Senin, 15 Agustus 2016

Pemerintah Inggris Tidak Siap, Brexit Ditunda Hingga 2019


 
Pemerintah Inggris Tidak Siap Brexit Ditunda Hingga 2019
Proses Inggris keluar dari Uni Eropa menemui hambatan yang membuatnya tertunda hingga akhir 2019 mendatang. | (BBC)
 
LONDON - Media Inggris, Sunday Times melaporkan bahwa rencana negara itu meninggalkan Uni Eropa pada awal tahun bakal tertunda. Hal ini disebabkan pemerintah Inggris dan departemen perdagangan internasional tidak siap.

Sunday Times menurunkan laporan itu mengutip sejumlah sumber di London yang secara pribadi telah berbicara masalah tersebut dengan sejumlah menteri. Mereka mengatakan proses Brexit tertunda hingga menjelang akhir 2019.

Selain itu, media Inggris itu mencatat, sejumlah gelaran pemilu yang akan berlangsung di Prancis dan Jerman juga menjadi penyebab keterlambatan proses Brexit seperti dikutip dari Sputnik, Minggu (14/8/2016).

Pada Rabu lalu, Perdana Menteri Inggris Theresa May menekankan bahwa ketentuan Pasal 50 untuk memulai proses keluarnya suatu negara dari Uni Eropa tidak akan diaktifkan sebelum akhir 2016 nanti. Memberlakukan Pasal 50 akan memulai negosiasi formal selama dua tahun antara Inggris dengan Uni Eropa sebelum Brexit.

Seperti diketahui pada 23 Juni lalu Inggris mengadakan referendum untuk memutuskan apakah negara itu bertahan atau meninggalkan Uni Eropa. Hasil akhir referendum menunjukkan 51,9 persen pemilih atau 17,4 juta orang memutuskan untuk mendukung Brexit. Sedangkan mereka yang menginginkan untuk tetap bertahan hanya sekitar 16,1 juta orang.




Credit  Sindonews



Terungkap, Dana Soros Memanipulasi Pemilu di Banyak Negara


 
Terungkap Dana Soros Memanipulasi Pemilu di Banyak Negara
Pebisnis dan miliarder ternama dunia, George Soros. | (Reuters/Luke MacGregor)
 
WASHINGTON - Lebih dari 2.500 file dari beberapa organisasi yang dijalankan miliarder Yahudi, George Soros, telah dibocorkan kelompok hacker. Dari bocoran itu terungkap bahwa dana Soros digunakan untuk memanipuasi Pemilu di banyak negara, terutama di Eropa.

Bocoran dokumen itu diterbitkan oleh DC Leaks.  Organisasi utama Soros yang jadi sasaran peretasan kelompok hacker adalah Open Society Foundation. Organisasi ini pernah jadi sorotan karena dituding sebagai donatur International Consortium for Investigative Journalists (ICIJ), sebuah konsorsium jurnalis yang membongkar skandal Panama Papers.

File-file yang dirilis dikelompokkan menjadi beberapa bagian seperti wilayah geografis, Bank Dunia dan Kantor Presiden.  Menurut The Daily Caller, bocoran dokumen itu mencakup periode dari tahun 2008 sampai 2016.

DC Leaks mengklaim kebocoran dokumen pendanaan Soros sebagai karya aktivis Amerika yang ingin menyajikan kebenaran. “Tentang proses pengambilan keputusan AS serta tentang elemen kunci dari kehidupan politik Amerika,” bunyi pernyataan DC Leaks, yang dikutip Senin (15/8/2016).

Juru bicara Open Society Foundation, Laura Silber, mengatakan hacker DC Leaks sebelumnya merilis dokumen dari Open Society Foundation pada bulan Juni dan pelanggaran itu sudah dilaporkan ke FBI. Dia mengatakan bahwa penyelidikan oleh perusahaan keamanan menemukan intrusi terbatas ke sistem intranet yang digunakan oleh anggota dewan, staf dan mitra organisasi.

DC Leaks juga membocorkan dokumen e-mail dari mantan jenderal NATO; Philip Breedlove, yang menunjukkan dia mencoba untuk memprovokasi Presiden Obama agar memulai konflik melawan Rusia.

Breedlove mengaku kepada CNN pada bulan Juli lalu bahwa e-mail-nya telah diretas sebagai bagian dari operasi intelijen yang disponsori sebuah negara. Namun, dia tidak mengungkap negara yang dimaksud.

Meski demikian, para ahli keamanan AS menyalahkan hacker Rusia sebagai biang kebocoran dokumen itu. Tudingan ini, menurut Bloomberg merupakan reaksi yang sama ketika e-mail Komite Nasional Partai Demokrat (DNC) diretas dan dokumennya dibocorkan oleh WikiLeaks belum lama ini.




Credit  Sindonews




Eks Kepala Senjata Gedung Putih: Bom Nuklir AS di Turki Tak Aman

 
Eks Kepala Senjata Gedung Putih Bom Nuklir AS di Turki Tak Aman
Bom nuklir B-61 milik Amerika Serikat. | (US Departement of Defense)
 
WASHINGTON - Direktur Kebijakan Pertahanan dan Pengendalian Senjata pada staf Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih era Presiden Bill Clinton memperingatkan bahwa bom nuklir B-61 yang ditempatkan di Turki tidak aman dan mudah direbut “jihadis”. Senjata nuklir taktis AS itu ditempatkan di Pangkalan Udara Incirlik, Turki.

”Tidak ada do-overs dalam sejarah, tetapi ada pelajaran,” kata mantan pejabat top Gedung Putih bernama Steve Andreasen itu.

”Bagaimana jika komandan pangkalan di Incirlik Turki telah memerintahkan pasukannya di sekitar perimeter pangkalan untuk mengubah senjata mereka pada tentara AS yang kabarnya menjaga bunker penyimpanan senjata nuklir AS di sana?,” lanjut dia, seperti dikutip dari Sputniknews, Senin (15/8/2016).

Kekhawatiran disampaikan Andreasen setelah rezim Pemerintah Presiden Turki Tayyip Erdogan frustasi dengan menyalahkan AS sebagai bagian dari upaya kudeta yang gagal pada 15 Juli 2016 lalu. Turki hingga kini bersikeras mendesak AS mengekstradisi ulama Fethullah Gulen yang dituding Turki sebagai salah satu dalang upaya kudeta militer.

Erdogan pernah menyebut Gulen hanya “pion” dalam rencana upaya kudeta di Turki. Komentar Erdogan itu bias, mengingat Gulen sudah sekian tahun tinggal di AS. Sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja Turki, Soylu Suleyman, dalam sebuah wawancara mengatakan; “AS berada di balik kudeta”.

Komentar itu berlanjut dengan pemberitaan surat kabar pro-pemerintah Turki yang menyebut jendereal top AS dalang utama kudeta lengkap dengan foto yang dipajang di halaman depan.

Senjata nuklir taktis AS yang ditempatkan di Incirlik, Turki, memiliki kekuatan 100 kali dari bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima saat Perang Dunia II. Senjata berbahaya itu rawan direbut kelompok radikal, mengingat lokasi pangkalan udara Incirlik hanya 60 mil (97 km) dari basis ISIS atau Daesh di perbatasan Suriah-Turki.

