Selasa, 08 Mei 2018

Abbas Minta Negara Amerika Latin tak Ikut Pindahkan Kedubes

Mahmoud Abbas - Presiden Palestina. Senin(7/3).

Foto: Republika/Wihdan Hidayat

Pemindahan kedutaan besar dari Tel Aviv ke Yerusalem diinisiasi AS.

CB, YERUSALEM -- Presiden Palestina, Mahmoud Abbas mengatakan dalam kunjungannya ke Venezuela, untuk tidak memindahkan kedutaan besar negara-negara Amerika Latin dari Tel Aviv ke Yerusalem. Sebagian besar negara menghormati penetapan Yerusalem sebagai ibu kota Palestina, tetapi mereka diminta tetap berada di Tel Aviv.

Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengatakan bahwa pemerintahannya berteman dengan masyarakat Timur Tengah. Mereka mendukung Palestina untuk menjadi negara yang aman, mandiri, dan damai.

Komentar Abbas tersebut disampaikan tak lama setelah Israel mengumumkan bahwa Paraguay akan membuka kedutaan di Yerusalem akhir bulan ini. Negara Amerika Selatan adalah negara ketiga yang mengumumkan pemindahan ke kota yang diperebutkan, setelah AS dan Guatemala.

Kedutaan Guatemala pindah ke Yerusalem pekan lalu, meskipun upacara resmi yang merayakan pemindahan itu akan berlangsung pada 16 Mei, dua hari setelah AS memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem. Presiden Guatemala, Jimmy Morales, kemungkinan besar akan menghadiri acara tersebut.

Berdasarkan pernyataan Gedung Putih yang dirilis Senin (7/5), tampaknya tidak mungkin bahwa Presiden AS Donald Trump akan menghadiri upacara pembukaan Kedutaan Besar AS di Yerusalem. Sebaliknya, pemerintah akan diwakili oleh sekelompok pejabat senior, kata pernyataan itu, termasuk Ivanka Trump, putri presiden, dan suaminya Jared Kushner, penasihat senior presiden.

Dilansir laman Haaretz, Maduro dan Abbas juga menandatangani perjanjian kerja sama di sektor energi, perdagangan, dan militer. Keduanya sepakat untuk membuat dana pembangunan bilateral yang pada awalnya akan dibiayai dengan 20 juta petros.

Credit republika.co.id

Hizbullah Kuasai Suara Parlemen Libanon, Hariri Terpuruk

CB, Jakarta - Hizbullah dan sekutu politiknya meraih lebih dari setengah kursi dalam pemilihan legislatif Libanon dalam hasil hitung cepat media. Dikutip dari Reuters, 7 Mei 2018, setengah dari 128 kursi parlemen diraih Hizbullah.
Hizbullah dan sekutunya meraih 47 kursi dari 128. Perolehan ini membuat Hizbullah bisa memveto segala undang-undang yang ditentang oleh Hizbullah.
Sementara Partai Perdana Menteri Saad Al-Hariri dengan partai Gerakan Masa Depan, hanya memperoleh 21 kursi, lebih rendah dari pemilihan sebelumnya di mana partai Hariri memperoleh 33 kursi dalam pemilihan parlemen Libanon pada 2009.
Partai sayap kanan Libanon, Pasukan Kristen Libanon meraih 15 persen, hampir dua kali lipat dibanding pemilihan parlemen sebelumnya usai kampanye antikorupsinya.
Pemilihan parlemen kali ini diwarnai golput mencapai 49 persen dari total sekitar 4,5 juta populasi, dibanding pemilihan umum 2009 yang mencapai 54 persen. Dengan hasil ini partai Hariri yang didukung oleh negara Barat mengalami kejatuhan signifikan.

Sayyed Hassan Nasrallah, pemimpin Hezbollah. timesofisrael.com

Sementara Hizbullah yang dicap teroris oleh Amerika Serikat terus menguat sejak ikut membantu Presiden Suriah, Bashar Al-Assad pada 2012.
Kemenangan politik partai pendukung Hizbullah akan mengancam posisi negara Barat dalam kebijakan di Libanon, yang di bawah pemerintahan Hariri dapat mengelola bank asing dan mendapat pinjaman serta dukungan militer Amerika Serikat.
Semakin tumbuhnya kekuasaan Hizbullah di Libanon beresiko perang terbuka dengan Israel dan berpeluang besar Israel bisa menyerang pemerintah Libanon di masa depan. Adapun media Iran menerbitkan tajuk utama akhir monopoli Hariri di tengah Sunni Libanon.

Credit tempo.co

Amerika Serikat Kirim Pasukan Khusus Bantu Saudi Lawan Houthi

Militan Houthi meluncurkan rudal balistik ke Arab Saudi, 25 Maret 2018.Satu orang tewas akibat reruntuhan rudal, kematian pertama di Ibu Kota Saudi sejak negeri itu melancarkan kampanye militer di Yaman tiga tahun lalu. Houthi Military Media Unit/Handout via Reuters

CB, Jakarta - Amerika Serikat mengerahkan pasukan khusus Baret Hijau ke perbatasan Arab Saudi dengan Yaman untuk membantu melokalisir dan menghancurkan rudal balistik yang digunakan Houthi menyerang ibu kota Saudi, Riyadh. Demikian berita dari New York Times seperti dikutip Al Jazeera, Sabtu, 5 Mei 2018.
Menurut sumber di Amerika Serikat dan Eropa yang tak bersedia disebutkan namanya, tim yang dikirim itu sebanyak lebih dari selusin terdiri dari pasukan elite Baret Hijau. "Mereka dikirim ke perbatasan Arab Saudi-Yaman pada Desember 2017," tulis New York Times, Kamis, 3 Mei 2018.

Militan Houthi meluncurkan rudal balistik ke Arab Saudi, 25 Maret 2018. Ketujuh rudal tersebut diduga ditembakkan oleh milisi Houthi, yang selama ini berusaha ditumpas oleh koalisi pimpinan Saudi. Houthi Military Media Unit/Handout via Reuters

Koran ini menjelaskan, mereka tiba di Arab Saudi beberapa pekan setelah ada serangan rudal balistik dari Yaman ke kawasan dekat Riyadh.
Selain bekerja sama dengan analis intelijen Amerika Serikat untuk membantu menemukan lokasi rudal Houthi disembunyikan di Yaman, pasukan khusus ini juga melatih pasukan Arab Saudi mengamankan perbatasannya. "Pasukan Amerika Serikat juga bekerja sama dengan pesawat intai guna melacak senjata Houthi dan tempat peluncuran rudal mereka."

Helikopter membawa anggota keamanan Arab Saudi saat menunjukan keahliannya dalam parade militer jelang pengamanan ibadah Haji di Mekkah, Arab Saudi, 23 Agustus 2017. Saudi Press Agency/Handout via REUTERS
New York Times dalam laporannya mengatakan, pengerahan pasukan ini bertentangan dengan klaim militer AS yang pernah mengatakan bahwa bantuan yang diberikan kepada koalisi pimpinan Arab Saudi terbatas pada dukungan non-perang.

Arab Saudi memimpin pasukan koalisi di Timur Tengah untuk berperang di Yaman menghadapi Houthi dukungan Iran. Perang di Yaman, menurut catatan Al Jazeera, telah menewaskan lebih dari 10 ribu orang dan menyebabkan kurang lebih dua juta orang mengungsi.

Credit tempo.co

Jaksa AS Ditunjuk untuk Investigasi Perang Kosovo

Peta Kosovo.

Foto: mirror.polsri.ac.id

Pengadilan belum menyidang apapun terkait kasus perang Kosovo

CB,KOSOVO -- Uni Eropa telah menunjuk jaksa AS Jack Smith untuk mengepalai kantor jaksa khusus yang menyelidiki mantan anggota Tentara Pembebasan Kosovo untuk kejahatan terhadap etnis Serbia dalam perang kemerdekaan Kosovo.

Sebuah pernyataan pada hari Senin (7/5) mengatakan Smith menjadi penerus David Schwendiman, yang mengundurkan diri pada akhir Maret ketika masa jabatannya sebagai perwira asing dinas AS berakhir.

Jaksa penuntut khusus adalah bagian dari pengadilan Kosovo yang bermarkas di Den Haag yang disetujui pemerintah negara itu pada tahun 2015, menyusul tekanan AS dan Eropa untuk menghadapi tuduhan bahwa pejuang KLA melakukan kejahatan perang dari tahun 1998 hingga 2000.

Perang berdarah Kosovo untuk kemerdekaan berakhir dengan kampanye udara NATO selama 78 hari pada Juni 1999, menghentikan tindakan keras Serbia terhadap separatis etnik Albania. Pengadilan belum menyidang kasus apa pun.

Credit republika.co.id

Militer Nigeria Bebaskan 1.000 Sandera Boko Haram

Para perempuan tawanan Boko Haram dilepaskan. (ilustrasi)

Foto: EPA/STR

Para sandera itu diselamatkan dari empat desa

CB, ABUJA -- Militer Nigeria berhasil membebaskan 1.000 orang yang ditawan milisi Boko Haram di Nigeria Timur. Tak diterangkan apakah pembebasan tersebut dilakukan dalam sekali operasi atau bertahap.

"Para sandera itu diselamatkan dari empat desa di daerah Bama, negara bagian Borno," kata Brigadir Jenderal Texas Chukwu pada Senin (7/5).

Ia tak mengungkapkan kapan operasi penyelamatan dan pembebasan sandera itu dilakukan. Yang jelas, kata dia, pasukan Multinational Joint Task Force turut membantu membebaskan sebagian besar wanita dan anak-anak.

