Jumat, 02 Februari 2018

Dinyatakan Musuh AS oleh Trump, Ini Reaksi Indonesia

JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) angkat bicara soal pidato kenegaraan pertama Presiden Amerika Serikat (AS) Donald John Trump yang kembali menyinggung krisis Yerusalem. Dalam pidatonya, Trump menyatakan 128 negara yang menentang pengakuan AS atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel merupakan musuh.

Indonesia adalah bagian dari 128 negara yang mendukung resolusi soal pembatalan status Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Kemlu menyatakan, posisi Indonesia tidak berubah meski presiden AS membuat pernyataan seperti itu.

”Posisi Indonesia terkait masalah Palestina dan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina tidak pernah berubah, dan secara konsisten kita nyatakan itu selama berpuluh-puluh tahun, baik di tingkat bilateral atau pun multilateral,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Christiawan Nasir, dalam briefing mingguan Kemlu pada Kamis (1/2/2018).

”Apapun pernyataan yang mereka sampaikan, dan langkah yang mereka lakukan, mereka sudah mengerti posisi Indonesia,” ujar diplomat Indonesia tersebut.

Terkait dengan hubungan antara Indonesia dan AS, Arrmanatha mengklaim masih terjalin sangat baik. Indikasinya, kata dia, terlihat dari banyaknya komunikasi yang dilakukan oleh pejabat kedua negara, termasuk antara Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson yang turut membahas krisis Palestina.

Selain komunikasi rutin, kedatangan Menteri Pertahanan AS James Norman Mattis ke Indonesia pada awal tahun ini juga menjadi bukti lain bahwa hubungan kedua negara masih baik.

Sebelumnya diberitakan bahwa sebelum dibacakan, naskah pidato kenegaraan Trump sudah menyebar ke media. “Puluhan negara memilih di Majelis Umum PBB melawan hak kedaulatan Amerika untuk membuat pengakuan ini,” bunyi pidato Trump.

”Pembayar pajak Amerika dengan murah hati mengirim uang bantuan miliaran dolar ke negara yang sama setiap tahun. Karena itulah, malam ini, saya meminta Kongres untuk mengeluarkan undang-undang untuk membantu memastikan dolar bantuan luar negeri Amerika selalu melayani kepentingan Amerika, dan hanya tertuju ke teman-teman Amerika,” lanjut pidato Trump.”Bukan musuh Amerika,” lanjut pidato tersebut.

Pernyataan dalam pidato Trump itu terang-terangan melabeli 128 negara yang menentang Yerusalem Ibu Kota Israel sebagai musuh AS.

Credit sindonews.com

Selain Indonesia, Ini Negara Penentang AS soal Resolusi Yerusalem

NEW YORK - Mayoritas negara anggota PBB dalam sidang darurat Majelis Umum telah memilih menolak pengakuan sepihak Amerika Serikat (AS) atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Indonesia termasuk di barisan yang menentang AS dengan mendukung resolusi pembatalan status Yerusalem.

Total 128 negara memilih mendukung resolusi yang berisi penolakan keputusan kontroversial Presiden AS Donald Trump soal Yerusalem pada 6 Desember 2017 lalu. Sembilan negara menentang resolusi atau pro-AS dan 35 negara lainnya memilih abstain.

SINDOnews, pada Jumat (22/12/2017), merinci daftar negara-negara pro dan anti-AS dalam resolusi Yerusalem. Berikut rinciannya;

128 Negara Pendukung Resolusi Yerusalem atau Penentang AS
1. Afghanistan
2. Albania
3. Aljazair
4. Andorra
5. Angola
6. Armenia
7. Austria
8. Azerbaijan
9. Bahrain
10. Bangladesh
11. Barbados
12. Belarus
13. Belgia
14. Belize
15. Bolivia
16. Botswana
17. Brasil
18. Brunei
19. Bulgaria
20. Burkina Faso
21. Burundi
22. Cabo Verde
23. Kamboja
24. Chad
25. Cile
26. China
27. Komoro
28. Kongo
29. Kosta Rika
30. Pantai Gading
31. Kuba
32. Siprus
33. Republik Rakyat Demokratik Korea (Korea Utara)
34. Denmark
35. Djibouti
36. Dominika
37. Ekuador
38. Mesir
39. Eritrea
40. Estonia
41. Ethiopia
42. Finlandia
43. Prancis
44. Gabon
45. Gambia
46. Jerman
47. Ghana
48. Yunani
49. Grenada
50. Guinea
51. Guyana
52. Islandia
53. India
54. Indonesia
55. Iran
56. Irak
57. Irlandia
58. Italia
59. Jepang
60. Yordania
61. Kazakhstan
62. Kuwait
63. Kyrgyzstan
64. Laos
65. Lebanon
66. Liberia
67. Libya
68. Liechtenstein
69. Lituania
70. Luksemburg
71. Madagaskar
72. Malaysia
73. Maladewa
74. Mali
75. Malta
76. Mauritania
77. Mauritius
78. Monako
79. Montenegro
80. Maroko
81. Mozambik
82. Namibia
83. Nepal
84. Belanda
85. Selandia Baru
86. Nikaragua
87. Niger
88. Nigeria
89. Norwegia
90. Oman
91. Pakistan
92. Papua Nugini
93. Peru
94. Portugal
95. Qatar
96. Republik Korea (Korea Selatan)
97. Rusia
98. Saint Vincent dan Grenadines
99. Arab Saudi
100. Senegal
101. Serbia
102. Seychelles
103. Singapura
104. Slowakia
105. Slovenia
106. Somalia
107. Afrika Selatan
108. Spanyol
109. Sri Lanka
110. Sudan
111. Suriname
112. Swedia
113. Swiss
114. Suriah
115. Tajikistan
116. Thailand
117. Eks Yugoslavia Republik Macedonia
118. Tunisia
119. Turki
120. Uni Emirat Arab
121. Inggris
122. Republik Tanzania
123. Uruguay
124. Uzbekistan
125. Venezuela
126. Vietnam
127. Yaman
128. Zimbabwe

9 Negara Penentang Resolusi Yerusalem atau Pro-AS

1. Guatemala
2. Honduras
3. Israel
4. Kepulauan Marshall
5. Mikronesia
6. Nauru
7. Palau
8. Togo
9. Amerika Serikat

35 Negara Abstain Resolusi Yerusalem
1. Antigua-Barbuda
2. Argentina
3. Australia
4. Bahama
5. Benin
6. Bhutan
7. Bosnia-Herzegovina
8. Kamerun
9. Kanada
10. Kolombia
11. Kroasia
12. Republik Ceko
13. Republik Dominika
14. Equatorial Guinea
15. Fiji
16. Haiti
17. Hungaria
18. Jamaika
19. Kiribati
20. Latvia
21. Lesotho
22. Malawi
23. Meksiko
24. Panama
25. Paraguay
26. Filipina
27. Polandia
28. Rumania
29. Rwanda
30. Kepulauan Solomon
31. Sudan Selatan
32. Trinidad-Tobago
33. Tuvalu
34. Uganda
35. Vanuatu

Credit sindonews.com

Trump: Negara yang Menentang Keputusan Soal Yerusalem adalah Musuh

Presiden AS Donald Trump

Foto: slate.com

CB,WASHINGTON -- Presiden AS Donald Trump menyatakan, negara-negara yang menentang langkahnya untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel adalah musuh Amerika. Pernyataan ini disampaikan Trump saat melakukan pidato kenegaraan pertamanya di 2018 pada Selasa (30/1).

Pengakuan dan rencana Trump untuk memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem yang disampaikan pada 6 Desember lalu telah mendapat kecaman internasional. Tak lama setelah itu, Majelis Umum PBB (UNGA) menyatakan deklarasi Trump tersebut batal demi hukum.

"Puluhan negara melakukan pemungutan suara di Majelis Umum PBB untuk melawan hak kedaulatan Amerika dalam membuat pengakuan ini," ujar Trump.

"Pembayar pajak Amerika dengan murah hati mengirim uang bantuan miliaran dolar ke negara yang sama setiap tahunnya. Karena itulah, malam ini, saya meminta Kongres untuk mengeluarkan undang-undang guna memastikan bantuan luar negeri Amerika akan selalu melayani kepentingan Amerika, dan hanya diberikan untuk rekan Amerika, bukan musuh Amerika," jelas dia.

Pernyataan impromptu Trump itu memberi label 'musuh' bagi 128 negara yang mendukung Palestina di Majelis Umum PBB. Sementara 35 negara anggota PBB lainnya memilih abstain dan tujuh negara menentangnya.

Pemerintahan Trump mengadakan resepsi di Washington DC untuk berterima kasih kepada tujuh negara yang menentang, termasuk Palau, Nauru, dan Israel. Sementara Inggris dan negara-negara yang telah lama menjadi mitra militer Uni Eropa dan Washington seperti Irak dan Afghanistan, termasuk di antara negara yang memilih untuk mendukung Palestina.

AS selama ini selalu membatasi definisinya tentang 'musuh', yang biasanya digunakan untuk negara yang mendukung aksi teror. Departemen Luar Negeri AS telah menyatakan Iran, Korea Utara, Sudan, dan Suriah sebagai musuh Amerika.

"Saya tidak akan mengkarakterisasi kata-kata presiden. Pemungutan suara UNGA adalah resolusi yang tidak mengikat dan tidak akan berdampak apapun untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina atau memajukan tujuan perdamaian," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS kepada Aljazirah.

Perwakilan Tinggi Uni Eropa Federica Mogherini mengatakan, Uni Eropa menyatakan keprihatinan serius mengenai pengakuan Trump atas status Yerusalem. Menurutnya, Uni Eropa masih tetap berkomitmen pada solusi dua negara.

Uni Eropa dan Norwegia pada Rabu (31/1) mengadakan sebuah pertemuan luar biasa bertajuk International Donor Group for Palestine. Pertemuan ini membahas langkah-langkah untuk mempercepat upaya yang dapat mendukung solusi yang dinegosiasikan. Hingga saat ini tidak ada negara mendirikan kedutaan besarnya di Yerusalem.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Trump Nyatakan 128 Negara Musuh AS, Termasuk Indonesia

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melalui pidato kenegaraan pertamanya menyatakan 128 negara sebagai musuh karena menentang langkahnya untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Dari 128 negara itu, Indonesia termasuk di dalamnya.

