CUPUMA

Selasa, 31 Juli 2018

Amerika Serikat Kirim Drone Bersenjata ke Niger

Pangkalan militer Amerika Serikat di Niger. [AP Photo/Carley Petesch]

CB, Jakarta - Amerika Serikat mulai mengerahkan sejumlah drone bersenjata ke Niger, negara di sebelah barat Afrika, awal tahun ini untuk menghadapi militan Islam. Keterangan tersebut disampaikan sumber militer Amerika Serikat, Senin, 30 Juli 2018, seperti dikutip Reuters.
Pemerintah Niger memberikan izin kepada pasukan Amerika Serikat pada November 2017 untuk mengirimkan drone bersenjata, namun kabar tersebut belum ada yang memberikan kofirmasi. Sebelumnya, Amerika Serikat mengerahkan drone ke Niger digunakan hanya untuk memata-matai.

Drone multi misi Predator C Avenger memiliki ketahanan terbang yang lama dengan ketinggian sedang hingga tinggi (long-endurance, medium-to-high-altitude). Avenger dapat melakukan misi intelligence, surveillance, reconnaissance (ISR) dengan cakupan wilayah yang luas dan misi penyerangan target di darat atau laut. thedrive.com

Reuters melaporkan, kehadiran militer Amerika Serikat ke Niger meningkat dalam beberapa tahun ini. Hal itu menunjukkan bahwa Amerika Serikat menaruh perhatian tinggi atas munculnya kelompok militan di kawasan negara di Afrika Barat tersebut.

Berbeda dengan pendahulunya, drone generasi ketiga keluarga Predator ini sudah menggunakan mesin jet dan teknologi siluman, sehingga sulit dideteksi musuh. Predator C Avenger dapat dioperasikan dengan menggunakan stasiun kontrol darat Predator A dan B, dengan menambahkan perangkat lunak baru. ga-asi.com
"Kami telah berkoordinasi dengan pemerintah Niger mengenai pengiriman pesawat mata-mata bersenjata untuk merespon ancaman keamanan," kata Samantha Reho, juru bicara Komando Afrika Amerika Serikat, kepada Associated Press.
Sebuah penyerangan yang dilancarkan oleh ISIS di Niger barat pada Oktober 2017 menewaskan emat tentara Amerika Serikat. Kelompok Jihad yang berbasis di Mali juga melakukan serangan terhadap fasilitas militer dan sipil.

Credit tempo.co

Survei: Mayoritas Warga Amerika Serikat Tolak Perang dengan Iran

Kombinasi foto Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Iran Hassan Rouhani. (AP Photo)

CB, Jakarta - Mayoritas warga Amerika Serikat menentang jika AS berencana berperang dengan Iran. Ini merupakan hasil survei yang dilakukan setelah muncul isu AS berencana menyerang Iran seiring meningkatnya ketegangan dua negara.
Dilansir dari Russia Today, 29 Juli 2018, hanya 23 persen responden dari survei yang dilakukan oleh HuffPost/YouGov, yang dirilis pada Jumat, 27 Juli, yang mendukung rencana AS berperang dengan Iran. Namun lebih dari dua kali lipatnya, atau 53 persen tidak mendukung skenario perang, termasuk 37 persen dari responden "yang sangat menentang".

Terlepas dari kenyataan bahwa kebanyakan orang Amerika Serikat setuju dengan Trump bahwa Iran bukan teman AS, mereka tidak mendukung pendekatannya yang intimidatif menurut survei tersebut. Sekitar 43 persen menolak cara pemimpin AS atas pendekatan yang berkaitan dengan Iran, sementara 36 persen mendukungnya. Selain itu, lebih dari sepertiga menganggap tindakan Trump hanya memperburuk situasi yang sudah tegang.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Iran Hassan Rouhani. AP Photo/Jeff Roberson, REUTERS/Lisi Niesner
Jajak pendapat itu dilakukan setelah Amerika Serikat dan Iran saling melontarkan ancaman. Pekan lalu, Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan bahwa perang dengan Iran akan menjadi “ibu dari segala perang”, sebagai balasan atas pernyataan Trump yang menyebut Iran akan menanggung resiko yang tidak pernah terjadi sepanjang sejarah jika mengancam AS. Setelahnya komandan Pasukan elit Garda Revolusi Iran, memperingatkan AS bahwa melawan Iran dengan kekuatan militer akan menghancurkan semua yang AS miliki.
Pada Jumat, ABC melaporkan tokoh senior di pemerintahan Australia mengatakan bahwa AS sedang mempersiapkan untuk membom fasilitas nuklir Iran dan serangan kemungkinan dilakukan pada awal bulan depan. Baik Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull dan Menteri Pertahanan AS James Mattis kemudian menolak klaim tersebut.

"Saya tidak tahu di mana orang-orang Australia mendapat informasi itu. Saya yakin itu bukan sesuatu yang sedang dipertimbangkan saat ini dan saya pikir itu benar-benar fiksi," kata Mattis, seperti dikutip dari ABC.
Hubungan AS-Iran telah memburuk sejak AS secara sepihak menarik diri dari kesepakatan nuklir 2015, yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA), pada Mei lalu. Langkah Amerika Serikat memicu kecaman internasional, termasuk dari negara Eropa yang juga menjadi anggota kesepakatan nuklir tersebut.

Credit tempo.co

Penyebab Hilangnya MH370 Masih Misteri

Pencarian ekstensif gagal untuk menemukan bangkai pesawat Malaysia Airlines MH370 yang hilang.

Foto: Reuters/Andrew Winning

Tim investigasi tak dapat memastikan penyebab hilangnya pesawat MH370.

CB, KUALA LUMPUR -- Penyebab hilangnya pesawat Malaysia Airlines MH370 masih menjadi misteri. Tim investigasi MH370 menyatakan tak dapat mengetahui secara pasti penyebab hilangnya pesawat tersebut.

"Tim tak dapat menentukan penyebab sebenarnya hilangnya MH370. Jawabannya hanya bisa disimpulkan bila bangkai (pesawat) ditemukan," kata Ketua Tim Investigasi MH370 Kok Soo Chon pada Senin (30/7).

Berdasarkan laporan final yang telah dirilis tim investigasi, sulit mengaitkan perubahan arah atau rute pesawat MH370 dengan kegagalan sistem tertentu. "Lebih mungkin manuver semacam itu disebabkan oleh sistem yang dimanipulasi," kata laporan tersebut.

Laporan pun menyebut bahwa tak ada bukti yang menunjukkan bahwa MH370 menghindari radar. Kemudian tak ada bukti kejanggalan atau perubahan perilaku dari para kru pesawat. Tanpa bantuan perekam data kokpit, tim penyelidik hanya menebak apa yang terjadi sesaat sebelum MH370 menghilang.

Dengan dirilisnya laporan final tersebut, pencarian MH370 akan dihentikan tanpa batas waktu yang ditentukan. Pemerintah Malaysia baru akan melanjutkan pencarian bila bukti atau petunjuk baru terungkap.

Pada Januari lalu, Pemerintah Malaysia menyetujui upaya terbaru untuk menemukan puing-puing atau bangkai pesawat Malaysia Airlines MH370 di Samudera Hindia. Misi pencarian tersebut dilakukan oleh perusahaan eksplorasi dasar laut asal Amerika Serikat (AS) Ocean Infinity.

Ocean Infinity menanggung semua biaya selama proses pencarian bangkai pesawat dilakukan. Perusahaan tersebut hanya akan menerima bayaran dari Pemerintah Malaysia jika betul-betul berhasil menemukan bangkai MH370. Pemerintah Malaysia memutuskan menghentikan proses pencarian pada akhir Mei lalu.

Pesawat Malaysia Airline MH370 hilang pada Maret 2014. Pesawat dengan rute Kuala Lumpur-Beijing itu mengangkut 227 penumpang dan 12 awak. Pesawat tersebut diperkirakan telah berpindah ribuan mil jauhnya dari Samudra Hindia selatan sebelum membentur pantai Australia Barat. Hilangnya pesawat MH370 telah menjadi salah satu misteri penerbangan terbesar di dunia.

Infografis Pesawat MH370

Credit republika.co.id/Reuters

Kunjungi Cina, Menlu Inggris Lakukan Kesalahan Fatal

Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris Jeremy Hunt (kiri) berjabat tangan dengan Menlu Cina Wang Yi ketika mereka berpose untuk foto sebelum pertemuan mereka di Wisma Negara Diaoyutai di Beijing, Senin, 30 Juli 2018.

Foto: AP Photo/Andy Wong, Pool

Ini merupakan kunjungan luar negeri pertama Menlu Inggris Jeremy Hunt sejak diangkat

CB, BEIJING -- Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris yang baru, Jeremy Hunt, secara mengejutkan membuat kesalahan dalam kunjungan pertamanya ke luar negeri pada Senin (30/7) waktu setempat. Hunt menyebut bahwa istrinya yang berkewarganegaraan Cina dengan sebutan 'orang Jepang'.

Menyadari kesalahannya itu, dirinya menyebut bahwa hal itu merupakan kesalahan yang fatal. "Istri saya orang Jepang..istri saya orang Cina. Ucapan saya barusan kesalahan yang sangat buruk," katanya kepada Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi sepertii dilansir DW, Senin (30/7).

Ia menambahkan bahwa istrinya keturunan Cina dan anak-anaknya separuh Cina. Ia juga mengaku memiliki kakek dan nenek yang merupakan etnis Cina yang tinggal di Xian serta memiliki hubungan kuat dengan keluarga di Cina.

Kesalahan yang dilakukan Hunt tersebut dinilai lantaran dirinya pernah berprofesi sebagai guru Bahasa Inggris di Jepang selama dua tahun. Ia juga fasih bahasa Jepang.

Hunt menggantikan Boris Johnson yang sebelumnya menjabat sebagai menteri luar negeri Inggris. Johnson mengundurkan diri karena rancangan Brexit Perdana Menteri Theresa May.

Hubungan Cina dan Jepang diketahui tengah memanas di tengah konflik Laut Cina Timur. Beijing baru-baru ini juga menuduh Jepang telah mengacaukan stabilitas regional karena telah bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam hal pertahanan.

Credit republika.co.id

Israel Bohong, Rudal David's Sling Gagal Tembak 2 Roket Suriah

TEL AVIV - Militer Israel pada pekan lalu menyatakan rudal interspetor dari sistem David's Sling menghalau dua roket Suriah di dekat wilayah utara negara Zionis tersebut. Namun, Tel Aviv berbohong karena faktanya senjata pencegat itu gagal menembak kedua roket militer Damaskus.

Meski gagal menjatuhkan dua misil Suriah, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) membela keputusan peluncuran rudal interseptor David's Sling sebagai keputusan yang benar. Menurut IDF, kegagalan itu merupakan masalah teknis.

