Duterte: Bomber China Capai Filipina 7 Menit, Jika Perang Besar....

Presiden China Xi Jinping (kiri) saat bertemu Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Foto/REUTERS/Ng Han Guan

MANILA - Pemerintah Filipina enggan mengecam pendaratan beberapa pesawat pembom (bomber) China, termasuk H-6K, di kawasan Laut China Selatan. Terkait manuver Beijing itu, Presiden Duterte justru meratapi nasib Filipina jika perang besar pecah, karena pesawat pembom Beijing dapat menjangkau Manila dalam tujuh menit.

“Dan dengan (pembom) hipersonik mereka, mereka dapat mencapai Manila dalam 7 hingga 10 menit. Jika kita akan pergi ke perang besar, kemana Filipina akan berakhir?," kata Duterte.

Presiden Filipina ini menegaskan sikap pemerintahannya yang tidak ingin konfrontasi dengan China. Dia membuka tawaran untuk eksplorasi dan pengembangan bersama di perairan sengketa di Laut China Selatan yang diyakini kaya akan minyak dan gas alam.

"Anda tahu mereka memiliki pesawat, tidak ditempatkan di Spratly tapi dekat provinsi China yang menghadap Spratly," ujar Duterte, dalam sebuah pidato akhir pekan lalu, yang dilansir Reuters, Senin (21/5/2018).



Angkatan Udara Beijing sendiri telah mengakui beberapa pesawat pembom seperti H-6K telah mendarat dan lepas landas dari pulau-pulau dan terumbu karang di Laut China Selatan sebagai bagian dari latihan pada minggu lalu.

"Sebuah divisi dari Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat (PLAAF) baru-baru ini mengerahkan beberapa pembom seperti H-6K untuk melakukan pelatihan lepas landas dan mendarat di pulau-pulau dan terumbu karang di Laut China Selatan untuk meningkatkan kemampuan kita guna mencapai semua wilayah, melakukan serangan kapan saja dan menyerang ke segala arah," kata PLAAF dalam sebuah pernyataan.

Meski demikian, PLAAF merahasiakan lokasi pendaratan pesawat-pesawat pembom China tersebut.

Sikap "tunduk" pemerintah Duterte atas manuver militer China itu memicu kemarahan para anggota parlemen kubu oposisi di Filipina. Para senator mengecam militerisasi China dan menyalahkan kelambanan pemerintah Duterte.

Senator Risa Hontiveros menilai pemerintah Filipina "bersikap tunduk" pada Beijing. Politisi oposisi lainnya, Gary Alejano, mengatakan masalah militerisasi China di Laut China Selatan adalah keprihatinan global.

"Dengan menempatkan negara kita dalam jarak mencolok dari pembom berkemampuan nuklir, China telah hampir mengancam kami dengan perang nuklir di Laut Filipina Barat,” kata Hontiveros dalam sebuah pernyataan yang menggunakan nama lokal untuk Laut China Selatan.

"Dengan keheningan dan kepatuhan pemerintah Filipina ke China, kami menempatkan bahaya besar bukan hanya negara kami, tetapi juga negara tetangga kami," kata Alejano.

Credit  sindonews.com

Bomber China Mendarat di Laut China Selatan, Filipina Tempuh Aksi Diplomatik

Pesawat pembom H-6K Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat China. Foto/REUTERS

MANILA - Filipina beraksi dengan mengambil "tindakan diplomatik" untuk menegaskan klaim wilayahnya di Laut China Selatan setelah pesawat pembom (bomber) H-6K China mendarat di kawasan sengketa tersebut.

Langkah aksi diplomatik itu diumumkan Kementerian Luar Negeri di Manila pada hari Senin (21/5/2018).

Angkatan Udara Beijing sendiri telah mengakui beberapa pesawat pembom seperti H-6K telah mendarat dan lepas landas dari pulau-pulau dan terumbu karang di Laut China Selatan sebagai bagian dari latihan pada minggu lalu.

Tindakan militer Beijing itu memicu kemarahan para anggota parlemen kubu oposisi di Manila. Amerika Serikat juga mengirim kapal ke wilayah yang disengketakan tersebut.

Kementerian Luar Negeri Filipina mengaku sedang memantau perkembangan. "Kami mengambil tindakan diplomatik yang tepat yang diperlukan untuk melindungi klaim kami dan akan terus melakukannya di masa depan," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.

"Kami menegaskan kembali komitmen kami untuk melindungi setiap inci teritorial dan wilayah kami yang berdaulat," lanjut pernyataan tersebut, yang dikutip Reuters.

Kendati demikian, pemerintah Presiden Rodrigo Duterte tersebut tidak mau mengecam tindakan China, yang oleh Washington dianggap dapat memicu ketegangan ketegangan dan mengguncang kawasan tersebut.

China mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan, jalur air strategis yang menghasilkan USD3 triliun dari lalu lintas kapal dunia setiap tahunnya. Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam juga memiliki klaim yang saling bertentangan di wilayah tersebut.

China telah membangun tujuh pulau buatan di Kepulauan Spratly di Laut China Selatan dan mengubahnya menjadi pos-pos militer dengan lapangan terbang, radar, dan sistem rudal pertahanan.

Beijing mengatakan fasilitas militernya di Spratly murni defensif dan berhak melakukan apa yang disukai di wilayahnya sendiri. 

Credit  sindonews.com

Filipina terusik ulah Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan

Pesawat pembom Tiongkok, H-6K. (Reuters)

Manila (CB) - Filipina mengungkapkan keprihatinan seriusnya menyangkut kehadiran pesawat pembom strategis Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan dan kementerian luar negeri telah mengambil langkah diplomatik seperlunya, kata juru bicara Presiden Rodrigo Duterte seperti dikutip Reuters, hari ini.

Angkatan udara Tiongkok menyatakan pekan lalu pembom-pembom strategis mereka seperti H-6K telah mendarat dan tinggal landas di kepulauan dan gugus pulau karang di Laut Tiongkok Selatan sebagai bagian dari latihan militer.

Ulah Tiongkok itu membuat marah kubu oposisi Filipina, sedangkan Amerika Serikati telah mengirimkan kapal perang-kapal perangnya ke wilayah yang dipersengketakan itu.

Filipina tidak bisa memverifikasi kebenaran kehadiran bomber-bomber Tiongkok di laut itu, kata juru bicara kantor kepresidenan Filipina, Harry Roque.

"Tetapi kami sangat memperhatikan laporan yang muncul dan kami mengungkapkan keprihatinan serius perkembangan baru itu menyangkut dampaknya terhadap upaya menghadirkan perdamaian dan stabilitas di kawasan," kata Roque.

Departemen Luar Negeri Filipina menyatakan terus memonitor perkembangan itu.

"Kami mengambil langkah diplomatik sepantasnya demi melindungi klaim kami dan akan terus melakukannya di masa mendatang," kata Deplu Filipina seperti dikutip Reuters. "Kami menegaskan lagi komitmen kami dalam melindungi setiap jengkal teritori dan wilayah kami di mana kami berdaulat di atasnya."

Ironisnya departemen luar negeri Filipina tidak mengutuk prilaku Tiongkok itu.  Tiongkok mengklaim hampir seluruh Laut Tiongkok Selatan yang merupakan jalur laut internasional strategis yang dilalui lalu lintas laut senilai 3 triliun dolar AS per tahun.

Brunei, Malaysia, Fulipina, Taiwan dan Vietnam juga mempersengketakan wilayah ini.

Tiongkok sudah membangun tujuh pulau buatan di Spratly di Laut Tiongkok Selatan dan diubahnya menjadi pangkalan militer yang dilengkapi lapangan udara, radar dan pertahanan peluru kendali.

Credit  antaranews.com

Anwar Ibrahim Enggan Disebut Bapak Reformasi Malaysia

Politikus Malaysia Anwar Ibrahim enggan disebut sebagai bapak reformasi, meski selama ini dia dianggap sebagai tokoh pejuang perubahan di Negeri Jiran. (Reuters/Stringer)

Jakarta, CB -- Politikus Malaysia Anwar Ibrahim enggan disebut sebagai bapak reformasi, meski selama ini dia dianggap sebagai tokoh pejuang perubahan di Negeri Jiran.

"Ada yang memang menganggap saya begitu, tapi yang terpenting adalah reformasi itu sendiri yang dilaksanakan," ucap Anwar kepada CNN Indonesia TV, Minggu (20/5) di Jakarta.

Anwar menganggap reformasi bukan titel yang bisa dibuat-buat seenaknya, tapi julukan yang datang dengan sendirinya seiring dengan perjuangan seseorang membawa perubahan bagi rakyat dan negara.



"Jadi saya tidak boleh pegang dan memonopoli titel tersebut. Itu datang dengan sendirinya," kata Anwar.


Anwar merupakan Ketua Umum Pakatan Harapan, koalisi partai oposisi yang akhirnya memimpin bangsa setelah menang pemilihan umum 9 Mei lalu, menumbangkan rezim Barisan Nasional yang memimpin sejak Malaysia merdeka enam dekade lalu.

Dalam wawancara tersebut, Ketua Umum Partai keadilan Rakyat (PKR) itu juga mengungkapkan kekaguman terhadap proses reformasi di Indonesia pada 20 tahun silam.

"Reformasi Indonesia menakjubkan dan istimewa meski masih ada kesenjangan, kemiskinan, hingga permasalahan korupsi yang agak serius," papar pria 70 tahun itu.

"Rakyat Indonesia mengharapkan suatu perubahan agar terus belaku. Yang membuat saya kagum adalah ada perubahan jelas dalam sistem pemerintahan antara masa orde baru dan pasca-reformasi," lanjutnya.

Merasa Difitnah

Pada 1998, Anwar sendiri mengalami transformasi besar dalam hidupnya. Dari orang yang digadang bakal menjadi perdana menteri, ia dipecat karena menyuarakan perubahan sistem pemerintahan.

Ia bahkan dipenjara atas tuduhan sodomi, kasus yang dianggap bermotif politik. Tak hanya di masa pemerintahan Mahathir, Anwar juga dijebloskan ke penjara atas tuduhan yang sama pada era Najib Razak, 2015 lalu.

Anwar menyebut pengampunan penuh Yang Dipertuankan Agung Raja Malaysia terhadapnya dikabulkan karena raja yakin dia telah difitnah.

"Yang Dipertuankan Agung pada kenyatannya sempat mengatakan bahwa kasus ini tak mempengaruhinya," ucap Anwar.

