Trump beri Korut peringatan keras di PBB

Presiden Amerika Serikat Donald Trump (REUTERS/Yuri Gripas )

New York (CB) - Presiden AS Donald Trump menyampaikan peringatan keras bagi Korea Utara dalam pidatonya di sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB ke-72 di Markas Besar PBB di New York, Selasa.

Dalam penampilan pertamanya di panggung Debat Umum sejak terpilih menjadi Presiden AS awal tahun ini, Trump menyatakan ambisi Korea Utara dalam mengembangkan senjata nuklir dan peluru kendali jarak jauh merupakan ancaman bagi keamanan dunia.

"Amerika Serikat memiliki kekuatan dan kesabaran yang kuat namun jika negara ini terpaksa mempertahankan diri dan sekutu-sekutunya, kami tidak punya pilihan lain kecuali menghancurkan total Korea Utara," kata Trump.

Trump, yang menjadi pembicara kedua setelah Presiden Brazil Michel Temer, menyinggung tindakan Korea Utara yang diduga melakukan pembunuhan saudara kandung Kim Jong Un di bandara udara Malaysia dan juga dugaan penculikan gadis remaja Jepang untuk dijadikan tutor bahasa bagi mata-mata Korea Utara.

"Jika hal itu tidak cukup gila, sekarang ambisi Korea Utara yang tanpa lelah mengembangkan senjata nuklir dan rudal balistik mengancam seluruh dunia dengan korban yang tak bisa dibayangkan jumlahnya," kata Trump.

Trump juga menyebut Kim Jong Un sebagai "manusia roket yang sedang dalam misi bunuh diri bagi dirinya dan rezimnya".

Amerika Serikat siap dan bersedia, namun Trump berharap hal tersebut tidak perlu dilakukan karena memandang PBB sebagai organisasi negara-negara di dunia bisa meredam krisis di Semenanjung Korea.

"Mari kita lihat bagaimana mereka (PBB) bertindak. Sudah waktunya bagi Korea Utara untuk menyadari bahwa denuklirisasi adalah satu-satunya masa depannya yang bisa diterima," kata Trump.

Sebelumnya pada Senin (11/9), Dewan Keamanan PBB telah menjatuhkan sanksi kepada Korea Utara terkait uji nuklir dan rudal balistik yang negara itu lakukan.

Di Debat Umum tersebut, Trump menyatakan apresiasinya kepada China dan Rusia, yang biasanya selalu memveto resolusi DK PBB, namun kali ini menyatakan berbaris bersama dengan AS dan para anggota DK PBB lainnya untuk menggugurkan Korut.

Credit  antaranews.com

Trump di PBB: AS Akan Hancurkan Korut Jika Terpaksa

 

Presiden Donald Trump dengan lantang mengatakan di hadapan sidang Majelis Umum PBB bahwa AS akan menghancurkan Korea Utara jika terancam. (AFP Photo/Timothy A. Clary)

Jakarta, CB -- Presiden Donald Trump dengan lantang mengatakan di hadapan sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa Amerika Serikat akan menghancurkan Korea Utara jika terancam.

"Amerika Serikat memiliki kekuatan dan kesabaran yang besar. Namun, jika kami terpaksa melindungi diri atau sekutu, kami tak punya pilihan lain selain benar-benar menghancurkan Korut," ujar Trump, sebagaimana dikutip AFP, Selasa (19/9).

Trump kemudian melontarkan ancaman langsung kepada pemimpin tertinggi Korut, Kim Jong-un, yang ia sebut sebagai "Pria Rudal".

"Pria Rudal sedang mengikuti misi bunuh diri, baik itu bagi dirinya sendiri dan rezimnya. AS siap, ingin, dan dapat [menyerang Korut], tapi saya harap ini tidak akan terjadi," kata Trump.

Hubungan kedua negara kian panas sejak awal tahun ini, ketika Kim menyampaikan pidato Tahun Baru dengan menyiratkan bahwa negaranya akan terus mengembangkan program rudal balistik antarbenua hingga dapat mencapai wilayah AS.

Setelah sejumlah uji coba rudal, Korut pun menyatakan siap menyerang Guam, wilayah AS di Pasifik, melalui jalur yang melewati Jepang. Kekhawatiran memuncak ketika Korut berhasil melakukan dua uji coba rudal yang melintasi langit Jepang.

Sikap Korut ini dianggap sebagai ancaman global terbesar sekarang ini. Meski demikian, sejumlah pengamat menganggap pernyataan Trump justru dapat menambah runyam situasi.

Pidato Trump di hadapan PBB ini memang menuai kontroversi. Dalam pidato berdurasi 42 menit itu, Trump menyerang banyak pihak, terutama Iran. Ia bahkan mengancam akan menghentikan kesepakatan nuklir dengan negara pimpinan Presiden Hassan Rouhani itu.

Menteri Luar Negeri Iran, Mohammed Javad Zarif, pun berkomentar melalui akun Twitter pribadinya, "Pidato kebencian Trump seperti pada abad pertengahan, bukan PBB pada Abad 21. Tidak layak dibalas. Empati palsu untuk warga Iran tidak bisa membodohi orang." 

Credit  cnnindonesia.com

Inggris, Arab Saudi teken kesepakatan kerja sama militer

PM Inggris, Theresa May (REUTERS/Peter Nicholls)

Riyadh (CB) - Inggris dan Arab Saudi telah menandatangani kesepakatan kerja sama militer dan keamanan, kata kantor berita pemerintah Saudi, SPA, Selasa.

Kerja sama itu merupakan peningkatan upaya untuk menangkal Iran di kawasan teluk serta mengalahkan ISIS.

Perdana Menteri Inggris Theresa May mengatakan pada Desember bahwa Inggris akan menginvestasikan dana lebih dari tiga miliar pound (sekitar Rp53,7 triliun) pada bidang pertahanan di negara-negara Teluk untuk dekade berikutnya.

Inggris sedang berupaya membangun hubungan kuat dengan kerajaan-kerajaan yang kaya akan minyak di Teluk sebelum negara itu keluar dari Uni Eropa.

Menteri Pertahanan Inggris Michael Fallon telah membahas kerja sama militer tersebut dengan Putra Mahkota Mohammed bin Salman, yang menjabat sebagai menteri pertahanan dan wakil perdana menteri, lapor SPA tanpa memberikan keterangan rinci soal isi kesepakatan.

Negara-negara Arab di Teluk mengatakan Iran sedang berupaya memperluas pengaruhnya di negara-negara Arab, termasuk di Suriah, Irak dan Yaman. Sejak Maret 2015, Arab Saudi dan sekutu-sekutu Arab melancarkan perang terhadap pasukan Houthi dukungan Iran, yang telah memegang kendali di banyak wilayah di Yaman.

Hubungan dekat antara Inggris dan negara-negara Teluk mengundang kekhawatiran berbagai kelompok pembela hak asasi manusia, termasuk kritik soal serangan udara Saudi dalam perang Yaman yang telah menewaskan ratusan warga sipil. Personel militer Inggris telah menjalankan kerja sama dengan pasukan Saudi, demikian Reuters.

Credit  antaranews.com

Presiden Mesir, PM Israel bertemu pertama kali di depan umum

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (REUTERS/Baz Ratner)

Kairo (CB) - Presiden Mesir Abdul Fattah as Sisi dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu untuk pertama kali di depan umum, yang menurut pemerintah Kairo adalah bagian dari upaya perdamaian di Timur Tengah.

Pemerintah Mesir dalam pernyataan tertulis mengatakan bahwa keduanya bertemu pada Senin menjelang Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, lapor Reuters.

Secara terpisah, Sisi juga bertemu dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas di kediamannya, tempat mereka sepakat meneruskan upaya menuju penyelesaian dua-negara.

Pertemuan itu terjadi hanya dua hari setelah Mesir berhasil meyakinkan kelompok Hamas di Palestina untuk membubarkan pemerintahan, yang mengatur Jalur Gaza. Hamas juga bersedia menggelar perundingan dengan pesaing politik mereka di Palestina, Fatah.

Sepanjang 10 tahun belakangan, Mesir bergabung dengan Israel dalam memberlakukan pengucilan jalur darat, udara, dan laut ke Jalur Gaza, sebagai bagian dari upaya menghukum Hamas, yang memerintah Gaza sejak perang Palestina pada 2007.

Sementara itu, Netanyahu dalam beberapa pekan belakangan mengatakan bahwa hubungan Israel dengan negara tetangganya semakin baik dan menegaskan hubungan kerja sama "dalam beberapa hal di tingkatan berbeda".

Mesir juga merupakan salah satu dari sedikit negara Arab yang pertama mengakui Israel sebagai negara dalam perjanjian damai tahun 1979--yang saat itu disponsori oleh Amerika Serikat.

Di sisi lain, Mesir juga masih sering mengkritik kebijakan Israel yang terus melakukan perampasan tanah yang akan menjadi bagian dari wilayah masa depan negara Palestina.

