Jumat, 07 Oktober 2016

S-300 dan S-400 Siaga, Rusia Peringatkan AS Jangan Serang Tentara Suriah

MOSKOW - Kementerian Pertahanan Rusia telah memperingatkan Amerika Serikat (AS) dan koalisinya untuk tidak menyerang posisi-posisi militer Suriah. Sebab, ada banyak sistem rudal pertahanan S-300 dan S-400 yang siaga.

Rusia saat ini menyiagakan sistem rudal pertahanan S-400 dan S-300 di basis militer Tartus dan pangkalan udara Khmeimim, Suriah. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Jenderal Igor Konashenkov, mengatakan S-300 dan S-400 Rusia bisa menjadi “kejutan” untuk semua objek terbang termasuk jet tempur tak dikenal di wilayah udara Suriah.

Jenderal Konashenkov melanjutkan, setiap serangan udara atau rudal yang menargetkan tentara Suriah loyalis Presiden Bashar al-Assad atau di wilayah yang dikuasai Pemerintah Suriah akan menempatkan tentara Rusia dalam bahaya.

”Awak sistem pertahanan udara Rusia tidak mungkin memiliki waktu untuk menentukan dalam 'garis lurus' jalur penerbangan yang tepat dari rudal dan kemudian menentukan siapa pemilik hulu ledaknya. Dan semua ilusi amatir tentang keberadaan jet 'tak terlihat' akan menghadapi kenyataan yang mengecewakan,” kata Konashenkov.

Dia juga mencatat bahwa Suriah sendiri memiliki sistem rudal S-200 dan sistem rudal BUK. Kedua senjata itu telah diperbarui selama tahun lalu.

Komentar Jenderal Rusia ini muncul setelah ada bocoran dri media-media Barat bahwa Washington sedang mempertimbangkan untuk meluncurkan serangan udara terhadap pasukan Pemerintah Suriah.

”Perhatian khusus adalah informasi bahwa penggagas provokasi tersebut adalah perwakilan dari CIA dan Pentagon, yang pada bulan September melaporkan ke Presiden (AS) soal pengendalian pasukan oposisi, tapi saat ini melobi untuk skenario ‘kinetik’ di Suriah,” ujar Konashenkov, seperti dikutip Russia Today, semalam (6/10/2016).

Dia memperingatkan Washington untuk melakukan perhitungan menyeluruh dari kemungkinan konsekuensi akibat rencana untuk menyerang pasukan Suriah.

Pada 17 September 2016, jet-jet tempur koalisi yang dipimpin AS membombardir posisi pasukan Pemerintah Suriah. Serangan yang diklaim koalisi AS sebagai hal ketidaksengajaan itu menewaskan 83 tentara Assad. Damaskus mengecamnya sebagai agresi terang-terangan.

Credit Sindonews

Rusia Kembali Kirim Kapal Perang dengan Rudal Jelajah ke Mediterania

MOSKOW -
Rusia dikabarkan akan kembali mengirimkan kapal perang yang dilengkapi dengan rudal-rudal jelajah ke Laut Mediterania. Moskow disebut akan mengirimkan kapal perang Mirazh dari pangakalan militer di Sevastopol.

Mirazh, seperti dilansir Reuters pada Kamis (6/10), adalah kapal perang yang dilengkapi dengan rudal jelajah Malakhit. Mirazh akan menyusul dua kapal lainnya, yakni Serpukhov dan Zelyony Dol, yang sudah terlebih dahulu dikerahkan ke Mediterania.

Ketiganya akan bergabung dengan armada Angkatan Laut permanen Rusia. Ketiga kapal perang itu akan membantu dalam operasi militer terhadap ISIS di Suriah.

Berbeda dengan Mirazh, kapal perang Serpukhov dan Zeleny Dol sudah pernah berpartisipasi dalam operasi militer di Suriah pada pertengahan Agustus lalu. Kedua kapal itu pernah menembakkan tiga rudal jelajah Kalibr terhadap basis kelompok teror Al-Nusra sebelum kembali ke Crimea pada bulan September.

Penggunaan rudal jelajah Kalibr oleh kapal-kapal perang Rusia telah diwaspadai Amerika Serikat (AS). ”Dampaknya mengubah kemampuannya untuk menghalangi, mengancam atau menghancurkan target musuh,” bunyi laporan Kantor Intelijen Angkatan Laut AS beberapa waktu lalu.

Saat ini ada enam kapal perang Rusia dan tigal kapal pendukungnya sudah siaga di Mediterania timur. ”Kelompok Angkatan Laut Rusia di Mediterania timur meliputi sedikitnya enam kapal perang dan tiga atau empat kapal dukungan dari semua armada. Untuk meningkatkan kemampuan tempur kelompok, (kami) berencana untuk menyertakan kapal cruiser Admiral Kuznetsov ke jajarannya,” kata Menteri Pertahanan Rusia, Sergey Shoigu.

Credit Sindonews

Petinggi Militer AS Sebut Perang Dunia III Hampir Pasti Terjadi

WASHINGTON - Para pejabat militer Amerika Serikat (AS) menyatakan sebuah perang skala penuh antara negara-negara hampir pasti terjadi dan akan sangat mematikan. Peringatan ini muncul seiriing kebijakan China dan Rusia meningkatkan kemampuan militernya.

Mayor Jenderal William Hix memperingatkan bahwa kecerdasan buatan dan senjata canggih akan mempercepat laju perang. Peringatan ini datang setelah Rusia dan China mengerahkan pasukan militer konvesional dalam jumlah besar, sementara Korea Utara (Korut) melakukan uji coba nuklir meskipun telah dijatuhi sanksi oleh PBB.

"Konflik konvesional di masa depan akan sangat mematikan serta cepat, dan kita tidak memiliki stopwatch. Kecepatan di mana mesin dapat membuat keputusan di masa depan akan menantang kemampuan kita untuk mengatasinya, menuntut hubungan baru antara manusia dan mesin," katanya seperti dikutip dari laman Express, Kamis (6/10/2016).

Hix merujuk pada kemajuan teknologi China dan Rusia dalam beberapa tahun terakhir. Ia pun memperingatkan bahwa perkembangan tersebut harus memaksa Gedung Putih untuk mempersiapkan diri dalam skala yang belum pernah dilihat militer AS sejak perang Korea.

Sementara petinggi militer AS lainnya, Letnan Jenderal Joseph Anderson, mengatakan AS menghadapi ancaman dari sebuah negara bangsa yang modern yang bertindak agresig dalam persaingan militer. Sedangkan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Mark Milley mengatakan ancaman itu hampir pasti dan tentara AS harus bersedia untuk terlibat dalam perang cyber dan siap untuk bertarung di perkotaan yang kompleks. Dia menambahkan: "Meskipun kami sudah siap sekarang, kita akan ditantang."