”Kami berada dalam untuk bentangan panjang ketidakpastian politik di Turki, diperburuk oleh meningkatnya anti-Amerikanisme,” kata Andreasen. "Setiap senjata nuklir yang disimpan di sana lebih cenderung mempersulit daripada meningkatkan arus politik dalam negeri dalam bermain,” imbuh dia.




Credit  Sindonews




Jumat, 12 Agustus 2016

Belanda Tuntut 6,5 Miliar Gulden untuk Penyerahan Kedaulatan Indonesia


 Konferensi Meja Bundar yang digelar di Den Haag, Belanda, dari 23 Agustus hingga 2 November 1949.
Konferensi Meja Bundar yang digelar di Den Haag, Belanda, dari 23 Agustus hingga 2 November 1949.
 

 
Sudah bukan jadi rahasia umum Belanda memperoleh berbagai kenikmatan saat menduduki Kepulauan Indonesia. Boleh dikata selama 3,5 abad berkuasa di Hindia Belanda, seluruh hasil bumi, bahan tambang dan berbagai produk lainnya diangkut ke negerinya. Untuk kemudian dipasarkan ke Eropa, Amerika dan pasaran dunia lainnya dengan keuntungan tinggi.

Pada 1942, Jepang membuat Belanda bertekuk lutut di Indonesia. Sementara negerinya diduduki Nazi. Sayangnya, banyak di antara kita yang tidak tahu perbaikan dan pembangunan kembali Negeri Belanda yang rusak berat setelah Perang Dunia ke-II justru dibantu bangsa Indonesia.

Dalam Konferensi Meja Bunda (KMB) di Den Haag, Desember 1949 diputuskan sebagai imbalan penyerahan kedaulatan, Belanda mendapat bayaran 4,5 miliar gulden dari Indonesia. Lambert Gielbels, sejarawan Belanda dalam sebuah tulisannya yang dikutip sebuah surat kabar di Ibu Kota mengungkapkan sebenarnya Belanda menuntut 6,5 miliar gulden. Yang berarti uang yang digunakan untuk menindas bangsa Indonesia, termasuk dua agresi militernya selama revolusi fisik, justru harus dibayar pemerintah baru Indonesia.

Pembayaran hasil KMB itu berlangsung terus antara 1950-1956, sampai RI secara sepihak membatalkan persetujuan KMB karena menyadari persetujuan itu berat sebelah. Ketika itu Indonesia telah membayar pada Belanda empat miliar gulden. Periode tersebut, menurut Gieberls disebutkan sebagai 'keajaiban Belanda.' Tapi, menurutnya, tidak disebutkan sama sekali hasil itu berkat sumbangan bekas tanah jajahannya.

Konferensi Meja Bundar yang digelar di Den Haag, Belanda, dari 23 Agustus hingga 2 November 1949.
Ratu Beatrix

Belanda Dituntut Minta Maaf kepada Indonesia

Yang menjadi pertanyaan kenapa justru Indonesia yang harus membayar Belanda dan bukan sebaliknya. Pemerintah Indonesia sendiri selama ini tidak pernah menuntut untuk meminta maaf atas kekejaman dan penindasan yang dilakukan selama 350 tahun penjajahan. Apalagi menuntut ganti rugi. Tapi, di Negeri Belanda sejak lama terdengar banyak kalangan yang meminta agar pemerintahnya mau meminta maaf kepada Indonesia.

Bahkan ada yang berpendapat meminta maaf saja tidak cukup. Karena kerugian dan penderitaan bangsa Indonesia akibat penjajahan sangat besar, tidak dapat terhapus hanya sekedar maaf. Seperti pada 1995, saat Ratu Beatrix dan suaminya Pangeran Philip berkunjung ke Indonesia.

Ratu didesak rakyatnya agar mau meminta maaf selama ia berada di Indonesia. Memang, permintaan maaf itu tidak disampaikan. Ratu hanya meminta agar kedua negara mau melupakan peristiwa buruk yang pernah terjadi di masa lampau.



Konferensi Meja Bundar yang digelar di Den Haag, Belanda, dari 23 Agustus hingga 2 November 1949.
Sukarno

Indonesia Menggugat

Terhadap kekejaman penjajah Belanda itu, Bung Karno mengungkapkan ketika diadili di depan pengadilan kolonial Bandung, 18 Agustus 1930. Ia memberikan judul "Indonesia Menggugat" dalam pembelaannya.
Bung Karno yang saat itu berusia 29 tahun telah menggugat politik kolonial Belanda. Termasuk pengurasan 70 persen dari hasil bumi dan tambang Hindia Belanda yang dilarikan ke negerinya. Data-data kekejaman kolonial yang diungkapkan Bung Karno justru dikutip dari kalangan mereka sendiri.

"Tak ada satu negeri pun di dunia kelebihan ekspornya begitu tinggi seperti Hindia Belanda." Pernyataan ini sebagai gugatan Bung Karno karena sedikit sekali barang impor yang masuk negeri jajahan.

"Bagi rakyat Indonesia, baik imperialisme 'tua' maupun imperialisme 'modern', kedua-duanya menyedot habis hasil bumi Indonesia. Pernyataannya ini menunjukkan sejak masa JP Coen hingga sistem tanah paksa, dan kemudian pada masa modern, teror kolonial Belanda terhadap rakyat Indonesia tiada pernah henti. 

Mengenai sistem tanam paksa atau cultuurstelsel yang diberlakukan oleh Gubernur Jenderal van der Bosh dan para penggantinya (1830 -1870), Bung Karno menggugatnya sebagai tindakan yang sampai kapan pun sukar dilupakan.


Konferensi Meja Bundar yang digelar di Den Haag, Belanda, dari 23 Agustus hingga 2 November 1949.
Sukarno

Kerja Rodi Sengsarakan Rakyat Indonesia

Sistem rodi yang ditakuti ini mengakibatkan puluhan ribu rakyat kita meninggal dunia, baik karena kelaparan maupun penyakit. Van der Bosh sendiri karena dianggap berjasa karena menggemukkan uang pemerintah kolonial telah mendapat gelar bangsawan Graaf, sebuah gelar yang sangat tinggi dari Kerajaan Belanda. Padahal, ia menari-nari di atas
bangkai beribu-ribu rakyat Indonesia yang harus mati di negerinya yang subur.

Di Grobongan, Jawa Tengah dari 98 ribu penduduknya, tinggal 9.000 orang akibat sistim ini. Di Demak, dari 336 ribu penduduknya hanya tinggal 120 ribu orang. Eduard Douwes Dekker alias Multatuli -Asisten Residen Belanda di Lebak (Banten)- telah menyerang negaranya sendiri akibat sistem ini.

"Betul tuan hakim. Kejahatan cultuurstelsel adalah kejahatan kuno, tetapi hati nasional kami tidak gampang untuk melupakannya," tegas Bung Karno di hadapan pengadilan.
Willard A. Hanna, mantan pimpinan Kantor Penerangan AS (USIS) di Jakarta dalam buku: Hikayat Jakarta mengemukakan betapa besarnya ekspor dari Hindia Belanda selama Perang Dunia I. Lebih dari satu miliar dolar per tahun berupa bahan-bahan mentah.

