Rabu, 27 September 2017

Rentetan Tabrakan Kapal Perang, Komandan Armada Pasifik AS Mundur

WASHINGTON - Komandan Armada Pasifik Amerika Serikat (AS) Laksamana Scott Swift membuat pengumuman tak terduga tentang pengunduran dirinya. Dia mundur setelah beberapa kapal perang Pentagon tabrakan beberapa waktu lalu dengan korban tewas 17 pelaut.

Pengumuman pengunduran diri Swift ini mengejutkan karena dia baru saja dipromosikan sebagai pemimpin Armada Pasifik AS menggantikan pemimpin sebelumnya, Laksamana Harry Binkley Harris Jr.

Pengumuman itu disampaikan Swift di halaman Facebook-nya, yang dikutip SINDOnews, Selasa (26/9/2017). Menurutnya, promosi jabatannya sebagai Komandan Pasifik AS tidak benar.

”Saya telah diberitahu oleh Kepala Operasi Angkatan Laut bahwa saya tidak akan menjadi calon untuk menggantikan Laksamana Harris sebagai Komandan Komando Pasifik AS. Sesuai dengan tradisi dan kesetiaan kepada Angkatan Laut, saya telah mengajukan permintaan saya untuk pensiun,” tulis dia.

Dia tidak meminta tanggal pensiun dengan jelas dengan alasan masih banyak pekerjaan yang harus dia kerjakan untuk saat ini.

Swift, 60, dipromosikan menjadi laksamana pada bulan Mei 2015. Dia menjadi tokoh penting di Armada Pasifik yang didirikan sejak tahun 1941. Sebelumnya, dia pernah bekerja di Pentagon sebagai direktur staf Angkatan Laut.

Selama bertugas di Armada Pasifik AS, serangkaian kecelakaan yang melibatkan kapal perang Angkatan Laut AS terjadi. Dalam insiden terakhir, kapal perusak USS McCain bertabrakan dengan sebuah kapal tanker minyak di sebelah timur Singapura pada bulan Agustus, menyebabkan 10 pelaut AS tewas.

Pada bulan Juni, tujuh pelaut AS tewas ketika kapal perang USS Fitzgerald bertabrakan dengan sebuah kapal kontainer di lepas pantai Jepang.

Kemudian pada bulan Mei, kapal USS Lake Champlain menabrak kapal nelayan Korea Selatan saat beroperasi di lepas pantai timur Semenanjung Korea. Empat bulan sebelumnya, kapal USS Antietam kandas dan menumpahkan 1.100 galon fluida hidrolik di Teluk Tokyo.

Meskipun penyelidikan terhadap tabrakan kapal perang McCain dan Fitzgerald sedang berlangsung, Angkatan Laut AS telah memecat sejumlah orang sehubungan dengan insiden tersebut. Di antara pejabat yang dipecat adalah kapten kapal Fitzgerald dan beberapa pelaut lainnya.

Credit sindonews.com

AS: Kami Tak Bertanggung Jawab Atas Kematian Jenderal Rusia

WASHINGTON - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Heather Nauert menuturkan, pihaknya tidak bertanggung jawab atas kematian seorang jenderal Rusia di Suriah. Dia menyebut tudingan AS bertanggung jawab atas kematian jenderal itu merupakan sebuah kesalahan besar.

"Klaim yang menyebut AS mendukung atau terlibat dalam kematian Letnan Jenderal Valery Asapov di Suriah benar-benar salah," kata Nauert dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (26/9).

Nauert juga menyatakan bahwa tuduhan bahwa AS mendukung ISIS adalah sesuatu yang tidak beralasan. Hal ini, lanjut Nauert dikarenakan satu-satunya tujuan AS untuk terlibat dalam operasi di Timur Tengah adalah untuk mengalahkan teroris.

Sebelumnya diwartakan, Moskow menyalahkan kebijakan AS atas kematian seorang jenderal Rusia di sekitar Deir ez-Zor, Suriah, akibat tembakan mortir ISIS. Insiden tragis itu dianggap hasil dari kebijakan munafik AS di Suriah.

”Kematian komandan Rusia adalah harga yang dibayar dengan darah atas kebijakan munafik Amerika di Suriah," kata Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Ryabkov.

Menurut Ryabkov, Moskow khawatir bahwa ketika Washington mengklaim tertarik untuk memerangi teroris ISIS, namun menunjukkan hal yang sebaliknya. Rusia, lanjut dia, menginginkan pernyataan Washington tentang memerangi terorisme agar tidak bertentangan dengan tindakannya di lapangan.

Credit sindonews.com

Erdogan Tuding Presiden Kurdi Irak Lakukan Pengkhianatan

ANKARA - Presiden Turki Tayyip Erdogan menuding Presiden Kurdi Irak, Masoud Barzani telah melakukan pengkhianatan terhadap pemerintah Irak. Tudingan ini dilontarkan karena Barzani menggelar referendum kemerdekaan dan memperingatkan bahwa warga Kurdi Irak akan kelaparan saat Turki melakukan blokade secara menyeluruh.

Pernyataan ini merupakan pernyataan paling keras yang dilontarkan Erdogan tentang referendum di wilayah Kurdi Irak. Turki melihat pemungutan suara tersebut dapat menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional dan khawatir hal ini akan mengobarkan separatisme di antara penduduk Kurdi sendiri.

"Sampai saat terakhir, kami tidak mengharapkan Barzani melakukan kesalahan, seperti mengadakan referendum. Tapi, tampaknya kami salah. Keputusan referendum ini, yang telah diambil tanpa konsultasi, adalah pengkhianatan," ucap Erdogan, seperti dilansir Reuters pada Selasa (26/9).

Komisi Pemilihan Kurdi Irak menuturkan, 72 persen warga Kurdi Irak memutuskan untuk terlibat dalam referendum kemerdekaan. Berdasarkan perhitungan semantara, mayoritas warga memilih untuk merdeka dari Irak. Proses penghitungan suara diprediksi akan selesai dalam kurun waktu tiga hari ke depan.

"Hasil referendum diperkirakan akan diketahui tiga hari mendatang. Sekitar 3.305.000 orang memberikan suara mereka, terhitung 72% dari pemilih yang memenuhi syarat," kata juru bicara Komisi Pemilihan KRG, Shirwan Zirar.

Credit sindonews.com

Irak Ogah Dialog dengan Kurdistan Soal Referendum Kemerdekaan

Perdana Menteri Irak, Haider al-Abadi, menolak berbicara dengan Kurdistan mengenai hasil referendum kemerdekaan karena dianggap tidak sesuai konstitusi. (Kirill Kudryavtsev/Pool)

Jakarta, CB -- Pemerintah Irak menolak berdialog dengan Kurdistan mengenai hasil referendum kemerdekaan karena dianggap tidak sesuai konstitusi.