Katharina McFarland, bertindak asisten sekretaris militer untuk akuisisi, logistik, dan teknologi senjata mengklaim masa depan perlu dirancang lebih baik. "Sebagai seorang insinyur, saya pikir dalam hal antarmuka yang sederhana - tidak peduli apa helikopter, Anda bisa masuk dan mengoperasikannya."

Credit Sindonews

Jenderal Iran: Rebut Takhta, Raja Saudi Mungkin Akan Dibunuh Putranya

TEHERAN - Kepala Garda Revolusi Iran, Jenderal Qassem Soleimani, menyebut sosok Wakil Putra Mahkota Kerjaan Arab Saudi, Mohammed bin Salman, sebagai sosok yang tidak sabar untuk berkuasa. Jenderal Iran ini mengatakan Raja Saudi Salman bin Abdulaziz mungkin akan dibunuh putranya tersebut untuk merebut takhta.

Pangeran Mohammed bin Salman saat ini selain menjabat sebagai Wakil Putra Mahkota juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan Saudi. Posisi Putra Mahkota Saudi saat ini ditempati Pangeran Nayef bin Abdulaziz.

Komentar Jenderal Soleimani ini muncul di saat militer Saudi menggelar latihan perang di Selat Hormuz. Latihan perang digelar di saat Saudi sedang bersitegang dengan Iran.

Sosok Pangeran Mohammed bin Salman dibahas Jenderal Iran itu ketika membicarakan perang Suriah dalam sebuah pertemuan yang dihadiri pejabat Suriah dan Rusia.

“Jika Anda tidak memiliki hubungan dengan Iran, semuanya akan berakhir,” ujar Jenderal Soleimani. “Wakil Putra Mahkota Mohammed sangat tidak sabar dan mungkin akan membunuh rajanya,” ujarnya mengacu pada prediksi perebutan takhta Kerajaan Arab Saudi, seperti dikutip AP, Kamis (6/10/2016).

Sosok Pangeran Mohammed bin Salman memang menonjol di lingkaran Istana Kerajaan Saudi. Menduduki posisi ketiga garis takhta sejak bulan April 2015, Mohammed muncul dengan ambisi besar, salah satunya mengusulkan kebijakan inisiatif ekonomi di Kerajaan Saudi. Dia juga memimpin perang yang sedang berlangsung di Yaman.

Credit Sindonews

Militer Unjuk Kekuatan di Natuna, Indonesia Butuh "Payung"

JAKARTA - Militer Indonesia unjuk kekuatan, di mana sekitar 73 pesawat tempurnya melakukan manuver besar-besaran di Natuna, kawasan Laut China Selatan pada hari Kamis (6/10/2016). Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo, mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan “payung”.

”Presiden memiliki kebijakan bahwa semua pulau-pulau terluar yang strategis akan diperkuat, baik itu udara, laut atau darat,” kata Jenderal Gatot Nurmantyo, kepada wartawan. ”Negara kita perlu memiliki ‘payung’. Dari sudut ke sudut, kita harus menjaganya,” katanya lagi.

Unjuk kekuatan militer Indonesia di kawasan Laut China Selatan ini berlangsung di tengah kondisi ketidakpastian di kawasan, di mana Filipina di bawah kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte memberi isyarat menjaga jarak dengan Amerika Serikat (AS). Filipina justru mencoba dekat dengan China dan Rusia yang selama ini jadi rival utama AS.

Latihan tempur besar-besaran Indonesia di Natuna disaksikan langsung Presiden Joko Widodo berserta ratusan pejabat militer. Puluhan jet tempur Indonesia melakukan berbagai manuver, termasuk menjatuhkan bom pada target di lepas pantai.

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Lestari Priansari Marsudi kepada wartawan di Ranai mengatakan bahwa latihan tempur kali ini merupakan yang terbesar sebagai tindak lanjut perintah Presiden Jokowi dalam rapat kabinet di kapal perang di Natuna bulan Juni lalu.

Indonesia sejatinya tidak terlibat sengketa klaim kawasan Laut China Selatan. Sengketa itu melibatkan China dengan negara-negara Asia seperti Filipina, Brunei, Malaysia, Vietnam dan Taiwan.

Namun, Indonesia dan China sempat terlibat ketegangan beberapa waktu lalu ketika kapal-kapal nelayan China ditembaki militer Indonesia karena masuk ke Natuna. Beijing saat itu memprotes aksi militer Indonesia.

Pakar Asia Tenggara di ISEAS-Yusof Ishak Institute, Ian Storey, berpendapat, manuver besar-besaran Indonesia di Natuna dipantau China. “Latihan ini memiliki satu tujuan dan dua penonton,” kata Ian Storey, seperti dikutip Reuters.

”Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa angkatan bersenjata Indonesia siap untuk membela sumber daya alam negaranya di sekitar Natuna. Dua penonton adalah orang-orang Indonesia dan Pemerintah China.”

Credit Sindonews

Pakar Sebut Manuver Besar-besaran Indonesia di Natuna Dipantau China

JAKARTA - Manuver militer besar-besaran yang digelar Indonesia di Natuna kawasan Laut China Selatan tak hanya jadi tontonan warga Indonesia, tapi juga dipantau Pemerintah China. Demikian pendapat pakar Asia Tenggara di ISEAS-Yusof Ishak Institute, Ian Storey, Kamis (6/10/2016).

Sekitar 73 pesawat tempur Tentara Nasional Indonesia (TNI) ambil bagian dalam latihan perang besar-besaran di Natuna, termasuk bermanuver menjatuhkan bom pada target di lepas pantai. Manuver akbar ini disaksikan langsung Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi), Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, serta Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Lestari Priansari Marsudi.

“Latihan ini memiliki satu tujuan dan dua penonton,” kata Ian Storey. ”Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa angkatan bersenjata Indonesia siap untuk membela sumber daya alam negaranya di sekitar Natuna. Dua penonton adalah orang-orang Indonesia dan Pemerintah China,” katanya lagi.

Indonesia sejatinya tidak terlibat sengketa klaim kepulauan Laut China Selatan. Namun, China yang mengklaim hampir seluruh kawasan Laut China Selatan pernah bersitegang dengan Indonesia di kawasan Natuna. Beberapa waktu lalu, militer Indonesia mengumbar tembakan terhadap kapal-kapal nelayan China yang masuk ke Natuna dan sempat diprotes Beijing.