"Dalam beberapa hari terakhir, penyelidikan operasional lengkap dilakukan oleh Angkatan Udara, yang menemukan bahwa proses pengambilan keputusan untuk mengidentifikasi ancaman, mengingat waktu yang singkat, adalah benar," kata IDF dalam sebuah pernyataan hari Senin (30/7/2018).

Alasan teknis mengapa rudal pencegat gagal mencapai target, yang ditembakkan dari Suriah, tidak dapat dipublikasikan karena masalah keamanan. "Pelajaran yang diambil dari investigasi ini akan diimplementasikan dalam sistem pertahanan udara," lanjut pernyataan IDF, seperti dikutip Times of Israel.

Dua roket Suriah yang jadi sasaran senjata Israel sejatinya bagian dari pertempuran internal di barat daya negara yang dipimpin Presiden Bashar al-Assad tersebut. Namun, kedua roket itu telah memicu sirene di seluruh Israel utara pada Senin pagi pekan lalu.

Proyektil yang ditembakkan dari Suriah diidentifikasi sebagai roket OTR-21 Tochka buatan Rusia yang juga dikenal sebagai rudal SS-21 Scarab. Senjata militer Damaskus ini mampu membawa hulu ledak 500 kilogram (0,5 ton) dan memiliki jangkauan 100 kilometer (60 mil).

Misil pencegat yang ditembakkan dari sistem David's Sling dihancurkan militer Israel di udara. Sedangkan salah satu roket Suriah jatuh di wilayah negara Assad, satunya lagi tak diketahui lokasi pendaratannya.

IDF tak menjelaskan nasib roket kedua Suriah. Tak lama setelah insiden itu, pesawat jet tempur IDF diterbangkan ke wilayah utara Israel, namun misinya juga tak diungkap.

"(IDF) tidak dapat berkomentar tentang kegiatan angkatan udara," imbuh pernyataan militer Tel Aviv.

Peluncuran rudal pencegat itu merupakan aksi perdana sistem David's Sling, meski sistem itu sejatinya sudah resmi beroperasi sejak tahun lalu.

David's Sling membentuk lapis tengah jaringan pertahanan anti-rudal Israel yang berlapis-lapis.

Lapisan terendah adalah sistem Iron Dome, yang mampu mencegat roket jarak pendek, kendaraan udara tak berawak kecil dan mortir seperti yang ditembakkan ke Israel dari Jalur Gaza atau dari Lebanon selatan. Di bagian atasnya adalah sistem Arrow 2 dan Arrow 3, yang dimaksudkan untuk menghalau rudal balistik jarak jauh.

David's Sling bertujuan untuk mengisi kesenjangan antara sistem-sistem anti-rudal yang sudah ada. Senjata pertahanan ini diklaim efektif untuk melawan rudal Fateh 110 Iran yang setara dengan rudal M600 Suriah.

Kedua jenis rudal itu, menurut militer Israel, terlihat digunakan dalam perang sipil Suriah dan diketahui berada di gudang senjata kelompok Hizbullah.

Credit sindonews.com

Putin Unjuk Kekuatan, Lebih dari 40 Kapal Perang Dikerahkan

SAINT PETERSBURG - Lebih dari 40 kapal perang dan selam serta lebih dari 4.000 pelaut dikerahkan dalam parade Hari Angkatan Laut (Navy Day) yang spektakuler di Saint Petersburg. Parade yang jadi ajang unjuk kekuatan ini disaksikan Presiden sekaligus Panglima Tertinggi Vladimir Putin.

Tak hanya di Saint Petersburg, parade serupa juga terjadi di kota-kota pelabuhan besar di seluruh Rusia.

Kapal-kapal perang yang mewakili semua armada Angkatan Laut Rusia telah ditambatkan di Sungai Neva di Saint Petersburg, di mana parade angkatan laut besar-besaran berlangsung pada hari Minggu.

Parade ini untuk memperingati lebih dari tiga abad sejarah Angkatan Laut Kekaisaran Rusia.

Presiden Putin yang meramaikan parade memeriksa kapal perang serta pelaut yang berbaris di sepanjang Tanggul Admiralty.

"Angkatan Laut Rusia berhasil menjamin keamanan negara kita, memberikan kontribusi untuk memerangi terorisme internasional dan memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan strategis," katanya dalam pidato di depan militer Moskow.

"Seluruh sejarah angkatan laut adalah tentang keberanian, kegagahan, dan semangat para pelaut," lanjut Putin, seperti dikutip Russia Today, Senin (30/7/2018).

Para petinggi militer, termasuk Menteri Pertahanan Sergey Shoigu dan komandan Angkatan Laut Laksamana Vladimir Korolev, mengapit Putin selama parade berlangsung.

"Kami bangga dengan Angkatan Laut kami, standar kesiapan tertinggi, kemampuan mereka, serta kekuatan dan keindahan mereka," imbuh Putin.

Puluhan kapal perang dan selam itu berasal dari Baltik, Laut Utara, dan Laut Hitam serta armada Laut Kaspia. Beberapa kapal yang dipamerkan di antaranya, kapal selam kelas Admiral Gorshkov Rusia terbaru, kapal korvet kelas Steregushchiy, kapal selam diesel-listrik, dan banyak kapal perang lainnya.

Sedangkan lebih dari 4.000 pelaut berparade di depan para tamu, yang diikuti oleh parade pesawat angkatan laut, termasuk pesawat jet tempur Su-33 dan MiG-29K bersama dengan helikopter Ka-52K dan Ka-27M yang membuat flypast di Saint Petersburg.

Credit sindonews.com

Rusia: kami tak bisa paksa Iran keluar dari Suriah

Ledakan terlihat di Quneitra, sisi Suriah pada perbatasan Suriah-Israel dilihat dari wilayah pendudukan Israel, Golan Heights, Israel, Minggu (22/7/2018). (REUTERS/Ronen Zvulun)

Yerusalem (CB) - Moskow tidak bisa memaksa pasukan Iran untuk angkat kaki dari Suriah, kata Duta Besar Rusia untuk Israel Anatoly Viktorov pada Senin.

Pernyataan itu disampaikan sebagai penolakan atas tuntutan Tel Aviv yang sudah sejak lama meminta bantuan Moskow untuk menekan Iran agar menarik pasukannya dari Suriah.

Di sisi lain, Viktorov juga mengatakan bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa jika angkatan bersenjata Israel memutuskan untuk menggelar serangan terhadap pasukan Iran di Suriah, demikian seperti dikutip dari laporan Reuters.

Selama ini, Teheran dan Moskow mengerahkan sumber daya militer mereka untuk mendukung Presiden Suriah Bashar al Assad dalam menumpas gerakan gerilyawan.

Kepada stasiun televisi Channel 10, Viktorov mengatakan bahwa hanya tentara Suriah yang berada di wilayah Dataran Tinggi Golan, yang menjadi tanah rampasan Israel.

Saat ini, pasukan Bashar sudah hampir menguasai sepenuhnya wilayah barat daya yang berbatasan dengan Dataran Tinggi Golan.

Pada pekan lalu, Israel menolak tawaran Rusia untuk menahan pasukan Iran agar berada dalam jarak sedikitnya 100 km dari garis bebas senjata Dataran Tinggi Golan. Israel menganggap tawaran itu tidak cukup.

Viktorov sendiri mengatakan bahwa keberadaan pasukan Iran di Suriah adalah hal yang bisa dibenarkan.

"Mereka memainkan peran penting dalam upaya bersama kami untuk menumpas para teroris di Suriah. Ini sebabnya mengapa, pada waktu sekarang ini, kami menganggap tuntutan untuk mengusir tentara asing dari Suriah sebagai hal yang tidak realistis," kata dia.

"Kami bisa berbicara kepada Iran secara jujur dan terbuka, dan mencoba memengaruhi mereka untuk melakukan suatu hal, atau tidak melakukan hal lainnya," kata dia.

Namun saat ditanya apakah Rusia bisa memaksa Iran untuk keluar, dia menjawab, "Kami tidak bisa."

Meski secara formal mengaku netral dalam urusan perang saudara di Suriah yang telah berlangsung selama tujuh tahun terakhir, Israel telah berulang kali menggelar serangan udara terhadap fasilitas militer dari Iran dan Hisbullah di Suriah.

Serangan-serangan dari Israel itu nampak dibiarkan begitu saja sistem pertahanan Rusia yang berada di Suriah.

Viktorov mengaku tidak setuju terhadap serangan Israel ke Suriah. Namun, dia menambahkan bahwa "kami tidak bisa mendikte Israel bagaimana mereka harus berperilaku. Ini bukan kewenangan Rusia untuk melarang Israel melakukan apa pun yang mereka inginkan."

Credit antaranews.com

Trump siap berunding dengan pemimpin Iran tanpa prasyarat

Presiden Amerika Serikat Donald Trump (REUTERS/Carlos Barria)

Washington (CB) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Senin menyatakan siap bertemu dengan pemimpin Iran tanpa prasyarat untuk merundingkan cara memperbaiki hubungan setelah Washington menarik diri dari perjanjian nuklir internasional tahun 2015.

"Jika mereka ingin bertemu, saya akan bersedia," kata Trump dalam konferensi pers di Gedung Putih saat ditanya apakah ia siap bertemu dengan Presiden Iran Hassan Rouhani.

"Saya siap bertemu dengan siapa pun," kata dia, seperti dilansir Reuters.

Dengan pernyataan itu, Trump menunjukkan sikap melunak yang kontras dengan kata-katanya sendiri sepekan lalu.

Dalam perang kata-kata dengan Rouhani di Twitter, dia mengatakan "Jangan pernah lagi mengancam Amerika Serikat atau akan mengalami konsekuensi-konsekuensi yang sebelumnya pernah diderita dalam sejarah."

Sebelum cuitan Trump pada 22 Juli itu, Rouhani menyatakan bahwa sikap permusuhan dari Washington akan memicu "perang dari segala perang."

Namun, sikap itu berubah pada Senin, saat Trump menjamu Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte.

"Saya tentu saja akan menemui Iran jika mereka menginginkannya. Saya tidak tahu apakah mereka sudah siap," kata dia.

"Saya memang menarik diri (dari kesepakatan internasional nuklir Iran tahun 2015). Saya yakin mereka ingin menemui saya, dan saya siap kapan saja," kata dia.

Trump mengaku tidak mempunyai pra-syarat apapun untuk perundingan langsung dengan Iran.

Beberapa jam sebelum Trump menyampaikannya, Teheran mengatakan bahwa pihaknya tidak akan berunding satu meja dengan Washington.

"Dengan pemerintahan Amerika sekarang dan kebijakan yang mereka keluarkan, tentu saja tidak ada kemungkinan dialog. Amerika Serikat telah menunjukkan bahwa mereka tidak bisa dipercaya," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Bahram Gasemi, pada Senin.