Milisi Boko Haram bertanggung jawab atas ribuan penculikan wanita dan gadis-gadis di Nigeria. Hal ini dilakukan selama sembilan tahun pemberontakannya terhadap Pemerintah Nigeria.

Menurut Pemerintah Nigeria, sejak mencetuskan gerakan pemberontakan, Boko Haram bertanggung jawab atas kematian sekitar 20 ribu warga di sana. Sebagian besar tewas akibat serangan bom bunuh diri.

Tak hanya itu, pemberontakan Boko Haram pun telah memaksa jutaan warga Nigeria mengungsi. Salah satu alasan mereka mengungsi adalah guna melindungi anggota keluarga, khususnya perempuan, dari penculikan Boko Haram.

Credit republika.co.id

Kantor Kepresidenan Yaman Digempur, Enam Orang Tewas

Kondisi wilayah di Sanaa, Yaman, akibat perang antara milisi Houthi dan pendukung Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi.

Foto: Reuters

Terdengar dua ledakan dari sebuah gedung di ibu kota.

CB, SANAA -- Pasukan koalisi Arab Saudi menggempur kantor kepresidenan Yaman di ibu kota Sanaa yang dikuasai pemberontak. Menurut keterangan tim medis serangan tersebut menewaskan sedikitnya enam orang dan 30 orang terluka.

Para saksi melaporkan jet tempur mengebom Sanaa beberapa kali pada Senin (7/5) tengah hari. Televisi Al-Masirah yang dikuasai pemberontak menyalahkan koalisi pimpinan Saudi yang melakukan serangan itu.

Dilaporkan Aljazirah, penduduk mengatakan mereka mendengar dua ledakan menghantam gedung itu. Gedung tersebut terletak di dekat hotel, bank dan beberapa toko, dan tidak jauh dari bank sentral.

Para saksi mengatakan kantor itu, yang digunakan oleh pemerintahan pemberontak Houthi, biasanya sibuk dengan karyawan.

"Kami sedang bekerja di sebelah kantor kepresidenan dan mendengar sebuah pesawat, dan kemudian sebuah ledakan," kata Ahmed Dehashir, seorang responden pertama, di tempat kejadian serangan itu.

"Beberapa orang bergegas ke tempat kejadian dan melihat kehancuran dan orang-orang yang terperangkap di bawah reruntuhan. Kami mencoba menggali korban tewas dan terluka dari bawah puing-puing, dan kemudian ada serangan kedua," katanya.

Koalisi yang dipimpin Saudi melancarkan intervensi militer di Yaman pada 2015. Intervensi militer itu bertujuan untuk menggulingkan Houthi dan memulihkan pemerintahan Abd Rabou Mansur Hadi yang diakui secara internasional untuk berkuasa.

Credit republika.co.id

Prancis Nilai 'Pidato Senjata' Trump Tak Sopan dan Kasar

PARIS - Menteri Keuangan Prancis, Bruno Le Maire menyatakan, pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengenai kontrol senjata adalah tidak sopan dan kasar. Ini merupakan kecaman terbaru yang dilontarkan pejabat Prancis terhadap Trump.

Dia menyebut, pernyataan semacam itu tidak pantas keluar dari mulut seorang pemimpin dunia dan menyatakan, Trump harus secepatnya menarik kata-kata yang dia sudah lontarkan. Bukan hanya itu, Le Maire juga mendesak Trump untuk segera meminta maaf kepada publik Prancis.

"Komentarnya mengejutkan dan tidak layak untuk presiden negara adikuasa terbesar di dunia," kata Le Maire dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Senin (7/5).

Dalam pidato di National Rifle Association (NRA) pada hari Jumat, Trump menyinggung rentetan penembakan di Paris. Menurutnya, jika warga sipil dipersenjatai itu akan menjadi cerita yang berbeda.

Dalam pidatonya Trump menyinggung korban pembantaian kelompok bersenjata saat konser di Bataclan Paris, di mana 90 dari 130 korban serangan itu tewas. "Mereka mengambil waktu mereka dan menembak mereka satu per satu. Boom! Kemarilah. Boom! Kemarilah. Boom!," kata Trump, sembari menggunakan tangannya dengan gerakan menembakkan pistol.

Paris langsung mengeluarkan kecaman terkuatnya terhadap Trump atas pidato tersebut. Kemarahan Prancis ini jadi ironi karena Presiden Emmanuel Macron baru-baru ini berkunjung ke Gedung Putih untuk memperkuat hubungan bilateral.

Para politisi Prancis, termasuk Wali Kota Paris ikut mempersoalkan komentar Trump. Kecaman juga datang Mantan presiden Prancis Francois Hollande, yang mengatakan di Twitter bahwa komentar dan kejenakaan Trump "memalukan" dan "tidak senonoh".

Credit sindonews.com

Jerman: Tidak Ada Alasan untuk Cabut Kesepakatan Nuklir Iran

BERLIN - Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas menyatakan, Berlin sampai saat ini tidak melihat alasan untuk membatalkan kesepakatan nuklir yang dicapai antara Iran dan enam kekuatan dunia pada tahun 2015. Maas kemudian menegaskan, Jerman akan terus mempertahankan kesepakatan itu.

Maas menyatakan, kesepakatan ini adalah satu-satunya hal bisa mencegah Iran untuk mengembangkan senjata nuklir. Dengan kata lain, lanjut Maas, kesepakatan ini dapat membuat situasi dunia lebih aman.

"Kami terus percaya bahwa perjanjian ini membuat dunia lebih aman dan tanpa perjanjian ini dunia akan kurang aman. Kami khawatir kegagalan akan menghasilkan eskalasi," kata Maas dalam sebuah pernyataan, seperi dilansir Reuters pada Senin (7/5).

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Inggris, Boris Johnson menyatakan, Amerika Serikat (AS) akan membuat kesalahan besar jika memutuskan untuk keluar dari kesepakatan nuklir Iran. Pernyataan Johnson ini muncul satu pekan jelang Presiden AS, Donald Trump membuat keputusan mengenai nasib kepakatan itu.

Johnson menyatakan, Inggris berbagi kepedulian yang sama dengan Trump atas kegiatan Iran di Timur Tengah dan di seluruh dunia, seperti dukungan untuk kelompok teroris, perilakunya di dunia maya dan program rudal jarak jauhnya.

"Saya percaya kami sangat dekat dengan posisi yang akan mengatasi kekhawatiran Presiden Trump dan memperkuat kesatuan trans-Atlantik. Pada titik yang rumit ini, akan menjadi kesalahan untuk menjauh dari perjanjian nuklir dan menghapus pengekangan terhadap Iran," ucapnya.

Credit sindonews.com

Inggris: Kesalahan Besar Jika AS Keluar dari Kesepakatan Nuklir

LONDON - Menteri Luar Negeri Inggris, Boris Johnson menyatakan, Amerika Serikat (AS) akan membuat kesalahan besar jika memutuskan untuk keluar dari kesepakatan nuklir Iran. Pernyataan Johnson ini muncul satu pekan jelang Presiden AS, Donald Trump membuat keputusan mengenai nasib kepakatan itu.

Johnson menyatakan, Inggris berbagi kepedulian yang sama dengan Trump atas kegiatan Iran di Timur Tengah dan di seluruh dunia, seperti dukungan untuk kelompok teroris, perilakunya di dunia maya dan program rudal jarak jauhnya.

"Saya percaya kami sangat dekat dengan posisi yang akan mengatasi kekhawatiran Presiden Trump dan memperkuat kesatuan trans-Atlantik. Pada titik yang rumit ini, akan menjadi kesalahan untuk menjauh dari perjanjian nuklir dan menghapus pengekangan terhadap Iran," tukasnya.

Mantan Walikota London itu kemudian menuturkan bahwa kesepakatan nuklir Iran memang tidak sempurna. Namun, dia menegaskan bahwa kesepakatan ini adalah yang terbaik yang bisa didapatkan semua pihak, untuk bisa memastikan Iran tidak mengembangkan senjata nuklir.

"Dari semua opsi yang kami miliki untuk memastikan bahwa Iran tidak pernah mendapatkan senjata nuklir, perjanjian ini menawarkan kerugian paling sedikit. Ini memiliki kelemahan, tentu saja, tetapi saya yakin mereka dapat diperbaiki," kata Johnson, seperti dilansir Sputnik pada Senin (7/5).

Dia lalu menyatakan tidak ada pihak yang paling dirugikan dibanding Iran, jika pada akhirnya Teheran kedapatan melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut.

Credit sindonews.com

Baru Dibeli dari AS, Jet Tempur F-35 Terancam Karatan di Norwegia

OSLO - Pesawat jet tempur generasi kelima F-35 yang baru dibeli Norwegia dari Amerika Serikat (AS) terancam karatan. Musababnya, pangkalan udara di negara itu dilarang menggunakan bahan kimia pencegah korosi demi menjaga lingkungan.

Nasib serupa yang mengancam pesawat mata-mata P-8 Poseidon yang juga dibeli Norwegia dari AS. Menurut laporan Oslo Economics yang dikutip Senin (7/5/2018), biaya kerusakan pesawat-pesawat canggih akibat karatan itu akan mencapai NOK 1,4 miliar (USD170 juta).

Jet tempur F-35 produksi Lockheed Martin AS merupakan akuisisi pertahanan paling mahal di Norwegia dan disebut-sebut sebagai tulang punggung Angkatan Bersenjata negara itu.

