CUPUMA

Rabu, 01 Agustus 2018

Korut-Korsel Bertemu untuk Kurangi Ketegangan Militer

Ilustrasi perbatasan Korut-Korsel. (REUTERS/Kim Hong-Ji)

Jakarta, CB -- Pejabat militer Korea Utara dan Korea Selatan bertemu di Desa Gencatan Senjata Panmunjom pada Selasa (31/7) pagi demi mendiskusikan upaya mengurangi aktivitas permusuhan di perbatasan.

Delegasi kedua negara bertemu di Rumah Perdamaian sekitar 10.00 waktu lokal. Kepala delegasi Korsel, Mayor Jenderal Kim Do-gyun, mengatakan pertemuan hari ini dilakukan untuk membahas upaya kedua negara mengurangi ketegangan militer dan aktivitas permusuhan di perbatasan.

"Melalui pertemuan ini, kami ingin memaksimalkan usaha untuk mengurangi ketegangan militer antara kedua Korea dan menghasilkan langkah-langkah praktis untuk membangun rasa saling percaya," ujar Kim Do-gyun kepada wartawan sebelum berangkat ke Panmunjom.

Pengurangan ketegangan, paparnya, dilakukan sebagai salah satu implementasi Deklarasi Panmunjom yang telah disepakati Presiden Moon Jae-in dan pemimpin tertinggi Korut, Kim Jong-un, pada April lalu.

Pertemuan antara pejabat militer ini merupakan yang kedua kali setelah tatap muka perdana bulan lalu gagal menghasilkan kesepakatan signifikan mengenai langkah membangun kepercayaan dan pengurangan senjata di perbatasan.

Dikutip The Strait Times, sejumlah pihak berharap kedua delegasi akan membahas penarikan pasukan dan peralatan dari zona demiliterisasi (DMZ) perbatasan kedua negara. Penarikan pasukan dianggap upaya mengubah simbol DMZ yang semula dipenuhi pengamanan ketat militer menjadi simbol perdamaian kedua Korea.

Pekan lalu, Kementerian Pertahanan Nasional mengatakan rencana penarikan pasukan tengah dipertimbangkan "atas dasar percobaan" sampai penarikan total memungkinkan.

Dalam pertemuan hari ini, Kim Do-gyun ditemani oleh sejumlah pejabat Kementerian Pertahanan Nasional, pejabat Kantor Kepala Staf Militer Gabungan, Kementerian Unifikasi, dan Kantor Kepresidenan Korsel.

Sementara itu, dari pihak Korut, Letnan Jenderal An Ik San hadir sebagai kepala delegasi yang didampingi oleh sejumlah pejabat militer angkatan darat dan angkatan laut.

Credit cnnindonesia.com

Indonesia Melantik Konsul Kehormatan di Belize

Jakarta, CB -- Guna memanfaatkan momentum peningkatan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Belize, Duta Besar RI untuk Meksiko merangkap Belize, Yusra Khan, telah melantik Konsul Kehormatan Indonesia pertama di Belize, Nyonya Diana Fuller pada Senin (30/7).

Bertempat di Kiki Witz Resort, dan disaksikan oleh Chief Executive Officer Kementerian Luar Negeri Belize, Dubes Patrick Andrews beserta para pejabat Kemlu Belize lainnya, Duta Besar RI menyampaikan Keppres No. 62/M Tahun 2017 mengenai pengangkatan Konsul Kehormatan RI kepada Nyonya Diana Fuller, yang menandakan resminya yang bersangkutan menjabat sebagai Konsul Kehormatan RI di Belize.

"Sebagai upaya untuk lebih memajukan hubungan dengan Belize, maka langkah untuk mendorong peningkatan perdagangan, investasi serta kerjasama teknis menjadi fokus dalam kerjasama kedua negara. Untuk itu, saya percaya dengan koneksi dan informasi bisnis yang dimiliki oleh Konsul Kehormatan RI di Belize, bersama kita akan mampu mencapai hal tersebut," kata Dubes RI Yusra Khan dalam sambutan pada acara pelantikan Nyonya Diana Fuller.

Selanjutnya Dubes RI Yusra Khan memperkenalkan Konsul Kehormatan RI kepada undangan kalangan diplomatik pada resepsi yang diadakan segera setelah pelantikan. Turut hadir antara lain Dubes El Salvador, Dubes Guatemala, Dubes Honduras, Dubes Brazil, wakil Dubes Inggris, wakil Dubes AS, wakil Dubes Kosta Rika, kalangan bisnis setempat dan warga diaspora Indonesia di Belize.

Meskipun Belize dan Indonesia baru membuka hubungan bilateral pada 9 Juli 2014, namun kedua negara secara perlahan namun pasti terus meningkatkan interaksi di berbagai bidang. Antara lain pemberian beasiswa Darmasiswa, pendidikan Diplomat Indonesia kepada diplomat Belize, kunjungan tim kesenian, budaya dan kuliner KBRI Mexico City ke Belize pada 2016.

Dengan penunjukan Nyonya Diana Fuller, seorang pebisnis terkemuka Belize dan Direktur dari Fultec Systems Ltd. (sebuah perusahaan IT tertua di Belize) serta memiliki jaringan luas di kalangan bisnis serta pemerintahan Belize, sebagai Konsul Kehormatan RI maka diharapkan ke depannya hubungan kedua negara dapat meningkat pesat secara politik, ekonomi, sosial budaya serta people-to-people contact.

Pelantikan Konsul Kehormatan RI untuk Belize juga telah dimanfaatkan Kepala ITPC Mexico City untuk melakukan eksibisi kecil bagi produk makanan dan mesin packaging Indonesia sambil mempromosikan Trade Expo Indonesia 2018 kepada kalangan bisnis yang hadir. Kalangan bisnis Belize diundang dan diharapkan dapat hadir pada TEI 2018 yang akan datang.

Belize berada di Tenggara Meksiko dan berbatasan langsung dengan Guatemala, berpenduduk kl 330.000 jiwa dengan penghasilan utama berasal dari produk pertanian, perikanan laut dan turis. Jumlah turis yang berkunjung ke Belize mencapai 1,3 juta/tahun dan sektor ini menyumbang kurang lebih 40 persen dari total GDP nya.

Credit cnnindonesia.com

Kapal Perang China Menuju Darwin, Gabung Latihan Tempur AS-Australia

SYDNEY - Sebuah kapal perang China sedang menuju ke Darwin untuk bergabung dengan pasukan Australia, Amerika Serikat (AS) dan puluhan negara lain dalam latihan tempur gabungan. Bergabungnya militer China ini mengejutkan, karena Beijing sedang bersitegang dengan Washington terkait sejumlah masalah termasuk krisis Laut China Selatan.

Ada 27 negara yang diundang dalam Exercice KAKADU (Latihan KAKADU), termasuk Indonesia. Namun, belum jelas apakah Indonesia ikut bermanuver atau menjadi pemantau.

Menurut laporan ABC, Beijing telah mengindikasikan akan mengerahkan unit armada utamanya untuk Exercise KAKADU selama akhir Agustus hingga pertengahan September. Ini akan menjadi yang pertama kali bagi China mengambil bagian dalam latihan perang dengan Australia.

Laporan partisipasi perdana China dalam latihan maritim KAKADU muncul beberapa bulan setelah AS tidak mengundang Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China untuk mengambil bagian dalam latihan serupa di lepas Hawaii yang dikenal sebagai RIMPAC.

Pada bulan April, ABC melaporkan ada tiga kapal perang Australia yang nyaris konfrontasi dengan militer China ketika ketiganya melakukan perjalanan melalui Laut China Selatan.

Tahun lalu, kapal mata-mata China berteknologi tinggi juga dilaporkan sedang memantau latihan militer perang gabungan Talisman Saber antara Australia dan AS di lepas pantai Queensland.

Selain Indonesia, beberapa negara lain yang diundang ke latihan perang gabungan di Darwin di antaranya Kamboja, Uni Emirat Arab hingga Inggris. Namun, Inggris telah menolak untuk mengambil bagian.

"Latihan maritim utama Angkatan Laut Australia berusaha menghasilkan kemitraan keamanan yang aktif dan efektif antara Australia dan kawasan kita," kata Departemen Pertahanan Australia dalam sebuah pernyataan, Rabu (1/8/2018).

Sumber senior Departemen Pertahanan mengatakan kepada ABC bahwa kapal perang China diperkirakan akan melakukan beberapa pelatihan bersama kapal-kapal Australia dan Amerika, tetapi akan dikeluarkan dari kegiatan-kegiatan tertentu karena alasan keamanan.

Latihan KAKADU 2018 akan berlangsung di Darwin dan di Australia utara mulai 30 Agustus hingga 15 September. Lebih dari 2.000 personel militer akan dilibatkan.

Latihan yang digelar setiap dua tahun ini untuk membangun dan memperkuat rasa saling pengertian dan interoperabilitas dalam domain maritim melalui serangkaian pelatihan dan kegiatan keterlibatan.

Credit sindonews.com

Media China: AS Invasi Militer jika Kirim Marinir ke Taiwan

BEIJING - Amerika Serikat (AS) akan dianggap melakukan invasi militer terhadap China jika mengirim marinirnya untuk menjaga kedutaan AS de facto di Taiwan, American Institute in Taiwan (AIT). Penilaian itu muncul dari media pemerintah Beijing.

Sebuah laporan baru menunjukkan personel militer AS disiapkan untuk dikerahkan ke gedung AIT baru di Taiwan untuk melindungi personel AS di sana.

"Beijing akan menganggap langkah semacam itu sebagai subversi dari kebijakan satu-China," tulis media pemerintah Beijing, Global Times, dalam editorialnya, hari Senin.

"Alasan bagi Beijing untuk menyebarkan peningkatan jumlah tindakan pencegahan harus dihadapi Washington," lanjut editorial tersebut.

David An, peneliti senior di Global Taiwan Institute, dalam sebuah catatan mengatakan Departemen Luar Negeri AS belum memutuskan apakah marinir Washington akan ditempatkan di gedung AIT atau tidak.

AIT, meskipun difungsikan layaknya kedutaan AS, secara teknis itu bukan kantor kedutaan. Perbedaan persepsi ini telah memicu "aksi main mata" diplomatik secara halus antara Washington, Taipei dan Beijing.