Bahkan, tulis Hanna, pada zaman malaise atau resesi ekonomi (sekitar 1930-an), waktu nilai ekspor menurun jadi separuh, batas keuntungan masih demikian besarnya, sehingga mereka yang berada dan kaya tidak kekurangan apa-apa. Karena itu, apalah salahnya kalau Belanda meminta maaf.





Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Bangun Pelabuhan Patimban, Pemerintah Cari Utang Rp 22 T

 
Bangun Pelabuhan Patimban, Pemerintah Cari Utang Rp 22 T  
Foto: ilustrasi pengembangan pelabuhan
 
Jakarta -Pemerintah telah menetapkan Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat, sebagai pengganti lokasi Pelabuhan Cilamaya di Karawang yang batal digarap. Fase I, pembangunan pelabuhan ini sendiri akan selesai bertahap mulai 2019 dan beroperasi penuh di 2021.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Wismana Adi, mengatakan pemerintah tengah mencari pendanaan sebesar US$ 1,7 miliar atau setara Rp 22,30 triliun (US$ 1 = Rp 13.120) untuk proyek tahap pertama tersebut. Rencananya, proyek Pelabuhan Patimban akan dibiayai dari pinjaman Jepang.

"Ada tahap I yang akan selesai pada 2019, tetapi pemanfaatan fase I setelah pelabuhan jadi, itu di 2021 dari rencana sekarang. Dan US$ 1,7 miliar yang kita perlukan," kata Wismana ditemui di kantornya, Taman Surapati, Jakarta, Jumat (12/8/2016).

"Jadi dari pendanaan saja, itu yang dimasukkan dalam blue book (untuk proyek Kerja Sama Pemerintah Swasta) US$ 1,7 miliar untuk pinjaman," imbuhnya.

Wismana menuturkan, pemerintah sendiri masih menghitung berapa porsi pendanaan yang bersumber dari APBN, mengingat ada perubahan nilai investasi Pelabuhan Patimban.

"Yang penting amankan dulu itu (pinjaman), dana pendampingnya itu akan disesuaikan. Kalau dulu sekitar US$ 2,2 miliar dengan dana pendamping US$ 800 juta, yah kira-kira segitu, kalau US$ 1,7 miliar ada penyesuaian," jelas Wismana.

Dia mengungkapkan, jika fase pertama selesai, pelabuhan untuk ekspor impor kawasan industri Jawa Barat ini bakal memiliki daya tampung 3,4 juta TEUs.

"Fase I sudah bisa berfungsi sepenuhnya sekitar 3,4 juta TEUs. Nanti fase II dan III selesai, artinya menambah lagi sekitar 7,5-8 juta TEUs. Yang penting pelabuhan pertamanya dulu (selesai)," ujar Wismana.

Perlu diketahui, beberapa waktu lalu pemerintah menawarkan keikutsertaan investasi pembangunan Pelabuhan Patimban pada Jepang. Penawaran dilakukan saat Presiden Joko Widodo melakukan lawatan kenegaraan ke Negeri Sakura tersebut Mei lalu.




Credit  detikfinance


Saham PGE Akan Dibagi 2, PLN dan Pertamina Sama-sama Punya 50%


 
Saham PGE Akan Dibagi 2, PLN dan Pertamina Sama-sama Punya 50% 
 Foto: Rengga Sancaya
 
Jakarta -Sekitar 2 pekan lalu, PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) diundang rapat oleh Menteri BUMN Rini Soemarno. Dalam pertemuan tersebut, Rini memerintahkan PLN mengakuisisi 50% saham anak usaha Pertamina yang bergerak di bidang pengembangan panas bumi, yaitu PT Pertamina Geothermal Energy (PGE).

Direktur Utama PLN, Sofyan Basir, mengungkapkan bahwa PGE akan jadi 'perusahaan patungan' PLN dan Pertamina. PLN telah mendapat lampu hijau dari Kementerian BUMN untuk melakukan aksi korporasi ini.

"Nanti akan jadi semacam perusahaan patungan. PGE dimiliki bersama oleh PLN dan Pertamina 50:50. Ini sudah dibicarakan dengan Dirut Pertamina, dengan PGE, dan Menteri BUMN," kata Sofyan saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (12/8/2016).

Dia menambahkan, akuisisi ini akan membuat PGE jadi lebih besar karena mendapat tambahan suntikan modal dari PLN. Dengan begitu, PGE bisa lebih banyak melakukan eksplorasi dan produksi panas bumi di dalam negeri.

PLN sendiri juga akan diuntungkan karena bisa memperoleh uap panas bumi dengan harga lebih murah, tak perlu negosiasi harga berlarut-larut lagi dengan Pertamina.

"Manfaatnya, (PGE) jadi besar, jadi efisien. Kan dulu uapnya dari Pertamina, habis itu baru dibeli PLN, sekarang kan langsung, terus dijadiin listrik," paparnya.

Pihaknya berharap harga listrik panas bumi bisa ditekan hingga di bawah US$ 10 sen/kWh, setelah PLN ikut memiliki PGE.

"Biaya untuk panas bumi ini pasti jadi turun harganya, itu kan komponen energi terbarukan. Sekarang ada yang US$ 11 sen/kWh, ada yang US$ 13 sen/kWh. Harapannya bisa lebih rendah, siapa tahu bisa single digit," tuturnya.

Meski pengembangan panas bumi bukan bidang usaha yang ditekuni PLN, akuisisi PGE tak akan membuat PLN kelimpungan. Sebab, kata Sofyan, PGE akan dikelola bersama dengan Pertamina. Pertamina fokus mengebor dan memproduksi uap, PLN yang membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP).

"Kan Pertamina yang ngebor, produksi panas bumi. Kita produksi listriknya," tutupnya.



Credit  detikfinance



PLN Akan Akuisisi Pertamina Geothermal Energy, Ini Penjelasan Rini

 
PLN Akan Akuisisi Pertamina Geothermal Energy, Ini Penjelasan Rini Foto: Ardan Adhi Chandra
 
Jakarta -Menteri BUMN Rini Soemarno memerintahkan PT PLN (Persero) untuk mengakuisisi 50% saham PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), anak usaha Pertamina yang mengembangkan energi panas bumi.

Rini menjelaskan, akuisisi PGE ini bertujuan supaya potensi energi panas bumi Indonesia yang mencapai 29.000 MW bisa dimaksimalkan. Pertamina handal dalam melakukan pengeboran untuk mencari sumber-sumber panas bumi, sedangkan PLN mahir membangun pembangkit dan menjual listrik.

Bila keduanya bersinergi, tentu pengembangan energi baru terbarukan di dalam negeri bisa berjalan sangat cepat. Sinergi ini didorong Rini dengan membuat PGE menjadi perusahaan yang dimiliki bersama oleh PLN dan Pertamina.

"Penjual listrik adalah PLN. Nah, pengebor ke bawah adalah Pertamina. Saya ingin dorong geothermal karena itu energi bersih, energi yang terbarukan, jadi kita dorong supaya lebih cepat geraknya. Karena itu saya minta ini menjadi partner berdua. Yang satu ada kekuatannya untuk mengebor, yang satu menang listriknya, transmisinya, marketing listriknya itu semua ada PLN. Jadi (kepemilikan saham) 50:50, exactly," papar Rini saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (12/8/2016).