Dalam beberapa pekan lalu, Mesir menjadi tuan rumah sejumlah delegasi dari Fatah dan Hamas untuk membantu mereka mencapai kesepakatan. Ketiga pihak itu juga merundingkan perbatasan Gaza.

Namun demikian, reunifikasi antara Hamas dan Fatah, yang telah bersaing mendapatkan kekuasaan di Jalur Gaza dan Tepi Barat selama 10 tahun terakhir, masih sangat bergantung pada bagaimana mereka membagi kewenangan.

Dengan tekanan pengucilan dari Mesir dan Israel, Hamas terpaksa berhubungan baik dengan Kairo, yang menguasai salah satu perbatasan di daerah tersebut. Mesir di bawah kekuasaan Sisi juga khawatir akan hubungan Hamas dengan kelompok Ikhwanul Muslimin, yang digulingkan sang jenderal setelah unjuk rasa besar kebangkitan Arab pada 2013.

Credit  antaranews.com

Kecaman Suu Kyi soal Rakhine ditanggapi skeptis pemantau HAM

Aung San Suu Kyi (REUTERS/China Daily )

Naypitaw (CB) - Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi pada Selasa mengecam pelanggaran hak asasi manusia di negara bagian Rakhine dan mengancam akan menghukum semua pelaku.

Namun di sisi lain dia tidak menanggapi tudingan PBB akan adanya upaya pembersihan etnis terhadap kelompok minoritas Muslim Rohingya di Rakhine.

Ini adalah pernyataan nasional pertama dari Hadiah Nobel Perdamaian itu, sejak terjadinya serangan oleh kelompok ekstrimis Rohingya kecil pada 25 Agustus lalu, yang kemudian dibalas oleh militer sehingga 410.000 warga sipil Rohingya terpaksa mengungsi ke Bangladesh.

Organisasi pemantau HAM, Amnesty International, menyebut pidato Suu Kyi sebagai "paduan antara kebohongan dan tindakan menyalahkan korban" serta menyalahkan pemerintah karena mengabaikan peran militer dalam kekerasan tersebut.

"Kami mengecam semua pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan. Kami berkomitmen untuk menegakkan kembali perdamaian dan stabilitas, serta aturan hukum di negara ini," kata Suu Kyi yang berpidato di ibu kota Myanmar, Naypitaw.

"Kami akan menghukum semua orang, apapun agama, ras, maupun posisi politik mereka, yang terbukti melanggar hukum dan hak asasi manusia," kata dia.

Suu Kyi tidak berkomentar apapun mengenai operasi militer, yang menurut para pengungsi di Bangladesh telah menyerang warga sipil dan membakar desa-desa. Hingga kini tudingan itu masih belum bisa dibuktikan karena Myanmar masih membatasi kunjungan wartawan ke wilayah konflik.

Namun keterangan sejumlah lembaga pemantau HAM dan pengungsi mengatakan bahwa tentara telah menggelar aksi pembakaran yang ditujukan untuk mengusir warga Rohingya--yang tidak diakui kewarganegaraannya oleh pemerintah--dari Myanmar.

Badan HAM PBB menyebut aksi tersebut sebagai "contoh tipikal pembersihan etnis."

Myanmar membantah tudingan itu, dengan mengatakan bahwa pasukan mereka menggelar operasi untuk menumpas pemberontakan kelompok bersenjata Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), yang bertanggung jawab atas sejumlah serangan sejak Oktober tahun lalu.

Pemerintah menuding ARSA sebagai organisasi teroris yang melakukan pembakaran di desa-desa Rakhine.

Suu Kyi dalam pidatonya pada Selasa nampak berupaya menghindari konfrontasi dengan tentara, yang masih sangat berpengaruh meski sudah menyerahkan kekuasaan ke tangan sipil sejak transisi demokrasi 2011.

Sementara itu lembaga Human Rights Watch mengatakan bahwa setengah dari semua desa-desa Rohingya telah dibakar. Mereka mengatakan bahwa sudah waktunya bagi Suu Kyi untuk mengakui bahwa pasukan militer "tidak mematuhi etika dan membunuh siapapun yang mereka inginkan."

Amnesti Internasional mengatakan bahwa "sudah banyak bukti" keterlibatan militer dalam upaya pembersihan etnis.

"Kami menyambut baik kecaman Suu Kyi terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Rakhine, namun dia masih membisu soal peran militer di sana," kata Amnesti sebagaimana dilaporkan Reuters.

Credit  antaranews.com

Suu Kyi kecam pelanggaran HAM di Rakhine

Aung San Suu Kyi. (REUTERS/Toby Melville)

Kami merasakan penderitaan yang sangat mendalam pada semua orang yang terjebak di dalam konflik."

Naypyitaw (ANTARA News) - Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi pada Selasa mengecam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sekaligus mengatakan siapa pun yang bertanggung jawab atas pelanggaran itu di negara bagian Rakhine akan menghadapi hukum.

Dalam pidato pertamanya mengenai kemelut di negara bagian Rakhine itu, ia mengaku merasakan juga penderitaan sangat mendalam dengan "beberapa" yang terjebak di daerah perang tersebut.

Dalam pidato kenegaraannya sejak kemelut itu, yang memaksa lebih dari 410.000 warga suku Rohingya lari ke Bangladesh, Suu Kyi mengatakan bahwa Myanmar tidak takut pada pengawasan dunia dan bertekad mencari penyelesaian berkelanjutan atas masalah tersebut.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan gerakan militer di negara bagian barat tersebut sebagai pembersihan suku.

Suu Kyi tidak menanggapi tuduhan tersebut, namun menyatakan pemerintahannya mengecam pelanggaran HAM yang terjadi, demikian laporan kantor berita Reuters.

"Kami mengecam semua pelanggaran HAM dan kekerasan yang melanggar hukum. Kami berkomitmen untuk pemulihan perdamaian dan stabilitas serta aturan hukum di seluruh negara bagian," kata Suu Kyi dalam pidatonya di ibukota Naypyitaw.

Ia menimpali, "Pelanggaran HAM dan tindakan lain yang mengganggu stabilitas dan keharmonisan serta melemahkan peraturan undang-undang akan ditangani sesuai dengan hukum dan keadilan yang ketat."

"Kami merasakan penderitaan yang sangat mendalam pada semua orang yang terjebak di dalam konflik," ujar penerima Anugerah Perdamaian Shakarov pada 1990 dan Nobel Perdamaian setahun kemudian (1991).

Militer Myanmar yang kuat tetap bertanggung jawab penuh atas keamanan, dan Suu Kyi tidak mengomentari operasi militer, kecuali mengatakan bahwa sejak 5 September 2017 tidak ada bentrokan bersenjata dan tidak ada operasi pembersihan etnis seperti yang diberitakan.

"Kami ingin mengetahui mengapa pelarian besar-besaran ini terjadi. Kami ingin berbicara dengan orang-orang yang telah melarikan diri dan juga mereka yang telah tinggal. Saya pikir ini sangat sedikit yang diketahui bahwa sebagian besar umat Islam di negara bagian Rakhine belum bergabung dalam pelarian," kata Suu Kyi.

Ia menambahkan bahwa pemerintahnya berusaha keras memulihkan perdamaian dan ketenangan serta meningkatkan keserasian di antara masyarakat Muslim dengan sebagian besar umat Buddha Rakhine.

Credit  antaranews.com

PBB mulai kumpulkan kesaksian pelanggaran HAM Myanmar

Marzuki Darusman. (ANTARA /Rivan Awal Lingga)

Jenewa (CB) - Tim dari Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memulai upaya mengumpulkan kesaksian dari para pengungsi kelompok Muslim Rohingya yang mengindikasikan adanya pelanggaran hak asasi manusia oleh angkatan bersenjata Myanmar, kata kepala tim pencari fakta PBB, Marzuki Darusman, pada Selasa.

Marzuki mengatakan bahwa pihaknya masih mengupayakan untuk memperoleh izin dari pemerintah Myanmar untuk memasuki negara tersebut. Mereka kini hanya bisa mengumpulkan bukti dari para pengungsi dan petugas medis di kota Bangladesh, Coxs Bazar, yang berbatasan langsung dengan negara bagian Rakhine, tempat terjadinya pergolakan.

Tim pencari fakta PBB yang dikepalai oleh mantan jaksa agung Indonesia ini telah mulai bekerja pada Agustus lalu, bersamaan dengan terjadinya serangan oleh kelompok gerilyawan kecil Rohingya yang kemudian memicu terjadinya operasi militer yang kemudian memaksa lebih dari 421.000 orang mengungsi ke Bangladesh.

Myanmar sendiri membantah tudingan dari sejumlah badan pemantau HAM, yang mengatakan bahwa pemerintah berupaya mengusir kelompok minoritas Rohingya untuk keluar dari negara tersebut.

Kubu pemerintah mengaku hanya menarget para pelaku serangan pada 25 Agustus.

"Beberapa informasi awal yang kami dapatkan menunjukkan bahwa apa yang ditudingkan, juga kami temukan dalam wawancara tim kami," kata Marzuki kepada sejumlah wartawan.