"Kami tidak siap membahas atau berdialog mengenai hasil referendum itu karena tidak sesuai dengan konstitusi," ujar Perdana Menteri Irak, Haider al-Abadi, sebagaimana dikutip Reuters, Senin (25/9).

Penolakan ini disampaikan setelah hasil penghitungan sementara menunjukkan sebagian besar suara jatuh ke pilihan "ya" atau merdeka.

Hasil resmi referendum ini sendiri baru akan diumumkan 72 jam setelah pemungutan suara berakhir pada Senin (25/9) pukul 18.00 waktu setempat.

Pemerintah Regional Kurdistan (KRG), yang mengelola wilayah semi-otonom di bagian utara Irak, mengatakan referendum tersebut bakal memberikan mereka mandat untuk mencapai kemerdekaan dari Irak.

Pergolakan di Irak ini juga menjadi sorotan negara-negara tetangga karena banyak orang Kurdi berdiam di Iran dan Turki. Kedua negara khawatir kemerdekaan Kurdi di Irak dapat memperkuat pergerakan minoritas itu di negara mereka.

Sehari sebelum pemungutan suara, Iran menutup wilayah udara di daerah otonom Kurdistan. Turki pun menyebut referendum itu tidak sah dan meminta negara-negara kawasan tidak mengakui hasil dari "upaya tidak sah ini."

Ankara juga memperingatkan bahwa pihaknya bakal mengambil langkah hukum untuk mencegah "elemen radikal dan teroris" dari upaya untuk mengeksploitasi situasi ini dan mengganggu keamanan nasional.

Amerika Serikat, Inggris, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa juga memperingatkan KRG agar tidak menggelar referendum karena khawatir langkah itu bisa menarik mereka dari operasi melawan kelompok teror ISIS.

Credit cnnindonesia.com

Dubes Indonesia Jadi Ketua Dewan Gubernur Badan Atom Dunia

WINA - Duta besar (dubes) Indonesia Darmansjah Djumala, terpilih sebagai Ketua Dewan Gubernur International Atomic Energy Agency (IAEA). Dia menjadi petinggi badan atom dunia tersebut hingga setahun ke depan.

Dubes Darmansjah menggantikan Dubes Tebogo Seokolo dari Afrika Selatan. Pengumuman itu muncul di situs resmi IAEA, yang dikutip SINDOnews, Selasa (26/9/2017).

Darmansjah merupakan Perwakilan Tetap Indonesia untuk PBB dan Organisasi Internasional di Wina. Dia juga merupakan Dubes Indonesia untuk Austria dan Slovenia.

Karier sebagai diplomat sudah dijalani Darmansjah sejak puluhan tahun lalu. Dia bergabung di Kementerian Luar Negeri sejak tahun 1985. Dia pernah menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Kerja Sama Keuangan dan Ekonomi Kedutaan Besar Indonesia di Tokyo, Jepang, dari tahun 1988 sampai 1992.

Dia juga pernah menjadi Perwakilan Tetap Indonesia untuk Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Jenewa dari tahun 1994 sampai 1996. Pada tahun 1996 hingga 1998, Darmansjah menjabat sebagai Konsul Jenderal Indonesia di New York. Kemudian tahun 2001-2003, dia menjabat sebagai Perwakilan Tetap Indonesia untuk PBB di New York.

Di Eropa, Dubes Darmansjah pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Misi di Belgia dari tahun 2003 sampai 2005 dan sebagai Duta Besar untuk Polandia dari tahun 2010 sampai 2014.

Sebelum menjalankan tugasnya saat ini, Dubes Darmansjah tercatat sebagai Kepala Sekretariat Presiden dari tahun 2015 sampai 2017.

Tak hanya menjadi diplomat, Darmansjah juga tercatat sebagai dosen di sekolah pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Padjadjaran. Dia juga jadi dosen di Fakultas Strategi Pertahanan di Universitas Pertahanan Nasional, Jakarta.

Selama sesi pemilihan hari Kamis, 21 September 2017 di sidang pleno Konferensi Umum IAEA, Dewan Gubernur IAEA juga memilih Wakil Ketua Liselotte Kjærsgaard Plesner dari Denmark dan Wakil Ketua Andrej Benedejčič dari Slovenia.

Sebelas negara telah terpilih menjadi anggota Dewan Gubernur baru IAEA untuk periode 2017-2018. Ke-11 negara ini adalah Armenia, Belgia, Cile, Indonesia, Yordania, Kenya, Republik Korea, Portugal, Serbia, Sudan dan Republik Bolivarian Venezuela.

Sedangkan komposisi lengkap Dewan IAEA terdiri dari 35 anggota. Yakni; Aljazair, Argentina, Armenia, Australia, Belgia, Brasil, Kanada, Cile, Cina, Kosta Rika, Pantai Gading, Denmark, Prancis , Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Yordania, Kenya, Republik Korea, Belanda, Peru, Portugal, Qatar, Federasi Rusia, Serbia, Singapura, Slovenia, Afrika Selatan, Sudan, Uni Emirat Arab, Inggris Raya dan Irlandia Utara, Amerika Serikat dan Republik Bolivarian Venezuela.

Credit sindonews.com

Lembaga Islam kutuk dugaan pembakaran masjid di Swedia

Rabat, Maroko (CB) - Organisasi Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Islam (ISESCO) pada Selasa (26/9) dengan keras mengecam dugaan serangan pembakaran terhadap satu masjid di Swedia tengah.

ISESCO mendesak Pemerintah Swedia agar menjatuhkan hukuman berat atas para pelaku perbuatan teroris tercela itu, yang dikatakan oleh polisi sebagai serangan pembakaran.

Lembaga Islam tersebut juga menyeru Pemerintah Swedia agar memberi perlindungan yang lebih besar buat masjid dan warganegara Muslim dari kecenderungan Islamofobia, demikian laporan Xinhua.

Ditambahkannya, tuntutan itu adalah sejalan dengan resolusi PBB dan lembaganya yang meminta semua negara dan rakyat bersikap toleran, menolak penghinaan terhadap agama, dan melarang penistaan terhadap kesucian agama.

Polisi Swedia mengatakan mereka menangkap seorang pria yang diduga terlibat dalam pembakaran yang merusak sebagian bangunan masjid di Orebro, 160 kilometer di sebelah barat Ibu Kota Swedia, Stockholm.

Credit antaranews.com

China inginkan kerja sama keamanan global

Presiden China Xi Jinping (REUTERS/Wu Hong/Pool)

Beijing (CB) - China berharap bisa bekerja sama lebih erat lagi dengan beberapa negara dan organisasi internasional di bidang keamanan global.

