Rusia: AS Keranjingan Jatuhkan Sanksi

Rusia menyebut Amerika Serikat (AS) keranjingan untuk menjatuhkan sanksi terhadap negara lain. Foto/Istimewa

MOSKOW - Rusia menyebut Amerika Serikat (AS) keranjingan untuk menjatuhkan sanksi terhadap negara lain. Ini adalah respon atas penjatuhan sanksi terhadap Garda Revolusi Iran (ITGC) dan kemungkinan sanksi lanjutan terhadap Rusia.

Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov menuturkan, salah satu penyebab AS rajin menjatuhkan sanksi kepada negara lain adalah karena AS tidak memiliki kebijakan luar negeri yang jelas.

"Sampai hari ini, sekitar 70 negara ada di dunia, yang warganya dan organisasinya atau dengan cara demikian dikenai sanksi oleh Amerika. Ini adalah masalah skala global, AS tidak melihat kebijakan dengan basis interaksi normal," ucap Ryabkov, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (1/11).

Dia kemudian mengatakan, tekanan terhadap Moskow dan upaya untuk mengubah kebijakan negara tersebut melalui sanksi adalah sesuatu hal yang disesalkan. Namun, dia menyebut Moskow akan terus mencari jalan keluar dari kebuntuan saat ini dalam hubungan Rusia-AS.

Ryabkov menuturkan, sanksi yang dijatuhkan AS tidak hanya mempengaruhi negara yang dijatuhi sanksi, tapi juga mempengaruhi warga AS. Dia mengatakan akan mencoba menyadarkan AS akan hal ini.

"Kami akan terus mencari, sejauh mungkin cara keluar dari situasi saat ini. Kami akan mencoba mengembalikan orang Amerika ke kenyataan dan menunjukkan bahwa  mereka juga menderita karena kebijakan semacam ini," tukasnya. 

Credit  sindonews.com

CIA Publikasi Buku Harian Osama bin Laden

CIA mempublikasikan sejumlah dokumen terkait Osama bin Laden, termasuk buku harian pribadinya. (Reuters/Pentagon/Handout/Files)

Jakarta, CB -- Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat atau CIA merilis sejumlah besar dokumen yang disebut berasal dari penggerebekan Osama bin Laden pada 2011 lalu.

Di antara dokumen yang dipublikasi pada Rabu (1/11) waktu setempat itu adalah buku harian pribadi mantan pemimpin al-Qaidah tersebut.

Direktur CIA Mike Pompeo menyatakan rilis ini "menyediakan kesempatan bagi warga Amerika Serikat untuk mendapatkan pandangan lebih jauh terkait rencana dan pekerjaan teroris organisasi ini."

Rilis tersebut dilakukan sesuai dengan undang-undang aktivitas intelijen yang mengharuskan Direktur Intelijen Nasional (DNI) untuk meninjau ulang dokumen dari penggerebekan dan membuat dokumen-dokumen tertentu bisa diakses oleh publik.

Dokumen tambahan yang baru dipublikasikan ini menambah daftar berkas-berkas yang sudah lebih dulu dirilis oleh DNI pada Mei 2015.

Selain buku harian bin Laden, CIA menyatakan rilis ini termasuk ribuan dokumen lain dan materi yang berpotensi digunakan untuk promosi atau perencanaan al-Qaidah.

Menurut Yayasan Pertahanan Demokrasi Long War Journal, rilis ini juga berisi sejumlah hal penting lain, termasuk foto dewasa putra pemimpin militan itu, Hamza, dan dokumen-dokumen lain terkait hubungan al-Qaidah dan Iran serta perannya dalam pemberontakan Iran.

CIA menyatakan beberapa dokumen yang didapatkan dalam penggerebekan tidak dipublikasikan karena bisa mengganggu keamanan nasional atau berisi materi dengan hak cipta, pornografi atau peranti lunak jahat alias malware.

Informasi ini dilaporkan oleh CNN dan sudah diumumkan lewat situs resmi CIA. Namun, ketika diakses CNNIndonesia.com pada Kamis pagi, laman yang memuat dokumen tersebut sementara tidak bisa diakses karena ada masalah teknis.

Rilis ini dilakukan kurang dari sepekan setelah pemerintahan Presiden Donald Trump memutuskan untuk mempublikasikan sebagian dokumen terkait pembunuhan Presiden John F Kennedy. Sebuah undang-undang yang disetujui pada 1992 lalu mengharuskan semua dokumen dirilis paling lambat Kamis pekan lalu, kecuali Trump memutuskan untuk menundanya.

Trump bersumpah akan merilis semua dokumen "kecuali nama-nama dan alamat orang yang disebutkan dan masih hidup."




Credit  cnnindonesia.com

May-Netanyahu Rayakan 100 Tahun Deklarasi Balfour

PM Inggris Theresa May dan PM Israel Benjamin Netanyahu. Foto/Istimewa

LONDON - Perdana Menteri Inggris, Theresa May, akan menjadi tuan rumah bagi rekannya dari Israel Benjamin Netanyahu. Pertemuan keduanya adalah bagian dari peringatan 100 tahun perjanjian Balfour yang membuka jalan bagi terbentuknya Israel.

Israel dan komunitas Yahudi menganggap Deklarasi Balfour sangat penting, sementara warga Palestina menganggapnya sebagai ketidakadilan historis. Inggris telah menolak seruan untuk meminta maaf dan telah mengatakan bahwa pihaknya bangga dengan perannya tersebut.

Benjamin Netanyahu dijadwalkan akan makan malam dengan May. Sementara Pemimpin Buruh Jeremy Corbyn menolak undangan acara tersebut dan diharapkan mengirimkan perwakilannya.

Netanyahu secara terpisah juga akan mengadakan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Boris Johnson seperti dikutip dari BBC, Kamis (2/11/2017).

Peringatan tersebut diperdebatkan untuk orang-orang Palestina, yang melihatnya sebagai penyebab penderitaan puluhan tahun dan pencabutan negaranya sendiri di atas tanah yang menjadi Israel. Namun pemerintah Inggris mengatakan kritik semacam itu salah tempat.

"Saya bangga dengan peran Inggris dalam menciptakan Israel dan Pemerintahan Yang Mulia akan menandai seratus tahun Deklarasi Balfour pada hari Kamis dalam semangat itu," kata Johnson awal pekan ini.

"Saya melihat tidak ada kontradiksi untuk menjadi teman Israel - dan orang percaya dalam takdir negara tersebut - sementara juga sangat tersentuh oleh penderitaan orang-orang yang terkena dampak dan kehilangan sejak kelahirannya," sambungnya.

"Peringatan penting dalam Deklarasi Balfour - yang dimaksudkan untuk melindungi komunitas lain - belum sepenuhnya direalisasikan," tukasnya, menyinggung keadaan orang-orang Palestina.



Saat dia meninggalkan Israel pada hari Rabu, Netanyahu mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Inggris. Ia juga mengatakan sudah waktunya orang-orang Palestina untuk menyesuaikan diri dengan masa lalu.

"Orang-orang Palestina mengatakan bahwa Deklarasi Balfour adalah sebuah tragedi, bukan tragedi. Apa yang tragis adalah penolakan mereka untuk menerima 100 tahun kemudian," katanya. 

"Saya harap mereka berubah pikiran, karena jika mereka bisa maju akhirnya membuat perdamaian di antara kedua bangsa kita," tukasnya.

Janji pemerintah Inggris, pada tanggal 2 November 1917, dibuat dalam sebuah surat oleh Menteri Luar Negeri saat itu, Arthur Balfour kepada Lord Walter Rothschild, seorang pemimpin komunitas Yahudi Inggris.

Dikatakan bahwa pemerintah Inggris memandang dengan mendukung pendirian di Palestina sebuah rumah nasional untuk orang-orang Yahudi, asalkan tidak merugikan hak-hak sipil dan agama dari komunitas non-Yahudi yang ada".

Deklarasi Balfour adalah pengakuan internasional pertama oleh kekuatan dunia terhadap hak orang Yahudi ke sebuah rumah nasional di tanah leluhur mereka dan membentuk basis Mandat Inggris untuk Palestina pada tahun 1920.

Namun, ulang tahun tersebut memecah belah, dengan orang-orang Palestina dan pendukung mereka merencanakan demonstrasi, termasuk sebuah demonstrasi di London pada akhir pekan.

Tahun lalu, pimpinan Palestina di Tepi Barat yang diduduki mengatakan bahwa mereka bermaksud menuntut pemerintah Inggris untuk sebuah keputusan yang menurutnya telah menyebabkan imigrasi Yahudi massal ke Palestina dengan mengorbankan rakyat Palestina.

Imigrasi Yahudi ke Palestina meningkat secara substansial dalam periode antar perang, meskipun Inggris memberlakukan batasan ketat di kemudian hari setelah terjadi kekerasan antara masyarakat Yahudi dan Arab.

Mandat Inggris berakhir pada tanggal 14 Mei 1948 dan kepemimpinan Yahudi di Palestina mendeklarasikan sebuah negara merdeka. Dalam perang Arab-Israel yang diikuti, ratusan ribu orang Arab Palestina melarikan diri atau dipaksa meninggalkan rumah mereka.



Credit  sindonews.com

Saudi Kritik Sikap Diam Libanon Terhadap Hizbullah

Saudi mengkritik siap diam pemerintah Libanon terhadap aksi-aksi yang dilakukan oleh Hizbullah, yang menurut Riyadh dapat memberikan ancaman kepada Saudi. Foto/Istimewa

RIYADH - Arab Saudi melemparkan kritikan tajam terhadap Libanon terkait dengan Hizbullah. Saudi mengkritik siap diam pemerintah Libanon terhadap aksi-aksi yang dilakukan oleh Hizbullah, yang menurut Riyadh dapat memberikan ancaman kepada Saudi.