"Apa yang para pengungsi itu katakan ternyata sesuai dengan pemberitaan umum media internasional mengenai yang terjadi di Myanmar," kata dia.

Dewan HAM PBB telah mengeluarkan resolusi untuk membentuk tim pencari fakta, yang diberi mandat untuk mencari tahu kebenaran "dugaan pelanggaran hak asasi manusia oleh angkatan bersenjata dan pasukan keamanan di Myanmar, terutama di negara bagian Rakhine."

Media internasional selama ini sudah memberitakan nasib kaum Rohingya dan pengakuan mereka akan adanya persekusi oleh para tentara Myanmar. Kepala badan HAM PBB bahkan menyebut operasi militer di Rakhine sebagai contoh tipikal pembersihan etnis.

Temuan awal dari tim pencari fakta PBB akan diungkap ke publik dalam 10 hari mendatang, kata Darusman.

Tim itu diharapkan bisa menyelesaikan laporan penuh pada Maret bulan mendatang. Namun demikian, Darusman mengatakan bahwa tenggat waktu itu tidak cukup dan meminta perpanjangan selama enam bulan.

Sementara itu Duta Besar Myanmar untuk PBB, Htin Lynn, mengatakan bahwa pihaknya sedang mengupayakan perdamaian, ketertiban, serta penegakan hukum.

"Kami hanya menyasar kelompok teroris secara proporsional untuk mempertahankan keamanan nasional," kata dia.

"Kami beranggapan bahwa pembentukan tim pencari fakta tidak membantu penyelesaian masalah rumit di Rakhine," kata Htin, demikian dilaporkan Reuters.

Credit  antaranews.com

Giliran Badai Maria yang mengamuk di benua Amerika

Beberapa waktu lalu, Badai Irma, yang meluluhlantakkan sudut-sudut Atlantik Barat di Karibia dan Amerika Tengah (NASA)

Jakarta (CB) - Badai Maria yang berkategori 5  sedang bergerak ke Dominika di Karibia dan kemudian mencapai Kepulauan Virgin dan Puerto Rico, Selasa malam dan Rabu waktu setempat, tulis Pusat Badai Nasional Amerika Serikat (NHC) seperti dikutip Reuters.

"Maria tengah bergerak ke arah barat laut di bawah kecepatan hampir 15 km per jam, dan gerak landai ini diperkirakan berlanjut sampai Rabu," kata NHC.

Badai Maria meningkat kekuatannya pada puncak skala badai Saffir-Simpson dengan kecepatan angin 215 km per jam.

Pusat badai ini berlokasi sekitar 72 km dari arah timut-tenggara Dominika yang esok akan mencapai Puerto Rico.

Dominika yang merupakan bekas koloni Inggris dengan hutan yang lebat didiami oleh 72.000 orang dan wilayahnya terbentang mulai Karibia timur di antara Kepulauan Guadeloupe milik Prancis di sebelah utara dan Martinique di sebelah selatan.

 Maria akan menjadi badai paling kencang yang menerjang Puerto Rico dalam kurun 85 tahun sejak badai Kategori 4 menyapu teritori AS itu pada 1932, kata Juru Vbicara NHC Dennis Feltgen.

Badai besar terakhir yang menyapu langsung Puerto Rico adalah Badai Georges yang sudah berada pada Kategori 3, demikian AFP.

Credit  antaranews.com

Maria tambah kuat jadi badai potensi bencana

Badai Maria dalam peta digital satelit amatan Pusat Badai Amerika Serikat (USHC) pada Senin malam (18/9/2017). (USHC)

Washington (CB) - Badai Maria bertambah kuat dan menjadi badai berpotensi bencana kategori lima saat mendekati Dominika di Karibia Timur, demikian pernyataan Pusat Badai Amerika Serikat (US Hurricane Center), Senin malam waktu setempat (Selasa WIB).

Pusat badai Maria berada sekira 25 kilometer di sebelah timur-tenggara Dominika dan 70 kilometer di lepas pantai Martinique di bagian timur Laut Karibia.

Badai tersebut bergerak ke arah bata-baratlaut berkecepatan 15 kilometer per jam dengan kekuatan angin maksimum 260 kilometer per jam dan hembusan yang lebih kuat lagi, kata lembaga riset badai di AS itu, layaknya dikutip kantor berita Xinhua China.

Maria menjadi badai kategori lima dalam Skala Lima-Tingkat Saffir-Simpson, dan merupakan badai kuat keempat di kawasan Samudera Atlantik pada tahun ini.

Peringatan topan tropis dan badai dikeluarkan, serta pengawasan dilakukan buat sekelompok pulau di bagian timur Laut Karibia.

Inti badai Maria diperkirakan bergerak mendekati Dominika dan Kepulauan Leeward, yang berdekatan. Badai itu diperkirakan pula melewati bagian timur-laut Laut Karibia pada Senin larut malam dan Selasa waktu setempat, sebelum mendekati Puerto Rico dan Virgin Islands pada Selasa malam dan Rabu.waktu setempat pula.

Peringatan topan yang berbahaya yang disertai oleh gelombang tinggi yang menghancurkan, menurut keterangan itu, diperkirakan menaikkan permukaan air setinggi 1,5 sampai 2,1 meter di atas normal di daerah peringatan badai.

Badai Maria diperkirakan menerjang wilayah kepulauan yang rentan dan masih belum pulih dari kehancuran akibat Badai Irma pada awal September 2017, yang merupakan salah satu badai yang paling kuat dalam catatan di Lembah Atlantik.

Badai Irma telah menewaskan tak kurang dari 81 orang di Karibia dan bagian selatan Amerika Serikat.

Credit  antaranews.com

119 orang tewas akibat gempa besar di Meksiko

Arsip Foto. Gempa paling dahsyat dalam kurun 85 tahun mengguncang Meksiko menewaskan puluhan orang dan meluluhlantakkan gedung-gedungnya pada 8 September 2017. (Reuters)

Mexico City (CB) - Gempa bumi besar berkekuatan 7,1 skala Richter mengguncang Meksiko tengah pada Selasa, menewaskan setidaknya 119 orang di sejumlah negara bagian dan meruntuhkan bangunan-bangunan di ibu kota negara, Mexico City, yang padat penduduk.

Sementara itu, para petugas penyelamat dengan penuh kepanikan terus berupaya mencari orang-orang yang kemungkinan masih hidup di bawah reruntuhan.

Ribuan orang berlarian keluar ke jalanan dalam keadaan panik sementara jutaan orang kehilangan sambungan listrik ketika gempa muncul sekitar jam makan siang.

Suara-suara sirene bersahut-sahutan ketika para petugas penanganan darurat bergegas di jalanan di Mexico City, salah satu kota terpadat di dunia, dan daerah sekitar yang menjadi rumah bagi sekitar 20 juta orang.

Presiden Meksiko Enrique Pena Nieto mengatakan 27 gedung roboh atau sebagian runtuh.

"Orang-orang saat ini merasa sangat ketakutan," kata seorang dokter gigi bernama Claudia Meneses.

Claudia sedang berada di kliniknya di kawasan Lindavista, Mexico City, ketika gempa muncul pada sore hari.

"Kami akan pergi ke sebuah gedung yang runtuh kalau-kalau ada yang bisa kami bantu," katanya sebagaimana dikutip kantor berita Reuters.

Gempa bumi dengan kekuatan 7 skala Richter atau lebih digolongkan sebagai gempa besar dan bisa menyebabkan kerusakan yang hebat.

Laporan-laporan awal menunjukkan daerah yang paling parah terdampak meliputi negara bagian Morelos, yang terletak di selatan Mexico City. Menurut seorang pejabat negara bagian, setidaknya 54 orang tewas di sana.

Pihak berwenang melaporkan ada sejumlah korban jiwa di Mexico City, juga di Puebla dan Negara Bagian Meksiko.

Gempa Selasa itu merupakan gempa terkuat kedua yang mengguncang Meksiko dalam bulan ini. Pada 7 September gempa melanda Meksiko selatan, menewaskan setidaknya 98 orang.

Meksiko sebelumnya pernah dihantam gempa bumi kuat yang menewaskan ribuan orang di Mexico City pada 1985.

Pada Selasa, sebelum gempa muncul, banyak warga Meksiko di berbagai wilayah di negeri itu yang mengikuti latihan menghadapi gempa bumi karena latihan itu wajib dilangsungkan setiap tanggal 19 September.

Menurut badan survei geologis Amerika Serikat, U.S. Geological Survey, pusat gempa pada Selasa berada di negara bagian tengah, Puebla.

Gempa tersebut menyebabkan putusnya sambungan listrik 3,8 juta pelanggan lebih menurut perusahaan listrik nasional CFE. 