"Saya diampunkan dan dibersihkan karena dia yakin ada pelanggaran hukum dan kezaliman terhadap Anwar yang cukup kuat. Sebab Raja mengikuti setiap proses hukum dan pengadilan kasus ini," lanjutnya.

Anwar menyebut pengampunan penuh Yang Dipertuankan Agung Raja Malaysia terhadapnya dikabulkan karena raja yakin dia telah difitnah. (Reuters/Lai Seng Sin)

Meski mengaku telah memafkan para oknum-oknum yang telah memfitnah dan memenjarakannya, Anwar menyebut dia ingin memastikan namanya bersih.

Dia ingin jaksa dan hakim yang menangani kasusnya membeberkan seluruh fakta jika dirinya benar-benar melanggar hukum.

"Tapi langkah ini bukan dimaksud untuk menghukum ketua hakim atau siapa-siapa yang terlibat dan tunduk kepada bapak Najib Razak yang mengarahkan seluruh drama ini. Saya tidak bermaksud begitu," kata dia.

"Saya hanya ingin tunjukan fakta dan undang-undang yang buktikan tanpa ragu bahwa saya telah dikhianati dan difitnah," katanya.

Yakin Najib Korupsi

Setelah mengalahkan Barisan Nasional dalam pemilu, agenda Pakatan Harapan selanjutnya adalah membersihkan pemerintahan baru dari elemen-elemen rezim terdahulu.

Selain itu, pemerintahan baru Malaysia juga tengah gencar-gencarnya menyelidiki kasus dugaan korupsi 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang menjerat eks PM Najib Razak sejak pertama kali mencuat 2015 lalu.

Anwar merasa yakin bahwa pemerintahan yang dipimpin Najib melakukan korupsi, bahkan tak hanya kasus 1MDB tapi juga di beberapa kasus lainnya.

"Soal korupsi ini sudah lama, bukan saja soal 1MDB, saya tahu bahwa ada korupsi pembelian kapal frigate, dan banyak jauh sebelum 1MDB," ucapnya.


Anwar mengatakan dia merupakan salah satu politikus yang mengungkap kasus 1MDB pertama kali di parlemen pada 2010 lalu. Namun, kata dia, parlemen saat itu membantah dan malah melindungi pemerintah.

Anwar menyebut dirinya bahkan sempat diskors selama 6 bulan dari jabatannya sebagai anggota parlemen karena mengungkap kasus itu saat berpidato di depan badan legislatif.

"Saya yang pertama kali menyuarakan kasus 1MDB pada 2010 lalu di parlemen. Saat itu, pidato saya cukup keras karena menegaskan bahwa ada pelanggaran hukum dan kekayaan aneh yang tidak mungkin dimiliki individu," kata Anwar.

"Tapi, seperti biasa pada saat itu parlemen digunakan untuk menangkis tuduhan. Saya sempat dihantung Najib selama 6 bulan meski pada akhirnya kasus ini terungkap juga."


Untuk pertama kalinya, Komisi anti-korupsi Malaysia (MACC) melayangkan panggilan kepada Najib untuk memberikan kesaksian terkait skandal 1MDB besok, Selasa (22/5).

Anwar sebelumnya memperkirakan bahwa Najib pada akhirnya akan dipenjara. Dia juga meyakini bahwa jaksa bisa menemukan bukti cukup untuk menuntut orang yang pernah menjebloskannya ke penjara itu.



Credit  cnnindonesia.com

Eks Pemimpin UMNO Laporkan Najib ke FBI Terkait 1MDB

Ilustrasi. (Reuters/Olivia Harris)

Jakarta, CB -- Eks pemimpin partai UMNO, Khairuddin Abu Hassan, melaporkan mantan Perdana Menteri Najib Razak terkait skandal lembaga investasi 1Malaysia Development Berhad (1MDB) kepada Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI).

Dalam pernyataan pada Senin (21/5), mantan pimpinan kepala divisi UMNO Batu Kawan itu mengatakan bahwa ia telah mengajukan laporan terhadap "Najib dan kaki tangannya" pada 12 Mei di markas FBI di New York.

"Di kantor FBI di New York, saya juga menulis surat ke Presiden AS untuk menginformasikan penyelewengan Najib karena dia menyalahgunakan keuangan negara dan duit rakyat Malaysia," tulis Khairuddin melalui pernyataan yang dikutip The Straits Times.

Khairuddin sendiri sudah lama berencana mengajukan laporan tersebut kepada FBI, tepatnya sejak 2015, sebelum ia ditangkap di bawah Undang-undang Pelanggaran Keamanan dan dilarang ke luar negeri.



Ia kemudian dibui selama dua bulan. Namun kemudian, Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa Khairuddin dan pengacaranya, Matthias Chang, tak dapat diadili di bawah undang-undang tersebut.

Setelah itu, Khairuddin pun mengajukan laporan ke kepolisian Sydney pada 26 Februari lalu terhadap Bank ANZ karena tidak menginformasikan aparat Malaysia dan membiarkan uang senilai 2,6 triliun ringgit mengalir dari rekening pribadi Najib ke Singapura.

Selama ini, sejumlah pihak menggelar penyelidikan khusus karena investor global dari 10 negara menduga ada miliaran dolar dijarah melalui 1MDB.

Kasus ini menjadi perhatian luas setelah Wall Street Journal melaporkan bahwa ada aliran dana sebesar US$681 juta dari 1MDB masuk ke rekening pribadi Najib.

Saat menjabat, Najib selalu membantah tudingan ini dengan berkilah bahwa uang tersebut merupakan sumbangan dari anggota keluarga Kerajaan Arab Saudi.

Setelah Najib digulingkan oleh Mahathir dalam pemilu bersejarah pada pekan lalu, pemerintah Malaysia langsung melakukan penyelidikan besar-besaran.

Khairuddin pun mengaku senang pemerintahan baru Malaysia di bawah Perdana Menteri Mahathir Mohamad dapat menanggapi laporannya pada 2014 lalu.

"Di bawah pemerintahan baru Pakatan Harapan yang dipimpin oleh Mahathir Mohamad, aparat di Malaysia tidak lagi harus menutup kasus penyelidikan skandal keuangan ini," kata Khairuddin, sebagaimana dilansir The Straits Times.




Credit  cnnindonesia.com

Mahathir Sebut Utang Malaysia Capai Rp3.593 Triliun

PM Mahathir Mohamad menyebut utang Malaysia mencapai Rp3.593 triliun. (REUTERS/Stringer)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Mahathir Mohamad menyebut Malaysia dibebani utang lebih dari 1 triliun ringgit atau Rp3.593 triliun akibat pemerintahan Najib Razak, politikus yang kini tengah dihadapkan pada penyelidikan dugaan korupsi.

Berkampanye menentang peningkatan biaya hidup dan skandal korupsi miliaran dolar yayasan 1Malaysia Development Berhad (1MDB), Mahathir yang kini berusia 92 tahun memimpin koalisi oposisi melengserkan aliansi tak terkalahkan Najib dalam pemilu 9 Mei.

"Kita melihat keuangan negara, contohnya, disalahgunakan sehingga kita saat ini menghadapi utang yang telah meningkat hingga satu triliun ringgit," kata Mahathir dalam pidato perdananya di hadapan staf kantor perdana menteri, Senin (21/5).

"Kita tidak pernah dihadapkan dengan masalah seperti ini sebelumnya. Sebelumnya kita tidak pernah menghadapi utang lebih dari 300 miliar ringgit, tapi kini meningkat hingga 1 triliun ringgit," kata Mahathir sebagaimana dikutip Reuters.



Kasus dugaan penyalahgunaan dana 1MDB merongrong Najib sejak Agustus 2015 lalu, saat harian Wall Street Journal melaporkan dugaan aliran dana lembaga sekitar US$700 juta ke rekening pribadi Najib.

Skandal itu dinilai berperan besar dalam kekalahan koalisi Barisan Nasional (BN) yang dipimpin Najib dan UMNO dalam pemilu kemarin.

Kemenangan tak terduga koalisi oposisi Pakatan Harapan membawa rival sekaligus senior Najib, Mahathir Mohamad, kembali menjabat sebagai Perdana Menteri.

Sejak dilantik sebagai orang nomor satu di Malaysia, Mahathir mendesak percepatan penyelidikan 1MDB. Sementara itu, Najib selalu menampik terlibat dalam kasus tersebut.





Credit  cnnindonesia.com

Mahathir setuju bentuk tim khusus penyelidikan 1MDB

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad. (ANTARA FOTO/Rafiuddin Abdul Rahman)

Kuala Lumpur (CB) - Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad setuju untuk membentuk tim khusus penyelidikan 1MDB untuk menjalankan penyelidikan terperinci, melakukan perampasan aset dan mendakwa individu yang terlibat, sebut siaran pers yang dikirim Kantor Perdana Malaysia kepada media di Kuala Lumpur, Senin.

Tim Khusus diketuai bersama oleh Tan Sri Gani Patail (mantan pengacara), Tan Sri Hj Abu Kassim Mohamed (mantan Ketua Pesuruhjaya SPRM / Komisi Pemberantasan Korupsi), Dato Sri Hj Mohd Shukri Abdull (Ketua Pesuruhjaya SPRM) dan Dato` Abdul Hamid bin Bador.

Keanggotaan tim ini terdiri daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), Kantor Pengacara Negara, Polis Diraja Malaysia, Bank Negara Malaysia dan beberapa orang pengacara yang mempunyai kepakaran dalam perkara terkait.

Tim ini akan bertanggungjawab dalam keseluruhan aspek penyelidikan, mendeteksi keuangan dan perolehan aset akibat salah laku dan penyelewengan dana 1MDB yang tersimpan atau diinvestasikan di dalam dan luar negara.

Tim ini juga bertanggungjawab untuk mendapatkan kerjasama dengan pelbagai pihak di Amerika Serikat, Swiss, Singapura, Kanada dan lain-lain negara yang terkait.

Pemerintah berharap pembentukan tim khusus dengan pelibatan berbagai pihak akan mengembalikan marwah negara yang telah tercemar selama ini disamping mengembalikan uang dan aset rakyat Malaysia terkait skandal kleptokrasi hasil salah urus dan penyelewengan dana 1MDB.

Sebelumnya The Council of Eminent Persons Malaysia pada siaran pers Kamis (17/5) menyebutkan penyelidikan 1MDB bakal melibatkan Penasehat Senior Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia, Faris Rabidin.