Menteri Saudi untuk urusan Teluk, Thamer al-Sabhan menyatakan keheranan atas sikap Libanon yang membebaskan Hizbullah untuk melakukan aksinya, termasuk operasi di perbatasan dan di wilayah Suriah.

"Tidak aneh jika milisi teroris Hizbullah ikut dalam perang melawan kerajaan Saudi berdasarkan arahan penguasa terorisme global, yaitu Iran," kata Sabhan dalam sebuah pernyataan.

"Yang aneh adalah keheningan pemerintah dan masyarakat Libanon mengenai hal ini," sambungnya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Rabu (1/11).

Saudi, sama halnya dengan Amerika Serikat (AS), yang memasukan Hizbullah ke dalam daftar hitam terorisme dan menilainya sebagai kepanjangan tangan Iran untuk menyebarkan pengaruhnya di kawasan Timur Tengah.

Di Libanon sendiri, Hizbullah adalah gerakan yang cukup disegani dan memiliki pengaruh kuat. Bahkan, perwakilan Hizbullah saat ini berada di dalam Parlemen Libanon. 

Credit  sindonews.com

Turki Kecam Undangan Rusia untuk Kurdi Suriah

Tentara Kurdi

CB, ANKARA -- Hubungan Turki dan Rusia yang terjalin dengan baik karena keduanya sama-sama mengupayakan akhir perang di Suriah, diperkirakan akan memburuk. Alasannya, Moskow telah mengundang partai politik Kurdi ke kongres pada 18 November mendatang di Sochi.

Dalam sebuah konferensi pers pada Rabu (1/11), juru bicara presiden Turki Ibrahim Kalin mengatakan undangan itu tidak dapat diterima. Undangan yang ditujukan kepada Partai Persatuan Demokratik (PYD) yang dipimpin Kurdi dan People's Protection Unit (YPG) ke kongres ini dianggap sebagai tindakan pemaksaan.

"Kami segera menyampaikan reaksi kami. Meski demikian pemerintah Turki menyetujui undangan ke semua kelompok Kurdi Suriah lainnya," kata Kalin kepada wartawan seperti dikutip Arab News.
Rusia telah berjanji untuk mengundang semua partai oposisi Suriah ke kongres tersebut. Turki telah mengatakan kepada Moskow bahwa prakarsa semacam itu tidak akan disambut dengan baik. Hal ini disampaikan dalam putaran ketujuh perundingan perdamaian yang digagas Rusia-Turki yang diadakan awal pekan ini di Astana.

PYD bersama dengan YPG, saat ini menguasai sekitar seperempat wilayah Suriah. Kurdi membuka kantor perwakilan di Moskow pada Februari 2016 dan dianggap oleh Rusia sebagai aktor yang berpengaruh dalam rekonstruksi Suriah yang dilanda perang.

Akan tetapi, Turki melihat PYD sebagai bagian dari Partai Pekerja Kurdistan, yang telah dimasukkan ke dalam daftar organisasi teroris atas pemberontakannya selama satu dekade di Turki dan Irak. Turki telah memveto partisipasi PYD dalam perundingan perdamaian sebelumnya.

Pada Rabu (1/11), oposisi Suriah mengatakan mereka mengkhawatirkan kongres yang disponsori oleh Rusia. Mereka memilih arahan yang diambil dalam perundingan perdamaian yang dipimpin PBB di Jenewa, yang telah berjalan bersamaan dengan perundingan Astana.

Dekan fakultas ekonomi, ilmu administrasi, dan sosial di Bahcesehir Cyprus University, Nursin Atesoglu Guney, mengatakan, Rusia mungkin melihat undangan kepada PYD/YPG sebagai alat untuk mendapatkan konsesi dari aktor regional. "Rusia selalu menyimpan kartu PYD di tangan mereka. Tapi mereka juga tahu Ankara tidak akan mengambil langkah mundur dalam masalah ini," jelas Guney.

Guney menekankan, niat Rusia untuk memasukkan PYD dan YPG dalam kongres Sochi juga harus dilihat melalui kacamata kompetisi antara AS-Rusia. Partai-partai Kurdi selalu didukung oleh Amerika dalam melawan ISIS di Suriah.

Sementara analis isu Suriah di Universitas Marmara di Istanbul, Emre Ersen, mengatakan Turki dan Rusia saat ini masih saling membutuhkan untuk menjaga stabilitas di empat zona de-eskalasi Suriah, terutama di Idlib. "Namun mereka masih memiliki perbedaan yang signifikan mengenai isu Kurdi Suriah," kata dia.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Jet-jet Tempur Israel Bombardir Depot Senjata di Suriah

Pesawat jet tempur F-16 Israel. Foto/REUTERS

DAMASKUS - Pesawat-pesawat jet tempur angkatan udara Israel membombardir sebuah depot senjata di Provinsi Homs, Suriah, pada hari Rabu. Serangan ini menambah daftar rentetan serbuan militer negara Yahudi itu di wilayah negara Presiden Bashar al-Assad.

Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris mengatakan, belum jelas apakah depot senjata yang dibombardir Israel kemarin milik pemerintah Suriah atau sekutu, Hizbullah Libanon.

”Pesawat Israel menembakkan roket ke sebuah depot senjata di zona industri Hisyah, sebelah selatan Kota Homs, kata Direktur Observatorium, Rami Abdel Rahman, kepada AFP, Kamis (2/11/2017).

Stasiun televisi Suriah melaporkan ”sebuah agresi” diluncurkan oleh Israel di wilayah Homs. Menurut laporan tersebut, tentara nasional Arab Suriah bergegas merespons.

Militer Israel menolak untuk mengomentari laporan tersebut. Namun, Israel sebelumnya mengakui melakukan serangan udara di Suriah sejak pecahnya perang sipil pecah di negara itu enam tahun lalu. Tel Aviv mengklaim serangan diluncurkan untuk menghentikan pengiriman senjata ke pasukan Hizbullah.

Observatorium Suriah menambahkan bahwa militer Tel Aviv telah menyerang sebuah depot senjata di dekat bandara Damaskus pada 22 September lalu. Pada Oktober, Tel Aviv juga menargetkan sebuah basis faksi jihad di Suriah selatan yang menewaskan 10 orang.

Pada bulan lalu, Israel mengakui telah menyerang artileri pemerintah Suriah setelah ada tembakan dari garis gencatan senjata yang menghantam Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel. Militer negara Yahudi itu bahkan memperingatkan serangan pembalasan akan meningkat jika ada serangan lagi di Dataran Tinggi Golan. 

Credit  sindonews.com

PBB Dukung Palestina Gugat Pelanggaran Pendudukan Israel

Ekspresi pemuda Palestina saat terlibat bentrok dengan pasukan pendudukan Israel di dekat perbatasan Gaza dengan Israel, Sabtu (10/10). (REUTERS/Yasser Gdeeh)

CB, RAMALLAH -- Pemerintah Israel dan senator Amerika Serikat (AS) marah membaca berita yang menyatakan bahwa anggaran pembangunan PBB untuk Palestina, mencakup dukungan bagi warga Palestina. Dana itu, untuk mencari jalan hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh kekuatan pendudukan (Israel).

United Nations Development Assistance Framework (UNDAF) menyajikan, kerangka strategis dari sistem PBB untuk wilayah Palestina yang diduduki. UNDAF juga menyajikan tanggapan kolektif terhadap prioritas pembangunan nasional. Kerangka tersebut berlaku selama lima tahun untuk periode 2018-2022, yang dimulai pada 1 Januari 2018.

Sebanyak 16 agen PBB yang berkantor di Palestina dan empat agen dari luar menandatangani anggaran pembangunan UNDAF tersebut. Kerangka pembangunan itu memiliki empat area prioritas strategis. Di antaranya adalah mendukung jalan kemerdekaan Palestina; mendukung akses yangsama terhadap tata pemerintahan demokratis yang akuntabel, efektif dan responsif untuk semua warga Palestina; mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif; dan pembangunan sosial dan perlindungan.

"PBB akan meningkatkan dukungannya terhadap institusi Palestina (negara bagian dan non-pemerintah) dan pemantauan secara efektif korban pelanggaran Palestina,menganjurkan dan mencari jalan hukum untuk pelanggaran oleh kekuatan pendudukan," demikian yang tertulis dalam dokumen UNDAF seperti dikutip Middle East Monitor, Rabu (1/11).

Dalam praktiknya, beberapa hal tersebut akan diwujudkan menjadi pelatihan, pengembangan kapasitas dan saran teknis, untuk memastikan bahwa korban dan institusi Palestina, bisa mengakses mekanisme pertanggungjawaban internasional. Selain itu, agar Israel dapat bertanggung jawab atas pelanggarannya berdasarkan hukum internasional.

Kondisi itu yang kemudian membuat khawatir pemerintah Israel. Kementerian Luar Negeri Israel mengklaim, bahwa rencana UNDAF itu merupakan serangan terhadap Israel. Wakil menteri luar negeri Israel Tzipy Hotovely bersumpah untuk melanjutkan perang melawan terorisme diplomatik Palestina. Ia juga mengatakan, bahwa PBB akan membayar harga atas hilangnya legitimasi.

