikriti.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Militer Irak Sebut Misi di Kirkuk Tercapai

Pasukan kepolisian federal Irak mengambil posisi di selatan kota campuran etnis Kirkuk, utara Irak, Sabtu (14/10) waktu setempat.

CB,KIRKUK -- Militer Irak mengaku telah mencapai misi di Kirkuk. Tentara Irak bersama milisi sekutu merebut kembali provinsi utara Kirkuk dan ladang minyak di sana ditambah daerah-daerah yang sebelumnya dikuasai pasukan Kurdi.

"Keamanan telah dipulihkan di sektor Kirkuk, termasuk Dibis, Al-Multaqa, Khabbaz serta ladang minyak Bai Hassan Utara dan Selatan," kata Komando Operasi Gabungan Irak kepada Aljazeera, Rabu (18/10).

Sebelumnya, tentara Irak menyerbu Kirkuk yang dikuasai pasukan Kurdi. Pertempuran bersenjata yang berlangsung selama tiga hari itu akhirnya berhenti dan diklaim dimenangi Irak.

Menurut pasukan Irak, mereka menguasai gedung gubernur tanpa ada tentangan dari militan Kurdi Peshmerga. Selusin Humvee dari Dinas Antiterorisme Irak yang dilatih di AS tiba di gedung tersebut dan langsung melakukan pengamanan di sekitarnya.

"Pasukan kembali ditugaskan dan berhasil mengambil alih kontrol di Khanaqin dan Jalawla di provinsi Diyala, begitu juga Makhmur, Bashiqa, Mosul dam, Sinjar dan beberapa area lain di dataran Nineveh," katanya.

Seperti diketahui, ketegangan antara kedua belah pihak semakin meningkat usai orang-orang Kurdi memilih memisahkan diri dalam referendum bulan lalu. Jajak pendapat tidak mengikat telah diadakan di daerah-daerah yang dikuasai KRG dan di beberapa wilayah yang disengketakan, termasuk Kirkuk.
Tak lama setelah referendum tersebut, parlemen Irak meminta al-Abadi mengirim pasukan ke Kirkuk. Mereka akhirnya mendapatkan kembali kendali atas ladang minyak di wilayah itu. Kirkuk terletak di luar perbatasan resmi wilayah semi-otonomi Kurdi dan merupakan rumah bagi masyarakat Kurdi, Arab, Turkmen, dan Kristen.

"Harapan Kurdi untuk sebuah negara merdeka merupakan suatu hal yang sudah berlalu," kata Perdana Menteri Irak, Haider al-Abadi.

Credit REPUBLIKA.CO.ID