Terkait hal tersebut Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot telah melakukan klarifikasi bahwa Faris Rabidin bukan pegawai OJK tetapi merupakan konsultan independen yang dikontrak Asian Development Bank (ADB) untuk memberikan bantuan teknis ke OJK berdasarkan kebutuhan.

1MDB adalah yayasan dana investasi pemerintah yang dibentuk pada 2009 oleh mantan Perdana Menteri Najib Razak yang hingga 2016 mengetuai badan penasehat yayasan tersebut.

Yayasan yang bertujuan mendorong pengembangan ekonomi diduga didirikan atas bantuan pakar keuangan Malaysia bernama Low Taek Jho atau Jho Low.

Antara 2009 dan 2013, 1MDB berhasil mengumpulkan dana miliaran dolar melalui surat utang yang digunakan untuk proyek investasi dan pendirian perusahaan patungan.

Departemen kehakiman AS mengatakan dana sebesar 4,5 miliar dollar AS kemudian dialirkan ke sejumlah rekening di negara-negara surga pajak dan perusahaan cangkang.

Langkah tersebut dilakukan dengan bantuan dari pejabat tinggi 1MDB, rekan dan para bankir.

Credit  antaranews.com

12 menteri Malaysia dilantik

istrinya Anwar Ibrahim, Wan Azizah. (REUTERS/Stringer)

Kuala Lumpur (CB) - Sebanyak 12 menteri menjalani sumpah jabatan dan sumpah setia serta sumpah menyimpan rahasia di hadapan Yang di-Pertuan Agong, Sultan Muhammad V di Istana Negara, Senin malam.

Banyak wajah baru yang diambil sumpah dalam kabinet sedangkan dua diantaranya baru pertama kali menjadi anggota parlemen.

Presiden Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu), Tan Sri Muhyiddin Yassin yang diangkat sumpah sebagai Menteri Dalam Negeri pernah menjadi Wakil Perdana Menteri dari Barisan Nasional (BN) saat pemerintahan mantan Perdana Menteri Najib Razak.

Diantara daftar yang pertama kali masuk kabinet adalah Wakil Perdana Menteri, Datuk Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail yang juga Menteri Wanita dan Pembangunan Keluarga.

Anggota Kabinet baru lainnya ialah Sekjen DAP, Lim Guan Eng (Menteri Keuangan), Presiden Parti Amanah Negara (Amanah), Mohamad Sabu (Menteri Pertahanan), Wakil Presiden PKR, Datuk Seri Mohamed Azmin Ali (Menteri Hal Ehwal Ekonomi).

Ketua Wanita PKR, Zuraida Kamaruddin (Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan), Sekjen Organisasi Kebangsaan DAP, Anthony Loke (Menteri Pengangkutan), Wakil Ketua DAP Gobind Singh Deo (Menteri Komunikasi dan Multimedia).

Wakil Ketua DAP, M Kulasegaran (Menteri Tenaga Manusia), Wakil Presiden Amanah Salahuddin Ayub (Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani) dan Direktur Strategi Amanah, Dr Dzulkefly Ahmad (Menteri Kesehatan).

Kemudian anggota Parlemen Simpang Renggam yang juga dosen IIUM, Dr Maszlee Malik (Menteri Pendidikan) dan anggota Parlemen Titiwangsa, Rina Mohd Harun (Menteri Pembangunan Luar Kota).

Guan Eng sebelumnya Ketua Menteri Pulau Pinang dan Mohamed Azmin Menteri Besar Selangor.

Credit  antaranews.com

Israel Tarik Dubesnya dari Tiga Negara Eropa

Tentara Israel menangkap pemuda Palestina (ilustrasi)

Foto: AFP

Israel memanggil pulang duta besarnya dari Spanyol, Slovenia dan Belgia.

CB, TEL AVIV -- Israel memanggil pulang duta besarnya dari tiga negara Eropa, yakni Spanyol, Slovenia, dan Belgia. Hal itu dilakukan setelah ketiga negara memberi dukungan di Dewan HAM PBB untuk melakukan penyelidikan atas tewasnya puluhan warga Palestina di Jalur Gaza.

"Duta besar Spanyol dan Slovenia dipanggil pada Senin (21/5), sementara utusan Belgia akan dipanggil pada Selasa (22/5)," kata Kementerian Luar Negeri Israel dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari laman Al Araby.

Belum ada keterangan tentang berapa lama duta besar dari ketiga negara tersebut akan berada di Israel. Pada Jumat (18/5), Dewan HAM PBB telah mengadopsi sebuah resolusi untuk mengutus komisi penyelidikan ke Jalur Gaza. Komisi ini nantinya akan mengusut dan mencari bukti terkait dugaan terjadinya pelanggaran HAM oleh pasukan Israel terhadap warga Palestina yang berdemonstrasi di wilayah tersebut. Resolusi didukung 29 negara dan tiga di antaranya adalah Spanyol, Slovenia, serta Belgia.

Lebih dari 65 warga Palestina telah tewas dan ribuan lainnya luka-luka akibat diserang pasukan keamanan Israel sejak demonstrasi di perbatasan Gaza-Israel digelar pada Senin pekan lalu. Ribuan warga Palestina di perbatasan Jalur Gaza melakukan demonstrasi dalam rangka menentang pembukaan kedubes Amerika Serikat (AS) di Yerusalem. Dalam aksi ini, massa pun menyuarakan tentang pengembalian hak para pengungsi Palestina untuk pulang ke desanya yang direbut dan diduduki Israel pasca Perang Arab-Israel tahun 1948.

Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Zeid Ra'ad Al Hussein telah mengecam kekerasan yang menimpa warga Palestina ketika berdemonstrasi di perbatasan Gaza-Israel. "Banyak warga Palestina yang terluka dan tewas benar-benar tidak bersenjata, (dan) ditembak di belakang, di dada, di kepala, dan anggota badan dengan amunisi langsung," ujar Zeid.

Kendati demikian, Israel telah menolak kritik dan kecaman yang dilayangkan padanya. Israel menyalahkan Hamas atas jatuhnya puluhan korban tewas dalam aksi demonstrasi di perbatasan Jalur Gaza.

Credit  republika.co.id

Israel akan Dilaporkan ke Pengadilan Pidana Internasional

Para pengunjuk rasa Palestina berlindung dari gas air mata yang ditembakkan oleh pasukan Israel selama protes di perbatasan Jalur Gaza dengan Israel, sebelah timur Khan Younis, Jalur Gaza, pada Senin, 14 Mei 2018. Ribuan warga Palestina melakukan protes di dekat perbatasan Gaza dengan Israel saat Israel sedang mempersiapkan perayaan meriah Kedutaan Besar AS di Yerusalem.

Foto: AP Photo/Adel Hana

Palestina akan melaporkan Israel ke Pengadilan Pidana Internasional.

CB, RAMALLAH -- Palestina akan mengajukan pengaduan ke Pengadilan Pidana Internasional (ICC) pada Selasa (22/5). Pengaduan ini terkait permukiman ilegal dan kejahatan perang yang baru-baru ini dilakukan Israel di Jalur Gaza.


"Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki akan mengajukan pengaduan ke jaksa kepala ICC pada hari Selasa," kata Kementerian Luar Negeri Palestina dalam sebuah pernyataan pada Senin (21/5), dikutip laman Anadolu Agency.

Al-Maliki diperkirakan akan mengadakan konferensi pers seusai mengajukan pengaduan tersebut. Pemerintah Israel belum merilis komentar atau tanggapan terkait hal ini.


Lebih dari 65 warga Palestina telah tewas dan ribuan lainnya luka-luka akibat diserang pasukan keamanan Israel sejak demonstrasi di perbatasan Gaza-Israel digelar pada Senin (14/5). Ribuan warga Palestina di perbatasan Jalur Gaza melakukan demonstrasi dalam rangka menentang pembukaan kedubes Amerika Serikat (AS) di Yerusalem.


Dalam aksi ini, massa pun menyuarakan tentang pengembalian hak para pengungsi Palestina untuk pulang ke desanya yang direbut dan diduduki Israel pasca Perang Arab-Israel tahun 1948.


Pada Jumat (18/5), Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, telah mengesahkan sebuah resolusi untuk mengutus komisi penyelidikan ke Jalur Gaza. Komisi ini nantinya akan mengusut dan mencari bukti terkait dugaan terjadinya pelanggaran HAM di sana.


Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Zeid Ra'ad Al Hussein telah mengecam kekerasan yang menimpa warga Palestina ketika berdemonstrasi di perbatasan Gaza-Israel. "Banyak warga Palestina yang terluka dan tewas benar-benar tidak bersenjata, (dan) ditembak di belakang, di dada, di kepala, dan anggota badan dengan amunisi langsung," ujar Zeid.


Kendati demikian, Israel telah menolak kritik dan kecaman yang dilayangkan padanya. Israel menyalahkan Hamas atas jatuhnya puluhan korban tewas dalam aksi demonstrasi di perbatasan Jalur Gaza.

Credit  republika.co.id

PLO Kecam Keputusan Paraguay Pindahkan Kedubes ke Yerusalem

Warga Palestina bentrok dengan pasukan Israel setelah protes terhadap pembukaan kedutaan AS di Yerusalem, di kota Betlehem, Tepi Barat, Senin, 14 Mei 2018.

Foto: AP Photo/Majdi Mohammed

PLO menilai pemindahan Kedubes Paraguay pelanggaran terhadap hukum internasional

CB, YERUSALEM -- Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) mengecam keputusan pemerintah Paraguay, yang memindahkan kedutaan besarnya untuk Israel ke Yerusalem. PLO menilai langkah tersebut merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional.


"Tindakan yang tidak bertanggung jawab ini adalah pelanggaran hukum internasional yang sangat nyata dan disengaja serta sah secara resolusi internasional (PBB)," ujar anggota Komite Eksekutif PLO Hanan Ashrawi dalam sebuah pernyataan, dikutip laman Anadolu Agency.

PLO mendesak Paraguay membatalkan keputusan tersebut. PLO pun meminta negara-negara anggota Liga Arab, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Gerakan Non-Blok untuk memutuskan hubungan dengan negara-negara yang mendukung pendudukan Israel.


Paraguay telah resmi memindahkan kedutaan besarnya untuk Israel ke Yerusalem pada Senin (21/5). Paraguay merupakan negara ketiga setelah Amerika Serikat (AS) dan Guatemala yang memindahkan kedutaannya ke kota tersebut.