Di Evenes, pangkalan udara utama di Norwegia utara, landasan harus dibersihkan selama musim dingin. Masalahnya, Angkatan Bersenjata tidak diizinkan menggunakan bahan kimia yang paling cocok untuk alasan lingkungan.

Sebaliknya, Angkatan Bersenjata harus puas dengan Aviform L50, zat yang diketahui menyebabkan kerusakan karat pada pesawat.

Angkatan Udara negara itu awalnya ingin menggunakan urea guna mencegah es terbentuk. Tapi, pangkalan udara tidak mendapatkan izin karena kerusakan besar akibat pengasaman akan menyebabkan lahan basah di sekitar Evenes yang dilindungi.

Masalah yang berkaitan dengan kerusakan karat yang disebabkan oleh Aviform L50 telah dikenal untuk waktu yang lama. Itulah sebabnya opsi alternatif telah dipertimbangkan.

Menurut konsultan Oslo Economics yang dikutip surat kabar Klassekampen, Senin (7/5/2018), memanaskan landasan akan menjadi solusi termurah yang tersedia. Opsi itu akan menyelamatkan dana Kementerian Pertahanan Norwegia sekitar NOK 550 juta (USD69 juta) selama 30 tahun.

Kendati demikian, kementerian pertahanan enggan membuat landasan pacu panas, karena tekanan waktu yang dihadapi saat ini. Opsi pemanasan pada landasan pacu itu dibuang, meski belum dipraktikkan di bawah kondisi iklim yang rata-rata diselimuti gletser.

Pangkalan udara Evenes, yang terletak di perbatasan antara Nordland County dan Troms County, dijadwalkan selesai pada 2022. Ini akan menjadi basis operasi utama untuk F-35 dan P-8 Poseidon.

Akuisisi F-35 telah dikaitkan dengan beberapa penundaan. Meskipun pilihan untuk menjadikan F-35 sebagai andalan Angkatan Udara Norwegia pada awalnya diambil pada tahun 2008, pangkalan udara di Evenes masih dalam pembangunan dengan perkiraan biaya NOK 40 miliar (USD5 miliar).

Sementara itu, pasokan pertama F-35 telah tiba di Norwegia pada tahun lalu. Jet tempur yang sangat mahal itu terpaksa disimpan di bawah tenda karena masih menunggu pembangunan hangar rampung.

Credit sindonews.com

Ini Mobil Terbaru Presiden Putin Anti-Rudal Mirip Rolls-Royce

Mobil terbaru presiden Rusia Vadlimir Putin yang diberi nama Kortezh [RUSSIA TODAY]

CB, Jakarta -Teka teki mobil terbaru Presiden Rusia Vladimir Putin yang dinamai Kortezh berakhir sudah. Mobil limusin yang memamerkan kecanggihan teknologi Rusia dan kemampuan industrinya membawa Putin menuju Istana Kremlin untuk diangkat sumpahnya sebagai presiden Rusia yang keempat kalinya.

Mobil mewah berwarna hitam buatan Rusia dikembangkan bersama Porsche dan Bosch.Tampilannya miri Rolls-Royce baru. Menurut sumber, Putin terlibat dalam pengembangan dan perancangan mobil tersebut.

Mobil terbaru presiden Rusia Vladimir Putin yang diberi nama Kortezh anti serangan rudal. [RUSSIA TODAY]

Kortezh menggunakan mesin bensin V8 bermesin ganda 4,6 liter V-Porsche, yang mampu menghasilkan tenaga 592bhp dan torsi hampir 900Nm. Mesin baru ini dikawinkan dengan transmisi otomatis 9-percepatan.

Mobil ini memiliki sistem sirkulasi udara tertutup, lapisan dinding bodi yang tebal, tahan senjata kimia, amunisi di bagasi, jendela anti peluru, dan ban. Bahkan mobil ini mampu menahan serangan rudal.
Video yang dirilis Russia Today menunjukkan, Putin dari rumah dinasnya memasuki mobil berpintu empat dikawal 9 aparat bersepeda motor dengan formasi anak panah. Masing-masing dua aparat bersepeda motor mengawal kanan dan kiri mobil dan 5 aparat bersepeda motor mengawal di depan.
Sebelumnya, Putin menggunakan W221 Mercedes-Maybach S600 Pullman Guard sebagai mobil kepresidenan. Mobil ini buatan pabrik Jerman bukan Rusia.

Credit tempo.co

Radioaktif Hilang, Universitas di Amerika Serikat Akan Didenda

Sebuah tanda bahaya radiasi radioaktif di Danau Karachay, Rusia. Di danau ini terdapat zat berbahaya seperti Strontium-90 dan Cesium-137, yang kadarnya dapat meracuni dan membunuh manusia yang berdiri di tepi danau tersebut selama satu jam. tumblr.com

CB, Jakarta - Insiden berbahaya terjadi di Idaho State University atau ISU di Amerika Serikat, setelah pihak universitas mengaku kehilangan sejumlah kecil bahan radioaktif yang dapat digunakan membuat bom.
Komisi Regulasi Nuklir Amerika Serikat atau NRC, pada Jumat, 4 Mei 2018, mengusulkan denda sebesar US$ 8,500 atau sekitar Rp 118 juta karena menemukan universitas itu kehilangan sampel plutonium beberapa saat setelah diambil pada 2003.

Universitas Idaho kehilangan radioaktif untuk bahan bom. [Daily Mai]

Para pejabat mengatakan jumlahnya terlalu kecil untuk membuat bom nuklir tetapi bisa digunakan untuk membuat bom berdaya ledak rendah untuk menyebarkan radiasi.
"NRC menganggap hilangnya bahan radioaktif berlisensi merupakan masalah regulasi yang signifikan. Hal itu berpotensi memiliki resiko tinggi terkait penguasaan atau penggunaan ilegal bahan radioaktif yang paparan radiasinya membahayakan anggota masyarakat ," demikian pernyataan NRC, seperti dilansir Daily Mail pada 4 Mei 2018.
Program penelitian nuklir universitas mengatakan berdasarkan dokumen 2003 dan 2004 menunjukkan plutonium berada di kampus tersebut, tetapi pencarian yang dilakukan pada Oktober 2017 gagal menemukannya.

Universitas di Pocatello, Idaho, bakal didenda Rp 118 juta karena kehilangan material radioaktif. [Daily Mail] Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-5692507/Idaho-school-small-bit-weapons-grade-plutonium.html#ixzz5Ed6U2um6 Follow us: @MailOnline on Twitter | DailyMail on Facebook
Dalam sebuah pernyataan, Andrew Taylor, juru bicara universitas, mengatakan, sampel tersebut dilaporkan diambil dari penggunaan penelitian aktif pada 2003 setelah sekolah menemukan kebocoran dan dijadwalkan pembuangannya.

"Peningkatan sistem inventarisasi ISU dan inisiatif administratif lainnya segera diberlakukan untuk mencegah insiden terulang di masa depan," kata Taylor.
NRC menyelidiki ISU pada 2010 setelah dua sampel plutonium lainnya hilang dan ditemukan di lemari besi. ISU kemudian membeli brankas baru dan menerapkan prosedur pengawasan baru. ISU memiliki 30 hari untuk mengajukan banding atas putusan itu.

Credit tempo.co

Akhir The Phnom Penh Post, Bencana bagi Kebebasan Pers Kamboja

Surat kabar harian The Phnom Penh Post. [AP]

CB, Jakarta - Pembelian The Phnom Penh Post oleh investor Malaysia, yang memiliki hubungan dekat dengan Perdana Menteri Hun Sen menjadi bencana bagi kebebasan pers menjelang pemilihan umum.
Dikutip dari Reuters, Senin 7 Mei 2018, kelompok hak asasi dunia menyebut Hun Sen telah membungkam kritik, politikus oposisi, media merdeka, dan kelompok hak asasi menjelang pemilihan umum pada 29 Juli mendatang.

Hun Sen telah berkuasa selama 33 tahun dan menjadikannya sebagai penguasa terlama di dunia.

PM Kamboja, Hun Sen bereaksi atas pertanyaan jurnalis saat dia berjaalan dengan PM Australia Malcolm Turnbull di sela-sela KTT Asean--Australia, 16 Maret 2018. Reuters
The Phnom Pen Post merupakan surat kabar harian berbahasa Inggris telah berdiri sejak 1992 dan membangun reputasi sebagai media merdeka yang berani mengkritik pemerintah dengan berbagai isu mulai dari pembalakan liar hingga korupsi. Alih kepemilikan The Phnom Penh Post diumumkan langsung oleh pemilik sebelumnya, Bill Clough, ketua Post Media Ltd., yang menerbitkan The Phnom Penh Post.

Pemilik baru The Phnom Penh Post adalah investor asal Malaysia, Sivakumar Ganapthy, yang juga menjadi direktur perusahaan relasi publik yang memiliki hubungan dekat dengan Pemerintah. Ganapathy adalah direktur dari perusahaan konsultan publik Asia yang bermarkas di Kuala Lumpur, Malaysia.
Pada Senin 7 Mei 2018, pemimpin redaksi The Phnom Penh Post, Kay Kimsong, dipecat karena mengizinkan penerbitan artikel soal penjualan surat kabar ini. Selain Kimsong, dua staf lain juga dipecat. Sementara sejumlah jurnalis senior The Phnom Penh Post juga mengundurkan diri usai pemecatan.

