Credit republika.co.id
Kamis, 01 Februari 2018
Aljazeera rilis dokumen Abbottabad, terungkap fakta keluarga Osama bin Laden
Osama Bin Laden (REUTERS.com)
Jakarta (CB) - Dari rangkaian foto dan video yang
ditempukan dalam dokumen Abbottabad terlihat jelas bahwa istri-istri dan
anak-anak mendiang pemimpin Alqaeda Osama bin Laden telah menempuh
perjalanan hidup yang berat disertai trauma selama dua puluh tahun.
Menurut Aljazeera, terlihat jelas dari foto-foto dan berbagai video bahwa anggota keluarga terkenal dan superkaya Arab Saudi itu telah membawa serta anak cucunya menjadi buron yang hidup dari satu penampungan ke satu penampungan di padang pasar, di gunung-gunung dan gua-gua.
Mereka bahkan berpakaian compang camping dan kehilangan identitasi.
Generasi kedua keluarga bin Laden ini tidak berbicara dalam Bahasa Arab, melainkan berbicara dalam bahasa dan dialek yang biasa diucapkan orang-orang Pakistan dan Afghanistan, terutama Pashto dan Urdu.
Mereka juga harus mengenakan busana tradisional yang biasa dipakai anak-anak Afghan. Bahkan, tulis Aljazeera, para istri Bin Laden meninggalkan pakaian tradisional Arab, abaya hitam, dengan mengganti mengenakan Chadri dan burqa Afghanistan.
Dari dokumen di mana Bin Laden tewas dalam penyerbuan Navy SEALs beberapa tahun lalu itu. diketahui dengan siapa para putra Bin Laden menikah.
Muhammad, putra tertuanya, menikahi putri Abu Hafs al-Masri atau Muhammad Atef. Putra Osama lainnya, Saad, menikahi putri sahabat ayahnya di Sudan, sedangkan putra ketiganya menikahi putri Abu Muhammad al-Masri atau Muhammad al-Zayat. Lain lagi dengan Othman yang menikahi Safia, putri Saif al-Adl, sebagai istri keduanya.
Sementara, masih menurut Aljazeera berdasarkan dokumen yang disiarkan lengkap dalam laman televisi Qatar itu, putri-putri Osama dinikahi para pria dari negara-negara Teluk.
Sewaktu masih tinggal di Kandahar, Pakistan, putri Osama bernama Fatima dinikahkan dalam usia 12 tahun dengan pria Kuwait, Suleiman Bughith, pada 1999. Sedangkan putrinya yang lain, Khadija dinikahkan dengan Abdullah al-Halabi dari Madinah, saat berusia sebelas tahun.
Diketahui pula dari dokumen itu putri-putri Osama lainnya --Mariam, Sumaya dan Iman-- hidup bersama keluarga bin Laden di Iran, sebelum diangkut ke kedutaan besar Saudi.
Dalam rangkaian video itu, para istri tokoh-tokoh Alqaeda hidup dalam kesusahan sampai-sampai kesulitan mendapatkan bahan pokok, demikian Aljazeera dalam lamannya.
Menurut Aljazeera, terlihat jelas dari foto-foto dan berbagai video bahwa anggota keluarga terkenal dan superkaya Arab Saudi itu telah membawa serta anak cucunya menjadi buron yang hidup dari satu penampungan ke satu penampungan di padang pasar, di gunung-gunung dan gua-gua.
Mereka bahkan berpakaian compang camping dan kehilangan identitasi.
Generasi kedua keluarga bin Laden ini tidak berbicara dalam Bahasa Arab, melainkan berbicara dalam bahasa dan dialek yang biasa diucapkan orang-orang Pakistan dan Afghanistan, terutama Pashto dan Urdu.
Mereka juga harus mengenakan busana tradisional yang biasa dipakai anak-anak Afghan. Bahkan, tulis Aljazeera, para istri Bin Laden meninggalkan pakaian tradisional Arab, abaya hitam, dengan mengganti mengenakan Chadri dan burqa Afghanistan.
Dari dokumen di mana Bin Laden tewas dalam penyerbuan Navy SEALs beberapa tahun lalu itu. diketahui dengan siapa para putra Bin Laden menikah.
Muhammad, putra tertuanya, menikahi putri Abu Hafs al-Masri atau Muhammad Atef. Putra Osama lainnya, Saad, menikahi putri sahabat ayahnya di Sudan, sedangkan putra ketiganya menikahi putri Abu Muhammad al-Masri atau Muhammad al-Zayat. Lain lagi dengan Othman yang menikahi Safia, putri Saif al-Adl, sebagai istri keduanya.
Sementara, masih menurut Aljazeera berdasarkan dokumen yang disiarkan lengkap dalam laman televisi Qatar itu, putri-putri Osama dinikahi para pria dari negara-negara Teluk.
Sewaktu masih tinggal di Kandahar, Pakistan, putri Osama bernama Fatima dinikahkan dalam usia 12 tahun dengan pria Kuwait, Suleiman Bughith, pada 1999. Sedangkan putrinya yang lain, Khadija dinikahkan dengan Abdullah al-Halabi dari Madinah, saat berusia sebelas tahun.
Diketahui pula dari dokumen itu putri-putri Osama lainnya --Mariam, Sumaya dan Iman-- hidup bersama keluarga bin Laden di Iran, sebelum diangkut ke kedutaan besar Saudi.
Dalam rangkaian video itu, para istri tokoh-tokoh Alqaeda hidup dalam kesusahan sampai-sampai kesulitan mendapatkan bahan pokok, demikian Aljazeera dalam lamannya.
Credit antaranews.com
Indonesia Ajak Korea Selatan Jalin Kerja Sama Intelijen
Indonesia mengajak Korea Selatan untuk menjadi
negara pengamat dalam kerja sama intelijen antarnegara Asia Tenggara
yang dikenal dengan konsep 'Our Eyes'. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Permintaan itu disampaikan dalam pertemuan Menteri Pertahanan Korea Selatan Song Young Moo dengan Presiden Joko Widodo yang dihelat di Istana Merdeka, Rabu (31/1).
Menurut Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, masalah terorisme menjadi agenda pertemuan Jokowi dengan Menhan Korea Selatan selain penyediaan alat sistem utama pertahanan (alutsista).
Penanggulangan terorisme menjadi penting lantaran masalah itu adalah fokus pertahanan Indonesia saat ini. Karena itu, menurut Ryamizard, Indonesia tak segan untuk mengajak kerja sama negara ginseng tersebut.
Sekadar informasi, Our Eyes adalah kerja sama negara-negara Asia Tenggara dalam bertukar informasi intelijen untuk menangkal ancaman terorisme.
Kerja sama ini baru diluncurkan pada awal tahun ini yang ditandai dengan penandatangan pernyataan bersama dari Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.
“Tujuan kami sama, Indonesia tidak ada musuh. Musuh utama kita adalah teroris. (Sehingga) Korea Selatan kami ajak sebagai pengamat (observer),” ujar Ryamizard di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (31/1).
Setelah Korea Selatan, rencananya pemerintah juga akan mengajak Australia untuk bergabung sebagai negara observer. Rencananya Ryamizard akan menyambangi negara kanguru itu untuk menyampaikan ajakan tersebut dalam waktu dekat.
“Selain itu, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe juga telah mengirimkan utusan ke Indonesia terkait inisiatif ini. Amerika Serikat, China, dan Rusia pun sebetulnya menyatakan minat untuk bergabung, banyak yang mau ikut bergabung, tapi kami batasi,” kata dia.
Adapun Menhan Korsel Song Young Moo tidak berkomentar ihwal ajakan Indonesia tersebut. Menurutnya, Korea Selatan tentu akan meningkatkan kerja sama yang lebih erat di bidang pertahanan, diplomasi, dan industri pertahanan.
“Kedua pemimpin negara bersepakat meningkatkan hubungan kedua negara menjadi kemitraan strategis khusus. Kami akan berjalan beriringan dengan Indonesia, karena Indonesia adalah negara penting bagi Korea Selatan,” kata dia.
Credit cnnindonesia.com
Uji Coba Pertahanan Rudal AS Gagal di Tengah Ancaman Korut
WASHINGTON
- Militer Amerika Serikat (AS) melakukan uji coba sistem pertahanan
rudal di Hawaii. Namun, uji coba untuk menembak jatuh rudal boneka itu
berujung pada kegagalan.
Kegagalan uji coba ini terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran terkait program rudal dan nuklir Korea Utara (Korut).
Seorang pejabat AS mengatakan bahwa rudal SM-3 Block IIA diluncurkan dari situs uji Aegis Ashore di Hawaii, namun gagal menghantam rudal lain yang diluncurkan dari sebuah pesawat terbang.
Rudal, yang sedang dikembangkan oleh Raytheon Co, digunakan untuk menargetkan rudal jarak menengah dan sedang dikembangkan dengan Jepang.
Badan Pertahanan Rudal tidak mengomentari hasil tes tersebut, namun membenarkan bahwa hal tersebut telah terjadi.
"Badan Pertahanan Rudal dan Angkatan Laut AS yang mengawal Kompleks Uji Pertahanan Rudal Aegis Ashore (AAMDTC) melakukan uji coba menembakkan rudal dengan rudal Standard Missile (SM)-3 Blok IIA yang diluncurkan dari Pacific Missile Range Facility, Kauai, Hawaii, Rabu pagi," kata Mark Wright, juru bicara badan tersebut seperti dikutip dari Reuters, Kamis (1/2/2018).
Uji coba pencegatan untuk rudal Juni lalu juga gagal, namun ada uji coba yang berhasil di awal 2017.
Tahun lalu Korut telah berulang kali meluncurkan rudal, beberapa di antaranya berhasil melintasi wilayah Jepang, dan uji coba nuklir keenam yang dinyatakan paling kuat. Tindakan ini telah mendorong sebuah kampanye yang dipimpin AS untuk menguatkan sanksi PBB, yang oleh Pyongyang disebut sebagai tindakan perang.
Kegagalan uji coba ini terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran terkait program rudal dan nuklir Korea Utara (Korut).
Seorang pejabat AS mengatakan bahwa rudal SM-3 Block IIA diluncurkan dari situs uji Aegis Ashore di Hawaii, namun gagal menghantam rudal lain yang diluncurkan dari sebuah pesawat terbang.
Rudal, yang sedang dikembangkan oleh Raytheon Co, digunakan untuk menargetkan rudal jarak menengah dan sedang dikembangkan dengan Jepang.
Badan Pertahanan Rudal tidak mengomentari hasil tes tersebut, namun membenarkan bahwa hal tersebut telah terjadi.
"Badan Pertahanan Rudal dan Angkatan Laut AS yang mengawal Kompleks Uji Pertahanan Rudal Aegis Ashore (AAMDTC) melakukan uji coba menembakkan rudal dengan rudal Standard Missile (SM)-3 Blok IIA yang diluncurkan dari Pacific Missile Range Facility, Kauai, Hawaii, Rabu pagi," kata Mark Wright, juru bicara badan tersebut seperti dikutip dari Reuters, Kamis (1/2/2018).
Uji coba pencegatan untuk rudal Juni lalu juga gagal, namun ada uji coba yang berhasil di awal 2017.
Tahun lalu Korut telah berulang kali meluncurkan rudal, beberapa di antaranya berhasil melintasi wilayah Jepang, dan uji coba nuklir keenam yang dinyatakan paling kuat. Tindakan ini telah mendorong sebuah kampanye yang dipimpin AS untuk menguatkan sanksi PBB, yang oleh Pyongyang disebut sebagai tindakan perang.