Pidato kenegaraan (State of the Union address) pertama Trump disampaikan di Capitol Hill di Washington DC, Selasa malam waktu setempat. Berbagai isu dunia, mulai dari krisis nuklir Korea Utara hingga krisis Yerusalem dia singgung.

Seperti diketahui, pada 6 Desember 2017 Trump mengumumkan bahwa AS mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan segera memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke kota suci tersebut. Pengakuan sepihak AS memicu kemarahan masyarakat internasional, terutama di dunia Muslim dan Arab.

Tak lama setelah itu, mayoritas anggota PBB dalam voting di Majelis Umum PBB (UNGA) memilih menolak pengakuan sepihak Trump tersebut. Sebanyak 128 negara mendukung resolusi yang diajukan Mesir untuk membatalkan pengakuan AS atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Sebanyak 35 negara lainnya abstain dan tujuh negara termasuk AS dan Israel menentang resolusi.

Kekalahan kubu AS dan Israel dalam voting itu membuat pemerintah Trump marah. Washington lantas mengancam akan memotong dana untuk PBB dan dana bantuan untuk Palestina.

Sebelum dibacakan, naskah pidato kenegaraan Trump sudah menyebar ke media. “Puluhan negara memilih di Majelis Umum PBB melawan hak kedaulatan Amerika untuk membuat pengakuan ini,” bunyi pidato Trump.

”Pembayar pajak Amerika dengan murah hati mengirim uang bantuan miliaran dolar ke negara yang sama setiap tahun. Karena itulah, malam ini, saya meminta Kongres untuk mengeluarkan undang-undang untuk membantu memastikan dolar bantuan luar negeri Amerika selalu melayani kepentingan Amerika, dan hanya tertuju ke teman-teman Amerika,” lanjut pidato Trump.”Bukan musuh Amerika,” lanjut pidato tersebut.

Pernyataan dalam pidato Trump itu terang-terangan melabel 128 negara yang menentang Yerusalem Ibu Kota Israel sebagai musuh AS.

AS biasanya membatasi definisinya tentang "musuh" hanya untuk menyebut negara yang dianggap sebagai sponsor terorisme. Departemen Luar Negeri AS telah mencantumkan negara-negara yang dianggap musuh AS yakni, Iran, Korea Utara, Sudan dan Suriah.

”Saya tidak akan mengkarakterisasi kata-kata presiden,” kata Departemen Luar Negeri AS melalui seorang juru bicara kepada Al Jazeera terkait penyebutan 128 negara sebagai musuh AS, yang dilansir Kamis (1/2/2018).

“Pemungutan suara UNGA adalah resolusi yang tidak mengikat yang tidak melakukan apapun untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina atau memajukan tujuan perdamaian,” lanjut departemen tersebut.

Credit sindonews.com

Israel tolak laporan PBB tentang perusahaan terkait pemukiman

PBB (en.wikipedia.org)

Jenewa (CB) - Kantor hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Rabu, mengatakan telah mengidentifikasi 206 perusahaan yang melakukan bisnis yang terkait dengan permukiman Israel yang tidak sah di Tepi Barat.

Lembaga itu juga mendesak mereka untuk menghindari terlibat dalam "meluasnya" pelanggaran terhadap orang Palestina

Israel khawatir perusahaan yang terdaftar di "daftar hitam" Perserikatan Bangsa Bangsa bisa jadi target boikot atau divestasi yang ditujukan untuk memberikan tekanan pada permukimannya, yang oleh sebagian besar negara dan lembaga dunia dinilai sebagai ilegal

"Bisnis memainkan peran sentral dalam melanjutkan pembentukan, pemeliharaan dan perluasan pemukiman Israel," kata laporan PBB.

"Dengan berbuat demikian, mereka berkontribusi terhadap penyitaan tanah oleh Israel, memfasilitasi pemindahan penduduknya ke Wilayah Pendudukan Palestina dan terlibat dalam eksploitasi sumber daya alam Palestina," katanya.

Mayoritas perusahaan atau 143 berdomisili di Israel atau permukiman, diikuti 22 di Amerika Serikat, katanya. Sisanya berbasis di 19 negara lain, termasuk Jerman, Belanda, Prancis dan Inggris.

Laporan Perserikatan Bangsa Bangsa itu tidak menyebutkan nama perusahaan dan mengatakan bahwa database-nya belum lengkap.

Duta Besar Israel, Aviva Raz Shechter, mengatakan bahwa pemerintahnya masih mempelajari laporan tersebut, yang diluncurkan oleh sebuah resolusi Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa pada Maret 2016, namun menolak konsep tersebut sebagai "pada dasarnya tidak sah".

"Ini di luar kompetensi dan wewenang Dewan Hak Asasi Manusia untuk menangani daftar hitam .... Ini adalah bagian dari bias untuk mencoba mendelegitimasi Israel," Raz Shechter mengatakan kepada Reuters.

Israel tidak ingin melihat kantor hak asasi manusia Perserikatan Bangsa Bangsa berada di "garis depan gerakan BDS (Boikot, Divestasi, Sanksi)", katanya.

Raz Shechter menolak untuk membahas salah satu dari perusahaan atau mengatakan apakah ada yang milik negara. Ia menambahkan,

"perusahaan tidak terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum."

Sekutu utama Israel, Amerika Serikat, mengatakan 47 anggota

Dewan Hak Asasi Manusia itu berisi lawan-lawan Israel. Duta besar Amerika Serikat untuk Perserikatan Bangsa Bangsa Nikki Haley mengatakan pada dewan itu pada Juni bahwa Amerika Serikat mengkaji ulang partisipasinya karena "bias anti-Israel yang kronis" di forum itu.

Haley mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Rabu bahwa sementara laporan itu "dengan bijaksana menahan diri untuk tidak mencantumkan perusahaan individual, fakta bahwa laporan tersebut dikeluarkan merupakan pengingat lain dari obsesi anti-Israel dewan."

`Tanggung Jawab Perusahaan`

Laporan tersebut mengatakan bahwa pekerjaan dalam memproduksi database Perserikatan Bangsa Bangsa "tidak dimaksudkan sebagai proses peradilan dalam bentuk apapun".

Namun, bisnis yang beroperasi di wilayah pendudukan memiliki tanggung jawab perusahaan untuk melakukan kewajibannya dan mempertimbangkan apakah mungkin untuk terlibat dalam lingkungan semacam itu dengan cara yang menghormati hak asasi manusia, katanya.

Mandat kantor adalah untuk mengidentifikasi bisnis yang terlibat dalam pembangunan permukiman, pengawasan, layanan

termasuk transportasi, dan operasi perbankan dan keuangan seperti pinjaman untuk perumahan.

Pelanggaran yang terkait dengan permukiman itu "meresap

dan menghancurkan, mencapai setiap aspek kehidupan Palestina, "kata laporan tersebut. Pernyataan tersebut menyebutkan pembatasan kebebasan beragama, gerakan dan pendidikan serta kurangnya akses terhadap tanah, air dan pekerjaan.

Laporan tersebut harus diperdebatkan di sesi Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa pada 26 Februari sampai 23 Maret, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Pria radikal karena drama televisi tabraki jamaah di London

Arsip: Polisi menjaga pintu masuk ke Southwark Bridge setelah insiden dekat London Bridge di London, Sabtu malam 3 Juni 2017. (Reuters)

London (CB) - Seorang pria, yang memupuk kebencian terhadap Muslim setelah ia menonton drama televisi soal kejahatan seksual anak-anak yang melibatkan pria-pria Asia, pada Kamis dinyatakan bersalah menabraki jamaah di luar sebuah masjid di London.

Tindakan pria bernama Darres Osborne, 48 tahun, tersebut menyebabkan satu orang tewas.

Osborne menabrakkan mobil sewaannya ke arah sekelompok Muslim. Para Muslim itu sedang berkumpul mengelilingi seorang ayah berputra enam, Makram Ali, 51, yang pingsan di dekat rumahnya setelah selesain mengikuti salat tarawih di Finsbury Park.

Osborne menewaskan Ali dan melukai 12 orang, yang dua di antaranya mengalami luka parah.

Di pengadilan Woolwich Crown, Osborn dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan dan percobaan pembunuhan. Kepolisian dan jaksa mengatakan kejahatan yang dilakukan Osborn itu adalah tindakan terorisme.

Kasus Osborne itu merupakan kejadian keempat dalam tiga bulan di Inggris yang dituding dilakukan teroris, diikuti dengan tiga serangan garis keras.

Osborne, yang sebelumnya tidak memperlihatkan dirinya memiliki pandangan beraliran kanan-jauh, membangun obsesinya terhadap Muslim setelah ia menonton program "Three Girls" di BBC.

Program itu merupakan sebuah drama yang disiarkan pada Mei tahun lalu soal peristiwa yang terjadi di Rochdale, Inggris utara, tempat para perempuan kulit putih mengalami pelecehan seksual oleh suatu gerombolan, yang sebagian besar beranggotakan pria-pria Inggris keturunan Pakistan.

Lebih lanjut, kebencian Osborne itu terkobar dengan pencarian daring soal tokoh-tokoh dan kelompok sayap kanan ekstrem, kata kepolisian.

Osborne akan dijatuhi vonis pada Jumat, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Ini Alasan Osborne, Tabraki Mobilnya ke Jamaah Muslim London

Palu hakim (ilustrasi).

Foto: Blogspot.com

Pengadilan menjatuhkan vonis bersalah kepada Osborne.

CB, LONDON -- Seorang pria yang memupuk kebencian terhadap Muslim setelah menonton drama televisi soal kejahatan seksual anak-anak melibatkan pria-pria Asia, pada Kamis dinyatakan bersalah. Ia bersalah setelah menabraki jamaah di luar sebuah masjid di London.

Tindakan pria bernama Darres Osborne, 48 tahun, tersebut menyebabkan satu orang tewas. Osborne menabrakkan mobil sewaannya ke arah sekelompok Muslim. Para Muslim itu sedang berkumpul mengelilingi seorang ayah berputra enam, Makram Ali, 51, yang pingsan di dekat rumahnya setelah selesai mengikuti shalat tarawih di Finsbury Park.

Osborne menewaskan Ali dan melukai 12 orang, yang dua di antaranya mengalami luka parah. Di pengadilan Woolwich Crown, Osborn dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan dan percobaan pembunuhan. Kepolisian dan jaksa mengatakan kejahatan yang dilakukan Osborn itu adalah tindakan terorisme.