Saat memberikan sambutan pembukaan Sidang Umum ke-86 Interpol di Beijing, Selasa, Presiden Xi Jinping menganggap pentingnya peran Interpol dalam penegakan hukum global, kerja sama keamanan, dan pemberantasan kejahatan sebagaimana dikutip media resmi di China.

Sejak menjadi anggota Interpol pada 1984, China telah berkomitmen meningkatkan kerja sama dengan Interpol dan negara-negara anggota organisasi kepolisian internasional tersebut serta berkontribusi pada keamanan dan stabilitas dunia, demikian kata Xi.

Xi mendorong reformasi dan inovasi untuk meningkatkan penegakan hukum global dan kerja sama keamanan yang saling menguntungkan.

"Negara-negara anggota harus mengadopsi konsep kebersamaan, komperehensif, kooperatif, dan keamanan berkelanjutan serta sama-sama tanggap terhadap setiap tantangan di bidang keamanan," kata Xi sebagaimana dikutip Kantor Berita Xinhua.

Xi juga mendorong negara-negara anggota Interpol untuk mendukung pengelolaan keamanan global lebih adil, rasional, dan efektif.

"Negara-negara dan organisasi internasional harus lebih bertanggung atas pengelolaan sistem keamanan, sedangkan organisasi nonpemerintahan dan masyarakat madani didorong kerja samanya dengan mereka," ujarnya sebagaimana dikutip Global Times.

Presiden China berjanji akan mendukung Interpol yang dalam lima tahun ke depan akan meningkatkan pengaruh dan kepemimpinannya secara global.

Presiden Interpol sekaligus Wakil Menteri Keamanan Publik China, Meng Hongwei, memimpin acara pembukaan Sidang Umum Interpol itu.

Para peserta dari 158 negara, termasuk Indonesia yang mengirimkan 41 delegasi, bertemu di ajang tersebut mulai Selasa hingga Jumat (29/9).

Interpol yang bermarkas di Lyon, Prancis, itu merupakan organisasi internasional terbesar kedua setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan jumlah anggota 190 negara.

Credit antaranews.com

Ahli HAM PBB desak Aung Suu Kyi temui pengungsi Rohingya

Pengungsi Rohingya di Teknaf yang berada di depat perbatasan Bangladesh-Myanmar mengerumuni bantuan makanan cepat saji dari pemerintah dan rakyat Indonesia, Rabu 20 September 2017. (KBRI Bangladesh)

Jenewa (CB) - Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi secara pribadi harus bertemu dengan warga minoritas Muslim Rohingya yang menjadi sasaran penganiayaan oleh militer, demikian bunyi pernyataan yang dikeluarkan kelompok ahli hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Selasa.

Myanmar menolak tuduhan PBB bahwa pasukannya terlibat dalam pembersihan etnis terhadap Muslim Rohingya sebagai tanggapan atas serangan terkoordinasi militan Rohingya terhadap pasukan keamanan pada 25 Agustus.

Serangan militer tersebut telah membuat hampir 430 ribu warga Rohingya melarikan diri dan mengungsi ke Bangladesh, menurut pernyataan tujuh pejabat PBB. Mereka menyertakan laporan khusus tentang hak asasi manusia di Myanmar, mengenai isu-isu minoritas dan rasisme.

"Kami mengimbau Aung San Suu Kyi untuk menemui warga Rohingya secara pribadi," kata pejabat tersebut dalam pernyataannya.

Mereka mengatakan bahwa pelaksanaan janji Suu Kyi untuk mengatasi krisis tersebut, termasuk bahwa pelaku akan dimintai pertanggungjawaban, akan menjadi "isyarat kosong" karena begitu banyak etnis Rohingya yang telah melarikan diri.

Suu Kyi merupakan pemenang hadiah Nobel Perdamaian yang pemerintahannya berkuasa pada tahun lalu dalam transisi hampir 50 tahun pemerintahan militer. Dia telah mengecam pelanggaran hak asasi manusia, namun tekanan internasional terhadapnya semakin meningkat dan muncul seruan agar hadiah Nobel-nya ditarik.

Suu Kyi hanya memiliki sedikit kendali atas pasukan keamanan di bawah konstitusi rancangan militer, yang juga melarangnya menjadi presiden dan memberikan hak veto militer atas reformasi politik, demikian Reuters melaporkan.

Credit antaranews.com

PBB: Rohingya tak boleh dipaksa pindah ke pulau terpencil

Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi Filippo Grandi. (UNHCR)

Dhaka (CB) - Bangladesh tidak boleh memaksa muslim Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar untuk pindah ke kamp-kamp di pulau terpencil, kata kepala badan pengungsi Perserikatan-Bangsa-Bangsa (PBB) pada Senin (25/9).

Otoritas meningkatkan upaya untuk pemindahan muslim Rohingya ke pulau di Teluk Benggala sejak lonjakan baru setelah total 436.000 pengungsi sudah tiba sejak 25 Agustus.

Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi Filippo Grandi mengatakan Perdana Menteri Sheikh Hasina telah menyinggung rencana relokasi itu ketika mereka bertemu pada Juli.

Sudah ada 300.000 pengungsi Rohingya di kamp dekat perbatasan Cox's Bazar sebelum gelombang kedatangan pengungsi terbaru mulai.

Namun dia menegaskan bahwa pemindahan dari kamp-kamp ke Pulau Bhashan Char - yang juga disebut Thengar Char - "harus dilakukan secara sukarela oleh pengungsi itu sendiri."

"Kita tidak bisa memaksa orang-orang pergi ke tempat itu. Jadi pilihan untuk jangka menengah, katakanlah - saya tidak ingin berbicara tentang jangka panjang - juga harus sesuatu yang bisa diterima oleh orang-orang yang pergi ke sana," katanya.

"Jika tidak, itu tidak akan berhasil. Jika tidak, orang-orang tidak akan pergi," katanya sebagaimana dikutip kantor berita AFP.

PBB memuji Bangladesh karena menampung warga Rohingya yang menyelamatkan diri dari operasi militer di Myanmar dan meminta masyarakat internasional membantu otoritas di sana.

"Baik untuk berpikir maju. Orang-orang ini (Rohingya) mungkin tidak bisa kembali segera dan populasinya sekarang sudah mengganda," kata Grandi dalam konferensi pers di Dhaka.

Kepala UNHCR mengatakan lembaganya siap membantu rencana pemindahan pengungsi ke pulau dengan satu studi teknis.

"Itu yang siap kami berikan. Kami belum menyampaikannya karena saya belum melihat pilihan konkret di atas kertas."