Rini menambahkan, akuisisi ini sama sekali tidak menyingkirkan Pertamina dari PGE. PLN pun membutuhkan Pertamina karena eksplorasi dan produksi uap panas bumi bukan keahlian PLN. Sebaliknya, Pertamina membutuhkan PLN untuk memproduksi dan menjual listrik dari tenaga panas bumi.

"PGE-nya 50%, 50%-nya PLN. Jadi PGE tetap bagian dari Pertamina. Jangan lupa, PLN juga tidak bisa sendiri karena dalam drilling itu ahlinya Pertamina. Tapi jual listrik bukan ahlinya Pertamina. Pertamina ahlinya jual BBM. Karena itu kami tekankan harus di-link dengan PLN," dia menegaskan.

Deputi Bidang Energi, Logitik, dan Pariwisata Kementerian BUMN, Edwin Hidayat Abdullah, menambahkan bahwa akuisisi ini juga bertujuan untuk meringankan beban Pertamina. Pertamina sudah punya banyak proyek besar seperti pembangunan kilang baru, ekspansi mencari sumber-sumber minyak ke luar negeri, dan sebagainya.

Maka untuk pengembangan panas bumi, PLN ikut masuk membantu.

"Selama ini PGE di-support keuangan dari Pertamina sementara Pertamina punya penugasan lain cukup besar, kilang dan lain-lain itu besar. Ketika PGE harus dibesarkan untuk kepentingan PLN maka harus dibentuk satu institusi kuat secara bisnis dan keuangan yang tidak mengganggu induknya," dia menerangkan.

Pihaknya telah menunjuk Dana Reksa untuk menjadi konsultan yang menghitung valuasi saham PGE. Setelah perhitungan selesai, akan diketahui berapa yang harus dibayar PLN ke Pertamina untuk membeli 50% saham PGE.

"Sekarang baru penunjukan konsultan, Dana Reksa nanti jadi konsultan," pungkasnya.




Credit  detikfinance







Tegang dengan China, AS Kirim 3 Pesawat Bomber Nuklir ke Pasifik

 
Tegang dengan China AS Kirim 3 Pesawat Bomber Nuklir ke Pasifik
Pesawat-pesawat pengebom nuklir strategis AS. | (US Air Force)
 
WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengirim tiga pesawat pengebom (bomber) nuklir ke kawasan Pasifik untuk pertama kalinya sejak ketegangan dengan China pecah. Ketegangan itu dipicu sengketa kawasan Laut China Selatan, di mana Beijing membangkang putusan Pengadilan Tetap Arbitrase yang tidak mengakui klaim China atas kawasan maritim itu.

Pesawat-pesawat bomber nuklir AS itu berbahaya, karena berpotensi membunuh semua orang di wilayah Pasifik jika senjata nuklir ditembakkan.

Selain soal krisis Laut China Selatan, ketegangan Washington dan Beijing juga dipicu rencana AS untuk menyebarkan sistem anti-rudal THAAD di Korea Selatan. China merasa, sistem anti-rudal THAAD AS tidak hanya untuk melindungi Korea Selatan dari ancaman serangan Korea Utara, tapi juga diarahkan pada Beijing.

Pengiriman tiga jenis pesawat pengebom nuklir strategis AS ke Pasifik ini sebagai upaya Washington untuk meyakinkan sekutu-sekutunya di Asia  di tengah meningkatnya “agresi” China di Laut China Selatan setelah kalah dalam Pengadilan Tetap Arbitrase di Den Haag.

Angkatan Udara AS pada hari Rabu telah mengumumkan ketiga jenis pesawat bomber nuklir yang dikerahkan, yakni Boeing B-52H Stratofortress, Rockwell B-1B Lancer, dan Northrup Grumman B-2A Spirit. Ketiga pesawat berbahaya itu akan beroperasi secara bersamaan di wilayah Komando Pasifik AS untuk mendukung misi Continuous Bomber Presence (CBP) dan Bomber Assurance and Deterrence (BAAD).

Dalam pengumumannya, Angkatan Udara AS mengatakan bahwa pengerahan tiga pesawat bomber nuklir ke Pasifik sebagai kebutuhan untuk menangkal potensi lawan. Namun AS menolak untuk secara eksplisit menyebut nama China sebagai lawan utama di Pasifik.

Situs analis pertahanan, IHS Jane, menyatakan China jelas jadi lawan utama AS di Pasifik. ”Kekuatan militernya yang tumbuh menempatkan Beijing di sisi lain dari laras nuklir Amerika,” bunyi laporan situs analis pertahanan Barat itu, yang dikutip Sputniknews, Jumat (12/8/2016).

Tak mau kalah, China juga semakin gencar mengerahkan kapal-kapalnya ke wilayah sengketa Laut China Selatan. Langkah China ini menyusul pernyataan AS yang menyebut bahwa setiap upaya militerisasi di kawasan akan menyeberangi ”garis merah”.

Beijing telah mempertahankan kehadiran dua kapal kecil dan tiga kapal keamanan di sekitar Scarborough Shoal, salah satu wilayah sengketa utama di Laut China Selatan. Para pejabat AS yang akrab dengan laporan intelijen mengatakan kepada Washington Free Beacon bahwa sekarang ada lebih dari selusin kapal China di kawasan tersebut.

Taktik pengerahan kapal-kapal keamanan yang diikuti ratusan kapal nelayan Beijing ini mirip dengan taktik yang digunakan China dalam menghadapi Jepang dalam sengketa di Laut China Timur.




Credit  Sindonews







Bom Nuklir Rusia Tak Akan Ditempatkan Permanen di Suriah


 
Bom Nuklir Rusia Tak Akan Ditempatkan Permanen di Suriah
Pesawat jet tempur Rusia di pangkalan udara Khmeimim, Suriah. | (Ministry of defence of the Russian Federation/Sputnik)
 
MOSKOW - Penempatan bom nuklir dan pesawat pengebom strategis Rusia tidak akan ditempatkan secara permanen di pangkalan militer Rusia di Khmeimim, Suriah. Meski demikian, pangkalan militer itu akan diperluas.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komite Pertahanan dan Keamanan Senat Rusia, Frants Klintesvich, kepada surat kabar Izvestia. Menurutnya, itu merupakan kesepakatan yang dibuat Rusia dengan pihak berwenang Suriah.

Senator Rusia ini mengatakan bahwa kekuatan Moskow yang ditempatkan di Khmeimim cukup. “Namun bisa diperluas sesuai dengan perjanjian bilateral dengan Suriah,” katanya, yang kutip semalam (11/8/2016).

Pangkalan militer itu membutuhkan renovasi infrastruktur, instalasi sistem stasioner baru pengontrol lalu lintas udara dan modernisasi lapangan udara untuk mengakomodasi semua jenis pesawat militer, termasuk penerbangan strategis.

”Senjata nuklir dan (pesawat) pengebom (strategis) tidak akan ditempatkan di sana secara permanen, karena akan bertentangan dengan perjanjian internasional dan meningkatkan kemarahan,” kata Klintsevich.

Seorang sumber di Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan kepada Izvestia bahwa Rusia sudah berencana untuk memperluas infrastruktur di pangkalan Khmeimim  sejak akhir 2015, namun tidak dapat dimulai karena masalah hukum.