Rencana pembangunan PBB itu juga dikritik oleh Senator Texas Ted Cruz. Ia menyebut, hal tersebut sebagai contoh lain dari permusuhan yang memalukan PBB terhadap Israel. "Saya akan terus menekan semua opsi legislatif untuk memastikan bahwa dolar pembayar pajak AS tidak digunakan untuk melaksanakan, memfasilitasi, atau melaksanakan rencana diskriminatif yang merusak Israel ini," katanya.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Deklarasi Balfour, Sebuah Awal Terusirnya Bangsa Palestina

Credit  republika.co.id





Peringatan 100 Tahun Deklarasi Balfour Diwarnai Bentrokan

Grafis Deklarasi Balfour

CB, BETHLEHEM -- Bentrokan terjadi antara orang-orang Palestina dan pasukan Israel di kota Bethlehem pada Rabu (1/11) setelah warga Palestina melakukan demonstrasi untuk memperingati 100 tahun Deklarasi Balfour.

Deklarasi Balfour adalah sebuah surat yang dikirim oleh Menteri luar negeri Inggris saat itu, Arthur James Balfour kepada seorang pemimpin di komunitas Yahudi Inggris, Lord Walter Rothschild pada 2 November 1917 .Surat yang dikenal sebagai Deklarasi Balfour ini menyebutkan, Inggris berjanji mendirikan sebuah rumah nasional untuk orang-orang Yahudi di Palestina. Deklarasi Balfour ini membuka jalan bagi berdirinya negara Israel.

Dilansir dari Maan News, Rabu (1/11), demonstran Palestina bergerak dari ujung selatan sampai utara, hingga akhirnya mereka tiba di tembok pemisah Israel. Pengunjuk rasa mendirikan patung Arthur Balfour, memukul dan melemparkan sepatu ke arah patung tersebut sambil membakar salinan deklarasi Balfour.

Anggota berbagai faksi politik Palestina mengatakan demonstrasi dilakukan memprotes peringatan 100 tahun deklarasi Balfour. Selain itu, demonstrasi dilakukan menanggapi komentar Perdana Menteri Inggris Theresa May yang ingin merayakan 100 tahun deklarasi tersebut dengan penuh kebanggaan.

Pasukan Israel dengan cepat mengadang demonstran dengan menggunakan amunisi langsung, peluru baja berlapis karet dan gas air mata. Akibatnya satu orang demonstran mengalami luka akibat terkena peluru baja berlapis karet di kaki, sementara beberapa lainnya menderita karena menghirup gas air mata.

Orang-orang Palestina melihat deklarasi Balfour sebagai jalan menciptakan negara Israel dengan mengorbankan penduduk asli tanah mereka. Deklarasi tersebut dibuat sebelum Inggris merebut kendali Palestina dari Kekaisaran Ottoman.

Pada saat itu, Inggris telah secara formal memberikan mandat atas Palestina kepada Liga Bangsa-Bangsa, dan berjuang untuk memberi penghargaan kepada orang Arab atas dukungan mereka selama perang. Sementara itu, Inggris juga memenuhi janji mereka menciptakan sebuah negara Yahudi.

Setelah Perang Dunia II, pasukan Inggris mengundurkan diri dari Palestina dan menyerahkan Palestina ke tangan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang baru dibentuk.

Keputusan tersebut menyebabkan perang 1935 antara negara-negara Arab, termasuk orang-orang Palestina, dan imigran Yahudi, yang akhirnya menghasilkan negara Israel dan pengusiran lebih dari 700 ribu orang Palestina dari rumah mereka di dalam perbatasannya. Peristiwa ini dikenal sebagai Nakba di antara Orang Palestina.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Bahrain Berlakukan Visa Masuk pada Warga Qatar

Warga Bahrain.

CB, MANAMA -- Bahrain mengatakan pada Selasa (31/10) akan memberlakukan visa masuk pada warga negara Qatar dalam apa yang disebutnya sebagai tindakan pengamanan.

Bahrain, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik, transportasi dan perdagangan dengan Qatar pada Juni, dengan menuduhnya membiayai terorisme. Doha membantah tuduhan itu dan mengatakan boikot tersebut merupakan upaya untuk mengendalikan dukungannya terhadap reformasi.

"Langkah-langkah baru ini bertujuan untuk mencegah gangguan keamanan dan stabilitas kerajaan Bahrain terutama sehubungan dengan dampak terbaru dari krisis tersebut dengan Qatar," kata sebuah pernyataan dari kantor berita resmi Bahrain BNA.

Warga negara dari enam negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) seharusnya dapat melakukan perjalanan di antara negara-negara GCC dengan hanya membawa kartu identitas. Persyaratan visa Bahrain akan berlaku mulai 10 November.

Duta Besar Ali Khalfan Al Mansouri, Perwakilan Tetap Qatar untuk Kantor Perserikatan Bangsa Bangsa di Jenewa, mengatakan visa tersebut merupakan pelanggaran mencolok terhadap kesepakatan dan resolusi GCC. "Langkah-langkah ini benar-benar bertentangan dengan pernyataan pejabat negara-negara pengepungan untuk tidak menyakiti warga Qatar saat mengambil keputusan dalam konteks krisis ini," kata Mansouri kepada kantor berita Qatar.

Bahrain percaya Qatar mengobarkan kerusuhan di kerajaan pulau itu dengan mendukung demonstrasi dan bahkan penembakan sporadis dan serangan bom terhadap pasukan keamanan. Menteri Luar Negeri Bahrain mengatakan pada Ahad negaranya tidak akan menghadiri pertemuan puncak GCC pada Desember jika Qatar tidak mengubah kebijakannya, dan bahwa seharusnya keanggotaan GCC Qatar ditangguhkan.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Bahrain Tuduh Pemimpin Oposisi Jadi Mata-Mata Qatar

Pemimpin oposisi Bahrain Ali Salman.

CB, MANAMA -- Penuntut umum Bahrain mendakwa dua pemimpin partai oposisi utama yang dilarang di negara itu karena melakukan kegiatan mata-mata bagi Qatar pada Rabu (1/11), beberapa bulan setelah memutus hubungan dengan kerajaan Teluk yang bertetangga itu di tengah-tengah pertikaian diplomatik regional.

Sekretaris Jenderal partai al-Wafaq, Sheikh Ali Salman dan Sheikh Hassan Sultan dituduh berkolusi dengan Qatar melakukan aksi-aksi permusuhan di Bahrain dan merusak kepentingan nasional dan prestisenya, demikian pernyataan yang disiarkan kantor berita BNA.

Kedua pria tersebut bertemu para pejabat Qatar dan juga agen-agen di dalam milisi Hizbullah yang berhaluan Syiah dari Lebanon. Mereka dituduh mengirim informasi rahasia dan menerima dukungan finansial dari Qatar.

Sejauh ini belum ada tanggapan dari al-Wafaq. Penuntut memerintahkan kedua orang itu ditahan.

Salman sudah menjalani hukuman empat tahun penjara karena menyulut kebencian dan menghina Kementerian Dalam Negeri, setelah ia ditangkap pada 2015. Ia dipanggil dan diinterogasi tentang tuduhan-tuduhan baru dengan didampingi pengacaranya, kata pernyataan tersebut.

Pernyataan itu tidak menyebutkan apakah Sultan ditahan. Bahrain, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik, transportasi dan perdagangan dengan Qatar pada Juni, dengan menuduhnya membiayai terorisme.

Bahrain dan sekutu dekatnya Arab Saudi yakin Qatar mendukung huru-hara di kerajaan pulau itu dengan sokongan protes-protes dan serangan-serangan sporadis terhadap pasukan keamanan, didukung oleh Iran sebagai musuh bebuyutan.

Kedua negara membantah tuduhan-tuduhan dan mengatakan boikot itu sebagai usaha mengekang dukungan bagi reformasi di Bahrain. Kerajaan yang diperintah raja beraliran Sunni, tempat Armada Kelima AS berpangkalan, telah berada di jurang sejak protes-protes "Musim Semi Arab" tahun 2011 dipimpin oleh mayoritas Syiah dipadamkan oleh pemerintah dengan bantuan negara-negara Teluk Arab.

Pemerintah melarang al-Wafaq dan mencabut kewarganegaraan ulama Syiah yang tersohor di negara itu sebagai bagian penumpasan oposisi. Kelompok-kelompok hak asasi manusia menuduh Bahrain membungkam mereka yang beroposisi dan menumpas protes-protes dengan bengis. Tuduhan-tuduhan itu ditolak pemerintah.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Mohammad Ilham Syaputra, Militan Indonesia yang Ditangkap di Marawi

Pasukan Filipina yang melakukan operasi militer melawan kelompok militan loyalis ISIS di Marawi. Foto/REUTERS/Romeo Ranoco

MANILA - Identitas militan Indonesia yang ditangkap pasukan Filipina di Marawi telah dirilis. Militan tersebut bernama Mohammad Ilham Syaputra, 23, asal Sumatra Utara.

Dia ditangkap lebih dari seminggu lalu setelah militer Filipina mengatakan bahwa pertempuran di kota Muslim itu telah berakhir. Identitas Mohammad Ilham diungkap kepolisian Filipina, hari Rabu (1/11/2017).

Menurut polisi, Ilham Syaputra adalah satu dari beberapa militan yang ditangkap hidup-hidup. Dia diyakini sebagai petempur asing pertama yang ditangkap.

Kepala Polisi Lanao del Sur, Inspektur Senior John Guyguyon, seperti dikutip ABC News, mengatakan bahwa Ilham Syaputra tiba di Filipina pada bulan November 2016.

Menurutnya, militan tersebut bagian dari jaringan yang terkait dengan serangan teror di Jakarta pada Januari 2016 yang menewaskan empat warga sipil.



Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia belum mendapat notifikasi dari Pemerintahg Filipina terkait penangkapan Ilham Syaputra. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kemlu RI, Lalu Muhammad Iqbal, mengatakan, jika laporan itu benar, semestinya ada notifikasi.

Namun, sampai saat ini, baik Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) ataupun Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Filipina belum mendapatkan informasi terkait penangkapan tersebut.