Pulau kecil di muara sungai Meghna yang akan digunakan untuk pengungsi bisa ditempuh dalam waktu satu jam menggunakan perahu dari Sandwip, pulau berpenghuni terdekat, dan dua jam dari Hatiya, salah satu pulau terluas Bangladesh.

Pemerintah sudah menugaskan angkatan laut menyiapkannya untuk pengungsi Rohingya. Dua helipad dan satu jalan kecil sudah dibangun.

Otoritas pertama mengusulkan pembangunan hunian untuk Rohingya pada 2015, karena kamp-kamp pengungsi di Cox's Bazar sudah kelebihan kapasitas.

Namun rencana itu ditunda pelaksanaannya tahun lalu di tengah laporan-laporan mengenai pulau berlumpur yang baru muncul dari laut tahun 2006 itu, yang disebut tidak bisa dihuni karena sering kena banjir pasang surut.

Dalam beberapa pekan terakhir, Bangladesh meminta dukungan internasional untuk memindahkan Rohingya ke pulau itu sementara negara miskin itu berjibaku menhadapi gelombang pengungsi baru.

Lebih dari 436.000 pengungsi dari Rakhine State di Myanmar sudah menyeberangi perbatasan menuju Bangladesh sejak 25 Agustus, ketika operasi militer dilancarkan menyusul serangan militan Rohingya.

Tidak ada cukup makanan, air atau obat di kamp-kamp pengungsian di Bangladesh yang jalanannya penuh kotoran manusia, membuat PBB mengkhawatirkan penularan penyakit serius.

Credit antaranews.com

PBB serukan dukungan lebih banyak buat pengungsi Rohingya dari Myanmar

Dokumentasi Bantuan Pangan Untuk Rohingya. Petugas mengawasi truk pengangkut kontainer berisi beras bantuan yang menunggu bongkar muat ke KM Cimbria di dermaga internasional PT Terminal Petikemas Surabaya (PT TPS), Surabaya, Jawa Timur, Kamis (21/9/2017). Sekitar 2.000 ton beras yang terkumpul dari masyarakat itu dikirim oleh organisasi nirlaba Aksi Cepat Tanggap (ACT) bekerjasama dengan PT TPS dan PT Samudra Indonesia untuk pengungsi Rohingya di perbatasan antara Myanmar dan Bangladesh.(ANTARA/Didik Suhartono) ()

Penyelesaian bagi krisis ini terletak di dalam Myanmar."

Jenewa, Swiss (CB) - Badan pengungsi PBB pada Senin (25/9) menyerukan peningkatan dukungan buat sebanyak 436.000 pengungsi Rohingya yang menyelamatkan diri dari Myanmar ke Bangladesh pada Agustus.

Pada saat yang sama Komisaris Tinggi PBB Urusan Pengungsi memuji rakyat dan Pemerintah Bangladesh atas keramah-tamahann mereka, lapor Xinhua.

Komisaris Tinggi PBB Urusan Pengungsi Filippo Grandi mengatakan kondisi pengungsi masih menyedihkan, dan upaya bantuan kemanusiaan dapat mengalami kemerosotan dramatis jika bantuan tidak secepatnya ditingkatkan.

Grandi melakukan kunjungan ke Kamp Pengungsi Kutupalong dan daerah lain perbatasan tempat pengungsi membuat tempat berteduh sendiri di sebidang kecil tanah, demikian laporan Xinhua. Kendati dukungan mengalir dari masyarakat lokal, "banyaknya arus orang yang menyelamatkan diri dengan cepat mengalahkan kemampuan untuk memberi tanggapan, dan situasi masih belum stabil", katanya.

Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi (UNHCR) sejauh ini mengirim tiga pesawat yang berisi barang bantuan ke Bangladesh, dan akan membagikan alat berteduh sementara, peralatan dapur dan lampu surya. Satu lokasi yang diatur dengan sumber air, kebersihan dan instalasi lain telah didirikan untuk mencatat pengungsi baru. Lembaga lain internasional dan organisasi non-pemerintah juga berada di lapangan dan memainkan peran penting.

Grandi tiba di Bangladesh pada Sabtu (23/9) dan telah mengunjungi daerah di sekitar Coxs Bazar, tempat badan pengungsinya telah mendukung pemerintah dalam mengelola dua kamp resmi sejak 1992.

Selama bertahun-tahun, jumlah pengungsi yang terdaftar di kedua kamp tersebut naik-turun dan sekarang berjumlah sebanyak 33.000. Sebelum arus pengungsi paling akhir, juga ada sebanyak 300.000 pengungsi Rohingya yang tak terdaftar dan tinggal di daerah itu. Mereka meninggalkan Myanmar selama bertahun-tahun.

"Penyelesaian bagi krisis ini terletak di dalam Myanmar," kata Grandi. "Tapi untuk sekarang, pusat perhatian kita harus pada peningkatan dukukungan dramatis buat mereka yang sangat memerlukannya."

Menurut UNHCR, penindasan pada akhir Agustus oleh militer Myanmar sebagai reaksi atas serangan oleh gerilyawan Rohingya telah mendorong sangat banyak pengungsi dari masyarakat Muslim tanpa negara ke seberang perbatasan.

Kerusuhan telah menyebar krisis kemanusiaan di kedua pihak perbatasan, dan memberi tekanan kuat global pada pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi untuk mengutuk aksi bersenjata itu.

Credit antaranews.com

Hamas ingin wujudkan rekonsiliasi internal di Palestina

Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh saat memperhatikan aksi duduk mendukung tahanan Palestina yang menjalani mogok makan di penjara Israel, di Kota Gaza, Senin (8/5/2017). (REUTERS/Mohammed Salem)

Kota Gaza (CB) - Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh pada Senin (25/9) berikrar bahwa gerakannya ingin mewujudkan rekonsiliasi internal dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

Haniyeh menyampaikan pernyataan itu selama pertemuan antara sekelompok pemimpin senior Hamas dengan Koordinator Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa Nikolay Mladenov di Markas Hamas di Kota Gaza.

"Hamas bersungguh-sungguh ingin mencapai perujukan dan akan terus berusaha sampai itu berubah menjadi kenyataan yang bisa menyentuh setiap orang," kata Haniyeh kepada Mladenov,

Ia menambahkan, "Itu pengantar untuk perdebatan semua masalah besar politik dan mencapai tujuan rakyat kami."

Selain Haniyeh, pemimpin Hamas Gaza Yehya Sinwar dan dua pemimpin tinggi Hamas lainnya, Nizar Awadallah dan Salah el-Bardaweel, juga menghadiri pertemuan dengan Mladenov.

Para pemimpin Hamas memberi penjelasan kepada pejabat dunia tersebut mengenai perincian dialog yang mereka selenggarakan di Ibu Kota Mesir, Kairo, dengan para pejabat Mesir selama 11 hari dan deklarasi akhir mereka mengenai pembubaran komite pemerintahan yang dibentuk Hamas untuk menangani urusan sehari-hari di Jalur Gaza.