Kasus Osborne itu merupakan kejadian keempat dalam tiga bulan di Inggris yang dituding dilakukan teroris, diikuti dengan tiga serangan garis keras.

Osborne, yang sebelumnya tidak memperlihatkan dirinya memiliki pandangan beraliran kanan-jauh, membangun obsesinya terhadap Muslim setelah menonton program "Three Girls" di BBC.

Program itu merupakan sebuah drama yang disiarkan pada Mei tahun lalu soal peristiwa yang terjadi di Rochdale, Inggris utara, tempat para perempuan kulit putih mengalami pelecehan seksual oleh suatu gerombolan, sebagian besar beranggotakan pria-pria Inggris keturunan Pakistan. Osborne akan dijatuhi vonis pada Jumat.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Tillerson Sebut Militer Venezuela dapat Gulingkan Maduro

AUSTIN - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Rex Tillerson, menaikkan prospek bahwa militer Venezuela dapat memutuskan untuk menggulingkan Presiden Nicolas Maduro. Namun ia mengatakan tidak tahu apakah itu akan terjadi.

Dalam sebuah pidato di University of Texas menjelang tur lima negara Amerika Latin, Tillerson menegaskan bahwa pemerintah Trump tidak menganjurkan perubahan rezim di Venezuela. Meski begitu ia mengatakan bahwa hal itu akan paling mudah jika Maduro memilih untuk meninggalkan kekuasaannya sendiri.

Tillerson memperkirakan akan ada perubahan di Venezuela dan mengatakan AS, yang hubungannya terus memburuk dengan pemerintah sosialis negara tersebut, menginginkannya menjadi damai.

Maduro, yang tingkat kepopulerannya rendah di tengah ekonomi yang ambruk, inflasi yang melambat dan meningkatnya kekurangan gizi di negara penghasil minyak, tengah bersiap untuk terpilih kembali dalam pemilu yang harus dimenanginya pada pada akhir April nanti.

"Kami belum menganjurkan perubahan rezim atau pengangkatan Presiden Maduro. Kami telah menganjurkan agar mereka kembali ke konstitusi," kata Tillerson ketika ditanya saat sesi tanya jawab apakah pelengseran Maduro itu perlu atau AS akan memainkan peran di dalamnya.

Namun, dia kemudian menyarankan kemungkinan bahwa pasukan internal dapat mengambil tindakan, meskipun dia tidak memberikan bukti bahwa AS memiliki intelijen yang mendukung anggapan bahwa militer mungkin akan berbalik melawan Maduro.

"Dalam sejarah Venezuela dan sebenarnya sejarah di negara Amerika Latin dan Amerika Selatan lainnya, seringkali, adalah militer yang menangani hal itu," ujar Tillerson seperti dikutip dari Reuters, Jumat (2/2/2018).

"Bila hal-hal begitu buruk sehingga pimpinan militer menyadari bahwa mereka tidak bisa melayani warga lagi, mereka akan melakukan transisi damai," cetusnya.

"Apakah itu akan terjadi di sini atau tidak, saya tidak tahu," imbuhnya.

AS dan pemerintah Barat lainnya menuduh pemerintah Maduro telah melanggar hak politik dan hak asasi manusia di Venezuela dan telah memberlakukan sanksi ekonomi. Kritikus di dalam negeri Venezuel mengatakan Maduro, yang menggantikan Hugo Chavez pada tahun 2013, telah menghancurkan ekonomi dan membuat sistem pemilu untuk mengabadikan kekuasaan bagi Partai Sosialisnya.

Pemerintah Maduro, yang bersekutu dengan kepemimpinan Komunis Kuba, mengatakan bahwa pihaknya sedang memerangi sebuah konspirasi sayap kanan pimpinan AS yang bertekad untuk mengakhiri sosialisme di Amerika Latin, mengikat ekonomi Venezuela, dan mencuri kekayaan minyaknya.

Pemerintah Venezuela tidak segera menanggapi permintaan untuk memberikan komentar.

"Maduro harus kembali ke konstitusi dan mengikutinya. Dan kemudian, jika dia tidak terpilih kembali oleh rakyat, jadilah," kata Tillerson.

"Kalau begitu, jika dapur agak panas baginya, saya yakin dia punya beberapa teman di Kuba yang bisa memberinya hacienda bagus di pantai dan dia bisa memiliki kehidupan yang menyenangkan di sana," tukasnya.

Credit sindonews.com

Jika Perang, Israel Bakal Invasi Lebanon dengan Kekuatan Penuh

TEL AVIV - Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman mengatakan Tel Aviv siap untuk invasi darat habis-habisan ke Lebanon jika terjadi konflik militer. Komentar ini muncul saat hubungan kedua negara bertetangga terus memburuk.

"Kita harus mempersiapkan diri untuk manuver di lapangan juga, bahkan jika kita tidak menggunakannya," kata menteri tersebut dalam sebuah konferensi Institute for Security Studies (INSS) yang diadakan di Universitas Tel Aviv.

Lieberman mengatakan bahwa, dalam skenario terburuk, Israel akan melakukan operasi dengan kekuatan penuh.

"Kita tidak boleh mengambil sikap satu langkah maju dan kemudian mundur satu langkah. Kami akan bergerak maju secepat mungkin," tambah Lieberman, berbicara tentang strategi Israel dalam kemungkinan konflik dengan tetangganya di utara.

Pada saat yang sama, dia mengatakan bahwa bermanuver bukanlah tujuan itu sendiri, tapi adalah alat untuk mengakhiri perang di tempat yang dilihat Tel Aviv sebagai cara yang paling efisien.

"Tidak ada yang mencari petualangan, tapi jika kita tidak memiliki pilihan tujuannya adalah mengakhiri (pertempuran) secepat dan sekuat mungkin," kata Lieberman, menambahkan bahwa pengalaman masa lalu Israel telah menunjukkan bahwa semua konflik di Timur Tengah tidak berakhir tanpa tentara di lapangan.

Lieberman menegaskan Israel akan bertindak keras terhadap Lebanon. Dia secara khusus mengatakan bahwa situasi Perang Lebanon Kedua, di mana penduduk Beirut berada di pantai dan di Tel Aviv berada di tempat penampungan bom, tidak akan terulang kembali jika terjadi konflik baru.

"Jika di Israel mereka duduk di tempat penampungan, maka di pertempuran berikutnya semua Beirut akan berada di tempat penampungan," tambah Lieberman seperti dinukil dari Russia Today, Jumat (2/2/2018).

Komentar tersebut muncul di tengah kekhawatiran Israel mengenai kelompok bersenjata Hizbullah Libanon, yang diduga berencana untuk mempersenjatai diri dengan peluru kendali presisi produksi lokal.

"Organisasi teror Hizbullah telah melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB, mempertahankan kehadiran militer di wilayah tersebut, memiliki sistem senjata dan meningkatkan kemampuan militernya," kata Gabi Eisenkot, kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Israel, pada hari Selasa, seperti dikutip oleh Haaretz.

Lieberman juga mengatakan bahwa dia tidak melihat adanya perbedaan antara Hizbullah dan seluruh Lebanon, karena dia yakin kelompok bersenjata tersebut memiliki pengaruh yang cukup untuk mengendalikan kekuatan politik dan militer di Lebanon.

"Mereka adalah bagian dari Hizbullah dan mereka semua akan membayar harga penuh untuk serangan besar-besaran terhadap Israel," ucap Lieberman.

Konflik besar terakhir antara Israel dan Lebanon pecah pada tahun 2006. Konfrontasi militer, yang dikenal sebagai Perang Lebanon Kedua di Israel dan Perang Juli di Lebanon, berlangsung 34 hari dan berakhir dengan gencatan senjata yang diperantarai PBB.

Berbeda dengan kata-kata Lieberman, perang tersebut membawa korban Lebanon yang jauh lebih tinggi daripada di Israel. Konflik tersebut merenggut nyawa 1.191 orang Lebanon dan menyebabkan lebih dari 4.400 orang terluka, menurut pejabat setempat yang dikutip oleh sebuah laporan PBB. Lebih dari 900 ribu orang Lebanon harus meninggalkan rumah mereka karena permusuhan.

Israel dilaporkan kehilangan kurang dari 200 orang dalam konflik tersebut, menurut berbagai sumber, dengan sebagian besar dari mereka adalah tentara IDF. Ketegangan antara kedua negara meningkat menyusul krisis politik November yang singkat di Lebanon.

Pada akhir November, Angkatan Darat Lebanon meminta militer dengan "kesiapan penuh" untuk menghadapi "musuh Israel" di perbatasan selatan. Pada saat yang sama, Presiden Lebanon Michel Aoun mengatakan bahwa penargetan Israel masih berlanjut dan inilah hak Lebanon untuk menolaknya dan menggagalkan rencananya dengan segala cara yang ada.

Credit sindonews.com

Netanyahu Keukeuh Pertahankan Kontrol Atas Tepi Barat

TEL AVIV - Israel bersumpah untuk mempertahankan kontrol atas Tapi Barat yang diduduki sebagai bagian dari kesepakatan damai masa depan dengan Palestina. Hal itu ditegaskan oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Jerman, Sigmar Gabriel.

Dalam kesempatannya, Gabriel menegaskan bahwa Berlin sangat mendukung solusi dua negara.

"Saya sangat bersyukur mendengarnya tentu juga pemerintah Israel ingin memiliki dua negara, tapi perbatasan yang aman," kata Netanyahu seperti dikutip dari Al Araby, Jumat (2/2/2018).

Netanyahu menjelaskan bahwa kondisi pertama adalah Israel mengendalikan keamanan di sebelah barat sungai Yordan - sebuah wilayah yang mencakup seluruh Tepi Barat.

"Apakah hal itu didefinisikan atau tidak sebagai sebuah negara ketika kita memiliki kontrol militer adalah masalah lain," katanya. "Saya lebih suka tidak membahas label, tapi substansi."

Komentar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tersebut tidak mengurangi kekhawatiran Palestina tentang status Tepi Barat.

Nabil Abu Rdeneh, juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, mengatakan bahwa warga Palestina tidak akan menerima kehadiran satu tentara Israel di tanah Palestina yang berdaulat.

"Entah akan ada kedaulatan Palestina penuh atau tidak akan ada keamanan, tidak ada perdamaian dan tidak ada stabilitas," katanya.

Pernyataan ini mengikuti ketegangan yang telah meningkat setelah keputusan Presiden Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel pada bulan Desember lalu.