Pangkalan militer Khmeimim saat ini dilindungi sistem rudal pertahanan udara Pantsir-S dan S-400 Triumph dari serangan rudal udara dan serangan roket.


Credit  Sindonews










Crimea Membara, Rusia Umumkan Latihan Perang di Laut Hitam



 
Crimea Membara Rusia Umumkan Latihan Perang di Laut Hitam
Pemerintah Rusia mengumumkan latihan perang di Laut Hitam di tengah ketegangan yang terjadi di Crimea. | (Istimewa)
 
MOSKOW - Presiden Rusia Vladimir Putin memanggil dewan keamanan dan Angkatan Laut Rusia mengumumkan latihan perang di Laut Hitam. Pengumuman ini datang tepat satu hari setelah Presiden Rusia menuding Ukraina mencoba memprovokasi konflik di Crimea, yang dianeksasi Moskow pada 2014.

"Pemimpin Rusia bertemu dengan militer dan intelijen atas insiden pada hari Kamis dan meninjau kembali skenario langkah-langkah keamanan kontra terorisme di sepanjang perbatasan darat, lepas pantai, dan di ruang udara Crimea," kata Kremlin seperti dikutip dari Reuters, Jumat (12/8/2016).

Sementara Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan angkatan lautnya, Armada Laut Hitam berbasis di Crimea, akan mulai menggelar latihan di daerah untuk berlatih memukul mundur serangan bawah air oleh penyabot.

Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin meradang setelah FSB Rusia melaporkan bahwa agen-agen intelijen Ukraina meluncurkan serangan sabotase di Crimea. Putin menyebut Ukraina sudah beralih ke praktik “terorisme”. Ia pun mengatakan Moskow akan mengambil langkah-langkah keamanan tambahan setelah serangan di Crimea berhasil digagalkan.

Namun Presiden Ukraina Petro Poroshenko membantah tudingan Rusia terkait serangan sabotase yang terjadi di Crimea. sebuah pernyataan, pria yang baru saja melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia itu menegaskan, Kiev mengutuk keras segala macam aksi terorisme.




Credit  Sindonews




Ukraina Sebut Rusia Perkuat Kekuatan Militer di Crimea

 
Ukraina Sebut Rusia Perkuat Kekuatan Militer di Crimea
Oleg Slobodyan, juru bicara pasukan penjaga perbatasan Ukraina mengatakan, Rusia terus memperkuat pasukan mereka yang berada di Crimea. (Istimewa)
 
KIEV - Oleg Slobodyan, juru bicara pasukan penjaga perbatasan Ukraina mengatakan, Rusia terus memperkuat pasukan mereka yang berada di Crimea. Penguatan pasukan ini difokuskan di wilayah Crimea yang berbatasan dengan Ukraina.

Slobodyan menuturkan, Rusia secara berkala melakukan rotasi pasukan mereka yang berada di Ukraina, dan setiap rotasi pasukan selalu dibarengi dengan adanya peralatan tempur baru nan canggih yang ditempatkan di wilayah yang berada di kawasan Laut Hitam itu.

"Kami dengan tegas dapat mengatakan, tentara Rusia yang berada di sana sejak Maret, saat ini sedang digantikan dengan personel baru," ucap Slobodyan dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Kamis (11/8).

"Pasukan ini akan datang dengan peralatan yang lebih modern dan ada unit serangan udara. Dalam beberapa hari terakhir, kami melihat penguatan unit yang berada di perbatasan. Jumlah mereka meningkat," sambungnya.

Pernyatan ini muncul di tengah kembali meningkatnya tensi antara Moskow dan Kiev. Peningkatan tensi ini disebabkan oleh tudingan Rusia yang menyebut Ukraina menggunakan taktik ala teroris dalam melakukan serangan ke Crimea, dengan tujuan untuk merebut kembali wilayah itu.



Credit  Sindonews





Surat Pilu 15 Dokter Tersisa di Aleppo untuk Obama

 
Surat Pilu 15 Dokter Tersisa di Aleppo untuk Obama
Presiden Amerika Serikat Barack Obama. | (Reuters)
 
ALEPPO - Sebanyak 15 dokter tersisa di Aleppo, Suriah, menandatangani surat pilu yang ditujukan pada Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama. Dalam surat itu, mereka mendesak Obama datang ke Aleppo untuk membantu 250 ribu orang yang terkepung di Aleppo timur.

Belasan dokter ini mendesak Gedung Putih untuk membuka “garis hidup” permanen ke Aleppo. ”Kami  tidak perlu tangisan atau simpati atau bahkan doa, kami perlu tindakan Anda. Buktikan bahwa Anda adalah teman Suriah,” bunyi surat petisi 15 dokter di Aleppo untuk Presiden Obama.

Menurut mereka, jika serangan terhadap perusahaan medis terus meningkat, maka tidak akan ada rumah sakit yang tersisa di kota Aleppo dalam sebulan.

Surat untuk Obama ini muncul setelah Pemerintah Rusia mengumumkan gencatan senjata harian tiga jam untuk memungkinkan bantuan kemanusiaan sampai di Aleppo.

Menurut surat pilu untuk Obama, para dokter mengatakan bahwa sejak pemberontakan terhadap Presiden Suriah Bashar Suiah al-Assad dimulai, mereka telah menyaksikan pasien yang tak terhitung jumlahnya.

Para dokter menambahkan bahwa meskipun mereka telah bersumpah untuk membantu mereka yang terjebak di Aleppo, Presiden AS harus melakukan tugasnya juga.

”Selama lima tahun, dunia telah berdiri dan mengatakan bagaimana 'rumitnya' Suriah, saat melakukan sedikit untuk melindungi kita,” bunyi surat para dokter Aleppo tersebut, seperti dikutip Guardian, Kamis (11/8/2016).

Mereka mendesak Obama untuk bertindak sekarang guna menghentikan bom yang terus jatuh di kota dan memastikan bahwa warga Aleppo tidak terkepung lagi.

”Apa paling sakit bagi kita, seperti dokter, adalah memilih siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Anak-anak kadang-kadang dibawa ke ruang gawat darurat kami, terluka begitu buruk, kita harus memprioritaskan mereka dengan peluang yang lebih baik, atau tidak karena tak memiliki peralatan untuk membantu mereka,” bunyi lanjutan surat tersebut.

“Dua minggu lalu, empat bayi yang baru lahir terengah-engah mati lemas setelah ledakan memotong pasokan oksigen ke inkubator mereka. Terengah-engah, hidup mereka berakhir sebelum mereka benar-benar memulai (hidup di dunia).”




Credit  Sindonews





Google Akui Tak Taruh Nama Palestina di Maps


 
Google Akui Tak Taruh Nama Palestina di Maps Tanda merah merupakan negara Palestina yang tak dicantumkan di Google Maps. (CNN Indonesia via Google Earth)
 
Jakarta, CB -- Setelah menjadi polemik dalam beberapa hari belakangan, Google akhirnya buka suara mengenai tidak dicantumkan nama Palestina di layanan peta digital Google Maps.