Pemimpin Redaksi The Phnom Penh Post, Kay Kimsong, melambaikan tangan saat keluar usai dipecat dari surat kabar harian The Phnom Penh Post di Phnom Penh, Kamboja, 7 Mei 2018. [Reuters]
Pemilik baru berujar isi artikel soal penjualan The Phnom Penh Post sangat memalukan.
Wakil Direktur Pengawas Hak Asasi Asia menyebut penjualan surat kabar ini menjadi bencana bagi kebebasan pers di Kamboja.

Huy Vannak, Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan pemerintah menyambut semua investor di Kamboja. Namun Vannak tidak menyoal hubungan pemilik baru surat kabar dengan pemerintah.
Tahun lalu 30 stasiun radio ditutup dan Cambodia Daily, surat kabar berbahasa Inggris pesaing The Phnom Penh Post, juga ditutup akibat digugat untuk membayar pajak jutaan dolar Amerika Serikat oleh pemerintah.
Kebebasan media muncul sejak misi PBB pada awal 1990 ke Kamboja untuk membangun demokrasi setelah genosida dan isolasi. Namun harapan untuk membangun Kamboja yang berdemokrasi hancur seiring pemerintahan Hun Sen menumbuhkan intoleransi terhadap kritik. Pada tahun 2018 Reporters Without Borders menerbitkan indeks kebebasan pers yang menempatkan Kamboja dari posisi 132 ke 142.

Credit tempo.co

Rohingya Kini Lebih Banyak di Bangladesh Daripada Myanmar

Dalam foto file bulan September 2017, sejumlah pengungsi perempuan Muslim Rohingya berebut pembagian makanan di kamp pengungsian Balukhali, Bangladesh.

Foto: AP/Dar Yasin

Warga Rohingya di Bangladesh diperkirakan mencapai lebih dari 900 ribu jiwa.

CB, DHAKA -- Warga Muslim Rohingya di Myanmar telah menghadapi penganiayaan oleh militer di negara itu selama beberapa dekade. Krisis yang sedang berlangsung sejak tahun lalu juga semakin menelantarkan ratusan ribu warga Rohingya.

Saat ini, jumlah total penduduk Rohingya di Bangladesh diperkirakan lebih dari 900 ribu jiwa. Jumlah itu lebih besar dibandingkan dengan jumlah warga Rohingya di Myanmar yang diperkirakan sebanyak 500 ribu hingga 700 ribu jiwa.

Dilansir di Aljazirah, pada 1982, warga Rohingya tidak diakui sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis resmi di Myanmar. Mereka dihalang-halangi untuk mendapatkan kewarganegaraan dan hak dasar lainnya.

Sejak saat itu, sejumlah tindakan keras terhadap Rohingya di Negara Bagian Rakhine telah memaksa ratusan ribu orang melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh, serta negara-negara lain di Asia Tenggara.

Menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), lebih dari 300 ribu warga Rohingya tiba di Bangladesh pada 1990-an. Bentrokan keras di Negara Bagian Rakhine berlanjut pada 2012 dan 2015, hinggga menggusur lebih banyak warga Rohingya.

Pada Oktober 2016, setelah serangan yang dilakukan militan Rohingya terhadap polisi di perbatasan, militer Myanmar memulai tindakan keras terhadap Rohingya. Krisis tersebut memaksa sekitar 87 ribu warga Rohingya untuk mencari perlindungan ke Bangladesh.

Penindasan militer terakhir dilakukan pada 25 Agustus 2017, ketika kelompok militan Rohingya bersenjata menyerang pos-pos militer Myanmar di Negara Bagian Rakhine. Saat itu, militer Myanmar dilaporkan telah membakar puluhan desa-desa Rohingya dan menembak pria, wanita, dan anak-anak yang tidak bersenjata.

Penindasan yang belum pernah terjadi sebelumnya itu telah membuat ratusan ribu warga Rohingya kembali melarikan diri dari Myanmar. Mereka menjadi pengungsi di kamp-kamp pengungsian di Cox's Bazar, Bangladesh.

Credit republika.co.id

OKI: Myanmar Terang-terangan Melanggar Hukum Internasional

Pengungsi Rohingya

Foto: asiancorrespondent.com

OKI akan terus terlibat untuk mengatasi pelanggaran HAM terhadap Rohingya

CB, DHAKA -- Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menyatakan keprihatinan mendalam atas pembersihan etnis Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar. Hal ini termaktub dalam deklarasi yang dihasilkan seusai Konferensi Tingkat Menteri (KTM) OKI ke-45 digelar di Dhaka, Bangladesh, Ahad (6/5).

"Kami mengungkapkan keprihatinan mendalam atas tindakan brutal sistematis baru-baru ini yang dilakukan pasukan keamanan (Myanmar) terhadap komunitas Muslim Rohingya yang telah mencapai tingkat pembersihan etnis, yang merupakan pelanggaran serius dan terang-terangan terhadap hukum internasional," kata OKI dalam deklarasinya, dikutip laman Anadolu.

OKI pun mengapresiasi dan menyatakan penghargaan kepada Bangladesh yang telah menampung ratusan ribu pengungsi Rohingya. "Kami menggarisbawahi pentingnya negara anggota OKI terus terlibat dalam sistem PBB termasuk Majelis Umum PBB dan Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) serta organisasi internasional lainnya untuk mengatasi pelanggaran HAM yang besar dari Muslim Rohingya, dengan mempertimbangkan perkembangan terakhir," katanya.

Lebih dari setengah juta warga Rohingya telah melarikan diri dari negara bagian Rakhine dan mengungsi ke Bangladesh sejak militer Myanmar menggelar operasi pada Agustus tahun lalu. Pasukan Myanmar yang mengklaim hanya memburu gerilyawan Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), turut menyerang dan menghabisi warga sipil Rohingya di sana.

PBB telah menyatakan bahwa yang dilakukan militer Myammar terhadap Rohingya merupakan pembersihan etnis. PBB juga telah menggambarkan Rohingya sebagai orang-orang yang paling teraniaya dan tertindas di dunia.

Pada November 2017, Myanmar dan Bangladesh telah menyepakati proses repatriasi pengungsi. Namun pelaksanaan kesepakatan ini belum optimal. Cukup banyak pengungsi Rohingya di Bangladesh yang enggan kembali ke Rakhine.

Mereka mengaku masih trauma atas kejadian yang menimpanya pada Agustus tahun lalu. Selain itu, kesepakatan repatriasi pun tak menyinggung perihal jaminan keamanan dan keselamatan bagi warga Rohingya yang kembali.

Credit republika.co.id

OKI Serukan Dunia Internasional Hormati Status Yerusalem

Logo Organisasi Konferensi Islam

Foto: OIC

Keputusan AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel merupakan tindakan ilegal

CB,DHAKA -- Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menyerukan dunia internasional menghormati status Yerusalem. Hal ini berkaitan dengan diakuinya kota tua tersebut sebagai ibu kota Israel oleh Amerika Serikat (OKI).

OKI mengatakan keputusan AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Desember lalu merupakan tindakan ilegal. "Kami mengundang semua anggota komunitas internasional untuk tetap berkomitmen terhadap status Al-Quds al-Sharif (Yerusalem) dan semua resolusi PBB terkait, sejalan dengan keputusan relevan Komunike Akhir KTT Luar Biasa OKI di Istanbul dan Deklarasi Istanbul tentang 'Kebebasan untuk Al-Quds'," kata OKI dalam sebuah deklarasi seusai menggelar konferensi tingkat menteri ke-45 di Dhaka, Bangladesh pada Ahad (6/5), dikutip laman Anadolu.

Selain itu, OKI pun menyerukan Israel agar segera menghentikan segala bentuk penindasan terhadap warga Palestina. "OKI menyerukan penghentian sepenuhnya semua pelanggaran Israel terhadap hukum internasional, termasuk penghentian blokade Jalur Gaza, semua aktivitas permukiman kolonial, pembongkaran rumah-rumah (warga) Palestina, dan pembunuhan, melukai, serta penahanan warga sipil, termasuk anak-anak," ujar OKI.

AS mengaku Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Desember 2017. AS menjadi negara pertama yang melakukan hal tersebut.Kendati demikian, keputusan AS menuai cukup banyak kecaman dan protes, terutama dari negara-negara Arab. AS dinilai telah melanggar berbagai resolusi internasional terkait Yerusalem.

Namun AS tak mengacuhkan kecaman dan protes tersebut. Pada 14 Desember mendatang, AS akan membuka kedutaan besarnya untuk Israel di Yerusalem. Seremoni pembukaan kedutaan akan berbarengan dengan hari kelahiran Israel.

Credit republika.co.id

Ikut Trump, Paraguay Pindahkan Kedubes ke Yerusalem Akhir Mei

Paraguay mengikuti langkah Amerika Serikat dan Guatemala untuk memindahkan kedutaan besar di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. (REUTERS/Ronen Zvulun)

Jakarta, CB -- Paraguay akan memindahkan kedutaan besarnya di Israel ke Yerusalem pada akhir Mei. Rencana itu diumumkan juru bicara pemerintah Paraguay dan Menteri Luar Negeri Israel, Senin (7/5).

Langkah Paraguay tersebut mengikuti Amerika Serikat dan Guatemala.

"Presiden Paraguay Horacio Cartes akan mengunjungi akhir bulan ini untuk membuka kedutaan di Yerusalem," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel Emmanuel Nahshon dalam sebuah pernyataan seperti dilansir Reuters.

Juru bicara pemerintah Paraguay menyatakan Cartes dijadwalkan berkunjung ke Israel untuk memindahkan kedutaan pada 21 atau 22 Mei.