Qasemi mengkritik penarikan diri Amerika Serikat terhadap perjanjian internasional 2015, yang juga ditandatangani sejumlah negara besar lain untuk memastikan Teheran tidak bisa mengembangkan persenjataan nuklir. Setelahnya, Amerika Serikat memberlakukan kembali sanksi ekonomi terhadap Iran.

Iran, bersama negara-negara penandatangan kesepakatan 2015 minus Amerika Serikat, kini tengah berupaya menyelamatkan perjanjian itu, bahkan ketika Amerika Serikat mulai menerapkan kembali sanksi terhadap Iran, yang akan mulai berlaku pada Agustus nanti.

Negara-negara tersebut, bersama Iran, sedang mengupayakan suatu paket ekonomi untuk mengimbangi sanksi-sanksi AS.

Trump membandingkan diplomasinya dengan langkah yang ia jalankan terkait pemimpin Korea Utara Kim Jong Un. Kim akhirnya bertemu dengan Trump pada Juni lalu untuk merundingkan penghapusan nuklir di Semenanjung Korea.

"Saya bertemu dengan Pemimpin Kim. Hasilnya kalian tidak mendengar tembakan rudal selama sembilan bulan. Banyak hal positif yang terjadi," kata dia.

Credit antaranews.com

Mata-mata AS: Korut Sedang Bikin Rudal Balistik Antarbenua Baru

WASHINGTON - Agen mata-mata Amerika Serikat (AS) melihat tanda-tanda bahwa Korea Utara (Korut) sedang membangun rudal balistik antarbenua (ICBM) baru. Lokasinya di sebuah pabrik yang menghasilkan ICBM pertama yang mampu mencapai wilayah AS.

Bukti yang diperoleh baru-baru ini, termasuk foto-foto satelit yang diambil dalam beberapa pekan terakhir, menunjukkan bahwa pekerjaan sedang berlangsung pada setidaknya satu dan mungkin dua ICBM berbahan bakar cair di sebuah fasilitas penelitian besar di Sanumdong, di pinggiran Pyongyang.

Informasi itu dilaporkan The Washington Post mengutip para pejabat AS yang mengetahui informasi rahasia intelijen AS.

Temuan ini adalah yang terbaru untuk menunjukkan aktivitas yang sedang berlangsung di dalam fasilitas nuklir dan rudal Korea Utara pada saat para pemimpin negara itu terlibat dalam pembicaraan perlucutan senjata dengan AS.

Informasi intelijen Washington terbaru ini tidak menunjukkan perluasan kemampuan Korea Utara. Namun, informasi itu menunjukkan bahwa rezim Pyongyang bekerja membuat senjata canggih secara terus-menerus, beberapa setelah Presiden AS Donald Trump menyatakan dalam posting di Twitter bahwa Pyongyang "tidak lagi ancaman nuklir".

Laporan tentang pembangunan rudal baru muncul setelah pengungkapan aktivitas tentang fasilitas pengayaan uranium yang dicurigai AS, yang disebut Kangson. Korea Utara diduga beroperasi secara rahasia di fasilitas itu.

Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo dalam paparannya di hadapan Senat pekan lalu mengakui bahwa pabrik Korea Utara terus memproduksi bahan fisil yang digunakan dalam pembuatan senjata nuklir. Namun, bekas bos CIA itu menolak untuk mengatakan apakah Pyongyang sedang membangun rudal baru atau tidak.

Selama pertemuan puncak dengan Trump di Singapura pada bulan Juni, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un secara samar berkomitmen mewujudkan denuklirisasi di Semenanjung Korea. Sejak itu, Korea Utara telah membuat beberapa gerakan nyata yang menandakan niatnya untuk melucuti senjata termasuk berhenti menguji coba rudal dan senjata nuklir serta membongkar situs uji coba misil.

Sebaliknya, menurut intelijen AS, para pejabat senior Korea Utara telah mendiskusikan niat mereka untuk menipu Washington tentang jumlah hulu ledak nuklir, rudal dan jenis yang mereka miliki, serta jumlah fasilitasnya. Mereka juga menolak inspektur internasional untuk mengonfirmasi aktivitas program senjata Pyongyang.

Masih menurut intelijen AS, strategi rezim Pyongyang termasuk berencana untuk menyatakan bahwa mereka sepenuhnya melakukan denuklirisasi dengan mengumumkan membuang 20 hulu ledak, namun sejatinya tetap mempertahankan lusinan hulu ledak.

Pabrik Sanumdong telah menghasilkan dua ICBM Korea Utara, termasuk Hwasong-15 yang kuat, rudal yang pertama dengan jangkauan yang diyakini bisa menyerang wilayah Pantai Timur AS. Bukti yang baru diperoleh mata-mata Washington menunjukkan pekerjaan yang sedang berlangsung pada setidaknya pada satu ICBM Hwasong-15 di pabrik Sanumdong. Data intelijen AS itu bersumber dari citra atau gambar yang dikumpulkan oleh Badan Intelijen Geospasial Nasional dalam beberapa pekan terakhir.

"Kami melihat mereka akan bekerja, sama seperti sebelumnya," kata salah seorang pejabat AS yang berbicara dalam kondisi anonim karena membahas informasi intelijen yang sensitif, yang dilansir Selasa (31/7/2018). Namun, pejabat itu membenarkan bahwa Stasiun Peluncuran Satelit Sohae di pantai barat Korea Utara memang sudah dibongkar rezim Kim Jong-un untuk menghormati janji yang dibuat dengan Trump dalam pertemuan puncak di Singapura.

Gedung Putih maupun Pentagon belum berkomentar atas laporan ini. Pemerintah Korea Utara juga belum bereaksi atas pengungkapan data intelijen Amerika perihal aktivitas program rudalnya.

Banyak analis dan ahli independen melihat pembongkaran situs itu sebagai sesuatu yang sangat simbolis, karena Korea Utara sekarang telah berhasil meluncurkan ICBM yang menggunakan jenis mesin berbahan bakar cair yang diuji di Sohae. Selain itu, alat uji coba dapat dengan mudah dibangun kembali dalam beberapa bulan.

Credit sindonews.com

Ke ASEAN, Menlu AS Bahas Indo Pasifik, Korea dan LCS

Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi bertemu Menlu AS Michael Richard Pompeo di Washington DC, Juni lalu. ( Dok. Kemlu RI)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Michael Richard (Mike) Pompeo akan berkunjung ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia, 1-5 Agustus 2018. Dalam lawatannya tersebut, Menlu Pompeo akan membahas sejumlah isu di kawasan, seperti Laut China Selatan, denuklirisasi Korea Utara, dan gagasan Indo Pasifik yang didukung Amerika Serikat.

"Di Jakarta, 4-5 Agustus, lawatan Menlu akan memperkuat Kemitraan Strategis AS-Indonesia menjelang perayaan 70 tahun hubungan diplomatik bilateral pada 2019," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Heather Nauert dalam rilis yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (30/7).

"Menlu akan membahas keamanan, perdagangan bilateral dan investasi menegaskan sentralitas ASEAN dan menyoroti kepemimpinan Indonesia dalam mewujudkan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka," kata Nauert.

Di Kuala Lumpur, Malaysia yang menjadi pijakan pertama, Menlu Pompeo akan bertemu pejabat senior guna memmbahas penguatan Kemitraan Komprehensif, keamanan dan ekonomi bersama, 'berdasarkan nilai-nilai demokrasi bersama, menyusul transisi pemerintahan yang damai dan bersejarah baru-baru ini di Malaysia," kata Nauert.

Dari sana Menlu Pompeo akan berkunjung ke Singapura untuk menghadiri pertemuan tingkat menteri tahunan ASEAN, 3-4 Agustus. Kehadiran Menlu Pompeo dalam pertemuan para menlu ASEAN tersebut bertujuan untuk 'mendukung visi Amerika Serikat tentang Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka,'.

"Dia akan terlibat dengan para menlu di kawasan yang banyak memiliki tantangan keamanan ini, mempromosikan ketertiban berdasarkan hukum, memperkuat komitmen kami untuk kemitraan di kawasan Mekong, dan menegaskan dedikasi AS bagi ASEAN serta sekutu-sekutu kami di kawasan," kata Nauert.

Disebutkan pula bahwa Menlu Pompeo akan membahas visi AS soal denuklirisasi Korea Utara, menegakkan hukum internasional di Laut China Selatan serta terorisme.

Menlu Pompeo juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Lee Hsien Loong dan Menteri Luar Negeri Vivian Balakrishnan untuk memperkuat hubungan bilateral AS-Singapura.

"Menlu akan menandatangani pembaruan Program Pelatihan Ketiga untuk membangun kapasitas di seluruh Asia Tenggara serta mendukung peran signifikan Singapura sbagai Ketua ASEAN saat ini," kata Nauert.

Dilansir kantor berita Jepang, Kyodo, Menlu Pompeo mengumumkan investasi baru AS di bidang teknologi, energi dan infrastruktur di kawasan Indo Pasifik senilai US$113 juta (sekitar Rp1,6 triliun).

Dalam pidatonya di Kamar Dagang dan Industri AS di Washington DC, Senin (30/7) tersebut, Menlu Pompeo menyatakan Amerika Serikat tidak akan pernah mengejar dominasi di Indo Pasifik dan menegaskan bahwa 'kami akan menentang negara mana pun yang melakukannya.'

"Pemerintahan Trump berkomitmen untuk memperluas keterlibatan ekonomi di kawasan Indo Pasifik," kata Menlu Pompeo. "Kami meyakini kemitraan strategis dan bukan ketergantungan strategis."

Inisiatif baru AS tersebut dilansir di tengah kekhawatiran Washington atas meluasnya pengaruh China di Asia di saat Beijing mengejar kebijakan 'One Belt, One Road' (OBOR) yang menghubungkan negara-negara di sepanjang rute perdagangan kuno, Jalan Sutra. Washington mengecam kebijakan investasi China sebagai contoh 'ekonomi predator'. Investasi 'ekonomi predator' China dinilai AS tidak menciptakan lapangan kerja maupun pertumbuhan ekonomi bagi negara-negara penerima investasi. Sebaliknya, meninggalkan hutang yang menumpuk.

Credit cnnindonesia.com

India Coret Empat Juta Orang dari Daftar Kewarganegaraan

Abdul Suban (60), warga Assam, menyatakan akan tetap tinggal meski dicabut kewarganegaraannya oleh pemerintah India. (REUTERS/Stringer)

Jakarta, CB -- India menyatakan telah mencoret lebih dari empat juta orang dari draf daftar kewarganegaraan di negara bagian Assam karena tak bisa menyediakan dokumen sah. Langkah itu memicu kekhawatiran akan masa depan ribuan orang di kawasan.

Keamanan telah diperketat di seluruh penjuru negara bagian yang berbatasan dengan Bangladesh, sementara ribuan warga Muslim berbahasa Benggala takut dikirim ke pusat detensi atau dideportasi, kata seorang saksi Reuters, Senin (30/7).