Credit sindonews.com
Korut Anggap Larangan Pasokan Minyak sebagai Deklarasi Perang
MOSKOW
- Memaksakan larangan ekspor minya ke Korea Utara (Korut) secara total
akan berarti sebuah blokade penuh dan dianggap sebagai deklarasi perang
oleh Pyongyang. Peringtan itu dikeluarkan oleh Duta Besar (Dubes) Rusia
untuk Korut.
Pada bulan Desember lalu, Dewan Keamanan (DK) PBB dengan suara bulat menyetujui sebuah babak baru sanksi untuk Korut, yang memicu pemotongan impor minyak dan produk minyak negara tersebut. Langkah tersebut merupakan tanggapan atas peluncuran uji coba rudal balistik Pyongyang yang terbaru.
Dubes Rusia untuk Korut, Alexander Matsegora, memperingatkan agar tidak mengurangi pasokan minyak ke negara tersebut lebih jauh lagi.
"Jika pasokan produk minyak dan minyak dihentikan, itu berarti blokade total terhadap DPRK (Korea Utara)," kata Matsegora dalam sebuah wawancara.
"Pyongyang telah berulang kali mengatakan bahwa tindakan tersebut akan dianggap sebagai sebuah deklarasi perang dengan semua konsekuensinya," imbuhnya seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (1/2/2018).
Matsegora mengatakan sanksi PBB menutup sekitar 540 ribu ton pasokan minyak mentah dari China dan sekitar 60 ribu ton minyak sulingan dari negara lain.
"Ini sudah setetes di lautan," cetus Matsegora.
Beijing diyakini sebagai jalur ekonomi utama Pyongyang, menyumbang hampir semua pasokan energi dan perdagangan Korut. Rezim sanksi yang disempurnakan tersebut menghasilkan penurunan 50 persen dalam perdagangan China dengan Korut pada bulan Desember.
Selain sanksi ekonomi yang ada yang disetujui oleh DK PBB yang beranggotakan 15 orang, Washington telah memberlakukan tindakan hukuman sepihak. Langkah tersebut telah berulang kali dikecam oleh Moskow yang menganggapnya tidak dapat diterima dalam hal hukum internasional.
Washington juga meminta sekutunya untuk meningkatkan tekanan pada Pyongyang selama pertemuan puncak di Vancouver. Pertemuan gabungan AS-Kanada pada pertengahan Januari melihat 20 negara lainnya menyetujui sanksi ekonomi lebih lanjut. Rusia dan China - yang tidak diundang ke Vancouver - mengutuk tindakan tersebut.
Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa pertemuan tersebut menunjukkan "rasa tidak hormat mutlak" atas wewenang DK PBB. Ia menambahkan bahwa pertemuan tersebut gagal menawarkan alternatif apapun terhadap inisiatif China-Rusia yang ada, inisiatif 'double-freeze', yang meminta Pyongyang untuk menunda uji coba nuklirnya, dengan Seoul dan Washington menghentikan latihan bersama mereka di wilayah tersebut.
Pada bulan Desember lalu, Dewan Keamanan (DK) PBB dengan suara bulat menyetujui sebuah babak baru sanksi untuk Korut, yang memicu pemotongan impor minyak dan produk minyak negara tersebut. Langkah tersebut merupakan tanggapan atas peluncuran uji coba rudal balistik Pyongyang yang terbaru.
Dubes Rusia untuk Korut, Alexander Matsegora, memperingatkan agar tidak mengurangi pasokan minyak ke negara tersebut lebih jauh lagi.
"Jika pasokan produk minyak dan minyak dihentikan, itu berarti blokade total terhadap DPRK (Korea Utara)," kata Matsegora dalam sebuah wawancara.
"Pyongyang telah berulang kali mengatakan bahwa tindakan tersebut akan dianggap sebagai sebuah deklarasi perang dengan semua konsekuensinya," imbuhnya seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (1/2/2018).
Matsegora mengatakan sanksi PBB menutup sekitar 540 ribu ton pasokan minyak mentah dari China dan sekitar 60 ribu ton minyak sulingan dari negara lain.
"Ini sudah setetes di lautan," cetus Matsegora.
Beijing diyakini sebagai jalur ekonomi utama Pyongyang, menyumbang hampir semua pasokan energi dan perdagangan Korut. Rezim sanksi yang disempurnakan tersebut menghasilkan penurunan 50 persen dalam perdagangan China dengan Korut pada bulan Desember.
Selain sanksi ekonomi yang ada yang disetujui oleh DK PBB yang beranggotakan 15 orang, Washington telah memberlakukan tindakan hukuman sepihak. Langkah tersebut telah berulang kali dikecam oleh Moskow yang menganggapnya tidak dapat diterima dalam hal hukum internasional.
Washington juga meminta sekutunya untuk meningkatkan tekanan pada Pyongyang selama pertemuan puncak di Vancouver. Pertemuan gabungan AS-Kanada pada pertengahan Januari melihat 20 negara lainnya menyetujui sanksi ekonomi lebih lanjut. Rusia dan China - yang tidak diundang ke Vancouver - mengutuk tindakan tersebut.
Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa pertemuan tersebut menunjukkan "rasa tidak hormat mutlak" atas wewenang DK PBB. Ia menambahkan bahwa pertemuan tersebut gagal menawarkan alternatif apapun terhadap inisiatif China-Rusia yang ada, inisiatif 'double-freeze', yang meminta Pyongyang untuk menunda uji coba nuklirnya, dengan Seoul dan Washington menghentikan latihan bersama mereka di wilayah tersebut.
Credit sindonews.com
Korut Akan Pamer Puluhan Rudal Antarbenua untuk Menakuti AS
Korut akan memamerkan puluhan rudal balistik
antarbenua Hwasong-15 yang sudah diuji coba untuk pertama kalinya pada
November lalu. (Reuters/KCNA)
Salah satu sumber mengatakan kepada CNN bahwa tujuan dari pameran "ratusan" rudal dan roket itu adalah "untuk menakuti Amerika."
Seorang sumber diplomatik lainnya kemudian menjabarkan bahwa dalam parade itu, Korut akan memamerkan puluhan rudal balistik antarbenua Hwasong-15 yang sudah diuji coba untuk pertama kalinya pada November lalu.
Kedua sumber itu juga tak menutup kemungkinan Korut bakal melakukan uji coba rudal lanjutan untuk menyampaikaan pesan kuat kepada pasukan Amerika yang kini masih berada di Korea Selatan.
Kabar ini datang tak lama setelah Trump menyampaikan pidato kenegaraan tahunan pertamanya di hadapan Kongres pada Selasa, (30/1).
Dalam pidato itu, Trump mengkritik pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un, dan "pendekatan gegabahnya" mengenai senjata nuklir dan rudal balistik yang dapat mengancam AS.
|
|
Beberapa saat sebelum pidato tersebut, sejumlah sumber mengatakan kepada CNN, Trump membatalkan keputusannya mendaulat Victor Cha sebagai Duta Besar AS untuk Korea Selatan karena perbedaan kebijakan.
Cha, sebagai akademisi terhormat yang pernah memegang pos penting dalam pemerintahan Bush, mengatakan kpeada Washington Post bahwa tanggapan AS terhadap ancaman Korut seharusnya bukan "seperti yang diusulkan Trump, serangan militer preventif."
Sebaliknya, Cha malah menyusun "opsi militer yang dapat mengatasi ancaman tanpa memicu perang yang dapat membunuh puluhan, bahkan ratusan ribu warga Amerika."
|
|
Hubungan Korsel dan Korut sendiri kembali membingungkan setelah sinyal perbaikan relasi setelah Kim Jong-un menyampaikan pidato awal tahunnya.
Dalam pidato itu, Kim menyiratkan keinginan Korut untuk ikut serta dalam Olimpiade Musim Dingin. Sejak saat itu, kedua negara sudah melakukan sejumlah pertemuan untuk membahas teknis pengiriman atlet Korut ke Korsel.
Korut dan Korsel bahkan sepakat untuk berpawai di bawah bendera unifikasi ketika mengikuti pembukaan Olimpiade di Pyeongchang tersebut.
Ilustrasi bendera unifikasi. (Reuters/Andy Clark)
|
Korut bahkan tetap menggelar parade militer besar-besaran ini walau hanya berselang sehari sebelum perhelatan Olimpiade Musim Dingin digelar pada 9 Februari.
Credit cnnindonesia.com
Pentagon Ketakutan dengan Kemajuan Senjata Anti-Satelit China dan Rusia
WASHINGTON
- Pentagon dikabarkan tengah khawatir bahwa China dan Rusia sedang
mengembangkan rudal anti satelit (ASAT). Senjata ini bisa menembakkan
misil yang mencapai orbit Bumi rendah (LEO) AS keluar dari bintang dalam
dua tahun ke depan.
Direktorat intelijen Kepala Staf Gabungan, yang disebut J-2, mengatakan kepada Washington Free Beacon bahwa rudal-rudal ini saat ini dalam pembangunan dan akan memiliki kemampuan tempur sejak tahun 2020.
Pada bulan Mei, Direktur Intelijen Nasional Dan Coats mengatakan bahwa Moskow dan Beijing semakin mempertimbangkan serangan terhadap sistem satelit sebagai bagian dari doktrin peperangan masa depan mereka.
"Keduanya akan terus mengejar senjata ASAT secara penuh sebagai sarana untuk mengurangi keefektifan militer AS," kata Coats kepada Kongres.
"Rusia mencari rangkaian kemampuan yang beragam untuk mempengaruhi satelit di semua rezim orbit, seperti senjata laser untuk Tuhan," imbuhnya.
Free Beacon memperkirakan bahwa Moskow menghabiskan USD5 miliar per tahun untuk senjata ASAT seperti rudal peluncuran rudal Nudol ASAT yang baru-baru ini diuji pada bulan Desember 2016. Rudal darat ke udara S-300, S-400, dan S-500 mereka juga memiliki kemampuan untuk menyerang target LEO.
Sementara itu, program China bersifat rahasia, tapi dianggap hebat. Pada tahun 2010, 2013, dan 2014, Beijing melakukan uji coba rudal mid-course yang menurut Pentagon sebagai sistem yang juga dapat dimodifikasi dengan mudah untuk menembak jatuh satelit.
"Program modernisasi militer China jelas mencakup upaya untuk meningkatkan permainannya di luar angkasa. Senjata untuk ruang melibatkan lebih dari sekedar sistem ASAT, tapi ini adalah tanda kemajuan China yang paling mencolok," kata mantan Direktur CIA John McLaughlin pada awal bulan Januari lalu kepada Cipher Brief seperti dikutip dari Sputnik, Kamis (1/2/2018).
Berbicara kepada news.com.au, John Blaxland, profesor Studi Keamanan dan Intelijen Internasional dan direktur ANU di Southeast Asia Institute, mengatakan bahwa teknologi semacam itu telah terus berkembang selama beberapa waktu.
"Departemen Pertahanan AS tidak diragukan lagi prihatin," kata Blaxland.
"Itu karena banyak teknologi presisi dan geolokasi, yang sebagian besar bergantung pada teknologi militer AS, sangat bergantung pada pemeliharaan jaringan satelit mereka tanpa hambatan oleh prospek serangan ASAT dari China atau Rusia," tuturnya.
Untuk mengantisipasi tantangan tersebut, Pentagon telah memulai pengembangan teknologi kontra seperti konstelasi satelit: jaringan satelit tumpang tindih yang dapat mempertahankan kemampuan geolasinya bahkan jika beberapa satelit di dalam jaringan hilang.