Haniyeh mengapresiasi dukungan Mladenov terhadap rekonsiliasi internal Palestina.

Mladenov memuji deklarasi para pemimpin Hamas sebagai satu langkah di jalur yang benar.

"Semua pihak internasional yang saya temui di New York menyambut pernyataan Hamas mengenai pembubaran komite tersebut," kata Mladenov kepada Haniyeh dan anggota lain delegasi Hamas.

Sementara Sinwar mengatakan kepada Mladenov bahwa Hamas akan menyediakan semua fasilitas yang mungkin untuk menyukseskan kunjungan menteri pemerintah konsensus ke Jalur Gaza pekan depan di semua tingkat.

Ia menekankan keputusan Hamas "ialah untuk keberhasilan upaya Mesir, memperoleh kembali persatuan rakyat kami dan mengakhiri status perpecahan internal".

"Kami akan melancarkan semua upaya yang mungkin sehubungan dengan ini," kata dia sebagaimana dikutip kantor berita Xinhua.

Credit antaranews.com

Sidang Umum Interpol agendakan pemilihan komite eksekutif

Markas Besar Kepolisian Internasional (International Police/Interpol) di Prancis. (AFP)

Beijing (CB) - Sidang Umum Interpol di Beijing, China, pada 26-29 September 2017 mengagendakan pemilihan ketua komite eksekutif organisasi tersebut.

Untuk memilih ketua komite eksekutif, setiap negara anggota berhak mendapatkan satu suara, demikian laman Interpol yang dipantau Antara di Beijing, Selasa.

Selain pemilihan ketua komite eksekutif, sidang umum ke-86 tersebut juga akan menetapkan dua anggota baru, yakni Palestina dan Kepulauan Solomon.

Sebelumnya ada tiga negara yang melamar menjadi anggota baru badan polisi internasional tersebut.

Namun Kosovo tiba-tiba menarik permohonan menjadi anggota setelah ada beberapa negara yang menolaknya, termasuk Indonesia, karena tidak mengakui kedaulatan negara tersebut.

Di ajang pertemuan tersebut juga digelar pameran peralatan penegakan hukum berteknologi mutakhir.

Para delegasi dari 190 negara juga akan bertukar pengalaman mengenai penegakan hukum di negara masing-masing.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia mengirimkan 41 delegasi dari berbagai unsur dan instansi penegakan hukum.

Pada pertemuan serupa tahun lalu di Bali Kepala Badan Keamanan Laut China Meng Hongwei terpilih sebagai Presiden Interpol periode 2016-2020.

Interpol yang berkantor pusat di Lyon, Prancis, merupakan organisasi antarpemerintah yang memfasilitasi kerja sama di bidang penegakan hukum di 190 negara anggota.

Credit antaranews.com

Penembakan terjadi di kompleks istana kepresidenan Filipina

(ANTARA News/Ridwan Triatmodjo)

Manila (CB) - Insiden penembakan di kompleks istana kepresidenan Filipina yang menjadi kediaman resmi Presiden Rodrigo Duterte masih diselidiki menurut juru bicara presiden pada Selasa.

Insiden itu terjadi di kamp pasukan keamanan elite di dalam kompleks kepresidenan yang mencakup kediaman resmi Duterte, kata juru bicara Ernesto Abella.

Abella menolak mengungkapkan apakah Duterte berada di istana saat insiden atau memberikan penjelasan rinci mengenai kejadian itu.

"Masih diselidiki dan sifat situasinya perlu diklarifikasi," kata Abella kepada para reporter.

"Kami tidak tahu situasi pasti dari insiden ini," katanya.

Ketika ditanya di mana Duterte saat insiden terjadi, Abella mengatakan "kami tidak punya informasi mengenai itu."

Kelompok pengamanan presiden secara terpisah menyatakan mereka akan menyampaikan keterangan nanti.

Duterte, yang berasal dari Davao, mengatakan dia tidak suka tinggal di kompleks kepresidenan dan sering kembali ke kota asalnya pada akhir pekan.

Credit antaranews.com

Drone amfibi pertama di dunia diproduksi di Shanghai

Ilustrasi (istimewa)

Beijing (CB) - Perusahaan di China memproduksi pesawat amfibi nirawak atau "drone" yang bisa digunakan untuk mengirimkan barang kebutuhan ke wilayah kepulauan dan mampu mendeteksi kapal selam.

Liu Jiandong, pendiri sekaligus direktur UVS Intellegence System, perusahaan swasta di Shanghai, mengatakan bahwa proses produksi drone amfibi U650 telah dimulai.

Produksinya akan beroperasi secara komersial pada tahun ini bekerja sama dengan salah satu perusahaan pengiriman barang di China dan salah satu perusahaan di Asia Tenggara, demikian Liu sebagaimana dikutip people.cn, Selasa.

Dia menolak menyebut nama kedua kliennya itu atas pertimbangan bisnis, namun nilai kontraknya sangat besar.

"Kami bekerja sama dengan klien dalam negeri untuk mengajukan permohonan pengesahan dari otoritas lalu lintas udara atas pesawat buatan kami yang rencananya digunakan untuk angkutan barang pada tahun depan," ujarnya.

Pengembangan U650 berbasis pesawat amfibi ringan Colyaer Freedom S100 buatan Spanyol yang seluruh hak propertinya telah diakuisisi perusahaan Shanghai itu.

Menurut pihak UVS, drone amfibi buatannya telah melakukan penerbangan perdana di perairan wilayah tengah China pada Desember 2015.

Pesawat tanpa awak sepanjang 5,85 meter yang terbuat dari serat karbon itu bisa bertahan di udara hingga 15 jam dengan kecepatan 180 kilometer per jam dan daya jelajah 2.000 kilometer.

Drone tersebut mampu tinggal landas dan mendarat di landasan pendek tak beraspal, rumput, dan air. Pesawat tersebut juga mampu mengangkut kargo seberat 250 kilogram.

"Pesawat kami bisa terbang dan mendarat di air. Tidak beresiko terhadap manusia di jalur udara," ujar Liu.

Sebagian besar perusahaan kargo di China, seperti China Post dan SF Express telah mulai berinvestasi pada penelitian dan pengembangan drone kargo.

Perusahaan kargo global, Amazon dan DHL Express telah mengerahkan sejumlah drone untuk pengiriman kargo skala kecil dan uji coba serta melanjutkannya dengan model baru.

Selain untuk pengangkutan barang, U650 juga bisa memberikan manfaat bagi pasukan dan warga China di kepulauan di Laut China Selatan, demikian kata Liu.