Warga Palestina mengharapkan agar negaranya mengklaim semua wilayah Tepi Barat, Yerusalem timur dan Jalur Gaza, daerah-daerah yang direbut oleh Israel pada tahun 1967. Pada tahun 2005, Israel mengundurkan diri dari Gaza, namun menempatkannya di bawah pengepungan yang berat dan menampung lebih dari 600 ribu orang di Tepi Barat dan Yerusalem timur, sehingga semakin sulit untuk membagi wilayah.

Warga Palestina telah mewaspadai upaya perdamaian AS yang dipimpin oleh menantu Presiden Trump, Jared Kushner. Keputusan Trump pada tanggal 6 Desember tidak melakukan apapun untuk meringankan ketakutan tersebut, dan orang-orang Palestina membekukan ikatan akhir tahun lalu.

Presiden Palestina, Mahmoud Abbas mengatakan, AS telah mendiskualifikasi dirinya sebagai mediator. "Kami tidak akan lagi menerima perannya dalam proses politik," katanya saat itu.

"Yerusalem adalah ibukota abadi negara Palestina, dan tidak dijual untuk emas atau miliaran orang," bunyi pernyataan kantor Abbas dengan pejabat senior lainnya menambahkan bahwa mereka tidak akan "diperas" oleh ancaman pemotongan bantuan Trump.

Pejabat Palestina sekarang mengklaim bahwa rencana Trump akan melihat mereka memiliki negara mini di sekitar setengah ukuran Tepi Barat sementara Israel mempertahankan semua kontrol keamanan, serta kontrol atas Yerusalem dan tempat-tempat sucinya.

Baik wilayah Palestina maupun Jalur Gaza telah melihat demonstrasi harian dan orang-orang Palestina bentrok dengan tentara Israel di Tepi Barat dan di sepanjang perbatasan Gaza. Delapan belas warga Palestina telah terbunuh sejak pengumuman Trump pada 6 Desember.

Israel menganggap Yerusalem sebagai Ibu Kota "tak terbagi", sebuah posisi yang hampir seluruh dunia menolak mengatakan bahwa statusnya harus ditentukan dalam perundingan damai dengan Palestina.

Di bawah hukum internasional, Yerusalem Timur dianggap menduduki wilayah Palestina.

Credit sindonews.com

Usai Tentara Darat, Turki Hendak Kerahkan AL dan AU ke Qatar

ANKARA - Turki berencana untuk mengerahkan angkatan udara (AU) dan angkatan laut (AL) militernya ke Qatar. Rencana ini muncul setelah Ankara mengerahkan banyak tentara darat ke negara tersebut.

Rencana itu diungkap Duta Besar Turki untuk Qatar Fikret Ozer. Meski demikian, diplomat Ankara itu menolak menyebutkan waktu pengerahan AU dan AL Turki.

”Menurut kesepakatan yang ditandatangani antara Qatar dan Turki pada 2014, semua pasukan darat, udara, dan angkatan laut akan dikirim ke Qatar,” katanya kepada wartawan di Doha pada hari Rabu.

“Ankara dan Doha akan menentukan batas waktu pembangunan infrastruktur yang diperlukan dan kapan pasukan ini akan dikirim melalui perundingan,” ujar Ozer.

Penyebaran pasukan yang direncanakan merupakan bagian dari kesepakatan yang mencakup pembangunan kamp militer Turki di Qatar.

Pasukan pertama tentara Turki tiba di pangkalan militer Tariq Bin Ziyad pada tahun 2015. Kamp yang terletak di selatan Doha tersebut merupakan instalasi pertama Turki di Timur Tengah dan dapat menampung 5.000 tentara.

Ozer juga menolak untuk mengungkapkan jumlah pasukan Turki yang saat ini ditempatkan di Qatar.

”Informasi itu akan diungkapkan jika saudara Qatar kami setuju untuk membagikannya,” katanya. ”Kami adalah tamu di sini, mereka adalah tuan rumah,” ujarnya, seperti dilansir Al Jazeera, Kamis (1/2/2018).

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah menjadi pendukung utama Doha sejak Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab (UEA) dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Qatar pada 5 Juni 2017.

Keempat negara Arab tersebut menuduh Doha mendukung terorisme dan menjalin hubungan dengan rival regional mereka, Iran. Qatar membantah tudingan tersebut.

Tak lama setelah krisis diplomatik pecah, parlemen Turki dengan cepat mengejar kesepakatan Qatar-Turki yang memungkinkan militer Turki melatih pasukan keamanan Qatar.

Ankara juga telah berusaha menengahi konflik antarnegara Teluk Arab itu untuk menemukan solusi.

Credit sindonews.com

Blokade Qatar Dinilai Diskriminatif dan Tanpa Dasar Hukum

Kota Doha, Qatar.

Foto: EPA

Komisi HAM Qatar meminta PBB terapkan temuan OHNCR.

CB, DOHA -- Komite Hak Asasi Manusia Qatar meminta PBB menerapkan temuan sebuah laporan yang menyimpulkan bahwa blokade yang diberlakukan oleh negara-negara tetangga terhadap Doha tanpa dasar hukum.

Seperti dilansir Aljazirah, Jumat (2/2), Komite Nasional untuk Hak Asasi Manusia (NHRC) meminta Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR) untuk melaksanakan temuan-temuan dari laporan November 2017 yang menemukan tindakan Arab Saudi, UEA, Bahrain dan Mesir terhadap Qatar bersikap diskriminatif, tanpa dasar hukum, dan merupakan bentuk perang ekonomi.

Menurut laporan OHCHR, langkah-langkah yang diambil oleh keempat negara tersebut bersifat unilateral, koersif dan sewenang-wenang serta memiliki efek permanen pada penyatuan keluarga dan struktur sosial kawasan secara keseluruhan.

Pada 5 Juni, empat negara Arab memutuskan hubungan diplomatik, perdagangan dan perjalanan dengan Qatar. Mereka menuduh Qatar mendukung terorisme. Doha telah berulang kali membantah tuduhan tersebut.

"NHRC meminta OHCHR untuk melanjutkan upayanya dan segera pindah sesuai dengan fondasi laporan misi untuk memastikan segera berakhirnya blokade dan penderitaan para korban," ujar pernyataan NHRC.

Awal bulan ini, Ketua NHRC Ali bin Smaikh al-Marri mengatakan laporan tersebut membuktikan bahwa blokade bersifat sewenang-wenang dan rasis. "Laporan ini menunjukkan tanpa keraguan bahwa prosedur yang dilakukan oleh negara-negara yang memblokade ini bukan sekadar hubungan diplomatik dan bukan hanya pemboikotan ekonomi," katanya.

Perwakilan OHCHR melakukan wawancara dengan 20 organisasi pemerintah dan non-pemerintah, dan 40 korban selama evaluasi mereka.

Sebelum krisis, warga GCC menikmati banyak kebebasan bergerak antara enam negara anggota, dan menutup ikatan kesukuan, yang berarti bahwa dari generasi ke generasi, ribuan perkawinan silang telah dilakukan antara warga Qatar dan warga GCC lainnya

Credit republika.co.id

Turki Nilai Komentar Macron Sebuah Penghinaan

Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu saat berbicara di Konferensi Keamanan di Muenchen, Jerman, Ahad (19/2).

Menlu Turki mengatakan perundingan damai Suriah di Jenewa perlu digagas kembali.

CB, ANKARA -- Otoritas Turki angkat bicara terkait pernyataan Pemerintah Prancis akan operasi militer mereka di Afrin. Turki menilai komentar yang dilontarkan Presiden Prancis Emmanuel Macron merupakan sebuah penghinaan.

"Turki menganggap ucapan Prancis mengenai operasinya ke wilayah Afrin di Suriah utara sebagai sebuah penghinaan," kata Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu, Kamis (1/2).

Cavusoglu mengatakan, perundingan damai Suriah di Jenewa perlu digagas kembali. Dia menambahkan, pemerintah Suriah juga perlu memulai perundingan untuk melakukannya setelah sebuah konferensi di Sochi yang diprakarsai Rusia pada Selasa (30/1).

Sebelumnya, Presiden Emmanuel Macron memperingatkan Turki jika operasi militer terhadap milisi Kurdi di Suriah utara seharusnya tidak menjadi alasan bagi mereka untuk menyerang Suriah. Dia mengatakan, Ankara harus mengkoordinasikan tindakan dengan sekutu-sekutunya.

"Jika ternyata operasi ini selain untuk melawan ancaman teroris potensial ke perbatasan Turki dan menjadi operasi invasi, maka hal ini menjadi masalah bagi kami," kata Macron.

Kongres Dialog Nasional Suriah di Sochi, Rusia telah membuahkan 12 poin pernyataan. Poin-poin ini menguraikan pandangan orang-orang Suriah tentang masa depan negara mereka.

Menurut dokumen pernyataan kongres tersebut, Suriah harus menjaga kedaulatan dan integritas teritorialnya. Masa depan negara itu hanya dapat ditentukan oleh rakyat Suriah dalam pemilihan.

Suriah juga akan meminta Sekjen PBB membantu pengorganisasian panitia konstitusi, yang mandatnya akan digariskan sebagai bagian dari proses rekonsiliasi Jenewa. Mor Selwanos Boutros Al-Nehmeh, Uskup Agung Homs, Hama, dan Environs, yang menjadi peserta kongres mengatakan pernyataan ini telah disepakati semua peserta.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Suriah anggap serangan Turki di Afrin sebagai "pendudukan"

Arsip: Seorang pejuang dari Pasukan Demokratik Suriah (SDF) berdiri diantara reruntuhan gedung yang hancur di Raqqa, Suriah, Senin (25/9/2017). (REUTERS/Rodi Said)

Beirut (CB) - Pemerintah Suriah, Kamis, menggambarkan serangan Turki di wilayah Afrin di Suriah sebagai "agresi" ilegal dan mengatakan pihaknya akan menanggapi serangan itu dengan tindakan setimpal.

"Operasi militer Turki di Suriah utara adalah agresi yang mencolok," kata kementerian luar negeri Suriah dalam pernyataan yang disebarkan di media pemerintah.

"Keberadaan pasukan asing tanpa izin merupakan `pendudukan dan akan ditindak dengan semestinya`," demikian bunyi pernyataan itu.

Turki bulan lalu melancarkan serangan udara dan darat terhadap para petempur Kurdi yang menguasai wilayah barat laut Suriah, Afrin, di perbatasan Turki.