Saat ini, tidak ada perjanjian senjata yang ada mengenai senjata ASAT. Perjanjian semacam itu bisa merusak pertahanan rudal, karena banyak sistem pertahanan rudal juga memiliki kemampuan laten ASAT. Lembaga think tank RAND juga melaporkan bahwa AS memiliki persenjataan senjata ASAT mereka sendiri sehingga mereka tidak mau menyerah, karena saat ini mereka memegang kendali dalam perang antariksa.
Direktorat intelijen Kepala Staf Gabungan, yang disebut J-2, mengatakan kepada Washington Free Beacon bahwa rudal-rudal ini saat ini dalam pembangunan dan akan memiliki kemampuan tempur sejak tahun 2020.
Pada bulan Mei, Direktur Intelijen Nasional Dan Coats mengatakan bahwa Moskow dan Beijing semakin mempertimbangkan serangan terhadap sistem satelit sebagai bagian dari doktrin peperangan masa depan mereka.
"Keduanya akan terus mengejar senjata ASAT secara penuh sebagai sarana untuk mengurangi keefektifan militer AS," kata Coats kepada Kongres.
"Rusia mencari rangkaian kemampuan yang beragam untuk mempengaruhi satelit di semua rezim orbit, seperti senjata laser untuk Tuhan," imbuhnya.
Free Beacon memperkirakan bahwa Moskow menghabiskan USD5 miliar per tahun untuk senjata ASAT seperti rudal peluncuran rudal Nudol ASAT yang baru-baru ini diuji pada bulan Desember 2016. Rudal darat ke udara S-300, S-400, dan S-500 mereka juga memiliki kemampuan untuk menyerang target LEO.
Sementara itu, program China bersifat rahasia, tapi dianggap hebat. Pada tahun 2010, 2013, dan 2014, Beijing melakukan uji coba rudal mid-course yang menurut Pentagon sebagai sistem yang juga dapat dimodifikasi dengan mudah untuk menembak jatuh satelit.
"Program modernisasi militer China jelas mencakup upaya untuk meningkatkan permainannya di luar angkasa. Senjata untuk ruang melibatkan lebih dari sekedar sistem ASAT, tapi ini adalah tanda kemajuan China yang paling mencolok," kata mantan Direktur CIA John McLaughlin pada awal bulan Januari lalu kepada Cipher Brief seperti dikutip dari Sputnik, Kamis (1/2/2018).
Berbicara kepada news.com.au, John Blaxland, profesor Studi Keamanan dan Intelijen Internasional dan direktur ANU di Southeast Asia Institute, mengatakan bahwa teknologi semacam itu telah terus berkembang selama beberapa waktu.
"Departemen Pertahanan AS tidak diragukan lagi prihatin," kata Blaxland.
"Itu karena banyak teknologi presisi dan geolokasi, yang sebagian besar bergantung pada teknologi militer AS, sangat bergantung pada pemeliharaan jaringan satelit mereka tanpa hambatan oleh prospek serangan ASAT dari China atau Rusia," tuturnya.
Untuk mengantisipasi tantangan tersebut, Pentagon telah memulai pengembangan teknologi kontra seperti konstelasi satelit: jaringan satelit tumpang tindih yang dapat mempertahankan kemampuan geolasinya bahkan jika beberapa satelit di dalam jaringan hilang.
Saat ini, tidak ada perjanjian senjata yang ada mengenai senjata ASAT. Perjanjian semacam itu bisa merusak pertahanan rudal, karena banyak sistem pertahanan rudal juga memiliki kemampuan laten ASAT. Lembaga think tank RAND juga melaporkan bahwa AS memiliki persenjataan senjata ASAT mereka sendiri sehingga mereka tidak mau menyerah, karena saat ini mereka memegang kendali dalam perang antariksa.
Para pemimpin AS dalam pemerintah Trump telah mengambil nada hawkish dalam retorika baru-baru ini mengenai China dan Rusia. Sebelumnya pada bulan Januari, Menteri Pertahanan AS James Mattis merilis sebuah strategi pertahanan baru yang mengatakan bahwa melawan kekuatan militer China yang berkembang pesat dan kekuatan modernisasi Rusia adalah prioritas keamanan nasional Pentagon.
"Kami akan terus menuntut kampanye melawan teroris, tapi persaingan dengan kekuatan besar - bukan terorisme - sekarang menjadi fokus utama keamanan nasional AS," Mattis mengatakan dalam sebuah pidato pada 19 Januari di Johns Hopkins University's Paul H. Nitze School of Advanced International Studies di Washington, DC.
"Strategi ini sesuai untuk zaman kita, memberi rakyat Amerika perlindungan militer untuk jalan hidup kita, berdiri bersama sekutu kita dan memenuhi tanggung jawab kita untuk meneruskan generasi penerus kebebasan yang kita nikmati hari ini," imbuhnya.
Selama pidato kenegaraannya pada hari Selasa, Presiden AS Donald Trump menyebut China dan Rusia sebagai saingan yang menantang kepentingan, ekonomi dan nilai-nilai AS.
"Dalam menghadapi bahaya ini, kita tahu bahwa kelemahan adalah jalan yang paling pasti menuju konflik, dan kekuatan yang tak tertandingi adalah cara paling pasti untuk pertahanan kita," kata presiden.
Credit sindonews.com
Putin Sebut Daftar Sanksi AS Langkah Bermusuhan
MOSKOW
- Presiden Rusia, Vladimir Putin, menggambarkan daftar sanksi pejabat
negaranya dan konglomerat yang dikeluarkan Amerika Serikat (AS) sebagai
langkah bermusuhan dan bodoh. Menurutnya hal itu dipelopori oleh musuh
politik Presiden Donald Trump.
Meski begitu, Putin mengatakan bahwa Kremlin akan menahan diri untuk tidak melakukan pembalasan saat ini.
"Kami semua, 146 juta, telah dimasukkan ke dalam daftar," kata Putin pada sebuah pertemuan dengan para aktivis untuk kampanye pemilihannya.
"Tentu, ini adalah langkah yang tidak bersahabat, yang memperburuk hubungan Rusia-AS yang sudah tegang dan menyakitkan hubungan internasional secara keseluruhan," imbuhnya seperti dikutip dari ABC News.go, Rabu (31/1/2018).
Putin sendiri menggambarkan daftar tersebut sebagai bagian dari pertarungan elit politik AS. Keengganan Putin untuk secara tegas mengkritik Trump menyiratkan harapan pemimpin Rusia itu untuk menormalisasi hubungan dengan AS.
"Mereka yang melakukannya terutama berfokus pada politik internal, mereka menyerang presiden AS" kata Putin.
Putin lantas mengatakan Kremlin telah merenungkan kemungkinan pembalasan sambil menunggu daftar diumumkan, namun memutuskan untuk tidak melakukan tindakan.
Sebelumnya diwartakan jika Sanksi AS membidik sederet pejabat Kremlin termasuk PM Rusia. Laporan pemerintah AS kepada Kongres tentang Counter America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) 2017 itu mencantumkan 114 tokoh politik Rusia, termasuk para pejabat top Kremlin, dalam daftar target sanksi.
Selain PM Medvedev, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, Kepala Administrasi Presiden Anton Vaino, Wakil PM Pertama Igor Shuvalov, serta semua menteri termasuk Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov juga jadi target. Tak hanya itu, para pengusaha top Rusia seperti Alisher Usmanov, Sergey Ivanov dan Roman Abramovich, ikut-ikutan dijadikan target sanksi Departemen Keuangan AS.
Meski begitu, Putin mengatakan bahwa Kremlin akan menahan diri untuk tidak melakukan pembalasan saat ini.
"Kami semua, 146 juta, telah dimasukkan ke dalam daftar," kata Putin pada sebuah pertemuan dengan para aktivis untuk kampanye pemilihannya.
"Tentu, ini adalah langkah yang tidak bersahabat, yang memperburuk hubungan Rusia-AS yang sudah tegang dan menyakitkan hubungan internasional secara keseluruhan," imbuhnya seperti dikutip dari ABC News.go, Rabu (31/1/2018).
Putin sendiri menggambarkan daftar tersebut sebagai bagian dari pertarungan elit politik AS. Keengganan Putin untuk secara tegas mengkritik Trump menyiratkan harapan pemimpin Rusia itu untuk menormalisasi hubungan dengan AS.
"Mereka yang melakukannya terutama berfokus pada politik internal, mereka menyerang presiden AS" kata Putin.
Putin lantas mengatakan Kremlin telah merenungkan kemungkinan pembalasan sambil menunggu daftar diumumkan, namun memutuskan untuk tidak melakukan tindakan.
Sebelumnya diwartakan jika Sanksi AS membidik sederet pejabat Kremlin termasuk PM Rusia. Laporan pemerintah AS kepada Kongres tentang Counter America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) 2017 itu mencantumkan 114 tokoh politik Rusia, termasuk para pejabat top Kremlin, dalam daftar target sanksi.
Selain PM Medvedev, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, Kepala Administrasi Presiden Anton Vaino, Wakil PM Pertama Igor Shuvalov, serta semua menteri termasuk Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov juga jadi target. Tak hanya itu, para pengusaha top Rusia seperti Alisher Usmanov, Sergey Ivanov dan Roman Abramovich, ikut-ikutan dijadikan target sanksi Departemen Keuangan AS.
Credit sindonews.com
Trump perintahkan pusat penahanan GUantanamo tetap dibuka
Ilustrasi Penjara Guantanamo (reuters)
Washington (CB) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump
menandatangani perintah pada Selasa untuk tetap membuka pusat penahanan
militer di teluk Guantanamo setelah Barack Obama tidak berhasil menutup
penjara itu, yang menimbulkan kecaman dunia.
Dalam pidato kenegaraan pertamanya di Kongres, Trump memastikan memenuhi janji kampanyenya untuk terus menjalankan kegiatan penjara untuk tersangka teroris asing di pangkalan militer AS di Guantanamo, Kuba.
"Saya baru saja menandatangani perintah untuk mengarahkan Menteri Pertahanan (Jim) Mattis untuk memeriksa kembali kebijakan penahanan militer kita dan untuk tetap membuka sarana penahanan di teluk Guantanamo," kata Trump.
Perintah presiden itu mengesahkan langkah militer AS menambahkan tahanan dan menyarankan kemungkinan bahwa petempur IS dapat dikirim ke sana untuk pertama kali.
Obama menandatangani perintah pada hari pertamanya menjabat pada 2009, yang memerintahkan upaya menutup Guantanamo dalam waktu satu tahun, namun rencananya digagalkan oleh sebagian besar oposisi Partai Republik di Kongres. Sebagai gantinya, pemerintahannya mengurangi jumlah tawanan menjadi 41 dari 242 selama delapan tahun masa jabatannya.
Penjara yang dibuka oleh Presiden George W. Bush untuk menahan tersangka militan yang ditangkap di luar negeri setelah serangan 11 September 2001, melambangkan praktik penahanan keras yang membuka tuduhan penyiksaan pada AS.
Sebagai calon presiden, Trump berjanji memenuhi penjara tersebut para pelaku kejahatan. Sejak dia menjadi presiden setahun yang lalu, tidak ada indikasi ada tahanan baru yang datang.
"Di masa lalu, dengan bodohnya kami telah membebaskan ratusan dan ratusan teroris berbahaya, hanya untuk bertemu mereka lagi di medan perang - termasuk pemimpin IS, (Abu Bakr) al-Baghdadi, yang kami tangkap, yang kami miliki, yang kami lepaskan," kata Trump dalam pidatonya, merujuk pada kelompok garis keras tersebut.
Pengamat Hak Asasi Manusia Suriah mengatakan pada Juli bahwa Baghdadi telah terbunuh. Tentara Amerika menangkapnya di awal perang di Irak, dan membebaskannya setahun kemudian, mengira dia adalah seorang penghasut sipil ketimbang sebagai ancaman militer.