Upacara peresmian kedutaan dihadiri Presiden Paraguay Horaico Cartes dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dalam pidatonya Netanyahu mengatakan pemindahan kedutaan Paraguay ke Yerusalem merupakan hari besar bagi Israel.


"Paraguay mendukung pengakuan Israel di PBB (pada 1949) dan kami belum melupakan itu. Paraguay juga berdiri dengan Israel di berbagai lembaga internasional," kata Netanyahu.


Pada 14 Mei lalu AS telah meresmikan kedubesnya untuk Israel di Yerusalem. Acara peresmian dihadiri putri Presiden AS Donald Trump, Ivanka Trump, serta menantu Trump, yang juga menjabat sebagai penasihat senior Gedung Putih untuk urusan Timur Tengah, Jared Kushner.


Dua hari kemudian, yakni 16 Mei, Guatemala mengikuti langkah AS memindahkan kedutaannya ke Yerusalem. Acara peresmian dihadiri langsung oleh Presiden Guatemala Jimmy Morales.

Credit  republika.co.id

Warga Israel Demo Pembunuhan Orang Palestina di Gaza

Ilustrasi protes warga Palestina. (REUTERS/Mohammed Salem)

Jakarta, CB -- Ratusan warga Israel keturunan Arab turun ke jalanan Kota Haifa pada Minggu (20/5) malam, memprotes kekerasan militer yang menewaskan sekitar 60 orang Palestina saat demo pembukaan kedutaan Amerika Serikat di Yerusalem pada awal pekan lalu.

Para pemrotes berteriak "hentikan pendudukan, hentikan fasisme." Sebagian lainnya turun ke jalan sambil membawa sejumlah poster bertuliskan Gaza berwarna merah darah dan meneriakkan slogan "Etnis Yahudi dan Arab bukan musuh."

Demo tersebut juga dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap ratusan warga Palestina yang gugur di Gaza sejak demo melawan pendudukan Israel berlangsung pada 30 Maret lalu.



Dalam unjuk rasa itu, para pengunjuk rasa juga mengecam penangkapan 19 orang pedemo oleh aparat Israel selama protes berlangsung di utara Haifa.
Populasi warga Israel keturunan Arab berkisar 17,5 persen dari total penduduk negara tersebut. Sebagian besar dari mereka berasal dari Palestina.

Nenek moyang mereka menolak pergi dari tanah Palestina yang saat ini diduduki oleh Israel sejak 1948 silam.

Sebanyak 62 warga Palestina dilaporkan tewas selama aksi damai memprotes pembukaan kedutaan AS di Yerusalem pada Senin pekan lalu. Militer Israel disebut melepas tembakan dan gas air mata ke arah kerumunan pendemo yang beraksi secara damai.

Menurut otoritas Palestina di Gaza, puluhan orang itu membuat jumlah warga Palestina yang tewas dalam aksi damai mencapai 119 orang sejak 30 Maret.

Sejumlah negara mengecam kekerasan yang dilakukan militer Israel. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak dilakukan penyelidikan independen terkait hal ini.

Namun, militer Israel berkeras penggunaan kekerasan diperlukan untuk mempertahankan perbatasan dan mencegah penyusupan massal ke wilayahnya.

Israel menuding Hamas, salah satu faksi besar Palestina, menggunakan demonstrasi untuk mendekati wilayah Israel yang berbatasan langsung dengan Gaza agar bisa meletakkan bahan peledak dan menyerang tentaranya.

Di tempat terpisah, seorang warga Palestina tewas akibat serangan jantung selama menjadi tahanan Israel. Aziz Ewisat telah mendekam di penjara sejak 2014 lalu setelah divonis 30 tahun bui karena menyerang tentara Israel.

Petugas sipir Israel berdalih Aziz tewas akibat serangan jantung setelah mencoba menyerang penjaga penjara. Israel menganggap Aziz merupakan anggota Hamas, organisasi yang selama ini dianggap sebagai teroris oleh Tel Aviv.




Credit  cnnindonesia.com

Arab Saudi beri perhatian besar terhadap Rohingya

Imigran gelap etnis rohingya asal Myanmar beraktivitas di penampungan darurat komplek Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Cot Gapu, Kabupaten Bireuen, Aceh, Sabtu (28/4/2018). Rencananya 76 imigran itu akan dipindahkan ke Shelter Blang Adoe, Aceh Utara, sambil menunggu kejelasan dan kepastian dari imigrasi, IOM dan UHNCR terkait sampai kapan keberadaan mereka di Indonesia. (ANTARA FOTO/Rahmad) (Rahmad)

Jakarta (CB) - Pemerintah Arab Saudi memberikan perhatian yang besar terhadap krisis yang menimpa Muslim Rohingya karena didasari kewajiban agama dan solidaritas kemanusiaan.

"Serta posisinya dalam dunia Islam dan internasional," berdasarkan keterangan tertulis dari Kedutaan besar Kerajaan Arab Saudi di Jakarta, Senin.

Pemerintah Arab Saudi menerbitkan dekrit terkait pengalokasian dana sebesar US$ 5 juta dari kas King Salman Center untuk membantu pengungsi Rohingya serta berkoordinasi dengan ASEAN dan Malaysia.

"Kemudian Arab Saudi menerbitkan dekrit terkait pengalokasian dana sebesar US$ 2 juta untuk membantu Muslim Rohingya yang terdampar di Laut Andaman dan Selat Malaka di Gambia," berdasarkan keterangan tertulis.

Arab Saudi juga melakukan kesepakatan dengan UNHCR dengan memberikan dana yang melebihi US$ 1 juta yang diperuntukkan para bantuan pengungsi Rohingya di Thailand, di samping bantuan dana sebesar US$ 634 ribu untuk pembangunan perumahan sementara, tapi pemerintah Myanmar menolak proyek tersebut.

Menerbitkan dekrit terkait pengalokasian dana sebesar US$ l juta untuk membantu pengungsi Rohingya di Malaysia.

Pemerintah Arab Saudi menerbitkan dekrit yang berisi tekanan terhadap Pemerintah Myanmar baik secara politik maupun ekonomi untuk memulangkan Muslim Rohingya ke tempat tinggal mereka dan memberikan hak-haknya. Dengan terus memberikan dukungan melalui kedutaan-kedutaannya di Bangladesh, Malaysia dan lndonesia.

Kemudian, Perwakilan Tetap Arab Saudi untuk OKI turut berpartisipasi dalam pertemuan luar biasa Dewan Menteri Luar Negeri guna membahas masalah Rohingya yang diadakan pada l8-20 Januari 2017 di Kuala Lumpur.

Memberikan pinjaman sebesar 30 juta Riyal Saudi melalui Dana Pembangunan Saudi (SlD) untuk membiayai pengembangan sistem irigasi di bendungan "Kanyan", di mana pasokan peralatan yang dibutuhkan untuk proyek tersebut telah berhasil dikirimkan dan dana sebesar 9.39 juta Riyal telah cairkan, namun pemerintah Myanmar meminta pinjaman dibatalkan.

Kesepakatan antara King Salman Relief dan Humanitarian Center dan Kantor Organisasi Migrasi Internasional (IMO) Myanmar dalam program Operasi gabungan untuk mempromosikan pembangunan pertanian dan mengurangi migrasi ilegal di negara bagian Rakhine.

Kesepakatan antara King Salman Relief dan Humanitarian Center dan Turkish Relief Organization untuk menyediakan keperluan berbuka puasa bagi masyarakat muslim Myanmar.

Total keseluruhan program Saudi untuk Muslim Rohingya senilai US$ 11.243.225 dollar Amerika.

Credit  antaranews.com

CIA instruksikan masjid-masjid di China kibarkan bendera nasional

Masjid Dongsi, Beijing, seusai menyelenggarakan penyuluhan tentang prinsip-prinsip kemasyarakatan, Jumat (18/5/2018). (ANTARA/M. Irfan Ilmie)

Beijing (CB) - Asosiasi Islam China (CIA) menginstruksikan pengurus seluruh masjid di daratan Tingkok untuk mengibarkan bendera nasional dan mempelajari prinsip-prinsip sosialisme untuk memperkuat konsep kebangsaan serta menjunjung semangat patriotisme.

Para akademisi di China menyambut positif instruksi tersebut sebagai bagian dari asimilasi agama dalam kehidupan masyarakat sosialis pada saat perkembangan agama makin pesat, demikian media resmi setempat, Senin.

Dalam surat yang diunduh di laman resmi CIA menyebutkan bahwa pengibaran bendera berlaku setiap saat di tempat yang mudah dilihat.

CIA dan pengurus masjid juga diharuskan mendalami Undang-Undang Dasar China, prinsip-prinsip kemasyarakatan, dan budaya kuno Tiongkok, demikian surat tersebut.

Umat Islam juga diwajibkan mematuhi peraturan perundang-undangan saat menyelenggarakan kegiatan keagamaan.

Pihak masjid dianjurkan memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan melayani masyarakat demi terintegrasinya prinsip sosialis dalam kehidupan umat Islam seperti tertuang dalam surat CIA.

Oleh sebab itu, masjid seharusnya membuka kelas tentang budaya klasik, sejarah, dan geografi China.

Credit  antaranews.com

Maduro Menangi Pemilu Kontroversial Venezuela

Presiden Nicolas Maduro kembali memenangi pemilu Venezuela. (Miraflores Palace/Handout via REUTERS)

Jakarta, CB -- Dewan pemilihan umum menyatakan Presiden Venezuela Nicolas Maduro sebagai pemenang, Minggu (20/5). Walau demikian, pemungutan suara dianggap kontroversial dan pihak oposisi menyebutnya tidak sah karena banyak kejanggalan.

Angka kehadiran pemilih dilaporkan hanya mencapai 46,1 persen karena pihak oposisi arus tengah menggelar boykot. Angka yang diungkap oleh dewan pemilu itu jauh lebih rendah dari pemungutan suara terakhir pada 2013, yakni 80 persen.

Saat hasil diumumkan, para pendukung Maduro menyalakan kembang api di permukiman miskin Caracas dan menari dengan iringan musik pop Latin di sekitara istana kepresidenan Miraflores.

Dewan pemilu, dikutip Reuters, menyatakan Maduro mendapatkan 5,8 juta suara, sementara pesaing terdekatnya, Henri Falcon, hanya mendapatkan 1,8 juta.