Sengketa kawasan Laut China Selatan melibatkan China dengan sejumlah negara di Asia, seperti Filipina, Malaysia, Brunei, Vietnam dan Taiwan. Meski posisi Indonesia netral dalam konflik klaim Laut China Selatan, namun Indonesia dianggap sebagai pemegang kunci kekuatan ASEAN.

”Kekuatan keseluruhan ASEAN sebagian besar tergantung pada kemauan Indonesia untuk memainkan peran broker diplomatik dan di sanalah saya pikir kita melihat beberapa wobbliness ini,” kata Euan Graham, Direktur Keamanan Internasional di Lowy Institute, sebuah think-tank yang berbasis di Sydney, seperti dikutip Reuters.

Credit Sindonews

Menlu: RI Tak Ada Masalah Laut China Selatan dengan RRC

Yang berbatasan dengan Indonesia adalah Malaysia dan Vietnam.

Menlu Retno Marsudi dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mendampingi Presiden Jokowi di Natuna (Agus Rahmat/VIVA.co.id)

CB – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan, persoalan laut China selatan, yang selalu dikaitkan ada ketegangan dengan Indonesia setelah beberapa kali kapal mereka ditangkap keamanan Indonesia, sebenarnya tidak ada.
"Kita tidak memiliki over lapping di bidang maritim dengan China," kata Retno saat mendampingi Presiden Joko Widodo, dalam Latihan Puncak Angkasa Yudha TNI Angkatan Udara, di Lanud Ranai, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Kamis 6 Oktober 2016.
Menurutnya, latihan tempur Angkasa Yudha 2016 oleh TNI Angkatan Udara yang disaksikan Jokowi, bukan untuk unjuk kekuatan saja. "Ini adalah bagian dari latihan rutin yang dilakukan oleh TNI," ujar Retno.
Latihan TNI ini, adalah rutin dilakukan. Seperti pada 2013 pernah juga dilakukan di Natuna. Lalu, lanjut Retno, pada 2015 lalu dilakukan di Cilegon. Di Natuna juga, katanya, tidak hanya kekuatan militer yang dibangun. Tapi juga, perekonomian seperti pembangunan cold storage untuk industri perikanan.
Mengenai Laut China Selatan, Retno mengatakan justru yang berbatasan dengan Indonesia adalah Malaysia dan Vietnam. Saat ini, sedang dilakukan negosiasi. "Proses negosiasi perbatasan bukan hal yang mudah ya, untuk itu kita lakukan dalam beberapa hal sudah lama kita tidak lakukan dalam beberapa hal, sudah lama tidak kita lakukan. Tetapi dalam dua tahun ini kita intensifkan jadi proses negosiasinya masih jalan terus," ujarnya menjelaskan.
Persoalan dengan China, terkait dengan penangkapan nelayan negara itu yang mengambil ikan di perairan Natuna. China mengklaim, itu adalah tradisional fishing mereka. Namun bagi Indonesia, harus menggunakan kesepakatan internasional yakni UNCLOS 1 sebagai dasarnya.
"Buat Indonesia saya kira jelas. Kata-kata yang kita sampaikan adalah mengenai masalah penghormatan terhadap hukum internasional termasuk Unclos 1 (United Nation Convention on the Law of the Sea of December 1982)," katanya.

Credit VIVA.co.id

Lima Negara Akan Kumpul di Yogyakarta, Ada Apa?

Tiga agenda dibahas dalam pertemuan dua hari tersebut.

Korban Intoleransi Beragama Gelar Demo (VIVAnews/Fernando Randy)

CB – Lima negara ekonomi berkembang yakni Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia atau disingkat MIKTA, rencananya akan menggelar pertemuan untuk membahas toleransi dan pluralisme di Yogyakarta, Indonesia, pada 18-19 Oktober 2016.
"Indonesia sebagai negara multietnis harus mengerti bahwa pluralisme adalah bagian dari DNA dan aset bagi Indonesia. Kita memiliki kewajiban untuk berbagi pengalaman dan menerapkan toleransi," ujar Pelaksana Tugas Direktur Pengembangan Ekonomi dan Lingkungan Hidup Kemlu RI, Muchsin Shihab, di Gedung Kemlu Jakarta, Kamis, 6 Oktober 2016.
Menurutnya, pertemuan ini juga penting bagi Indonesia dalam menghadapi ancaman dari terorisme, radikalisme dan ekstrimisme. Dalam acara yang mengambil tema "Strengthening Solidarity Friendship through Interfaith and Interculture Dialog" ini, akan ada tiga agenda yang dibahas.
Pertama, komitmen terhadap permasalahan global yang saat ini semakin marak akan ekstrimisme. Kedua, mempromosikan kehidupan harmonis, kedamaian dan kehidupan yang sangat toleran. Ketiga, berbagi pengalaman yang bisa berkontribusi bagi masyarakat global," ujarnya menjelaskan.
Saat ini, kata Muchsin, Indonesia sudah memiliki kelebihan di bidang ini. "Kita telah memiliki interfaith dialog dengan 25 negara di kawasan. Usulan pertemuan ini juga telah diajukan oleh Indonesia sejak tahun lalu, dan ditanggapi dengan sangat antusias oleh seluruh negara," ujarnya menambahkan.
Ia pun berharap, hasil dari pertemuan ini adalah "Yogyakarta Message", yang kemudian di-follow up dengan pemberian beasiswa seni dan budaya kepada pemuda Indonesia.
"Seluruh delegasi akan mengikuti site visit ke Candi Prambanan dan Candi Borobudur, juga gereja dan pesantren, untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada peserta bahwa Indonesia punya kehidupan yang nyata untuk keharmonisan."

Credit VIVA.co.id

Indonesia Angkat Isu Terorisme di Pertemuan ASEAN-Uni Eropa

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) Arrmanatha Nasir. (Detikcom/Ari Saputra)

Jakarta, CB -- Indonesia akan menjadi pembicara pada Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri negara ASEAN-Uni Eropa di Bangkok, Thailand pada 13 hingga 14 Oktober mendatang.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir mengatakan, dalam sidang dua tahunan ini Indonesia akan mengangkat isu terorisme dan radikalisasi sebagai fokus utama yang sedang dihadapi kedua kawasan.

"Kami telah diminta untuk menjadi speaker dalam pertemuan ini dengan tema ASEAN-EU cooperation on Global Security Challenge. Isu-isu regional seperti counter-terrorism, deradikalisasi, dan juga perdagangan manusia," tutur Arrmanatha di Gedung Kemlu, Kamis (6/10).