Kelompok kebebasan sipil segera mengecam perintah eksekutif, dan Pusat Hak Konstitusional mengatakan akan mengajukan tuntutan hukum.
"Dengan memberikan kehidupan baru kepada penjara itu, yang melambangkan langkah mundur Amerika pada penyiksaan dan penahanan tidak sah, Trump tidak akan membuat negara ini lebih aman," demikian Hina Shamsi, direktur di Serikat Kebebasan Warga Amerika Serikat, demikian Reuters melaporkan.
Dalam pidato kenegaraan pertamanya di Kongres, Trump memastikan memenuhi janji kampanyenya untuk terus menjalankan kegiatan penjara untuk tersangka teroris asing di pangkalan militer AS di Guantanamo, Kuba.
"Saya baru saja menandatangani perintah untuk mengarahkan Menteri Pertahanan (Jim) Mattis untuk memeriksa kembali kebijakan penahanan militer kita dan untuk tetap membuka sarana penahanan di teluk Guantanamo," kata Trump.
Perintah presiden itu mengesahkan langkah militer AS menambahkan tahanan dan menyarankan kemungkinan bahwa petempur IS dapat dikirim ke sana untuk pertama kali.
Obama menandatangani perintah pada hari pertamanya menjabat pada 2009, yang memerintahkan upaya menutup Guantanamo dalam waktu satu tahun, namun rencananya digagalkan oleh sebagian besar oposisi Partai Republik di Kongres. Sebagai gantinya, pemerintahannya mengurangi jumlah tawanan menjadi 41 dari 242 selama delapan tahun masa jabatannya.
Penjara yang dibuka oleh Presiden George W. Bush untuk menahan tersangka militan yang ditangkap di luar negeri setelah serangan 11 September 2001, melambangkan praktik penahanan keras yang membuka tuduhan penyiksaan pada AS.
Sebagai calon presiden, Trump berjanji memenuhi penjara tersebut para pelaku kejahatan. Sejak dia menjadi presiden setahun yang lalu, tidak ada indikasi ada tahanan baru yang datang.
"Di masa lalu, dengan bodohnya kami telah membebaskan ratusan dan ratusan teroris berbahaya, hanya untuk bertemu mereka lagi di medan perang - termasuk pemimpin IS, (Abu Bakr) al-Baghdadi, yang kami tangkap, yang kami miliki, yang kami lepaskan," kata Trump dalam pidatonya, merujuk pada kelompok garis keras tersebut.
Pengamat Hak Asasi Manusia Suriah mengatakan pada Juli bahwa Baghdadi telah terbunuh. Tentara Amerika menangkapnya di awal perang di Irak, dan membebaskannya setahun kemudian, mengira dia adalah seorang penghasut sipil ketimbang sebagai ancaman militer.
Kelompok kebebasan sipil segera mengecam perintah eksekutif, dan Pusat Hak Konstitusional mengatakan akan mengajukan tuntutan hukum.
"Dengan memberikan kehidupan baru kepada penjara itu, yang melambangkan langkah mundur Amerika pada penyiksaan dan penahanan tidak sah, Trump tidak akan membuat negara ini lebih aman," demikian Hina Shamsi, direktur di Serikat Kebebasan Warga Amerika Serikat, demikian Reuters melaporkan.
Credit antaranews.com
Pemimpin Senior Hamas Meninggal Dunia
Pemimpin senior sekaligus salah satu pendiri
Hamas, salah satu faksi besar di Palestina, Imad al-Alami meninggal
dunia di Jalur Gaza, Selasa (30/1). (AFP PHOTO / MOHAMMED ABED)
Alami, 63 tahun, meninggal dunia setelah sempat dirawat selama tiga pekan di sebuah rumah sakit di Jalur Gaza.
Tokoh senior Hamas, Bassem Naim, mengabarkan kematian Alami lewat akun Twitternya tanpa memberi penjelasan rinci.
Dilansir kantor berita Anadolu, Alami dikabarkan mengalami luka tembak di kepala saat sedang membersihkan senjata di rumahnya.
Pernyataan resmi Hamas sebagaimana dikutip AFP menyatakan Alami akan dimakamkan di Gaza. Jenazahnya akan disemakamkan di Mesji Al-Amari, Gaza. Acara perkabungan akan digelar di Alun-alun Saraya dan dihadiri seluruh pemimpin Hamas dan para pendukungnya di Jalur Gaza.
Alami adalah mantan Duta Besar Hamas pertama di Iran sebelum mengasingkan diri ke Suriah dan tinggal di negara itu hingga 2012 lalu.
Saat perang saudara pecah di Suriah, Alami bersama keluarganya kembali ke Palestina dan tinggal di Gaza.
Pada 2013, Alami terpilih menjadi wakil pemimpin Hamas yang ketika itu masih menguasai Gaza.
Sebagaimana dikutip AFP, Alami merupakan salah satu tokoh Hamas yang paling dihindari Israel karena dituduh kerap merencanakan sejumlah serangan.
Rumah Alami bahkan pernah dibom oleh Israel saat negara itu menggempur Gaza pada 2014 lalu.
Pada 2003, Amerika Serikat memasukan nama Alami dalam daftar “teroris global khusus.”
Credit cnnindonesia.com
Rabu, 31 Januari 2018
Pesawat Militer Cina Dicegat 8 Jet Tempur Korea Selatan
CB, Jakarta - Pesawat militer Cina
tanpa izin telah terbang ke zona identifikasi pertahanan udara Korea
atau KADIZ di dekat Pulau Ieo. Delapan jet tempur Korea Selatan dengan
cepat langsung mencegatnya.
Seperti yang dilansir Chosun Ilbo pada 30 Januari 2018, ini pelanggaran kedua pesawat Cina memasuki KADIZ dalam kurun waktu sekitar 40 hari.
Pesawat militer Cina itu memasuki zona tersebut dari barat daya Pulau Ieo pada Senin, 29 Januari 2018, sekitar pukul 9.30 pagi Senin, 29 Januari 2018.
Jet tersebut meninggalkan zona tersebut 25 menit kemudian dan
memasuki ADIZ Jepang. Jaraknya mencapai sekitar 120 kilometer arah
selatan Pulau Ulleung, sebelum berbelok dan terbang ke selatan ke arah
Cina.
Jet militer Cina itu rupanya pesawat patroli atau pesawat perang elektronik yang direnovasi dari pesawat transport Y-8.
Angkatan Udara Korea segera menerbangkan secara acak delapan pesawat F-15K dan KF-16 untuk mengawasi pesawat Cina.
Pada 18 Desember tahun lalu, lima pesawat militer Cina, dua pembom strategis H-6, dua pesawat tempur J-11 dan pesawat pengintai TU-154, juga melanggar KADIZ di dekat Pulau Ieo.
Cina memiliki desain teritorial berdasarkan pada batuan yang terendam, namun badan internasional tidak mengenal pulau-pulau yang tidak terlihat di atas air. Zona identifikasi pertahanan udara bukan wilayah udara teritorial, namun pesawat yang memasuki mereka wajib mengidentifikasi diri mereka ke negara yang mengklaim zona tersebut.
Namun zona Korea, Cina dan Jepang tumpang tindih di dekat Ieo karena masing-masing negara mengklaim sepihak sebagai wilayahnya.
Seperti yang dilansir Chosun Ilbo pada 30 Januari 2018, ini pelanggaran kedua pesawat Cina memasuki KADIZ dalam kurun waktu sekitar 40 hari.
Pesawat militer Cina itu memasuki zona tersebut dari barat daya Pulau Ieo pada Senin, 29 Januari 2018, sekitar pukul 9.30 pagi Senin, 29 Januari 2018.
Jet militer Cina itu rupanya pesawat patroli atau pesawat perang elektronik yang direnovasi dari pesawat transport Y-8.
Angkatan Udara Korea segera menerbangkan secara acak delapan pesawat F-15K dan KF-16 untuk mengawasi pesawat Cina.
Pada 18 Desember tahun lalu, lima pesawat militer Cina, dua pembom strategis H-6, dua pesawat tempur J-11 dan pesawat pengintai TU-154, juga melanggar KADIZ di dekat Pulau Ieo.
Cina memiliki desain teritorial berdasarkan pada batuan yang terendam, namun badan internasional tidak mengenal pulau-pulau yang tidak terlihat di atas air. Zona identifikasi pertahanan udara bukan wilayah udara teritorial, namun pesawat yang memasuki mereka wajib mengidentifikasi diri mereka ke negara yang mengklaim zona tersebut.
Namun zona Korea, Cina dan Jepang tumpang tindih di dekat Ieo karena masing-masing negara mengklaim sepihak sebagai wilayahnya.
Credit TEMPO.CO
Cina Terbitkan Visa Khusus Etnis Cina di Seluruh Dunia
CB, Jakarta - Warga asing keturunan Cina
diizinkan untuk mengajukan visa khusus untuk tinggal di Cina selama
lima tahun atau memasuki negara tersebut beberapa kali selama periode
tersebut setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
Kebijakan baru, yang berlaku mulai Kamis, 1 Februari 2018, adalah perbaikan pada visa multiple-entry satu tahun untuk etnis Cina di seluruh dunia.
Seperti yang dilaporkan South China Morning Post pada 30 Januari 2018, perubahan yang diumumkan oleh Kementerian Keamanan Publik pekan lalu, diperkirakan akan menarik lebih banyak etnis Tionghoa untuk melakukan bisnis atau bahkan tinggal di Cina.
Menurut definisi resmi Cina, orang asing asal Cina merujuk pada eks
warga Cina yang telah memperoleh kewarganegaraan asing, atau keturunan
warga Cina saat ini. Pemohon hanya perlu memiliki satu orang tua, kakek
nenek atau leluhur yang merupakan warga negara Cina. Tidak ada batasan
jumlah generasi.
Tapi sementara kebijakan tersebut terbuka untuk semua orang asing tersebut, menurut kementerian tersebut, pemohon diminta untuk membuktikan asal Cina mereka. Ini berarti menyerahkan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Cina atau pihak berwenang di negara tempat pemohon mengajukan permohonan.
Dokumen yang membuktikan asal Cina termasuk salinan paspor Cina atau kartu identitas orang-orang Cina atau paspor kerabat mereka.
Menurut Kantor Urusan Luar Negeri Cina di Shanghai, sertifikat dari pemerintah luar negeri juga akan diterima setelah dinilai oleh Kedutaan Besar Cina atau konsulat di negara asal pemohon. Kebijakan baru ini juga mempermudah pemohon dengan tidak memberlakukan pembatasan atas alasan kunjungan mereka.
"Visa semacam itu dapat diberikan kepada orang-orang etnis Tionghoa di luar negeri jika mereka perlu mengunjungi keluarga mereka, melakukan pertukaran bisnis atau budaya, atau menangani masalah pribadi di Cina," demikian pernyataan kementerian tersebut.
Baca: Fantastis, Rakyat Cina Habiskan Rp 7.800 Triliun untuk Jajan
Sementara mereka yang ingin tinggal lebih lama untuk alasan pekerjaan, studi atau hal-hal lain dapat mengajukan permohonan izin tinggal lima tahun.
"Kebijakan tersebut bertujuan untuk mendorong lebih banyak orang Tionghoa perantauan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi Cina," kata Qu Yunhai, Kepala biro administrasi keluar dan masuk Cina.
Kebijakan baru, yang berlaku mulai Kamis, 1 Februari 2018, adalah perbaikan pada visa multiple-entry satu tahun untuk etnis Cina di seluruh dunia.