Menurut Google, seperti dikutip dari Forbes, layanan Maps memang sedari awal tak memasang nama Palestina. Namun bila pengunjung mengetikkan kata ‘Palestine’ atau ‘Palestina’ akan merujuk ke perbatasan di wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Tepi Barat dan Jalur Gaza tetap tercantum di Google Maps, namun wilayah yang berbatasan dengan Israel itu dipisahkan dengan garis tepi putus-putus.


"Tidak pernah ada label 'Palestina' di Google Maps, namun kami menemukan bug hilangnya garis putus-putus di wilayah 'Tepi Barat' dan 'Jalur Gaza," kata juru bicara Google.

Dia menambahkan, ”Kami bekerja agar masalah tersebut bisa terselesaikan,”

Keramaian ini bermula dari protes Palestine Journalist Forum (PJF) yang melihat Google Maps tak menuliskan Palestina dan menggantinya dengan Israel.


Tulisan yang dipublikasi pada 25 Juli 2016 itu menuding, "Ini merupakan bagian dari skema Israel untuk membangun namanya sebagai negara yang sah untuk generasi yang akan datang dan menghapuskan Palestina sama sekali."

Hasil pencarian dengan kata kunci Palestine di Google Maps (Dok.Google Maps)

Menurut mereka, Google ikut berkontribusi memalsukan sejarah, geografi, dan hak warga Palestina untuk mengetahui negaranya di layanan peta digital.

Padahal bila menengok ke belakang, sebetulnya sudah sejak tahun 2010 Google memang tak menyertakan nama Palestina di dalam Maps.




Credit  CNN Indonesia


Google Petakan Bawah Laut Untuk Pariwisata dan Pengawasan


 Google Petakan  Bawah Laut Untuk Pariwisata dan Pengawasan
Beberapa ekor Komodo (Varanus komodoensis) memakan mangsa yang disediakan penjaga di Taman Nasional Komodo, Manggarai Barat, NTT,24 Mei 2016. ANTARA/Wahyu Putro A
 
CB, Jakarta - Google umumkan penambahan tampilan gambar tujuan wisata di Indonesia. Pada awal Agustus ini Google melalui layanan Google Street View menampilkan gambar Pulau Komodo, bawah laut pulau Komodo, bawah laut Raja Ampat dan bawah laut Taman Nasional Bunaken.

”Kami butuh waktu dua minggu untuk memetakan pulau Komodo,” kata Hugh Williams Vice President Engineering Google Maps di Jakarta Selasa, 9 Agustus lalu. Ia mengatakan untuk membuat pemetaan Pulau Komodo, Google menggunakan Google Trekker, sebuah kamera ransel yang mampu mengambil gambar 360 derajat.


Perangkat tas Google Trekker ini dipakaikan kepada manusia yang berjalan kaki berkeliling wilayah tertentu sesuai kebutuhan pemetaan. Google juga memetakan daratan kawasan pariwisata Pulau Komodo seperti Desa Komodo.


Selain itu Google juga memetakan tampilan bawah laut pulau Komodo dan beberapa kawasan bawah laut Indonesia lainnya seperti Raja Ampat dan Taman Laut Nasional Bunaken. Untuk memetakan bawah laut, Google melakukan kerjasama dengan XL Catlin Seaview Survey lembaga yang berusaha mendokumentasikan bawah laut dunia untuk melihat perkembangan kondisi laut dunia dari tahun ketahun.


XL Catlin Seaview Survey melakukan pemetaan dengan menggunakan sebuah kamera panoramic khusus yang mampu mengambil sudut gambar 360 derajat. Kamera yang dikendalikan oleh penyelam profesional ini mampu mengambil gambar 360 derajat setiap tiga detik dengan kecepatan menyelam 4 kilometer perjam.


Seluruh gambar yang terekam ini kemudian disambungkan atau dijahit menjadi satu kesatuan dan dipublikasikan secara online salah satunya melalui Google Street View. Tampilan dokumentasi bawah laut ini bisa dilihat melalui ponsel pintar, tablet, laptop hingga komputer desktop.


Dokumentasi yang dilakukukan Google bersama dengan XL Catlin Seaview Survey ini dilakukan guna mendukung pemantauan atau pengendalian bawah laut yang diketahui mengalami kehancuran hingga 40 persen selama 30 tahun terakhir.




Credit  TEMPO.CO




Perang Lawan ISIS, Menekuk Teroris dari Angkasa

 Perang Lawan ISIS, Menekuk Teroris dari Angkasa
Ekspresi pasukan Libya yang berkoalisi dengan PBB saat bertempur dengan ISIS di Sirte, Libya, 4 Agustus 2016. REUTERS/Goran Tomasevic
 
CB, Manbij - Setelah berbulan-bulan tentara pemberontak Suriah merebut kembali Kota Manbij dari tangan kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Dengan beking serangan udara Amerika Serikat, Pasukan Demokratik Suriah (SDF) telah menguasai 90 persen wilayah kota di timur laut Aleppo, Suriah, tersebut.

Seperti dilaporkan Aljazeera, yang merekam kondisi terbaru Manbij dari udara, kerusakan tampak meluas di berbagai sudut kota. Banyak rumah dan bangunan lain hancur dan porak-poranda. "Sekitar 400 orang terbunuh di Manbij selama pertempuran dua bulan terakhir," begitu menurut Aljazeera, Kamis, 11 Agustus 2016.

Ribuan warga Manbij telah mengungsi. Kini, setelah sukses merebut Manbij, SDF menggeser pertempuran di Sarb, kawasan sebelah kota yang juga menjadi kantong milisi ISIS. "Daesh telah berakhir. Kota akan dibebaskan dalam beberapa jam mendatang," kata seorang tentara SDF, Ibrahim al-Hussein, merujuk pada akronim Arab untuk ISIS.

Manbij hanyalah salah satu titik pertempuran koalisi militer Barat, yang dipimpin Amerika, melawan ISIS. Perang versus kelompok ekstremis Sunni itu merentang luas di penjuru Irak dan Suriah. Di Irak, Amerika menggandeng Prancis, Inggris, Kanada, Australia, Denmark, Belanda, Yordania, dan Belgia. Adapun di Suriah, Amerika bekerja sama dengan Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Bahrain, dan Turki.

Sejak melancarkan serangan udara dua tahun lalu, koalisi Barat telah mengebiri kekuatan ISIS. "Kami telah menghabisi 45 ribu milisi ISIS di medan perang," kata Letnan Jenderal Sean MacFarland, yang memimpin kampanye militer Amerika melawan ISIS di Irak dan Suriah. MacFarland mengklaim ISIS kini "hanya" menyisakan 15-30 ribu serdadu.

Airwars, organisasi pemantau kampanye militer anti-ISIS, menyebutkan koalisi Barat telah melancarkan lebih dari 14.387 serangan udara dalam kurun 734 hari. Dari angkasa, jet-jet tempur pasukan koalisi telah membombardir wilayah Irak (9.556 kali) dan Suriah (4.831 kali). "Sekitar 52.300 bom dan misil telah dijatuhkan," begitu estimasi lembaga asal London, Inggris, itu seperti dikutip situs berita Middle East Eye.

Pertempuran melawan ISIS juga terjadi di Libya. Di negara di pantai utara Afrika ini, Amerika membekingi pasukan pro-pemerintah. Dibantu serangan udara Amerika, tentara Libya sukses menggulung milisi ISIS dan merebut kembali Sirte, kota yang menjadi benteng terakhir kelompok teror itu, pada Rabu kemarin.