Menurut Direktur Politik dan Keamanan ASEAN Kemlu Mochamad Chandra Widya Yudha, pertemuan ini merupakan pertemuan penting guna memperkuat negara-negara ASEAN dan Uni Eropa. Khususnya kerja sama kemitraan terkait politik keamanan intrakawasan.

Pertemuan ini, tutur Chandra, akan membahas empat agenda pokok di antaranya isu-isu regional ASEAN-Uni Eropa, pembahasan arah kerja sama kedua kawasan ke depan, peningkatan hubungan ASEAN dan Uni Eropa, dan pembahasan penanganan isu-isu internasional khususnya keamanan.

Selain itu, kata Chandra, pertemuan negara-negara kedua kawasan ini dilakukan untuk merealisasikan peningkatan hubungan negara ASEAN-EU menjadi kemitraan strategis yang akan berlangsur mulai tahun 2017 mendatang.

Indonesia, tutur Chandra, akan diwakili langsung oleh Menteri Luar negeri RI Retno LP Marsudi dalam pertemuan ke-21 ini. Pertemuan tingkat menteri ini terakhir digelar pada Juli 2014 lalu di Brussels, Belgia

"Bagi Indonesia ini adalah kerja sama strategis yang diharapkan mampu memperbesar peran Uni Eropa di kawasan dalam memanfaatkan peluang di ASEAN," kata Chandra.

Credit CNN Indonesia

Negosiasi Pembebasan WNI Alot, RI Kerahkan Intel ke Filipina

Menurut Arrmanatha, kesulitan utama yang dihadapi selama negosiasi adalah meyakinkan pemerintah Filipina dan para sandera sendiri. (CNN Indonesia/Ranny Virginia Utami)

Jakarta, CB -- Negosiasi pembebasan ABK asal Indonesia yang disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan berlangsung alot. Pemerintah Indonesia mengerah semua sumber daya dalam pembebasan kedua WNI, termasuk koordinasi dengan intelijen.

"Pihak intelijen pun terus dikerahkan di Filipina Selatan. Harapannya kami bisa dapat hasil dalam waktu dekat," tutur juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir, di Gedung Kemlu, Kamis (6/10).

Dua awak kapal bernama Robin Peter dan M Nasir masih dalam penyekapan Abu Sayyaf setelah kapal TB Chales milik PT Rusianto Bersaudara dibajak pada Juni lalu di perairan Filipina. Sebelumnya empat awak kapal tersebut berhasil dibebaskan.

Menurut Arrmanatha, kesulitan utama yang dihadapi selama negosiasi adalah meyakinkan pemerintah Filipina dan para sandera sendiri. Menteri Luar negeri Retno LP Marsudi terus melakukan komunikasi intensif dengan otoritas dan pihak lainnya di Filipina.

"Penyandera tidak mau membebaskan, jadi kami harus meyakinkan terus. Komunikasi terus dilakukan oleh pihak perusahaan dengan penyandera, Ibu Menteri juga melakukan komunikasi intensif dengan otoritas Filipina, baik dengan Menlu mau pun pihak lainnya di Filipina," ujar Arrmanatha.

Pemerintah, lanjut dia, belum bisa memastikan kapan pembebasan kedua WNI dapat dilakukan. Pasalnya, negosiasi-negosiasi pembebasan WNI tahanan Abu Sayyaf terdahulu memiliki dinamika yang berbeda.

Arrmanatha berujar, selama ini tidak ada pola serupa yang dapat dipakai dalam strategi pembebasan para sandera. Langkah-langkah pembebasan harus disesuikan dengan kondisi di lapangan.

"Harus lihat ke lapangan dan melihat langkah-langkah terbaik yang bisa kami lakukan apa. Tentu target utama kami adalah keselamatan para sandera," ucap Arrmanatha.

Credit CNN Indonesia

Puluhan Tentara Afghanistan Hilang Misterius di AS

Ilustrasi. (Reuters/Courtesy Christian M. Harding/U.S. Marines/Handout)

Jakarta, CB -- Puluhan tentara Afghanistan hilang misterius saat menjalani latihan militer di Amerika Serikat dalam waktu kurang dari dua tahun. Insiden ini bisa menjadi ancaman keamanan sekaligus mempermalukan pemerintahan Barack Obama.

Menurut juru bicara Pentagon Adam Stump kepada Reuters, Kamis (6/9), total ada 44 tentara Afghanistan yang menghilang saat latihan sejak Januari 2015. Sebelumnya jumlah ini tidak pernah diungkapkan oleh Pentagon.

"Kementerian Pertahanan tengah meninjau cara memperkuat kriteria kelayakan untuk peserta pelatihan demi mengurangi adanya tentara Afghanistan yang kabur," kata Stump.

Jumlah peserta pelatihan militer yang kabur memang relatif kecil dibandingkan dengan 2.000 tentara Afghanistan yang ikut dalam latihan di AS sejak tahun 2007. Namun peristiwa ini memicu pertanyaan soal ancaman keamanan dan prosedur penyaringan peserta pelatihan.

Pasalnya, militer Afghanistan banyak disusupi oleh militan Taliban yang akhirnya melakukan serangan terhadap tentara AS dan Afghanistan.

Namun seorang pejabat Pentagon yang dikutip Reuters mengatakan belum ada contoh kasus kejahatan yang dilakukan oleh pelarian tentara Afghanistan di AS.

Selain itu, kaburnya mereka saat latihan berpotensi mempermalukan pemerintahan Presiden Barack Obama yang telah keluar dana banyak untuk program tersebut.

Ada dugaan, para tentara yang kabur mencoba hidup dan mencari kerja di AS atau negara-negara tetangganya. Dalam sebuah kasus, tentara Afghanistan tertangkap oleh polisi Kanada saat mencoba memasuki negara itu dari AS.

Pemerintah Washington telah mengalokasi anggaran lebih dari US$60 miliar atau lebih dari Rp779 triliun untuk melatih dan mempersenjatai tentara Afghanistan, namun tingkat keamanan di negara itu masih jauh dari aman.

Credit CNN Indonesia

Larangan total siaran TV India diberlakukan Pakistan

Hubungan antara Pakistan dan India memburuk terkait insiden di Kashmir.

Pakistan mengatakan akan mengambil tindakan atas setiap lembaga penyiaran yang menayangkan TV India mulai pekan depan.

Ketegangan kedua negara meningkat belakangan ini setelah operasi keamanan di bagian kawasan Kashmir yang dikuasai India pada bulan Juli.
Sebenarnya selama ini sudah ada pembatasan dalam penayangan program dari India walau sering diabaikan karena popularitas dari siaran-siaran hiburannya.