Negara bagian kaya teh itu telah lama menjadi pusat ketegangan sosial dan komunal dengan warga lokal yang menentang imigran ilegal. Keinginan mereka dikedepankan oleh pemerintah nasionalis Hindu yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi.

Pada 1983, puluhan orang dikejar-kejar dan dibunuh oleh massa bersenjata golok yang ingin mempersekusi imigran Muslim.

Pemerintah menyatakan langkah ini tak bertujuan untuk mengusir dan mereka yang dicoret dari daftar mempunyai kesempatan untuk kembali mengajukan diri.

"Berdasarkan draf daftar ini, tak ada orang yang perlu dibawa ke pusat detensi atau pengadilan warga asing," kata Sailesh, komisioner sensus India, kepada wartawan di Guwahati, kota utama negara bagian tersebut.

Ratusan ribu orang melarikan diri ke India dari Bangladesh selama perang kemerdekaan melawan Pakistan di awal 1970-an. Kebanyakan dari mereka tinggal di Assam, yang berbatasan sepanjang 270 kilometer dengan Bangladesh.

Lebih dari 30 juta orang mengajukan status warga negara dan 4.007.707 orang dicoret, kata Sailesh.

Untuk diakui sebagai warga India, semua penduduk Assam mesti membuat dokumen yang membuktikan mereka atau keluarganya tinggal di negara tersebut sebelum 24 Maret 1971.

Sailesh tak merinci siapa saja yang gagal masuk daftar itu.

Para pengkritik memandang ujian kewarganegaraan sebagai langkah Partai Bharatiya Janata (BJP) yang diarahkan pada minoritas Muslim. BJP menampik bias apapun, tapi menyatakan menolak kebijakan yang bertujuan untuk menyenangkan komunitas apapun.

Pihak berwenang di negara bagian tersebut berulang kali menyatakan ujian kewarganegaraan penting untuk melindungi etnis Assam, yang sebagian besar menuntut pengusiran pendatang. Mereka dituding merebut pekerjaan dan sumber daya di negara bagian berpenduduk 33 juta orang.

Draf pertama Daftar Penduduk Nasional (NRC) dirilis pada 31 Desember, mengonfirmasi kewarganegaraan 19 juta orang. Hal ini berujung kebahagiaan sebagian orang dan patah hati bagi yang lainnya.

NRC, walau demikian, menyatakan kepada Mahkamah Agung bahwa 150 ribu orang dari daftar yang pertama, sepertiganya perempuan menikah, akan dicoret dari draf selanjutnya karena memberi informasi keliru atau dokumen tak sah.

"Jika pemerintah telah memutuskan untuk menyebut kami warga asing, apa yang bisa kami lakukan?" kata Abdul Suban (60), warga Muslim berbahasa Benggala, sebelumnya.

"NRC berupaya menghabisi kami. Bangsa kami telah mati di sini, tapi kami tak akan meninggalkan tempat ini."

Credit cnnindonesia.com

Pemilu Kamboja, ASEAN Dinilai Gagal Lindungi Demokrasi

Penangkapan pendukung partai oposisi Kamboja CNRP beberapa waktu lalu. (REUTERS/Samrang Pring)

Jakarta, CB -- Partai Penyelamat Nasional Kamboja (CNRP), partai oposisi utama pemerintahan Perdana Menteri Hun Sen, menganggap ASEAN gagal melindungi demokrasi di kawasan karena tak bisa bersuara menentang praktik kecurangan dalam pemilihan umum Kamboja kemarin, Minggu (29/7).

Padahal, Wakil Presiden CNRP Mu Sochua, mengatakan negara anggota ASEAN termasuk Kamboja telah mengadopsi deklarasi penghormatan hak asasi manusia (ham) pada 2012 lalu.

Menurutnya, dengan disahkannya deklarasi tersebut, seluruh negara anggota wajib melawan seluruh pihak yang berupaya merusak nilai HAM dan penerapan demokrasi di kawasan, termasuk menentang penyelenggaraan pemilu Kamboja yang dinilai tak adil, Minggu (29/7).

"ASEAN tidak bersuara sama sekali untuk mengatasi situasi dan kondisi politik yang sangat-sangat serius yang sedang terjadi di Kamboja berkaitan dengan pemilu yang tidak adil kemarin," kata Sochua dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (30/7).

"ASEAN punya mekanisme dan deklarasi sendiri mengenai hak asasi manusia karena itu seluruh negara anggota sudah sepatutnya mematuhi kewajiban melindungi penegakkan hak asasi manusia dan demokrasi di kawasan."

PM Hun Sen dipastikan kembali berkuasa untuk lima tahun ke depan setelah partainya, Partai Rakyat Kamboja (CPP), menang telak dalam pemilu, Minggu (29/7). Kemenangan Hun Sen disebut palsu lantaran dia terlebih dahulu menyingkirkan seluruh pesaing dan kritiknya, termasuk CNRP, demi bisa menang pemilu.

Lewat keputusan Mahkamah Agung Kamboja, Hun Sen membubarkan CNRP tahun lalu dan memenjarakan sejumlah anggotanya karena dinilai mengkhianati negara.

PM yang sudah menjabat selama 30 tahun terakhir itu juga membubarkan sejumlah media dan organisasi untuk membendung kritik yang dapat merusak peluangnya untuk kembali berkuasa.

Dengan ketiadaan CNRP sebagai oposisi utama, Hun Sen dan partainya menikmati 80 persen suara dan sedikitnya 100 dari 125 kursi Majelis Nasional atau Parlemen Kamboja dalam pemilu, Ahad.

Juru bicara CPP Sok Eysan menegaskan partainya akan memenangkan seluruh kursi parlemen setelah mengklaim kemenangan telak di pemilu.

Sochua menekankan CNRP menolak hasil pemilu yang dianggap tanda kematian demokrasi di Kamboja itu. Dia meminta komunitas internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ASEAN, hingga Uni Eropa menolak kemenangan Hun Sen.

Sebab, menurutnya, penghinaan demokrasi yang sedang terjadi di Kamboja saat ini bisa berpengaruh buruk terhadap stabilitas kawasan.

"Pemimpin negara ASEAN seharusnya bisa menyuarakan masalah ini secara lebih serius. Pemimpin ASEAN seharusnya tidak boleh duduk bersama seorang diktaktor seperti Hun Sen dan berpura-pura bahwa demokrasi terjamin di Asia Tenggara," kata Sochua.

Dalam kesempatan yang sama, CNRP juga meminta Indonesia bersuara menentang ketidakadilan dalam penyelenggaraan pemilu Kamboja.

Sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, Wakil Direktur Hubungan Luar Negeri CNRP, Monovithya Kem, berharap Indonesia bisa mengambil langkah konkret membantu rakyat Kamboja merasakan demokrasi yang sesungguhnya.

"Kami menyerukan seluruh komunitas internasional, termasuk Indonesia, menolak hasil pemilu Kamboja kemarin. CNRP tentutnya tidak akan pernah menerima hasil pemilu kemarin dan membiarkan Hun Sen berkuasa lagi untuk lima tahun ke depan," kata Kem.

Kem dan Sochua tiba di Jakarta sejak akhir pekan kemarin. Kem mengatakan keduanya terus meminta dukungan dari sejumlah LSM di Indonesia untuk memperjuangkan penyelenggaraan pemilu yang adil di Kamboja.

Kem mengatakan dia bersama Sochua berharap bisa bertemu perwakilan pemerintah Indonesia guna membicarakan dan meminta bantuan mengatasi situasi politik dan krisis demokrasi yang tengah terjadi Kamboja saat ini.

Foto: REUTERS/Samrang Pring

"Selama beberapa hari di Jakarta, kami memang telah bertemu sejumlah LSM dan anggota parlemen. Tapi kami berharap pemerintah Indonesia mau menjawab permintaan kami untuk bertemu. Dalam hal ini, Kementerian Luar Negeri RI belum menjawab permintaan kami untuk bertemu hingga hari ini," kata anak perempuan Kem Sokha, Presiden CNRP, politikus oposisi Kamboja yang tengah dipenjara dengan tuduhan berkhianat tersebut.

Credit cnnindonesia.com

Senin, 30 Juli 2018

Gantikan Dolar AS, Rusia Timbun Ribuan Ton Emas

Gudang emas Rusia di Bank Sentral [Twitter Komsomolskaya Pravda/@Pravdiva_pravda]

CB, Jakarta - Per Juni, bank sentral Rusia melaporkan bahwa Rusia mengirim 106 ton emas untuk melengkapi hampir 2.000 ton cadangan emas dalam enam bulan pertama 2018. Cadangan emas ini untuk mengganti kepemilikan obligasi Amerika Serikat.
Dilansir dari Sputniknews, Ahad, 29 Juli 2018, cadangan emas Rusia naik menjadi 1.944 ton pada Juni 2018, setelah 500 ton cadangan emas dalam waktu sepuluh tahun lalu. Kepemilikan emas ini lebih dari 17 persen total cadangan devisa Rusia, sebagian ditopang oleh pembebanan US$ 77 miliar atau sekitar Rp 1.110 triliun obligasi, dolar Amerika, dan surat utang jangka pendek AS selama enam bulan terakhir.

Dalam beberapa tahun terakhir, bank-bank sentral dari sejumlah negara telah menolak praktik yang sudah lama diterima untuk menyimpan emas mereka di luar negeri. Baru-baru ini, bank sentral Turki mulai menarik emasnya dari Federal Reserve AS dan mengirimnya kembali ke Turki.

Gudang emas Rusia di Bank Sentral [Twitter Komsomolskaya Pravda/@Pravdiva_pravda]

Sebelum Turki, Belanda, Jerman, Austria, dan Venezuela melakukan langkah serupa, memulangkan semua atau sebagian dari cadangan emas mereka dari New York atau bank sentral Barat lainnya. Hungaria dan Belgia juga telah mempertimbangkan membawa pulang emas mereka untuk diamankan.
Operasi repatriasi emas saat ini belum mengalami kendala. Namun pada 2013, ketika Jerman memulai melakukan proses repatriasi emasnya dari Amerika, hanya mendapat lima ton dari sekitar 300 ton emas Jerman yang dibawa pulang tahun itu, sehingga menimbulkan spekulasi bahwa Amerika menahan prosesnya.
Ketika bank sentral Belanda meluncurkan program repatriasi, mereka melakukannya dengan diam-diam, mengambil kepemilikan emas 122,5 ton pada 2014 dan hanya mengumumkan bahwa mereka melakukannya setelah repatriasi selesai.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, yang mungkin merasakan masalah dengan upaya repatriasi Turki, mengusulkan tidak memakai pinjaman dolar dan mengganti pinjaman dengan emas dalam pertemuan G-20 pada April lalu.
Rusia tidak akan terhambat memulangkan emas apa pun karena cadangannya sudah ada di negara itu. Hampir dua pertiga stok logam mulia Rusia disimpan di bank sentral Rusia di Moskow, yang dijaga ketat.
Pada 2017, seorang jurnalis, Komsomolskaya Pravda, menjadi orang pertama yang melihat sekilas fasilitas penyimpanan Moskow, dengan deretan kontainer dan 20 batangan emas seberat 12-13 kilogram masing-masing yang disimpan di gudang seluas 17 ribu meter persegi.
Sisa emas Rusia disimpan di St. Petersburg, dan kota Ekaterinburg di daerah Ural Rusia.