Seperti yang dilaporkan South China Morning Post pada 30 Januari 2018, perubahan yang diumumkan oleh Kementerian Keamanan Publik pekan lalu, diperkirakan akan menarik lebih banyak etnis Tionghoa untuk melakukan bisnis atau bahkan tinggal di Cina.
Tapi sementara kebijakan tersebut terbuka untuk semua orang asing tersebut, menurut kementerian tersebut, pemohon diminta untuk membuktikan asal Cina mereka. Ini berarti menyerahkan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Cina atau pihak berwenang di negara tempat pemohon mengajukan permohonan.
Dokumen yang membuktikan asal Cina termasuk salinan paspor Cina atau kartu identitas orang-orang Cina atau paspor kerabat mereka.
Menurut Kantor Urusan Luar Negeri Cina di Shanghai, sertifikat dari pemerintah luar negeri juga akan diterima setelah dinilai oleh Kedutaan Besar Cina atau konsulat di negara asal pemohon. Kebijakan baru ini juga mempermudah pemohon dengan tidak memberlakukan pembatasan atas alasan kunjungan mereka.
"Visa semacam itu dapat diberikan kepada orang-orang etnis Tionghoa di luar negeri jika mereka perlu mengunjungi keluarga mereka, melakukan pertukaran bisnis atau budaya, atau menangani masalah pribadi di Cina," demikian pernyataan kementerian tersebut.
Baca: Fantastis, Rakyat Cina Habiskan Rp 7.800 Triliun untuk Jajan
Sementara mereka yang ingin tinggal lebih lama untuk alasan pekerjaan, studi atau hal-hal lain dapat mengajukan permohonan izin tinggal lima tahun.
"Kebijakan tersebut bertujuan untuk mendorong lebih banyak orang Tionghoa perantauan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi Cina," kata Qu Yunhai, Kepala biro administrasi keluar dan masuk Cina.
Credit TEMPO.CO
UNICEF: Sanksi Sebabkan 60 Ribu Anak-anak di Korut Terancam Kelaparan
JENEWA
- Badan PBB yang menangani kesejahteraan anak, UNICEF menyatakan,
sanksi yang diterapkan terhadap Korea Utara (Korut) membuat anak-anak di
negara tersebut terancam mengalami kelaparan. UNICEF memperkirakan ada
60 ribu anak yang akan terdampak sanksi ini.
Kekuatan dunia telah memberlakukan sanksi yang terus meningkat terhadap Korut, karena program rudal nuklir dan balistiknya. Pekan lalu, Amerika Serikat (AS) mengumumkan sanksi baru terhadap sembilan entitas, 16 orang dan enam kapal Korut yang dituduh membantu program senjata tersebut.
UNICEF menuturkan, meski sanksi tersebut mengecualikan pasokan atau bantuan kemanusiaan ke Korut, tapi tetap saja ada potensi besar kelaparan terhadap anak-anak di negara paling terisolsasi di dunia itu.
"Berdasarkan resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB, pasokan atau operasi kemanusiaan dikecualikan dari sanksi. Tapi apa yang terjadi adalah tentu saja bank, perusahaan yang menyediakan barang atau kapal sangat berhati-hati. Mereka tidak mau mengambil risiko nantinya terkait dan dianggap melanggar sanksi," kata Wakil Direktur Eksekutif UNICEF, Omar Abdi, seperti dilansir Reuters pada Selasa (30/1).
"Itulah yang membuat lebih sulit bagi kita untuk membawa barang, jadi dibutuhkan sedikit lebih lama, terutama untuk mendapatkan uang ke negara ini, tapi juga mengirim barang ke DPRK Tidak banyak jalur pelayaran yang beroperasi di daerah itu," sambungnya.
UNICEF sendiri adalah satu dari sedikit lembaga bantuan yang memiliki akses ke negara terpencil tersebut, yang menderita kelaparan serius pada pertengahan tahun 1990-an yang menewaskan hingga tiga juta orang.
Kekuatan dunia telah memberlakukan sanksi yang terus meningkat terhadap Korut, karena program rudal nuklir dan balistiknya. Pekan lalu, Amerika Serikat (AS) mengumumkan sanksi baru terhadap sembilan entitas, 16 orang dan enam kapal Korut yang dituduh membantu program senjata tersebut.
UNICEF menuturkan, meski sanksi tersebut mengecualikan pasokan atau bantuan kemanusiaan ke Korut, tapi tetap saja ada potensi besar kelaparan terhadap anak-anak di negara paling terisolsasi di dunia itu.
"Berdasarkan resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB, pasokan atau operasi kemanusiaan dikecualikan dari sanksi. Tapi apa yang terjadi adalah tentu saja bank, perusahaan yang menyediakan barang atau kapal sangat berhati-hati. Mereka tidak mau mengambil risiko nantinya terkait dan dianggap melanggar sanksi," kata Wakil Direktur Eksekutif UNICEF, Omar Abdi, seperti dilansir Reuters pada Selasa (30/1).
"Itulah yang membuat lebih sulit bagi kita untuk membawa barang, jadi dibutuhkan sedikit lebih lama, terutama untuk mendapatkan uang ke negara ini, tapi juga mengirim barang ke DPRK Tidak banyak jalur pelayaran yang beroperasi di daerah itu," sambungnya.
UNICEF sendiri adalah satu dari sedikit lembaga bantuan yang memiliki akses ke negara terpencil tersebut, yang menderita kelaparan serius pada pertengahan tahun 1990-an yang menewaskan hingga tiga juta orang.
Credit sindonews.com
Putin: 'Kremlin Report' Buat Hubungan dengan AS Semakin Sulit
MOSKOW
- Presiden Rusia, Vladimir Putin angkat bicara mengenai dirilisnya
daftar tokoh Rusia yang mungkin akan dijatuhkan sanksi oleh Amerika
Serikat (AS) oleh Washington, yang disebut juga dengan "Kremlin Report".
Putin menyatakan perilisan daftar ini semakin mempersulit hubungan
dengan AS.
"Ini tentu saja tindakan yang tidak bersahabat, akan mempersulit situasi sulit hubungan Rusia-Amerika yang memang sudah sulit, dan tentu saja membahayakan hubungan internasional secara keseluruhan," kata Putin, seperti dilansir Reuters pada Selasa (30/1).
Putin kemudian mengatakan bahwa "bodoh" untuk memperlakukan Rusia dengan cara yang sama seperti Korea Utara (Korut) dan Iran, sementara AS turut meminta Moskow untuk membantu memonitor kesepakatan damai di semenanjung Korea.
Namun, pemimpin Rusia tersebut mengatakan bahwa dia masih ingin memperbaiki hubungan dengan AS dan akan menahan diri dari mengeluarkan tindakan balasan.
"Kami menunggu daftar ini, dan saya tidak akan menyembunyikannya, bahwa kami siap untuk melakukan langkah pembalasan, tindakan serius, yang akan mengurangi hubungan kita menjadi nol. Untuk saat ini, kita akan menahan diri dari langkah-langkah ini, tapi kita akan hati-hati melihat bagaimana situasinya berkembang," tukasnya.
Seperti diketahui, dalam daftar tersebut terdapat 114 tokoh politik Rusia, termasuk para pejabat top Kremlin. Beberapa pejabat tersebut adalah Perdana Menteri Rusia, Dmitry Medvedev, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, Kepala Administrasi Presiden Anton Vaino, Wakil PM Pertama Igor Shuvalov, serta semua menteri termasuk Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov.
Tak hanya itu, para pengusaha top Rusia seperti Alisher Usmanov, Sergey Ivanov dan Roman Abramovich, ikut-ikutan dijadikan target sanksi Departemen Keuangan AS.
"Ini tentu saja tindakan yang tidak bersahabat, akan mempersulit situasi sulit hubungan Rusia-Amerika yang memang sudah sulit, dan tentu saja membahayakan hubungan internasional secara keseluruhan," kata Putin, seperti dilansir Reuters pada Selasa (30/1).
Putin kemudian mengatakan bahwa "bodoh" untuk memperlakukan Rusia dengan cara yang sama seperti Korea Utara (Korut) dan Iran, sementara AS turut meminta Moskow untuk membantu memonitor kesepakatan damai di semenanjung Korea.
Namun, pemimpin Rusia tersebut mengatakan bahwa dia masih ingin memperbaiki hubungan dengan AS dan akan menahan diri dari mengeluarkan tindakan balasan.
"Kami menunggu daftar ini, dan saya tidak akan menyembunyikannya, bahwa kami siap untuk melakukan langkah pembalasan, tindakan serius, yang akan mengurangi hubungan kita menjadi nol. Untuk saat ini, kita akan menahan diri dari langkah-langkah ini, tapi kita akan hati-hati melihat bagaimana situasinya berkembang," tukasnya.
Seperti diketahui, dalam daftar tersebut terdapat 114 tokoh politik Rusia, termasuk para pejabat top Kremlin. Beberapa pejabat tersebut adalah Perdana Menteri Rusia, Dmitry Medvedev, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, Kepala Administrasi Presiden Anton Vaino, Wakil PM Pertama Igor Shuvalov, serta semua menteri termasuk Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov.
Tak hanya itu, para pengusaha top Rusia seperti Alisher Usmanov, Sergey Ivanov dan Roman Abramovich, ikut-ikutan dijadikan target sanksi Departemen Keuangan AS.
Credit sindonews.com
Gelombang Teror Taliban Adalah Jawaban Terhadap Strategi Militer AS
Dalam
delapan hari terkahir, tiga serangan hebat kelompok ekstrimis
mengguncang Kabul. Lebih 130 tewas dan lebih 200 lainnya luka-luka.
Serangan pertama terjadi di Hotel Continental pada hari Sabtu, 21
Januari. Seminggu kemudian, Sabtu 28 Januari, terjadi serangan bom bunuh
diri dekat Kementerian Dalam Negeri. Dua hari kemudian, Senin 29
Januari, terjadi serangan hebat ke akademi militer.
Di samping tiga serangan besar itu, masih ada serangan-serangan lain, misalnya ke kantor organisasi bantuan Save The Children di Jalalabad dan serangan militan ke selatan Kandahar. Menurut keterangan resmi, tujuh prang tewas dalam serangan itu.
Pengamat keamanan Afghanistan, eks Brigjen Mohammad Arif mengatakan kepada DW, grelombang serangan teror ini adalah jawaban atas strategi baru pasukan AS di negara itu, antara lain di provinsi Helmand, Nagarhar dan Kundus.
"Biasanya Taliban memulai rangkaian serangannya setelah musim dingin, tapi sekarang kelihatannya mereka mempercepat serangan itu, sebagai reaksi atas strategi baru militer AS. Mereka ingin menunjukkan, bahwa mereka belum terkalahkan," kata Mohammad Arif.
Trump menegaskan, ia akan menambah jumlah pasukan yang dikerahkan ke Afghanistan untuk membantu aparat keamanan lokal. Dia juga menyatakan, pasukan AS akan tinggal di negara itu selama dibutuhkan. Pada saat yang sama, Trump menyalahkan Pakistan yang dinilainya masih mendukung Taliban, sehingga situasi keamanan di Afghanistan tak kunjung membaik.
Untuk menekan Pakistan, Presiden Trump mengumumkan pembekuan bantuan dana AS untuk Pakistan, sampai Pakistan menutup kawasan-kawasan yang kini jadi tempat berlinduing para militan.
Birtsch juga mempertanyakan efektivitas tekanan AS pada Pakistan. Karena dengan cara itu, tidak terjadi konsultasi yang setara antara AS, Afghanistan dan Pakistan. Untuk waktu dekat, tidak ada perspektif baik bagi Afghanistan, kata Britsch.