"Pesawat ini bisa digunakan untuk mengangkut barang-barang di kepulauan itu beberapa kali dalam sehari dengan biaya murah," ujarnya.

Amfibi drone itu juga mampu melakukan pengintaian dan mampu mengangkut radar, sonar, dan peluru kendali.

Credit antaranews.com

Selasa, 26 September 2017

Kapal Romawi Kuno Ditemukan di Laut Hitam

Salah satu kapal Ottoman yang tenggelam di kedalaman 300 meter di bawah Laut Hitam yang ditemukan tim Proyek Arkeologi Maritim Laut Hitam. (Daily Mail)

CB, Jakarta - Tim arkeologi gabungan dari Inggris, Bulgaria, Swedia, Amerika Serikat, dan Yunani menemukan 60 bangkai kapal berusia 2.500 tahun secara tidak sengaja di Laut Hitam. Kapal-kapal itu berhasil diawetkan karena kurangnya oksigen di "zona mati" Laut Hitam.

Pada awal 2015, tim tersebut berangkat untuk menyelidiki dampak perubahan iklim dan dampak perubahan permukaan laut di Laut Hitam. Secara kebetulan, mereka juga menemukan 60 bangkai kapal kuno termasuk kapal perang dari kerajaan Romawi, Bizantium, dan Ottoman.

image: https://images.tempo.co/?id=650487&width=720

Gambar 3D kapal Romawi dari era 500 sebelum Masehi ditemukan tenggelam di kedalaman 2.000 meter di Laut Hitam. (blackseamap.com)
Ukiran kayu di beberapa kapal tetap utuh selama berabad-abad, sementara tali yang dipelihara dengan baik ditemukan di atas kapal Romawi berusia 2.000 tahun. Kapal abad pertengahan yang berasal dari abad ke-13 atau ke-14 ditemukan diantara 60 kapal karam itu. Kapal bergaya yang tertulis dalam manuskrip Venesia itu adalah satu-satunya kapal yang ditemukan dengan keadaan baik.

"Ini adalah jenis kapal yang menciptakan kerajaan perdagangan Venesia dan Genoa, jenis kapal yang digunakan oleh Tentara Salib," kata seorang anggota proyek tersebut Kroal Batchvarov dari Universitas Connecticut.

image: https://images.tempo.co/?id=650510&width=720

Tim Proyek Arkeologi Laut Hitam sedang mengeksplorasi kapal Romawi kuno berumur 2.500 tahun yang tenggelam di Laut Hitam. (blackseamap.com)
Proyek tersebut dikenal sebagai Proyek Arkeologi Maritim Laut Hitam (Black Sea MAP), melibatkan sebuah tim internasional yang dipimpin oleh University of Southampton. Ekspedisi tersebut telah menjelajahi perairan 1.800 meter (5.900 kaki) di bawah permukaan Laut Hitam sejak 2015 dengan menggunakan kapal lepas pantai yang dilengkapi beberapa peralatan bawah laut paling maju di dunia.
Ed Parker, CEO Black MAP mengatakan, "kapal-kapal yang ditemukan hanya terlihat di mural dan mosaik sampai saat ini." Bangkai kapal ditemukan dengan menggunakan teknik pemindaian laser robot, teknik akustik dan fotogrametri. Sebagian besar kapal yang ditemukan berusia sekitar 1.300 tahun, namun yang tertua berasal dari abad 400-500 SM.

image: https://images.tempo.co/?id=650508&width=720

Tim Proyek Arkeologi Laut Hitam menggunakan dua wahana nirawak bawah laut untuk memindai 60 kapal Romawi kuno di dasar Laut Hitam. (Daily Mail)
Banyak kapal menampilkan fitur struktural, perlengkapan dan peralatan yang hanya dikenal dari gambar atau deskripsi tertulis namun belum pernah terlihat sampai sekarang.
"Kondisi bangkai kapal di bawah sedimen ini sangat mengejutkan, struktural kayunya terlihat bagus seperti baru," kata pemimpin ekspedisi, Jon Adams dari University of Southampton.

image: https://images.tempo.co/?id=650509&width=720

Tim ilmuwan menemukan 60 kapal Romawi kuno saat melakukan penelitian tentang perubahan iklim di Laut Hitam. (Daily Mail)

Credit tempo.co

Ini Senjata Rahasia Militer AS Melawan Rudal Rusia dan Cina

Darpa mengembangkan Flying Missile Rail untuk mengimbangi Rudal Rusia dan Cina. Kredit: UAS Vision

Jakarta - Lembaga sains Pentagon, Defense Advanced Research Projects Agency — DARPA, telah mulai mengerjakan sebuah pesawat kecil tak berawak (drone) yang memperluas jangkauan rudal udara-ke-udara AIM-120.

Drone “Flying Missile Rail” dapat membantu pasukan Angkatan Udara dan Angkatan Laut Amerika Serikat mengimbangi atau melampaui jangkauan rudal buatan Rusia dan Cina yang semakin meningkat.
AIM-120 yang baru menawarkan jangkauan sekitar 100 mil. Sementara Cina telah menguji rudal tempur tempur jarak jauh yang tampaknya bisa terbang sejauh 200 mil.

Manajer program Jimmy Jones - seorang kolonel Angkatan Udara - menginginkan peluncur robot tersebut murah dan mudah diproduksi sehingga militer dapat dengan cepat mengeluarkan ratusan rudal tepat pada waktunya saat perang.
DARPA mengajukan proposal untuk Flying Missile Rail (FMR) pada awal September 2017. Badan ini mengusulkan untuk menghabiskan US$ 375.000(sekitar Rp 5 miliar) untuk mengembangkan dan menguji produk tersebut setahun ke depan.
FMR merupakan solusi terhadap meningkatnya biaya dan kompleksitas pesawat tempur baru. Jika militer tidak dapat mengembangkan pesawat tempur baru dengan cepat dan murah, mungkin pesawat tersebut dapat dilengkapi dengan awak robot sehingga tidak ada pilot yang mati di dalam pesawat.
"Sebuah pesawat monolitik canggih baru biasanya membutuhkan 10 sampai 25 tahun untuk proses desain, pengembangan dan produksi," tulis Jones kepada industri kedirgantaraan.
Dalam rencana itu, DARPA ingin melakukan dua hal, yaitu mengembangkan desain untuk FMR dan memproduksi duplikat drone tersebut sebanyak 500 unit per bulan. Sebagai gambaran, Angkatan Udara dan Angkatan Laut sama-sama meminta 325 unit AIM-120 untuk tahun 2018 yang berarti tingkat produksi sekitar 27 rudal per bulan. Begitu FMR mencapai area target, kendaraan FMR akan mampu berkeliaran sampai senjata dilepaskan.
Idealnya, FMR akan mampu melakukan lebih dari sekedar meluncurkan AIM-120. "FMR adalah perangkat yang secara opsional dapat tetap berada di sayap pesawat F-16 atau F-18 dan melepaskan rudal AIM-120, atau secara bergantian, terbang menjauh dari pesawat induk yang bertindak sebagai pendorong dan memperluas jangkauan sebuah AIM-120, Bom Diameter Kecil atau payload khusus," tulis Jones.