Rusia berhasil masuk ke dalam lima negara induk emas pada Februari 2018, dan jika akuisisi saat ini berlanjut, Rusia akan mencapai tiga besar dalam waktu dekat. Dalam jangka panjang, negara ini dapat menduduki rekor era Soviet dengan 2.800 metrik ton emas pada 1941.
Rusia adalah salah satu penghasil emas terbesar di dunia. Lebih dari dua pertiga emas Rusia ditambang di wilayah Timur Jauh dan Siberia Amur, Khabarovsk, Magadan, Irkutsk, Krasnoyarsk, dan Yakutia. Sebagian besar sisanya ditambang di Ural, Karelia, dan Murmansk. Saat ini, ahli geologi memperkirakan Rusia memiliki sekitar 12.500 ton emas yang belum ditambang.

Credit tempo.co

Trump Ancam Tutup Pemerintah AS jika Tembok Perbatasan Tak Dibangun

WASHINGTON - Presiden Donald Trump mengancam akan menutup kembali layanan atau shutdown pemerintah federal Amerika Serikat (AS). Hal itu akan dia lakukan jika kubu Demokrat tidak mendukung pendanaan pembangunan tembok perbatasan.

Kebijakan garis keras dengan ancaman shutdown pemerintah federal bisa menjadi bumerang bagi Trump jika warga AS atau pemilih pemilu menyalahkan Partai Republik. Partai pengusung Trump dalam pemilihan presiden 2016 itu saat ini mengendalikan Kongres dan bisa disalahkan jika layanan pemerintah terganggu.

"Saya akan bersedia untuk 'menutup' pemerintah jika Demokrat tidak memberi kami suara untuk Keamanan Perbatasan, yang meliputi Tembok! Harus menyingkirkan Lottery, Catch & Release dan lain-lain. Dan akhirnya pergi ke sistem Imigrasi berdasarkan MERIT. Kami membutuhkan orang-orang hebat datang ke negara kami!," tulis Trump di Twitter, yang dikutip Senin (30/7/2018).

Sikap orang-orang Amerika terbelah mengenai kebijakan imigrasi Trump. Menurut jajak pendapat Reuters/Ipsos yang dirilis bulan ini, 81 persen dari Partai Republik menyetujui penangan Trump atas masalah tersebut.

Presiden dari Partai Republik itu telah mengancam menutup layanan pemerintah federal AS beberapa kali sejak menjabat pada tahun 2017. Ancaman itu sebagai upaya untuk mendapatkan prioritas imigrasi dalam anggaran pengeluaran Kongres, terutama pendanaan untuk pembangunan tembok di sepanjang perbatasan AS selatan. Trump telah meminta USD25 miliar untuk membangun tembok perbatasan.

"Saya kira itu tidak akan membantu, jadi mari kita coba menghindarinya," kritik Senator Republik Ron Johnson, yang juga Ketua Komite Keamanan Dalam Negeri Senat AS, dalam program "Face the Nation" CBS.

Kongres harus menyetujui anggaran pengeluaran untuk mendanai pemerintah federal AS dengan batas waktu 30 September. Jika tidak, maka akan terjadi shutdown.

Meskipun Partai Republik mengendalikan Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat atau Kongres AS, perselisihan antara kubu moderat dan konservatif dalam partai itu telah menghambat kerja legislatif.

Kebuntuan atas tingkat pengeluaran dan kebijakan imigrasi pernah menyebabkan layanan pemerintah federal AS tutup tiga hari pada bulan Januari lalu. Pada bulan Februari juga pernah terjadi penutupan selama jam panjang.

DPR AS pada Juni lalu menolak rancangan undang-undang (RUU) Imigrasi yang disukai oleh Partai Republik terutama dari kubu konservatif.

Presiden Trump telah membuat kebijakan imigrasi yang lebih ketat, termasuk larangan masuk bagi imigran asal negara-negara Mayoritas Muslim ke wilayah AS yang memicu kecaman. Selain itu, kebijakan imigrasi Trump yang dikecam sejumlah kalangan adalah pemisahan anak-anak imigran gelap dari orang tua mereka di perbatasan AS-Meksiko.

Credit sindonews.com

Tell MAMA: Islamfobia di Inggris Meningkat

Muslim muda Inggris.

Foto: Reuters/Olivia Harris

Islamofobia tak lagi hanya di media sosial, tapi juga di kehidupan nyata.

CB, LONDON — Bahaya laten Islamofobia di Eropa masih memprihatinkan. Di Inggris, kekerasan terhadap individu dan kelompok Muslim semakin menjalar dari permusuhan di dunia jaringan sampai ke kehidupan nyata.

Organisasi Perlindungan Muslim di Inggris, Tell MAMA mengungkapkan, sepanjang 2017, tercatat 1.201 laporan yang terverifikasi sebagai bentuk permusuhan terhadap pemeluk Islam di Negeri Tiga Singa itu.

Direktur Tell MAMA Imam Atta, dalam laporan yang dikutip dari Huffington Post, Ahad (29/7) mengatakan, angka ribuan insiden anti-Muslim tersebut tertinggi dalam 15 tahun terakhir. Kenaikan dari 2016, bahkan tercatat 30 persen.

“Insiden 2017 lebih agresif dari tahun-tahun sebelumnya. Kita perlu bersatu melipatgandakan upaya bersama untuk melawan Islamofobia ini,” ujar Atta.

Menurut dia, penyeberan kebencian terhadap Muslim di Inggris, akan menyeret negara tersebut ke dalam perpecahan. Tell MAMA dalam laporannya merinci, tren kebencian terhadap Muslim selama ini memang paling masif di media sosial.

Twitter, Facebook, dan platform sosial lainnya menjadi basis perang opini antara sikap mendukung dan anti-Muslim. Akan tetapi sepanjang 2017, agresivitas kelompok anti-Muslim, mulai melakukan aksinya ke jalanan.

Kelompok tersebut, bahkan sudah mulai melakukan kekerasan fisik. “Lebih dari dua per tiga laporan yang terverifikasi Islamofobia, terjadi di jalanan,” begitu menurut laporan tersebut.

Kekerasan fisik yang dimaksud, beragam. Mulai dari prilaku diskriminasi, meludah, bahkan pelecehan seksual. Sedangkan bentuk kekerasan verbal, masih dominan dalam laporan itu. Yakni berupa ancaman, dan umpatan yang menghina. “Sebanyak 52 persen dari aduan, kami kategorikan sebagai serangan dan prilaku yang kasar,” sambung laporan tersebut.

Sementara wilayah yang paling dominan terjadi kekerasan anti-Muslim terdapat di London. Persentasenya mencapi 34 persen. Adapun titik paling rawan terjadinya kekerasan dari anti-Muslim ada di lingkungan terbuka, dan padat aktivitas seperti jaringan transportasi dan areal publik.

Laporan Tell Mama juga mengklasifikasi usia pelaku Islamofobia. Kebanyakan pelaku kekerasan terhadap Muslim di Inggris, yaitu kaum laki-laki rentang usia remaja dan dewasa. Yakni antara usia 13 sampai 18 tahun. Menurut laporan tersebut, kebanyakan pelaku merupakan warga kulit putih.

Sedangkan korban dari kekerasan anti-Muslim tersebut dialami kebanyakan perempuan rentang usia dewasa 25 sampai 35 tahun. “Mereka kebanyakan perempuan Muslim dari Asia,” kata laporan tersebut.

Menengok pelaku dan korban Islamofobia di Inggris, Tell MAMA mengatakan, kondisi tersebut bukan cuma menyeret sentimen anti Islam. Melainkan, akan terbukanya celah perselisihan jender antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, menyeret konflik rasial. “Kejadian-kejadian anti-Muslim ini, ancaman dan pemicu di mana orang-orang di Inggris, akan berprilaku rasial,” sambung Atta menjelaskan.

Credit republika.co.id

Li Keqiang sebut Tibet tidak terpisahkan dari China

Perdana Menteri Cina Li Keqiang. (ANTARA /Sigid Kurniawan)

Beijing (CB) - Tibet adalah bagian tidak terpisahkan dari wilayah "suci" China dan tokoh agama hendaknya meningkatkan persatuan nasional dan keserasian suku, kata Perdana Menteri China Li Keqiang dalam lawatan langka.

PM Li mengunjungi Tibet, yang menjadi pusat kekhawatiran hak asasi internasional.

Tentara China memasuki Tibet pada 1950, yang dalam istilah China adalah pembebasan secara damai, dan memerintahnya dengan tangan besi sejak itu.

Tibet adalah salah satu masal-ah wilayah paling peka Beijing dan dilanda unjuk rasa anti-China berkali-kali, kendati kawasan itu relatif tenang sejak unjuk rasa besar pada 2008.

China membantah tuduhan kelompok HAM dan orang-orang Tibet yang berada di pengasingan dan mengatakan bahwa pemerintahannya mengakhiri perbudakan dan membawa kesejahteraan ke kawasan yang sebelumnya terbelakang, dan bahwa pihaknya sepenuhnya menghargai hak-hak rakyat Tibet.

Li, yang mengunjungi Tibet pada 25-27 Juli, pergi ke dua tempat utama yang terhubung dengan Buddhisme Tibet, demikian kantor berita China Xinhua melaporkan Sabtu malam.

PM China itu memeriksa sebuah monumen di Kuil Jokhang, yang rusak dilalap api pada Februari. Monumen yang didirikan pada abad kedelapan itu menandai aliansi antara Tibet dan Dinasti Tang, kata Xinhua.

"Sejak dahulu kala Tibet sudah jadi bagian tak dapat dipisahkan dari teritori suci Tanah Air," kata Li di depan monumen tersebut seperti dikutip laporan itu.

Li mengharapkan tokoh agama dapat melindungi persatuan nasional dan memberikan sumbangan kepada harmoni etnis.

Laporan itu tidak menyebut kebakaran tersebut.

Li juga pergi ke Istana Potala, seperti Kuil Jokhang, sebagai sebuah tempat warisan dunia UNESCO, yang pernah jadi kediaman Dalai Lama.

Dalai Lama saat ini, tokoh tertinggi Buddhisme Tibet, mengasingkan diri ke India pada tahun 1959 setelah pergolakan gagal menentang pemerintahan China.

China menuding dia ingin memisahkan Tibet, walau dia mengatakan ia hanya mengusahakan otonomi murni bagi Tibet. Ia masih dihormati di semua bagian Tibet China.