Serangan itu membuka permusuhan baru dalam perang antara banyak pihak di Suriah, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Serangan udara Turki tewaskan 49 gerilyawan Kurdi di Irak

Pesawat tempur F-16 Turki (REUTERS)

Istanbul (CB) - Sejumlah pesawat tempur Turki membombardir 19 tempat persembunyian kelompok Partai Buruh Kurdistan (PKK) di kawasan utara Irak pada Senin sehingga menewaskan 49 gerilyawan PKK, kata angkatan bersenjata Turki pada Kamis.

Dua serangan udara dilancarkan di wilayah Asos/Qandil, Avasin/Basyan, dan Karkurk pada Senin, demikian pernyataan tertulis dari militer Turki.

Serangan udara itu berhasil menghancurkan tempat-tempat persembunyian, pemukiman sementara, dan gudang penyimpanan senjata kelompok PKK--yang menurut pihak militer pemerintah tengah menyiapkan serangan kejutan di sejumlah pos penjagaan perbatasan Turki.

PKK mengangkat senjata melawan pemerintah di kawasan tenggara Turki sejak tahun 1980an. Mereka masuk dalam daftar hitam terorisme oleh pemerintah Turki, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.

Konflik antara PKK dengan pemerintah pusat di Ankara telah menewaskan lebih dari 40.000 orang.

Credit antaranews.com

Namibia larang pejabatnya ke luar negeri

Bendera Namibia. (Wikimedia Commons)

Windhoek (CB) - Presiden Namibia Hage Geingob melarang para politikus dan pegawai negeri melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri untuk menghemat uang setelah memilih meninggalkan jet pribadi untuk menggunakan penerbangan komersial.

Negara Afrika selatan itu kesulitan untuk mengendalikan keuangannya dengan tingkat utang pemerintah yang melonjak dalam beberapa tahun terakhir, yang memicu peringatan kepada para investor mengenai prospek ekonomi mereka.

"Demi membatasi belanja publik, tidak ada permintaan untuk perjalanan keluar (negeri) ... yang akan dipertimbangkan sampai akhir Februari 2018," kata juru bicara kepresidenan Albertus Aochamub pada Rabu (31/1) sebagaimana dikutip kantor berita AFP.

Aochamub mengatakan bahwa Geinob menolak menggunakan jet kepresidenannya untuk liburan pada Desember dan Konferensi Tingkat Tinggi Uni Afrika baru-baru ini di Ethiopia.

"Presiden alih-alih memilih menggunakan penerbangan komersial," katanya, menambahkan bahwa Geingob hanya melakukan kunjungan luar negeri yang penting dengan delegasi yang lebih kecil.

Sebelumnya, pemerintahan Namibia sudah memotong anggaran untuk pendidikan, kesehatan dan pertahanan. Surat kabar Namibia mewartakan pada Rabu bahwa ribuan tentara akan dipaksa mengambil cuti demi menghemat biaya makanan dan listrik di pangkalan militer.

Credit antaranews.com

Lima Kuburan Massal Rohingya Ditemukan di Myanmar

YANGON - Sejumlah penduduk desa Rohingya di Myanmar telah dibantai dan dimakamkan di lima kuburan massal. Demikian penyelidikan eksklusif oleh kantor berita Associated Press (AP).

Laporan oleh kantor berita tersebut pada hari Kamis termasuk kesaksian saksi dari dua lusin korban selamat dan kerabat korban, serta rekaman ponsel yang mencatat waktu setelah serangan tersebut.

Diperkirakan 400 anggota etnis minoritas yang teraniaya itu dibunuh oleh tentara Myanmar. Dalam satu pembantaian, sekelompok pria berada dalam satu tim untuk pertandingan sepak bola lokal yang disebut 'chinlone' di desa Gu Dar Pyin, saat tentara mulai menembaki mereka.

Seorang korban bernama Noor Kadir kemudian menemukan enam temannya dikubur di dua kuburan massal terpisah. Dia mengatakan bahwa mayat korban hanya dapat dikenali melalui warna celana pendek mereka.

Pembunuhan massal tersebut diyakini terjadi pada 27 Agustus dan korban selamat mengatakan kepada AP bahwa tentara telah mencoba untuk menutupi bukti kekejaman tersebut. Video yang didapat oleh kantor berita tersebut mengindikasikan usaha menggunakan asam untuk menghancurkan mayat.

Sisa-sisa yang terkandung di dalam kuburan dangkal naik ke permukaan setelah hujan deras dan korban selamat dapat memfilmkan bukti.

Phil Robertson dari Human Rights mengatakan bahwa laporan tersebut meningkatkan dukungan bagi masyarakat internasional untuk menuntut pertanggungjawaban dari Myanmar dan menggarisbawahi perlunya embargo senjata yang dipimpin oleh PBB ke negara tersebut.

"Laporan AP bahwa (tentara) membawa asam ke Gu Dyar Pin untuk mengubah bentuk tubuh dan membuat identifikasi lebih sulit sangat memberatkan karena menunjukkan tingkat pra-perencanaan dari kekejaman ini," kata Robertson.

"Ini saatnya Uni Eropa dan AS untuk serius mengidentifikasi dan meratakan sanksi yang ditargetkan terhadap komandan militer dan tentara Myanamr yang bertanggung jawab atas kejahatan hak asasi manusia ini," imbuhnya seperti dikutip dari Al Jazeera, Kamis (1/2/2018).

Utusan khusus PBB untuk hak asasi manusia di Myanmar, Yanghee Lee mengatakan kepada wartawan bahwa pembunuhan dan pembuangan mayat tersebut mengandung "ciri genosida".

Ketika ditanya tentang kekerasan terhadap minoritas Rohingya di tangan militer Myanmar, Lee menanggapi bahwa "Anda dapat melihatnya sebagai sebuah pola".

Namun, utusan hak asasi PBB tersebut mengatakan bahwa dia tidak dapat membuat sebuah pernyataan mengenai "genosida" sampai pengadilan internasional dapat mempertimbangkan bukti tersebut.

Myanmar sebelumnya mengaku bertanggung jawab atas satu kuburan massal yang berisi 10 jenazah di desa Inn Din.

Pembunuhan tersebut terjadi pada bulan September namun pihak berwenang hanya mengakui mereka setelah ditemukannya kuburan massal tersebut pada bulan Desember, mengklaim bahwa mereka yang telah meninggal adalah "teroris".

Amnesty International menggambarkan penemuan pada bulan Desember itu sebagai "puncak gunung es".

Sejak Agustus 2017, lebih dari 655 ribu orang Rohingya telah meninggalkan Myanmar ke negara tetangga Bangladesh untuk melarikan diri dari apa yang PBB sebut sebagai "genosida teks book".

Militer Myanmar mengklaim bahwa mereka memerangi apa yang mereka sebut "teroris", namun korban selamat yang menyeberang ke Bangladesh membawa serta laporan pembunuhan massal, pemerkosaan, dan pembakaran rumah.

Bangladesh dan Myanmar telah menyetujui kesepakatan untuk mengirim pengungsi Rohingya kembali. Sebagai bagian dari kesepakatan repatriasi, Rohingya akan ditahan di pusat penahanan, yang oleh aktivis Rohingya sebut sebagai "kamp konsentrasi".

Secara luas dianggap sebagai salah satu minoritas paling teraniaya di dunia, orang-orang Rohingya yang kebanyakan Muslim, ditolak kewarganegaraannya oleh pemerintah Myanmar. Pemerintah Myanmar yang mengklaim bahwa mereka bukan penduduk asli negara itu.

Credit sindonews.com

Kediaman Suu Kyi dilempari bom Molotov

Arsip Foto. Pemimpin sipil Myanmar Aung San Suu Kyi saat menghadiri KTT ASEAN-Korea disela-sela KTT ASEAN ke-31 di Philippine International Convention Center (PICC) di Manila, Filipina, Senin (13/11/2017). (REUTERS/Noel Celis/Pool)

Yangon (CB) - Satu bom Molotov dilemparkan ke kompleks kediaman pinggir danau pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi di Yangon pada Kamis, saat dia sedang tidak berada di rumahnya, kata seorang juru bicara pemerintah.

Suu Kyi sedang berada di Naypyidaw pada saat kejadian dan dijadwalkan bertemu parlemen untuk memperingati tahun kedua partai National League for Democracy (NLD) yang menaunginya mulai berkuasa.

"Itu adalah bom Molotov," kata juru bicara Zaw Htay kepada AFP, tanpa memberikan rincian lebih lanjut tentang kemungkinan motif serangan kecil tetapi jarang terhadap pahlawan demokrasi Myanmar itu.

Bom molotov tersebut menyebabkan kerusakan ringan. Namun, serangan terhadap vila tempat Suu Kyi menjadi tahanan rumah selama bertahun-tahun oleh bekas junta itu adalah serangan yang sangat simbolis.

Suu Kyi semakin menjadi sasaran kemarahan komunitas internasional karena kegagalannya berbicara atas nama komunitas muslim Rohingya di Myanmar.

Hampir 700.000 warga Rohingya telah melarikan diri dari tindakan militer brutal di negara bagian Rakhine utara menuju ke kamp-kamp pengungsi di Bangladesh sejak Agustus tahun lalu, membawa kabar tentang pembunuhan, pemerkosaan dan pembakaran terhadap para pengungsi oleh pasukan Myanmar. Banyak warga Myanmar menganggap orang Rohingya sebagai imigran gelap "Bengali."

Credit antaranews.com

Menlu Kamboja ke Indonesia Bahas Penguatan Kerja Sama Militer

Kamboja berniat meningkatkan kerja sama pertahanan, farmasi dan pengelolaan produk halal lewat lawatan Menlu Prak Sokhonn ke Jakarta, Jumat (2/2) (REUTERS/Samrang Pring)

Jakarta, CB -- Kamboja berniat untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan dengan Indonesia. Niatan tersebut akan disampaikan Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn dalam lawatan ke Indonesia 1-3 Februari. Menlu Sokhonn dijadwalkan bertemu Menlu RI Retno Marsudi, Jumat (2/2).

“Menlu Sokhonn rencananya tiba di Jakarta malam ini dan bertemu Menlu Retno bsk pagi. Salah satu fokus pertemuan keduanya adalah peningkatan kapasitas dalam bidang pertahanan seperti pertukaran pendidikan militer,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Christiawan Nasir kepada wartawan di Jakarta, Kamis (1/2).