Rel drone peluncur rudal itu harus kompatibel dengan titik-titik pada F-16 Angkatan Udara dan F/A-18 Angkatan Laut. Mesin ini juga harus memiliki ruang untuk radio dan antena sehingga bisa berkomunikasi dengan pesawat tempur peluncur.

Credit tempo.co

Dituduh Korut Nyatakan Perang, AS Bilang Tak Masuk Akal

WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat (AS) merespons tuduhan dari Korea Utara (Korut) bahwa Washington sebagai pihak pertama yang menyatakan perang terhadap Pyongyang. Gedung Putih mengatakan, tuduhan berbahaya seperti itu tidak masuk akal.

”Kami belum mengumumkan perang terhadap Korut. Terus terang, saran itu tidak masuk akal,” kata juru bicara Gedung Putih, Sarah Sanders, kepada wartawan.

Pernyataan Gedung Putih itu merupakan jawaban atas komentar Menteri Luar Negeri Korut Ri Yong-ho yang menyatakan bahwa Washington sebagai pihak pertama yang menyatakan perang terhadap Pyongyang.

Menurut Ri, konsekuensinya, Pyongyang berhak menembak jatuh pesawat pembom strategis Washington, bahkan jika tak berada di wilayah udara Korut.

Tuduhan Ri itu mengacu pada pernyataan Presiden AS Donald Trump yang mengumumkan semua opsi ada di meja untuk melawan pemerintah Kim Jong-un. Pengumuman Trump itulah yang dianggap Ri sebagai deklarasi perang.

”Seluruh dunia harus ingat dengan jelas bahwa AS yang pertama kali mengumumkan perang terhadap negara kami,” katanya seperti dikutip Reuters, Selasa (26/9/2017).

”Sejak AS mengumumkan perang terhadap negara kami, kami memiliki hak untuk melakukan penanggulangan, termasuk hak untuk menembak jatuh pembom strategis AS bahkan ketika mereka tidak berada di dalam wilayah udara negara kami,” papar Ri.

Credit sindonews.com

Menkeu AS: Trump Tak Ingin Perang Nuklir dengan Korut

WASHINGTON - Menteri Keuangan (Menkeu) Amerika Serikat (AS) Steven Mnuchin mengatakan, Presiden Donald Trump tidak menginginkan perang nuklir dengan Korea Utara (Korut). Menurutnya, pemerintah Trump akan melakukan segalanya untuk menghentikan hal buruk itu terjadi.

”Saya dapat meyakinkan Anda bahwa prioritas utama presiden adalah keamanan rakyat Amerika dan sekutu kami,” kata Mnuchin dalam sebuah wawancara di stasiun televisi ABC.

”Presiden tidak ingin berada dalam perang nuklir. Dan kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk memastikan hal itu tidak terjadi,” katanya lagi, yang dilansir Reuters, Senin (25/9/2017).

Mnuchin menolak berkomentar ketika ditanya bagaimana AS harus menanggapi jika rezim Kim Jong-un benar-benar meledakkan bom hidrogen di Pasifik.

”Presiden mengatakan semua pilihan ada di meja,” katanya. ”Presiden memiliki banyak alternatif yang telah dipresentasikan kepadanya, dan dia akan mengambil keputusan saat itu.”

Pada Kamis pekan lalu, Trump menandatangani sebuah perintah eksekutif yang memberi wewenang kepada Departemen Keuangan AS untuk memblokir orang-orang, entitas maupun bank asing yang melakukan bisnis dengan Korut. Mereka yang diblokir tidak akan bisa mengakses sistem keuangan Washington.

Perintah tersebut, kata Mnuchin, memungkinkan dia untuk mengeluarkan sanksi paling kuat yang pernah dilakukan.

Sementara itu, Senator Cory Gardner dalam wawancaranya dengan CBS, mengatakan bahwa ada ruang untuk menjatuhkan lebih banyak sanksi lagi kepada rezim Pyongyang.

“Kami memiliki banyak cara untuk terus meningkatkan tekanan ekonomi dan diplomatik terhadap Korea Utara dan negara-negara penggiat Korea Utara,” katanya. Menurutnya, rezim Pyongyang merupakan salah satu negara yang paling banyak menerima sanksi.

Credit sindonews.com

Moskow: Kematian Jenderal Rusia di Suriah akibat Kemunafikan AS

MOSKOW - Moskow menyalahkan kebijakan Amerika Serikat (AS) atas kematian seorang jenderal Rusia di sekitar Deir ez-Zor, Suriah, akibat tembakan mortir ISIS. Insiden tragis itu dianggap hasil dari kebijakan munafik AS di Suriah.

Moskow tengah berduka atas kematian Letnan Jenderal Valery Asapov, salah satu penasihat militer senior yang ditugaskan untuk membantu pasukan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Komentar Moskow ini disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Ryabkov.

”Kematian komandan Rusia adalah harga yang dibayar dengan darah atas kebijakan munafik Amerika di Suriah," kata Ryabkov.

Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa Asapov terluka parah akibat ledakan dari motir yang ditembakkan secara tiba-tiba oleh militan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Jenderal Rusia itu akhirnya meninggal.

Menurut Ryabkov, Moskow khawatir bahwa ketika Washington mengklaim tertarik untuk memerangi teroris ISIS, namun menunjukkan hal yang sebaliknya. Rusia, lanjut dia, menginginkan pernyataan Washington tentang memerangi terorisme agar tidak bertentangan dengan tindakannya di lapangan.

Meski AS dan Rusia terus berseberangan dalam kebijakan di Suriah, Ryabkov menjamin kontak intensif kedua pihak masih dipertahankan.

Kementerian Pertahanan Rusia telah menerbitkan gambar udara yang menunjukkan peralatan pasukan khusus Angkatan Darat AS yang berada di Deir ez-Zor, di mana gerilyawan ISIS dikerahkan.

“Pasukan AS tidak menghadapi perlawanan dari militan ISIS, sementara posisi mereka tidak memiliki patroli skrining, yang dapat mengindikasikan bahwa mereka merasa benar-benar aman di wilayah tersebut,” kata kementerian tersebut.

Namun, Komando Pusat AS telah menolak tuduhan Rusia dalam sebuah pernyataan tertulis kepada Russia Today.