”Kami belum menerima informasi resmi apapun dari pihak Filipina. Karena itu, saat ini kami tidak bisa mengonfirmasi penangkapan tersebut maupun kewarganegaraannya,” kata Iqbal.

Mohammad Ilham Syaputra, Militan Indonesia yang Ditangkap di Marawi

MANILA-Identitas militan Indonesia yang ditangkap pasukan Filipina di Marawi telah dirilis. Militan tersebut bernama Mohammad Ilham Syaputra, 23, asal Sumatra Utara. 

Dia ditangkap lebih dari seminggu lalu setelah militer Filipina mengatakan bahwa pertempuran di kota Muslim itu telah berakhir. Identitas Mohammad Ilham diungkap kepolisian Filipina, hari Rabu (1/11/2017).

Menurut polisi, Ilham Syaputra adalah satu dari beberapa militan yang ditangkap hidup-hidup. Dia diyakini sebagai petempur asing pertama yang ditangkap.

Kepala Polisi Lanao del Sur, Inspektur Senior John Guyguyon, seperti dikutip ABC News, mengatakan bahwa Ilham Syaputra tiba di Filipina pada bulan November 2016. Menurutnya, militan tersebut bagian dari jaringan yang terkait dengan serangan teror di Jakarta pada Januari 2016 yang menewaskan empat warga sipil.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia belum mendapat notifikasi dari Pemerintahg Filipina terkait penangkapan Ilham Syaputra. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kemlu RI, Lalu Muhammad Iqbal, mengatakan, jika laporan itu benar, semestinya ada notifikasi.

Namun, sampai saat ini, baik Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) ataupun Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Filipina belum mendapatkan informasi terkait penangkapan tersebut.

”Kami belum menerima informasi resmi apapun dari pihak Filipina. Karena itu, saat ini kami tidak bisa mengonfirmasi penangkapan tersebut maupun kewarganegaraannya,” kata Iqbal.


Credit  sindonews.com

Soal WNI yang Ditangkap di Marawi, Ini Kata Kemlu RI

Lalu Muhammad Iqbal menuturkan, jika benar ada WNI yang ditangkap, maka seharusnya ada notifikasi kepada perwakilan Indonesia di Filipina, Foto/Victor Maulana/Sindonews

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri Indonesia angkat bicara mengenai adanya seorang warga negara Indonesia (WNI) yang ditangkap oleh tentara Filipina di wilayah Marawi. WNI tersebut ditangkap saat tentara Filipina melanjutkan operasi pembebasan Marawi.

Direktur Perlindungan Warga Negara, dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kemlu RI, Lalu Muhammad Iqbal menuturkan, jika benar ada WNI yang ditangkap, maka seharusnya ada notifikasi kepada perwakilan Indonesia di Filipina,

Namun, sampai saat ini, baik Kedutaan Besar Indonesia (KBRI), ataupun Konsulat Jenderal Indonesia (KJRI) belum mendapatkan informasi dari pihak Filipina mengenai adanya penangkapan militan asal Indonesia.

"Kalau benar ada WNI yang ditangkap, seharusnya ada notifikasi kekonsuleran kepada KBRI. Namun demikian, kami belum menerima informasi resmi apapun dari pihak Filipina hingga saat ini. Karena itu, saat ini kami tidak bisa mengkonfirmasi penangkapan tersebut maupun kewarganegaraannya," kata Iqbal pada Rabu (1/11).

Sebelumnya diwartakan, Wakil komandan gugus tugas Ranao, Kolonel Romeo Brawner mengatakan, militan asal Indonesia tersebut ditangkap di Barangay Loksadatu oleh anggota Tim Aksi Perdamaian Barangay (BPAT).

"Dia kemudian diserahkan ke Polisi Marawi. Saat ini, orang tersebut sedang diselidiki oleh penyidik militer dan polisi," kata Brawner dalam sebuah pernyataan.

Credit  sindonews.com

WNI Militan ISIS Dilaporkan Ditangkap di Marawi

Ilustrasi. (CNN Indonesia/Fajrian)

Jakarta, CB -- Seorang warga Indonesia terduga anggota kelompok militan yang berbaiat kepada ISIS dilaporkan ditangkap dalam operasi pembersihan teroris di Marawi, Filipina, pada Rabu (1/11) pagi.

Kepala kepolisian wilayah Lanao del Sur, Joel Guyguyon, mengatakan WNI tersebut diidentifikasi bernama Muhammad Ilham Syaputra.

Dia tiba di Manila sekitar November lalu atas undangan dari Isnilon Hapilon, pemimpin Abu Sayyaf yang disebut-sebut sebagai emir ISIS Asia Tenggara.

"Dia diundang oleh Isnilon Hapilon untuk bergabung," kata Guyguyon kepada wartawan.


Sebagaimana diberitakan CNN Filipina, Ilham dilaporkan berasal dari Medan, Sumatera Utara, dan merupakan salah satu dalang di balik serangan bom Thamrin yang menewaskan lebih dari 15 orang pada Januari 2016 lalu.

Saat penangkapan Ilham, pihak berwenang juga menyita sejumlah uang, beberapa bahan peledak, dan sebuah paspor Indonesia.

Guyguyon menuturkan, ada dua luka tembak di tubuh Ilham saat tertangkap sehingga membutuhkan perawatan medis. Kini, pihak berwenang sedang mempersiapkan Ilham untuk menjalani pemeriksaan resmi di Kementerian Kehakiman.

"Kami tengah mempersiapkan laporan penyelidikan untuk mengajukan sejumlah tuntutan terhadapnya atas upaya pemberontakan dan terorisme," kata Guyguyon.


Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI mengaku belum mendapat notifikasi resmi dari Filipina mengenai penangkapan WNI ini.

"Kalau benar ada WNI yang ditangkap, seharusnya ada notifikasi kekonsuleran kepada KBRI. Namun demikian, kami belum menerima informasi resmi apa pun dari pihak Filipina hingga saat ini," ujar Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI, Lalu Muhamad Iqbal.

Meski Marawi telah dideklarasikan bebas ISIS pada 17 Oktober lalu, sekitar 20 militan pemberontak Maute dikabarkan masih tersisa di kota itu.

Tak hanya dari dalam negeri, sejumlah militan asing juga dilaporkan ikut serta dalam perang lima bulan di Marawi tersebut, termasuk dari Indonesia dan Malaysia.

ISIS Marawi akhirnya dilumpuhkan setelah militer Filipina berhasil menewaskan Isnilon Hapilon dan Omarkhayam Maute, pemimpin kelompok militan Maute sempat menguasai Marawi.




Credit  cnnindonesia.com

Drone dan satelit ungkap kebusukan Myanmar terhadap Rohingya

Pengungsi Rohingya tiba di pantai setelah menyeberang dari Myanmar, di Teknaf, Bangladesh, Minggu (15/10/2017). (ANTARA/REUTERS/Jorge Silva )

London (CB) - Krisis pengungsi Rohingya adalah kisah lama mengenai keterceraiberaian dan penderitaan, namun teknologi modern saat ini telah membantu menyediakan wahana untuk mengatasi krisis ini, kata lembaga-lembaga HAM dan kemanusiaan seperti dikutip Reuters.

Adalah drone dan satelit yang telah membantu mengungkapkan penderitaan sekitar 800 ribu pengungsi Rohingya yang menyeberangi Bangladesh dari Myanmar. Dua alat canggih itu juga membantu menyediakan bukti kekejaman yang bisa membantu menguatkan dunia internasional dalam menuntut keadilan untuk Rohingya.

"Kami bisa mempertontonkan selama berjam-jam jumlah besar pengungsi menyeberangi perbatasan dan bagaimana begitu cepatnya kamp-kamp pengungsi menjamur, satu foto menangkap semuanya," kata Andrej Mahecic, juru bicara badan urusan pengungsi PBB (UNHCR).

UNHCR memanfaatkan video dan foto dari drone untuk menunjukkan besarnya skala krisis pengungsi itu, dan sekaligus menjadi alat untuk meyakinkan masyarakat dan donator untuk turut meringankan Rohingya.

UNHCR juga menggunakan satelit untuk menghitung dan mengidentifikasi keluarga pengungsi berdasarkan lokasi mereka di kamp-kamp Bangladesh demi memastikan siapa dari mereka yang lebih dulu harus ditolong, kata Mahecic kepada Thomson Reuters Foundation lewat email.

Foto atau video dari drone yang menangkap masuknya pengungsi ke Bangladesh telah menaikkan donasi untuk pelayanan kesehatan, air bersih dan makanan, kata Komisi Darurat Bencana (DEC), sebuah aliansi dari 13 badan kemanusiaan Inggris.

Sedangkan badan-badan HAM berharap citra satelit bisa menyediakan bukti yang akan membantu diseretnya pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan ke meja hijau.

Foto satelit pernah digunakan Mahkamah Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY) guna membuktikan ada eksekusi massal pada 1995 di Srebrenica.

Namun teknologi semacam ini belum maksimal digunakan karena terbatasnya anggaran dan berbedanya metodologi standar yang diterima pengadilan, kata para pakar.

Human Rights Watch sendiri pernah membagikan foto-foto yang memperlihatkan pembakaran sekitar 300 desa di Myanmar, cuplikan video atau foto dari ponsel pengungsi, dan kesaksian para pengungsi, kepada Kantor Komisi HAM PBB.

"Kami menemukan sebuah lapangan dari citra satelit di mana orang-orang dieksekusi, yang bersesuaian dengan kesaksian dari banyak saksi mata," kata Josh Lyons, analis citra satelit dari HRW.

Komisioner Tinggi HAM PBB Zeid Ra'ad al-Hussein pernah menyebut kekerasan terhadap Rohingya di Myanmar adalah "terang-terangan pembersihan etnis". Komisi HAM PBB kini tengah mempelajari apakah yang menimpa Rohingya itu masuk kategori genosida.