Credit  TEMPO.CO





Pendeta Hindu Ramalkan Sapi Jadi Pencetus Perang Dunia III


 Pendeta Hindu Ramalkan Sapi Jadi Pencetus Perang Dunia III
Seorang umat Hindu berdoa bersama dengan sapinya di Sangam, yang merupakan pertemuan antara Sungai Gangga, Yamuna dan Saraswati di Allahabad, India, 28 Mei 2015. Umat Hindu di India merayakan Ganga Dussehra, yang ditujukan untuk menyembah Sungai Gangga. AP/Rajesh Kumar Singh
 
CB, New Delhi - Seorang mantan pendeta Hindu yang kini menjadi pejabat pemerintah India meramalkan Perang Dunia Ketiga mungkin meletus gara-gara seekor sapi.

Mahamandleshwar Swami Akhileshwaranand Giri berkata demikian pada pertemuan dewan eksekutif negara Madhya Pradesh.

Seperti yang dilansir Indian Express, Giri, 61 tahun mengatakan, sapi telah lama jadi penyebab ketegangan. "Perang Dunia Ketiga akan dimulai karena sapi," kata Giri, Ketua Dewan Eksekutif Gaupalan Evan Pashudhan Samvardhan, yang bertugas melindungi dan melestarikan sapi. Dia adalah pendeta Hindu pertama yang menduduki jabatan itu.

"Banyak referensi dalam mitologi tentang itu dan perang kemerdekaan pada 1857 juga dimulai karena sapi, " kata Giri. Dia menambahkan bahwa dirinya akan memperbanyak penelitian dan konservasi tentang sapi.

Beberapa jam sebelumnya Perdana Menteri India, Narendra Modi, menyerukan penghentian hukum cambuk  di muka umum, yang dilakukan para pelindung sapi dalam aksi main hakim sendiri.

Sapi merupakan hewan suci dalam agama Hindu. Sebagian besar negara bagian di India melarang pembunuhan sapi.

Serangan terhadap pedagang dan penyelundup sapi meningkat sejak Modi dari partai nasionalis Hindu memenangkan pemilu pada 2014.

Setidaknya lima warga muslim dibunuh perusuh Hindu tahun lalu karena dituduh makan daging sapi atau menyelundupkannya ke negeri itu.



Credit  TEMPO.CO





Indonesia dan Kamboja Perkuat Kerja Sama Pertahanan


 Indonesia dan Kamboja Perkuat Kerja Sama Pertahanan
Menhan Ryamizard Ryacudu (kiri) usai pelepasan mudik karyawan di lapangan apel Kemhan, Jakarta Pusat, 1 Juli 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis
 
CB, Jakarta - Indonesia dan Kamboja memperkuat kerja sama pertahanan untuk mendorong terciptanya perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan di kawasan.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu melakukan kunjungan kerja ke Kamboja pada tanggal 9-11 Agustus 2016. Kunjungan ini merupakan kunjungan pertama oleh Menhan RI ke Kamboja setelah kunjungan terakhir tahun 2012 dalam rangka Pertemuan Menhan Asean ke-6 di Phnom Penh.

Perdana Menteri Kamboja Hun Sen saat menerima kunjungan kehormatan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengungkapkan Indonesia merupakan satu-satunya negara yang secara khusus memberikan bantuan pelatihan bagi pasukan pengamanan.

Pada 10 Agustus 2016, Ryamizard juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Pertahanan Nasional Kerajaan Kamboja, Jenderal Tea Banh di kantor Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja.

Pada hari yang sama, Ryamizard juga berkesempatan melakukan kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri Hun Sen di Peace Palace. Dalam pertemuan dengan para pejabat tinggi Kamboja tersebut, Menhan RI didampingi oleh sejumlah pejabat Kemenhan RI dan Duta Besar RI untuk Kerajaan Kamboja Pitono Purnomo.

“RI-Kamboja memiliki peran penting dan strategis bagi kestabilan dan perdamaian di kawasan. Oleh karena itu, kedua negara memiliki kepentingan bersama untuk mendorong terciptanya perdamaian dan kesejahteraan di kawasan. Kunjungan Menhan RI ke Kamboja diharapkan dapat memperkuat mekanisme yang sudah berjalan, sehingga kerja sama pertahanan kedua negara dari waktu ke waktu akan memberikan kontribusi penting bagi perdamaian, keamanan dan kesejahteraan bersama di kawasan,” tulis laman Kementerian Luar Negeri, Kamis, 11 Agustus 2016.

Dalam pertemuan bilateral dengan Menhan RI, Jenderal Tea Banh menyampaikan perlunya meningkatkan kembali hubungan kementerian pertahanan kedua negara, termasuk memperkuat kerja sama anti terorisme dan keamanan kawasan.

Kedua Menteri sepakat untuk membentuk MoU sebagai payung hukum kerja sama pertahanan kedua Negara, termasuk bagi kemungkinan penawaran produk alutsista dan perlengkapan militer serta melanjutkan pelatihan yang sudah berjalan.

Sementara itu, dalam kunjungan kehormatan Menhan RI ke Perdana Menteri Kamboja, PM Hun Sen menyambut baik kunjungan Menhan RI dalam rangka meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan.

Kerja sama pertahanan dan keamanan antara Indonesia dan Kamboja telah dirintis sejak tahun 1970 dan sudah banyak program yang sudah berjalan.

Sejauh ini, meskipun Indonesia dan Kamboja belum memiliki perjanjian yang menjadi payung hukum kerja sama bidang pertahanan, pada tataran implementasi kedua pihak telah memiliki MoU between the Indonesian National Army and the Army of the Royal Cambodian Armed Forces (RCAF) on Army to Army Talk sejak 2007.

Mekanisme ATAT ini terus berlangsung hingga saat ini. Di samping itu, TNI secara berkesinambungan memberikan bantuan pelatihan kepada RCAF, khususnya Brigade 911 (pasukan khusus Kamboja) dan pelatihan bagi pasukan pengaman PM secara berkala.





Credit  TEMPO.CO




Kapal perang AS " USS New Orleans" singgahi Bali

 
Kapal perang AS
Dokumentasi: USS Freedom (en.wikipedia.org)
Kedatangan kapal perang milik Amerika Serikat dalam rangka kunjungan wisata (port visit). Selama enam hari singgah di Bali, para awak kapal akan melaksanakan kunjungan ke beberapa tempat wisata di pulau Bali ini."
Surabaya (CB) - Kapal perang Amerika Serikat Type San Antonio-Class Amphibious Transport Dock (US Navy) "USS New Orleans" (LPD-18) menyinggahi Perairan Nusa Dua, Bali pada 7-12 Agustus 2016.

"Kapal perang Negeri Paman Sam yang lego jangkar di posisi 08 46 28 S - 115 14 40 T. Ada 80 personel Pangkalan TNI AL (Lanal) Bali, Lantamal V, yang mengamankan kapal perang itu," kata Danlantamal V Brigjen TNI (Mar) Rudy Andi Hamzah di Surabaya, Kamis.