Pertanyaan lain yang belum dijawab AS adalah apakah anggota layanan AS di gedung AIT akan mengenakan seragam militer atau pakaian sipil.

"Perasaan saya adalah bahwa keputusan akhir masih dalam pertimbangan di dalam Departemen Luar Negeri AS," kata An kepada Sputnik, yang dikutip Selasa (31/7/2018).

Meskipun belum ada kejelasan, Global Times meluncurkan peringatan keras dalam editorialnya. "Jika marinir AS secara terbuka di AIT berada dalam seragam mereka, akan diperlakukan oleh Beijing sebagai subversi berat dari kebijakan satu-China atau bahkan invasi militer AS di tanah China," tulis media China tersebut.

"AIT juga akan dianggap sebagai benteng utama untuk invasi AS ke China. Pemerintah Taiwan pimpinan Tsai Ing-wen akan didefinisikan sebagai kelompok pengkhianat. Dari perspektif strategis, AIT akan menjadi tempat yang paling tidak aman di Taiwan dan jadi sekering peledakan untuk bentrokan," lanjut Global Times.

China sampai saat ini menganggap Taiwan sebagai provinsinya yang nakal. Beijing tidak akan membiarkan wilayah itu lepas atau merdeka dari China.

Krisis Taiwan ini menambah ketegangan dalam hubungan AS-China yang saat ini sedang terlibat perang dagang. "Kami jelas memiliki masalah kronis dengan China," kata Robert Lighthizer, perunding perdagangan tingkat tinggi AS, dalam paparannya di hadapan Senat pekan lalu.

"Beberapa masalah akan ditangani dalam waktu singkat," ujarnya."(Tapi), secara terarah, kita akan memiliki masalah dengan China yang akan berlangsung selama bertahun-tahun."

Credit sindonews.com

Kemlu Selidiki Kabar WNI Terlibat Dalam Serangan Bom Filipina

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan telah menginstrusikan Konsulat Jenderal Indonesia (KJRI) di Davao, Filipina, untuk menyelidiki laporan adanya warga negara Indoesia (WNI) yang terlibat dalam serangan bom bunuh diri di wilayah Basilan.

"Kemlu telah meminta KJRI Davao meminta informasi resmi apakah ada WNI yang menjadi korban atau diduga pelaku dalam bom basilan. Sejauh ini otoritas setempat belum mengindikasikan adanya WNI sebagai korban maupun pelaku," kata Kemlu RI dalam sebuah pernyataan yang diterima Sindonews pada Selasa (31/7).

Seperti diketahui, Sebuah bom mobil mengguncang pos pemeriksaan militer di Filipina selatan, pagi tadi. Data sementara, sepuluh orang tewas, termasuk seorang tentara.

Para pejabat Filipina mencurigai para militan yang memiliki hubungan dengan kelompok ISIS sebagai pelaku serangan. Seorang pejabat di Pulau Basilan mengatakan, ledakan terjadi beberapa saat setelah pasukan menghentikan sebuah kendaraan dan berbicara dengan sopir.

Basilan adalah benteng dari kelompok Abu Sayyaf, yang terkenal karena aksi penculikan. Wilayah itu juga "rumah" dari mantan emir ISIS Asia Tenggara yang terbunuh tahun lalu.

Pemboman dengan kendaraan sangat jarang terjadi di Filipina selatan, meskipun ada kekerasan yang melibatkan kelompok separatis dan Islamis selama beberapa tahun. Ketidakstabilan di wilayah itulah yang menarik para ekstremis asing berdatangan.

"Kami tidak tahu apa targetnya, tetapi itu diledakkan sebelum waktunya," kata Letnan Kolonel Mon Almodovar, komandan satuan militer setempat kepada saluran berita ANC.

Seorang tentara, lima anggota milisi dan empat warga sipil, termasuk seorang ibu dan anaknya, tewas. Yang lain terluka, tetapi jumlah tepatnya belum jelas.

Gubernur Basilan, Jim Saliman, mengaku telah menerima laporan bahwa Abu Sayyaf bertanggung jawab atas serangan ini. Namun, dia belum bisa merincinya secara detail.

Credit sindonews.com

Myanmar Bentuk Panel Selidiki Pelanggaran HAM Rohingya

Satu keluarga imigran pengungsi Rohingya asal Myanmar ketika merayakan Lebaran 2018, di tempat penampungan sementara milik Imigrasi Medan, Sumatera Utara, Jumat (15/6).

Foto: Antara/Septianda Perdana

Myanmar mengkaim tidak memiliki niat melakukan pembersihan suku Rohingya.

CB, YANGON -- Myanmar membentuk komisi untuk menyelidiki tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di negara bagian bergolak Rakhine. Diplomat Filipina Rosario Manalo dan mantan Duta Besar Jepang untuk PBB, Kenzo Oshima mengatakan komisi beranggota empat orang itu terdiri atas dua anggota lokal dan dua anggota internasional.

Diplomat Filipina Rosario Manalo dan mantan Duta Besar Jepang untuk PBB, Kenzo Oshima menjadi anggota internasional. Manalo, 82 tahun, mantan wakil menteri luar negeri Filipina, akan memimpin komisi tersebut.

Dua anggota lokal ialah pengacara Mya Thein dan ekonom dan mantan pejabat PBB Aung Tun Thet. Pada tahun lalu, Aung Tun Thet diangkat pemimpin Aung San Suu Kyi menjadi peran kunci dalam tanggapan Myanmar atas krisis Rohingya. Pada April, dia mengatakan kepada harian Bangladesh bahwa Myanmar 'tidak memiliki niat melakukan pembersihan suku'.

"Komisi independen ini akan menyelidiki tuduhan-tuduhan pelanggaran HAM dan isu-isu terkait, setelah serangan-serangan teroris oleh ARSA," kata kantor Presiden Win Myint, merujuk kepada Tentara Penyelamat Rohingya Arakan, sebuah kelompok bersenjata Rohingya.

Lebih dari 700 ribu orang etnis Rohingya meninggalkan negara bagian Rakhine di barat Myanmar. Mereka meninggalkan Myanmar setelah tindakan keras oleh militer yang dimulai Agustus lalu sebagai tanggapan atas serangan-serangan oleh ARSA terhadap pos keamanan.

Myanmar telah menolak tuduhan-tuduhan melakukan pembersihan etnis dan membantah sebagai besar laporan melakukan kekejaman. Sebaliknya, Myanmar menyalahkan 'teroris' Rohingya.

Komisi itu adalah salah satu dari beberapa yang dibentuk dalam beberapa bulan terakhir untuk menyelesaikan masalah di negara bagian Rakhine.

Credit republika.co.id

Thailand Minta Inggris Segera Ekstradisi Yingluck Shinawatra

BANGKOK - Thailand telah meminta Inggris untuk mengekstradisi mantan Perdana Menteri, Yingluck Shinawatra, yang digulingkan dalam kudeta pada 2014 dan dijatuhi hukuman penjara karena diduga melakukan korupsi.

Yingluck meninggalkan Thailand pada Agustus lalu untuk menghindari penjara, karena skema subsidi beras yang menyebabkan kerugian miliaran dolar. Dia telah membantah melakukan kesalahan dan mengatakan persidangan bermotif politik.

Mahkamah Agung Thailand dalam sidang yang tidak dihadiri oleh Yingluck atau in absentia, pada bulan September tahun lalu memutuskan untuk menjatuhi hukuman lima tahun penjara kepada Yingluck.

Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-ocha mengatakan telah secara resmi menyampaikan permintaan esktradisi kepada Inggris. Dia menyebut, itu adalah prosedur yang diperlukan antara kedua negara yang memilki perjanjian ekstradisi.

Prayuth, seperti dilansir Reuters pada Selasa (31/7) menuturkan, permintaan itu disampaikan karena Bangkok sadar bahwa mereka tidak bisa datang ke Inggris dan menangkap Yingluck secara langsung.

"Kami tidak bisa pergi dan menangkap orang di luar negeri sehingga terserah negara itu untuk menangkap dan mengirim (dia) kepada kami," kata Prayuth dalam sebuah pernyataan.

Credit sindonews.com

Selasa, 31 Juli 2018

Trump Serang Mueller, Sebut Ada Konflik Kepentingan Pribadi

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Robert Mueller. AP Photo/Carolyn Kaster, Foto/qz.com

CB, Washington – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengecam penyelidikan dugaan intervensi Rusia pada pemilu Presiden AS yang dipimpin penasehat khusus Robert Mueller.

Serangan yang bersifat pribadi ini terjadi hanya dua hari menjelang dimulainya pengadilan terhadap bekas manajer kampanye pilpres Trump yaitu Paul Manafort di Virginia. Manafort diduga menggelapkan dana kampanye dan menerima uang dari individu Rusia tertentu.
“Apakah Robert Mueller akan membuka konflik kepentingannya terkait Presiden Trump, termasuk fakta bahwa kita memiliki hubungan bisnis yang buruk. Saya menolaknya untuk mengepalai FBI (sehari sebelum penunjukannya sebagai penasehat khusus) & Comey teman dekatnya,” kata Trump dalam rangkaian cuitan pada Ahad, 29 Juli 2018.
James Comey adalah bekas direktur FBI, yang diberhentikan Trump pada pertengahan 2017.

Gaya Presiden Terpilih AS, Donald Trump saat menunjuk mantan pesaingnya, Hillary Clinton dalam debat calon presiden di Washington University, St. Louis, AS, 9 Oktober 2016. AP Photo/Patrick Semansky
Trump kembali menyebut penyelidikan itu sebagia sebuah ‘rekayasa perburuan penyihir’ untuk mencari-cari kesalahannya sambil mengabaikan bekas kandidat capres Hillary Clinton, yang menurutnya bersalah. “Maka perburuan penyihir ini sebuah penipuan ilegal!,” kata Trump.