Credit  antaranews.com

Myanmar Tuding Bangladesh Hambat Pemulangan Rohingya

Lebih dari 600 ribu Rohingya dilaporkan mengungsi ke Bangladesh sejak bentrokan antara kelompok bersenjata dan militer Myanmar pecah di Rakhine pada 25 Agustus lalu. (Reuters/Danish Siddiqui)

Jakarta, CB -- Pemerintah Myanmar menuduh Bangladesh menghambat pemulangan ratusan ribu Rohingya karena tak kunjung memberikan daftar orang yang mengungsi ke negara itu sejak bentrokan pecah di Rakhine pada 25 Agustus lalu.

"Pemerintah Myanmar telah menyatakan bahwa kami siap menerima [pengungsi Rohingya] kapan pun. Namun, Bangladesh masih mempertimbangkan kesepakatan antara kedua negara," kata juru bicara pemerintah Myanmar, Zaw Htay, pada Rabu (1/11).

Selain itu, Htay juga sempat menuduh Bangladesh menghambat proses repatriasi Rohingya karena menerima bantuan senilai jutaan dolar Amerika Serikat untuk memperluas pembangunan rumah bagi pengungsi di sana.

"Saat ini mereka [Bangladesh] sudah mendapatkan hampir US$400 juta. Akibat bantuan ini, kami takut [Bangladesh] menunda program untuk merepatriasi para pengungsi," ujar Htay seperti dikutip media lokal, sebagaimana dilansir AFP.

Namun, Htay enggan menjelaskan lebih rinci ketika ditanya lebih lanjut mengenai pernyataannya itu.

Lebih dari 600 ribu Rohingya dilaporkan mengungsi ke Bangladesh sejak bentrokan antara kelompok bersenjata dan militer Myanmar pecah di Rakhine pada 25 Agustus lalu.




Setelah dihujani kecaman dan tuduhan melakukan upaya pembersihan etnis Rohingya oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Myanmar akhirnya berjanji akan menerima kembali para pengungsi Rohingya yang ingin pulang ke kampung halamannya.

Meski begitu, Myanmar hanya akan menerima dan menjamin pemulangan para pengungsi Rohingya yang memenuhi standar verifikasi.

Pusat pemerintahan Myanmar yang berada di Naypyidaw mengatakan para pengungsi harus bisa menunjukkan sejumlah dokumen yang membuktikan bahwa mereka sebelumnya pernah tinggal di Rakhine jika ingin kembali ke negara itu.
Saat ini, Myanmar juga dilaporkan telah mulai mengeluarkan kartu Verifikasi Nasional untuk warga Rakhine.

Sementara itu, beberapa pekerja kemanusiaan di kamp-kamp pengungsi di Bangladesh mengatakan sebagian warga Rohingya enggan direpatriasi ke Myanmar karena merasa tak yakin bisa lolos verifikasi.

Sejumlah warga Rohingya lainnya juga dikabarkan tidak ingin pulang ke Rakhine karena takut saat tiba di sana, pemerintah tidak mengizinkan mereka menempati tanah yang dahulu ditempati.




Credit  cnnindonesia.com

Dekati Kapal Induk AS, Pengebom Rusia Diusir Jet Tempur

Jet tempur AS mengusir dua pengebom Rusia yang mendekati kapal induk USS Ronald Reagan. (REUTERS/Erik De Castro)

Jakarta,CB -- Sejumlah jet tempur Angkatan Laut Amerika Serikat mengawal pergi dua pengebom Rusia yang mendekati kapal induk USS Ronald Reagan di sekitar Semenanjung Korea, tepatnya di Laut Timur atau Laut Jepang.

Dua pejabat pertahanan AS mengatakan beberapa jet F/A-18 mengawal dua pesawat pengebom TU-95 milik Rusia menjauh setelah sempat terbang 128 kilometer dari USS Ronald Reagan pada akhir pekan kemarin.

Sebagaimana diberitakan CNN pada Kamis (1/11), dua sumber tersebut mengatakan "interaksi" dengan pesawat Rusia dilakukan secara aman dan profesional tanpa menimbulkan insiden.

Dalam beberapa bulan terakhir Rusia dilaporkan kerap mengerahkan pesawat pengebomnya ke Semenanjung Korea menyusul krisis nuklir Korea Utara.

Sebuah telegraf yang dikirim Moskow untuk Beijing dan Washington pun menunjukkan bahwa kebijakan Kremlin juga tengah berfokus ke Asia.

Sementara itu, AS telah lama menunjukkan kehadiran dan pengaruh militernya di Semenanjung Korea.

Pengerahan Reagan ke kawasan yang memanas itu pun merupakan salah satu respons AS atas peningkatan ketegangan dengan Korut.

Sepekan terakhir, dua kapal induk AS lainnya, yakni USS Theodore Roosevelt dan USS Nimitz, juga dikerahkan ke Pasifik menjelang tur Presiden Donald Trump ke Asia, awal November ini.

Jet tempur F/A-18 AS di Pasifik. (Reuters/Kim Hong-Ji)

Meski begitu, Angkatan Laut AS hingga kini tak memberi penjelasan spesifik mengenai rincian misi tersebut.

Baik AS maupun Rusia dilaporkan kerap melakukan operasi pencegatan pesawat militer asing di wilayah udara internasional, yang diklaim keduanya dilakukan secara aman dan profesional.

Pada Juni lalu, jet tempur Rusia mencegat pesawat pengebom AS di atas Laut Baltik. Di bulan yang sama jet tempur Rusia Su-27 juga sempat terbang setinggi lima kaki di atas pesawat pengintai RC-135 AS di perairan Baltik hingga memicu protes dari Washington.



Credit  cnnindonesia.com

Gunung Berapi Terbesar Islandia Siap Meletus, Penerbangan Eropa Waswas

Kondisi gunung berapi terbesar di Islandia, Bardarbunga, tahun 2014. Gunung ini bersiap-siap untuk meletus lagi. Foto/REUTERS/Marco Nescher

REYKJAVIK - Gunung berapi terbesar di Islandia sedang bersiap untuk meletus dan bisa menyemburkan awan abu besar di seluruh Eropa. Kondisi ini memicu penerbangan di seluruh wilayah Eropa waswas karena terancam kacau.

Gunung berapi Bardarbunga setinggi 6.590 kaki—yang terkubur di bawah gletser Vatnajokull—telah dilanda oleh empat gempa bumi dalam seminggu terakhir. Gempa terkuat berkekuatan 4,7 pada skala richter (SR).

Ahli seismologi Páll Einarsson mengatakan bahwa gempa tersebut menunjukkan bahwa Bardarbunga bersiap-siap untuk melakukan letusan berikutnya. Menurutnya, tremor yang terjadi adalah bagian dari seri yang telah berlangsung selama dua tahun.

”Alasan gempa di tempat ini adalah bahwa gunung berapi Bardarbunga sedang menggembungkan tekanan magma di ruang magma yang semakin meningkat. Sudah terjadi sejak letusan terakhir berakhir pada bulan Februari 2015,” katanya, seperti dilansir IB Times, Kamis (2/11/2017).

Ilmuwan Bumi Dr Simon Day dari University College London mengatakan bahwa gempa bumi bisa mendahului letusan eksplosif yang besar dan akibatnya abu menyebar.

Bardarbunga adalah salah satu gunung berapi yang paling aktif di Islandia. Letusan terakhir pada tahun 2014 adalah yang terkuat di Eropa selama lebih dari 240 tahun terakhir.

Letusan tersebut meniupkan material vulkanik dua kilometer selama beberapa bulan. Jumlah material yang disemburkan hampir sepuluh kali lebih banyak daripada letusan Eyjafjallajokull pada tahun 2010, yang mengacaukan sekitar 100.000 penerbangan di seluruh Eropa. 

Credit  sindonews.com

Perancis Akhiri Status Darurat Setelah Dua Tahun

Pemerintah Perancis menyudahi status darurat bersamaan dengan belakunya UU antiterorisme yang baru. (Reuters/Pascal Rossignol)

Jakarta, CB -- Perancis akhirnya mengakhiri status darurat, dua tahun setelah serangan mematikan oleh kelompok militan yang menewaskan 130 orang di Paris.

Hal itu berbarengan dengan berlakunya Undang-undang antiterorisme yang efektif pada Rabu (1/11). UU ini memberikan kewenangan kepada polisi untuk menyelidiki properti milik warga, melakukan penyadapan elektronik, dan menutup masjid atau tempat lain yang dicurigai menyebarkan kebencian.

UU juga membolehkan Kementerian Dalam Negeri, tanpa persetujuan dari hakim, untuk memberlakukan perimeter jika terdapat indikasi ancaman, membatasi pergerakan warga dan kendaraan sekaligus dengan kewenangan menggeledah wilayah tersebut.


“Ada ketakutan karena kita tidak lagi berstatus darurat maka akan ada penurunan kewaspadaan, justru sebaliknya,” kata Perdana Menteri Perancis Edouard Philippe kepada wartawan ketika mengunjungi polisi yang menjaga Menara Eiffel.

“Level ancaman saat ini tinggi di seluruh dunia,” kata dia, merujuk pada serangan truk di New Yowk pada Selasa yang menewaskan delapan orang.

Meski begitu, berlakunya Undang-undang ini tidak mendapat sambutan dari semua pihak.

“Perancis jadi candu akan status darurat sehinga sekarang memasukkan pendekatan keras ini ke dalam undang-undang biasa,” kata kelompok hak asasi Human Rights Watch sebelum parlemen menyetujui UU ini bulan lalu.