Li mengharapkan Tibet dapat memelihara persatuan nasional dan menjaga perdamaian dan stabilitas, kata Xinhua.

Para pemimpin senior jarang mengunjungi Tibet, karena pertimbangan keamanan dan iklim. Tibet terletak tinggi di atas permukaan laut dan memiliki udara tipis.

Kelompok-kelompok HAM mengatakan situasi bagi warga etnis Tibet di dalam apa yang China sebut Kawasan Otonomi Tibet masih sangat sulit.

Pada pekan lalu, Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence mengatakan rakyat Tibet "secara keji ditekan pemerintah China". Pada Juni, Komisaris PBB untuk HAM mengatakan keadaan "sangat buruk" di Tibet.

Credit antaranews.com

Saingi Rusia, Militer Amerika Serikat Kembangkan Tank Robot

CB, Jakarta - Militer Amerika Serikat dilaporkan tengah mengembangkan teknologi yang bisa mengubah segala kendaraan menjadi robot dan memiliki Kecerdasan Buatan otonom.
"Perangkat keras dan perangkat lunak dapat dipasang ke platform kendaraan yang berbeda untuk meningkatkan tingkat otonomi," ungkap seorang insinyur Angkatan Darat, seperti dilansir Sputniknews, 29 Juli 2018.
Sementara program yang dilaporkan masih belum jelas, media militer Warrior Maven mencatat bahwa pengembangan ini sebagai upaya Angkatan Darat Amerika Serikat untuk menciptakan algoritma yang menginformasikan kendaraan taktis tak berawak untuk mengikuti kendaraan berawak di sekitar medan perang.
Dalam beberapa kesempatan, Angkatan Darat mengatakan akan fokus pada kendaraan berawak dan tak berawak yang melakukan operasi.
"Keuntungannya adalah bahwa sistem otonom mengurangi risiko pertempuran dan korban personel dan membantu mengelola banyak lingkungan tempur seperti terbang secara nirkabel di mana manusia tidak dapat mengoperasikan semua sistem secara efektif," ujar Paul Wallis, eeditor Digital Journal di Large.

Tank M1A2 SEP (System Enhancement Package) Abrams merupakan modernisasi dari M1A2. Tank Angkatan Darat Amerika Serikat ini menggunakan teknologi yang sangat maju. Tank M1A2 SEP dilindungi dengan lapisan uranium sehingga tahan rudal anti tank, dan bagian dalam dilapisi dengan Kevlar, untuk melindungi kru dari pecahan senjata anti tank. Meriam utama menggunakan 120 mm L/44 M256A1 smoothbore (42 putaran). M1A2 juga dilengkapi dengan senapan mesin berat Browning M2 kaliber 12,7 mm dan senapan mesin M240 kaliber 7,62 mm. wikiwand.com
Teknologi Angkatan Darat difokuskan pada bagaimana menavigasi dan mendeteksi posisi target di lingkungan yang ditolak GPS di medan pertempuran atau mendeteksi bahwa musuh sedang menyerang," kata insinyur Angkatan Darat AS, Osie David.
Beberapa rincian dari perangkat lunak terbaru memungkinkan "kecerdasan buatan" bukan pengembangan baru, namun pengembangan lanjutan unyuk sensor canggih guna mengumpulkan dan mengintegrasikan kecerdasan dari berbagai input sebelum mengirimnya ke pengendali untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat.

Dua jet tempur siluman Lockheed Martin Corp F-35 terbang saat tampil dalam acara Avalon Airshow in Victoria, Australia, 3 Maret 2017. Australian Defence Force/Handout via REUTERS
Sensor telah menjadi fokus pengembangan militer AS selama bertahun-tahun. Misalnya, sumber pertahanan mengatakan kepada Sputnik News bahwa F-35 pada dasarnya adalah "komputer terbang" yang mengumpulkan banyak data elektronik yang dapat diteruskan ke unit lain dalam serangan terkoordinasi.
Bayangkan sebuah F-35 mengumpulkan data gambar dari rudal balistik yang meluncur, membentuk gambar proyektil itu secara real-time dan mengirim data ini ke pasukan angkatan laut AS yang mampu meluncurkan pencegat rudal kontra-balistik.
"Alih-alih mengirim data informasi kembali ke pos komando, perangkat otonomi dapat memungkinkan sensor untuk melakukan deteksi dan identifikasi objek secara real time ... dan kemudian mengirim informasi itu ke manusia," kata David.
Menurut Wallis, "Kita harus tetap melihat fakta bahwa semua sistem militer ini belum dicoba dan menjadi kelas senjata yang sama sekali baru, mungkin jutaan sistem Kecerdasan Buatan yang berbeda. Dalam kontak dengan manusia, sistem Kecerdasan Buatan dapat mengantarkan beberapa kejutan yang tidak menyenangkan seperti cedera dan pasar gelap, atau bisa menyerang belik orang, dengan efek mematikan atau sebaliknya."
"Perlu pengawasan yang efektif, dan yang lebih penting, penanggulangan yang tepat untuk mematikan dan mengendalikan sistem Kecerdasan Buatan apa pun yang berhubungan dengan manusia," kata Wallis.

Credit tempo.co

Tertarik S-400 Rusia, India Juga Ingin Beli Perisai Rudal AS

NEW DELHI - India memainkan "politik dua kaki" untuk pengadaan sistem rudal pertahanan atau perisai rudal bagi militernya. Setelah melakukan penjajakan untuk membeli sistem rudal S-400 Rusia, India juga berencana membeli sistem serupa dari Amerika Serikat (AS).

New Delhi sedang dalam pembicaraan dengan Washington untuk mendapatkan sistem pertahanan udara canggih National Advanced Surface-to-Air Missile System-II (NASAMS-II). Harganya diperkirakan sekitar USD1 miliar.

"Sistem ini akan membantu mencegah serangan ala 9/11 (serangan teroris dengan pesawat ke World Trade Center di New York) di Delhi. Itu ada di tahap Acceptance of Necessity (AoN) sekarang," kata sumber resmi pemerintah India, yang dilansir The Hindu, Senin (30/7/2018).

India sedang menyebarkan jaringan pertahanan udara multi-tier untuk mengamankan wilayah udaranya dari serangan pesawat jet tempur, rudal, dan kendaraan udara tak berawak (UAV).

Sumber pemerintah itu mengatakan, NASAMS-II yang akan melengkapi sistem lain seperti sistem rudal surface-to-air (SAM) jangka menengah dan jarak jauh sedang di bawah pengadaan.

Padahal, India juga dalam tahap pembicaraan lanjutan dengan Rusia untuk pengadaan sistem pertahanan udara S-400.

Terlepas dari impor perisai rudal canggih dari AS dan Rusia, India juga mengembangkan sistem pertahanan rudal balistik (BMD) sendiri. Fase pertama BMD diharapkan segera digunakan.

NASAMS-II dikembangkan oleh Raytheon yang bermitra dengan KONGSBERG Defense and Aerospace of Norway. Mengutip laman Raytheon, NASAMS-II adalah solusi sistem perisai rudal mid-range yang sangat mudah beradaptasi untuk setiap persyaratan pertahanan udara operasional.

NASAMS-II, lanjut keterangan Raytheon, juga menyediakan sistem pertahanan canggih, yang dapat memaksimalkan kemampuan untuk mengidentifikasi, memantau, dan menghancurkan secara cepat pesawat musuh, UAV, atau ancaman rudal jelajah yang muncul.

”NASAMS-II adalah versi terbaru dari NASAMS dan fitur radar pengawas mobile 3D baru serta 12 peluncur rudal untuk reaksi yang lebih cepat," bunyi keterangan Raytheon di situs resminya.

India juga akan melanjutkan pengadaan sistem S-400 Rusia meskipun berpotensi ditentang AS melalui undang-undang tentang sanksi yang bernama Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act. UU ini mengamatkan penjatuhan sanksi terhadap negara-negara yang berbisnis dengan industri pertahanan Rusia.

UU itu disusun parlemen AS sebagai respons krisis Ukraina, krisis Suriah dan tuduhan bahwa Rusia ikut campur pemilu AS tahun 2016. Namun, India sudah menegaskan bahwa UU Washington tak berlaku bagi New Delhi, karena AS bukan PBB.

Credit sindonews.com

Rusia Hancurkan Pesawat Nirawak Misterius di Suriah

MOSKOW - Sistem rudal Rusia menghancurkan pesawat nirawak atau UAV yang terbang menuju pangkalan militer Khmeimim di Suriah. Asal-usul UAV yang melakukan serangan itu belum diketahui.

Insiden itu berlangsung pada 27 Juli 2018 lalu, namun baru diungkap Kementerian Pertahanan Rusia, semalam.

Meski penyerang belum diungkap, Pusat Rusia untuk Rekonsiliasi Suriah meminta para komandan formasi bersenjata ilegal untuk menghentikan provokasi dan menyetujui penyelesaian damai dari konflik di negara yang dipimpin Presiden Bashar al-Assad tersebut.

"Pada 27 Juli, Angkatan Udara Rusia mendeteksi dan menghancurkan UAV, diluncurkan dari wilayah di bawah kendali formasi bersenjata ilegal di utara provinsi Latakia menuju pangkalan udara Rusia Khmeimim," kata Kementerian Pertahanan Rusia, dikutip Sputnik, Minggu (29/7/2018).

Menurut kementerian tersebut, insiden serangan UAV tidak mengakibatkan kerusakan atau pun korban jiwa.

"Target udara dihancurkan oleh sistem rudal anti-pesawat (jauh dari) pangkalan udara," ujar kementerian itu. Tidak disebutkan sistem rudal Moskow yang menghancurkan UAV itu, namun pangkalan udara Khmeimim dilindungi oleh sistem rudal pertahanan S-400.

Sebelumnya, pada pertengan bulan Juli, Pusat Rusia untuk Rekonsiliasi Suriah melaporkan tentang beberapa drone yang diluncurkan dari daerah yang dikendalikan militan menuju pangkalan Khmeimim.

Seorang wakil dari pangkalan udara Khmeimim melaporkan bahwa pada bulan Juni, Mei dan April, sejumlah UAV misterius terdeteksi oleh unit kontrol ruang udara Rusia di sebelah timur laut pangkalan udara. Semua UAV hancur.

Sekadar diketahui, pasukan Rusia telah dikerahkan di Suriah pada musim gugur 2015 atas permintaan pemerintah Suriah, yang meminta bantuan Moskow dalam perang melawan terorisme.