Trump mempertanyakan investigasi Mueller yang justru tidak mencari bukti aktivitas kriminal sebenarnya terkait kolusi dengan Rusia dari para petinggi Partai Demokrat.
Menurut CNN, cuitan Trump ini merupakan upaya sistematis untuk mendeskreditkan apapun temuan tim investigasi Mueller, yang menurutnya terdiri dari 17 orang penyelidik pro Partai Demokrat dari sebelumnya 13 orang.
“Serangan-serangan Trump sebelumnya dianggap efektif untuk memperkeras opini para pendukung Partai Republik untuk menolak investigasi itu,” begitu dilansir CNN.
Serangan verbal Trump ini juga terjadi beberapa hari setelah beberapa media termasuk NBC News melaporkan bekas pengacara Trump yaitu Michael Cohen, bakal bekerja sama dengan Mueller soal pertemuan antara empat orang Rusia dengan anak Trump yaitu Donald Trump Jr di TrumpTower.
Menurut NBC News, Cohen mengaku mendengar langsung Trump mendapat laporan soal rencana pertemuan ini dan menyetujuinya. Soal ini, Trump telah membantahnya. “Saya tidak tahu mengenai pertemuan antara anak saya Don Jr. Terdengar seperti seseorang sedang berusaha membuat cerita,” cuit Trump.
Terkait berbagai cuitan Trump ini, New York Times melaporkan Mueller sedang mencermati apakah cuitan itu mewakili niat buruk untuk menghambat proses investigasi.

Credit tempo.co

Partai Oposisi CNRP Tuntut Pemilu Kamboja Diulang

Deputi Direktur Partai Oposisi Kamboja, CNRP, Monovithya Kem menuntut pemilu Kamboja diulang dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 30 Juli 2018.

CB, Jakarta - Partai oposisi Cambodia National Rescue Party atau CNRP, menuntut pemilu Kamboja diulang. CNRP menolak pelaksanaan pemilu yang diadakan pada hari Minggu, 29 Juli 2018 karena melanggar konstitusi, palsu dan penuh rekayasa.
"Kami perlu mengadakan pemilu ulang. Kami tidak menerima pemilihan yang partai oposisi utama tidak ikut serta dalam pemilu," kata Deputi Direktur untuk Urusan Luar Negeri CNRP, Monovithya Kem kepada Tempo usai berbicara dalam konferensi pers bertajuk Cambodia:Election Without Democracy di Jakarta, Senin, 30 Juli 2018.
Menurut Monovithya, pemilu yang diadakan kemarin tidak berdasarkan konstitusi Kamboja. Begitu juga langkah keras yang diambil pemerintah Kamboja di bawah pimpinan Perdana Menteri Hun Sen menjelang pemilu, yakni membubarkan CNRP dan pemenjaraan ayahnya, Kem Sokha sebagai Ketua CNRP atas tuduhan pengkhianat Kamboja.

Monovithya mengatakan, pemilu ulang merupakan tujuan utama CNRP untuk didesakkan kepada pemerintah Kamboja dan masyarakat internasional.
CNRP juga meminta masyarakat internasional menyuarakan hal sama, yakni menolak hasil pemilu Kamboja yang membawa Hun Sen kembali memimpin Kamboja untuk lima tahun ke depan. Hun Sen yang berkuasa sejak tahun 1985 akan menjadi perdana menteri terlama di dunia dengan berkuasa selama 33 tahun.
CNRP merencanakan pemilu ulang digelar sebelum lima tahun masa pemerintahan Hun Sen hasil pemilu 29 Juli. Namun, dia tidak merinci mekanisme pemilu ulang dapat dilakukan.

Partai Rakyat Kamboja atau CPP menang telak dalam pemilu 29 Juli 2018. Pemilu ini dihujani kritik setelah pemerintahan Perdana Menteri Hun Sen membubarkan partai oposisi, CNRP. Sumber: TEMPO/Suci Sekar
Wakil Ketua CNRP Mu Sochua saat konferensi pers mengatakan Hun Sen telah mempersiapkan jalan untuk memenangkan pemilu sejak lama lewat tindakan keras seperti memenjarakan Kem Sokha, membubarkan CNRP dan mengancam rakyat yang boikot pemilu sebagai pengkhianat.
Selain itu, kata Mu Sochua, Hun Sen juga mengiming-imingi petani dengan pemberian bantuan jika partainya menang dalam pemilu.
CNRP menegaskan partai berkuasa, Cambodian People Party atau CPP, telah melanggar konstitusi dan komitmen internasional terhadap negara ini.
Demokrasi mati di Kamboja dengan pelaksanaan pemilu 29 Juli 2018. Pemilu menandai hari kelam dalam sejarah Kamboja. Alhasil, demokrasi tinggal nama dan kemudian berganti dengan pemerintahan diktator.
Oleh karena itu CNRP meminta PBB, ASEAN, Uni Eropa, IPU dan lembaga pemerintah demokratis dan lembaga demokratis lainnya untuk sepenuhnya menolak hasl pemilu yang diumumkan CPP dan Komisi Pemilu Kamboja.

Masyarakat Kamboja mengikuti pemilu pada Minggu, 29 Juli 2018. Sumber: TEMPO/Suci Sekar
CNRP pun menegaskan sikapnya yang tidak akan tunduk pada tekanan pemerintahan Hun Sen.
"CNRP tidak bisa dan tidak akan dapat dihancurkan oleh motif politik penguasa engan pengadilan yang tidak adil. Pemimpin dan martir partai boleh jadi dipenjara dan menjadi eksil namun tidak akan dapat dibungkam," tegas CNRP dalam pernyataannya.
Penasehat Senior Human Rights Working Groupm HRWG, Rafendi Jamin mengatakan, ASEAN secara normatif sebenarnya punya peluang untuk memperbaiki situasi demokrasi di Kamboja dan negara ASEAN lainnya.
Peluang itu di antaranya Visi ASEAN 2025 yang di dalamnya ada aksi politik. Berikutnya, tahun 2015 ASEAN punya badan yang namanya ASEAN Recognise Election Monitoring Network. Namun, rekomendasi agar badan monitoring pemilu ASEAN agar menjadi badan efektif dan kredibel untuk melakukan monitoring belum ada.
"Apakah ada badan monitoring ASEAN resmi melakukan monitoring pemilu ke Kamboja? Saya kira belum ada," kata Rafendi.
Proses pemilu Kamboja menjadi tantangan ASEAN untuk memajukan demokrasi, setelah demokrasi juga gagal diwujudkan di Thailand yang sampai sekarang belum diadakan pemilu seperti janji pemerintah, kemudian situasi di Filipina dan Myanmar.

Credit tempo.co

Enam orang tewas dalam serangan bom mobil di Filipina

Ilustrasi (hd-wallpapers.com)

Manila, Filipina (CB) - Bom mobil dengan kekuatan besar yang diduga dipasang di satu kendaraan meledak pada Selasa di Pulau Basilan, Filipina Selatan, sehingga menewaskan enam orang --termasuk seorang tentara dan empat anggota milisi.

Satu laporan militer mengatakan serangan tersebut terjadi pada pukul 05.50 waktu setempat di satu desa di Kota Lamitan, Basilan, provinsi pulau di lepas pantai Mindanao.

Laporan mengenai ledakan itu menyebutkan "satu mobil berwarna putih" meledak di pos pemeriksaan militer di Desa Colonia di Kota Lamitan.

"Saat tentara melakukan pemeriksaan, van tersebut tiba-tiba meledak sehingga menewaskan seorang prajurit dan empat (anggota milisi) serta melukai dua anggota militer lagi," kata laporan itu seperti dikutip Xinhua.

Militer menyatakan gerilyawan Abu Sayyaf diduga berada di belakang serangan tersebut.

Kelompok Abu Sayyaf adalah kelompok kecil yang melakukan kekerasan yang beroperasi di pinggir barat Pulau Mindanao di Filipina Selatan serta di Kepulauan Sulu --yang membentang dari Mindanao. Mereka memiliki nama buruk karena melakukan pemboman di Filipina Selatan.

Kelompok itu telah berjanji setia kepada ISIS dan telah melakukan penculikan untuk minta tebusan baik orang Filipina maupun warga negara asing.

Pemerintah menyatakan kelompok tersebut, yang didirikan pada 1990-an, diduga menawan sejumlah sandera di hutan Basilan dan Sulu, kubu mereka.

Abu Sayyaf membantu gerilyawan Maute dalam menyerang Kota Marawi pada Mei tahun lalu, sehingga menyulut pertempuran sengit selama lima bulan sehingga menewaskan lebih dari 1.200 orang.

Credit antaranews.com

Bom tewaskan komandan milisi anti-ISIS di Afghanistan

Rompi Bom Bunuh Diri (ANTARA News/Ridwan Triatmodjo)

Jalalabad, Afghanistan (CB) - Sebuah bom bunuh diri di Provinsi Nangarhar, kawasan timur Afghanistan, menewaskan sedikitnya empat orang, termasuk seorang komandan milisi lokal yang dikenal penentang utama kelompok bersenjata ISIS, kata otoritas setempat pada Senin.

Sang pelaku bom bunuh diri nampak sengaja menyasar Hayat Khan, tetua suku lokal dan seorang komandan milisi lokal di distrik Bahsood di Nangarhar, kata juru bicara pemerintahan provinsi setempat, Attaullah Khogyani, lapor Reuters.

"Haji Hayat Khan adalah tokoh tetua suku yang dihormati dan memainkan peran penting dalam peperangan melawan ISIS," kata seorang anggota dewan parlemen provinsi, Sohrab Qaderi.

"Dia adalah benteng yang kuat dalam menahan ekspansi ISIS di provinsi Nangarhar," kata Qaderi.

Sebelumnya, serangkaian serangan bersenjata mengacaukan Nagarhar, provinsi yang berbatasan langsung dengan Pakistan dan menjadi tempat kelahiran pertama ISIS di Afghanistan pada akhir tahun 2014.

Credit antaranews.com

Iran Tegaskan Tidak akan Pernah Tunduk pada Sanksi AS

TEHERAN - Menteri Luar Negeri Iran Mohammad, Javad Zarif menyatakan, pihaknya tidak akan pernah tunduk pada sanksi Amerika Serikat (AS). Dia menyebut, Iran memiliki pengalaman untuk selamat dari sanksi AS.

"Presiden AS dan para pendahulunya telah menjatuhkan sanksi pada kami selama sekitar 40 tahun. Tetapi dengan anugerah Allah dan upaya rakyat Iran, kami telah membuat kemajuan, mencapai martabat hari demi hari dan melewati semua kesulitan," kata Zarif.