Lembaga pemantau hak asasi manusia Perancis itu mengatakan bahwa mereka khawatir akan terjadi pelanggaran hak warga Muslim.

Dewan Agama Muslim Perancis, yang merupakan lembaga resmi rekan pemerintah terkait regulasi aktivitas ibadah Muslim, mengatakan mereka akan tetap mengawasi implementasi UU tersebut.

Di sisi lain, kekhawatiran yang diungkap oleh beberapa lembaga terkait hak asasi warga Muslim bertolak belakang dengan opini publik. Sebuah jajak pendapat pada Oktober menunjukkan sebanyak 80 persen warga Perancis mendukung UU tersebut.

Sementara itu, status darurat selama dua tahun terakhir menurut pemerintah sudah membantu lembaga intelijen menggagalkan lebih dari 80 persen ancaman serangan.

Pada Selasa, Presiden Perancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa militan Islam tetap menjadi ancaman terbesar bagi negaranya.



Credit  cnnindonesia.com

Terseret Skandal Seks Westminster, Menhan Inggris Mundur

Menteri Pertahanan Inggris Michael Fallon mengundurkan diri terkait skandal seks masa lalu di Westminster atau parlemen. Foto/REUTERS/Hannah McKay

LONDON - Kementerian Pertahanan Inggris mengonfirmasi bahwa Michael Fallon telah mengundurkan diri sebagai Menteri Pertahanan (Menhan). Fallon mundur setelah namanya terseret skandal seks di Westminster atau parlemen di masa lalu.

Dia mengakui perilakunya di masa lalu yang dia sebut mungkin “terperosok jatuh”. Surat pengunduran diri Menhan Fallon sudah dikirim ke Perdana Menteri Theresa May.

“Sejumlah tuduhan telah muncul terkait anggota parlemen dalam beberapa hari terakhir, termasuk beberapa hal tentang perilaku saya sebelumnya,” tulis Fallon.

“Banyak dari ini salah, tapi saya menerima bahwa di masa lalu saya telah jatuh di bawah standar tinggi yang kita inginkan dari Angkatan Bersenjata yang saya hormati untuk mewakilinya. Saya telah merenungkan posisi saya dan karena itu saya mengundurkan diri sebagai Menteri Pertahanan,” ujar Fallon, seperti dikutip Russia Today, Kamis (2/11/2017).

Kendati demikian, Fallon masih akan bekerja keras sebagai politisi demi konstituennya di Sevenoaks.

Dia adalah menteri pertama yang mengundurkan diri dari pemerintahan Perdana Menteri Theresa May di tengah skandal pelecehan seksual yang menyerat banyak politisi di Westminster.

Fallon sebelumnya mengakui bahwa dia tidak sengaja “menyentuh” jurnalis wanita saat dia aktif sebagai anggota parlemen dari kubu Tory.

Dia berkeras bahwa dia telah meminta maaf atas kejadian pada tahun 2002 atau 15 tahun yang lalu saat jamuan makan malam yang dihadiri jurnalis perempuan Hartley-Brewer.

Dia mengklaim bahwa dirinya dan sang jurnalis menganggap masalah itu telah ditutup. Hartley Brewer sendiri merasa dirinya tidak menjadi korban pelecehan seks atau penyerangan. 

Credit  sindonews.com

Menhan Inggris Mundur Akibat Skandal Pelecehan Seksual

MIchael Fallon akan meneruskan pekerjaan sebagai anggota parlemen Inggris setelah mundur dari jabatan Menteri Pertahanan. (REUTERS/Stefan Wermuth)

Jakarta, CB -- Menteri Pertahanan Inggris Michael Fallon memilih mengundurkan diri dari jabatannya setelah skandal pelecehan seksual menyangkut dirinya mendapat perhatian keras oleh publik, Rabu (1/11).

Adapun pelecehan yang dimaksud adalah pelecehan seksual Fallon adalah tindakan sang menteri terhadap seorang jurnalis perempuan untuk sebuah radio pada 2002 lalu. Fallon sendiri, pada awal pekan ini telah melontarkan permintaan maaf secara terbuka, namun akibat kuatnya tekanan publikasi ia memilih mundur.




"Sejumlah tuduhan telah muncul mengenai anggota parlemen dalam beberapa hari ini, termasuk beberapa hal yang saya lakukan di masa lampau. Banyak dari [tudingan] ini salah, namun saya mengakui bahwa di masa lalu saya berada di bawah standar apa yang kita inginkan dari Angaktan Bersenjata kita yang kehormatannya saya wakili,” tulis Fallon dalam surat pengunduran diri yang dilayangkan kepada Perdana Menteri Inggris Theresa May, seperti dikutip dari AFP, Kamis (2/11) dini hari WIB.

"Saya telah merenungkan posisi saya, dan karena itu saya mengundurkan diri sebagai Menteri Pertahanan.”

Theresa May. (REUTERS/Hannah McKay)

Setelah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Menhan, Fallon menyatakan dia akan melanjutkan tugasnya sebagai anggota parlemen.

May pun menerima pengunduran diri Fallon itu. Perdana Menteri perempuan kedua Inggris setelah Margaret Thatcher (1979-1990) itu pun berterima kasih atas pengabdian Fallon sebagai Menhan.

Sebelumnya, May telah menyerukan agar peraturan tentang perilaku anggota parlemen diperketat setelah munculnya kabar tudingan pelaku pelecehan seksual yang dilakukan sebagian penghuni Westminster tersebut. Kabar-kabar itu disebutkan memperkecil kredibilitas May, apalagi setelah Partai Konservatif kehilangan mayoritas kursi di parlemen pada pemilu Juni lalu.

Tuduhan pelecehan seksual mencuat dengan kabar bahwa ada seorang menteri yang memerintahkan sekretaris perempuannya membeli sebuah mainan seks. Hal itu pun menimbulkan pemberitaan tentang bagaimana seorang pekerja junior diperlakukan di parlemen selama ini.


Kemudian, deputi PM, Damian Green pun dituding telah melakukan pelecehan seksual terhadap seorang aktivis perempuan, Kate Maltby, dua tahun lalu. Seperti dilansir dari The Guardian ,Maltby mengatakan saat itu ia dan Green berbincang tentang karier politik, hingga suatu waktu sekutu terdekat May itu memegangi bagian paha hingga lututnya.

Maltby kecewa dan marah atas kejadian itu sehingga tak pernah mengontak Green kembali. Kemudian, setahun lalu, Maltby mengtakan Green mengirimnya sebuah pesan singkat yang salah satu isinya membayangkan sang perempuan itu mengenakan korset lalu mengundangnya untuk minum.

Green sendiri telah membantah tudingan Maltby dan menyatakan tuduhan itu telah menyakiti dirinya dan keluarga dari politikus senior Partai Buruh tersebut.






Credit  cnnindonesia.com

Inggris Harus Bertanggung Jawab Atas Deklarasi Balfour

Mantan Kojen Inggris di Yerusalem, Vincent Fean menyatakan, pemerintah Inggris harus bertanggung jawab atas Deklarasi Balfour, yang memungkinan lahirnya Israel. Foto/Istimewa

LONDON - Mantan Konsul Jenderal Inggris di Yerusalem, Vincent Fean menyatakan, pemerintah Inggris harus bertanggung jawab atas Deklarasi Balfour, sebuah surat yang memungkinan lahirnya Israel.

Fean menuturkan, Inggris harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya seratus tahun yang lalu, bertindak untuk mengakhiri pendudukan Palestina, dan membantu pembentukan dua negara di wilayah tersebut.

"Kita harus memikul tanggung jawab sebagai orang Inggris atas apa yang Inggris lakukan dalam nama kita seratus tahun yang lalu, dan kita harus bertindak untuk mengakhiri pendudukan, dan untuk membantu menciptakan dua negara di Tanah Suci sesuai dengan perjanjian perbatasan pada tahun 1976," ucap Fean.

Pria yang menjabat sebagai Konsul Jenderal Inggrsi di Yerusalem tahun 2010 hingga 2014 itu kemudian menuturkan, langkah awal yang bisa dilakukan Inggris untuk menembus kesalahannya adalah dengan mengakui kedaualatan Palestina.

"Perlu ada perubahan di lapangan. Tembok, permukiman, penutupan Gaza, ada banyak hal yang perlu diubah. Roket yang diluncurkan dari Gaza, itu perlu diubah juga. Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh banyak orang," sambungnya.

Inggris sejauh ini tidak memberikan tanda akan penyesalan atas lahirnya deklarasi itu. Justru setiap tahunnya Inggris selalu merayakan lahirnya deklarasi itu, yang ditandai dengan makan malam antara pemimpin Inggris dan Israel.

Selain itu, pernyataan yang dilontarkan oleh  Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson pekan lalu menunjukan Inggris tidak menyesali lahirnya deklasi tersebut. Mantan Walikota London itu mengaku bangga negaranya beperan dalam menciptakan Israel. 

Credit  sindonews.com

Hamas Mulai Serahkan Sebagian Wilayah Gaza ke Palestina

Pejabat tinggi Palestina, Nazmi Muhanna, dan direktur informasi otoritas perbatasan Palestina, Hisham Adwan, dalam prosesi serah terima sebagian wilayah Gaza. (AFP Photo/Thomas Coex)

Jakarta, CB -- Hamas dilaporkan mulai menyerahkan wilayah Gaza yang berbatasan dengan Mesir kepada Palestina, seiring disepakatinya rekonsiliasi antara partai politik tersebut dan pemerintah pada 12 Oktober lalu.

Seorang pejabat tinggi Palestina, Nazmi Muhanna, dikabarkan telah secara formal menerima kontrol wilayah Rafah dari Hamas pada Rabu (1/10).