Di samping tiga serangan besar itu, masih ada serangan-serangan lain, misalnya ke kantor organisasi bantuan Save The Children di Jalalabad dan serangan militan ke selatan Kandahar. Menurut keterangan resmi, tujuh prang tewas dalam serangan itu.
Pengamat keamanan Afghanistan, eks Brigjen Mohammad Arif mengatakan kepada DW, grelombang serangan teror ini adalah jawaban atas strategi baru pasukan AS di negara itu, antara lain di provinsi Helmand, Nagarhar dan Kundus.
"Biasanya Taliban memulai rangkaian serangannya setelah musim dingin, tapi sekarang kelihatannya mereka mempercepat serangan itu, sebagai reaksi atas strategi baru militer AS. Mereka ingin menunjukkan, bahwa mereka belum terkalahkan," kata Mohammad Arif.
Tekanan AS pada Pakistan tak membawa hasil?
AS dan militer Afghanistan memang sudah lebih dulu melancarkan serangannya ke kubu-kubu militan, tanpa menunggu musim dingin berlalu. Ini adalah strategi militer baru yang dicanangkan Presiden Donald Trump pada Agustus 2017.Trump menegaskan, ia akan menambah jumlah pasukan yang dikerahkan ke Afghanistan untuk membantu aparat keamanan lokal. Dia juga menyatakan, pasukan AS akan tinggal di negara itu selama dibutuhkan. Pada saat yang sama, Trump menyalahkan Pakistan yang dinilainya masih mendukung Taliban, sehingga situasi keamanan di Afghanistan tak kunjung membaik.
Untuk menekan Pakistan, Presiden Trump mengumumkan pembekuan bantuan dana AS untuk Pakistan, sampai Pakistan menutup kawasan-kawasan yang kini jadi tempat berlinduing para militan.
Harapan untuk perdamaian makin sirna
Pengamat Afghanistan Nicole Birtsch daru yayasan penelitian politik Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) menyatakan, serangan teror akhir-akhir ini merupakan reaksi terhadap pemboman dan operasi militer yang sedang dilancarkan militer AS bersama tentara Afghanistan.Birtsch juga mempertanyakan efektivitas tekanan AS pada Pakistan. Karena dengan cara itu, tidak terjadi konsultasi yang setara antara AS, Afghanistan dan Pakistan. Untuk waktu dekat, tidak ada perspektif baik bagi Afghanistan, kata Britsch.
Dia memperkirakan, pada minggu-minggu
mendatang, spiral kekerasan masih akan terus berlanjut. "Saya khawatir,
arena banyaknya aksi kekerasan ini banyak orang, terutama di Kabul, yang
sudah mengubur harapan tentang masa depan yang stabil. Mereka sekarang
hanya berusaha bertahan untuk terus hidup.”
Credit sindonews.com
Trudeau menyeru warganya melawan Islamofobia
Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. (REUTERS/Jonathan Ernst)
Quebec City, Kanada (CB) - Perdana Menteri Kanada Justin
Trudeau menyeru warganya melawan Islamofobia dan diskriminasi saat dia
memberikan penghormatan bagi enam muslim yang tewas dalam serangan di
sebuah masjid di Quebec setahun lalu.
Trudeau menyayangkan tindakan kebencian dan diskriminasi sudah menjadi hal "yang lumrah" atau "bahkan ditoleransi", mengatakan di parlemen bahwa "itu seharusnya tidak mencapai titik ini."
“Kita tidak bisa menghidupkan mereka yang sudah meninggal dunia, tapi kita berutang kepada mereka untuk melawan sentimen yang menyebabkan kematian mereka. Kita berutang kepada mereka untuk angkat suara dan bersikap berani dan secara eksplisit melawan Islamofobia dan diskriminasi dalam segala bentuknya,” katanya pada Senin waktu setempat.
Pada 29 Januari 2017, tepat setelah salat isya pada Minggu, seorang bersenjata masuk ke masjid di kawasan perumahan di Quebec City dan melepaskan tembakan ke arah para jemaah.
Selain menewaskan enam orang, ada empat korban yang mengalami cacat permanen akibat salah satu serangan paling mematikan di tempat ibadah umat Islam di negara Barat itu.
Setelah insiden itu, ribuan orang, termasuk Trudeau, berkumpul di Quebec City untuk menyampaikan dukungan mereka kepada komunitas muslim.
Tersangka penembakan, Alexandre Bissonnette, didakwa pada Oktober atas pembunuhan enam orang dan percobaan pembunuhan terhadap 35 jemaah lainnya di masjid tersebut. Pengadilannya dijadwalkan dimulai pada akhir Maret, demikian siaran kantor berita AFP.
Trudeau menyayangkan tindakan kebencian dan diskriminasi sudah menjadi hal "yang lumrah" atau "bahkan ditoleransi", mengatakan di parlemen bahwa "itu seharusnya tidak mencapai titik ini."
“Kita tidak bisa menghidupkan mereka yang sudah meninggal dunia, tapi kita berutang kepada mereka untuk melawan sentimen yang menyebabkan kematian mereka. Kita berutang kepada mereka untuk angkat suara dan bersikap berani dan secara eksplisit melawan Islamofobia dan diskriminasi dalam segala bentuknya,” katanya pada Senin waktu setempat.
Pada 29 Januari 2017, tepat setelah salat isya pada Minggu, seorang bersenjata masuk ke masjid di kawasan perumahan di Quebec City dan melepaskan tembakan ke arah para jemaah.
Selain menewaskan enam orang, ada empat korban yang mengalami cacat permanen akibat salah satu serangan paling mematikan di tempat ibadah umat Islam di negara Barat itu.
Setelah insiden itu, ribuan orang, termasuk Trudeau, berkumpul di Quebec City untuk menyampaikan dukungan mereka kepada komunitas muslim.
Tersangka penembakan, Alexandre Bissonnette, didakwa pada Oktober atas pembunuhan enam orang dan percobaan pembunuhan terhadap 35 jemaah lainnya di masjid tersebut. Pengadilannya dijadwalkan dimulai pada akhir Maret, demikian siaran kantor berita AFP.
Credit antaranews.com
AS Cabut Larangan Masuk bagi Pengungsi dari 11 Negara
Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Kirstjen
Nielsen, mengatakan bahwa meski larangan masuk itu dicabut, para
pengungsi harus menjalani proses pemeriksaan lebih ketat sebelum dapat
masuk ke negaranya. (Reuters/Joshua Roberts)
Diberitakan Reuters, pemerintah AS tak menjabarkan sebelas negara yang dimaksud dalam regulasi baru tersebut. Namun sebelumnya, AS melarang masuk pengungsi dari 10 negara mayoritas Muslim, juga Korut.
Meski larangan masuk itu dicabut, para pengungsi harus menjalani proses pemeriksaan lebih ketat sebelum dapat masuk ke AS.
"Sangat penting mengetahui siapa yang memasuki AS. Aturan keamanan ini akan membuat pelaku kejahatan tak bisa mengeksploitasi program pengungsi kami, dan aturan ini menjamin pendekatan yang lebih berdasarakan kepada risiko, demi melindungi negara," ujar Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Kristjen Nielsen.
Kementerian Dalam Negeri AS juga tak menjabarkan proses pemeriksaan tambahan dalam regulasi ini. Namun, semua pengungsi akan ditanyai lebih banyak mengenai latar belakang dan bukti aktivitas mereka sebelumnya.
Melalui aturan ini, AS juga dapat meminta akses perangkat elektronik dan akun jejaring sosial bagi pengungsi yang ingin masuk ke negara itu.
Sejak menjabat, Trump berupaya memperketat aturan imigrasi negaranya. Jika pada pemerintahan Barack Obama, AS dapat menerima 110 ribu pengungsi, Trump memangkasnya menjadi hanya 53 ribu untuk tahun fiskal 2017, kemudian dipotong lagi menjadi 45 ribu pada 2018.
Aturan ini merupakan bagian dari program besar Trump yang disebut-sebut oleh kritikus dapat mengurangi kedatangan pengungsi hingga 50 persen dalam satu tahun.
Selain aturan pengetatan ini, Trump juga mengajukan pembatasan anggota keluarga yang diizinkan masuk, yaitu hanya pasangan dan anak kecil. Saat ini, aturan imigrasi AS masih mengizinkan imigran membawa serta orang tua hingga keluarga besar.
Trump mengatakan, aturan ini sangat penting untuk melindungi AS dari ancaman teror dan kejahatan lintas batas yang selama ini marak di negaranya.
Sebagai gantingya, Trump menawarkan aturan yang mengizinkan 1,8 juta pemuda imigran dalam program "Dreamers" untuk mendapatkan kewarganegaraan dalam jangka waktu 10-12 tahun.
Kini, Partai Demokrat dan Republik sudah memulai negosiasi atas usulan tersebut, bersamaan dengan pembahasan mengenai pembangunan tembok di sepanjang perbatasan dengan Meksiko.
Credit cnnindonesia.com
Jenderal AS: Korut Tak Tunjukkan Semua Komponen ICBM
AS menyebut Korea Utara belum menunjukkan seluruh komponen ICBM. (Reuters/KCNA)
Pernyataan Jenderal Angkatan Udara Paul Selva mengonfirmasi peninjauan Menteri Pertahanan James Mattis pada Desember lalu, yang menyimpulkan ICBM Korea Utara tidak akan mengancam Amerika Serikat dalam waktu dekat.
"Apa yang belum dia tunjukkan adalah fusi dan teknologi penentuan sasaran dan proyektil yang bisa masuk kembali ke atmosfer bumi dengan utuh," kata Selva pada Selasa (30/1), merujuk kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.
"Bisa jadi dia sudah mencapai titik tersebut, jadi kita harus menganggap dia sudah mencapainya, tapi dia belum menunjukkannya," kata jenderal tertinggi keduda di Amerika itu, dikutip Reuters.
Pada November, Korea Utara menyatakan telah berhasil menguji coba ICBM tipe baru yang bisa mencapai seluruh daratan utama AS dan Korea Selatan. Sejumlah pakar yang berbasis di Amerika mengatakan data terakhir tampaknya mendukung klaim tersebut.
Selva mengatakan Amerika Serikat mungkin tidak akan bisa mendapat indikasi dini yang menunjukkan Korea Utara telah meluncurkan rudalnya, seandainya konflik pecah suatu hari nanti.
"Sepertinya tidak mungkin dalam situasi taktis, kita bisa mendapatkan indikasi dan peringatan lebih dulu daripada peluncuran, kecuali kita beruntung dan melihat pergerakan mekanisme peluncuran ke platform peluncurannya," kata Selva.
Dia mengatakan waktu peringatan bagi Amerika Serikat berkurang dari satu jam hingga hanya puluhan menit dengan adanya kemungkinan Korut menggunakan peluncur rudal yang bisa berpindah-pindah.
Selva menambahkan bahwa dia yakin Amerika Serikat bakal bisa menghancurkan sebagian besar infrastruktur rudal Korea Utara, jika dibutuhkan. Dia menolak menyatakan berapa persen rudal Korut yang bisa ditembak oleh AS.
Credit cnnindonesia.com
Diusik China, Taiwan Latihan Tembak Hadapi Invasi
Tentara Taiwan menggelar latihan tembak
besar-besaran untuk menghadap invasi di tengah ketegangan dengan China
akibat perkara rute jalur udara. (Reuters/Tyrone Siu)
Sejak pagi hari, militer mulai mengerahkan pesawat pengintai untuk memantau simulasi kedatangan kapal. Tank-tank kemudian mulai menembaki "musuh" yang mendarat di timur pelabuhan Hualien.