"Kami percaya dunia telah sampai pada kesimpulan bahwa AS perlu menghentikan kecanduannya terhadap sanksi," sambungnya, saat berbicara di depan perwakilan pengusaha dan Duta Besar Iran, seperti dilansir Sputnik pada Senin (30/7).

Sebelumnya, Zarif mengatakan bahwa AS menjadi terbiasa menerapkan sanksi terhadap negara-negara lain. Dia menyatakan, Teheran akan membuat Washington melepaskan kecanduan tersebut.

Zarif menyatakan, Iran memiliki sumber daya yang cukup untuk memaksa AS menghentikan kecanduan untuk menjatuhkan sanksi kepada negara lain dan menyebut bahwa negara lain juga sudah mulai muak dengan sikap AS tersebut.

"Kami memiliki kekuatan yang cukup untuk menunjukkan kepada AS bahwa mereka harus meninggalkan kecanduan ini. Kami percaya bahwa dunia telah sampai pada kesimpulan bahwa AS harus mengatasi ketergantungannya pada sanksi," ungkap Zarif.

Diplomat Iran itu, kemudian menekankan bahwa sudah saatnya Uni Eropa (UE) bertindak untuk kepentingan negara-negara anggotanya dan berhenti membabi buta mengikuti kebijakan Presiden AS, Donald Trump.

Credit sindonews.com

Mesir: Israel Harus Manfaatkan Peluang untuk Berdamai dengan Palestina

KAIRO - Presiden Mesir, Abdel-Fattah al-Sisi mendesak opini publik Israel untuk memanfaatkan peluang besar yang tersedia untuk mencapai kesepakatan damai dengan pihak Palestina.

"Saya menyampaikan pendapat publik Israel, bahwa ada peluang besar untuk perdamaian dan stabilitas nyata di kawasan ini dengan mencari solusi untuk masalah ini. Solusi ini sama sekali tidak akan melawan keamanan dan stabilitas Anda," ucap Sisi, seperti dilansir Xinhua pada Senin (30/7).

Berkaitan tentang "Kesepakatan Abad Ini" yang disponsori Amerika Serikat (AS) untuk solusi terhadap konflik Israel-Palestina, Sisi menegaskan kembali posisi tetap Mesir yang mendukung pembentukan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai Ibu Kotanya berdasarkan perbatasan pra-1967 dan resolusi PBB yang relevan.

"Apa yang disebut dengan "Kesepakatan Abad Ini" adalah istilah media daripada politik. Kami tidak dapat menerima apa pun yang tidak diterima Palestina dan kami mendukung apa yang dapat mereka terima," ucapnya.

Presiden Mesir mengatakan, Mesir sedang berusaha untuk menengahj pembicaraan guna mencapai rekonsiliasi antar-Palestina, agar memiliki kepemimpinan yang bersatu untuk melakukan negosiasi mengenai perjuangan Palestina.

Credit sindonews.com

Qatar Dituduh Curangi Pemilihan Tuan Rumah Piala Dunia 2022

Piala Dunia 2022 di Qatar. Foto: quellipsis.com

CB, Jakarta - Qatar dituduh melakukan kampanye negatif untuk memenangkan tawaran menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Tuduhan menyebut mantan agen CIA terlibat memenangkan Qatar melawan negara-negara pesaing seperti Australia dan Amerika Serikat.
Dilansir dari Russia Today, 30 Juli 2018, yang mengutip sebuah surat kabar Inggris Sunday Times yang melaporkan bahwa mereka telah memperoleh dokumen yang menunjukkan bahwa Qatar, negara Arab pertama yang pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia, mengamankan layanan dari sebuah perusahaan Public Relation yang berbasis di Amerika Serikat, serta mantan agen CIA untuk memprovokasi kampanye negatif yang memancing reaksi publik terhadap negara pesaing.

Tujuan kampanye adalah untuk menciptakan narasi bahwa tawaran, termasuk dari Korea Selatan dan Jepang, tidak didukung secara memadai di dalam negeri. Akhirnya tawaran memilih Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 pada 2010.

Gambar desain Stadion Al Wakrah di Qatar, yang dirancang oleh mendiang Zaha Hadid. Stadion megah ini akan digunakan pada ajang Piala Dunia 2022. REUTERS
Qatar menolak tuduhan ini dan jika benar ada kampanye negatif, maka Qatar akan melanggar aturan penawaran FIFA, yang melarang "pernyataan tertulis atau lisan apa pun, apakah merugikan atau sebaliknya, tentang tawaran atau pencalonan anggota asosiasi lain."

Dilansir dari Daily Star, laporan menyebut kampanye negatif termasuk mempengaruhi keputusan kongres AS pada dampak buruk dari Piala Dunia jika diselenggarakan di Amerika, serta membayar seorang profesor AS senilai US$ 9.000 atau Rp 129 juta untuk menyusun laporan ilmiah tentang beban ekonomi dari Piala Dunia.FIFA telah menyelesaikan penyelidikan dua tahun terhadap korupsi terkait tawaran Piala Dunia Qatar. Setelah investigasi selesai, Qatar dinyatakan bersih, tetapi dokumen-dokumen ini tidak tersedia selama proses penyelidikan.

Sebuah proyek pembangunan stadion Internasional Khalifa di Doha, Qatar, 26 Maret 2016. Proyek pembangunan dan renovasi stadion Khalifa tersebut, guna menyambut perhelatan sepakbola terbesar di dunia, Piala Dunia 2022 di Qatar. REUTERS
Komite Tertinggi untuk Pengiriman dan Warisan Qatar mengatakan dalam sebuah pernyataan resmi menolak setiap tuduhan yang diajukan oleh Sunday Times.

"Kami telah diselidiki secara menyeluruh dan telah memberikan semua informasi yang terkait dengan tawaran kami, termasuk penyelidikan resmi yang dipimpin oleh pengacara AS Michael Garcia," katanya. "Kami telah secara ketat mematuhi semua aturan dan peraturan FIFA untuk Dunia 2018/2022 selama proses pemilihan tuan rumah Piala Dunia."Sementara FIFA menegaskan kembali bahwa tidak ada kesalahan ditemukan dalam penyelidikan korupsi yang dilakukan selama dua tahun.

Credit tempo.co

Amerika Serikat Kirim Drone Bersenjata ke Niger

Pangkalan militer Amerika Serikat di Niger. [AP Photo/Carley Petesch]

CB, Jakarta - Amerika Serikat mulai mengerahkan sejumlah drone bersenjata ke Niger, negara di sebelah barat Afrika, awal tahun ini untuk menghadapi militan Islam. Keterangan tersebut disampaikan sumber militer Amerika Serikat, Senin, 30 Juli 2018, seperti dikutip Reuters.
Pemerintah Niger memberikan izin kepada pasukan Amerika Serikat pada November 2017 untuk mengirimkan drone bersenjata, namun kabar tersebut belum ada yang memberikan kofirmasi. Sebelumnya, Amerika Serikat mengerahkan drone ke Niger digunakan hanya untuk memata-matai.

Drone multi misi Predator C Avenger memiliki ketahanan terbang yang lama dengan ketinggian sedang hingga tinggi (long-endurance, medium-to-high-altitude). Avenger dapat melakukan misi intelligence, surveillance, reconnaissance (ISR) dengan cakupan wilayah yang luas dan misi penyerangan target di darat atau laut. thedrive.com

Reuters melaporkan, kehadiran militer Amerika Serikat ke Niger meningkat dalam beberapa tahun ini. Hal itu menunjukkan bahwa Amerika Serikat menaruh perhatian tinggi atas munculnya kelompok militan di kawasan negara di Afrika Barat tersebut.

Berbeda dengan pendahulunya, drone generasi ketiga keluarga Predator ini sudah menggunakan mesin jet dan teknologi siluman, sehingga sulit dideteksi musuh. Predator C Avenger dapat dioperasikan dengan menggunakan stasiun kontrol darat Predator A dan B, dengan menambahkan perangkat lunak baru. ga-asi.com
"Kami telah berkoordinasi dengan pemerintah Niger mengenai pengiriman pesawat mata-mata bersenjata untuk merespon ancaman keamanan," kata Samantha Reho, juru bicara Komando Afrika Amerika Serikat, kepada Associated Press.
Sebuah penyerangan yang dilancarkan oleh ISIS di Niger barat pada Oktober 2017 menewaskan emat tentara Amerika Serikat. Kelompok Jihad yang berbasis di Mali juga melakukan serangan terhadap fasilitas militer dan sipil.

Credit tempo.co

Survei: Mayoritas Warga Amerika Serikat Tolak Perang dengan Iran

Kombinasi foto Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Iran Hassan Rouhani. (AP Photo)

CB, Jakarta - Mayoritas warga Amerika Serikat menentang jika AS berencana berperang dengan Iran. Ini merupakan hasil survei yang dilakukan setelah muncul isu AS berencana menyerang Iran seiring meningkatnya ketegangan dua negara.
Dilansir dari Russia Today, 29 Juli 2018, hanya 23 persen responden dari survei yang dilakukan oleh HuffPost/YouGov, yang dirilis pada Jumat, 27 Juli, yang mendukung rencana AS berperang dengan Iran. Namun lebih dari dua kali lipatnya, atau 53 persen tidak mendukung skenario perang, termasuk 37 persen dari responden "yang sangat menentang".

Terlepas dari kenyataan bahwa kebanyakan orang Amerika Serikat setuju dengan Trump bahwa Iran bukan teman AS, mereka tidak mendukung pendekatannya yang intimidatif menurut survei tersebut. Sekitar 43 persen menolak cara pemimpin AS atas pendekatan yang berkaitan dengan Iran, sementara 36 persen mendukungnya. Selain itu, lebih dari sepertiga menganggap tindakan Trump hanya memperburuk situasi yang sudah tegang.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Iran Hassan Rouhani. AP Photo/Jeff Roberson, REUTERS/Lisi Niesner
Jajak pendapat itu dilakukan setelah Amerika Serikat dan Iran saling melontarkan ancaman. Pekan lalu, Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan bahwa perang dengan Iran akan menjadi “ibu dari segala perang”, sebagai balasan atas pernyataan Trump yang menyebut Iran akan menanggung resiko yang tidak pernah terjadi sepanjang sejarah jika mengancam AS. Setelahnya komandan Pasukan elit Garda Revolusi Iran, memperingatkan AS bahwa melawan Iran dengan kekuatan militer akan menghancurkan semua yang AS miliki.
Pada Jumat, ABC melaporkan tokoh senior di pemerintahan Australia mengatakan bahwa AS sedang mempersiapkan untuk membom fasilitas nuklir Iran dan serangan kemungkinan dilakukan pada awal bulan depan. Baik Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull dan Menteri Pertahanan AS James Mattis kemudian menolak klaim tersebut.