Falcon menyatakan dirinya tak akan mendukung hasil pemilu karena banyak sekali kejanggalan yang dilakukan pemerintah.

"Prosesnya tak dapat dipungkiri tidak sah dan dengan ndemikian kami tak mengakuinya," kata mantan gubernur itu, sebelum hasil pemilu diumumkan.

Falcon adalah seorang mantan anggota Partai Sosialis yang berbalik menjadi oposisi pada 2010 lalu.

Dia memprotes penempatan 13 ribu stan pro-pemerintah dekat tempat pemungutan suara di seluruh penjuru negeri.

Warga Venezuela yang dilanda kemiskinan juga diminta memindai "kartu tanah air" di tenda-tenda berwarna merah usai pemungutan suara, dengan harapan menerima "hadiah" yang dijanjikan oleh Maduro.

"Kartu tanah air" dibutuhkan untuk menerima sejumlah bantuan seperti boks makanan dan uang. Pihak oposisi menyebut langkah pemerintah itu sama dengan membeli suara.



Credit  cnnindonesia.com

Beijing: AS dan China sepakat tinggalkan perang dagang

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping. (Reuters)

Beijing (CB) - Amerika Serikat (AS) dan China sepakat meninggalkan perang dagang dan mundur dari memberlakukan tarif satu sama lain menurut siaran media pemerintah China pada Minggu (20/5).

Pengumuman itu muncul setelah pertemuan tingkat tinggi di ibu kota Amerika Serikat, Washington, menyusul ketegangan berbulan-bulan sebagai buntut dari pernyataan Presiden Donald Trump mengenai hubungan komersial yang tidak adil antara dua raksasa ekonomi itu.

Wakil Perdana Menteri China Liu He, yang memimpin perunding Tiongkok di Washington, mengatakan: "Kedua belah pihak mencapai konsensus, tidak akan melancarkan perang dagang, dan akan menghentikan peningkatan tarif satu sama lain" menurut siaran kantor berita pemerintah Xinhua pada Minggu.

Liu menyebut perjanjian itu sebagai sebuah "kebutuhan", tetapi menambahkan: "Pada saat yang sama harus disadari bahwa mencairkan es tidak dapat dilakukan dalam sehari, memecahkan masalah struktural hubungan ekonomi dan perdagangan antara kedua negara akan memakan waktu. "

Pernyataan bersama yang sebelumnya dikeluarkan di Washington menyatakan bahwa Beijing akan "secara signifikan" meningkatkan pembelian barang-barang Amerika, tetapi menawarkan beberapa rincian.

Penurunan ketegangan itu terjadi setelah berbulan-bulan peningkatan ketegangan yang membuat pasar global mengkhawatirkan potensi terjadinya perang dagang yang merusak ekonomi.

Trump sebelumnya berulang kali mencela defisit perdagangan negaranya dengan China, menggambarkannya sebagai bahaya keamanan nasional AS dan mengancam memberlakukan tarif pada barang-barang China yang bernilai miliaran dolar AS.

Pembicaraan di Washington mempertemukan delegasi pimpinan Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin dengan delegasi Liu, yang juga sudah bertemu Trump pada Kamis. Kedua pihak sudah pernah bertemu di Beijing sebelumnya.

"Ada konsensus mengenai penerapan kebijakan efektif untuk secara substansial mengurangi defisit perdagangan badang AS dengan China" menurut pernyataan bersama kedua delegasi yang dikutip AFP.

"Untuk memenuhi peningkatan konsumsi warga China dan kebutuhan akan pembangunan ekonomi berkualitas tinggi, China akan secara signifikan meningkatkan pembelian barang dan jasa dari Amerika."

Credit  antaranews.com

Korsel-AS kerja sama menuju temu puncak pasca-ancaman Korut

Presiden Amerika Serikat Donald Trump (tampak punggung) dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in menghadiri upacara penyambutan di Istana Kepresidenan Blue House di Seoul, Korea Selatan, Selasa (7/11/2017). (REUTERS/kim Hong-Ji )

Kedua pemimpin itu akan bekerja erat dan tak tergoyahkan demi keberhasilan penyelenggaraan temu puncak Korut-AS ..."

Seoul (CB) - Presiden Korea Selatan (Korsel) Moon Jae-in dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Minggu berbicara untuk memastikan pertemuan puncak Korea Utara (Korut) dengan AS dapat tetap berlangsung pasca-ancaman Korut menarik diri dari pembicaraan tingkat tinggi yang dijadwalkan berlangsung di Singapura, Juni 2018.

Moon dan Trump berbicara melalui telepon sekira 20 menit dan bertukar pandangan tentang tanggapan Korut baru-baru ini, demikian keterangan Kantor Kepresidenan Korsel.

"Kedua pemimpin itu akan bekerja erat dan tak tergoyahkan demi keberhasilan penyelenggaraan temu puncak Korut-AS, yang ditetapkan pada 12 Juni, termasuk temu puncak Korea Selatan-AS mendatang," kata seorang pejabat Kantor Kepresidenan Korsel, layaknya dikutip Reuters.


Moon dan Trump dijadwalkan bertemu pada Selasa (22/5) di Washington DC, sebelum pemimpin Korsel Kim Jong-un bertemu dengan Trump yang direncanakan pada 12 Juni 2018 di Singapura.

Meskipun pertemuan bersejarah antar-Korea pada akhir April meningkatkan harapan rekonsiliasi, namun Korut menunjukkan perubahan dramatis dalam beberapa hari terakhir.


Kepala perunding Korut Ri Son-gwon, Kamis (17/5), mengatakan bahwa mereka tidak akan mengadakan pembicaraan dengan Korsel kecuali tuntutan mereka dipenuhi, merujuk pada latihan tempur udara Korsel-AS bernama "Max Thunder".

Latihan di Semenangjung Korea tersebut dilaksanakan sehari setelah Korut mengancam akan keluar dari pertemuan puncak dengan AS.


Demi meredam situasi, juru bicara Palang Merah Internasional Korut pada hari Sabtu (19/5) menuntut Pemerintah Korsel harus mengirim pekerja restoran perempuan Korut kembali ke rumah mereka "tanpa penundaan" untuk menunjukkan kemauan untuk meningkatkan hubungan antar-Korea, tulis kantor berita pusat Korea Utara (KCNA).

Selusin pekerja restoran Korut datang ke Korsel pada 2016 dari China, dan Korut telah mendesak untuk mengirim mereka kembali dengan mengklaim mereka diculik Korsel, meskipun Korsel telah mengatakan 12 pekerja memutuskan untuk membelot dan ingin bebas atas kemauan mereka sendiri.

Lee Dong-bok, seorang peneliti di "New Asia Research Institution" mengatakan sebagian alasan untuk tuntutan repatriasi Korut adalah untuk membagi opini publik Korsel terhadap 12 pekerja.

"Itu juga untuk menekan pemerintahan Moon untuk menyetujui permintaannya, sehingga Korsel dapat menjaga momentum untuk pertemuan KTT Korut-AS," kata Lee menambahkan.

Credit  antaranews.com

Cina Paksa Tahanan Muslim Menyantap Makanan Haram

Omir Bekali mendapatkan tekanan psikologi dari otoritas Cina ketika dalam tahanan. (AP: Ng Han Guan)

CB, Jakarta - Seorang eks tahanan Cina mengungkapkan kepada media bagaimana pihak berwenang Cina memaksa tahanan muslim di kamp pengasingan menyantap makanan haram, termasuk  daging babi dan minuman beralkohol.
Pengakuan itu disampaikan oleh bekas tahanan bernama Omir Bekalic, 42 tahun, kepada situs berita online dari Inggris Independent.co.uk, Jumat 18 Mei 2018. Dia seorang muslim Kazakhstan ditangkap oleh badan keamanan Cina ketika memasuki perbatasan Cina dari Kazakhstan untuk mengunjungi orang tuanya pada 23 Maret 2017
.
Omir Bekalic, tengah, siap-siap salat di sebuah masjid di Almaty, Kazakhstan. [http://www.abc.net.au]

Setelah berada di rumah orang tuanya selama dua hari, dia dijemput oleh lima polisi Cina di Karamay. Selanjutnya, dia digelandang ke Kantor Keamanan Umum Distrik Baijiantan, Karamay, bersama 17 tahanan lainnya. "Mereka ditempatkan di sel sempit."

Dengan kaki dan tangan dirantai, Bekalic ditanyai tentang pekerjaannya, sebelum akhirnya dituduh membantu muslim Cina melarikan diri.
Ketika dalam dalam tahanan, Bekalic mengaku bersama tahanan lainnya dipaksa menolak dan membenci Islam, termasuk mendapatkan hukuman keras. "Mereka dipaksa makan daging babi jika tidak memenuhi permintaan polisi," tulis Independent.
Selain itu, tulis Associated Press sebagaimana dikutip ABC News, mereka juga dipaksa mengkritik diri sendiri dan orang-orang yang dicintai, serta diminta berterima kasih kepada Partai Komunis yang kuat.
"Ketika dia menolak mengikuti instruksi, Bekalic dipaksa berdiri menghadap dinding selama lima jam. Seminggu kemudian, dia dikirim ke isolasi sel tanpa makanan selama 24 jam," ABC News melaporkan.
Sebuah masjid yang biasa digunakan umat muslim minoritas etnis Hui, untuk melakukan salat di kawasan Linxia di provinsi Gansu, Cina, 3 Februari 2018. REUTERS/Michael Martina
"Peristiwa itu masih menghantui saya sampai hari ini. Tekanan fisik dan mental yang harus dihadapi adalah menyakitkan, saya pernah berpikir bunuh diri," kata Bekalic, yang dibebaskan setelah kunjungan Wakil Menteri Luar Negeri Kazakhstan.
Sekitar 900 ribu hingga satu juta muslim Cina telah ditahan di kamp 'pendidikan kembali' di wilayah Xinjiang dalam upaya Beijing mengekang gerakan separatis. Penahanan ini ditujukan untuk mengubah pemikiran politik para tahanan, menghapus kepercayaan dalam Islam dan membentuk kembali identitas mereka.

Pejabat di Xinjiang menolak berkomentar terkait keberadaan kamp, tetapi beberapa keterangan mereka seperti dikutip sejumlah media mengatakan, perubahan ideologis diperlukan untuk memerangi separatisme dan ekstremisme Islam.
Kaum Muslim Uyghur di Xianjiang menjadi sasaran penangkapan dalam beberapa tahun terakhir, dan Cina menganggap wilayah itu sebagai ancaman bagi perdamaian di sebuah negara di mana mayoritas adalah etnis Han.