”Tuduhan itu salah. Untuk keamanan operasional, kami tidak mengomentari operasi yang sedang berlangsung atau posisi saat ini dari personel koalisi dan pasukan mitra kami,” kata pihak Pasukan Gabungan Operasi Inherent Resolve.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Heather Nauert juga menolak tuduhan Moskow tersebut. ”Tidak memiliki dasar. Pernyataan pejabat Rusia tidak benar dan tidak membantu,” katanya, yang dilansir Selasa (26/9/2017).

Credit sindonews.com

Oposisi Suriah Sebut Jet Tempur Rusia Bombardir Basis Mereka

DAMASKUS - Pasukan Demokrat Suriah (SDF) yang didukung oleh Amerika Serikat (AS) menuturkan, jet tempur Rusia telah melakukan serangan terhadap basis mereka yang berada di Deir al-Zor. Serangan itu terjadi tidak jauh dari kilang minyak yang direbut SDF dari ISIS beberapa waktu lalu.

SDF merupakan sebuah aliansi oposisi Suriah, yang mayoritas diisi oleh pasukan Kurdi, mengatakan, serangan tersebut menewaskan salah satu anggota mereka dan melukai dua lainnya.

"Pasukan Rusia dan rezim telah melakukan serangan berbahaya terhadap pasukan kita, dengan artileri dan pesawat terbang. Kami tidak akan berdiri dengan lengan disilangkan dan kami akan menggunakan hak sah kami untuk membela diri," kata SDF dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Senin (25/9).

Pekan lalu, Rusia mengancam akan melakukan serangan terhadap basis SDF, jika mereka terus menyerang basis pasukan pemerintah Suriah.

Menurut keterangan juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Mayor Jenderal Igor Konashenkov, SDF yang merupakan sebuah milisi yang didominasi orang Kurdi yang mendapat dukungan dari militer AS, telah dua kali menyerang posisi Angkatan Darat Suriah di Deir ez-Zor dengan tembakan mortir dan roket.

Konashenkov juga mengatakan, Moskow menduga SDF berkolusi dengan kelompok teroris ISIS di Deir ez-Zor daripada melawannya. Dia mengatakan, Rusia telah mendeteksi pemindahan anggota SDF dari kubu ISIS di Raqqa, untuk bergabung dengan kelompok itu.

Credit sindonews.com

Rusia dan Pakistan Gelar Latihan Gabungan Kontra Terorisme

Pakistan dan Rusia dilaporkan tengah melakukan latihan gabungan kontra terorisme di wilayah Minralney Vody, Rusia. Foto/Istimewa

MOSKOW - Pakistan dan Rusia dilaporkan tengah melakukan latihan gabungan kontra terorisme di wilayah Minralney Vody, Rusia. Latihan yang akan berlangsung selama dua pekan ke depan itu diberi nama DRUZBA 2017.

Menurut keterangan Inter Services Public Relations, yang merupakan bagian media militer Pakistan, upacara pembukaan DRUZBA 2017 dihadiri oleh pejabat militer senior pasukan khusus kedua negara.

"Latihan tersebut, yang berfokus pada operasi kontraterorisme, penyanderaan dan penyelamatan, penjagaan dan operasi pencarian, akan meningkatkan dan memperkuat hubungan militer antara kedua negara, serta berbagi pengalaman tentara Pakistan dalam perang melawan terorisme," kata pernyataan tersebut, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (25/9).

Moskow dan Islamabad telah memperluas kerja sama pertahanan dan ekonomi mereka dalam beberapa tahun terakhir, yang oleh beberapa analis dipandang sebagai penyelarasan regional baru menyusul hubungan yang tegang antara Pakistan dan Amerika Serikat.

Rusia, pada bulan Agustus mengirim empat helikopter tempur Mi-35 ke Pakistan dengan kontrak senilai USD 153 juta yang ditandatangani awal tahun ini. Islamabad, menurut laporan media lokal, juga menunjukkan ketertarikan untuk membeli sistem pertahanan rudal S-400 Rusia.

Credit sindonews.com

Kurdi Irak Isyaratkan Merdeka, Tentara Turki di Perbatasan Siap Aksi

Tank-tank tempur Ankara siaga di Silopi, perbatasan Turki-Irak, Senin (25/9/2017). Militer Turki siap bertindak setelah Kurdi Irak menggelar referendum kemerdekaan. Foto/REUTERS/Umit Bektas

ANKARA - Rakyat Kurdi Irak rata-rata menyuarakan untuk merdeka dalam pemungutan suara referendum kemerdekaan. Referendum itu disikapi Turki dengan pengerahan tentara di perbatasan Irak yang kini sudah siap bertindak.

Meski rata-rata warga Kurdi Irak mengisyaratkan merdeka dari Baghdad, namun hasil pengumuman resmi referendum yang digelar hari Senin akan diketahui pada hari ini (26/9/2017).

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam pemungutan suara referendum kemerdekaan Kurdi Irak. Dia membenarkan bahwa tentaranya sudah berada di perbatasan Irak-Turki. ”Siap untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan,” ujarnya.

Pemimpin Ankara ini sudah memperingatkan bahwa referendum kemerdekaan Pemerintah Otonom Kurdi dapat berakibat konsekuensi yang meluas untuk wilayah tersebut, termasuk aksi militer Turki dan blokade pipa minyak.

“(Sebagai) tetangga, Turki seharusnya tidak mengharapkan kami untuk menutup mata,” kata Erdogan di Twitter melalui akun @RT_Erdogan. ”Kami akan terus bekerja sesuai dengan integritas teritorial Irak,” lanjut dia.

Dia menambahkan bahwa segala yang berkaitan dengan Irak dan Suriah yang menimbulkan ancaman bagi Turki, maka pihaknya akan menggunakan semua opsi.

Komentar Erdogan muncul untuk menggemakan pernyataan Kementerian Luar Negeri Turki yang berjanji bahwa Ankara akan mengambil setiap tindakan berdasarkan hukum internasional. ”Dan dari kewenangan yang diberikan oleh Majelis Nasional Agung Turki,” kata kementerian itu mengacu pada mandate parlemen untuk aksi militer di Irak untuk menjamin keamanan nasional Ankara.

Suara-suara Kurdi Irak untuk memilih merdeka salah satunya muncul dari Kepala Departemen Hubungan Luar Negeri Kurdi Irak Falah Mustafa.

“Bangga dan istimewa, telah memilih ‘ya’ dalam anjuran referendum yang bersejarah saat ini tentang kemerdekaan Kurdistan. Ini adalah saat yang tak terlupakan dalam hidup saya!,” tulis Mustafa di Twitter via akun Twitter-nya, @FalahMustafa.

Credit sindonews.com