Dalam kunjungan ke Venezuela dan bertemu Presiden Nicolas Maduro, Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyatakan bahwa dia berharap negara-negara lain tidak mengikuti langkah Paraguay, Guatemala dan Amerika Serikat.

"Kami berharap negara-negara lain di benua Amerika tidak memindahkan kedutaan mereka ke Yerusalem, karena tindakan ini bertentangan dengan hukum internasional," kata Abbas.

Niat Paraguay diumumkan sepekan sebelum kedutaan besar AS dibuka di Yerusalem pada 14 Mei. Langkah itu sejalan dengan pernyataan Presiden Donald Trump pada 6 Desember, yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Kesepakatan internasional menyatakan status Yerusalem harus ditentukan berdasarkan dialog perdamaian Israel-Palestina. Langkah Trump menuai kecaman dari Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa.

Credit cnnindonesia.com

Israel Ancam 'Lenyapkan' Presiden Suriah Bashar al-Assad

TEL AVIV - Israel mengancam akan "melenyapkan" Presiden Bashar al-Assad jika dia terus membiarkan Iran beroperasi di wilayah Suriah yang membahayakan keamanan Tel Aviv. Militer negara Yahudi itu telah berulang kali menyerang negara Assad dengan dalih menghancurkan militer Teheran di sana.

Teheran berulang kali membantah keras tuduhan Tel Aviv. Iran mengklaim hanya mengirim penasihat militer ke Suriah untuk membantu Damaskus melawan kelompok teroris.

Ancaman Israel terhadap Assad disampaikan Menteri Energi Yuval Steinitz. "Israel bersedia untuk 'melenyapkan' Presiden Suriah Bashar al-Assad jika terus memungkinkan Iran untuk beroperasi dari negaranya," katanya, Senin (7/5/2018).

"Tidak dapat diterima bahwa Assad duduk tenang di istananya dan membangun kembali rezimnya sementara itu memungkinkan Suriah untuk diubah menjadi basis serangan terhadap Israel," lanjut Steinitz seperti dikutip Ynet.

Menteri itu mengklaim bahwa sejauh ini Israel belum terlibat dalam konflik Suriah. Tapi, pihaknya bersedia menggulingkan pemerintah Suriah.

"Jika Assad memungkinkan Iran mengubah Suriah menjadi pangkalan militer melawan kami, untuk menyerang kami dari wilayah Suriah, dia harus tahu bahwa itu akan menjadi akhir dari dia," ujar Steinitz.

Ancaman itu muncul hanya sehari setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa negaranya tidak akan mentoleransi kehadiran militer Iran di dekat perbatasan utara Israel. Netanyahu menegaskan bahwa Tel Aviv tak segan-segan melakukan tindakan militer.

Netanyahu mengklaim bahwa dalam beberapa bulan terakhir Korps Garda Revolusi Islam Iran telah mengirim persenjataan modern ke Suriah, termasuk drone, sistem pertahanan udara dan rudal ground-to-surface.

Sebelumnya pada 9 April 2018, sepasang pesawat tempur F-15 Israel melakukan serangan udara terhadap pangkalan udara T-4 di Suriah. Serangan ini menewaskan tujuh personel militer Iran

Otoritas Iran berjanji menanggapi serangan tersebut dan memicu spekulasi di kalangan media Israel bahwa Teheran akan melakukan serangan balas dendam pada bulan ini.

Credit sindonews.com

Hizbullah Tuding AS dan Israel Coba Campuri Pemilu Lebanon

BEIRUT - Hizbullah menuding Amerika Serikat (AS), Israel, dan juga Arab Saudi ikut campur tangan dalam pemilihan umum (pemilu) yang berlangsung di Lebanon. Pemilu di Lebanon, yang merupakan pemilu pertama yang berlangsung sejak 2009, berlangsung kemarin.

"Pemilihan umum benar-benar sensitif, karena adanya campur tangan asing, Amerika dan Saudi bersama dengan Israel mengganggu pemilihan dengan mendukung partai-partai tertentu dalam upaya untuk melemahkan perlawanan dan mencegahnya membentuk fraksi yang kuat di parlemen Lebanon di masa depan," kata anggota Dewan Eksekutif Hizbullah, Ali Da'amoush, seperti dilansir Sputnik pada Senin (7/5).

Bersadarkan hasil penghitungan suara semantara, Hizbullah unggul telak dibandingkan para pesaingnya. Kelompok yang dipimpin oleh Hassan Nasralah itu diketahui mendapatkan lebih dari separuh total kursi di Parlemen Lebanon.

Sementara itu, Israel menuturkan, kemenangan Hizbullah dalam pemilihan umum di Lebanon secara tidak langsung telah membuat Beirut menjadi musuh Tel Aviv. Oleh karena itu, Israel menyatakan, pihaknya tidak akan membedakan keduanya jika terjadi perang di masa depan.

"Hizbullah sama dengan Lebanon. Israel tidak akan membedakan antara negara berdaulat Lebanon dan Hizbullah, dan akan melihat Lebanon sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang datang dari dalam wilayahnya" kata Menteri Pendidikan Israel, Naftali Bennett.

Credit sindonews.com

Israel Takkan Bedakan Lebanon dan Hizbullah jika Perang Pecah

BEIRUT - Israel tidak akan membedakan lagi antara kelompok Hizbullah yang didukung Iran dengan negara Lebanon jika perang pecah. Alasannya, keduanya sama dalam hal kekuatan politik di negara tersebut.

Sikap Tel Aviv itu disampaikan Menteri Pendidikan Naftali Bennett di saat Lebanon menggelar pemilu untuk pertama kalinya sejak 2009 pada hari Minggu.

Lebih dari 3,6 juta warga terdaftar sebagai pemilih pemilu yang suaranya diperebutkan sekitar 976 kandidat anggota parlemen untuk bersaing menduduki 128 kursi. Hizbullah menjadi salah satu faksi politik terkuat dalam pemilu kali ini.

Bennett yang jadi anggota kabinet keamanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan, hasil pemilu yang menempatkan Hizbullah sebagai kubu politik terkuat menunjukkan bahwa Israel tidak boleh lagi membedakan antara Hizbullah dengan negara Lebanon jika perang pecah di masa depan.

"Negara Israel tidak akan membedakan antara negara berdaulat Lebanon dan Hizbullah, dan akan menganggap Lebanon bertanggung jawab atas tindakan apa pun dari dalam wilayahnya," tulis Bennett di Twitter, Senin (7/5/2018).

Hasil sementara dari pemilu menunjukkan kubu Hizbullah unggul di beberapa wilayah. Namun, hasil resmi penghitungan suara belum diumumkan.

Bila Hizbullah sepenuhnya menguasai kursi parlemen, maka keputusan politik Lebanon akan dikendalikan faksi yang didukung Iran tersebut termasuk berkonfrontasi dengan Israel.

Militer Israel meyakini kelompok Hizbullah memiliki gudang senjata dengan lebih dari 10.000 roket sejak Perang Lebanon Kedua tahun 2006. Saat ini, perkiraan militer Tel Aviv adalah hampir 15.000 roket dan rudal balistik dimiliki kelompok tersebut.

Israel yang menganggap Hizbullah sebagai salah satu musuh bebuyutannya hampir tidak terlibat bentrokan langsung selama hampir 12 tahun sejak Perang Lebanon Kedua.

Namun, pada hari Minggu, para pejabat pertahanan Israel memperingatkan bahwa Iran berencana untuk membalas serangan udara mematikan baru-baru ini di Suriah yang menewaskan beberapa personel militer Teheran. Pembalasan Iran ini diyakini akan melibatkan Hizbullah yang berpotensi menembakkan rudal ke Israel utara.

Credit sindonews.com

Hizbullah Menang Pemilu, Israel: Lebanon Telah Menjadi Musuh

TEL AVIV - Israel menuturkan, kemenangan Hizbullah dalam pemilihan umum di Lebanon secara tidak langsung telah membuat Beirut menjadi musuh Tel Aviv. Oleh karena itu, Israel menyatakan pihaknya tidak akan membedakan keduanya jika terjadi perang di masa depan.

"Hizbullah sama dengan Lebanon," kata Menteri Pendidikan Israel, Naftali Bennett dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Senin (7/5).

"Israel tidak akan membedakan antara negara berdaulat Lebanon dan Hizbullah, dan akan melihat Lebanon sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang datang dari dalam wilayahnya," sambungnya.

Seperti diketahui, kemarin Lebanon menggelar pemilu Parlemen, yang merupakan pemilu pertama dalam kurun waktu satu dekade terakhir. Pemilu terakhir di negara itu terjadi pada tahun 2009, untuk kemudian seharusnya kembali digelar empat tahun kemudian.

Tetapi, parlemen memperpanjang masa jabatannya dua kali karena ketidakstabilan di negara tetangga Suriah, dan untuk mereformasi undang-undang pemilihan negara.

Bersadarkan hasil penghitungan suara, Hizbullah unggul telak dibandingkan para pesaingnya. Kelompok yang dipimpin oleh Hassan Nasralah itu diketahui mendapatkan 67 kursi di Parlemen Lebanon, atau lebih dari separuh total kursi di Parlemen yang berjumlah 128.

Credit sindonews.com

Harapan buat Pengungsi Asing di Indonesia

Sebanyak 13.840 pengungsi asing di Indonesia terancam tak bisa ditempatkan di negara ketiga, UNHCR mencari peluang buat pengungsi yang tak boleh bekerja. ( CNN Indonesia/Natalia Santi)

Jakarta, CB -- Sebagian besar dari 13.840 pengungsi asing di Indonesia terancam tak bisa ditempatkan di negara ketiga.