Credit  tempo.co

Palestina: Tak Beda dengan Israel, AS Adalah Penjajah

Palestina menyebut AS tidak berbeda jauh dengan Israel, di mana keduanya adalah sama-sama negara penjajah. Foto/Reuters

RAMALLAH - Ruhi al-Fattuh, anggota Komite Sentral Fatah yang ditugasi menangani hubungan organisasi dengan dunia luar, menggambarkan pembukaan kedutaan Amerika Serikat (AS) di Yerusalem sebagai pelanggaran hukum internasional. Dia lalu menyebut apa yang dilakukan AS adalah penjajahan.

"Apa yang kami lihat adalah perampasan tanah kami, sesuatu yang hanya dilakukan oleh orang Israel sebelumnya. Tanah kedutaan AS berdiri di tanah yang diduduki secara ilegal. Amerika melanjutkan praktik Israel membangun permukiman di Palestina," ucap al-Fattuh, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (20/5).

Dia kemudian mengatakan bahwa Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB 478 telah mengesampingkan pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota negara Yahudi. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh AS adalah pelanggaran nyata terhadap resolusi itu.

“Resolusi diadopsi pada tahun 1980 setelah Knesset memproklamirkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Oleh karena itu, apa yang dilakukan AS sekarang adalah pelanggaran terhadap hukum internasional,” ungkapnya.

"Palestina akan mengajukan banding ke organisasi internasional untuk membela hak-hak mereka. Amerika tidak akan berhasil mengubah status bersejarah Yerusalem sebagai Ibu Kota negara Palestina merdeka," sambungnya.

Dia lalu mengeluhkan mengenai posisi negara-negara Arab dan Islam tentang situasi di Palestina, yang membatasi diri pada deklarasi dukungan sementara gagal untuk mengambil langkah-langkah definitif untuk mengubah situasi.

"Kami menuntut agar tekanan efektif digunakan terhadap Amerika Serikat. Bersamaan dengan itu, kita harus bekerja dengan negara-negara yang siap mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel," tukasnya. 

Credit  sindonews.com

Turki: Tidak Ada Kedamaian di Palestina Sampai Israel Akhiri Pendudukan

Juru biara Presiden Turki, Ibrahim Kalin, menyatakan tidak ada kedamaian di Palestina sampai Israel mengakhiri pendudukan. Foto/Ilustrasi/SINDOnews/Ian

ANKARA - Juru Bicara Presiden Turki Ibrahim Kalin mengatakan tidak akan ada perdamaian di Palestina kecuali Israel mengakhiri pendudukannya.

“Masalahnya adalah pendudukan dan tanpa mengakhirinya, tidak akan ada kedamaian, tidak ada keamanan, tidak ada kemakmuran bagi siapa pun," kata Kalin.

"Berkat kebijakan tidak bertanggung jawab dan populis dari pemerintah Trump dan Netanyahu, perdamaian belum pernah sejauh sekarang," imbuhnya.

"Negara-negara Muslim, Eropa, Afrika, negara-negara Asia dan negara-negara Amerika Latin harus bersatu untuk menghentikan spiral pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional oleh Israel dan hukuman yang tidak adil dari Palestina," tukas Kalin seperti dikutip dari Anadolu, Minggu (20/5/2018).

Jumlah warga Palestina yang menjadi korban tembakan Israel selama protes hari Senin di Jalur Gaza timur naik menjadi 64. Ratusan lainnya terluka.

Protes itu adalah bagian dari aksi unjuk rasa berminggu-minggu yang menandai ulang tahun ke-70 pendirian Israel - sebuah peristiwa yang disebut oleh warga Palestina sebagai "Nakba" atau Hari Malapetaka - dan relokasi Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Sejak unjuk rasa dimulai pada 30 Maret, lebih dari 110 orang Palestina telah tewas dan ribuan lainnya terluka oleh tembakan Israel, menurut Kementerian Kesehatan Palestina.

"Ini adalah akhir dari peran pemerintah Donald Trump dalam proses perdamaian Timur Tengah," tulis Kalin.

Dia mengatakan langkah AS untuk merelokasi kedutaannya juga merusak harapan yang tersisa untuk solusi dua negara, menyebutnya sebagai paku terakhir di peti mati.

Trump memicu kecaman internasional Desember lalu ketika dia secara sepihak mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan bersumpah untuk merelokasi Kedutaan Besar AS ke kota itu.

Kalin mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak dapat menutupi kejahatannya dan masalah dalam negeri dengan menyerang Presiden Recep Tayyip Erdogan.

"Dia mungkin menikmati kebisuan relatif dari komunitas internasional dan perpecahan serta kelesuan dunia Arab, tetapi dia tidak pernah bisa menghancurkan kehendak rakyat Palestina dan dukungan kami untuk mereka," tuturnya.

Kalin juga menuduh media Eropa dan Amerika tidak mengatakan yang sebenarnya tentang pembunuhan di Gaza. 

"Berita utama bertuliskan puluhan orang tewas di Gaza dan tidak satu pun dari mereka mengacu pada kebrutalan Israel serta pembunuhan yang disengaja, seolah-olah warga Palestina meninggal karena semacam bencana alam atau epidemi," ujarnya, mengacu pada sebuah tweet oleh New York Times, yang dikutuk secara luas.

"Bayangkan bagaimana dunia akan bereaksi jika 62 orang yang tewas pada 14 Mei adalah orang Israel daripada orang Palestina," cetusnya.

"Itu tidak akan menjadi berita tapi bom. Itu akan mengubah parameter politik regional dan internasional. Pemerintah Barat akan melakukan segalanya dalam kapasitas mereka untuk menghukum mereka yang bertanggung jawab. Bahkan tentara akan dimobilisasi," imbuhnya.

"Tapi tidak ada yang terjadi karena korbannya orang Palestina," tukasnya.



Credit  sindonews.com

Pindahkan Kedubes ke Yerusalem, Guatemala 'Dihukum' Rabat

Kedubes Guatemala di Yerusalem. Foto/REUTERS/Ronen Zvulun

RABAT - Rabat telah menunda rencana untuk kemitraan kota kembar dengan Guatemala City. Hal itu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pemindahan kedubes Guatemala di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

"Setelah keputusan Guatemala untuk mendirikan kedutaan di Al Quds (Yerusalem), dewan kota Rabat dengan suara bulat memutuskan untuk menunda pemeriksaan proyek kembar dengan Guatemala City dalam solidaritas dengan rakyat Palestina," kata Wakil Walikota Rabat, Lahcen El Amrani, seperti dikutip dari Reuters, Minggu (20/5/2018).

Dewan kota Rabat sebelumnya telah merencanakan untuk memberikan suara pada proyek kota kembar dengan Guatemala City minggu lalu. Guatemala membuka kedutaan besar di Rabat, yang kedua di Afrika, pada bulan November 2017.

Guatemala membuka kedutaan besar di Yerusalem pada hari Rabu, dua hari setelah Amerika Serikat (AS) meresmikan situs barunya di kota itu, sebuah langkah yang membuat marah warga Palestina dan mengundang kecaman internasional.


Israel menganggap Yerusalem sebagai Ibu Kota dan Palestina juga berharap suatu hari untuk memiliki Ibu Kota negara merdeka mereka di sana. Sebagian besar negara memiliki kedutaan besar Israel di Tel Aviv, dengan alasan bahwa status Yerusalem harus ditentukan dalam pembicaraan masa depan.

Pada hari ketika Amerika Serikat membuka kedutaan baru, pasukan Israel membunuh 60 demonstran Palestina di perbatasan di Gaza. Israel mengatakan kekerasan itu pecah karena dihasut oleh Hamas, kelompok Islam yang memerintah di Gaza. Nmaun Hamas menolak disalahkan. 

Credit  sindonews.com

Myanmar perintahkan warga Rohingya untuk tinggalkan zona perbatasan

Pengungsi Rohingya yang meninggalkan Myanmar menunggu untuk dibiarkan lewat oleh penjaga perbatasan Bangladesh setelah menyebrangi perbatasan di Palang Khali, Bangladesh, Senin (16/10/2017). (REUTERS/Zohra Bensemra/File Ph)

Tombru (CB) – Pasukan keamanan Myanmar telah melanjutkan seruan lewat pengeras suara di dekat perbatasannya dengan Bangladesh yang memerintahkan muslim Rohingya untuk segera meninggalkan wilayah tak bertuan di antara kedua negara tersebut, ungkap para pengungsi, Minggu (20/5).

Sekitar 6.000 pengungsi Rohingya telah berkemah wilayah sempit itu sejak mengungsi dari kekerasan brutal militer di Myanmar barat pada Agustus tahun lalu.

Sebagian besar hampir 700.000 warga Rohingya yang mengungsi dari kekerasan itu bermukim di kamp-kamp besar di Bangladesh, tetapi sejumlah kecil dari mereka bersikeras tetap berada di zona tak bertuan di antara perbatasan.

Myanmar pada Februari setuju untuk berhenti menggunakan pengeras suara untuk memerintahkan warga Rohingya untuk segera meninggalkan wilayah itu dan menyeberang ke Bangladesh.

Para tentara juga menarik beberapa pasukannya dari tepi wilayah tersebut, tempat para pengungsi yang berkemah di sisi lain sebuah pagar berduri telah mengeluhkan adanya intimidasi.

Namun, seruan-seruan melalui pengeras suara itu dimulai kembali akhir pekan ini tanpa adanya peringatan, kata pemimpin komunitas Rohingya.

"Mereka memainkannya beberapa kali kemarin, dan telah mengulanginya pagi ini. Ini sangat mengganggu dan menciptakan kepanikan," kata Mohammad Arif, salah satu pemimpin yang berkemah di wilayah tak bertuan itu.

Seruan itu - yang disiarkan di Burma dan Rohingya - memperingatkan para pengungsi untuk "meninggalkan wilayah tersebut di bawah yurisdiksi Myanmar atau terancam dituntut." Demikian dilansir AFP.

Credit  antaranews.com

AS Desak Myanmar Ambil Langkah Jamin Hak Muslim Rohingya

Pengungsi Rohingya bersiap untuk mengikuti Shalat Jumat di Kamp Pengugsi Kathmandu, Nepal, Jumat (18/5).