Sebagaimana dikutip AFP, direktur informasi otoritas perbatasan Palestina, Hisham Adwan, menuturkan pemerintah akan memegang kendali penuh atas perbatasan tersebut.


Sejumlah instalasi pun dilaporkan mulai dilucuti dan dibongkar pada beberapa wilayah yang dahulu dikontrol oleh Hamas tersebut.

Bendera Palestina dan Mesir, sebagai perantara rekonsiliasi, juga tampak dikibarkan di persimpangan Rafah. Sejumlah foto Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi pun dipasang di beberapa sudut wilayah tersebut.

Hamas, yang selama ini dianggap sebagai kelompok teroris oleh Barat dan Israel, setuju berdamai dan menyerahkan kekuasaan di Gaza pada pemerintah Palestina yang dipimpin Abbas dan didukung Fatah.


Abbas menyambut baik niat baik Hamas tersebut dan berharap keputusan ini dapat mengakhiri perang sipil selama satu dekade terakhir yang menggerus persatuan bangsa Palestina itu.

Di bawah kesepakatan tersebut, Jalur Gaza, yang sejak 2007 lalu dikuasai Hamas, akan diambil alih sepenuhnya oleh pemerintah Palestina pada 1 Desember mendatang.

Kini, Hamas dilaporkan mulai menyerahkan sejumlah pos pemeriksaan di wilayah Gaza kepada otoritas Palestina sebagai langkah awal pelaksanaan kesepakatan rekonsiliasi.

Meski begitu, sejumlah isu terkait Hamas, seperti nasib angkatan bersenjata kelompok itu ke depan, masih belum jelas.




Credit  cnnindonesia.com

Indonesia-Timur tengah tekan Israel atas Palestina

Dokumentasi warga Palestina berjalan melalui pos pemeriksaan Israel Qalandia untuk mengikuti solat Jumat di bulan puasa Ramadhan di mesjid al-Aqsa Yerusalem, di dekat kota Ramallah Tepi Barat, Jumat (2/6/2017). (REUTERS/Mohamad Torokman)

Jakarta (CB) - Hubungan baik Indonesia dengan negara-negara Arab dan berpenduduk mayoritas Muslim di seluruh dunia serta Amerika Serikat merupakan modal utama dalam meningkatkan tekanan internasional terhadap pendudukan Israel atas Palestina, kata Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, di Jakarta, Rabu.

"Indonesia bersama 55 negara Arab dan negara mayoritas Muslim menghadiri KTT Arab Islam Amerika, di Riyadh, Arab Saudi pada 21 Mei 2017. Sebagai negera berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Presiden Joko Widodo menjadi satu dari lima pemimpin dunia yang berbicara pada forum itu untuk menyampaikan pesan perdamaian," jelas dia, pada seminar Peringatan 50 Tahun Pendudukan Wilayah Palestina.

Dia menjelaskan, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. "Sehingga sulit untuk melakukan lobi secara berhadapan antara Indonesia dan Israel dalam hal ini," ujarnya.

Karenanya, kata dia, Indonesia dapat menggunakan pengaruhnya pada forum KTT itu untuk mengajak negara-negara Arab dan berpenduduk mayoritas Muslim di seluruh dunia serta Amerika Serikat guna menghentikan pelanggaran HAM pada pertemuan berikutnya.

Selama pendudukan Israel hak-hak dasar warga Palestina sangat dibatasi, termasuk hak untuk mendapatkan pekerjaan, melanjutkan pendidikan, melakukan perjalanan ke luar negeri, mengunjungi keluarga, dan mengakses lahan yang mereka miliki. Bahkan warga Palestina sulit mendapatkan penerangan dan air sejak pendudukan Israel dimulai pada Juni 1967.

Menurut dia, Indonesia juga harus memastikan bahwa forum tersebut berkelanjutan dan terus membawa agenda HAM pada pertemuan-pertemuan berikutnya.

"Salah satu yang bisa diserukan oleh Indonesia adalah mengajak 55 negara Arab dan negara berpenduduk mayoritas Muslim serta Amerika Serikat untuk menutup pasar mereka bagi barang-barang yang diproduksi di wilayah Palestina yang diduduki Isreal atau OPT (Occupied Palestinian Territories)," kata dia.

Dalam kurun waktu 50 tahun pendudukan Israel atas Palestina, 600.000 warga Israel telah menduduki wilayah Palestina, 100.000 hektar tanah milik warga Palestina dirampas oleh Israel, 50.000 rumah dan bangunan miliki warga Palestina dihancurkan oleh Israel, dan setiap hari 4,9 juta warga Palestina dibatasi geraknya oleh Israel.

Seminar internasional peringatan 50 tahun pendudukan Israel atas Palestina ini diselenggarakan Amnesty International Indonesia bekerja sama dengan Sekolah Kajian Strategis dan Global Universitas Indonesia.

Credit  antaranews.com

Serangan udara pimpinan Arab Saudi tewaskan 21 orang

Arsip: Warga membawa jasad seorang pria yang mereka temukan di lokasi serangan udara di kota Saada, barat laut Yaman, Rabu (1/11/2017). (REUTERS/Naif Rahma)

Dubai (CB) - Serangan udara oleh koalisi militer pimpinan Arab Saudi menewaskan 21 orang di sebuah pasar di Provinsi Saadah, Yaman utara, Rabu, menurut seorang saksi Reuters di tempat kejadian.

Serangan yang melanda kawasan luas di distrik Sahar, di perbatasan dengan Arab Saudi, itu mengubah lokasi tersebut menjadi tumpukan reruntuhan. Petugas medis mengumpulkan mayat dan meletakkannya dalam kelompok-kelompok.

Sebuah aliansi militer yang dipimpin oleh Arab Saudi telah meluncurkan ribuan serangan udara terhadap gerakan bersenjata Houthi di Yaman, yang berasal dari Saadah dan sekarang menguasai sebagian besar negara tersebut.

Perang yang berlangsung selama dua setengah tahun itu belum mencapai tujuannya untuk memulihkan kekuasaan pemerintah yang diakui secara internasional.

Namun konflik tersebut telah menimbulkan salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia dan membunuh setidaknya 10.000 orang.

Pekan lalu gerilyawan Syiah Yaman, Al-Houthi, yang memerangi koalisi pimpinan Arab Saudi --yang mendukung Pemerintah Yaman, menyatakan telah menembakkan rudal balistik ke pangkalan militer Arab Saudi di Provinsi Najran di perbatasan Arab Saudi.

Satu pernyataan Al-Houthi yang disiarkan kantor berita Yaman, Saba, mengatakan rudal itu menghantam satu gudang senjata militer Arab Saudi di Daerah Beir Askar di Najran dan menghancurkannya.

Sementara itu, koalisi pimpinan Arab Saudi mengatakan di dalam satu pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Arab Saudi bahwa rudal tersebut menghantam kompleks permukiman perusahaan sipil yang dioperasikan Pemerintah Arab Saudi di Daerah Beir Askar.

Koalisi itu mengatakan rudal tersebut menghancurkan kompleks permukiman itu dan melukai seorang pekerja.

Perbuatan tersebut dilakukan beberapa jam setelah Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, dalam wawancara yang dilaporkan Kamis, mengatakan negaranya akan terus berperang melawan gerilyawan Syiah Al-Houthi, yang didukung Iran.

"Kami melanjutkannya sampai kami dapat yakin bahwa tak ada yang akan terjadi lagi seperti Hizbullah, sebab Yaman lebih berbahaya dibandingkan dengan Lebanon. Itu berada di sebelah Bab al-Mandab sehingga jika sesuatu terjadi di sana, itu berarti 10 persen perdagangan dunia berhenti," kata Salman dalam wawancara tersebut sebagaimana dikutip.

Itu adalah yang paling akhir dari serangkaian serangan rudal balistik oleh petempur Al-Houthi dari Yaman ke arah kota Arab Saudi sejak Riyadh ikut-campur dalam perang di Yaman lebih dari dua-setengah tahun lalu, kata Xinhua.

Namun, kebanyakan rudal tersebut dicegat dan dihancurkan oleh sistem anti-rudal Arab Saudi.

Arab Saudi memimpin koalisi militer 10 negara dan mencampuri perang saudara di Yaman pada Maret 2015 untuk mendukung Pemerintah Presiden Ab-Rabbu Mansour Hadi, yang didukung masyarakat internasional, melawan anggota milisi Syiah Al-Houthi, yang didukung Iran dan menyerbut Ibu Kota Yaman, Sanaa, serta menguasai sebagian besar wilayah utara negeri itu.

Lebih dari 10.000 orang Yaman, kebanyakan warga sipil, telah tewas dalam perang tersebut --yang juga membuat lebih dari tiga juta orang lagi mengungsi, kata badan PBB.

Yaman juga telah dilanda wabah mematikan kolera dan berada di ambang kelaparan massal.

Credit  antaranews.com

Militer Suriah rebut wilayah lagi di Deir Az-zour dari ISIS

Ilustrasi - Tentara Pasukan Demokratis Suriah menaiki kendaraan lapis baja setelah Raqqa dibebaskan dari milisi Negara Islam, di Raqqa, Suriah, Selasa (17/10/2017). (REUTERS/Erik De Castro)

Damaskus, Suriah, 1/11 (CB) - Militer Suriah dan petempur sekutunya pada Selasa (31/10) merebut tiga daerah baru dari petempur IS di Ibu Kota Provinsi Deir Az-Zour, kata kantor berita resmi Suriah, SANA.

Pasukan militer merebut Permukiman Matar Qadim, Rasafeh dan Bundaran Ghassan Aboud, kata laporan tersebut. Ditambahkannya, pasukan pemerintah telah bergerak maju ke arah Permukiman Khasarat dan Bundaran Suyouf di kota itu.