Kepala Misi Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-bangsa (UNHCR) untuk Indonesia, Thomas Vargas, mengatakan peluang resettlement atau penempatan pengungsi semakin kecil setelah sejumlah negara besar yang semula berkomitmen menerima pencari suaka menutup diri dan mengurangi kuota penerimaan pengungsi.

"Penempatan membutuhkan persetujuan negara ketiga yang menerima pengungsi. Situasi saat ini menjadikan peluang penempatan terus berkurang. Negara seperti Australia dan Amerika Serikat yang secara tradisional selalu menerima, sekarang mengurangi kuota mereka," ucap Vargas kepada CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu.

Vargas mengatakan ada sekitar 22,5 juta pengungsi di dunia yang lari dari negaranya karena konflik dan perang. Namun, hanya segelintir negara yang bersedia menjadi negara ketiga yang menerima mereka.

Sebab, negara penerima pengungsi harus bisa menyediakan advokasi dan perlindungan bagi pengungsi termasuk akses publik, kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga politik. Singkatnya, negara tersebut harus bisa menjamin hidup para pengungsi sebagaimana pemerintah menjamin warganya sendiri.

Selama ini, Vargas mengatakan Amerika Serikat menjadi negara penerima pengungsi dengan kuota terbanyak. Sementara itu, sejumlah negara lainnya seperti Australia, Kanada, Selandia Baru, dan negara Nordik juga membuka peluang penempatan bagi pengungsi meski tak sebanyak AS.

Di masa pemerintahan Barack Obama, Vargas mengatakan Washington bisa menerima hingga 120.000 pengungsi untuk ditempatkan per tahunnya. Namun, sejak Donald Trump mengambil alih Gedung Putih, kuota penerimaan pengungsi dipangkas menjadi hanya 45.000 orang per tahun.

Di selatan Pasifik, Australia juga mulai membatasi kuota penerimaan pengungsi dengan menutup sejumlah pusat penampungan pencari suaka seperti di Pulau Nauru dan Pulau Manus.

Perubahan kebijakan sejumlah negara itu, papar Vargas, membuat kesempatan penempatan pengungsi di dunia termasuk Indonesia kian kecil. Ia mengatakan tahun lalu UNHCR hanya bisa menempatkan sedikitnya 322 pengungsi di Indonesia.

Padahal, sebelum krisis pengungsi kian memburuk, Vargas mengatakan UNHCR bisa memproses 800 proses penempatan pengungsi di Indonesia setiap tahunnya.

"Ada 17,2 juta pengungsi di dunia yang menjadi perhatian UNHCR pada 2016 lalu, tapi hanya 1 persen yang bisa ditempatkan pada tahun itu. Pada 2017 lalu, kami juga hanya bisa menempatkan sekitar 322 pengungsi dari Indonesia," uajr Vargas.

"Jika kita bandingkan angka pengungsi dengan kuota penerimaan negara ketiga itu terlihat bahwa peluang penempatan kurang dari 1 persen. Kita harus bisa cari opsi lain selain penempatan," lanjutnya.

Izinkan Pengungsi Bekerja

Vargas mengatakan minimnya peluang penempatan membuat para pengungsi harus mencari jalan lain membangun hidup mereka. Selain resettlement, ia mengatakan UNHCR kerap membujuk para pengungsi dan pencari suaka untuk pulang ke kampung halamannya.

"Beberapa orang memutuskan untuk kembali ke negara asalnya secara sukarela. Jika mereka menginginkan itu, UNHCR tidak bisa menyetop mereka, kami coba bantu sebisa mungkin untuk memulangkan mereka. Yang utama adalah mereka pulang bukan karena dipaksa, jika dipaksa itu melanggar hukum internasional," ujarnya.

Vargas mengatakan UNHCR juga tengah mencari solusi jangka pendek bagi para pengungsi selama menunggu penempatan. Ia mengatakan organisasinya sedang bernegosiasi dengan pemerintah Indonesia untuk membuat peraturan yang bisa memberdayakan para pengungsi agar dapat bertahan selama menunggu kejelasan nasib mereka, termasuk izin bekerja.

Sebab, selama terdampar di Indonesia, Vargas mengatakan para pengungsi tak memiliki hak untuk bekerja, sekolah, dan menerima akses lainnya seperti kesehatan. Seluruh kebutuhan pengungsi ditanggung oleh UNHCR dan juga Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM).

"Di situasi yang tidak pasti seperti ini, kami tengah mencoba mengajukan proposal kepada pemerintah di kawasan termasuk Indonesia agar mengizinkan para pengungsi bisa berkontribusi terhadap komunitasnya dengan keterampilan yang mereka punya supaya tidak hanya bergantung pada bantuan organisasi," kata Vargas.

"Kami tidak meminta pemerintah mengizinkan pengungsi untuk bekerja. Kami hanya ingin pemerintah memberikan kesempatan pengungsi dilibatkan dengan proyek-proyek wiraswasta lokal yang dapat membantu kelancaran bisnis dan di saat bersamaan bisa membantu dirinya sendiri dan keluarganya untuk bertahan hidup," lanjutnya.

Selain itu, Vargas mengatakan masih ada beberapa pilihan yang tersedia bagi pengungsi seperti mencari sponsor negara yang ingin menempatkan mereka. Beberapa negara bahkan menggelar program reuni bagi pengungsi yang masih terdampar di negara transit dengan keluarganya yang telah lebih dulu ditempatkan di negara ketiga.

Namun, kedua cara itu tetap membutuhkan persetujuan negara ketiga dengan proses yang cukup panjang.

"Yang utama adalah bagaimana kita semua bisa meyakinkan para pengungsi bahwa masih ada harapan selain opsi penempatan. Jika penempatan tidak memungkinkan, masih ada opsi lain sehingga jangan putus harapan. Itu tugas paling sulit kami, adalah meyakinkan mereka [pengungsi] bahwa masih ada harapan ke depan," katanya.

Credit cnnindonesia.com

IOM Setop Dana Bantuan Bagi Pengungsi Baru di Indonesia

Organisasi Migrasi Internasional (IOM) disebut hentikan pemberian bantuan finansial bagi ribuan pengungsi asing yang terdampar di Indonesia per 15 Maret 2018. (CNN Indonesia/Aulia Bintang Pratama)

Jakarta, CB -- Organisasi Migrasi Internasional (IOM) disebut menghentikan pemberian bantuan finansial bagi ribuan pengungsi asing yang terdampar di Indonesia per 15 Maret 2018.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Ham, Agung Sampurno, mengatakan perubahan kebijakan negara donor mengharuskan IOM membatasi bantuannya tersebut.

"IOM mengatakan negara pendonor mulai mengurangi bantuannya. Kalau itu alasannya, sulit untuk memaksa negara agar tidak hentikan bantuannya kepada IOM kan. Namanya juga sukarela. IOM pun hanya sebatas organisasi tidak bisa memaksa, itu persoalannya," kata Agung kepada CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu.

Agung mengatakan pengurangan dana bantuan diumumkan IOM saat melakukan rapat bersama pemerintah, Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR), dan sejumlah pejabat serta lembaga terkait lainnya di Bali sekitar awal tahun lalu.

Dalam rapat itu, Agung mengatakan IOM memutuskan untuk membatasi pendanaannya hanya bagi 9.000 pengungsi dan pencari suaka di Indonesia.

Padahal, ada sekitar 13.840 pengungsi dan pencari suaka yang saat ini terdampar di Indonesia. Mereka lari ke Indonesia untuk berlindung sementara dari persekusi dan konflik di negara asal.

"Lalu sisa sekitar 4.840 pengungsi siapa yang mau tanggung? Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk menanggung kebutuhan mereka karena kita tidak menandatangani Konvensi Internasional tentang Pengungsi 1951," ucap Agung.

Selain itu, Agung juga menuturkan IOM akan menghentikan bantuan teknis bagi rumah detensi imigrasi yang selama ini banyak menampung sebagian pengungsi di Indonesia. Bantuan logistik bagi rudenim akan dihentikan per 1 Juli 2018.

Dari belasan ribu pengungsi, ia memaparkan, ada sedikitnya 3.200 orang yang ditampung di rudenim dan kantor imigrasi yang tersebar di 13 kota di Indonesia.

Foto: CNN Indonesia/Aulia Bintang Pratama
Pengungsi di Rudenim Kalideres, Jakarta Barat.

Agung mengatakan meski bukan negara anggota konvesni pengungsi, Indonesia telah berbuat banyak di luar kewajibannya soal penanganan pengungsi. Indonesia bahkan memiliki Peraturan Presiden No.125/Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

Agung menganggap perpres tersebut secara simbolik menggambarkan komitmen dan kontribusi Indonesia dalam membantu menangani masalah pengungsi yang saat ini dianggap menjadi salah satu krisis global.

"Perpres No.125/Tahun 2016 itu bentuk negosiasi politik Indonesia soal penanganan pengungsi. Secara politik, Indonesia memang bukan negara anggota konvensi pengungsi, tapi sebagai negara yang berperikemanusiaan, Indonesia terbitkan Perpres ini," ujar Agung.

"Dalam perpres itu, peran pemerintah terutama imigrasi hanya memperisapkan akomodasi dan bantuan sementara. Berkaitan dengan penentuan status pengungsi dan kebutuhan hidup sehari-hari pengungsi itu tidak tertera dalam perpres. Itu wewenang UNHCR dan IOM,"

Dalam kesempatan berbeda, IOM menegaskan pembatasan ini bukan berarti menghentikan kucuran bantuan terhadap pengungsi sepenuhnya.