"Saya tidak tahu di mana orang-orang Australia mendapat informasi itu. Saya yakin itu bukan sesuatu yang sedang dipertimbangkan saat ini dan saya pikir itu benar-benar fiksi," kata Mattis, seperti dikutip dari ABC.
Hubungan AS-Iran telah memburuk sejak AS secara sepihak menarik diri dari kesepakatan nuklir 2015, yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA), pada Mei lalu. Langkah Amerika Serikat memicu kecaman internasional, termasuk dari negara Eropa yang juga menjadi anggota kesepakatan nuklir tersebut.

Credit tempo.co

Penyebab Hilangnya MH370 Masih Misteri

Pencarian ekstensif gagal untuk menemukan bangkai pesawat Malaysia Airlines MH370 yang hilang.

Foto: Reuters/Andrew Winning

Tim investigasi tak dapat memastikan penyebab hilangnya pesawat MH370.

CB, KUALA LUMPUR -- Penyebab hilangnya pesawat Malaysia Airlines MH370 masih menjadi misteri. Tim investigasi MH370 menyatakan tak dapat mengetahui secara pasti penyebab hilangnya pesawat tersebut.

"Tim tak dapat menentukan penyebab sebenarnya hilangnya MH370. Jawabannya hanya bisa disimpulkan bila bangkai (pesawat) ditemukan," kata Ketua Tim Investigasi MH370 Kok Soo Chon pada Senin (30/7).

Berdasarkan laporan final yang telah dirilis tim investigasi, sulit mengaitkan perubahan arah atau rute pesawat MH370 dengan kegagalan sistem tertentu. "Lebih mungkin manuver semacam itu disebabkan oleh sistem yang dimanipulasi," kata laporan tersebut.

Laporan pun menyebut bahwa tak ada bukti yang menunjukkan bahwa MH370 menghindari radar. Kemudian tak ada bukti kejanggalan atau perubahan perilaku dari para kru pesawat. Tanpa bantuan perekam data kokpit, tim penyelidik hanya menebak apa yang terjadi sesaat sebelum MH370 menghilang.

Dengan dirilisnya laporan final tersebut, pencarian MH370 akan dihentikan tanpa batas waktu yang ditentukan. Pemerintah Malaysia baru akan melanjutkan pencarian bila bukti atau petunjuk baru terungkap.

Pada Januari lalu, Pemerintah Malaysia menyetujui upaya terbaru untuk menemukan puing-puing atau bangkai pesawat Malaysia Airlines MH370 di Samudera Hindia. Misi pencarian tersebut dilakukan oleh perusahaan eksplorasi dasar laut asal Amerika Serikat (AS) Ocean Infinity.

Ocean Infinity menanggung semua biaya selama proses pencarian bangkai pesawat dilakukan. Perusahaan tersebut hanya akan menerima bayaran dari Pemerintah Malaysia jika betul-betul berhasil menemukan bangkai MH370. Pemerintah Malaysia memutuskan menghentikan proses pencarian pada akhir Mei lalu.

Pesawat Malaysia Airline MH370 hilang pada Maret 2014. Pesawat dengan rute Kuala Lumpur-Beijing itu mengangkut 227 penumpang dan 12 awak. Pesawat tersebut diperkirakan telah berpindah ribuan mil jauhnya dari Samudra Hindia selatan sebelum membentur pantai Australia Barat. Hilangnya pesawat MH370 telah menjadi salah satu misteri penerbangan terbesar di dunia.

Infografis Pesawat MH370

Credit republika.co.id/Reuters

Kunjungi Cina, Menlu Inggris Lakukan Kesalahan Fatal

Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris Jeremy Hunt (kiri) berjabat tangan dengan Menlu Cina Wang Yi ketika mereka berpose untuk foto sebelum pertemuan mereka di Wisma Negara Diaoyutai di Beijing, Senin, 30 Juli 2018.

Foto: AP Photo/Andy Wong, Pool

Ini merupakan kunjungan luar negeri pertama Menlu Inggris Jeremy Hunt sejak diangkat

CB, BEIJING -- Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris yang baru, Jeremy Hunt, secara mengejutkan membuat kesalahan dalam kunjungan pertamanya ke luar negeri pada Senin (30/7) waktu setempat. Hunt menyebut bahwa istrinya yang berkewarganegaraan Cina dengan sebutan 'orang Jepang'.

Menyadari kesalahannya itu, dirinya menyebut bahwa hal itu merupakan kesalahan yang fatal. "Istri saya orang Jepang..istri saya orang Cina. Ucapan saya barusan kesalahan yang sangat buruk," katanya kepada Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi sepertii dilansir DW, Senin (30/7).

Ia menambahkan bahwa istrinya keturunan Cina dan anak-anaknya separuh Cina. Ia juga mengaku memiliki kakek dan nenek yang merupakan etnis Cina yang tinggal di Xian serta memiliki hubungan kuat dengan keluarga di Cina.

Kesalahan yang dilakukan Hunt tersebut dinilai lantaran dirinya pernah berprofesi sebagai guru Bahasa Inggris di Jepang selama dua tahun. Ia juga fasih bahasa Jepang.

Hunt menggantikan Boris Johnson yang sebelumnya menjabat sebagai menteri luar negeri Inggris. Johnson mengundurkan diri karena rancangan Brexit Perdana Menteri Theresa May.

Hubungan Cina dan Jepang diketahui tengah memanas di tengah konflik Laut Cina Timur. Beijing baru-baru ini juga menuduh Jepang telah mengacaukan stabilitas regional karena telah bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam hal pertahanan.

Credit republika.co.id

Israel Bohong, Rudal David's Sling Gagal Tembak 2 Roket Suriah

TEL AVIV - Militer Israel pada pekan lalu menyatakan rudal interspetor dari sistem David's Sling menghalau dua roket Suriah di dekat wilayah utara negara Zionis tersebut. Namun, Tel Aviv berbohong karena faktanya senjata pencegat itu gagal menembak kedua roket militer Damaskus.

Meski gagal menjatuhkan dua misil Suriah, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) membela keputusan peluncuran rudal interseptor David's Sling sebagai keputusan yang benar. Menurut IDF, kegagalan itu merupakan masalah teknis.

"Dalam beberapa hari terakhir, penyelidikan operasional lengkap dilakukan oleh Angkatan Udara, yang menemukan bahwa proses pengambilan keputusan untuk mengidentifikasi ancaman, mengingat waktu yang singkat, adalah benar," kata IDF dalam sebuah pernyataan hari Senin (30/7/2018).

Alasan teknis mengapa rudal pencegat gagal mencapai target, yang ditembakkan dari Suriah, tidak dapat dipublikasikan karena masalah keamanan. "Pelajaran yang diambil dari investigasi ini akan diimplementasikan dalam sistem pertahanan udara," lanjut pernyataan IDF, seperti dikutip Times of Israel.

Dua roket Suriah yang jadi sasaran senjata Israel sejatinya bagian dari pertempuran internal di barat daya negara yang dipimpin Presiden Bashar al-Assad tersebut. Namun, kedua roket itu telah memicu sirene di seluruh Israel utara pada Senin pagi pekan lalu.

Proyektil yang ditembakkan dari Suriah diidentifikasi sebagai roket OTR-21 Tochka buatan Rusia yang juga dikenal sebagai rudal SS-21 Scarab. Senjata militer Damaskus ini mampu membawa hulu ledak 500 kilogram (0,5 ton) dan memiliki jangkauan 100 kilometer (60 mil).

Misil pencegat yang ditembakkan dari sistem David's Sling dihancurkan militer Israel di udara. Sedangkan salah satu roket Suriah jatuh di wilayah negara Assad, satunya lagi tak diketahui lokasi pendaratannya.

IDF tak menjelaskan nasib roket kedua Suriah. Tak lama setelah insiden itu, pesawat jet tempur IDF diterbangkan ke wilayah utara Israel, namun misinya juga tak diungkap.

"(IDF) tidak dapat berkomentar tentang kegiatan angkatan udara," imbuh pernyataan militer Tel Aviv.

Peluncuran rudal pencegat itu merupakan aksi perdana sistem David's Sling, meski sistem itu sejatinya sudah resmi beroperasi sejak tahun lalu.

David's Sling membentuk lapis tengah jaringan pertahanan anti-rudal Israel yang berlapis-lapis.

Lapisan terendah adalah sistem Iron Dome, yang mampu mencegat roket jarak pendek, kendaraan udara tak berawak kecil dan mortir seperti yang ditembakkan ke Israel dari Jalur Gaza atau dari Lebanon selatan. Di bagian atasnya adalah sistem Arrow 2 dan Arrow 3, yang dimaksudkan untuk menghalau rudal balistik jarak jauh.

David's Sling bertujuan untuk mengisi kesenjangan antara sistem-sistem anti-rudal yang sudah ada. Senjata pertahanan ini diklaim efektif untuk melawan rudal Fateh 110 Iran yang setara dengan rudal M600 Suriah.

Kedua jenis rudal itu, menurut militer Israel, terlihat digunakan dalam perang sipil Suriah dan diketahui berada di gudang senjata kelompok Hizbullah.

Credit sindonews.com

Putin Unjuk Kekuatan, Lebih dari 40 Kapal Perang Dikerahkan

SAINT PETERSBURG - Lebih dari 40 kapal perang dan selam serta lebih dari 4.000 pelaut dikerahkan dalam parade Hari Angkatan Laut (Navy Day) yang spektakuler di Saint Petersburg. Parade yang jadi ajang unjuk kekuatan ini disaksikan Presiden sekaligus Panglima Tertinggi Vladimir Putin.