Foto: Niranjan Shrestha/AP

USAID melakukan kunjungan ke Myanmar pada akhir pekan lalu.

CB, MYANMAR – Kepala bantuan dari Pemerintah Amerika Serikat (AS), mendesak Myanmar untuk mengambil langkah-langkah kongkret untuk menjamin hak-hak Muslim Rohingya. Seorang administrator dari badan Pembangunan Internasional AS (USAID), Mark Green mendesak Myanmar untuk menunjukkan ketulusan dalam upaya mendorong ratusan ribu orang yang melarikan diri dari Myanmar untuk kembali.


Dilansir Reuters, Green menyampaikan hal itu pada Ahad (20/5) waktu setempat, usai kunjungannya selama tiga hari ke Myanmar untuk mengunjungi komunitas Rohingya dan Rakhine di negara bagian Rakhine Barat. Di lokasi itu juga terdapat sebuah kamp bagi orang-orang Rohingya yang terlantar.

Green mengatakan, para pengungsi yang dia temui selama perjalanann sebelumnya di kamp-kamp di Bangladesh merasa takut. Ketika mereka ingin kembali, mereka meminta hak-hak dan keamanan mereka dijamin sebelum membuat keputusan untuk kembali.


"Itu memperkuat pentingnya di sini tanda-tanda yang jelas dari ketulusan dari posisi yang dinyatakan pemerintah menyambut kembali Rohingya dengan cara yang aman, aman dan bermartabat," kata Green.


Dia melanjutkan, pihaknya sedang sangat mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah konkrit. “Langkag-langkah yang merupakan demonstrasi kemampuan Rohingya untuk kembali dalam kondisi seperti itu," kata Green.


Pemerintah Myanmar, kata Green, bisa menunjukkan para pengungsi di Bangladesh itu sebuah ketulusan, dengan mengambil tindakan yang jelas kepada puluhan ribu Rohingya terlantar dalam serangan kekerasan sebelumnya. Mereka sekarang terjebak di kamp-kamp ramai dalam kondisi kumuh di Rakhine.


Green juga mengatakan dia sangat terpukul oleh rasa putus asa yang terasa pada Muslim di dekatnya. “Mereka merasa kurangnya akses ke perawatan kesehatan, pendidikan, kemampuan untuk pindah, akses ke mata pencaharian. Hal itu semacam keputusasaan jelas mengganggu, dan itu juga sesuatu yang harus segera ditangani," ungkapnya.


Green mengatakan, Amerika Serikat akan menyediakan 44 juta dolar AS untuk bantuan tambahan kepada masyarakat Rohingya. Bantuan itu juga diperuntukkan kepada populasi rentan di Myanmar dan juga Bangladesh.


Setelah bertemu pemimpin de-facto Myanmar, Aung San Suu Kyi di ibukota Naypyitaw dan pemimpin masyarakat sipil di kota utama Yangon pada Jumat dan Sabtu lalu, Green juga melakukan pertemuan dengan pejabat pemerintah lokal di Rakhine, serta mengunjungi desa-desa dan kamp-kamp selama akhir pekan.


Sementara pada Ahad, Green pergi ke desa-desa Muslim dan Budha di kotapraja Rathedaung di utara negara yang dilanda kekerasan. Kemudian, dia bertemu dengan para pemimpin kamp di kamp Thet Kae Pyin yang dihuni oleh 6.000 Rohingya.


“Kami tidak memiliki kemewahan waktu. Kami benar-benar membutuhkan kita semua untuk melihat langkah-langkah positif ke depan dan kami siap membantu, ”kata Green.

Credit  republika.co.id

Thailand Selatan Kembali Diguncang Serangan Bom

Ledakan bom di Thailand Selatan.

Foto: Asian Correspondent

Serangan bom terjadi di 14 lokasi di empat provinsi selatan Thailand.

CB, BANGKOK --  Beberapa serangan bom yang diduga dilakukan oleh gerilyawan separatis, melukai sedikitnya tiga orang di selatan Thailand, pada Ahad (20/5) waktu setempat. Seorang militer, Kolonel Pramote Prom-in mengatakan, serangan terjadi di 14 lokasi di empat provinsi Thailand bagian Selatan.


Dilansir Reuters, serangan pada Ahad itu dilakukan dengan cara menempatkan bahan peledak di dekat mesin ATM dan cabang bank di setidaknya 14 lokasi di empat provinsi selatan. “Termasuk Yala, Pattani, dan Narathiwat, serta provinsi Songkhla,” ujar Prom-in yang juga merupakan seorang juru bicara keamanan regional, kepada Reuters.

Dia menyebut, setiap selama periode Ramadan, kekerasan di Thailand kerap terjadi. Namun, seperti kebanyakan serangan di selatan Thailand, tidak ada klaim tanggung jawab.


Sebuah pemberontakan separatis telah terjadi selama puluhan tahun yang lalu, di sebagian besar etnis Budha di Thailand, provinsi Muslim Yala, Pattani dan Narathiwat. Menurut kelompok Deep South Watch yang memantau isu kekerasan di Thailand, akibat pemberontakan itu, sebuah serangan telah merenggut nyawa hampir 7.000 orang sejak 2004,


Pemerintah sendiri berturut-turut telah mengadakan pembicaraan dengan kelompok-kelompok pemberontak. Hal itu bertujuan untuk membawa perdamaian tetapi sebagian besar diskusi terhenti, termasuk di bawah pemerintahan militer saat ini.


Yala, Pattani, dan Narathiwat adalah bagian dari kesultanan Muslim Melayu independen sebelum Thailand mencaploknya pada tahun 1909. Beberapa kelompok pemberontak di selatan mengatakan mereka berjuang untuk mendirikan negara merdeka.


Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-ocha mengatakan kepada media lokal pada April yang lalu,  pemerintahnya telah membuat kemajuan besar dalam pembicaraan dengan pemberontak. Pembicaraan itu pun telah dimediasi oleh negara tetangga Malaysia sejak 2015.


Namun juru bicara Mara Patani, salah satu kelompok pemberontak yang berbicara dengan pemerintah, mengatakan kepada Reuters kemajuan pembicaraan itu tidak berjalan dengan baik. Pihaknya menyalahkan pemerintah Thailand karena membuat lama proses pembicaraan.

Credit  republika.co.id

ISIS Mengklaim Serangan Gereja di Chechnya Rusia

Para militan ISIS (ilustrasi).

Foto: AP

Serangan menewaskan tiga orang di gereja Ortodoks di Chechnya.

CB, MOSKOW – Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) mengklaim bertanggung jawab atas serangan terhadap sebuah gereja Ortodoks di Republik Chechnya, Rusia. Serangan itu menewaskan tiga orang yakni satu jemaat dan dua orang petugas kepolisian.


Dilansir Reuters dan kantor berita RT di Moskow, kelompok teroris itu mengklaim untuk serangan itu dengan mengeluarkan pernyataan melalui juru bicara online, Ahad (20/5) waktu setempat. Empat teroris yang bersenjata dengan pisau, alat pembakar dan senjata, menyerbu Gereja Michael the Archangel di ibu kota Chechnya, Grozny.

“Pejuang Negara Islam melakukan serangan terhadap 'Gereja Michael' kemarin di ibu kota Chechnya, Grozny," kata kantor berita Amaq.


Serangan itu digagalkan oleh pasukan keamanan yang menewaskan semua empat penyerang yang sempat terjadi baku tembak. Kedua perwira dikerahkan ke Chechnya dari wilayah Saratov.


Sementara, tiga dari penyerang diidentifikasi sebagai penduduk Republik Chechnya. Menurut pemimpin Chechnya, Ramzan Kadyrov, pemimpin kelompok itu berasal dari Republik Ingushetia.


Dia menyebut, para penyerang berusia antara 18 dan 19 tahun. “Para teroris menerima perintah untuk melakukan serangan]dari salah satu negara Barat," kata Kadyrov yang mengutip data intelijen.


Rusia, yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola bulan depan, telah berperang dua perang dengan separatis di republik internal mayoritas Muslim sejak keruntuhan Soviet 1991. Tetapi serangan semacam itu relatif jarang terjadi di Chechnya.


Wilayah Kaukasus Utara yang lebih luas juga mengalami gejolak. Namun, adanya tingkat pengangguran yang tinggi serta korupsi, mendorong beberapa orang untuk memeluk Islam radikal.

Credit  republika.co.id

AS Jual 3.200 Bom Termasuk Bunker Buster ke Bahrain Rp637 Miliar

Bom Mark-84, salah satu jenis bom yang setuju dijual Amerika Serikat ke Bahrain. Foto/US Air Force/Flickr

WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat (AS) setuju  3.200 bom senilai sekitar USD45 juta (sekitar Rp637 miliar), termasuk bunker buster, Bahrain. Monarki di Teluk Persia itu menjadi rumah bagi Armada ke-5 AS dan telah terlibat dalam pemboman koalisi Arab di Yaman.

Badan Kerja Sama Keamanan Pertahanan AS mengumumkan penjualan puluhan ribu bom di situs resminya pada 18 Mei 2018. Senjata yang dijual ke Bahrain terdiri dari 1.500 bom Mark-82; 600 bom Mark-83; 600 bom Mark-84; dan 500 BLU-109.

Bom BLU-109 dijuluki sebagai bunker buster, yakni bom yang dilengkapi hulu ledak khusus yang dirancang untuk menembus target yang mengeras seperti bunker.

Bom-bom yang dijual itu ditujukan untuk jet tempur F-16 buatan AS yang dioperasikan Bahrain.

"Bahrain akan menggunakan amunisi ini sebagai penghalang untuk ancaman regional, memperkuat pertahanan negerinya, dan melaksanakan operasi kontra-terorisme," kata Badan Kerja Sama Keamanan Pertahanan AS dalam pernyataan pers-nya.

"Serta beroperasi dengan operasi koalisi yang dipimpin dan didukung AS," lanjut pernyataan tersebut.

Belum jelas, pasokan bom AS itu akan digunakan Bahrain untuk melawan siapa. Bahrain adalah bagian dari koalisi pimpinan AS yang berperang melawan kelompok Islamic State (IS, sebelumnya ISIS). Militer Bahrain juga menjadi bagian dari koalisi Arab pimpinan Arab Saudi yang membombardir Yaman sejak 2015 untuk memerangi kelompok Houthi.