Namun sejalan dengan meningkatnya ketegangan kedua negara, otoritas media Pakistan, PEMRA, menegaskan bahwa kini semua saluran TV India akan dilarang.
"Setelah 15 Oktober, tindakan akan diambil terhadap semua yang melanggar tanpa pandang bulu," tulis pernyataan PEMRA, Kamis (06/10).

India

Dalam insiden terbaru pada Kamis (06/10), India dilaporkan menembak mati tiga militan.
Langkah ini diumumkan setelah sejumlah bioskop besar di Pakistan sepakat memboikot penayangan film-film India.

Jaringan bioskop Pakistan mengatakan pemboikotan film-film India akan diberlakukan setidaknya selama dua pekan sampai hubungan antara kedua negara kembali normal.

Hubungan kedua negara terkait dengan wilayah Kashmir yang masih menjadi sengketa semakin memburuk pada bulan September ketika kelompok militan menewaskan 18 tentara India dalam serangan atas satu pangkalan militer India.

Jaringan bioskop Pakistan sudah lebih dulu memboikot film-film India.

Pemerintah Delhi menuding Pakistan ikut bertanggung jawab atas serangan itu namun dibantah.
Kedua negara mengklaim wilayah Kashmir sepenuhnya, namun saat ini masing-masing menguasai sebagian.
Dalam insiden terbaru di Kashmir pada Kamis (06/10), polisi India dilaporkan menembak mati tiga terduga militan yang berupaya menyerang satu pangkalan militer India.

Credit BBC

AS 'mengutuk keras' Israel yang akan membangun pemukiman baru di Tepi Barat

Israel bersikeras bahwa mereka hanya menyetujui pembangunan kurang dari 100 rumah.

Amerika Serikat "mengutuk keras" Israel yang menyetujui rencana pembangunan pemukiman baru di Tepi Barat.

Gedung Putih dan Kementerian luar negeri AS mengatakan rencana pembangunan kembali 300 rumah baru dan zona industri di Tepi Barat dapat menciderai prospek penyelesaian solusi dua-negara dalam konflik Israel-Palestina.
Tetapi Israel bersikeras bahwa mereka hanya menyetujui pembangunan kurang dari 100 rumah.
Kementerian luar negeri negara Israel mengatakan rumah baru akan dibangun di wilayah pemukiman yang sudah ada.

Sekitar 570,000 warga Israel tinggal di lebih dari 100 pemukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang dibangun sejak pendudukan Israel pada 1967.
Pemukiman ini dianggap ilegal berdasarkan hukum internasional, walaupun Israel menolak anggapan itu.
"Tindakan pemerintah Israel yang menyetujui rencana pembangunan ini melemahkan upaya perdamaian," kata juru bicara Gedung Putih, Josh Earnest.
Sementara, juru bicara Departemen luar negeri AS Mark Toner mengatakan pemukiman baru itu "sangat menganggu" upaya perdamaian yang terus diupayakan.
Pengumuman rencana pembangunan pemukiman baru itu terjadi setelah kunjungan Presiden Barack Obama ke Yerusalem pekan lalu saat pemakaman mantan presiden Israel Shimon Peres.
Palestina menginginkan pendirian negaranya di wilayah Tepi Barat dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya.

Credit BBC

AS Sebut Israel Berkhianat karena Perluas Permukiman Yahudi

Ilustrasi permukiman Yahudi di Tepi Barat. (Reuters/Ronen Zvulun)

Jakarta, CB -- Pemerintah Amerika Serikat menuding Israel telah mengkhianati kepercayaan mereka dengan kembali membangun permukiman Yahudi di Tepi Barat. Tindakan Israel ini dianggap mengancam keamanan dan membuat perundingan damai kian jauh dari kenyataan.

Juru bicara Gedung Putih Josh Earnest pada Rabu (5/9) mengatakan bahwa pembangunan permukiman yang terdiri dari 300 unit rumah tersebut terletak jauh ke dalam Tepi Barat, hampir mendekati Yordania ketimbang merapat ke wilayah Israel.

Padahal, lanjut Earnest, sebelumnya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah berjanji tidak akan mengambil langkah tersebut. Tindakan Israel kali ini dianggap merupakan pengkhianatan terhadap janji mereka sendiri.

"Kami telah menerima jaminan dari Israel yang bertolak belakang dengan langkah mereka kali ini," ujar Earnest, dikutip AFP.

Komentar Gedung Putih kali ini dianggap salah satu yang terkeras terhadap Israel. Pengumuman pembangunan permukiman ini dilakukan selang beberapa hari setelah Presiden Barack Obama menyetujui rencana paket bantuan militer AS untuk Israel sebesar US$38 miliar.

Pembangunan permukiman Yahudi adalah salah satu biang keladi mandeknya perdamaian Israel-Palestina yang berlandaskan solusi dua-negara. Pada April tahun 2014, Netanyahu mencabut moratorium pembangunan permukiman yang membuat AS berang dan perundingan damai terhenti.

Israel berdalih pembangunan kali ini bukanlah permukiman baru, melainkan bagian dari perluasan Shilo, proyek perumahan pemukim Yahudi yang terletak antara Ramallah dan Nablus, Tepi Barat.

"Permukiman ini akan dibangun di tanah negara di permukiman Shilo dan tidak akan mengubah batas atau jejak geografis," ujar pernyataan Kemlu Israel.

Pembangunan permukiman yang mencaplok wilayah Tepi Barat oleh dianggap ilegal dan pelanggaran hukum internasional. Juru bicara Kemlu AS Mark Toner menegaskan Israel harus memilih antara solusi dua-negara dengan Palestina atau memperluas permukiman.

"Membangun permukiman kali ini adalah langkah lain dalam membentuk satu-negara dengan pendudukan secara terus menerus yang secara fundamental tidak konsisten dengan masa depan Israel sebagai negara Yahudi dan demokrasi," ujar Toner.

Credit CNN Indonesia

Kamis, 06 Oktober 2016

Eks Bos CIA Ramalkan Suriah Bakal Terpecah

WASHINGTON - Mantan kepala badan intelijen Amerika Serikat (AS), CIA, David Petraeus meramalkan Suriah tidak akan kembali menjadi sebuah negara yang utuh. Konflik bersenjata berkepanjangan membuat pihak-pihak yang bertikai sulit untuk disatukan kembali.