Selain peningkatan kerja sama pertahanan, kedua menlu juga akan mendiskusikan penguatan kerja sama ekonomi seperti investasi, pertanian, pariwisata, dan teknologi.

Arrmanatha mengungkapkan Kamboja juga tertarik mempelajari produk farmasi dan pengelolaan produk halal.

Berdasarkan data Kemlu RI, nilai perdagangan RI-Kamboja selama periode Januari hingga Oktober 2017 mencapai US$441,5 juta

Dia mengatakan banyak investor asal Indonesia yang juga menanamkan modalnya di Kamboja. Nilai investasi Indonesia di negara itu bahkan mencapai US$350 juta pada 2016 lalu.

Selain isu bilateral, masalah ASEAN juga akan menjadi perhatian dalam pertemuan kedua menlu. Juga rencana peringatan 60 tahun hubungan RI-Kamboja pada 2019.

Credit cnnindonesia.com

Menlu RI terima kunjungan delegasi MILF dari Filipina

Arsip Foto. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/1/2018). (ANTARA/Sigid Kurniawan)

Jakarta (CB) - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menerima kunjungan delegasi Front Pembebasan Islam Moro (Moro Islamic Liberation Front/MILF) dari Filipina selatan di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis.

Menurut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir, saat menerima kunjungan delegasi MILF, Menteri Luar Negeri menyampaikan dukungan Indonesia terhadap berbagai upaya untuk mencapai perdamaian di bagian selatan Filipina.

"Menlu RI menekankan bahwa semua pihak di Filipina selatan harus berkontribusi dalam upaya perdamaian," katanya.

Indonesia secara aktif mendorong dan membantu rekonsiliasi dan perdamaian di Filipina. Sejak 2012 hingga 2018 Indonesia telah mengirimkan 84 personel, baik militer mau pun sipil, untuk membantu proses rekonsiliasi dan perdamaian di Filipina selatan.

Dalam pertemuan dengan delegasi MILF, Menteri Luar Negeri Retno juga bicara tentang tiga warga Indonesia yang masih disandera kelompok bersenjata di wilayah Filipina Selatan.

"Menlu juga menyampaikan kekhawatiran soal penyanderaan WNI. Kita meminta bantuan apabila MILF bisa menolong untuk proses pembebasan WNI yang masih disandera," ucap Arrmanatha.

Dalam kunjungannya ke Indonesia, delegasi MILF juga bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan perwakilan dari organisasi Islam di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Credit antaranews.com

Ke RI, Eks Separatis Filipina Ingin Belajar Rekonsiliasi Aceh

Al Hajj Murad Ebrahim, pemimpin eks kelompok separatis terbesar di Filipina, Front Pembebasan Islam Moro (MILF), menemui Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, di Jakarta. (Dok. Marconi Navales)

Jakarta, CB -- Al Hajj Murad Ebrahim, pemimpin eks kelompok separatis terbesar di Filipina, Front Pembebasan Islam Moro (MILF), menemui Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, di Jakarta untuk belajar mengenai proses rekonsiliasi, seperti yang terjadi di Aceh.

“MILF dalam kunjungannya ke sini untuk belajar proses perdamaian yang berhasil dilakukan seperti rekonsiliasi di Aceh,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, setelah pertemuan tersebut berlangsung di Jakarta, Kamis (1/2).

Lebih dari satu dekade MILF melakukan pemberontakan terhadap pemerintah demi mendirikan negara sendiri.

Namun, pertumpahan darah berangsur berubah menjadi dialog politik hingga akhirnya MILF dan pemerintah mencapai kesepakatan damai pada 2014 lalu di Kuala Lumpur.

Tuntutan mendapatkan negara merdeka pun sudah berubah menjadi keinginan memiliki otonomi di daerahnya sendiri, meski tetap di bawah naungan pemerintah.

Meski MILF telah berdamai, wilayah di selatan Filipina masih bergejolak lantaran masih ada sejumlah separatis, pemberontak, hingga kelompok militan lainnya yang memiliki kepentingan di negara Asia Tenggara itu.

Karena itu, dalam pertemuannya dengan delegasi MILF, Retno juga mengungkapkan dukungan pemerintah RI kepada seluruh pihak di Filipina untuk berkontribusi lebih banyak terhdap perdamaian.

“Menlu Retno juga ungkapkan dukungan pemerintah terhadap kontribusi yang telah dilakukan seluruh pihak di Filipina Selatan untuk capai perdamaian," kata Arrmanatha.

Arrmanatha mengatakan, dalam kunjungannya hari ini, para perwakilan MILF juga bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

“Mereka [delegasi MILF] juga akan bertemu beberapa wakil organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah,” ucapnya.

Lebih lanjut, Arrmanatha mengatakan Indonesia merupakan salah satu negara yang berkontribusi secara aktif menciptakan perdamaian di Filipina Selatan, bahkan sejak 1990-an.

Dia mengatakan, kontribusi itu bisa dilihat dari keikutsertaan RI dalam tim pemantau internasional di Filipina selatan.

Arrmanatha juga mengatakan hingga kini Indonesia telah mengirimkan 84 personel yang terdiri dari Kontingen Garuda dan warga sipil, untuk terlibat dalam proses perdamaian di Filipina Selatan.

“Awal tahun, Bu Menlu juga pergi ke Mindanao, Filipina Selatan, untuk memperkuat kerja sama pendidikan Islam seperti pertukaran pelajar dan sebagainya. Ini menunjukkan komitmen RI dalam mendukung perdamaian di Filipina dan bahkan di kawasan secara umum,” kata Arrmanatha.

Credit cnnindonesia.com

Pertemuan Menlu ASEAN Bahas Ekstradisi, LCS dan Indo-Pasifik

Menlu Retno Marsudi mendorong pembahasan perjanjian ekstradisi ASEAN untuk menangkal kejahatan lintas negara di kawasan. ( CNN Indonesia/Riva Dessthania Suastha)

Jakarta, CB -- Rencana perjanjian ekstradisi ASEAN, isi Kode Etik Laut China Selatan dan Indo-Pasifik bakal menjadi pembahasan dalam pertemuan para menteri luar negeri Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) di Singapura, 4-6 Februari pekan depan.

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan mendorong pembentukan instrumen perjanjian ekstradisi ASEAN dalam pertemuan tersebut.

Direktur Kerja Sama Politik dan Keamanan ASEAN Kemlu RI, Mochamad Chandra Widya Yudha, memastikan bahwa topik itu akan menjadi salah satu fokus Indonesia dalam rapat perdana para menlu negara ASEAN tersebut.

“Beberapa fokus akan dibahas dalam ASEAN Retreat nanti, salah satu yang akan diangkat Indonesia adalah pembentukan segera instrumen ekstradisi di ASEAN,” kata Chandra kepada wartawan di Jakarta, Kamis (1/2).

Chandra mengatakan instrumen ekstradisi menjadi penting karena bisa menjadi jembatan penguatan kerja sama hukum antara negara anggota ASEAN.
â€¨Selain itu, instrumen ekstradisi, paparnya, juga bisa menjadi upaya bersama antara negara anggota menangani kejahatan lintas negara seperti perdagangan narkoba, terorisme, perdagangan orang, penangkapan ikan ilegal, hingga pencucian uang di kawasan.

“Instrumen ini tidak hanya penting bagi Indonesia, tapi juga bagi kawasan di tengah semakin berkembangnya tantangan transnational crime dan berbagai isu lainnya,” kata Chandra tanpa menjelaskan rincian rencana perjanjian ekstradisi ASEAN tersebut.

Meski begitu, sejauh ini, menurut Chandra, seluruh negara anggota menyambut positif rencana pembentukan mekanisme tersebut. Perjanjian ekstradisi ASEAN nantinya diharapkan bersifat mengikat secara hukum (legally binding).

“Secara teknis ini masih dibahas termasuk beberapa pendekatan lainnya. Sudah ada kelompok kerja gabungan juga dari pejabat negara ASEAN membahas ini. Pembahasan ini sudah berlangsung cukup lama dan harapannya bisa segera selesai. Nanti pada saatnya, teknis isntrumen akan dijelaskan,” kata Chandra.

Selain rencana perjanjian ekstradisi ASEAN, sejumlah topik lain yang dibahas adalah negosiasi isi Kode Etik (CoC) Laut China Selatan, arsitektur Indo-Pasifik sebagai upaya menjaga stabilitas perdamaian, penguatan kerja sama e-commerce, dan dan penguatan implementasi Konsensus ASEAN tentang Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran.

“Terkait CoC Indonesia ingin menekankan pentingnya menapai kemajuan substantif dan signifikan dalam perundingan CoC. Kita tahu bahwa kerangka CoC sudah disepakati ASEAN dan China November lalu, kami berharap negosiasi isi CoC-juga bisa disegerakan,” kata Chandra.

Credit cnnindonesia.com

Kamis, 01 Februari 2018

6 Catatan dari Pidato Kenegaraan Perdana Trump

Ada enam catatan dari pidato kenegaraan tahunan perdana Trump di hadapan Kongres. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Jakarta, CB -- Presiden Donald Trump menyampaikan pidato kenegaraan tahunan perdananya pada Selasa malam (30/1) waktu setempat.

Dalam pidato itu, ia terus mengumbar capaian selama menjabat dan hanya sesekali mengungkap rencana kerjanya untuk setahun ke depan.

CNN merangkum pidato sepanjang 80 menit itu dan membuat enam catatan sebagai berikut.

1. America First

Trump bertarung dalam pemilihan presiden dan memenangkannya dengan ide mengedepankan kepentingan negara. America First, kata dia, dalam beberapa kesempatan.

Pidato kenegaraan ini sangat mencerminkan ide tersebut. Dalam satu jam pertama, Trump berbicara soal kebijakan domestik: pemangkasan pajak, perekonomian, perdagangan, reformasi regulasi, imigrasi.

Sejak kampanye, Trump selalu mengedepankan kepentingan nasional. (REUTERS/Brian Snyder)

Dia baru menyinggung posisi Amerika di dunia setelah waktu setempat lewat 22.00.

Sinyal yang ia sampaikan jelas. Trump tidak hanya menggunakan "America First" sebagai retorika. Dia juga sangat berfokus merealisasikan kebijakannya.

2. Tak Kompak

Di awal pidatonya, Trump beberapa kali menyerukan persatuan negara dan Kongres.

"Malam ini, saya meminta kita semua mengesampingkan perbedaan, mencari kesamaan, dan memanggil persatuan yang kita butuhkan agar orang yang kita pilih bisa bertugas," kata Trump.