AS selama tidak melacak apakah persenjataan yang disuplai ke Saudi dan sekutu Arab-nya digunakan di Yaman dan kerap menyasar warga sipil. Hal ini membuat Washington dikecam para aktivitas HAM AS.

Pada bulan Maret lalu, AS mengumumkan akan menjual senjata senilai USD1 miliar ke Arab Saudi, termasuk rudal anti-tank senilai USD670 juta, setelah ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat, Bob Corker, mencabut moratorium penjualan senjata ke negara-negara Dewan Kerjasama Teluk selama delapan bulan terakhir. 

Credit  sindonews.com

Media Swedia: Menyerang Rusia Akan Jadi Mimpi Buruk Militer

Foto/Ilustrasi/Istimewa

STOCKHOLM - Menyerang Rusia akan menjadi mimpi buruk bagi prajurit militer. Hal itu berdasarkan peringkat negara-negara yang paling sulit untuk diserang. Peringkat ini disusun oleh surat kabar Swedia Svenska Dagbladet.

"Kekuatan militer, ukuran wilayah dan kesulitan medan adalah salah satu faktor kunci yang menentukan kemampuan pertahanan negara itu," kutip Russia Today dari surat kabar itu, Minggu (20/5/2018).

Berdasarkan kriteria ini, jurnalis Swedia menunjukkan bahwa siapa pun yang menganggap ide menyerbu Rusia harus siap untuk menangani semua jenis medan.

"Musuh akan menghadapi pegunungan yang sepi, rawa yang tak dapat ditembus, tundra beku, sungai bergolak, dan hutan gelap di Rusia," kata jurnalis Swedia, menambahkan bahwa musim panas yang panas dan musim dingin yang dingin juga akan menjadi tantangan.

"Dan kemudian kita menghadapi orang Rusia sendiri, yang selama ribuan tahun, yang telah berpartisipasi dalam perang berskala besar dan perang gerilya, memperoleh banyak pengalaman," sambung artikel itu.

Kesimpulan yang dibuat oleh Svenska Dagbladet didukung oleh sejarah Rusia itu sendiri, karena negara itu tidak pernah ditaklukkan sejak penciptaan negara terpusat di Rusia pada awal abad ke-15. Rusia telah menggagalkan semua upaya untuk menyerang tanah mereka, mengalahkan antara lain tentara Kaisar Prancis Napoleon pada tahun 1812 dan diktator Nazi Adolf Hitler pada tahun 1941-45 - yang keduanya dianggap tidak dapat dihentikan pada saat itu.

Swiss dan Selandia Baru juga berhasil masuk dalam peringkat tersebut. Meskipun memiliki militer yang agak kecil hanya dengan 150 ribu pasukan, Swiss tetap merupakan sebuah "kacang yang susah retak" karena dikeliling oleh Pegunungan Alpen.

"Swiss juga memiliki banyak fasilitas pertahanan, serta jembatan dan jalan, yang bisa diledakkan untuk menghambat laju agresor," bunyi artikel itu.

Menaklukkan Selandia Baru juga akan bermasalah dari sudut pandang logistik, kata para penulis. Negara pulau itu terletak lebih dari 2.000 km dari daratan besar terdekat, Australia, yang akan membuat pasokan senjata dan logistik untuk pasukan hampir tidak mungkin. 

Credit  sindonews.com

Rudal Sarmat dan Avangard Akan Lengkapi Alutsista Rusia pada 2020

Rudal balistik antarbenua terbesar milik Rusia, RS-28 Sarmat.[Sputniknews]

CB, Jakarta - Militer Rusia diperkirakan mengoperasikan rudal balistik antarbenua atau ICBM Sarmat pada 2020 mendatang dan hulu ledak hipersonik Avangard pada 2019. Vladimir Putin mengklaim kedua senjata ini penting untuk pencegahan nuklir di masa depan, seperti dikutip dari Russia Today, 20 Mei 2018.
Batas waktu untuk pengerahan kedua sistem senjata itu diumumkan oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin, pada Jumat dalam pertemuan dengan pejabat pertahanan dan pihak pengembang. Pertemuan ini merupakan pertemuan pertama sejak perombakan kabinet Rusia awal pekan ini.
Sarmat adalah rudal balistik antarbenua yang berbasis silo milik Rusia, yang akan menggantikan rudal balistik antarbenua, Voyevoda, yang sudah tua. Senjata baru ini disebut-sebut memiliki jangkauan yang lebih jauh, yang memungkinkan rudal sanggup mencapai wilayah Amerika Serikat. Bahkan rudal Sarmat juga diklaim tidak dapat dihentikan oleh pencegat anti-balistik di Alaska dan dikabarkan mampu melululantahkan kawasan seluas Texas atau Prancis.


Rudal balistik antarbenua RS-28 Sarmat yang akan melengkapi persenjataan Rusia pada 2020. [missilethreat.csis.org]
Didesain sebagai bagian dari upaya modernisasi nuklir Rusia untuk menggantikan SS-18 Satan ICBM yang sudah tua, RS-28 Sarmat memulai pengujian tahap pertama pada 2016, seperti diikutip dari Center for Strategic and International Studies. Pada Desember 2017, militer Rusia melakukan uji coba yang mengalami kekurangan teknis dengan peluncur berbasis silo. Pada 30 Maret 2018, Rusia merilis rekaman video dari uji kelalaian yang tampaknya sukses. Awalnya RS-28 Sarmat direncanakan memasuki operasional pada tahun 2018, dengan total pesanan produksi 50 rudal dan diperkirakan rampung pada 2020.
Sementara Avangard adalah hulu ledak nuklir, yang dapat meluncur melalui atmosfer dengan kecepatan hipersonik yang membuatnya hampir tidak mungkin dicegat oleh teknologi modern. Hulu ledak Avangard ini bisa dibawa oleh sistem rudal Sarmat.
Kedua sistem senjata dipamerkan Vladimir Putin pada Maret lalu dalam pidatonya. Putin mengatakan dua senjata ini dan beberapa senjata lain yang saat ini sedang dikembangkan Rusia, membuat sistem antirudal balistik Amerika tidak mampu menangkal kemampuan nuklir Rusia di masa mendatang. Menurut Vladimir Putin upaya ini adalah langkah ini bertujuan untuk memberikan keseimbangan strategis terhadap Washington.


Hulu ledak nuklir Avangard. [tass.com]
Selain digunakan untuk alutsista, Rusia juga mengganti peran rudal balistik antarbenua Voyevoda dengan rudal Sarmat untuk kepentingan pengiriman pesawat ruang angkasa masuk ke orbit, seperti dilansir dari Sputnik.
Pada Maret lalu, wakil menteri pertahanan Rusia, Yuri Borisov, mengatakan bahwa industri luar angkasa Rusia siap menggunakan rudal Sarmat.
"Masalah penggunaan rudal RS-20V [disebut SS-18 Setan dalam laporan NATO], rudal ini sejalan dengan pertimbangan pergantian program peluncuran," ujar Borisov yang menambahkan bahwa modifikasi RS-20B tidak akan digunakan untuk meluncurkan satelit.
Saat ini Rusia memiliki 46 rudal RS-20V dan beberapa 11 rudal RS-20B. Sebelumnya, Rusia meluncurkan satelit menggunakan rudal balistik antarbenua Topol.

Credit  tempo.co

Merasa Terancam, Najib Razak Ajukan Program Perlindungan Saksi

Bekas PM Malaysia Najib Razak dan Rosmah Mansor terlihat tertidur di kursi di rumahnya di Jalan Langgak Duta, Kuala Lumpur, saat polisi menggelar penggeledahan pada Rabu malam, 16 Mei 2018. Malaysia Kini

CB, Jakarta - Mantan perdana menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Razak, meminta kepada polisi untuk ditempatkan dalam program perlindungan saksi dalam penyelidikan skandal 1MDB. Najib Razak mengajukan permohonan saksi karena merasa nyawanya terancam, seperti yang dilansir dari Malaymail, 20 Mei 2018.

Najib mengajukan laporan pada Jumat 18 Mei di markas polisi Sentul, Malaysia. Dalam laporannya, Najib Razak mengatakan bahwa ada ancaman terhadapnya dan anggota keluarganya, dan ia pun mengajukan permintaan resmi untuk ditempatkan di dalam program perlindungan saksi.
Menurut Najib Razak dalam laporannya bahwa ancaman tidak hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Ancaman berasal dari orang-orang yang secara langsung dan tidak langsung terkait dengan dana 1MDB.


Polisi mengangkut sejumlah koper berisi barang-barang yang disita dari apartemen milik mantan Perdana Menteri Najib Razak di Kuala Lumpur, Malaysia, 18 Mei 2018. Selain itu, polisi juga menyita 72 koper berisi uang tunai dan perhiasan dari 3-4 unit apartemen milik Najib di Pavilion Residences Apartment. AP Photo
Dalam laporannya, dia mengatakan petugas polisi dari unit kejahatan komersial Bukit Aman pertama kali muncul di kediamannya pada malam 10 Mei, sehari setelah pemilihan umum ke-14.
Dia mengatakan polisi berada di kediamannya selama 18 jam dan menyita barang-barang miliknya dan putranya yang tidak ada hubungannya dengan skandal 1MDB.
Najib Razak menyatakan bahwa polisi telah menyerbu tiga tempat di Pavillion Tower di sini dan menyita perhiasan, uang tunai dan barang-barang pribadi lainnya yang dia klaim sebagai hadiah dari teman-temannya.


Tumpukan kotak berisi tas mewah milik istri Najib Razak, Rosmah Mansor yang disita polisi dari apartemen milik mantan Perdana Menteri Najib Razak di Pavilion Residences Apartment, Kuala Lumpur, Malaysia, 18 Mei 2018. AP Photo
Najib Razak juga menyatakan bahwa uang tunai di rumahnya adalah sumbangan untuk kampanye koalisi Barisan Nasional. Ia mengaku hanya berperan sebagai penasihat dalam 1MDB dan tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan keputusan 1MDB dibuat berdasarkan rapat dewan direksi dan manajemen.

Sebelum membuat laporan ini, penggerebekan telah dilakukan di Kantor Perdana Menteri di Perdana Putra, serta properti pribadi yang terkait dengan Pekan MP, termasuk rumah Taman Duta tempat tinggal Najib Razak dan istrinya Datin Seri Rosmah Mansor, dan dua unit kondominium mewah di Blok A dan B dari Pavillion Residences di Kuala Lumpur.

Credit  tempo.co