Tak hanya di Saint Petersburg, parade serupa juga terjadi di kota-kota pelabuhan besar di seluruh Rusia.

Kapal-kapal perang yang mewakili semua armada Angkatan Laut Rusia telah ditambatkan di Sungai Neva di Saint Petersburg, di mana parade angkatan laut besar-besaran berlangsung pada hari Minggu.

Parade ini untuk memperingati lebih dari tiga abad sejarah Angkatan Laut Kekaisaran Rusia.

Presiden Putin yang meramaikan parade memeriksa kapal perang serta pelaut yang berbaris di sepanjang Tanggul Admiralty.

"Angkatan Laut Rusia berhasil menjamin keamanan negara kita, memberikan kontribusi untuk memerangi terorisme internasional dan memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan strategis," katanya dalam pidato di depan militer Moskow.

"Seluruh sejarah angkatan laut adalah tentang keberanian, kegagahan, dan semangat para pelaut," lanjut Putin, seperti dikutip Russia Today, Senin (30/7/2018).

Para petinggi militer, termasuk Menteri Pertahanan Sergey Shoigu dan komandan Angkatan Laut Laksamana Vladimir Korolev, mengapit Putin selama parade berlangsung.

"Kami bangga dengan Angkatan Laut kami, standar kesiapan tertinggi, kemampuan mereka, serta kekuatan dan keindahan mereka," imbuh Putin.

Puluhan kapal perang dan selam itu berasal dari Baltik, Laut Utara, dan Laut Hitam serta armada Laut Kaspia. Beberapa kapal yang dipamerkan di antaranya, kapal selam kelas Admiral Gorshkov Rusia terbaru, kapal korvet kelas Steregushchiy, kapal selam diesel-listrik, dan banyak kapal perang lainnya.

Sedangkan lebih dari 4.000 pelaut berparade di depan para tamu, yang diikuti oleh parade pesawat angkatan laut, termasuk pesawat jet tempur Su-33 dan MiG-29K bersama dengan helikopter Ka-52K dan Ka-27M yang membuat flypast di Saint Petersburg.

Credit sindonews.com

Rusia: kami tak bisa paksa Iran keluar dari Suriah

Ledakan terlihat di Quneitra, sisi Suriah pada perbatasan Suriah-Israel dilihat dari wilayah pendudukan Israel, Golan Heights, Israel, Minggu (22/7/2018). (REUTERS/Ronen Zvulun)

Yerusalem (CB) - Moskow tidak bisa memaksa pasukan Iran untuk angkat kaki dari Suriah, kata Duta Besar Rusia untuk Israel Anatoly Viktorov pada Senin.

Pernyataan itu disampaikan sebagai penolakan atas tuntutan Tel Aviv yang sudah sejak lama meminta bantuan Moskow untuk menekan Iran agar menarik pasukannya dari Suriah.

Di sisi lain, Viktorov juga mengatakan bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa jika angkatan bersenjata Israel memutuskan untuk menggelar serangan terhadap pasukan Iran di Suriah, demikian seperti dikutip dari laporan Reuters.

Selama ini, Teheran dan Moskow mengerahkan sumber daya militer mereka untuk mendukung Presiden Suriah Bashar al Assad dalam menumpas gerakan gerilyawan.

Kepada stasiun televisi Channel 10, Viktorov mengatakan bahwa hanya tentara Suriah yang berada di wilayah Dataran Tinggi Golan, yang menjadi tanah rampasan Israel.

Saat ini, pasukan Bashar sudah hampir menguasai sepenuhnya wilayah barat daya yang berbatasan dengan Dataran Tinggi Golan.

Pada pekan lalu, Israel menolak tawaran Rusia untuk menahan pasukan Iran agar berada dalam jarak sedikitnya 100 km dari garis bebas senjata Dataran Tinggi Golan. Israel menganggap tawaran itu tidak cukup.

Viktorov sendiri mengatakan bahwa keberadaan pasukan Iran di Suriah adalah hal yang bisa dibenarkan.

"Mereka memainkan peran penting dalam upaya bersama kami untuk menumpas para teroris di Suriah. Ini sebabnya mengapa, pada waktu sekarang ini, kami menganggap tuntutan untuk mengusir tentara asing dari Suriah sebagai hal yang tidak realistis," kata dia.

"Kami bisa berbicara kepada Iran secara jujur dan terbuka, dan mencoba memengaruhi mereka untuk melakukan suatu hal, atau tidak melakukan hal lainnya," kata dia.

Namun saat ditanya apakah Rusia bisa memaksa Iran untuk keluar, dia menjawab, "Kami tidak bisa."

Meski secara formal mengaku netral dalam urusan perang saudara di Suriah yang telah berlangsung selama tujuh tahun terakhir, Israel telah berulang kali menggelar serangan udara terhadap fasilitas militer dari Iran dan Hisbullah di Suriah.

Serangan-serangan dari Israel itu nampak dibiarkan begitu saja sistem pertahanan Rusia yang berada di Suriah.

Viktorov mengaku tidak setuju terhadap serangan Israel ke Suriah. Namun, dia menambahkan bahwa "kami tidak bisa mendikte Israel bagaimana mereka harus berperilaku. Ini bukan kewenangan Rusia untuk melarang Israel melakukan apa pun yang mereka inginkan."

Credit antaranews.com

Trump siap berunding dengan pemimpin Iran tanpa prasyarat

Presiden Amerika Serikat Donald Trump (REUTERS/Carlos Barria)

Washington (CB) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Senin menyatakan siap bertemu dengan pemimpin Iran tanpa prasyarat untuk merundingkan cara memperbaiki hubungan setelah Washington menarik diri dari perjanjian nuklir internasional tahun 2015.

"Jika mereka ingin bertemu, saya akan bersedia," kata Trump dalam konferensi pers di Gedung Putih saat ditanya apakah ia siap bertemu dengan Presiden Iran Hassan Rouhani.

"Saya siap bertemu dengan siapa pun," kata dia, seperti dilansir Reuters.

Dengan pernyataan itu, Trump menunjukkan sikap melunak yang kontras dengan kata-katanya sendiri sepekan lalu.

Dalam perang kata-kata dengan Rouhani di Twitter, dia mengatakan "Jangan pernah lagi mengancam Amerika Serikat atau akan mengalami konsekuensi-konsekuensi yang sebelumnya pernah diderita dalam sejarah."

Sebelum cuitan Trump pada 22 Juli itu, Rouhani menyatakan bahwa sikap permusuhan dari Washington akan memicu "perang dari segala perang."

Namun, sikap itu berubah pada Senin, saat Trump menjamu Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte.

"Saya tentu saja akan menemui Iran jika mereka menginginkannya. Saya tidak tahu apakah mereka sudah siap," kata dia.

"Saya memang menarik diri (dari kesepakatan internasional nuklir Iran tahun 2015). Saya yakin mereka ingin menemui saya, dan saya siap kapan saja," kata dia.

Trump mengaku tidak mempunyai pra-syarat apapun untuk perundingan langsung dengan Iran.

Beberapa jam sebelum Trump menyampaikannya, Teheran mengatakan bahwa pihaknya tidak akan berunding satu meja dengan Washington.

"Dengan pemerintahan Amerika sekarang dan kebijakan yang mereka keluarkan, tentu saja tidak ada kemungkinan dialog. Amerika Serikat telah menunjukkan bahwa mereka tidak bisa dipercaya," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Bahram Gasemi, pada Senin.

Qasemi mengkritik penarikan diri Amerika Serikat terhadap perjanjian internasional 2015, yang juga ditandatangani sejumlah negara besar lain untuk memastikan Teheran tidak bisa mengembangkan persenjataan nuklir. Setelahnya, Amerika Serikat memberlakukan kembali sanksi ekonomi terhadap Iran.

Iran, bersama negara-negara penandatangan kesepakatan 2015 minus Amerika Serikat, kini tengah berupaya menyelamatkan perjanjian itu, bahkan ketika Amerika Serikat mulai menerapkan kembali sanksi terhadap Iran, yang akan mulai berlaku pada Agustus nanti.

Negara-negara tersebut, bersama Iran, sedang mengupayakan suatu paket ekonomi untuk mengimbangi sanksi-sanksi AS.

Trump membandingkan diplomasinya dengan langkah yang ia jalankan terkait pemimpin Korea Utara Kim Jong Un. Kim akhirnya bertemu dengan Trump pada Juni lalu untuk merundingkan penghapusan nuklir di Semenanjung Korea.

"Saya bertemu dengan Pemimpin Kim. Hasilnya kalian tidak mendengar tembakan rudal selama sembilan bulan. Banyak hal positif yang terjadi," kata dia.

Credit antaranews.com

Mata-mata AS: Korut Sedang Bikin Rudal Balistik Antarbenua Baru

WASHINGTON - Agen mata-mata Amerika Serikat (AS) melihat tanda-tanda bahwa Korea Utara (Korut) sedang membangun rudal balistik antarbenua (ICBM) baru. Lokasinya di sebuah pabrik yang menghasilkan ICBM pertama yang mampu mencapai wilayah AS.

Bukti yang diperoleh baru-baru ini, termasuk foto-foto satelit yang diambil dalam beberapa pekan terakhir, menunjukkan bahwa pekerjaan sedang berlangsung pada setidaknya satu dan mungkin dua ICBM berbahan bakar cair di sebuah fasilitas penelitian besar di Sanumdong, di pinggiran Pyongyang.

Informasi itu dilaporkan The Washington Post mengutip para pejabat AS yang mengetahui informasi rahasia intelijen AS.

Temuan ini adalah yang terbaru untuk menunjukkan aktivitas yang sedang berlangsung di dalam fasilitas nuklir dan rudal Korea Utara pada saat para pemimpin negara itu terlibat dalam pembicaraan perlucutan senjata dengan AS.

Informasi intelijen Washington terbaru ini tidak menunjukkan perluasan kemampuan Korea Utara. Namun, informasi itu menunjukkan bahwa rezim Pyongyang bekerja membuat senjata canggih secara terus-menerus, beberapa setelah Presiden AS Donald Trump menyatakan dalam posting di Twitter bahwa Pyongyang "tidak lagi ancaman nuklir".