Credit sindonews.com

Ternyata Kota Paris Jadi Pusat Kegiatan Internasional Agen Mossad

Lampu Menara Eiffel di paris Perancis, jelang dimatikan sebagai penghormatan kepada 235 korban tewas atas serangan mematikan yang terjadi di Masjid Rawdah, Mesir, 24 November 2017. Serangan tersebut terjadi usai umat Muslim melakukan salat Jumat bersama. AFP PHOTO / Thomas SAMSON

CB, Jakarta - Ibukota Perancis, Paris, rupanya telah menjadi "pusat kegiatan internasional" untuk badan intelijen Israel, Mossad. Laporan ini dirilis dari sebuah artikel yang diterbitkan pekan ini di surat kabar nasional terkemuka Prancis, Le Monde, yang mengutip para pejabat intelijen Prancis senior, seperti dilansir dari Sputniknews, 29 Juli 2018.
Sumber intelijen yang tidak disebutkan namanya yang dikutip di seluruh artikel itu secara ringkas dan rinci merangkum sejauh mana penetrasi Mossad di Paris yang menyebut "kota ini adalah taman bermain Mossad".
"Kemampuan kami untuk bereaksi terhadap tindakan mereka terbatas. Mereka bergegas untuk memainkan kartu diplomatik dan mengajukan pengaduan ke kantor Perdana Menteri dan presiden Prancis. Prancis tidak dapat mencegah orang Yahudi tertentu di Prancis dari memberikan bantuan di perencanaan dan logistik. Tangan Prancis terikat ... (kita punya) banyak masalah yang sama dengan Israel," kata sumber anonim tersebut.

Logo Mossad. i24news.tv
Salah satu kunci operasi Mossad tampaknya direncanakan dan diluncurkan dari "ruang operasi improvisasi yang dilengkapi dengan komputer dan telepon yang disandikan" di Bercy, Paris, ketika operasi pembunuhan pada 2010 yang kontroversial. Operasi ini menargetkan pemimpin Hamas, Mahmoud Al-Mabhouh pada Januari 2010, menurut Le Monde, setelah sebelumnya Austria yang diduga telah digunakan sebagai markas informal agen Mossad.
Pembunuhan itu memicu kemarahan internasional dan krisis diplomatik antara Israel dan beberapa sekutu utamanya, karena para agen Mossad yang terlibat menggunakan paspor palsu dari sedikitnya lima negara, termasuk empat paspor palsu Prancis, salah satunya diduga digunakan oleh pemimpin regu pembunuh dan 13 paspor Inggris.
Dalam beberapa kasus pemalsuan paspor dari negara masing-masing biasanya hanya ditempa dengan data palsu dengan paspor milik orang yang sah disertai nomor paspor milik warga yang dicuri, sementara foto dan informasi pribadi lainnya yang terkait dipalsukan.
Tanggapan dari negara-negara yang terkena dampak dalam beberapa kasus pemalsuan paspor sangat signifikan. Misalnya, pada Maret 2010, Menteri Luar Negeri Inggris, David Miliband, mengusir seorang diplomat Israel, dan Australia abstain atas mosi PBB untuk menyelidiki dugaan kejahatan perang Israel yang dilakukan selama Perang Gaza, setelah sebelumnya menentang, serta mengusir agen Mossad yang telah bekerja di kedutaan besar Israel pada Mei 2010.
Perancis juga mengeluh kepada direktur Mossad sebelumnya, Meir Dagan, tentang penggunaan paspor Prancis palsu, dengan dua agen senior yang bertemu dengannya di Yerusalem untuk menuntut dan mengatakan bahwa operasi itu tidak dapat diterima.
"Kami akan tetap berteman, tetapi akan ada harga yang harus dibayar untuk ini," kata sumber tersebut yang merujuk pada langkah menghentikan sementara pembagian informasi antara kedua dinas intelijen dua negara.

Credit tempo.co

Bagaimana Agen Mossad Melancarkan Misi Pembunuhan?

Logo Mossad. i24news.tv

CB, Jakarta - Badan intelijen Israel, Mossad, telah dikenal sebagai badan intelijen yang kredibel dan disegani di dunia. Reputasinya dalam menjalankan misi, operasi pembobolan data intelijen, dan bahkan operasi pembunuhan, telah dikenal secara luas.
Dilansir dari Sputniknews, 29 Juli 2018, mengutip laporan surat kabar Prancis, Le Monde, yang membeberkan operasi terselubung Mossad terutama di Eropa. Laporan ini berdasarkan pada sumber intelijen yang terlibat langsung atau mengetahui operasi terselubung Mossad di Prancis. Dikatakan salah satu kunci operasi Mossad adalah perencanaan dan diluncurkan berdasarkan operasi improvisasi dan data yang benar-benar lengkap dan didukung teknologi untuk memuluskan operasi pembunuhan.

Salah satunya operasi pembunuhan di Bercy, Paris, ketika operasi pembunuhan pada 2010 yang kontroversial. Operasi ini menargetkan pemimpin Hamas, Mahmoud Al-Mabhouh pada Januari 2010, menurut Le Monde, setelah sebelumnya Austria yang diduga telah digunakan sebagai markas informal agen Mossad.Namun pembunuhan Al-Mabhouh bukanlah satu-satunya operasi yang direncanakan dari Prancis yang didokumentasikan oleh Le Monde. Aksi Mossad lainnya termasuk upaya bersama Israel-Perancis untuk merekrut agen Suriah yang mencoba membeli senjata kimia, setelah perusahaan Israel menawarkan untuk menyadap pertemuan Dewan Uni Eropa di Brussels, dan operasi perusahaan keamanan swasta Black Cube yang terkenal, yang memiliki kantor di Paris's Place Vendome. .
Mossad juga diduga berusaha merekrut agen intelijen Prancis sebagai agen ganda selama operasi gabungan pada 2010, yang berujung pada pengusiran kepala perwakilan Mossad di Paris dan sejumlah pegawai di Kedutaan Besar Israel.
Namun rupanya operasi Mossad di Prancis jauh lebih jauh dan lampau. Yang pertama dikenal adalah pembunuhan Mahmoud Hamshari pada Desember 1972, seorang perwakilan PLO.

Dengan menggunakan agen yang berperan sebagai jurnalis Italia, Mossad memancing Hamshari dari apartemennya untuk memungkinkan tim Mossad memasukkan dan memasang bom di bawah teleponnya.Agen Mossad yang berperan sebagai wartawan kemudian menelepon apartemen Hamshari dan bertanya apakah dia berbicara kepada Hamshari. Setelah Hamshari mengidentifikasi dirinya, sinyal detonasi dikirim ke saluran telepon, menyebabkan bom meledak. Hamshari terluka parah dalam ledakan itu, tetapi sempat sadar dan memberitahu detektif kepolisian Prancis apa yang terjadi. Namun akhirnya dia meninggal di rumah sakit beberapa minggu kemudian.

Kartu pengenal agen Mossad [VK.COM/MOSSADOFFICIAL via Sputnik]
Hamshari dibunuh sebagai bagian dari "Operation Wrath of God", sebuah aksi internasional jangka panjang untuk membunuh individu yang terlibat dalam pembantaian Olimpiade Munich tahun 1972 di mana 11 anggota tim Olimpiade Israel dibunuh oleh kelompok teroris Palestina, Black September.
April berikutnya, Operasi pembunuhan di Prancis menargetkan Basil al-Kubaisi, anggota Front Populer untuk Pembebasan Palestina.
Dia didekati oleh dua agen Mossad ketika dia meninggalkan Paris "Café de la Paix". al-Kubaisi sempat teriak "jangan lakukan ini!" dalam bahasa Prancis sebelum agen Mossad membunuhnya dengan pistol kaliber 22 yang menggunakan peredam.
Dua bulan kemudian pada malam hari, Mohamed Boudia, anggota Front Populer untuk operasi Pembebasan Palestina yang saat itu berprofesi sebagai penulis drama dan sutradara, tewas akibat bom mobil di Paris.
Pada saat pembunuhannya, Boudia adalah Kepala operasi PFLP di Eropa, dan setelah kematiannya ia digantikan oleh Carlos si Serigala.

Sebuah operasi pembunuhan luar negeri lainnya dilakukan terpisah 1978-1981, dan disebut dengan "Operasi Opera". Operasi ini dilakukan setelah Mossad memperoleh informasi yang sangat sensitif tentang reaktor nuklir Osirak milik Irak dengan merekrut seorang ilmuwan nuklir Irak di Prancis. Agen Mossad mengebom beberapa perusahaan Prancis yang dicurigai terlibat dalam proyek itu, termasuk penanaman perangkat bom pembakar yang menghancurkan paket pertama struktur inti reaktor ketika menunggu pengiriman ke Irak. Mossad juga mengirim surat ancaman kepada pejabat tinggi dan teknisi yang terlibat dalam proyek.Selain itu, Yahia al-Mashad, seorang ilmuwan nuklir Mesir yang memimpin proyek nuklir Irak, dibunuh di sebuah kamar hotel di Paris. Rincian persis pembunuhannya belum secara resmi diungkap, tetapi diketahui tengkoraknya retak dan kamarnya dirusak.
Otoritas Prancis sempat memeriksa perempuan pekerja seks Persia, orang yang diduga terlibat dalam kasus ini, tetapi dia tewas ditabrak mobil dua minggu kemudian. Beberapa pihak mengatakan kematiannya bukan semata-mata kecelakaan lalu lintas.

Credit tempo.co

Pasukan Israel Cegat Kapal Aktivis yang Coba Jebol Blokade Gaza

GAZA - Pasukan Angkatan Laut Israel mencegat kapal aktivis berbendera Norwegia yang mencoba menjebol blokade Israel terhadap Jalur Gaza, Palestina, yang sudah berlangsung lebih dari satu dekade. Kapal aktivis itu membawa bantuan medis bagi warga Gaza.

Pencegatan kapal aktivis yang tergabung dalam Koalisi Frotilla itu berlangsung hari Minggu.

"Kegiatan itu berakhir tanpa kejadian luar biasa," kata militer Israel dalam sebuah pernyataan. "Pada saat ini kapal sedang dipindahkan ke pelabuhan Ashdod," lanjut pernyataan tersebut, dikutip AFP, Senin (30/7/2018).

Sebuah kelompok aktivis yang berafiliasi dengan kapal itu, Al-Awda (The Return), mengatakan ada 22 orang dan kargo pasokan medis di dalam kapal.

Menurut Koalisi Freedom Flotilla Coalition, kapal kedua yang merupakan bagian dari kelompok yang sama, Freedom dengan bendera Swedia, dijadwalkan tiba di daerah yang sama dalam beberapa hari ke depan.

Empat kapal telah meninggalkan Skandinavia pada pertengahan Mei dan berhenti di sekitar 28 pelabuhan di sepanjang pelayaran. Dua kapal tertinggal setelah pemberhentian terakhir di Palermo.

Sesaat sebelum Al-Awda, sebuah kapal nelayan juga dicegat pasukan Angkatan Laut Israel.

"Angkatan Laut Israel mengklaim kapal kami melanggar hukum internasional dan mengancam bahwa mereka akan menggunakan 'langkah apa pun yang diperlukan' untuk menghentikan kami," kelompok Al-Awda.