Militer Suriah telah bergerak maju dalam pertempuran melawan gerilyaawan IS di kota tersebut dan pinggiran selatannya, kata Xinhua. Sementara itu, Pasukan Demokratik Suriah (SDF), yang didukung AS, memerangi kelompok yang dicap sebagai organisasi teror itu di pinggir utara dan timur-laut kota tersebut.

Pegiat mengatakan personel SDF pada Selasa bergerak maju di dekat Sungai Khabour di pinggir timur-laut Deir Az-Zour, merebut Kota Kecil Huraijeh Ash-Shamali, Jaar, dan Al-Fudain serta daerah lain di sana.

Dalam kesempatan lain, Observatorium Suriah bagi Hak Asasi Manusia mengatakan sebanyak 124 petempur ISIS telah tewas selama satu pekan belakangan dalam pertempuran melawan personel militer Suriah.

Sekarang, prajurit militer Suriah terpisah 65 kilometer untuk merebut Kota Al-Bukamal, kubu utama terakhir ISIS di pinggir tenggara Deir Az-Zour di dekat perbatasan Irak.

Sementara itu, SANA melaporkan pasukan Suriah menemukan ribuan ton gandum di berbagai daerah yang dibebaskan baru-baru ini dari petepur ISIS.

Credit  antaranews.com

Indonesia Beli Pertahanan Udara Jarak Menengah NASAMS

Kongsberg, produsen sistem pertahanan udara NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System), mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Indonesia senilai 77 juta dolar Amerika, pada 31 Oktober 2017. defence. ru

Dalam situsnya, Kongsberg menyebutkan bahwa kontrak tersebut meliputi pengiriman pos komando, radar,
peluncur, radio dan integrasi, dan dukungan pelatihan dan logistik. Pembelian AMRAAM terpisah,
merupakan kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat. defence. ru

Awalnya, sistem pertahanan udara jarak menengah NASAMS dirancang dan dikembangkan bersama oleh
Kongsberg Defence & Aerospace dan Raytheon, untuk Angkatan Udara Norwgia. NASAMS
 menggunakan rudal NASAMS AIM-120 AMRAAM (advanced medium-range air-to-air missiles)
buatan Raytheon. dn.no

Sistem pertahanan udara NASAMS terdiri tiga peluncur rudal, masing-masing membawa enam
rudal AIM-120 AMRAAM siap tembak di dalam tabung pelindung. Ketiga peluncur rudal
terhubung dengan pos komado FDC (Fire Distribution Center) melalui radio dan/kabel.
Peluncur rudal dapat ditempatkan sejauh 25 km dari pos komando. defensie.nl

NASAMS mampu melindungi aset-aset penting, sipil maupun milter, dari serangn udara. Pertahanan udara
NASAMS mampu menghancurkan pesawat, helikopter, rudal jelajah, dan drone. Sistem ini dapat berintegrasi
dengan berbagai sensor dan senjata lain yang berbeda.reddit.com

Beberapa negara telah menggunakan NASAMS untuk pertahanan udaranya, seperti Norwegia, Finlandia,
Belanda, Amerika Srikat, Spanyol, Oman, dan menyusul Indonesia. army-news.ru

Credit  tempo.co

Indonesia Beli Su-35, Ini Rudal dan Bom Canggih yang Bisa Dibawa

Indonesia akan membeli 11 pesawat tempur Su-35 dengan persenjataan lengkap, yaitu rudal udara
ke udara, rudal udara ke darat, dan bom. Pembelian juga termasuk Ground Suport Equipment,
Simulator, dan Spare Part. Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo mengatakannya di Markas
 Yonkav 7/Sersus, Cijantung, 31 Oktober. AFP/JOHANNES EISELE

Jet tempur Su-35 dapat membawa bom dipandu, seperti bom dipandu TV KAB-500Kr, bom dipandu
satelit KAB-500S-E, bom dipandu laser LGB-250 laser-guided bomb, bom dipandu TV-1500Kr, dan
bom dipandu laser KAB-1500LG. Su-35 juga dapat membawa roket 80mm, 122mm, 266mm,
dan 420mm. AFP/Vasily Maximov

Sukhoi-35 Angkatan Udara Rusia dipersenjatai dengan rudal udara ke udara yang canggih, yaitu Vympel
R-27 (AA-10 Alamo), rudal udara ke udara jarak menengah R-77 AA-12 Acher), dan rudal udara ke
udara jarak pendek dipandu infra merah R-73E (AA-11 Archer). AFP/ERIC PIERMON

Pesawat tempur Su-35 juga dapat membawa rudal udara ke darat, rudal taktis Molniya Kh-29
(AS-14 Kedge), rudal anti radar Kh-31P (AS-17 Krypton), rudal anti radar jarak jauhKh-58UShE
(AS-11 Kilter). Rudal anti radar dirancang untuk menghancurkan radar lawan yang berada di darat.
Scout.com

Multirole Su-35 Flanker-E juga dipersenjatai dengan rudal anti kapal, seperti rudal Kh-31A, rudal
anti kapal jarak jauh Kh-59MK (AS-18 Kazoo), rudal jelajah anti kapal Kh-35U.
Tactical Missiles Corporation mengklaim bahwa Kh-35U adalah rudal terbaik di dunia.
AFP/ERIC FEFERBERG

Jet tempur Su-35 dapat membawa bom dipandu, seperti bom dipandu TV KAB-500Kr, bom dipandu
satelit KAB-500S-E, bom dipandu laser LGB-250 laser-guided bomb, bom dipandu TV-1500Kr, dan
bom dipandu laser KAB-1500LG. Su-35 juga dapat membawa roket 80mm, 122mm, 266mm,
dan 420mm. AFP/Vasily Maximov

Credit  tempo.co

New York Diteror, Trump Ketatkan Pemeriksaan Imigrasi

Presiden Trump memerintahkan Kementerian Keamanan Dalam Negeri untuk meningkatkan pemeriksaan imigrasi. (AFP Photo/Mandel Ngan)

Jakarta, CB -- Presiden Donald Trump mengatakan telah memerintahkan Kementerian Keamanan Dalam Negeri untuk memperkuat program "pemeriksaan ekstrem" keimigrasian, menyusul insiden teror di New York pada Rabu (1/11) hingga menewaskan delapan orang dan melukai 11 lainnya.

"Saya baru saja memerintahkan Kementerian Keamanan Dalam Negeri untuk meningkatkan penerapan Program Pemeriksaan Ekstrem yang sudah ada. Benar secara politik memang baik, tapi tidak untuk hal ini!" kicau Trump melalui Twitter-nya.

Sejak kampanye pemilihan umum berlangsung, Trump memang telah berjanji akan memperketat aturan keimigrasian, terutama bagi para imigran ilegal di AS. Kebijakan itu dianggapnya mampu melindungi AS dari target teroris dan tindakan kriminal lain.

Serangan ini merupakan insiden pertama yang secara resmi disebut aksi teror di AS sejak Trump mulai menjabat pada Januari lalu. Belum lama ini terjadi penembakan massal yang dilakukan warga lokal di Las Vegas, tapi pemerintah tak pernah menyebutnya sebagai aksi terorisme.

Insiden teranyar bermula pada 5.05 Selasa waktu setempat, saat pelaku menabraki sejumlah pejalan kaki dan pengendara sepeda di sepanjang jalur sepeda di pinggir sungai Hudson, Manhattan.

Pelaku yang mengendarai truk kemudian bertabrakan dengan bus sekolah di Chamber Street, di mana dua orang dewasa dan dua anak-anak terluka.


Seorang saksi mata mengatakan mobil tersebut dipacu dengan kecepatan penuh ke arah selatan di jalur pejalan kaki dan pesepeda di pinggir West Side Highway.

Belakangan sumber penegak hukum mengidentifikasi pelaku sebagai Sayfullo Habibullaevic Saipov, seorang pria 29 tahun asal Uzbeksitan yang datang ke AS pada 2010.


Saipov meninggalkan sebuah catatan di truknya, mengaku melakukan serangan itu untuk ISIS. Otoritas sejauh ini menuturkan Saipov melancarkan teror itu seorang diri.

Masih melalui Twitter, Trump turut mengungkapkan rasa duka citanya bagi para korban dan keluarga yang ditinggalkan.



Credit  cnnindonesia.com

Trump perketat pemeriksaan pada pelancong yang masuk AS

Ibu Negara Melania Trump bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump ketika ia berbicara kepada wartawan saat berangkat dari Gedung Putih di Washington, Amerika Serikat, Jumat (13/10/2017). (REUTERS/Kevin Lamarque/cfo/17)

Washington (CB) - Presiden Donald Trump mengatakan pada Selasa waktu setempat bahwa dia memerintahkan pemeriksaan lebih ketat terhadap para pelancong yang mengunjungi Amerika Serikat (AS) menyusul serangan terkait teror mematikan pertama di New York sejak 11 September 2001.

"Saya baru saja memerintahkan Keamanan Dalam Negeri meningkatkan program pemeriksaan yang sudah ekstrem. Merasa benar secara politik boleh saja, tapi tidak untuk ini!" cuit Trump.

Pekan lalu, maskapai penerbangan global mulai menerapkan wawancara keamanan bagi para pelancong dengan tujuan AS sebelum pendaftaran penumpang untuk masuk ke pesawat.

Upaya sang presiden untuk melarang masuk para pelancong dari negara mayoritas muslim menghadapi hambatan-hambatan hukum.

Pemerintahannya telah mengumumkan bahwa mereka akan kembali menerima pengungsi setelah larangan 120 hari, meskipun pendatang dari 11 negara "berisiko tinggi", kebanyakan dari negara mayoritas muslim, masih akan dilarang menurut siaran kantor berita AFP.

Credit  antaranews.com