"Semakin muncul kemungkinan bahwa Suriah tidak akan dapat dipersatukan kembali. Humpty Dumpty telah jatuh dan saya tidak yakin Anda dapat menyatukan potongan untuk kembali bersama-sama," katanya merujuk pada sebuah acara televisi seperti dikutip dari laman Sky News, Kamis (6/10/2016).

Sebaliknya, ia membayangkan Suriah akan dibagi menjadi daerah otonom yang dipimpin oleh Presiden Bashar al Assad dan minoritas Alawit Syiah, Kurdi Suriah dan Arab Sunni.

"Saya pikir ada kemungkinan, dengan perjanjian atau tanpa perjanjian, Anda hanya akan melihat situasi berkembang di mana ada Kurdistan, dengan otonomi yang cukup, sebuah wilayah Alawit yang dikendalikan oleh Bashar (al Assad) dan rezimnya serta kemudian daerah di bawah kontrol berbagai elemen Sunni. Pertanyaannya adalah berapa banyak mereka dapat dibuat kohesif setelah ISIS dan afiliasi Al-Qaeda dikalahkan," katanyanya.

Lebih jauh, Petraeus memberikan prospek suram atas peluang untuk menghentikan perang sipil berdarah di Suriah. Ia pun pesimis jika konflik di Suriah bisa dihentikan meski hanya sementara.

"Kebanyakan orang akan menganggapnya sebagai upaya Hercules jika kita bisa mengurangi kekerasan dan pertumpahan darah serta mencapai gencatan senjata, walaupun kita masih harus memerangi afiliasi ISIS dan Al-Qaeda. Tapi sekali lagi, tanpa konteks militer yang memberikan insentif kepada Bashar al-Assad dan Rusia sebagai pendukungnya setuju dengan ini, saya pikir prospek untuk perdamaian tidak akan mungkin," tukasnya.

Credit Sindonews

Mahathir Gagal Yakinkan Raja Malaysia Copot PM Najib

KUALA LUMPUR - Mantan perdana menteri Malaysia, Mahathir Mohamad mengakui telah gagal meyakinkan Raja Malaysia untuk menindaklanjuti tuntutan warga Negeri Jiran lewat 'Deklarasi Citizens'. 'Deklarasi Citizens adalah petisi yang berisi 1,2 juta tanda tangan warga Malaysia yang meminta Perdana Menteri Najib Razak mengundurkan diri.

Mahathir menyatakan untuk sementara ia tidak bisa mengungkapkan rincian percakapannya dengan Raja Malaysia, yang disebut Yang di-Pertuan Agong. Namun, ia mengkonfirmasi jika raja tidak menyetujui permintaan dari petisi tersebut.

"Saya tidak bisa mengulangi apa yang dia katakan karena kita berbicara tentang kepercayaan. Implikasinya adalah bahwa apa yang kita minta tidak dapat dilaksanakan," kata dalam konferensi pers seperti dikutip dari Asian Correspondent, Kamis (6/10/2016).

Mahathir menambahkan ia dengan raja juga membahas Undang-Undang Keamanan Nasional (NSA). Dalam kesempatan itu, ia memberitahu penguasa bahwa raja bisa merujuk hukum ke Pengadilan Federal jika merasa tidak yakin tentang beberapa ketentuannya.

"Kami memiliki diskusi panjang dan ia mempertanyakan saya tentang ketentuan hukum dan saya menjelaskan. Akhir itu, aku tidak bisa meyakinkan dia untuk bertindak," kata Mahathir tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.

NSA adalah undang-undang keamanan yang sangat kontroversial yang baru-baru ini disetujui oleh Parlemen Malaysia meski menuai protes dari kelompok oposisi dan kelompok masyarakat sipil. Undang-undang itu mengatur tentang zona keamanan, ketentuan tentang mencela perdana menteri.

Perdana Menter Malaysia, Najib Razak, berada dalam sorotan publik setelah ditemukan dana sekitar USD 681 juta di rekening bank pribadinya. Ia juga dituding telah melakukan korupsi dan melakukan miss manajem terkait 1MDB.

Namun, Najib menolak semua tuduhan yang diarahkan kepadanya. Ia menyatakan tidak pernah menggunakan dana untuk kepentingan pribadi. Pada bulan Januari, jaksa agung Malaysia membebaskan Najib dari segala tindak pidana.

Credit Sindonews

Angkut Rudal Balistik, Korut Bangun Kapal Selam Terbesar

WASHINGTON - Citra satelit memperlihatkan Korea Utara (Korut) mulai bekerja untuk membangun kapal selam yang lebih besar dari pada yang ada saat ini. Para analis menduga, kapal selam terbaru milik Korut itu nantinya akan memiliki kemampuan untuk meluncurkan rudal balistik yang dikembangkan Pyongyang.

Foto yang diambil dari satelit komersil pada bulan September menunjukkan sejumlah komponen yang digunakan untuk membangun kapal selam. Menurut situs 38North, yang dioperasionalkan oleh US-Korea Institute di Johns Hopkins University, komponen itu ditimbun di Galangan Kapal Sinpo South.

"Meskipun tidak ada bukti langsung bahwa progran ini untuk kapal pembawa rudal balistik yang tengah dikembangkan, kehadiran komponen dengan diameter 10 meter melingkar di luar aula fabrikasi yang direnovasi di fasilitas ini mungkin dimaksudkan sebagai konstruksi jig atau komponen lambung bertekanan udara untuk kapal selam baru," bunyi laporan yang dirilis North38 seperti dikutip dari Telegraph, Rabu (5/10/2016).

Sebagian besar kapal selam Korut dibangaun di Galangan Kapal Sinpo South. Jika komponen ini untuk generasi baru kapal selam, maka kapal selam tersebut akan lebih dari kapal selam rudal balistik kelas Gorae yang lebarnya sekitar 23 kaki yang telah digunakan dalam tes peluncuran rudal balistik terakhir.

Dalam uji coba peluncuran terakhir rudal balistik menggunakan kapal selam (SLBM atau Submarine Launched Ballistic Missile) pada akhir Agustus lalu, rudal balistik Korut terbang lebih dari 300 mil sebelem jatuh ke laut Jepang.

"Ada banyak alasan strategis mengapa Korut mencari kemampuan SLBM. Daripada mengandalkan situs tetap yang dapat dideteksi oleh intelijen elektronik atau manusia, kapal selam memiliki kemampuan yang jauh lebih besar untuk menjelajah dan menjadi tidak terdeteksi," kata Lance Gatling, seorang analis pertahanan dan presiden Tokyo Nexial Research Inc.