"Satu-satunya 'tindakan yang diperlukan' adalah mengakhiri blokade Gaza dan mengembalikan kebebasan bagi semua orang Palestina," lanjut kelompok itu yang tak takut dengan ancaman Israel.

Israel telah berperang tiga kali dengan militan Palestina di Gaza sejak 2008. Bagi Tel Aviv, blokade terhadap Jalur Gaza diperlukan agar para militan tidak mendapatkan senjata atau bahan yang dapat digunakan untuk tujuan militer.

Pejabat PBB dan aktivis hak asasi manusia menyerukan agar blokade terhadap Jalur Gaza dicabut, dengan alasan memburuknya kondisi kemanusiaan di kantong Palestina yang dihuni 2 juta orang tersebut. Wilayah Gaza sampai saat ini dikendalikan oleh Hamas.

Credit sindonews.com

Arab Saudi: Tak Ada Dialog Perdamaian Tanpa Yerusalem Timur

Secara pribadi, Raja Salman menyampaikan dukungan Arab Saudi atas kemerdekaan Palestina kepada Presiden Mahmoud Abbas. (REUTERS/Tomohiro Ohs)umi/Pool

Jakarta, CB -- Arab Saudi menegaskan posisi untuk tidak mendukung rencana perdamaian Timur Tengah, tanpa pembahasan soal status Yerusalem Timur atau hak pengungsi Palestina kembali ke tanah airnya yang diduduki Israel. Penegasan sikap tersebut disampaikan di tengah kekhawatiran atas sikap Putra Mahkota Mohammed bin Salman, yang diduga mendukung usulan Amerika Serikat untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

Dilansir kantor berita, Raja Salman secara pribadi meyakinkan Presiden Palestina Mahmoud Abbas soal dukungan Kerajaan Arab Saudi bagi perjuangan kemerdekaan Palestina.

Desember lalu, pejabat Palestina mengungkapkan bahwa Pangeran Mohammed, atau yang dikenal dengan julukan 'MBS' telah menekan Abbas untuk menerima usulan perdamaian AS setelah Donald Trump menyatakan pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Di dalam rencana perdamaian AS, Palestina ditawari pemerintahan terbatas di Tepi Barat, tanpa hak untuk kembali bagi pengungsi Palestina yang terpaksa meninggalkan kampung halamannya di masa Perang Arab-Israel 1948 dan 1967.

"Di Arab Saudi, pengambil keputusan adalah Raja, bukan Putra Mahkota," kata seorang diplomat senior Arab Saudi dilansir Reuters. "Kesalahan AS adalah mereka pikir satu negara bisa menekan negara lain untuk menyerah. Tidak ada pemimpin Arab yang menyerah, soal Yerusalem atau Palestina."

Rencana perdamaian yang diusulkan Amerika Serikat menyimpang dari Inisiatif Perdamaian Arab pada 2002. Di mana negara Arab menawarkan normalisasi hubungan dengan Israel, jika negara itu bersepakat dengan Palestina dan menarik penuh pasukannya dari wilayah yang disepakati pada 1967.

Para pejabat Arab Saudi membantah adanya perbedaan antara Raja Salman, yang terang-terangan mendukung Insiatif Perdamaian Arab, dengan Pangeran Mohammed yang dalam sebuah wawancara dengan sebuah majalah AS menyebut Israel berhak hidup damai di anah mereka sendiri.

Duta Besar Palestina untuk Arab Saudi, Basem Al-Agha menyatakan Raja Salman telah menyatakan dukungan kepada Palestina dalam pertemuan terakhir dengan Abbas. "Kami tidak akan meninggalkan Anda. Kami akan menerima apa yang Anda terima dan menolak apa yang Anda tolak," kata Al-Agha menirukan apa yang disampaikan Raja Salman kepada Abbas.

Dia menyatakan Raja Salman bahkan menyebut Konferensi Liga Arab 2018 sebagai "Pertemuan Puncak Yerusalem" dan mengumumkan bantuan sebesar US$200 juta bagi rakyat Palestina sebagai pesan bahwa Yerusalem dan pengungsi kembali dibahas.

Credit cnnindonesia.com

Raja Salman Tolak Proposal Perdamaian AS untuk Palestina

Aksi Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud saat melakukan tarian pedang tradisional Ardha dalam festival Budaya Janadriyah di Riyadh, Arab Saudi, 20 Februari 2018. Raja Salman tampil melakukan tarian pedang dengan didampingi seorang anak kecil. Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court/Handout via REUTERS

CB, Jakarta - Raja Salman meyakinkan sekutu di Liga Arab bahwa Arab Saudi tidak akan mendukung rencana perdamaian Timur Tengah yang diajukan Amerika Serikat untuk mengatasi status Palestina atau hak pengembalian pengungsinya. Pernyataan ini untuk meredakan kekhawatiran negara-negara Liga Arab bahwa kerajaan itu mungkin mendukung proposal perdamaian AS yang memihak Israel.
Jaminan pribadi Raja Salman kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas telah menegaskan posisi Arab Saudi untuk menolak rumor bahwa sikap Arab Saudi akan berubah di bawah kekuasaan putranya, Mohammad bin Salman.

Hal ini pada gilirannya telah mempertanyakan apakah Arab Saudi, tempat kelahiran Islam dan situs paling suci umat Islam, dapat menggalang dukungan negara-negara Arab untuk mengakhiri perselisihan Israel-Palestina, dengan mata yang terus tertuju melawan Iran, musuh abadi Arab Saudi."Di Arab Saudi, raja adalah orang yang memutuskan masalah ini sekarang, bukan putra mahkota. Kesalahan AS adalah mereka berpikir satu negara dapat menekan sisanya untuk menyerah, tetapi ini bukan tentang tekanan. Tidak ada pemimpin Arab yang bisa menyerah di Yerusalem atau Palestina," kata seorang diplomat senior Arab Saudi di Riyadh, seperti dilaporkan Reuters, 29 Juli 2018.
Pada Desember lalu, pejabat Palestina mengatakan bahwa Pangeran Mohammed bin Salman telah menekan Abbas untuk mendukung rencana AS meskipun kekhawatiran itu menawarkan pemerintahan Palestina, namun tanpa hak pengembalian bagi pengungsi yang mengungsi oleh perang Arab-Israel 1948 dan 1967.

Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz Al Saud bertemu dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Riyadh, Arab , 20 Desember 2017. Palestinian President Office (PPO)/Handout via REUTERS
Rencana semacam itu akan menyimpang dari Prakarsa Perdamaian Arab yang disusun oleh Arab Saudi pada 2002 di mana negara-negara Arab menawarkan hubungan normal Israel dengan imbalan kesepakatan kenegaraan dengan Palestina dan penarikan penuh Israel dari wilayah yang direbut pada 1967.

Para pejabat Arab Saudi membantah ada perbedaan antara Raja Salman, yang secara vokal mendukung inisiatif itu, dan Mohammed bin Salman, yang telah mengguncangkan kebijakan yang telah lama dipegang dan mengatakan kepada sebuah majalah AS pada April bahwa orang Israel berhak untuk hidup damai di tanah mereka sendiri. Pernyataan Mohammed bin Salman ini adalah perkataan yang langka untuk seorang pemimpin Arab.Duta besar Palestina untuk Riyadh, Basem Al-Agha, mengatakan bahwa Raja Salman telah menyatakan dukungan untuk Palestina dalam pertemuan baru-baru ini dengan Abbas.
"Kami tidak akan meninggalkan Anda ... Kami menerima apa yang Anda terima dan kami menolak apa yang Anda tolak," kata Al-Agha menirukan perkataan Raja Salman.
Dia mengatakan bahwa Raja Salman menamai konferensi Liga Arab 2018 "Konferensi Tingkat Tinggi Yerusalem" dan mengumumkan bantuan senilai US$ 200 juta atau Rp 2,8 triliun untuk Palestina adalah pesan bahwa Yerusalem dan pengungsi Palestina akan menjadi pokok utama solusi konflik Israel-Palestina.

Credit tempo.co

Gerakan Penyelamatan Masjid Al-Aqsha Digelar

Adar meminta agar Israel dibawa ke pengadilan internasional.

CB, ISTANBUL -- Adara Relief International, yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bela Baitul Maqdis (KIBBM) turut menyatakan keprihatinan terhadap penodaan-penodaan yang dilakukan oleh tentara Israel terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha di Kota Al-Quds Palestina.

Ketua Adara Relief Nurjanah Hulwani mengatakan, pihaknya mengutuk keras tindak kekerasan dan teror yang dilakukan oleh tentara Zionis Israel terhadap Masjid Al-Aqsha dan umat Islam yang akan melaksanakan Shalat Jumat.

Dia juga menyerukan kepada para Advokat Muslim sedunia, dan seluruh pemimpin negara yang tergabung dalam OKI, untuk menuntut Israel ke pengadilan internasional atas pelanggaran HAM tersebut.

"Kami juga mengimbau kepada pemimpin, ulama, dan masyarakat Arab untuk lebih pro aktif dan bersungguh-sungguh dalam menjaga Masjid Al-Aqsha.," katanya dalam keterangan resmi, Ahad (29/7).

Dalam kesempatan itu, Adara juga menyerukan persatuan dan kerja sama umat Islam seluruh dunia untuk menjaga dan menyelamatkan Masjid Al-Aqsha. Dia mengajak para dai dan khatib menggunakan mimbar-mimbarnya untuk menggerakkan seluruh umat Islam dunia, agar memberikan perhatian khusus dalam membela Masjid Al-Aqsha.
Hulwani mengatakan, Adar mengapresiasi sikap tegas Pemerintah Indonesia yang menolak Yahudisasi di Palestina, dan mendesak pemerintah Indonesia untuk menolak normalisasi hubungan apapun dengan Israel.

Dia juga memanggil seluruh elemen umat dan bangsa Indonesia untuk mengesampingkan perbedaan demi menunaikan kewajiban persatuan dalam memperjuangkan kesucian Baitul Maqdis dari penistaan Zionis Israel.
"Kami juga mengajak seluruh eleman bangsa Indonesia untuk bergabung dan terlibat aktif dalam seluruh aktivitas pembelaan Baitul Maqdis melalui KIBBM," katanya.

Sebelumnya, deklarasi Istanbul Menyikapi Penutupan Masjid Al-Aqsha itu dilakukan di Istanbul Turki. Deklarasi dibacakan usai acara Konferensi Internasional Mimbar Al-Aqsha yang dihadiri oleh 600 orang peserta dari 24 negara, antara lain Indonesia, Malaysia, Turki, Aljazair, Rusia, Italia, Tunisia, Bahrain, Yordania, Afrika Selatan.

"Adara Relief sebagai salah satu elemen umat pendukung pembebasan Baitul Maqdis, akan terus meningkatkan kapasitas diri agar dukungan terhadap Baitul Maqdis di Indonesia khususnya terus bertambah," ujarnya.

Credit republika.co.id