"Jika Anda bekerja keras, jika Anda percaya diri, jika Anda percaya pada Amerika, maka Anda bisa memimpikan apa saja, Anda bisa jadi apa saja, dan bersama, kita bisa mencapai semuanya."

Namun, pemimpin Partai Demokrat di Dewan Perwakilan, Nancy Pelosi, menunjukkan hal itu mungkin tak akan terjadi.

Saat Trump menyebutkan perlunya persatuan Amerika, dia hanya duduk dengan ekspresi datar sementara para politikus Republik berdiri dan bertepuk tangan.

3. Umbar Pencapaian

Kebanyakan pidato tahunan biasanya terbagi secara merata, antara mengumbar pencapaian dan memaparkan rencana dan visi ke depan.

Pidato Trump dapat dikatakan terbagi menjadi 80 persen klaim keberhasilan dan 20 persen perencanaan.

Hampir satu jam setelah pidato berjalan, Trump baru menyinggung pengajuan rencananya yang pertama, yakni undang-undang besar terkait infrastruktur.

Trump cukup berapi-api menyampaikan tuntutan kepada Kongres, seperti saat dia mendesak Kongres menerima komprominya terkait kebijakan imigrasi.

Namun, rencana dan harapan bukan fokus utama Trump dalam pidatonya. Dia lebih banyak memastikan pencapaiannya diketahui publik.

4. Penghapus Obama

Sebagian besar bahan kampanye Trump berputar di sekitar ide anti-Obama. Tahun pertamanya sebagai presiden pun mencerminkan hal tersebut.

Dia membuang perlindungan anak-anak imigran ilegal atau DACA, mendorong pembatalan kewajiban individu, memangkas satu per satu regulasi yang diterapkan Obama.

Jejak Barack Obama sedikit demi sedikit dihapus oleh Trump. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Kemudian, dalam pidato, dia mengumumkan rencananya untuk mempertahankan penjara Teluk Guantanamo di Kuba--penolakan langsung atas wacana Obama yang telah lama diupayakan dan berakhir dengan kegagalan.

Sebelum menjadi calon presiden dan di masa kampanye, Trump jarang sekali menunjukkan rencana kebijakan dan hanya mengedepankan wacana kontra-Obama. Selasa malam ini, dia kembali melakukannya.

5. Yang Tak Disebut

Dalam pidatonya, Trump sama sekali tidak menyinggung penyelidikan jaksa khusus terkait upaya Rusia ikut campur dalam pemilihan umum 2016 dan kemungkinan kolusi dengan tim kampanyenya.

Faktanya, Trump hanya sekali menyebut nama Rusia. "Di seluruh dunia, kita menghadapi rezim jahat, kelompok teroris, dan saingan seperti China dan Rusia yang menantang kepentingan, ekonomi dan nilai kita," ujarnya.

Bukan suatu kejutan ketika Trump yang tengah berupaya meraih kerja sama dengan Partai Demokrat tidak menyebutkan investigasi yang memecah-belah perpolitikan Washington.

Namun tetap, tidak disebutkannya masalah itu patut menjadi catatan, terutama karena Trump berbicara selama 80 menit dan membahas semua hal kecuali masalah tersebut.

6. Penampilan Panggung Luar Biasa

Mungkin bukan sesuatu yang aneh bagi seseorang yang telah hidup dalam sorotan dan bergantung pada pencitraan, tapi penampilan panggung Trump dapat dikatakan luar biasa.

Mulai dari keluarga yang kehilangan orang terdekatnya hingga orang tua Otto Warmbier yang disebut sebagai korban kekejaman Korea Utara dan pembelot Korut dan tongkat berjalannya, pemandangan dari penampilan Trump berkesan dan tak mudah dilupakan.

Credit cnnindonesia.com

Lewat Pidato Kenegaraan, Trump Minta Perkuat Senjata Nuklir

Dalam pidato kenegaraan perdananya, Donald Trump meminta AS memperkuat senjata nuklir. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta senjata nuklir negaranya diperkuat. Hal tersebut dia sampaikan dalam pidato kenegaraan pertamanya di hadapan Kongres, Selasa malam waktu setempat (31/1).

"Kita mesti memodernisasi dan membangun ulang persediaan senjata nuklir kita, berharap tak perlu menggunakannya, tapi membuatnya begitu kuat dan bertenaga sehingga bisa menangkal agresi apapun," ujarnya.

Pernyataan ini diungkapkan di tengah ancaman nuklir Korea Utara yang mengklaim telah berhasil membangun rudal balistik antarbenua (ICBM) dengan jangkauan hingga daratan utama AS.

Trump dan pemimpin Korut Kim Jong-un setahun terakhir ini kerap bertukar ancaman perang. Kepala Badan Intelijen Pusat AS (CIA) Mike Pompeo pun baru-baru ini menyatakan Korut bisa menembakkan nuklir ke Amerika dalam hitungan bulan.

Trump mengatakan "mungkin suatu hari nanti akan ada momen ajabi di mana negara-negara dunia akan bersatu dan mengeliminasi senjata nuklirnya."

"Sayangnya, kita belum sampai di saat itu."

Dalam pidato, Trump juga menyinggung soal kematian Otto Warmbier, warga AS yang meninggal dunia setelah ditahan di Korut selama 17 bulan. Keluarga Warmbier turut hadir dalam acara tersebut.

"Anda adalah saksi kuat yang menyaksikan kejahatan yang mengancam dunia kita, dan kekuatan Anda menginspirasi kita semua. Malam ini, kita bersumpah akan menghormati kenangan Otto dengan ketetapan hati Amerika."

Program nuklir Korea Utara menunjukkan kemajuan dalam beberapa bulan terakhir. Namun, wakil kepala staf gabungan AS menyebut negara tersebut belum menunjukkan semua komponen ICBM, termasuk proyektil yang bisa masuk kembali ke atmosfer bumi dengan utuh.

Pernyataan Jenderal Angkatan Udara Paul Selva mengonfirmasi peninjauan Menteri Pertahanan James Mattis pada Desember lalu, yang menyimpulkan ICBM Korea Utara tidak akan mengancam Amerika Serikat dalam waktu dekat.

"Apa yang belum dia tunjukkan adalah fusi dan teknologi penentuan sasaran dan proyektil yang bisa masuk kembali ke atmosfer bumi dengan utuh," kata Selva, merujuk kepada Kim.

"Bisa jadi dia sudah mencapai titik tersebut, jadi kita harus menganggap dia sudah mencapainya, tapi dia belum menunjukkannya," kata jenderal tertinggi keduda di Amerika itu.

Credit cnnindonesia.com

Pidato Kenegaraan Perdana, Trump Serukan Persatuan

Ilustrasi pidato Donald Trump. (REUTERS/Kevin Lamarque)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyerukan persatuan dalam pidato kenegaraan tahunan perdananya di Kongres, Selasa malam waktu setempat (30/1).

Pertama, dia membuka pidatonya dengan memberi penghormatan kepada para petugas yang menanggulangi serangkaian bencana alam dalam setahun terakhir.

Dia berbicara soal "tantangan yang sudah kita perkirakan, dan masalah lain yang tak pernah terbayangkan."

Trump memberi penghormatan bagi relawan di "Cajun Navy," orang-orang yang saling melindungi di tengah penembakan Las Vegas, tim penanggap pertama dalam Badai Harvey, dan petugas pemadam kebakaran yang bertugas di California.

"Tapi tidak cukup bagi kita untuk bersatu hanya di saat ada tragedi. malam ini, saya menyerukan kita semua untuk mengesampingkan perbedaan, mencari kesamaan, dan memanggil persatuan yang kita butuhkan agar orang-orang yang kita pilih bisa bertugas," kata Trump.

Ketua Dewan Perwakilan AS Nancy Pelosi tampak tidak ikut berdiri menanggapi seruan Trump.

Trump sebelumnya memang sudah menyatakan ingin mengangkat tema persatuan dalam pidatonya.

Di tengah-tengah pidato, dia mengatakan "tidak pernah ada waktu yang lebih baik untuk menghidupkan mimpi Amerika."

"Ini adalah momen Amerika kita," ujarnya.

"Jadi, bagi semua warga yang menyaksikan ini di rumah--tak peduli di mana, atau dari mana Anda datang, ini adalah waktu bagi Anda semua. Jika Anda bekerja keras, jika Anda percaya diri, jika Anda percaya pada Amerika, kita bisa melakukan apapun."

Credit cnnindonesia.com

Malaysia Tolak Sabah Dijadikan Negara Bagian ke-13 Filipina

Wilayah Filipina ditunjukkan dengan warna biru di peta.

Foto: Reuters

Filipina tengah menjajal sistem negara federal, memasukkan Sabah sebagai bagiannya.

CB, KUALA LUMPUR -- Malaysia menolak sebuah proposal yang diajukan oleh seorang anggota komite pemerintah Filipina untuk mengamandemen Konstitusi Filipina dengan tujuan memasukkan Sabah sebagai "negara bagian federal" ke-13 di Filipina. Menteri Luar Negeri Malaysia Anifah Aman mengatakan negaranya menyadari ada pernyataan yang dilontarkan oleh Aquilino Pimentel Jr, anggota Komite Konsultatif Filipina, itu melalui pemberitaan media.

"Pemerintah Malaysia menegaskan posisinya bahwa Malaysia tidak akan mengakui dan tak akan meladeni klaim dari pihak manapun terhadap Sabah," ujar Anifah seperti dilansir Channel News Asia, Rabu (31/1).

Anifah menjelaskan Sabah telah diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan masyarakat internasional sebagai bagian dari Malaysia sejak terbentuknya Federasi pada tanggal 16 September 1963. Pernyataan seperti yang diucapkan Aquilino hanya akan mengungkapkan ketidaktahuannya akan sejarah dan hukum internasional. "Pernyataan itu berpotensi membahayakan hubungan bilateral yang sangat baik yang sudah terjalin antara Malaysia dan Filipina," kata Anifah.

Aquilino merupakan satu dari 25 orang anggota Komite Konsultasi Pemerintah Filipina. Tugasnya meninjau dan mengajukan amandemen Konstitusi Filipina tahun 1987. Ia mengatakan, proposal utama yang diajukan adalah peralihan dari model kekuasaan yang tersentralisasi ke pemerintahan federal.