Kapal perang US Navy Homeport Naval Base San Diego yang dikomandani Captain Jameson itu memiliki spesifikasi panjang 208,4 meter, lebar 32 meter, draft 7 meter dengan bobot sekitar 24.433 ton, mesin 4 coult pielstick diesel engines, 2 shafts 40.000 hp (30.000 Kw), dilengkapi dengan peralatan senjata canggih.

Peralatan senjata canggih dimaksud antara lain 2x30 mm Bushmaster senjata 2 (dua) untuk pertahanan ancaman permukaan, 2 x peluncur RIM 116 Rolling Airframe Missile untuk pertahanan udara dan pertahanan rudal, sekoci 2 x LCACs (Air Chushion), dan l Landing craft utility (Conventional).

Tidak hanya itu, kapal itu juga masih dilengkapi senjata antikapal selam, dua helikopter landing spots dan dilengkapi dengan dua mesin penggerak pokok dengan kecepatan 20 knots, dan jumlah ABK kurang lebih 1.100 orang, terdiri dari 35 Officers, 356 enlisted, dan 700 US Marines.

"Kedatangan kapal perang milik Amerika Serikat dalam rangka kunjungan wisata (port visit). Selama enam hari singgah di Bali, para awak kapal akan melaksanakan kunjungan ke beberapa tempat wisata di pulau Bali ini," katanya.

Berkaitan dengan kunjungan kapal perang negara adidaya tersebut, Lanal Denpasar mendapat kunjungan dari Athan Amerika Serikat untuk Indonesia Letkol Koichi Takagi dan dari NCIS (Naval Crime Investigative Service), Mr. Schuyler D. Lee, dan Mr. Mark Pendeergast (8/8).

Kedatangan mereka langsung diterima oleh Komandan Lanal Denpasar Letkol Laut (P) Gusti Bagus Oka Tapayasa yang didampingi Palaksa Lanal Denpasar Mayor Laut (P) Sobarudin di Lobby Mako Lanal Denpasar, Jalan Raya Sesetan, Denpasar.

Dalam kesempatan tersebut, Athan Amerika menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Komandan Lanal Denpasar, karena mendapat bantuan pengamanan dari Pangkalan TNI AL Denpasar.

Selama kapal perang AS tersebut berada di perairan Nusa Dua Bali, dua kapal itu berada dalam pengamanan TNI AL (Lanal Denpasar) yang mengerahkan 1 KRI bantuan dari Koarmatim yaitu KRI Sidat-851sebagai pendamping USS New Orleans (LPD-18), satu combat boat catamaran dan Rubber Boat untuk pengamanan sektor pelabuhan serta sedikitnya 80 personel pengamanan darat.



Credit  ANTARA News




Ukraina siap minta bantuan PBB terkait tuduhan Rusia

 
Ukraina siap minta bantuan PBB terkait tuduhan Rusia
Presiden Ukraina Petro Poroshenko menyampaikan keterangan kepada media di Kiev, Ukraina, Rabu (18/2). (REUTERS/Mykhailo Palinchak/Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters )
 
Amerika Serikat (CB) - Ukraina akan meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menggelar pertemuan jika ketegangan terus meningkat akibat tuduhan Rusia bahwa Kiev berencana menyerang infrastruktur di Krimea, kata duta besar Ukraina Volodymyr Yelchenko pada Rabu (10/8).

"Kami siap siaga untuk segala perkembangan provokatif," kata Yelchenko kepada para reporter.

"Pemanggilan untuk sidang Dewan Keamanan sedang dipertimbangkan," katanya. "Segera setelah sampai ke titik itu, kami akan segera melakukannya."

Presiden Rusia Vladimir Putin pada Rabu menuduh Ukraina mengobarkan "teror" atas dugaan upaya penyerangan ke Krimea, menambah ketegangan di wilayah yang dicaplok itu.

Dinas keamanan Rusia mengumumkan mereka telah menggagalkan "serangan teroris" di Krimea oleh intelijen militer Ukraina dan menghalau serangan bersenjata, klaim yang oleh Presiden Ukraina Petro Poroshenko dianggap "tidak masuk akal dan sinis."

Sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan, Ukraina berhak memanggil rapat untuk membahas masalah yang dianggap sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional.

Sejak Ukraina bergabung dengan dewan itu pada Januari, dewan baru menggelar satu pertemuan tentang krisis di negara itu.

Yelchenko mengatakan dia siap menghidupkan kembali proposal untuk pengerahan pasukan penjaga perdamaian PBB ke Ukraina Timur atau pembentukan misi khusus PBB untuk Ukraina dan penunjukan utusan khusus PBB.

Proposal-proposal itu gagal mendapat traksi di PBB karena keberatan-keberatan dari Rusia, anggota pemilik hak veto di Dewan Keamanan, demikian menurut warta kantor berita AFP.



Credit  ANTARA News



Rusia tuduh Ukraina berupaya serang Krimea

 
Rusia tuduh Ukraina berupaya serang Krimea
Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan pernyataan di Moskow, Rusia, Senin (22/2). (REUTERS/Mikhail Klimentyev/Sputnik/Kremlin/cfo)
 
Moskow (CB) - Presiden Rusia Vladimir Putin pada Rabu (10/8) mengecam Ukraina terkait dugaan upaya serangan ke wilayah sengketa Krimea, yang dibantah keras oleh Kiev.

"Ini kabar yang sangat mengkhawatirkan. Faktanya, dinas keamanan kami mencegah sebuah serangan ke wilayah itu oleh kelompok sabotase-pengintai dari Kementerian Pertahanan Ukraina," kata Putin kepada kantor berita Rusia.

Putin menuduh otoritas di Kiev "melakukan teror" dan berjanji tidak membiarkan kematian dua aparat Rusia dalam dugaan bentrokan itu begitu saja.

"Ada korban jatuh dari pihak Rusia - dua tentara tewas. Kami sudah pasti tidak akan membiarkan hal semacam itu lewat begitu saja," kata Putin seperti dikutip kantor berita AFP.

"Upaya untuk memprovokasi peningkatan kekerasan, memprovokasi konflik hanyalah upaya untuk mengalihkan perhatian publik."

"Ini permainan yang sangat berbahaya. Kami tentu akan melakukan segala upaya untuk memastikan keamanan infrastruktur, warga dan akan mengambil langkah tambahan guna memberikan keamanan."

Dinas keamanan Rusia menyebut mereka telah menggagalkan "serangan teroris" pada akhir pekan di Krimea oleh intelijen militer Ukraina dan menghalau serangan bersenjata.

Dinas Keamanan Federal Rusia mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa salah satu personelnya tewas dalam bentrokan bersenjata saat menangkap "teroris" pada malam antara 6-7 Agustus, sementara seorang tentara Rusia tewas dalam baku tembak dengan kelompok "sabotase-teroris" yang dikirim Kementerian Pertahanan Ukraina pada 8 Agustus.

Kepala Dewan Keamanan Nasional Ukraina Oleksandr Turchynov mengecam klaim Rusia "histeris dan palsu" dan menyebut Moskow berusaha menimbulkan ketakutan di Krimea.

Kementerian Pertahanan Ukraina membantah tuduhan itu, menyebutnya "tak lebih dari upaya untuk membenarkan pengerahan kembali dan tindakan agresi" pasukan Rusia ke wilayah itu.



Credit  ANTARA News