IOM menekankan organisasinya akan tetap memberikan bantuan bagi pengungsi namun terbatas hanya bagi sekitar 9.000 pengungsi yang sudah terdaftar sebelum 15 Maret 2018.

"Jadi per 15 Maret itu IOM sudah tidak akan memberi bantuan bagi pengungsi baru. Konsekuensinya, saat ini kami hanya memberi bantuan 9.000 orang yang masuk dalam kasus kami," ujar Communication Project Manager IOM Mission in Indonesia, Paul Dillon.

Dillon memastikan pembatasan dana ini dilakukan karena sejumlah pendonor besarnya seperti Amerika Serikat dan Australia memutuskan untuk mengurangi bantuan.

Karena itu, Ia mengatakan bantuan penanganan pengungsi asing yang baru datang ke Indonesia mulai akan dibebankan kepada pemerintah.

"Dari titik ini, tanggung jawab penanganan bagi pengungsi baru ada di tangan pemerintah dan organisasi non-profit lainnya di Indonesia," kata Dillon.

IOM bersama Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR) merupakan salah satu organisasi internasional yang dimandatkan PBB untuk menangani masalah pengungsi global.

Para pengungsi, termasuk yang ada di Indonesia, perlu proses dan waktu yang tak singkat hingga akhirnya ditempatkan di negara ketiga. Tak jarang proses tersebut memakan waktu hingga bertahun-tahun. Tak sedikit pula pengajuan penempatan mereka ditolak oleh negara ketiga.

Selama berada di negara transit, kebutuhan para pengungsi dibebankan pada UNHCR, IOM, dan bantuan sukarela organiasi lain hingga pemerintah setempat.

Karena tidak diizinkan bekerja, Dillon mengatakan IOM memberi santunan kepada para pengungsi yang telah terdaftar. Uang santunan itu, paparnya, diberikan IOM setiap bulannya mengikuti besaran upah minimum daerah pengungsi menetap.

Credit cnnindonesia.com

Masjid Afghanistan Diserang Bom, Korban Lebih dari 50 Orang

Ilustrasi korban bom di Kabul, Afghanistan, pekan lalu. Serangan kembali terjadi di sebuah masjid di provinsi Khost, akhir pekan kemarin. (REUTERS/Omar Sobhani)

Jakarta, CB -- Ledakan di sebuah masjid di Provinsi Khost, Afghanistan, menewaskan setidaknya 17 orang dan melukai 34 lainnya, Minggu (6/5). Serangan ini jadi yang terbaru di antara serangkaian aksi terorisme jelang pemilihan umum parlementer yang telah lama tertunda.

Basir Bina, juru bicara kepolisian daerah setempat, menyatakan orang-orang tengah berkumpul setelah salat ashar di masjid saat insiden terjadi. Tempat beribadah itu juga digunakan sebagai pusat pendaftaran untuk pemilu parlementer yang telah lama tertunda dan bakal digelar pada Oktober.

Dia mengatakan ledakan itu tampaknya diakibatkan bom yang ditinggalkan di masjid dan bukan merupakan serangan bunuh diri.

Jumlah korban dikonfirmasi oleh Habib Shah Ansarai, kepala departemen kesehatan di provinsi yang berbatasan dengan Pakistan itu.

Sejauh ini belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan ini, berikut serangkaian aksi teror yang terjadi sejak pembukaan pendaftaran pemilu, April lalu. Taliban, yang sempat mengancam orang-orang agar tak ikut serta dalam pemungutan suara, justru mengaku tak terlibat.

Kelompok bantuan kemanusiaan Dokter Lintas Batas (Medecins Sans Frontieres) menyatakan sudah menyumbangkan pasokan darurat ke rumah sakit daerah Khost, di mana banyak korban dirawat.

Bulan lalu, sekitar 60 orang tewas dalam serangan bunuh diri di tempat pemungutan suara di Kabul. Aksi itu diklaim oleh ISIS dan diikuti sejumlah insiden lebih kecil yang membuat banyak warga enggan ke TPS.

Ledakan terakhir terjadi sementara pertempuran menyebar di seluruh penjuru Afghanistan. Pasukan pemerintah menyatakan sebuah distrik di Provinsi Badakhshan yang dikuasai Taliban pekan lalu sudah direbut kembali.

Walau demikian, juru bicara Taliban Zabuhullah Mujahid menampik laporan tersebut. Menurutnya, justru pasukan keamanan telah dipukul mundur.

Dalam insiden terpisah di Provinsi Faryab, tujuh orang tewas ketika mobil yang mereka kendarai terkena bom di tepi jalan pada Minggu pagi. Hal itu disampaikan Mohammad Karim Yuresh, juru bicara kepolisian setempat.

Credit cnnindonesia.com

Putin dilantik sebagai presiden Rusia untuk periode keempat

Presiden Rusia Vladimir Putin. (Bozoglu/Pool via Reuters)

Moskow (CB) - Vladimir Putin dilantik sebagai presiden Rusia untuk periode keempat dalam sebuah upacara di Kremlin pada Senin (7/5), memperpanjang enam tahun masa kekuasaannya yang sudah hampir dua dekade menurut siaran kantor berita AFP.

"Saya menganggapnya sebagai tugas dan tujuan hidup saya untuk melakukan segala upaya yang memungkinkan demi Rusia, untuk saat ini dan untuk masa depannya," kata Putin, sementara tangannya berada di atas undang-undang dasar Rusia.

Credit antaranews.com

Jadi Presiden Rusia Empat Kali, Putin Janji Layani Rakyat

Vladimir Putin kembali dilantik menjadi Presiden Rusia untuk keempat kalinya, Senin (7/5). ( REUTERS/Pavel Golovkin/Pool)

Jakarta, CB -- Vladimir Putin kembali dilantik menjadi Presiden Rusia untuk keempat kalinya, Senin (7/5). Dia dilantik untuk masa jabatan enam tahun lagi setelah memenangkan lebih dari 70 persen suara dalam pemilihan presiden dua bulan lalu.

Berdiri di Aula Andreyvesky, Istana Kremlin yang penuh ornamen, Putin yang memegang salinan konstitusi berlapis emas, bersumpah untuk melayani rakyat, melindungi hak dan kebebasan serta melindungi rakyat Rusia.

Pesaingnya yang paling kuat, Alexei Navalny, dilarang mencalonkan diri dalam pemilihan presiden dua bulan lalu. Pada Sabtu, Navalny dan ratusan pendukungnya ditangkap polisi karena memprotes pelantikan Putin dengan slogan "Putin bukanlah tsar kami." Tsar adalah gelar untuk Raja-raja Rusia di masa lalu.

Dalam pidato seusai pelantikan, Putin menyatakan bahwa selama enam tahun ke depan, Rusia akan membuktikand iri sebagai pemain yang kuat di panggung dunia, dengan dukungan militer yang kuat, serta mendorong peningkatan kehidupan bagi rakyat.

"Mengambil jabatan ini, saya merasakan tanggung jawab yang sangat besar," kata Putin kepada para hadirin, para pejabat Rusia dan tamu asing seperti mantan Kanselir Jerman Gerhard Schroeder.

"Tujuan hidup dan pekerjaan saya adalah melayani rakyat dan Tanah Air," kata dia seperti dilansir Reuters.

Dari kantornya menuju tempat pelantikan, Putin mengendarai limusin buatan Rusia yang baru. Mulai saat itu, limusim akan menggantikan kendaraan yang digunakan Putin.

Setelah Putin dilantik, timbul pertanyaan soal siapakah yang bakal menjadi Perdana Menteri. Jika diminta, Dmitry Medvedev telah menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan jabatan.

Tetapi jika Putin memilih seseorang yang baru, hal itu bakal memicu spekulasi soal siapa yang bakal menggantikan Putin setelah masa jabatannya berakhir pada 2024 nanti. Konstitusi Rusia melarangnya untuk mencalonkan diri lagi.

Credit cnnindonesia.com

Venezuela kecam "kebijakan supremasi" Pompeo, "rezim" Trump

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. (REUTERS/Yuri Gripas)

Caracas, Venezuela (CB) - Venezuela, Minggu, mengecam pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, tentang pemerintahan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Mereka mencela "kebijakan supremasi" dan agresi "rezim Donald Trump."

Dalam pidato pada Jumat, Pompeo mengatakan bahwa "seorang diktator pada hari ini di Venezuela melumpuhkan ekonominya dan membuat orang-orangnya kelaparan," serta mendesak bantuan dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat untuk mereka yang melarikan diri dari negara yang dilanda krisis tersebut.

"Tuan Pompeo menunjukkan kepedulian yang salah terhadap realitas Venezuela, sementara menyembunyikan efek buruk dari tindakan koersif sepihak pemerintahnya," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Venezuela, mengacu pada sanksi keuangan yang dikenakan terhadap Venezuela pemerintah Trump.

Dia mengatakan, pemerintah Trump telah meluncurkan manuver yang tidak menentu, tipikal dari arogansi dan keputusasaan politik imperialis, setelah gagal sekali dan lagi dalam menghadapi keinginan orang-orang untuk bebas dan merdeka.

Hampir 1 juta orang meninggalkan Venezuela antara 2015 dan 2017, menurut angka-angka yang ditentukan Amerika Serikat, untuk menghindari meningkatnya insiden kekurangan gizi dan penyakit yang dapat dicegah sebagai akibat dari runtuhnya sistem ekonomi sosialis negara itu.