Menyambut cepat, helikopter militer langsung melontarkan tembakan, disusul simulasi serangan dari jet tempur F-16 dari udara.
"[Latihan ini dilakukan untuk] menunjukkan determinasi jaminan perdamaian di Selat Taiwan dan keamanan nasional," demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Taiwan, sebagaimana dikutip AFP.
Tank-tank mulai dikerahkan untuk menembaki "musuh" yang mendarat di timur pelabuhan Hualien. (Reuters/Tyrone Siu)
|
Bulan lalu, Presiden Tsai Ing-wen mengingatkan bahaya kemungkinan ekspansi militer China setelah melihat sejumlah gejala, termasuk peningkatan latihan pasukan udara dan laut Beijing di sekitar Taiwan sejak ia menjabat.
Semenjak masa kampanye, Tsai memang sudah menarik perhatian China karena sangat vokal menuntut kemerdekaan Taiwan dari kekuasaan Beijing.
Ketegangan antara kedua negara meningkat sejak bulan ini, ketika China mulai mengoperasikan rute terbang baru di Selat Taiwan tanpa berkonsultasi dengan pemerintahan setempat.
Taiwan menganggap tindakan itu tak bertanggung jawab dan bermotif politik. Mereka mengatakan, sikap China mengancam keamanan Taiwan dan membahayakan keselamatan penerbangan lainnya.
Taipei pun balas dendam dengan menolak permintaan pengoperasian 176 penerbangan tambahan antara Taiwan dan China oleh dua maskapai China selama Imlek, salah satu hari raya paling penting bagi kedua negara.
China Eastern Airlines dan Xiamen Air pun menyebut keputusan Tapiei ini sebagai "gangguan tak beralasan" bagi para pebisnis dan siswa Taiwan yang ingin pulang ketika dari China saat Imlek.
Selain itu, China juga mengerahkan kapal induk mereka melintasi Selat Taiwan hingga dua kali pada bulan ini. Kementerian Pertahanan China meminta Taiwan agar tidak khawatir akan pengerahan ini, tapi sejumlah pihak menganggap keputusan Beijing itu sebagai cara untuk pamer kekuatan.
Credit cnnindonesia.com
Pentagon Disebut Sembunyikan Data Perang Afghanistan
Ilustrasi perang Afghanistan. (Reuters/Lucas Jackson)
Selama bertahun-tahun, Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction atau SIGAR telah mempublikasikan laporan triwulanan, termasuk data jumlah wilayah yang dikuasai Taliban atau pemerintah.
Dalam laporan yang dipublikasikan pada Senin (29/1), SIGAR menyatakan tidak diperbolehkan merilis informasi tersebut. Militer juga disebut merahasiakan jumlah pasukan dan laju penekanan yang dilakukan Pasukan Keamanan dan Pertahanan Nasional Afghanistan, untuk pertama kalinya sejak 2009.
"Implikasinya adalah saya pikir rata-rata warga Amerika yang membacara laporan-laporan kami, atau membaca artikel berita Anda soal ini, tidak mempunyai kemampuan yang berarti untuk menganalisis bagaimana uang mereka dihabiskan di Afghanistan," kata John Sopko, pemimpin organisasi tersebut, kepada Reuters.
Pentagon berupaya menepis tudingan terkait keputusan yang membatasi jumlah informasi publik seputar konflik 16 tahun alias perang terlama Amerika Serikat ini.
Kementerian Pertahanan menyatakan tidak meminta SIGAR untuk menahan data, tapi keputusan itu dibuat oleh koalisi misi dukungan NATO untuk Afghanistan.
Pentagon juga menyatakan tidak punya otoritas untuk melanggar klasifikasi yang dibuat koalisi NATO, yang dipimpin Jenderal AS John Nicholson.
"Departemen terus bekerja sama dengan SIGAR, Pasukan AS-Afghanistan, dan koalisi NATO untuk menyelesaikan kekhawatiran terkait pembatasan informasi yang sebelumnya tidak dirahasiakan," kata Letnan Kolonel Michael Andrews.
Sejumlah mantan pejabat dan para pakar mengatakan bahwa, terlepas dari siapa yang merahasiakan informasi, hal ini mengkhawatirkan karena pejabat Afghanistan dan AS sudah menetapkan standar publik yang sulit diukur.
|
|
Jenderal tertinggi AS di Afghanistan menargetkan untuk memukul mundur 80 persen Taliban dalam waktu dua tahun, per November lalu.
Dalam laporan terbarunya, SIGAR menyatakan 43 persen distrik Afghanistan berada dalam kendali Taliban atau masih diperebutkan.
Sopko mengatakan warga akan langsung mengambil kesimpulan bahwa informasi itu disembunyikan karena tidak ada kemajuan yang tercapai, meski mungkin kenyataannya tak seperti itu.
Credit cnnindonesia.com
Sanksi AS Bidik Sederet Pejabat Kremlin Termasuk PM Rusia
MOSKOW
- Perdana Menteri (PM) Dmitry Medvedev dan sejumlah pejabat top Kremlin
muncul dalam daftar target sanksi yang dirancang Departemen Keungan
Amerika Serikat (AS). Daftar itu muncul dalam laporan pemerintah AS yang
ditujukan ke Kongres.
Moskow mengecam keras laporan tentang rancangan sanksi terhadap Rusia. Tindakan itu, dinilai Moskow bisa meruntuhkan hubungan kedua negara.
Laporan pemerintah AS kepada Kongres tentang Counter America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) 2017 itu mencantumkan 114 tokoh politik Rusia, termasuk para pejabat top Kremlin, dalam daftar target sanksi.
Selain PM Medvedev, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, Kepala Administrasi Presiden Anton Vaino, Wakil PM Pertama Igor Shuvalov, serta semua menteri termasuk Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov juga jadi target.
Tak hanya itu, para pengusaha top Rusia seperti Alisher Usmanov, Sergey Ivanov dan Roman Abramovich, ikut-ikutan dijadikan target sanksi Departemen Keuangan AS.
Menurut laporan tersebut, orang-orang yang masuk dalam daftar dipilih berdasarkan posisi resmi “individu” dalam hal tokoh politik senior, atau pun memiliki kekayaan bersih sebesar USD1 miliar atau lebih untuk kepentingan oligarki.
Dokumen atau laporan tersebut merupakan bagian dari undang-undang sanksi yang ditandatangani oleh Presiden Donald Trump pada bulan Agustus lalu. Sanksi terhadap Rusia itu sebagai pembalasan atas dugaan campur tangan Moksow dalam pemilihan presiden AS tahun 2016. Namun, dugaan itu hingga kini belum memiliki bukti yang akurat.
Meski demikian, dokumen itu cukup membingungkan karena tidak secara tegas menyebut 114 tokoh politik Rusia yang tercantum di dalamnya sebagai target sanksi.
“Ini bukan daftar sanksi, dan penyertaan individu atau entitas dalam laporan ini tidak dan sama sekali tidak boleh ditafsirkan untuk menjatuhkan sanksi kepada individu atau entitas tersebut,” bunyi dokumen itu yang dikutip Selasa (30/1/2018).
“Laporan ini tidak menciptakan batasan, larangan, atau batasan lain untuk berurusan dengan orang-orang tersebut oleh orang AS atau orang asing,” lanjut dokumen tersebut.
Senator Rusia Vladimir Dzhabarov mengecam daftar yang dibuat Departemen Keuangan AS. Dia menganggap daftar itu bisa memengaruhi hubungan bilateral.
”Secara formal negara kita memiliki hubungan, tapi memasukkan dalam daftar sanksi hampir semua kepemimpinan negara kita berarti bahwa hubungan tersebut secara otomatis rusak,” katanya, seperti dikutip Russia Today, Selasa (30/1/2018).
Moskow mengecam keras laporan tentang rancangan sanksi terhadap Rusia. Tindakan itu, dinilai Moskow bisa meruntuhkan hubungan kedua negara.
Laporan pemerintah AS kepada Kongres tentang Counter America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) 2017 itu mencantumkan 114 tokoh politik Rusia, termasuk para pejabat top Kremlin, dalam daftar target sanksi.
Selain PM Medvedev, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, Kepala Administrasi Presiden Anton Vaino, Wakil PM Pertama Igor Shuvalov, serta semua menteri termasuk Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov juga jadi target.
Tak hanya itu, para pengusaha top Rusia seperti Alisher Usmanov, Sergey Ivanov dan Roman Abramovich, ikut-ikutan dijadikan target sanksi Departemen Keuangan AS.
Menurut laporan tersebut, orang-orang yang masuk dalam daftar dipilih berdasarkan posisi resmi “individu” dalam hal tokoh politik senior, atau pun memiliki kekayaan bersih sebesar USD1 miliar atau lebih untuk kepentingan oligarki.
Dokumen atau laporan tersebut merupakan bagian dari undang-undang sanksi yang ditandatangani oleh Presiden Donald Trump pada bulan Agustus lalu. Sanksi terhadap Rusia itu sebagai pembalasan atas dugaan campur tangan Moksow dalam pemilihan presiden AS tahun 2016. Namun, dugaan itu hingga kini belum memiliki bukti yang akurat.
Meski demikian, dokumen itu cukup membingungkan karena tidak secara tegas menyebut 114 tokoh politik Rusia yang tercantum di dalamnya sebagai target sanksi.
“Ini bukan daftar sanksi, dan penyertaan individu atau entitas dalam laporan ini tidak dan sama sekali tidak boleh ditafsirkan untuk menjatuhkan sanksi kepada individu atau entitas tersebut,” bunyi dokumen itu yang dikutip Selasa (30/1/2018).
“Laporan ini tidak menciptakan batasan, larangan, atau batasan lain untuk berurusan dengan orang-orang tersebut oleh orang AS atau orang asing,” lanjut dokumen tersebut.
Senator Rusia Vladimir Dzhabarov mengecam daftar yang dibuat Departemen Keuangan AS. Dia menganggap daftar itu bisa memengaruhi hubungan bilateral.
”Secara formal negara kita memiliki hubungan, tapi memasukkan dalam daftar sanksi hampir semua kepemimpinan negara kita berarti bahwa hubungan tersebut secara otomatis rusak,” katanya, seperti dikutip Russia Today, Selasa (30/1/2018).
AS Ungkap Daftar Oligarki Pengusaha di Lingkaran Putin
Pemerintahan Donald Trump (kiri) mengungkap
daftar oligarki yang berisi nama-nama pengusaha besar Rusia di lingkaran
Vladimir Putin (kanan). (AFP PHOTO/SPUTNIK /Mikhail Klimentyev)
Daftar yang disusun sebagai bagian dari paket sanksi ini tidak langsung memastikan mereka akan dijatuhi hukuman. Namun, setidaknya orang-orang kaya Rusia itu kini hidup dalam bayang-bayang.
Lingkaran dalam Presiden Rusia Vladimir Putin kini sudah menjadi subjek sanksi yang bersifat pribadi. Hukuman itu dijatuhkan karena Rusia mencaplok kawasan Crimea dari Ukraina.
Sementara itu, "daftar oligarki" yang dipublikasikan pada Selasa (30/1) dipicu oleh dugaan intervensi Rusia dalam pemilihan umum presiden AS pada 2016 lalu, di mana Hillary Clinton dikalahkan oleh Presiden Donald Trump.
Dalam pernyataan pers yang menyertai pengumuman daftar tersebut, Kemenkeu menyatakan orang-orang dimasukkan ke dalam daftar itu berdasarkan jumlah kekayaan dan "kedekatannya dengan rezim Rusia."
|
|
Kemenkeu juga menyatakan penyertaan nama pada daftar tidak menunjukkan apakah seseorang menjadi subjek sanksi atau pembatasan lainnya, atau apakah mereka terlibat dalam aktivitas menyimpang.