"Jika mereka hanya membangun kapal selam konvensional yang lebih besar, dipersenjatai dengan torpedo, maka tidak ada yang akan khawatir. Tapi kemampuan mereka untuk miniaturise hulu ledak nuklir dan menempatkan hulu ledak pada rudal yang dapat diluncurkan dari kapal selam merupakan langkah maju yang signifikan dan mengkhawatirkan dalam kemampuan strategis mereka," terang Gatling.

Credit Sindonews

Pertamina Siap Teken Kontrak Blok East Natuna

Foto: Dok. Kemenko Maritim

Jakarta - PT Pertamina (Persero) menyatakan, secara prinsip menyetujui syarat dan ketentuan (term and conditions) yang ditawarkan pemerintah dalam Production Sharing Contract (PSC/kontrak bagi hasil) untuk Blok East Natuna. Tidak ada keberatan dari Pertamina.

PSC memang baru mengatur detil term and conditions untuk pengembangan minyak di struktur AP (minyak). Sedangkan untuk pengeboran di struktur AL (gas) belum diatur jelas, karena masih menunggu hasil kajian mengenai teknologi yang cocok untuk pengembangan gas di sana, serta bagaimana pemasarannya (Technology and Marketing Review/TMR).

Direktur Hulu Pertamina, Syamsu Alam, mengungkapkan PSC akan ditandatangani dulu, dan nantinya akan direvisi setelah TMR untuk pengembangan gas selesai.

"Kami sudah bahas sama-sama, tim juga bahas sama-sama, untuk yang AP kami sudah oke. Kalau studi mengenai yang AL sudah selesai, teknologinya seperti apa, marketingnya seperti apa, baru kami diberi kesempatan untuk menyesuaikannya," kata Alam kepada detikFinance di Jakarta, Kamis (6/10/2016).

Meski syarat dan ketentuan untuk pengembangan gas belum jelas, termasuk soal bagi hasil antara kontraktor dengan negara, Pertamina tetap tak keberatan. Sebab, pemerintah ingin Blok East Natuna segera dikembangkan supaya ada aktivitas di kawasan itu.

Lokasi Blok East Natuna termasuk dalam 9 garis batas di Laut Cina Selatan yang diklaim China sebagai wilayahnya. Maka blok yang memiliki cadangan gas sebesar 46 triliun kaki kubik (TCF) ini harus segera digarap untuk menunjukkan kedaulatan Indonesia.

"Ada pemikiran pemerintah agar segera ada aktivitas sehingga akan kami percepat. Kalau menunggu studi di struktur AL kan masih lama, jadi dikembangkan dulu yang AP tapi tetap menjadi 1 PSC. Kami lihat term and conditions-nya seperti apa, itu yang lagi kami bahas," ujar Alam.

Pemerintah berjanji akan menyesuaikan PSC setelah studi untuk pengembangan gas di East Natuna selesai. "Janjinya dari pemerintah, untuk pengembangan AL nanti akan dilihat setelah hasil TMR selesai. Kami pada prinsipnya sudah oke," paparnya.

Kata Alam, ExxonMobil dan PTT yang akan menjadi mitra Pertamina untuk menggarap Blok East Natuna pun sudah siap meneken PSC. Tetapi, tentu bagi hasil untuk kontraktor harus layak karena tingkat kesulitan pengembangan Blok East Natuna cukup tinggi.

"Semua pada prinsipnya sudah oke. Tapi tantangannya di sana kan juga besar, mau nggak mau harus ada split yang cukup untuk kontraktor, angkanya nanti diumumkan saat tanda tangan kontrak," pungkasnya.

Credit detikFinance

Bangun Kilang Tuban, Pertamina dan Rosneft Bikin Perusahaan Patungan

Ilustrasi (Foto: Grandyos Zafna)

Jakarta - PT Pertamina (Persero) dan BUMN perminyakan Rusia, Rosneft, resmi mengumumkan penandatanganan perjanjian untuk membentuk Joint Venture Company (JVC) alias 'perusahaan patungan' untuk mengerjakan proyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban.

Dalam perjanjian yang diteken kedua perusahaan, Pertamina memiliki 55 persen kepemilikan di JVC, sedangkan Rosneft 45 persen.

Saat ini proyek Kilang Tuban sedang dalam tahap basic feasibility studies (BFS). Final Investment Decision (FID) untuk proyek ini akan dibuat setelah melalui BFS, basic engineering design (BED), dan front end engineering design (FEED). Rencananya, kapasitas produksi GRR Tuban akan mencapai 15 Metrik Ton Annual (MTA).

Selain perjanjian pembentukan JVC untuk proyek GRR Tuban itu, Pertamina dan Rosneft juga menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk kerja sama pengembangan aset hulu migas offshore maupun onshore di Rusia.

Terkait perjanjian ini, CEO Rosneft, Igor Sechin, mengatakan bahwa kerja sama dengan Pertamina tidak hanya menguntungkan kedua perusahaan, tapi sekaligus memperkuat hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia.

"Saya sangat yakin bahwa kerja sama ini tidak hanya menguntungkan bagi kedua perusahaan, tapi juga kedua negara," kata Igor dalam keterangan tertulis kepada media, Rabu (5/10/2016).

Sementara itu, Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto, menyatakan bahwa kerja sama dengan Rosneft ini merupakan bagian dari misi Pertamina mengamankan kebutuhan energi bagi Indonesia.

"Kami berkomitmen mengamankan dan mendiversifikasi pasokan energi bagi negara. Kerja sama kami dengan Rosneft adalah langkah strategis untuk mengimplementasikan komitmen tersebut," ujar Dwi.

"Kerja sama ini juga akan mempercepat Pertamina mencapai target mengoperasikan aset hulu migas di luar negeri. Kami yakin ini akan membawa keuntungan positif bagi Indonesia dan Rusia di masa mendatang," tutupnya.

Credit detikFinance

Masih Nego Bagi Hasil, Kontrak Blok East Natuna Belum Deal

Foto: Lamhot Aritonang

Jakarta - Profit Sharing Contract (PSC) alias besaran bagi hasil proyek pengelolaan Blok East Natuna yang rencananya diteken bulan September 2016 masih belum juga deal sampai hari ini. Plt Menteri ESDM, Luhut Binsar Panjaitan, sebenarnya ingin PSC Blok East Natuna diselesaikan hari ini, tapi ternyata tidak memungkinkan.

"East Natuna ternyata ada sedikit masih putus, tapi dalam 1 bulan ke depan akan selesai. Ada masalah teknis yang masih dibicarakan. Tapi sudah sangat maju," kata Luhut saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (5/10/2016).