Maduro menyalahkan situasi pada sanksi Amerika Serikat dan "perang ekonomi" yang dilancarkan oposisi. Dia siap untuk dipilih kembali pada 20 Mei dalam pemungutan suara yang sedang diboikot koalisi utama oposisi, yang menyebutnya sebagai hal yang palsu.

Politisi oposisi Henri Falcon keluar dari gerakan boikot dan akan melawan Maduro.

Credit antaranews.com

Perdana menteri China kunjungi sekretariat ASEAN di Jakarta

Perdana Menteri China Li Keqiang (REUTERS/Mark Schiefelbein/Pool)

Jakarta (CB) - Perdana Menteri China Li Keqiang mengunjungi Sekretariat Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk menghadiri Upacara Peluncuran Peringatan 15 Tahun Kemitraan Strategis ASEAN-China di Jakarta, Senin.

"Ini merupakan kegembiraan besar bagi saya dapat mengunjungi Sekretariat ASEAN. Hal pertama yang saya lihat ketika memasuki gedung Sekretariat ASEAN adalah bendera-bendera negara anggota ASEAN yang berkibar," kata PM Li Keqiang.

Perdana Menteri Li menilai ASEAN sebagai suatu organisasi regional yang penting dan telah memberikan dampak global.

PM China itu juga menyampaikan bahwa pihaknya sangat menghargai hubungan yang terjalin antara China dan ASEAN selama ini.

"Hubungan China dan ASEAN terus mengalami kemajuan. Kita saling menghormati satu sama lain dan terlibat dalam kerja sama yang setara. Hal ini merupakan tradisi kita yang berharga yang menjadi kerja sama praktis, termasuk dalam kerja sama ekonomi," ujar dia.

Sekretaris Jenderal ASEAN menyambut baik kunjungan Perdana Menteri China Li Keqiang ke Sekretariat ASEAN.

"Kami sangat menghargai kehadiran PM Li yang menunjukkan komitmen dan dukungan teguh China kepada ASEAN," ujar Sekjem Lim.

Sekjen ASEAN pun menyampaikan apresiasi kepada pemerintah China yang dinilai telah mendukung upaya pembangunan komunitas ASEAN, termasuk dalam upaya mempersempit kesenjangan pembangunan di antara negara-negara anggota ASEAN.

Pada acara tersebut, PM Li Keqiang juga menyampaikan hadiah berupa lukisan dari pemerintah China untuk memperingati 15 tahun kemitraan strategis ASEAN-China.

Credit antaranews.com

Senin, 07 Mei 2018

Tel Aviv Terus Melobi Indonesia agar Beri Visa ke Turis Israel

TEL AVIV - Otoritas Tel Aviv mengaku sedang berupaya melakukan pendekatan kepada Indonesia agar bersedia menerbitkan visa turis bagi warga Israel yang ingin bepergian ke negara mayoritas Muslim ini.

Pihak Kamar Dagang Israel-Indonesia mengatakan, upaya memang sedang dilakukan. Namun, tidak ada keputusan akhir yang dibuat.

Israel tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, namun mengklaim terjadi pencarian hubungan jarak jauh dalam beberapa tahun terakhir.

"Kami berharap bahwa orang-orang di Indonesia yang mencoba mempromosikan pencairan hubungan ini akan segera berhasil," kata Ketua Kamar Dagang Israel-Indonesia, Emanuel Shahaf, kepada Haaretz, yang dilansir Minggu (6/5/2018).

Indonesia, negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, tidak secara resmi mengakui Israel. Kendati demikian, menurut laporan media Israel telah terjadi penguatan "hubungan gelap" antara kedua negara, terutama di bidang ekonomi dalam beberapa tahun terakhir sejak penandatanganan Kesepakatan Oslo.

Mendiang Perdana Menteri Yitzhak Rabin dilaporkan pernah mengunjungi Indonesia pada tahun 1993. Pengusaha Israel juga dilaporkan dapat mengunjungi Indonesia dengan visa khusus yang tidak dapat digunakan untuk pariwisata.

Tak hanya itu, pada Desember 2013 lalu, Menteri Ekonomi Naftali Bennet dilaporkan berkunjung ke Indonesia.

Misi perdagangan Kementerian Ekonomi Israel di Singapura yang bertanggung jawab atas hubungan dengan Indonesia melaporkan pada tahun 2015 bahwa ada peningkatan yang signifikan dalam hal perdagangan. Israel disebut mengimpor bahan baku seperti plastik, kayu, batubara, tekstil dan minyak kelapa sawit.

Pada bulan Maret 2016, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu melakukan pertemuan dengan para wartawan Indonesia di Israel. Dalam pertemuan itu, dia mengatakan bahwa sudah waktunya untuk membangun hubungan formal dengan Indonesia."Alasan yang mencegah perubahan dalam hubungan tidak lagi relevan," katanya. "Saya punya cukup banyak teman dari Indonesia di Facebook," ujarnya kala itu.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia Retno Lestari Priansari Marsudi menegaskan bahwa pemberitaan yang menyebut pemerintah memberikan visa turis bagi warga Israel tidak benar. Pihak Imigrasi menyebut pemberitaan dari media Israel tersebut sepenuhnya hoaks atau berita palsu.

Pemberitaan itu awalnya dilansir media Israel, Haaretz. "Indonesia, negara yang mempunyai penduduk Muslim terbesar di dunia akhirnya memberikan visa turis kepada warga Israel. Hal ini sudah dipastikan oleh Kementerian Imigrasi," bunyi laporan tersebut.

Menlu Retno mengaku sudah melakukan komunikasi dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Pariwisata Arief Yahya terkait pemberitaan itu. Dari pembicaraan dengan kedua menteri tersebut, Retno mendapati fakta bahwa informasi pemberian visa tersebut tidak benar.

"Begitu mendengar berita itu, kami langsung melakukan koordinasi. Dengan Pak Laoly karena kebijakan visa ada di bawah otoritas imigrasi, soal tourism saya juga koordinasi dengan Pak Arief Yahya. Dari keduanya diperoleh informasi bahwa itu tidak benar," ucap Retno.

Bantahan serupa juga dikeluarkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Indonesia. Humas Ditjen Imigrasi Agung Sampurno menyatakan bahwa pemberian visa turis kepada warga Israel tidak pernah terjadi.

Menurut Agung, pemerintah Indonesia tidak memiliki kebijakan pemberian visa wisata kepada warga negara Israel. Pemberian visa kepada warga negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, lanjut dia, diberikan dengan mekanisme Calling Visa melalui Kementerian Luar Negeri dan sejumlah instansi terkait termasuk Ditjen Imigrasi.

"Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel sesuai dengan kebijakan luar negeri Pemerintah Indonesia. Pemberitaan yang menyatakan Indonesia memberikan visa wisata kepada Israel adalah hoaks. Semoga masyarakat memahami dan tidak terpancing dengan pemberitaan yang menyesatkan tersebut," ujarnya.

Credit sindonews.com

Warga Thailand Ultimatum Junta Mundur, Gelar Pemilu November

Sekitar 300 aktivis Pro Demokrasi Thailand berunjuk rasa sambil mengenakan topeng Pinocchio dengan wajah PM Prayuth Chan-ocha di Universitas Thammasat, Sabtu, 24 Februari 2018. Reuters

CB, Bangkok – Ratusan warga ibu kota Bangkok, Thailand, berunjuk rasa pada Sabtu, 5 Mei 2018, mengultimatum junta militer Thailand untuk turun dan menggelar pemilihan umum pada 2018.
Sekitar 500 warga berunjuk rasa di Thammasat University dan mengusung tiga tuntutan yang harus disetujui junta militer paling lambat 22 Mei 2018. Tiga tuntutan itu adalah pemilu digelar November 2018, junta militer turun dari tampuk kekuasaan pemerintahan, dan meminta tentara kembali ke barak.

“Pengunjuk rasa akan melakukan long march ke gedung pemerintahan pada 22 Mei 2018 pada hari peringatan 4 tahun kudeta, yang terjadi pada 2014,” kata Rangsiman Rome, salah satu pimpinan pengunjuk rasa, seperti dilansir Channel News Asia, 5 Mei 2018.

Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-ocha dan Deputi Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Thailand, Prawit Wongsuwon. REUTERS
Rangsiman mengatakan aksi long march ini sebagai bentuk tekanan kepada Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, yang merupakan bekas jenderal yang melakukan kudeta itu. Para pengunjuk rasa menyiapkan aksi jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Junta menggunakan nama Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban.

Pemerintah Thailand pimpinan junta militer telah berulang kali menunda pelaksanaan pemilu dengan berbagai alasan. Terakhir, pemerintah mengatakan akan menggelar pemilu pada 2019. Sebagian pengunjuk rasa membawa poster dengan gambar Prayuth berhidung panjang.
Para pengkritik mengatakan junta militer gagal memenuhi janji-janjinya. “PBB dan sejumlah organisasi internasional menilai kebebasan berkumpul dan berbicara mengalami kemunduran besar di bawah kekuasaan junta militer,” begitu dilansir Channel News Asia.
Menurut media SCMP, pengunjuk rasa dijaga oleh sekitar 600 orang petugas polisi. Petugas mengaku mereka ada untuk menjaga keamanan dan mencari senjata ilegal.
Pada Rabu, 2 Mei 2018, sejumlah pengunjuk rasa Thailand meminta kantor perwakilan PBB untuk membantu menghentikan intimidasi terhadap masyarakat oleh aparat pemerintah.

Credit tempo.co