"Seharusnya ada cara yang dapat diterima berdasarkan hukum internasional untuk membenarkan klaim kita terhadap Sabah," kata Aquilino kepada jaringan ABS-CBN News setempat dalam sebuah wawancara, Selasa (29/1).

Proposal Aquilino untuk pemerintah federal yang baru mencakup 12 negara bagian, yakni Luzon Utara, LuzonTengah, Luzon Selatan, Bicol, Visayas Timur, Visayas Tengah, Visayas Barat, Minparom, Mindanao Utara, Mindanao Selatan, Bangsamoro, dan Metro Manila. Aquilino mengatakan pemerintah Filipina dapat menambahkan Sabah sebagai negara bagian ke-13 di kemudian hari.

Pada 2013 lalu, sekitar 200 orang dari Filipina Selatan mendarat di Sabah dan memerangi pasukan keamanan Malaysia selama lebih dari sebulan dalam upaya untuk mengajukan klaim kuno wilayah Kesultanan Sulu. Sedikitnya dua petugas polisi Malaysia dipenggal oleh kawanan penyerbu tersebut.

Sabah di pulau Kalimantan bergabung dengan Malaya, Sarawak dan Singapura untuk membentuk Malaysia pada tahun 1963.

Credit Credit REPUBLIKA.CO.ID

Menlu Sebut RI selalu Dukung Timor Leste Jadi Anggota ASEAN

Indonesia selalu mendukung Timor Leste menjadi anggota Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN). (CNN Indonesia/Riva Dessthania Suastha)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan proses keanggotaan Timor Leste di ASEAN masih terus dibahas. Dimana Indonesia selalu mendukung negara itu menjadi bagian dari blok di Asia Tenggara tersebut.

“Posisi Indonesia cukup jelas bahwa kita mendukung aplikasi Timor-Leste menjadi negara anggota ASEAN. Kita sudah melewati proses dan studi panjang, nanti kita tinggal lihat hasilnya seperti apa,” kata Retno seusai bertemu dengan Menlu Timor-Leste, Aurelio Sergio Guterres, di kantornya, Rabu (31/1).

Timor Leste sudah mengajukan niat menjadi anggota ASEAN sejak 2011 lalu. Dili juga telah melayangkan surat permohonan kepada Sekretariat ASEAN untuk menjadi anggota ke-11 ASEAN.

Walau telah mendapat sambutan yang cukup positif, belum tercapainya suara konsensus dari 10 negara anggota menjadikan hingga kini ASEAN belum juga menerima secara resmi Timor-Leste sebagai anggota resminya.

Retno mengatakan Timor Leste sampai saat ini terus berupaya menyesuaikan agar bisa secara resmi menjadi bagian dari ASEAN. Meski begitu Retno tak memberikan tenggat waktu kapan ASEAN akan menerima permintaan keanggotaan itu.

“Soal keanggotaan ini, Menlu Guterres juga baru kembali dari Singapura. Karena keketuaan ASEAN tahun ini adalah Singapura, isu [keanggotan] ini juga dibahas mereka. Nanti sore juga akan dibahas dengan Sekretaris Jenderal ASEAN,” kata Retno.

Indonesia merupakan negara pertama yang menyatakan setuju untuk menerima Timor Leste ke dalam anggota ASEAN. Indonesia juga menjadi negara yang mendorong negara anggota ASEAN lainnya untuk turut menyetujui hal ini.

Selain Indonesia, negara anggota ASEAN yang menyetujui Timor Leste masuk ke dalam ASEAN adalah Malaysia, Thailand dan Filipina. Sementara sejumlah negara lain masih meragukan Timor Leste, mengingat kekhawatiran mengenai masa lalu dan stabilitas negara yang baru merdeka pada 2002 lalu itu.

Meski status Timor Leste hingga kini belum sebagai anggota, namun negeri Bumi Loro Sae itu kerap diikutsertakan dalam berbagai kegiatan ASEAN yang tidak bersifat politik seperti dalam ajang SEA Games sejak 2003 lalu.

Selain Timor Leste, sejumlah negara lainnya di sekitar kawasan Asia Tenggara pernah mengungkapkan keinginannya menjadi anggota ASEAN seperti Papua Nugini, Bangladesh, Sri Lanka, dan Pakistan. Meskipun secara geografis, keempat negara itu tidak berada di Asia Tenggara.

Credit cnnindonesia.com

Perundingan Perbatasan Darat RI-Timor Leste Tuntas Tahun Ini

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi sepakat mempercepat perundingan perbatasan darat dalam pertemuan bilateral dengan Menlu Timor-Leste Aurelio Sergio Guterres di Jakarta, Rabu (31/1). (CNN Indonesia/Riva Dessthania Suastha)

Jakarta, CB -- Indonesia bersama Timor Leste sepakat mempercepat perundingan perbatasan darat yang ditargetkan selesai tahun ini.

“Sengketa perbatasan darat dengan Timor-Leste tinggal sedikit, hanya tinggal dua segmen. Kami harapkan tahun ini perundingan itu bisa selesai,” kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi seusai pertemuan bilateral dengan Menlu Timor-Leste Aurelio Sergio Guterres di Jakarta, Rabu (31/1).

Retno mengatakan kedua wilayah masih dinegosiasikan itu adalah Noel Besi-Citrana yang terletak di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur dan Bidjael Suna-Oben yang berada di Kabupaten Ambeno, Timor Timur.

Dia mengatakan selama ini perundingan batas wilayah negara Indonesia dan Timor-Leste terus dilakukan, meski sempat tertunda karena kondisi Timor-Leste yang pada tahun lalu menghadapi pemilihan umum.

“Perundingan dan komunikasi terus kami akukan secara intensif tapi sempat tertunda karena Timor-Leste hadapi pemilu. Sekarang kami ingin negosiasi segera dilakukan kembali,” kata Retno.

Di saat bersamaan, Retno juga mengatakan, kedua negara sepakat memulai perundingan batas maritim khususnya di wilayah utara dan selatan.

“Perundingan wilayah maritim di bagian selatan belum mulai karena mereka [Timor-Leste] juga sedang berunding dengan Australia sehingga kami ingin agar perundingan mereka dengan Australia diselesaikan dulu baru kemudian mulai bernegosiasi dengan Indonesia,” ujar Retno.

Credit cnnindonesia.com

Menlu Jerman: Israel Bikin Eropa Frustasi

TEL AVIV - Menteri Luar Negeri (Menlu) Jerman, Sigmar Gabriel, memperingatkan Israel bahwa Tel Aviv menghadapi rasa frustasi yang terus berlanjut di Eropa. Situasi ini terjadi di tengah kekhawatiran akan masa depan solusi dua negara terhadap konflik Israel-Palestina.

Gabriel mengadopsi nada yang sangat berbeda dengan Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Mike Pence, yang dalam sebuah kunjungan ke Israel minggu lalu mendukung pengumuman Presiden Donald Trump pada 6 Desember bahwa pemerintahannya mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, dan akan memindahkan Kedutaan Besar AS ke Kota.

"Sehubungan dengan pertanyaan orang-orang Palestina dan Iran, orang-orang Amerika menganggap Anda lebih jelas dari sebelumnya. Tapi apakah ini benar-benar hal yang baik?" tanya Gabriel di Tel Aviv seperti dilansir dari Reuters, Kamis (1/2/2018).

Mengutip kesuksesan diplomasi AS di wilayah tersebut, ia kemudian bertanya: "Mungkinkah orang Amerika masih memainkan peran seperti itu jika mereka berpihak begitu terbuka? Akankah orang lain mencoba masuk ke sepatu mereka?"

Dalam sebuah ancaman terselubung tipis tentang memotong bantuan, ia mengatakan beberapa anggota kabinet Israel secara eksplisit menentang solusi dua negara namun solusi seperti itu selalu menjadi dasar hubungan kedua negara untuk perdamaian Israel-Palestina dan untuk yang besaran jumlah dana dari Jerman dan Eropa.

"Ini - sinyal campuran terbaik tidak luput dari perhatian di Eropa, di mana ada ketegangan yang jelas dengan tindakan Israel," katanya kepada sebuah konferensi keamanan Israel. Gabriel mengutip perselisihan pendapat bahkan di dalam Partai Sosial Demokratnya sendiri tentang apa yang beberapa orang anggap sebagai perlakuan "tidak adil" terhadap orang-orang Palestina.

"Hal ini semakin sulit bagi orang-orang seperti saya untuk menjelaskan kepada mereka alasan mengapa dukungan kita untuk Israel harus bertahan," katanya.

Gabriel menunjuk kekhawatiran tentang kekerasan, kebencian, dan pembangunan permukiman Israel di wilayah yang diduduki Palestina yang mencari negara merdeka di masa depan.

"Jerman menantikan hari ketika kapal tersebut bisa memindahkan kedutaan besarnya di Israel ke Yerusalem. Tapi saya menambahkan: di dua negara bagian dengan Yerusalem sebagai Ibu Kota mereka. Tidak ada jalan pintas di sini," tegasnya.

Warga Palestina menginginkan Yerusalem Timur, yang dikuasai oleh Israel dalam perang 1967, untuk Ibu Kota masa depan mereka. Sementara Israel menganggap Yerusalem sebagai Ibu Kota abadi dan tak dapat dibagi.

Gabriel berbicara setelah pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

Sebelumnya pada hari itu Netanyahu memperbaiki pernyataan tersebut dalam sebuah konferensi pers bersama yang diadakan dengan kolega Jermannya setelah Gabriel mengatakan bahwa dia didorong agar pemerintah Netanyahu mendukung solusi dua negara dengan perbatasan Israel yang aman.

"Bahwa kita akan mengendalikan keamanan sebelah barat sungai Yordan (sungai). Itu adalah kondisi pertama," Netanyahu merasa keberatan, memotong Gabriel dan menambahkan, "Apakah itu didefinisikan sebagai sebuah keadaan ketika kita memiliki kontrol militer adalah masalah lain. Saya lebih suka tidak membahas label, tapi substansi."

Gabriel menyarankan agar diskusi ditinjau ulang di lain waktu.

Gabriel telah menjadi pendukung vokal upaya-upaya lebih besar untuk memerangi anti-Semitisme di Jerman, termasuk pembentukan sebuah pos komisaris pemerintah baru untuk mengawasi inisiatif semacam itu.

Pada saat yang sama, dia berada di bawah tekanan di dalam negeri untuk mengambil garis keras pada pembangunan permukiman Israel yang terus berlanjut yang melanggar hukum internasional.

Credit sindonews.com