German Gref, CEO Sberbank yang merupakan peminjam dana terbesar di Rusia; dan Andrey Kostin, kepala eksekutif peminjam dana terbesar kedua, VTB; adalah dua di antara pengusaha yang masuk dalam daftar.
Alexei Miller, CEO monopoli eksportir bahan bakar Gazprom, juga ada di antara pengusaha yang disebutkan namanya.
Selain itu, ada pula Alexei Mordashov, pemilik salah satu produsen logam terbesar Rusia, Severstal; dan Leonid Mikhelson, pemilik produsen bahan bakar swasta Novatek.
Miliarder logam yang mempunyai saham di klub sepak bola Inggris Arsenal, Alisher Usmanov; serta Eugene Kaspersky, CEO perusahaan keamanan siber di Moskow; juga masuk dalam daftar.
Credit cnnindonesia.com
Presiden Abbas akan Bertemu Putin di Rusia
Abbas akan mengingatkan Putin soal konferensi internasional yang harusnya digelar
CB, RAMALLAH -- Presiden Palestina Mahmoud Abbas direncanakan bertolak ke Moskow untuk bertemu Presiden Rusia, Vladimir Putin pada pertengahan Februari mendatang. Menteri Luar Negeri dan Warga Asing Palestina Riyad Malki mengatakan, Abbas akan terbang ke Moskow pada 12 Februari mendatang untuk mendengar pandangan Putin terkait kesiapan Rusia untuk ikut berperan dalam konferensi perdamaian antara Palestina dengan Israel. Demikian dilansir kantor berita Palestina, Wafa, Selasa (30/1).
Malki menyatakan, Abbas akan mengingatkan Putin soal konferensi internasional yang harusnya digelar di Moskow tersebut akan menghadirkan berbagai perwakilan tinggi dari berbagai negara termasuk AS dan Israel. Abbas juga rencananya akan mendiskusikan finalisasi rencana kegiatan itu.
Finalisasi terkait apakah akan menjadi konferensi perdamaian Moskow atau konferensi perdamaian lain. Juga apakah konferensi ini akan mengadopsi Konferensi Perdamaian Paris pada 2016 atau International Quartet namun dalam format berbeda.
Credit REPUBLIKA.CO.ID
Dana bantuan Palestina dapat suntikan baru setelah dipangkas Trump
Presiden Amerika Serikat Donald Trump (REUTERS/Jonathan Ernst)
Jenewa (CB) - Belasan negara setuju mendahulukan sumbangan
tahunan mereka kepada badan Perserikatan Bangsa-bangsa untuk pengungsi
Palestina (UNRWA) setelah Amerika Serikat memangkas sebagian
sumbangannya, kata kepala badan PBB tersebut.
Pemangkasan yang dilakukan pemerintahan Presiden AS Donald Trump itu dilihat terkait dengan pemungutan suara di PBB, yang menolak pengakuan Washington atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel, kata kepala UNRWA Pierre Kraehenbuehl.
Amerika Serikat mengatakan bulan ini akan menarik 65 juta dolar dari 125 juta dolar sumbangan yang telah direncanakan kepada UNRWA.
Badan PBB itu sendiri bertugas menjalankan kegiatan sekolah dan klinik bagi 5,3 juta warga Palestina di seluruh Timur Tengah, termasuk di Gaza dan Tepi Barat.
"Sangat jelas bahwa keputusan yang diambil oleh Amerika Serikat itu tidak terkait dengan kinerja kami," kata Kraehenbuehl dalam acara jumpa pers, mengacu pada pertemuan antara dirinya dan sejumlah pejabat tinggi AS di Washington pada November, yang dikatakannya berlangsung "dengan sangat baik".
"(Keputusan pemangkasan bantuan, red) ini tampaknya berkaitan dengan debat yang berlangsung menyangkut Yerusalem, pemungutan suara soal Yerusalem di Majelis Umum PBB.
"Dan bisa saya katakan lagi di sini bahwa pendanaan untuk kemanusiaan harus dijaga dari pertimbangan politis," tambahnya.
Sebelas negara sudah setuju mendahulukan sumbangan mereka untuk mendanai program-program UNRWA dalam beberapa bulan ke depan, kata Kraehenbuehl setelah ia bertemu dengan perwakilan negara-negara donor.
Menurut Kraehenbuehl, tujuh negara, yaitu Swiss, Finlandia, Denmark, Swedia, Norwegia, Jerman dan Rusia, sudah mentransfer sumbangan awal. Adapun empat negara lainnya, yaitu Belgia, Kuwait, Belanda dan Irlandia, telah menyatakan janji mereka untuk melakukan langkah serupa dalam waktu dekat.
Kraehenbuehl telah meluncurkan permohonan bantuan dana sekitar 800 juta dolar AS untuk membantu para pengungsi Palestina di Suriah, Lebanon, Jordania dan wilayah-wilayah Palestina tahun ini.
Ia mengatakan bahwa UNRWA telah menerima sumbangan sebesar 360 juta dolar dari AS tahun lalu namun Washington hanya menyediakan 60 juta dolar untuk 2018. Kraehenbuehl menyebut pemangkasan oleh AS itu sebagai "perubahan yang sangat fatal dan dramatik".
Pemangkasan yang dilakukan pemerintahan Presiden AS Donald Trump itu dilihat terkait dengan pemungutan suara di PBB, yang menolak pengakuan Washington atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel, kata kepala UNRWA Pierre Kraehenbuehl.
Amerika Serikat mengatakan bulan ini akan menarik 65 juta dolar dari 125 juta dolar sumbangan yang telah direncanakan kepada UNRWA.
Badan PBB itu sendiri bertugas menjalankan kegiatan sekolah dan klinik bagi 5,3 juta warga Palestina di seluruh Timur Tengah, termasuk di Gaza dan Tepi Barat.
"Sangat jelas bahwa keputusan yang diambil oleh Amerika Serikat itu tidak terkait dengan kinerja kami," kata Kraehenbuehl dalam acara jumpa pers, mengacu pada pertemuan antara dirinya dan sejumlah pejabat tinggi AS di Washington pada November, yang dikatakannya berlangsung "dengan sangat baik".
"(Keputusan pemangkasan bantuan, red) ini tampaknya berkaitan dengan debat yang berlangsung menyangkut Yerusalem, pemungutan suara soal Yerusalem di Majelis Umum PBB.
"Dan bisa saya katakan lagi di sini bahwa pendanaan untuk kemanusiaan harus dijaga dari pertimbangan politis," tambahnya.
Sebelas negara sudah setuju mendahulukan sumbangan mereka untuk mendanai program-program UNRWA dalam beberapa bulan ke depan, kata Kraehenbuehl setelah ia bertemu dengan perwakilan negara-negara donor.
Menurut Kraehenbuehl, tujuh negara, yaitu Swiss, Finlandia, Denmark, Swedia, Norwegia, Jerman dan Rusia, sudah mentransfer sumbangan awal. Adapun empat negara lainnya, yaitu Belgia, Kuwait, Belanda dan Irlandia, telah menyatakan janji mereka untuk melakukan langkah serupa dalam waktu dekat.
Kraehenbuehl telah meluncurkan permohonan bantuan dana sekitar 800 juta dolar AS untuk membantu para pengungsi Palestina di Suriah, Lebanon, Jordania dan wilayah-wilayah Palestina tahun ini.
Ia mengatakan bahwa UNRWA telah menerima sumbangan sebesar 360 juta dolar dari AS tahun lalu namun Washington hanya menyediakan 60 juta dolar untuk 2018. Kraehenbuehl menyebut pemangkasan oleh AS itu sebagai "perubahan yang sangat fatal dan dramatik".
Credit antaranews.com
Koalisi Saudi serukan gencatan senjata segera di Aden, Yaman
Arsip Foto. Seorang perempuan yang setia
kepada pergerakan Houthi menggunakan telepon seluler saat ia hadir
dengan rekan perempuan lainnya dalam sebuah perkumpulan untuk
memperlihatkan dukungan kepada pergerakan di Sanaa, Yaman, Senin
(15/1/2018).
(REUTERS/KHALED ABDULLAH)
Riyadh (CB) – Koalisi pimpinan Arab Saudi pada Selasa
menyerukan gencatan senjata segera di ibu kota sementara Yaman, Aden,
tempat pertikaian sengit terjadi antara tentara pemerintah dengan
separatis selatan.
"Koalisi memperbarui seruannya kepada semua pihak untuk segera melakukan gencatan senjata dan mengakhiri semua bentuk konflik bersenjata," kata koalisi dalam sebuah pernyataan yang dikutip kantor berita Arab Saudi, SPA.
"Koalisi menegaskan bahwa ini akan membutuhkan semua langkah yang diperlukan untuk mengembalikan keamanan dan stabilitas di Aden" menurut pernyataan tersebut.
Koalisi menyatakan menyayangkan pihak-pihak yang bertikai tidak merespons seruan sebelumnya untuk menahan diri dan tetap tenang.
Komite Internasional Palang Merah (International Committee for the Red Cross/ICRC) pada Senin malam mengatakan bahwa sedikitnya 36 orang tewas dan 185 lainnya terluka dalam pertempuran selama dua hari di Aden.
Pertempuran makin sengit pada Senin setelah pihak yang berperang menggunakna tank dan senjata api artileri sementara kota pelabuhan itu tetap lumpuh.
Pertarungan itu terjadi antara pasukan yang setia dengan pemerintahan Presiden Abedrabbo Mansour Hadi, yang berbasis di Riyadh, dan pasukan keamanan yang setia dengan separatis selatan yang dilatih dan didukung oleh Uni Emirat Arab.
Arab Saudi dan Uni Emirat Arab bermitra dalam koalisi yang memerangi pemberontak Houthi yang didukung Iran yang mengambil alih ibu kota Yaman, Sanaa, pada September 2014, demikian menurut siaran kantor berita AFP.
"Koalisi memperbarui seruannya kepada semua pihak untuk segera melakukan gencatan senjata dan mengakhiri semua bentuk konflik bersenjata," kata koalisi dalam sebuah pernyataan yang dikutip kantor berita Arab Saudi, SPA.
"Koalisi menegaskan bahwa ini akan membutuhkan semua langkah yang diperlukan untuk mengembalikan keamanan dan stabilitas di Aden" menurut pernyataan tersebut.
Koalisi menyatakan menyayangkan pihak-pihak yang bertikai tidak merespons seruan sebelumnya untuk menahan diri dan tetap tenang.
Komite Internasional Palang Merah (International Committee for the Red Cross/ICRC) pada Senin malam mengatakan bahwa sedikitnya 36 orang tewas dan 185 lainnya terluka dalam pertempuran selama dua hari di Aden.
Pertempuran makin sengit pada Senin setelah pihak yang berperang menggunakna tank dan senjata api artileri sementara kota pelabuhan itu tetap lumpuh.
Pertarungan itu terjadi antara pasukan yang setia dengan pemerintahan Presiden Abedrabbo Mansour Hadi, yang berbasis di Riyadh, dan pasukan keamanan yang setia dengan separatis selatan yang dilatih dan didukung oleh Uni Emirat Arab.
Arab Saudi dan Uni Emirat Arab bermitra dalam koalisi yang memerangi pemberontak Houthi yang didukung Iran yang mengambil alih ibu kota Yaman, Sanaa, pada September 2014, demikian menurut siaran kantor berita AFP.
Credit antaranews.com
Langganan:
Postingan (Atom)