Credit  antaranews.com

Tegas! 2 Perwira Angkatan Laut AS Dipecat Setelah 4 Kapal Perang Terlibat Kecelakaan

USS McCain bertabrakan dengan sebuah kapal dagang di perairan Singapura, menyebabkan 10 pelaut AS tewas pada Agustus 2017. (Foto: Reuters)



WASHINGTON – Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) memecat dua perwira seniornya setelah serangkaian tabrakan yang melibatkan kapal perang Armada Ketujuh di wilayah Asia. Laksamana Muda Charles Williams, Komandan dari Gugus Tugas 70 dan Kapten Jeffrey Bennett, Komandan dari Skuadron Penghancur 15 Armada Ketujuh dinilai tidak memiliki sudah tidak mampu lagi untuk memimpin unitnya.

"Keduanya dibebastugaskan karena hilangnya kepercayaan pada kemampuan mereka untuk memimpin," demikian pernyataan Angkatan Laut AS yang dilansir Reuters, Senin (18/9/2017).
Perubahan yang terjadi dalam komando Armada Ketujuh terjadi menyusul tabrakan antara kapal perusak USS McCain dan kapal dagang di perairan di timur Singapura dan Malaysia pada 21 Agustus. Tabrakan tersebut menewaskan 10 pelaut AS dan merupakan insiden besar keempat yang terjadi di Armada Pasifik AS tahun ini. Sebelumnya, pada Juni kapal perusak AS lainnya, USS Fitzgerald bertabrakan dengan kapal kargo Filipina dan menewaskan tujuh pelaut AS.

Selain Williams dan Bennett, beberapa perwira lain dari Armada Ketujuh juga telah diberhentikan dari tugasnya, termasuk komandan armada, Laksamana Madya, Joseph Aucoin yang digantikan oleh Laksamana Madya Phil Sawyer.                                                  




Credit  okezone.com

Ilmuwan Jepang Bikin Rahim Buatan, Berpotensi untuk Bayi Prematur

Rahim buatan diujicoba ke bayi domba. (Reuters).





CB, Jakarta - Tim peneliti dari Australia dan Jepang memasukkan beberapa janin domba berusia 105-115 hari ke dalam rahim buatan di luar rahim induknya. Usia janin domba ini setara dengan usia janin manusia 23 minggu setelah pembuahan.

Setelah seminggu di ruang inkubasi buatan tersebut, janin domba mampu mengembangkan beberapa organ vital dan meningkatkan ketahanan hidup. Janin domba lahir normal pada usia 148 hari. Sebelum rahim buatan ini dibuat, para peneliti hanya bisa menjaga janin domba tetap hidup dalam sistem rahim tiruan selama 60 jam. Dan anak-anak domba itu mengalami kerusakan otak yang parah.

Kali ini, setelah sepekan, anak domba lahir sehat dari rahim buatan itu tanpa tanda-tanda kerusakan otak. "Merancang strategi penanganan untuk bayi yang sangat prematur adalah sebuah tantangan," kata Ketua Tim Peneliti Australia, Matt Kemp, yang mempublikasikan hasil risetnya di American Journal of Obstetrics & Gynecology edisi Agustus 2017.

Riset kolaborasi internasional ini melibatkan peneliti dari Women and Infants Research Foundation, Universitas Western Australia, dan Rumah Sakit Universitas Tohoku, Jepang. Mereka juga melibatkan Tim Pengembangan Plasenta Buatan di Nipro Corporation di Osaka, pimpinan Shinichi Kawamura. Riset ini menunjukkan bahwa anak domba lahir prematur dapat dipelihara dalam keadaan sehat dan bebas infeksi dengan pertumbuhan yang signifikan.

Mereka "ditanam" selama seminggu menggunakan terapi lingkungan rahim buatan di luar rahim asli (EVE). Matt Kemp mengungkapkan, dengan pengembangan lebih lanjut, terapi EVE dapat mencegah sakit parah yang diderita oleh bayi prematur. Alat ini sangat penting karena setiap tahun sekitar 30 ribu bayi manusia di Amerika Serikat terlahir secara kritis prematur. Mereka lahir sebelum 26 minggu.


Padahal bayi mematangkan organ-organ tubuhnya pada usia 37-39 minggu. Adapun bayi prematur adalah mereka yang lahir pada masa kritis 23-28 minggu. "Pada usia kehamilan ini, paru-paru sering kali secara struktural dan fungsional kurang berkembang," ujar Kemp.


Harapan hidup bayi prematur

Tim peneliti berhipotesis bahwa salah satu cara meningkatkan harapan hidup bagi bayi prematur adalah memperlakukannya sebagai janin. Bukan bayi kecil. Peralatan ini pada dasarnya adalah "bak mandi" atau tas cairan ketuban berteknologi tinggi yang dikombinasikan dengan plasenta buatan. Rahim buatan diisi cairan ketuban untuk meniru kondisi di rahim ibu.

Dengan menyediakan sarana alternatif pertukaran gas untuk janin, peneliti berharap dapat menyelamatkan nyawa bayi yang paru-parunya terlalu muda untuk bernapas dengan benar. Oksigen eksternal akan mengambil peran plasenta dengan mengubah oksigen yang beredar di sistem itu menjadi karbon dioksida. Jantung dipantau secara ketat sehingga tidak terbebani, sementara organ lain dalam tubuh domba berkembang.

Tujuan akhirnya, menurut anggota peneliti Haruo Usuda, menyediakan bayi prematur kesempatan untuk lebih mengembangkan paru-paru dan organ penting lain sebelum dibawa ke dunia.

Ini bukan pertama kalinya rahim buatan digunakan untuk mengembangkan anak domba. Pada April lalu, para peneliti dari Children Hospital of Philadelphia menggunakan metode yang sama untuk menginkubasi anak domba. Rahim buatan itu mampu mengembangkan anak domba tersebut selama empat minggu tanpa kerusakan pada otak atau organ tubuh. Kini para ilmuwan di Australia telah mereplikasi alat ini.


Namun para kritikus mengatakan metode ini bisa berbahaya karena, bagaimanapun, ada perbedaan antara domba dan bayi manusia. Misalnya, anak domba hanya berada di rahim selama lima bulan, sementara bayi manusia berada di sana selama delapan sampai sembilan bulan.

Anak domba lahir juga jauh lebih besar daripada bayi. Ukurannya bisa mengubah bagaimana rahim buatan harus bekerja untuk bayi kecil. Karena itu, periset tidak akan menguji sistem baru ini pada bayi manusia selama lima tahun ke depan. Masih ada waktu untuk mengembangkan rahim buatan.





Credit  tempo.co

Masih Ada 25 Ekor Macan Tutul di Taman Nasional Gede Pangrango

Seekor macan tutul tertangkap kamera sedang berjalan di antara rimbunnya hutan di Taman Nasional Halimun-Salak. Dibandingkan dengan macan tutul lainnya, macan tutul jawa berukuran paling kecil. CIFOR.


CB, Jakarta - Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP), Cipanas-Cianjur, Jawa Barat, mencatat masih ada 25 ekor macan tutul yang tersebar di wilayah Cianjur, Sukabumi, dan Bogor.

Seksi Perencanaan Perlindungan Pengawetan Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (BBTNGGP) Aden Mahyar mengatakan angka tersebut dari data terbaru tahun 2016.

"Macan tutul sudah ada sebelum adanya taman nasional, bukan didatangkan TNGGP. Hampir lima tahun melakukan penelitian dan memasang kamera, akhirnya tim menemukan keberadaan macan tutul hewan asli Gunung Gede-Pangrango itu," kata Aden.

Pertama kali terlihat di kamera, ada tiga ekor macan tutul: dua ekor berjenis kelamin jantan dan satu ekor anak. Sedangkan yang terbaru tertangkap kamera adalah tiga ekor macan tutul yang diperkirakan satu keluarga, terdiri atas jantan, betina, dan anaknya.

"Angka 25 ekor macan tutul merupakan data terakhir yang kami terima tahun 2016," ucapnya.

Beberapa waktu yang lalu, ujar dia, Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Bidang PTN Wilayah I Cianjur telah melaksanakan kegiatan rutin pemeriksaan kamera di lokasi monitoring satwa macan tutul Blok Pasir Tengah.

Hasil side monitoring untuk wilayah kawasan Taman Nasional Cianjur membutuhkan waktu yang tidak sebentar hingga tiga ekor macan tutul tertangkap kamera pertama kali tahun 2011 melintas di Blok Geger Bentang.

Saat ini, untuk menjaga kelestarian dan perkembangbiakan macan tutul di habitatnya, Taman Nasional memasang banyak kamera di setiap titik yang dilalui macan tutul.

"Selama habitatnya tidak terancam, macan tutul akan menjauh jika melihat kehadiran manusia. Tapi sebaliknya, kalau habitatnya sudah terganggu, mereka akan menyerang. Tapi, selama ini, belum ada pengunjung taman nasional yang diganggu macan tutul," katanya.






Credit  tempo.co

Eksoplanet Raksasa Misterius WASP-12b: Gelap, Super Panas, Hitam

Ilustrasi artis tentang eksoplanet WASP-12b, "dunia asing" yang sepanas aspal segar dan mengorbit ke bintang yang mirip matahari. (NASA).