Laporan tentang pembangunan rudal baru muncul setelah pengungkapan aktivitas tentang fasilitas pengayaan uranium yang dicurigai AS, yang disebut Kangson. Korea Utara diduga beroperasi secara rahasia di fasilitas itu.

Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo dalam paparannya di hadapan Senat pekan lalu mengakui bahwa pabrik Korea Utara terus memproduksi bahan fisil yang digunakan dalam pembuatan senjata nuklir. Namun, bekas bos CIA itu menolak untuk mengatakan apakah Pyongyang sedang membangun rudal baru atau tidak.

Selama pertemuan puncak dengan Trump di Singapura pada bulan Juni, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un secara samar berkomitmen mewujudkan denuklirisasi di Semenanjung Korea. Sejak itu, Korea Utara telah membuat beberapa gerakan nyata yang menandakan niatnya untuk melucuti senjata termasuk berhenti menguji coba rudal dan senjata nuklir serta membongkar situs uji coba misil.

Sebaliknya, menurut intelijen AS, para pejabat senior Korea Utara telah mendiskusikan niat mereka untuk menipu Washington tentang jumlah hulu ledak nuklir, rudal dan jenis yang mereka miliki, serta jumlah fasilitasnya. Mereka juga menolak inspektur internasional untuk mengonfirmasi aktivitas program senjata Pyongyang.

Masih menurut intelijen AS, strategi rezim Pyongyang termasuk berencana untuk menyatakan bahwa mereka sepenuhnya melakukan denuklirisasi dengan mengumumkan membuang 20 hulu ledak, namun sejatinya tetap mempertahankan lusinan hulu ledak.

Pabrik Sanumdong telah menghasilkan dua ICBM Korea Utara, termasuk Hwasong-15 yang kuat, rudal yang pertama dengan jangkauan yang diyakini bisa menyerang wilayah Pantai Timur AS. Bukti yang baru diperoleh mata-mata Washington menunjukkan pekerjaan yang sedang berlangsung pada setidaknya pada satu ICBM Hwasong-15 di pabrik Sanumdong. Data intelijen AS itu bersumber dari citra atau gambar yang dikumpulkan oleh Badan Intelijen Geospasial Nasional dalam beberapa pekan terakhir.

"Kami melihat mereka akan bekerja, sama seperti sebelumnya," kata salah seorang pejabat AS yang berbicara dalam kondisi anonim karena membahas informasi intelijen yang sensitif, yang dilansir Selasa (31/7/2018). Namun, pejabat itu membenarkan bahwa Stasiun Peluncuran Satelit Sohae di pantai barat Korea Utara memang sudah dibongkar rezim Kim Jong-un untuk menghormati janji yang dibuat dengan Trump dalam pertemuan puncak di Singapura.

Gedung Putih maupun Pentagon belum berkomentar atas laporan ini. Pemerintah Korea Utara juga belum bereaksi atas pengungkapan data intelijen Amerika perihal aktivitas program rudalnya.

Banyak analis dan ahli independen melihat pembongkaran situs itu sebagai sesuatu yang sangat simbolis, karena Korea Utara sekarang telah berhasil meluncurkan ICBM yang menggunakan jenis mesin berbahan bakar cair yang diuji di Sohae. Selain itu, alat uji coba dapat dengan mudah dibangun kembali dalam beberapa bulan.

Credit sindonews.com

Ke ASEAN, Menlu AS Bahas Indo Pasifik, Korea dan LCS

Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi bertemu Menlu AS Michael Richard Pompeo di Washington DC, Juni lalu. ( Dok. Kemlu RI)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Michael Richard (Mike) Pompeo akan berkunjung ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia, 1-5 Agustus 2018. Dalam lawatannya tersebut, Menlu Pompeo akan membahas sejumlah isu di kawasan, seperti Laut China Selatan, denuklirisasi Korea Utara, dan gagasan Indo Pasifik yang didukung Amerika Serikat.

"Di Jakarta, 4-5 Agustus, lawatan Menlu akan memperkuat Kemitraan Strategis AS-Indonesia menjelang perayaan 70 tahun hubungan diplomatik bilateral pada 2019," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Heather Nauert dalam rilis yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (30/7).

"Menlu akan membahas keamanan, perdagangan bilateral dan investasi menegaskan sentralitas ASEAN dan menyoroti kepemimpinan Indonesia dalam mewujudkan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka," kata Nauert.

Di Kuala Lumpur, Malaysia yang menjadi pijakan pertama, Menlu Pompeo akan bertemu pejabat senior guna memmbahas penguatan Kemitraan Komprehensif, keamanan dan ekonomi bersama, 'berdasarkan nilai-nilai demokrasi bersama, menyusul transisi pemerintahan yang damai dan bersejarah baru-baru ini di Malaysia," kata Nauert.

Dari sana Menlu Pompeo akan berkunjung ke Singapura untuk menghadiri pertemuan tingkat menteri tahunan ASEAN, 3-4 Agustus. Kehadiran Menlu Pompeo dalam pertemuan para menlu ASEAN tersebut bertujuan untuk 'mendukung visi Amerika Serikat tentang Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka,'.

"Dia akan terlibat dengan para menlu di kawasan yang banyak memiliki tantangan keamanan ini, mempromosikan ketertiban berdasarkan hukum, memperkuat komitmen kami untuk kemitraan di kawasan Mekong, dan menegaskan dedikasi AS bagi ASEAN serta sekutu-sekutu kami di kawasan," kata Nauert.

Disebutkan pula bahwa Menlu Pompeo akan membahas visi AS soal denuklirisasi Korea Utara, menegakkan hukum internasional di Laut China Selatan serta terorisme.

Menlu Pompeo juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Lee Hsien Loong dan Menteri Luar Negeri Vivian Balakrishnan untuk memperkuat hubungan bilateral AS-Singapura.

"Menlu akan menandatangani pembaruan Program Pelatihan Ketiga untuk membangun kapasitas di seluruh Asia Tenggara serta mendukung peran signifikan Singapura sbagai Ketua ASEAN saat ini," kata Nauert.

Dilansir kantor berita Jepang, Kyodo, Menlu Pompeo mengumumkan investasi baru AS di bidang teknologi, energi dan infrastruktur di kawasan Indo Pasifik senilai US$113 juta (sekitar Rp1,6 triliun).

Dalam pidatonya di Kamar Dagang dan Industri AS di Washington DC, Senin (30/7) tersebut, Menlu Pompeo menyatakan Amerika Serikat tidak akan pernah mengejar dominasi di Indo Pasifik dan menegaskan bahwa 'kami akan menentang negara mana pun yang melakukannya.'

"Pemerintahan Trump berkomitmen untuk memperluas keterlibatan ekonomi di kawasan Indo Pasifik," kata Menlu Pompeo. "Kami meyakini kemitraan strategis dan bukan ketergantungan strategis."

Inisiatif baru AS tersebut dilansir di tengah kekhawatiran Washington atas meluasnya pengaruh China di Asia di saat Beijing mengejar kebijakan 'One Belt, One Road' (OBOR) yang menghubungkan negara-negara di sepanjang rute perdagangan kuno, Jalan Sutra. Washington mengecam kebijakan investasi China sebagai contoh 'ekonomi predator'. Investasi 'ekonomi predator' China dinilai AS tidak menciptakan lapangan kerja maupun pertumbuhan ekonomi bagi negara-negara penerima investasi. Sebaliknya, meninggalkan hutang yang menumpuk.

Credit cnnindonesia.com

India Coret Empat Juta Orang dari Daftar Kewarganegaraan

Abdul Suban (60), warga Assam, menyatakan akan tetap tinggal meski dicabut kewarganegaraannya oleh pemerintah India. (REUTERS/Stringer)

Jakarta, CB -- India menyatakan telah mencoret lebih dari empat juta orang dari draf daftar kewarganegaraan di negara bagian Assam karena tak bisa menyediakan dokumen sah. Langkah itu memicu kekhawatiran akan masa depan ribuan orang di kawasan.

Keamanan telah diperketat di seluruh penjuru negara bagian yang berbatasan dengan Bangladesh, sementara ribuan warga Muslim berbahasa Benggala takut dikirim ke pusat detensi atau dideportasi, kata seorang saksi Reuters, Senin (30/7).

Negara bagian kaya teh itu telah lama menjadi pusat ketegangan sosial dan komunal dengan warga lokal yang menentang imigran ilegal. Keinginan mereka dikedepankan oleh pemerintah nasionalis Hindu yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi.

Pada 1983, puluhan orang dikejar-kejar dan dibunuh oleh massa bersenjata golok yang ingin mempersekusi imigran Muslim.

Pemerintah menyatakan langkah ini tak bertujuan untuk mengusir dan mereka yang dicoret dari daftar mempunyai kesempatan untuk kembali mengajukan diri.

"Berdasarkan draf daftar ini, tak ada orang yang perlu dibawa ke pusat detensi atau pengadilan warga asing," kata Sailesh, komisioner sensus India, kepada wartawan di Guwahati, kota utama negara bagian tersebut.

Ratusan ribu orang melarikan diri ke India dari Bangladesh selama perang kemerdekaan melawan Pakistan di awal 1970-an. Kebanyakan dari mereka tinggal di Assam, yang berbatasan sepanjang 270 kilometer dengan Bangladesh.

Lebih dari 30 juta orang mengajukan status warga negara dan 4.007.707 orang dicoret, kata Sailesh.

Untuk diakui sebagai warga India, semua penduduk Assam mesti membuat dokumen yang membuktikan mereka atau keluarganya tinggal di negara tersebut sebelum 24 Maret 1971.

Sailesh tak merinci siapa saja yang gagal masuk daftar itu.

Para pengkritik memandang ujian kewarganegaraan sebagai langkah Partai Bharatiya Janata (BJP) yang diarahkan pada minoritas Muslim. BJP menampik bias apapun, tapi menyatakan menolak kebijakan yang bertujuan untuk menyenangkan komunitas apapun.

Pihak berwenang di negara bagian tersebut berulang kali menyatakan ujian kewarganegaraan penting untuk melindungi etnis Assam, yang sebagian besar menuntut pengusiran pendatang. Mereka dituding merebut pekerjaan dan sumber daya di negara bagian berpenduduk 33 juta orang.