Dia mengungkapkan bahwa konsorsium Pertamina, ExxonMobil, dan PTT masih bernegosiasi dengan pemerintah soal bagi hasil (split) di Blok East Natuna. "Masalah bagi-bagi kuenya," ujarnya.

Luhut menjelaskan, bagi hasil dalam PSC Blok East Natuna ini akan dibuat fleksibel, menguntungkan negara maupun kontraktor. Ketika harga minyak rendah, bagian kontraktor akan jadi lebih besar, bagian negara dikurangi.

Sebaliknya saat harga minyak melambung tinggi, bagian negara harus lebih besar. Prinsipnya 'sharing the pain, sharing the gain'.

Saat ini pemerintah dan konsorsium masih belum sepakat soal pembagian hasil saat harga minyak rendah dan saat harga minyak tinggi.

"Kita mau lihat di harga berapa mau kita bikin. Kita mau kaitkan nanti antara harga tinggi dan harga rendah. Jadi sharing pain dan sharing gain. Kalau kita terlalu kaku juga nanti orang nggak ada yang mau," tutupnya.

Blok East Natuna memiliki cadangan gas sebesar 46 triliun kaki kubik (TCF), lebih dari 4 kali lipat cadangan gas Blok Masela. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan agar pengembangan Blok East Natuna dikebut.

Sebab, lokasi Blok East Natuna termasuk dalam 9 garis batas di Laut Cina Selatan yang diklaim China sebagai wilayahnya. Maka blok ini harus segera digarap untuk menunjukkan kedaulatan Indonesia.

Credit detikFinance

ESDM: Kami Ingin Tahun 2017 Sudah Ada Aktivitas di Blok East Natuna

Foto: Dok. Kemenko Maritim

Jakarta - Kementerian ESDM terus mendorong agar kontrak bagi hasil atau Profit Sharing Contract (PSC) Blok East Natuna bisa segera ditandatangani, oleh PT Pertamina (Persero), ExxonMobil, dan PTT. Setelah penandatanganan PSC, diharapkan mulai 2017 sudah ada aktivitas di Blok East Natuna.

Lokasi Blok East Natuna termasuk dalam 9 garis batas di Laut Cina Selatan yang diklaim China sebagai wilayahnya. Maka blok yang memiliki cadangan gas sebesar 46 triliun kaki kubik (TCF) ini harus segera digarap, untuk menunjukkan kedaulatan Indonesia.

"Kami pemerintah inginnya begitu. Aktivitas fisik kita inginkan jadi dulu. Kita harap tahun depan sudah ada aktivitas di sana," kata Dirjen Migas Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja, saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (5/10/2016).

Saat ini pemerintah masih bernegosiasi dengan Pertamina, ExxonMobil, dan PTT soal syarat dan ketentuan (term and condition) PSC East Natuna, misalnya soal bagi hasil (split) minyak dan gas.

Wirat menambahkan, PSC untuk pengembangan minyak tak jadi dipisahkan dengan PSC untuk pengembangan gas. Pihaknya sempat berencana membuat 2 PSC untuk Blok East Natuna, yaitu untuk struktur AP (minyak) dan struktur AL (gas).

Tapi meski dijadikan satu PSC, pengembangan minyak tetap lebih didahulukan karena lebih mudah dilakukan, yang penting ada aktivitas dulu di perairan East Natuna. Sedangkan pengeboran di struktur AL masih menunggu adanya teknologi yang cocok untuk pengembangan gas di sana.

"(Term and condition) Lagi dibahas. Itu dijadikan satu wilayah kerja, satu PSC tapi dua tahap. Tahap AP dulu, lalu tahap AL-nya tunggu TMR (Technology Marketing Review). Kalau setelah TMR baru kita bisa ngomong split-nya (gas) karena harus dilihat dulu dari studi TMR," Wirat mengungkapkan.

Kata Wirat, semua calon kontraktor sepakat dengan keinginan pemerintah. Namun, mereka ingin term and condition yang pas untuk mengembangkan Blok East Natuna seperti keinginan pemerintah itu. "Secara prinsip sepakat. Tapi term-nya masih dibahas," tutupnya.

Credit detikFinance

Terapi Baru Dapat Hilangkan Virus HIV dari Darah?

Virus HIV. Tim ilmuwan tidak dapat memastikan 100 persen bahwa mutasi itulah yang menyebabkan kekebalan terhadap HIV. (Sumber CDC)

CB, London - Periset dari Inggris berharap mereka bisa menyembuhkan penderita HIV setelah virus salah satu pasien yang dirawat dengan terapi terbaru hilang dari darahnya.
Menurut The Sunday Times yang dikutip News.com.au pada Senin (3/10/2016), pasien berusia 44 tahun tersebut merupakan salah satu dari 50 pasien penderita HIV yang kini mencoba terapi terbaru.

"Tes darahku yang dilakukan pada minggu lalu sejauh ini tak ditemukan virus," ujar pasien yang merupakan pekerja sosial dari London itu.
Terapi terbaru tersebut diciptakan oleh tim peneliti dari lima universitas terkemuka di Inggris, yaitu Oxford University, Cambridge University, Imperial College London, University College London dan King's College London.
Para periset mengatakan, virus tersebut tak terdeteksi dalam darah pasien pria itu. Mereka menambahkan, jika tes darah terus mengeluarkan hasil serupa--tak terdapat HIV, bisa dikatakan ia sembuh total.
"Kami tengah mengeksplorasi kemungkinan benar tidaknya orang sembuh dari HIV. Ini adalah tantangan besar dan masih terlalu dini untuk dikatakan hasilnya. Namun, kemajuan yang terjadi sangat luar biasa," ujar Direktur National Institute for Health Research Office for Clinical Research Infrastructure, Mark Samuel.
Virus HIV menyerang sistem imun dan menempel di sel T DNA manusia, di mana penyakit itu bisa 'sembunyi' dan dapat bereproduksi.
Terapi yang saat ini dilakukan antiretroviral therapies (Art), menargetkan proses penghentian reproduksi. Tapi hingga kini belum bisa menemukan sel T yang tak aktif yang terinfeksi virus.
Dalam terapi terbaru, yang dilakukan pertama kali adalah mengenali dan menghapus sel-sel yang terinfeksi HIV. Lalu, di tahap berikutnya, obat terbaru bernama Vorinostat mengubah sel T terinfeksi yang 'tertidur' menjadi aktif sehingga mereka bisa ditemukan. Tahap terakhir adalah menargetkan sistem imun tubuh itu sendiri.
Lebih dari 37 juta orang di seluruh dunia terjangkit HIV , dengan jumlah paling banyak terdapat di Sub-Sahara Afrika.

Credit Liputan6.com