CB, Montreal - Eksoplanet misterius, gelap, super panas, dan berwarna hitam pekat, terungkap: WASP-12b. Astronom internasional gabungan menemukannya melalui pengamatan Teleskop Antariksa Hubble milik Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA).

Taylor Bell, anggota studi yang juga ahli astrofisika dari McGill University, Kanada, menyebut planet ini aneh lantaran sifatnya yang bisa menyerap cahaya, tapi tetap gelap. Studi Bell dan tim terbit dalam Astrophysical Journal Letters edisi 14 September 2017 dengan judul "The Very Low Albedo of WASP-12b from Spectral Eclipse Observations with Hubble".

WASP-12b memang sudah lama ditemukan, yakni pada 2008. Namun, karakterisik dan sifatnya selama ini masih misterius. Kedua hal itu baru diungkap Bell dan tim.

Planet ini memiliki ukuran dua kali Jupiter. Jika besar Jupiter 18 kali besar bumi, bisa dibayangkan berapa besar planet ini. Posisinya berada sangat dekat dengan bintang induk. Eksoplanet ini disebut juga dengan "Jupiter panas" (hot Jupiters). Suhu atmosfir di sana bisa mencapai 4.600 Fahrenheit atau 2.600 derajat Celsius.

Bell dan tim mengungkap fakta baru tentang planet ini, yakni memiliki albedo 0,064. Albedo (dari bahasa Latin: "putih") adalah satuan yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara intensitas cahaya bintang induk yang sampai ke permukaan planet dan cahaya yang dipantulkan kembali ke angkasa. Albedo berhubungan erat dengan suhu dan temperatur udara. Semakin besar nilai Albedo, kian tinggi suhu dan temperatur daerah tersebut.


Albedo Planet WASP-12b sebesar 0,064. Artinya, menurut Bell dan tim dalam jurnal, planet ini hanya ada enam persen cahaya yang sampai ke permukaannya. "Planet ini menjari objek paling gelap yang pernah diidentifikasi di alam semesta," tulis tim dalam jurnal.

Sebelumnya, pernah ditemukan planet gelap serupa pada 2011, yakni TrES-2b. Planet ini hanya menerima 1 persen cahaya. "Namun, lebih dingin ketimbang WASP-12b," ujar Bell, seperti dikutip dari laman New Atlas. "WASP-12b 1.500 derajat Celsius lebih panas ketimbang TrES-2b."

Tim, dalam jurnal, memprediksi bahwa rendahnya albedo WASP-12b lantaran sisi atmosfer yang menghadap bintang sangat panas. Imbasnya, molekul hidrogen hancur dan menjadi partikel-partikel atom.




Credit  tempo.co

Di Mana Tempat Terpanas di Muka Bumi?

Gurun pasir (ilustrasi)

CB, LONDON -- Musim panas 2017 menjadi sebuah ujian bagi penduduk Phoenix, Arizona, Amerika Serikat. National Weather Service mengeluarkan peringatan panas ekstrem dan pesawat terbang harus dihanggarkan karena suhu melebihi 120 derajat fahrenheit atau nyaris 49 derajat celsius.

Meski demikian, Phoenix bukanlah tempat terpanas di muka Bumi. Prediket tersebut diberikan untuk Gurun Lut di Iran. Pada 2005, suhu di gurun ini mencapai 159,3 derajat fahrenheit atau 70,3 derajat celsius.

Gurun ini tidak ditinggali atau tidak dijamah secara harfiah, sampai suatu ketika sebuah satelit mengukur suhu wilayah tersebut dengan instrumen khusus. Suhu di Gurun Lut kemudian diukur berkala mulai 2004, 2006, 2007, dan 2009.

Sebelum satelit menangkap Gurun Lut, salah satu daerah terpanas di Bumi ditemukan di El Azizia, Libia. Suhu di sana pada 1922 tercatat 136 derajat fahrenheit atau 57,5 derajat celsius. Daerah ini dinobatkan sebagai tempat dengan catatan suhu tertinggi di dunia selama beberapa dekade. Angin yang bertiup dari Gurun Sahara yang berdekatan dengan El Azizia diduga berkontribusi pada kenaikan suhu di daerah ini.

Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) mengatakan membaca tempat terpanas di Bumi lebih dari sekadar satu sebuah pembacaan terisolasi. Jika yang dimaksud adalah suhu panas konsisten, maka Death Valley di California dalah jawabannya.

Suhu di sana pernah bertahan selama setengah tahun sebesar 90 derajat fahrenheit atau 30,2 derajat celsius. Suhu di sana juga menyentuh angka 100 derajat celsius atau 37,3 derajat celsius selama 140 hari setiap tahun. Suhu terteriknya pernah tercatat 134 derajat fahrenheit atau 56,5 derajat celsius pada 1913, dilansir laman Mental Floss.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Makam Raja Maya Berusia 1000 Tahun Ditemukan di Guatemala

Makam Raja Maya yang digali di sekitar El Peru-Waka di sebuah hutan di Utara Guatemala.

CB, JAKARTA -- Para Arkeolog melakukan penggalian di bawah istana Maya, Guatemala. Dilansir melalui Live Science, para arkeolog tersebut telah membuka makam kerajaan dan menemukan topeng giok serta tulang belati dengan warna merah menyala. Makam tersebut digali di sekitar El Peru-Waka di sebuah hutan di Utara Guatemala. Kota padat bangunan tersebut baru ditemukan sekitar 1960-an saat runtuhnya sebuah tambang minyak.

Kota tersebut dihuni selama periode Maya Klasik, yakni dari tahun 1 sampai 200, hingga 800. Lokasi tersebut juga masih memiliki hubungan dekat dengan ibukota lain, seperti Tikal dan Calakmul. Keluarga kerajaan lain yang kaya raya juga pernah memerintah kota Waka, bahkan sampai mengendalikan rute perdagangan utama di sepanjang sungai San Pedro.

 

Para Arkeolog asal Amerika Serikat (AS) yang menemukan makam Raja Maya sudah menggali kota Waka sejak 2003 silam. Arkeolog juga menemukan beberapa penguburan raja dan ratu lain, hingga beberapa persembahan manusia untuk keperluan ritual. Temuan terakhir didapatkan pada musim panas lalu, yakni sebuah terowongan di bawah istana. Terowongan tersebut merupakan jalan menuju pemakaman tertua, dan diperkirakan sudah ada sejak 300-350 masehi.

 

"Ini seperti raja Saxon kuno Inggris yang dikubur di Old Minister, di bawah Katedral Winchester," ujar Profesor Antropologi dari Washington University David Freidel.

 

Ia bersama para rekannya percaya bahwa makam tersebut kemungkinan besar milik seorang raja. Hal tersebut terlihat dari topeng giok yang dilukis dengan warna merah menggambarkan sosok penguasa. Kemudian keningnya bertulis simbol 'berharga' dalam bahasa Maya kuno.

 

Tidak hanya itu, makam juga berisi beberapa kapal keramik, kerang, dan liontin buaya. Meski demikian makam pernah dibuka kembali pada tahun 600 masehi. Kemungkinan besar generasi penerus yang melakukan hal tersebut. Tidak ada prasasti di dekat kuburan yang mengungkapkan nama dari raja tersebut. Namun Freidel dan para rekannya yakin, makam tersebut milik Raja Te Chan Ahk yang merupakan raja dinastik Wa dengan pemerintahan di awal abad ke empat.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Bagaimana Nasib Cassini Setelah Hancur di Atmosfer Saturnus?

Lima satelit / bulan Planet Saturnus yang mengorbit diambil oleh wahana angkasa Cassini yang mengorbit di sekitar planet tersebut.

CB, REPUBLIKA.CO.ID. JAKARTA -- Badan Antariksa AS (NASA) mulai menerima foto-foto terakhir yang berhasil ditangkap wahana Cassini yang mengeksplorasi Planet Saturnus. Dilansir melalui Science Alert, NASA mengatakan bahwa akan segera mengunggah foto tersebut ke dalam server publik. Robot Cassini yang diluncurkan sejak 1997 lalu membutuhkan waktu tujuh tahun untuk mencapai Saturnus. Sejak kedatangannya ke planet tersebut, Cassini berhasil mengambil gambar lebih dari 450 ribu foto.

Cassini sudah kehabisan propelant sehingga akan menjadi meteor bagi Saturnus. NASA sudah mempertaruhkan tank propellant dan akan kehilangan kendali terhadap misi senilai 3,26 miliar dolar AS tersebut. Peluang cukup kecil namun signifikan, yakni satu per 1 juta atau sekitar 50 tahun ke depan. Cassini diprediksi akan jatuh ke dalam planet dan mencemari Enceladus, yakni bulan di Saturnus. Bulan bersuhu dingin tersebut kemungkinan besar memiliki kehidupan.