Draf pertama Daftar Penduduk Nasional (NRC) dirilis pada 31 Desember, mengonfirmasi kewarganegaraan 19 juta orang. Hal ini berujung kebahagiaan sebagian orang dan patah hati bagi yang lainnya.

NRC, walau demikian, menyatakan kepada Mahkamah Agung bahwa 150 ribu orang dari daftar yang pertama, sepertiganya perempuan menikah, akan dicoret dari draf selanjutnya karena memberi informasi keliru atau dokumen tak sah.

"Jika pemerintah telah memutuskan untuk menyebut kami warga asing, apa yang bisa kami lakukan?" kata Abdul Suban (60), warga Muslim berbahasa Benggala, sebelumnya.

"NRC berupaya menghabisi kami. Bangsa kami telah mati di sini, tapi kami tak akan meninggalkan tempat ini."

Credit cnnindonesia.com

Pemilu Kamboja, ASEAN Dinilai Gagal Lindungi Demokrasi

Penangkapan pendukung partai oposisi Kamboja CNRP beberapa waktu lalu. (REUTERS/Samrang Pring)

Jakarta, CB -- Partai Penyelamat Nasional Kamboja (CNRP), partai oposisi utama pemerintahan Perdana Menteri Hun Sen, menganggap ASEAN gagal melindungi demokrasi di kawasan karena tak bisa bersuara menentang praktik kecurangan dalam pemilihan umum Kamboja kemarin, Minggu (29/7).

Padahal, Wakil Presiden CNRP Mu Sochua, mengatakan negara anggota ASEAN termasuk Kamboja telah mengadopsi deklarasi penghormatan hak asasi manusia (ham) pada 2012 lalu.

Menurutnya, dengan disahkannya deklarasi tersebut, seluruh negara anggota wajib melawan seluruh pihak yang berupaya merusak nilai HAM dan penerapan demokrasi di kawasan, termasuk menentang penyelenggaraan pemilu Kamboja yang dinilai tak adil, Minggu (29/7).

"ASEAN tidak bersuara sama sekali untuk mengatasi situasi dan kondisi politik yang sangat-sangat serius yang sedang terjadi di Kamboja berkaitan dengan pemilu yang tidak adil kemarin," kata Sochua dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (30/7).

"ASEAN punya mekanisme dan deklarasi sendiri mengenai hak asasi manusia karena itu seluruh negara anggota sudah sepatutnya mematuhi kewajiban melindungi penegakkan hak asasi manusia dan demokrasi di kawasan."

PM Hun Sen dipastikan kembali berkuasa untuk lima tahun ke depan setelah partainya, Partai Rakyat Kamboja (CPP), menang telak dalam pemilu, Minggu (29/7). Kemenangan Hun Sen disebut palsu lantaran dia terlebih dahulu menyingkirkan seluruh pesaing dan kritiknya, termasuk CNRP, demi bisa menang pemilu.

Lewat keputusan Mahkamah Agung Kamboja, Hun Sen membubarkan CNRP tahun lalu dan memenjarakan sejumlah anggotanya karena dinilai mengkhianati negara.

PM yang sudah menjabat selama 30 tahun terakhir itu juga membubarkan sejumlah media dan organisasi untuk membendung kritik yang dapat merusak peluangnya untuk kembali berkuasa.

Dengan ketiadaan CNRP sebagai oposisi utama, Hun Sen dan partainya menikmati 80 persen suara dan sedikitnya 100 dari 125 kursi Majelis Nasional atau Parlemen Kamboja dalam pemilu, Ahad.

Juru bicara CPP Sok Eysan menegaskan partainya akan memenangkan seluruh kursi parlemen setelah mengklaim kemenangan telak di pemilu.

Sochua menekankan CNRP menolak hasil pemilu yang dianggap tanda kematian demokrasi di Kamboja itu. Dia meminta komunitas internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ASEAN, hingga Uni Eropa menolak kemenangan Hun Sen.

Sebab, menurutnya, penghinaan demokrasi yang sedang terjadi di Kamboja saat ini bisa berpengaruh buruk terhadap stabilitas kawasan.

"Pemimpin negara ASEAN seharusnya bisa menyuarakan masalah ini secara lebih serius. Pemimpin ASEAN seharusnya tidak boleh duduk bersama seorang diktaktor seperti Hun Sen dan berpura-pura bahwa demokrasi terjamin di Asia Tenggara," kata Sochua.

Dalam kesempatan yang sama, CNRP juga meminta Indonesia bersuara menentang ketidakadilan dalam penyelenggaraan pemilu Kamboja.

Sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, Wakil Direktur Hubungan Luar Negeri CNRP, Monovithya Kem, berharap Indonesia bisa mengambil langkah konkret membantu rakyat Kamboja merasakan demokrasi yang sesungguhnya.

"Kami menyerukan seluruh komunitas internasional, termasuk Indonesia, menolak hasil pemilu Kamboja kemarin. CNRP tentutnya tidak akan pernah menerima hasil pemilu kemarin dan membiarkan Hun Sen berkuasa lagi untuk lima tahun ke depan," kata Kem.

Kem dan Sochua tiba di Jakarta sejak akhir pekan kemarin. Kem mengatakan keduanya terus meminta dukungan dari sejumlah LSM di Indonesia untuk memperjuangkan penyelenggaraan pemilu yang adil di Kamboja.

Kem mengatakan dia bersama Sochua berharap bisa bertemu perwakilan pemerintah Indonesia guna membicarakan dan meminta bantuan mengatasi situasi politik dan krisis demokrasi yang tengah terjadi Kamboja saat ini.

Foto: REUTERS/Samrang Pring

"Selama beberapa hari di Jakarta, kami memang telah bertemu sejumlah LSM dan anggota parlemen. Tapi kami berharap pemerintah Indonesia mau menjawab permintaan kami untuk bertemu. Dalam hal ini, Kementerian Luar Negeri RI belum menjawab permintaan kami untuk bertemu hingga hari ini," kata anak perempuan Kem Sokha, Presiden CNRP, politikus oposisi Kamboja yang tengah dipenjara dengan tuduhan berkhianat tersebut.

Credit cnnindonesia.com

Senin, 30 Juli 2018

Gantikan Dolar AS, Rusia Timbun Ribuan Ton Emas

Gudang emas Rusia di Bank Sentral [Twitter Komsomolskaya Pravda/@Pravdiva_pravda]

CB, Jakarta - Per Juni, bank sentral Rusia melaporkan bahwa Rusia mengirim 106 ton emas untuk melengkapi hampir 2.000 ton cadangan emas dalam enam bulan pertama 2018. Cadangan emas ini untuk mengganti kepemilikan obligasi Amerika Serikat.
Dilansir dari Sputniknews, Ahad, 29 Juli 2018, cadangan emas Rusia naik menjadi 1.944 ton pada Juni 2018, setelah 500 ton cadangan emas dalam waktu sepuluh tahun lalu. Kepemilikan emas ini lebih dari 17 persen total cadangan devisa Rusia, sebagian ditopang oleh pembebanan US$ 77 miliar atau sekitar Rp 1.110 triliun obligasi, dolar Amerika, dan surat utang jangka pendek AS selama enam bulan terakhir.

Dalam beberapa tahun terakhir, bank-bank sentral dari sejumlah negara telah menolak praktik yang sudah lama diterima untuk menyimpan emas mereka di luar negeri. Baru-baru ini, bank sentral Turki mulai menarik emasnya dari Federal Reserve AS dan mengirimnya kembali ke Turki.

Gudang emas Rusia di Bank Sentral [Twitter Komsomolskaya Pravda/@Pravdiva_pravda]

Sebelum Turki, Belanda, Jerman, Austria, dan Venezuela melakukan langkah serupa, memulangkan semua atau sebagian dari cadangan emas mereka dari New York atau bank sentral Barat lainnya. Hungaria dan Belgia juga telah mempertimbangkan membawa pulang emas mereka untuk diamankan.
Operasi repatriasi emas saat ini belum mengalami kendala. Namun pada 2013, ketika Jerman memulai melakukan proses repatriasi emasnya dari Amerika, hanya mendapat lima ton dari sekitar 300 ton emas Jerman yang dibawa pulang tahun itu, sehingga menimbulkan spekulasi bahwa Amerika menahan prosesnya.
Ketika bank sentral Belanda meluncurkan program repatriasi, mereka melakukannya dengan diam-diam, mengambil kepemilikan emas 122,5 ton pada 2014 dan hanya mengumumkan bahwa mereka melakukannya setelah repatriasi selesai.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, yang mungkin merasakan masalah dengan upaya repatriasi Turki, mengusulkan tidak memakai pinjaman dolar dan mengganti pinjaman dengan emas dalam pertemuan G-20 pada April lalu.
Rusia tidak akan terhambat memulangkan emas apa pun karena cadangannya sudah ada di negara itu. Hampir dua pertiga stok logam mulia Rusia disimpan di bank sentral Rusia di Moskow, yang dijaga ketat.
Pada 2017, seorang jurnalis, Komsomolskaya Pravda, menjadi orang pertama yang melihat sekilas fasilitas penyimpanan Moskow, dengan deretan kontainer dan 20 batangan emas seberat 12-13 kilogram masing-masing yang disimpan di gudang seluas 17 ribu meter persegi.
Sisa emas Rusia disimpan di St. Petersburg, dan kota Ekaterinburg di daerah Ural Rusia.

Rusia berhasil masuk ke dalam lima negara induk emas pada Februari 2018, dan jika akuisisi saat ini berlanjut, Rusia akan mencapai tiga besar dalam waktu dekat. Dalam jangka panjang, negara ini dapat menduduki rekor era Soviet dengan 2.800 metrik ton emas pada 1941.
Rusia adalah salah satu penghasil emas terbesar di dunia. Lebih dari dua pertiga emas Rusia ditambang di wilayah Timur Jauh dan Siberia Amur, Khabarovsk, Magadan, Irkutsk, Krasnoyarsk, dan Yakutia. Sebagian besar sisanya ditambang di Ural, Karelia, dan Murmansk. Saat ini, ahli geologi memperkirakan Rusia memiliki sekitar 12.500 ton emas yang belum ditambang.

Credit tempo.co