"Perlindungan planet dan keinginan kami untuk kembali ke Enceladus, serta menuju Titan, menjadi kewajiban kami melindungi bangkai Cassini untuk eksplorasi di masa depan," ujar Pemimpin Program Sains Planet NASA Jim Green.
Prediksi tersebut membuat NASA memiliki rencana 'Grand Finale' Cassini berupa 22 rangkaian penyelaman antara planet dan cincinnya dengan satu orbit. Sementara itu foto yang ditangkap Cassini akan ditransmisi dan memakan waktu sekitar 11 jam. Foto tersebut bisa dilihat publik pada Jumat mendatang.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Usai Cassini 'Hancur', Eksplorasi NASA Beralih ke Jupiter

Misi Juno di Jupiter

CB, JAKARTA -- Wahana Cassini yang mengeksplorasi Planet Saturnus mati pada Jumat (15/9) lalu. Kini, Badan Antariksa AS (NASA) mulai beralih ke planet Jupiter. 'Tragedi' Cassini mengakhiri 13 tahun eksplorasi dan revolusi bagi para peneliti mengenai sistem Saturnus dan kemampuannya berevolusi. Cassini hancur 'bunuh diri' tenggelam dalam atmosfer Saturnus.

Dilansir melalui Space.com, tim NASA masih memiliki penyelidikan untuk planet raksasa lainnya. Pesawat ruang angkasa bernama Juno selama ini sudah mengorbit pada Jupiter sejak musim panas lalu.

Sekitar dua misi Jupiter lain dijadwalkan meluncur lima tahun mendatang. Pesawat Clipper NASA akan mempelajari peluang kehidupan di Jovian Europa. Tidak hanya itu, Badan Antariksa Eropa (ESA) Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) juga akan melakukan penyelidikan planet raksasa. Rencananya eksplorasi tersebut akan dilakukan pada tiga dari empat bulan terbesar yang ada di Europa. Misi Juno tersebut menghabiskan biaya sekitar 1,1 miliar dolar AS. Juno diluncurkan pada Agustus 2011 lalu, dan sudah memasuki orbit Jupiter sejak 4 Juli 2016.

Orbit Juno berada di jalur 53-earth-day-elell dengan bentuk elips. Hal tersebut membuat Juno berada hanya beberapa ribu mil dari puncak awan Jupiter. Rencana awal, Juno akan beralih ke orbit Bumi pada Oktober tahun lalu. Namun masalah katup mesin menjadi kandala pada saat itu. Selama melewati orbit tersebut, Juno mengumpulkan banyak data mengenai struktur dan komposisi atmosfer Jupiter serta gravitasi dan medan magnet. Informasi tersebut seharusnya bisa mengungkap banyak hal, termasuk evolusi planet.

Juno juga dibekali JunoCam, yakni kamera yang bisa mengambil gambar spektakuler. NASA mengimbau masyarakat dunia untuk melihat foto tersebut tanpa filter pada laman missionjuno.swri.edu. Saat ini Juno terjadwal untuk terus beroperasi hingga Juli tahun depan. Meski demikian NASA tidak bisa memastikan jadwal pasti. Jadwal Juno bisa saja lebih panjang dari yang sudah ditetapkan. Apabila usia Juno bisa cukup panjang, maka misi NASA selanjutnya untuk Jupiter bisa diluncurkan juga.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Cassini, Wahana 'Pengintai' Planet Saturnus Telah Hancur

Gambaran detail cincin yang mengelilingi Planet Saturnus yang diambil oleh wahana angkasa Cassini yang mengorbit di sekitar planet Satrunus. Warna-warna yang ada menunjukkan ukuran partikel cincin tersebut yang diukur oleh gelombang sinyal radio dari wahana Cassini.

CB, CANBERRA -- Wahana Cassini mati usai 20 tahun menjelajahi planet cincin Saturnus. Pesawat Cassini, milik Badan Antariksa AS (NASA) usai sudah menjalankan tugasnya. Cassini hancur setelah 20 tahun menjelajah Planet Saturnus. NASA memang berancana menabrakkan saturnus pada Jumat (15/9).

NASA melaporkan telah kehilangan kontak dengan pesawat ruang angkasa itu setelah Cassini mengirimkan sinyal terakhir. Cassini  tenggelam ke atmostfer bagian atas Saturnus dengan kecepatan tinggi dan terjun ke planet itu pada Jumat (15/9) 6.30 pagi ET. NASA mengonfirmasi hancurnya pesawat ruang angkasa tersebut pada pukul 7.55 ET. Dibutuhkan waktu sekitar 90 menit bagi sinyal Cassini agar sampai di Stasiun pengamatan di Canberra Deep Space Network Australia.

Sebelum hancur, Cassini mampu mentrasmisikan data baru tentang komposisi planet Saturnus selama antena Cassini masih tepat mengarah ke bumi dengan bantuan dari pendorong kecil. Setelah itu, pesawat hancur terbakar karena panas dan tekanan tinggi atmosfer.
"Itu adalah pesawat ruang angkasa yang sempurna," kata Julie Webster, kepala operasi pesawat ruang angkasa NASA kepada CNN.
Tidak ada pesawat ruang angkasa yang mampu menjelajah saturnus begitu dekat selain Cassini.
Pada April 2017, NASA mengirim satelit Cassini ke dalam wilayah belum terjelajah antara Saturnus dan cincinnya sebagai tugas ilmiah terakhir sebelum dijatuhkan ke planet tersebut.

Sejak tiba di orbit Saturnus pada Juli 2004, Cassini menjelajahi planet raksasa itu beserta ke-62 bulannya, termasuk Titan, yang diyakini ilmuwan menyerupai Bumi masa awal, dan Enceladus, yang menembakkan partikel es ke ruang angkasa.

Untuk menghindari peluang pencemaran mikroba Bumi, yang menempeli Cassini sehingga dapat mencemari organisme hidup pada Enceladus, NASA berencana menabrakan satelit tersebut ke Saturnus pada 15 September.

Tapi, sebelum kehancurannya, Cassini memiliki satu tugas terakhir. Pada 22 April, Cassini akan melintasi Titan dan menggunakan gaya beratnya untuk melontarkannya ke orbit baru melewati celah sepanjang 1.930 km antara tepi atmosfer Saturnus lapisan cincin terdalamnya.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Gunung Es Raksasa di Antartika Hanyut ke Laut

Gunung es di Antartika.

CB, Gunung es raksasa berukuran empat kali luas London mulai hanyut ke lautan dari Antartika. Gunung es berkode A68 itu patah dari lempengan es Larsen C.

Sebelumnya, belum jelas apa yang akan terjadi ketika A68 patah. Beberapa gunung es dapat tetap berada di tempat semula tergantung pada arus laut dan topografi dasar laut. Akan tetapi, es berukuran besar itu nampak bergerak secara perlahan.

"Gunung es A68 dari Larsen C saat ini sedang hanyut," ujar Profesor Stef Lhermitte dari Universitas Delft, Belanda seperti dikutip dari Independent, Sabtu (16/9).

Dengan luas mencapai 5800 kilometer persegi, A68 tercatat sebagai salah satu gunung es terbesar di dunia. Terdapat kekhawatiran gunung es itu akan pecah menjadi bagian lebih kecil dan hanyut menunu jalur pelayaran kapal. Hal itu akan semakin berbahaya ketika gunung es itu tak lagi bisa dideteksi satelit.

Ilmuwan menyatakan, peristiwa itu tak berkaitan dengan pemanasan global. Pakar kelautan dari Institut Nasional untuk Air dan Atmosfer Selandia Baru Natalie Robinson mengaku, gunung es patah adalah peristiwa yang normal.

Meski begitu, ilmuwan lain berpendapat sebaliknya. Peneliti dari Universitas Victoria Wellington Nancy Bertler menyebut, pemanasan global dan lubang di lapisan ozon menyebabkan patah sejumlah lempeng es di kutub.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Indonesia Bahas Reformasi PBB

Menteri Luar Negeri, Retno L.P Marsudi

CB, NEW YORK -- Indonesia bersama 13 negara lain menjadi sponsor bersama pertemuan tingkat tinggi untuk membahas tema reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Sidang Majelis Umum ke-72 di New York, AS, Senin (18/9). Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi duduk bersama memimpin jalannya pertemuan tersebut dengan tokoh dunia seperti Sekjen PBB Antonio Guterres, Presiden AS Donald Trump dan Menlu Inggris Boris Johnson.

"Fokus utamanya adalah menjadikan PBB ini lebih efisien dan mengurangi birokrasi," kata Menlu Retno di Markas Besar PBB di New York, Senin.

Isu reformasi di tubuh PBB menjadi salah satu agenda yang menjadi fokus Indonesia pada SMU PBB ke-72 kali ini. Menlu Retno mengemukakan bahwa Indonesia bersama sejumlah negara pada saat terjadi pergantian Sekjen PBB yang baru telah menyampaikan pandangan mereka mengenai reformasi PBB.

Walaupun banyak negara yang fokus kepada reformasi di Dewan Keamanan PBB, namun perlu juga dilakukan reformasi soal efisiensi. Banyak negara memiliki pemikiran yang sama dengan Indonesia dalam hal reformasi PBB karena PBB dianggap terlalu lambat dan tidak cukup tanggap dalam menghadapi perubahan dunia. Dengan mengatasi masalah efisiensi, diharapkan PBB bisa dengan cepat merespon situasi dunia yang dinamis.
Sekjen PBB Antonio Guterres menyatakan dukunganya kepada usulan reformasi yang diusung oleh 128 negara anggota PBB. "Tujuan bersama kita adalah PBB abad ke-21 yang lebih fokus ke masyarakat dan lebih sedikit proses, namun lebih banyak hasil serta berkurangnya birokrasi," kata Guterres pada pidato sambutannya.

Guterres juga menggarisbawahi reformasi di sistem pembangunan PBB agar lebih terkoordinasi dan lebih fokus ke masyarakat dan lebih akuntable sehingga dapat lebih baik membantu negara-negara di dunia dan sejalan dengan 17 prioritas yang terdapat di Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.

Perwakilan dari negara-negara di dunia bertemu di markas besar PBB di kawasan Turtle Bay awal pekan ini guna membahas berbagai isu penting pada skala global pada pertemuan tingkat tinggi di Sidang Majelis Umum (SMU) PBB ke-72. Rangkaian kegiatan SMU PBB ke-72 sendiri telah dimulai pada Selasa (12/9) sementara Debat Umum, yang akan dihadiri kepala negara-negara anggota, pada SMU PBB tahun ini akan dibuka pada 19-29 September 2017.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Erdogan dan Abadi Bersatu Tolak Referendum Kemerdekaan Kurdi

Presiden Turki Reccep Tayyip Erdogan

CB, ANKARA -- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri Irak Haidar al-Abadi dilaporkan telah menjalin komunikasi via telepon pada Senin (18/9). Keduanya membahas beberapa isu, terutama tentang rencana referendum Pemerintah Daerah Kurdistan di Irak yang akan digelar pada 25 September mendatang.

Erdogan dan Abadi diketahui memiliki sikap yang sama terkait rencana referendum warga Kurdi Irak. Keduanya menolak rencana tersebut karena dikhawatirkan akan memicu separatisme dan mengancam keamanan nasional, tidak hanya Irak, tapi juga Turki dan Iran.

"Kedua pemimpin (Erdogan dan Abadi) menekankan pentingnya integritas teritorial Irak dan sepakat bahwa desakan mengadakan referendum akan meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut," kata seorang sumber di kantor kepresidenan Turki, seperti dikutip laman Anadolu Agency.

Keduanya, kata sumber tersebut melanjutkan, membahas tentang keputusan Mahkamah Agung Irak, pada Senin (18/9), yang memutuskan menangguhkan referendum warga Kurdi. "Kedua pemimpin sepakat bahwa keputusan Mahkamah Agung Irak menunda referendum adalah benar," ucapnya.

Erdogan dan Abadi juga membahas isu-isu lain, di antaranya tentang terorisme, termasuk ISIS dan pemberontakan Partai Pekerja Kurdistan (PKK).

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, pada Ahad (17/9), telah mendesak warga Kurdi di Irak agar membatalkan rencananya menggelar referendum kemerdekaan akhir bulan ini. Menurut Guterres, hal tersebut akan mengganggu pertempuran melawan milisi ISIS.

Guterres mengatakan setiap perselisihan antara Pemerintah Irak dan Pemerintah Daerah Kurdistan harus diselesaikan melalui dialog dan kompromi yang konstruktif. "Keputusan sepihak (warga Kurdi) untuk menggelar referendum saat ini akan mengurangi kebutuhan untuk mengalahkan milisi ISIS," katanya seperti dilaporkan laman Aljazirah, Senin

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Saudi Siap Redakan Ketegangan Irak dan Kurdi

Saudi siap bertindak sebagai mediator antara pemerintah Irak dan Kurdistan Irak untuk meredakan konflik bilateral yang ada,. Foto/Reuters

RIYADH - Menteri Negara Arab Saudi untuk hubungan negara Teluk, Thamer Al-Sabhan menyatakan, pihaknya sudah menawarkan bantuan untuk meredakan ketegangan antara pemerintah Irak dan pemerintah Kurdi Irak.

Sabhan mengatakan, Saudi siap bertindak sebagai mediator antara pemerintah Irak dan Kurdistan Irak untuk meredakan konflik bilateral yang ada, yang meletus setelah Erbil mengumumkan keputusannya untuk mengadakan referendum kemerdekaan.

"Negara kami siap untuk melakukan mediasi dan bantuan dalam pengentasan situasi untuk memfasilitasi dialog antara Kurdistan dan Baghdad, untuk memecahkan masalah di antara kedua belah pihak," kata Sabhan, seperti dilansir Sputnik pada Senin (18/9).

Sebelumnya, Wakil Presiden Irak Nouri al-Maliki menyebut kemerdekaan Kurdi di negaranya berarti membiarkan kemunculan Israel kedua. Maliki menegaskan, Baghdad tidak akan membiarkan referendum kemerdekaan Kurdistan berjalan.

Maliki menekankan bahwa referendum kemerdekaan Kurdi tidak konstitusional. Mantan Perdana Menteri Irak ini kembali mendesak pembatalan referendum tersebut.

Sementara itu, Pemimpin Kurdistan Irak Masoud Barzani tak peduli dengan banyaknya negara yang menentang referendum kemerdekaan Kurdi. Dia bertekad akan menjalankan referendum pada 25 September 2017 nanti.

Selain Irak penentang referendum kemerdekaan Kurdi adalah Iran, Suriah dan Turki. Alasannya, gerakan seperti itu bisa memicu disintegrasi di banyak negara di Timur Tengah yang akan dilakukan etnis Kurdi. 

Credit  sindonews.com

Pengadilan Tinggi Irak Perintahkan Pembatalan Referendum Kurdi

Pengadilan tertinggi Irak dilaporkan telah mengeluarkan perintah untuk pemerintah Kurdi agar membatalkan referendum kemerdekaan. Foto/Reuters

BAGHDAD - Pengadilan tertinggi Irak dilaporkan telah mengeluarkan perintah untuk pemerintah Kurdi agar membatalkan referendum kemerdekaan. Referendum itu sendiri dijadwalkan digelar pada 25 September mendatang.

"Pengadilan mengeluarkan sebuah keputusan tentang penghentian referendum yang dijadwalkan akan digelar pada tanggal 25 September, sesuai dengan keputusan Presiden Kurdistan, sampai sebuah keputusan  mengenai inkonstitusionalitas keputusan ini diambil," kata juru bicara pengadilan tinggi Irak, seperti dilansir Sputnik pada Senin (18/9).

Sejauh ini belum ada respon dari Presiden Kurdi Irak, Mahoud Barzani mengenai keputusan pengadilan tinggi Irak tersebut. Barzani sebelumnya tak peduli dengan banyaknya tentangan akan referendum itu dan bertekad akan menjalankan referendum itu.

Referendum itu memang telah banyak dikritik oleh sejumlah negara, termasuk Rusia, Turki, Iran dan Amerika Serikat. Sementara Moskow menyuarakan dukungan untuk kesatuan dan integritas teritorial Irak, Washington dilaporkan meminta Barzani untuk menunda mengadakan referendum kemerdekaan wilayah tersebut.

Semua negara yang menolak referendum itu memiliki alasan yang sama, yakni hal itu akan mengancam stabilitas kawasan, dan menegaskan kesatuan Irak dan pemeliharaan integritas teritorialnya adalah salah satu syarat terjaganya stabilitas di kawasan.

Credit  sindonews.com

Maliki Sebut Kurdi Merdeka Berarti Muncul Israel Kedua di Irak

Para pendukung Kurdi memasang spanduk referendum kemerdekaan Kurdi dari Irak yang akan digelar 25 September 2017. Foto/REUTERS/Azad Lashkari

BAGHDAD - Wakil Presiden Irak Nouri al-Maliki menyebut kemerdekaan Kurdi di negaranya berarti membiarkan kemunculan Israel kedua. Maliki menegaskan, Baghdad tidak akan membiarkan referendum kemerdekaan Kurdistan berjalan.

”Kami tidak akan mengizinkan pembentukan Israel lain di Irak utara,” kata Maliki, menyusul sebuah pertemuan dengan diplomat Amerika Serikat (AS) di Irak, seperti dikutip Sputnik, Senin (18/9/2017).

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menegaskan bahwa Tel Aviv mendukung upaya Kurdi untuk menciptakan negara mereka sendiri atau merdeka dari Irak. “Orang-orang Kurdi adalah orang-orang pemberani dan pro-Barat yang memiliki nilai-nilai (Israel),” puji Netanyahu.

Sebaliknya, Maliki menekankan bahwa referendum kemerdekaan Kurdi tidak konstitusional. Mantan Perdana Menteri Irak ini kembali mendesak pembatalan referendum tersebut.

Pemimpin Kurdistan Irak Masoud Barzani tak peduli dengan banyaknya negara yang menentang referendum kemerdekaan Kurdi. Dia bertekad akan menjalankan referendum pada 25 September 2017 nanti.

Selain Irak penentang referendum kemerdekaan Kurdi adalah Iran, Suriah dan Turki. Alasannya, gerakan seperti itu bisa memicu disintegrasi di banyak negara di Timur Tengah yang akan dilakukan etnis Kurdi.

Beberapa negara Barat, terutama AS mengusulkan penundaan referendum kemerdekaan tersebut karena waktunya tidak tepat. Gedung Putih menyatakan, referendum kemerdekaan Kurdi akan mengganggu perang melawan kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menyatakan bahwa referendum tentang kemerdekaan Kurdistan Irak merupakan waktu yang buruk, karena akan mengurangi kebutuhan kekuatan untuk melawan ISIS atau Daesh. Gutteres menyarankan agar referendum ditunda sampai wilayah yang pernah diduduki ISIS direksontruksi.

Guterres mendesak pemerintah Irak dan pemerintah semi-otonom Kurdi mengadakan dialog yang konstruktif. 

Credit  sindonews.com

AS dan Iran 'Perang' di Pertemuan PBB

Perwakilan Amerika Serikat (AS) dan Iran terlibat dalam perang kata-kata mengenai bagaimana aktivitas nuklir Teheran harus diawasi. Foto/Reuters

WINA - Perwakilan Amerika Serikat (AS) dan Iran terlibat dalam perang kata-kata mengenai bagaimana aktivitas nuklir Teheran harus diawasi. Keduanya perwakilan itu berdebat sengit dalam pertemuan pengawas nuklir PBB, Badan Energi Atom Internasional (IAEA) di Wina, Austria.

Dalam pertemuan itu, AS kembali mendesak IAEA untuk melakukan verifikasi, dengan melakukan pemantauan langsung di situs nuklir Iran, termasuk milik militer Teheran. Sementara itu Iran menyatakan program nuklir mereka akan terus berlanjut dan tidak perlu adanya pemantauan langsung.

"Kami tidak akan menerima kesepakatan yang dipaksakan dengan lemah atau tidak dipantau secara ketat. AS sangat mendorong IAEA untuk menggunakan otoritas penuhnya untuk memverifikasi kepatuhan Iran terhadap setiap komitmen terkait nuklir di bawah JCPOA," kata Menteri Energi AS, Rick Perry merujuk pada kesepakatan nuklir Iran.

Sementara itu, Kepala nuklir Iran, Ali Akbar Salehi, dalam pertemuan itu menyebut Washington telah membuat sejumlah tuntutan aneh yang tidak dapat dibenarkan sehubungan dengan verifikasi program nuklir Iran.

"Kami tetap yakin bahwa IAEA akan menolak permintaan yang tidak dapat diterima tersebut dan terus melaksanakan tugasnya dengan objektivitas, keadilan dan ketidakberpihakan yang ketat," ucapnya, seperti dilansir Reuters pada Senin (18/9).

IAEA memiliki wewenang untuk meminta akses ke fasilitas di Iran, termasuk fasilitas militer, jika ada indikasi baru dan kredibel mengenai aktivitas nuklir terlarang di sana. Namun, para diplomat mengatakan Washington belum memberikan indikasi tersebut.

Sementara itu, Kepala IAEA yang baru, Yukiya Amano mengatakan, sejauh ini pihaknya tidak melihat adanya pelanggaran yang dilakukan Iran terkait dengan kesepakatan tersebut. "Komitmen terkait nuklir yang dilakukan oleh Iran di bawah JCPOA sedang dilaksanakan. Iran sekarang tunduk pada rezim verifikasi nuklir paling kuat di dunia," ucap Amano. 

Credit  sindonews.com

Rusia dan China Latihan Tempur, Belasan Kapal Militer Dikerahkan

Kapal korvet Sovershenny Rusia yang ikut dilibatkan dalam latihan tempur gabungan dengan China mulai Senin (18/9/2017). Foto/Sputnik/Alexander Vilf

MOSKOW - Pasukan Angkatan Laut gabungan Rusia-China mengerahkan belasan kapal militer, termasuk beberapa kapal selam, dalam latihan tempur gabungan di kawasan Pasifik yang dimulai hari Senin (18/9/2017). Latihan akan berlangsung di Laut Jepang dan Okhotsk.

Juru bicara Armada Pasifik Rusia, Vladimir Matveev, mengatakan, latihan ini merupakan tahap kedua dan akan berlangsung selama seminggu.

”Tahap kedua dari latihan Angkatan Laut Rusia-China ‘Joint Sea-2017’ akan melibatkan 11 kapal permukaan, dua kapal selam, empat kendaraan penyelamatan selam, empat pesawat anti-kapal selam dan empat helikopter dek,” kata Matveev kepada wartawan, seperti dilansir Russia Today.

Armada Pasifik Rusia diwakili oleh kapal anti-kapal selam andalannya Admiral Tributs, korvet modern termutakhir Sovershenny, kapal penyelamatan Igor Belousov, dua kapal selam diesel dan sejumlah kapal perang pendukung.

Sedangkan China mengerahkan kapal perang jenis perusak Shijiazhuang, kapal selam Daqing, kapal pendukung kapal selam Changdao dan kapal penyelamatan selam Elar-7.

Latihan akan terdiri dari dua bagian, di darat dan laut. Marinir Rusia dan China akan berlatih bersama di lapangan Gornostay di dekat Kota Vladivostok. Bagian kedua berlangsung di perairan Laut Jepang dan Okhotsk.

Tahap pertama dari latihan tersebut bertujuan untuk melanjutkan kerja sama antara dua armada dalam melawan ancaman keamanan di laut, yang sebelumnya terjadi pada bulan Juli di Baltik. 

Credit  sindonews.com

Stanislav Petrov, Sosok Pencegah Perang Nuklir AS-Uni Soviet

Stanislav Petrov, 77, perwira Uni Soviet pencegah perang nuklir AS-Uni Soviet tahun 1980-an. Foto/Sputnik/Sergey Pirigov

MOSKOW - Stanislav Petrov, perwira Uni Soviet yang mencegah perang nuklir antara negaranya dengan Amerika Serikat (AS) pada tahun 1980-an, telah meninggal dunia di usia 77 tahun, 19 Mei lalu.. Semasa hidupnya dia menolak disebut sebagai pahlawan meski jasanya telah mencegah Perang Dunia III dan menyelamatkan dunia.

Peran Petrov yang menghentikan Perang Dingin beralih ke armageddon nuklir, sebagian besar juga dibantu Karl Schumacher, seorang aktivis politik dari Jerman yang membantu berita kepahlawanannya dilihat khalayak Barat. Setelah Soviet runtuh tahun 1990-an dan menjadi Rusia kini berseteru lagi dengan AS.

Pada tanggal 7 September, Schumacher, yang terus berhubungan dengan Petrov, meneleponnya untuk mengucapkan selamat ulang tahun.

Pada tanggal 26 September 1983, Petrov bertugas untuk sistem radar peringatan dini di sebuah bunker dekat Moskow. Pada satu kesempatan di tengah malam, dia melihat layar radar menunjukkan satu rudal dari AS menuju ke Uni Soviet.

”Saat pertama kali melihat pesan waspada, saya bangkit dari kursi saya. Semua bawahan saya bingung, jadi saya mulai meneriakkkan perintah agar tidak panik. Saya tahu keputusan saya akan memiliki banyak konsekuensi,” kata Petrov mengingat peristiwa menegangkan itu dalam wawancaranya tahun 2010 yang dirilis ulang Russia Today, semalam (17/9/2017).

”Sirene meledak untuk kedua kalinya. Huruf merah darah raksasa muncul di layar utama kami, dengan mengatakan START. Dikatakan bahwa empat lagi rudal telah diluncurkan,” lanjut Petrov.

Dari saat hulu ledak telah lepas landas, hanya ada waktu setengah jam bagi Kremlin untuk memutuskan apakah akan menekan tombol merah sebagai pembalasan dan hanya ada waktu 15 menit bagi Petrov untuk menentukan apakah ancaman itu nyata dan melapor kepada komandannya.

”Kursi nyaman saya terasa seperti wajan panas dan kaki saya lemas. Saya merasa tidak bisa berdiri. Begitulah rasa gugup saat saya mengambil keputusan ini,” ujarnya. Semua ancaman itu rudal AS kala itu bisa diatasi, tapi dia merahasiakannya.

Petrov telah didoktrin bahwa jika terjadi serangan nyata dari AS, maka negaranya akan melakukan serangan habis-habisan. Tapi, kala itu dia mengatakan pada atasannya bahwa alarm tersebut pasti disebabkan oleh kerusakan sistem. ”Saya akui itu, saya takut. Saya tahu tingkat tanggung jawab di ujung jari saya,” katanya.

Dia kala itu berkelit bahwa peluncuran rudal dari AS adalah sinar matahari yang dipantulkan dari awan. Tindakan Petrov tidak mendapat pujian. Dia dimarahi karena tidak menjalankan pelayanan. Atasannya juga disalahkan atas masalah sistem. ”Atasan saya mendapatkan kesalahan dan mereka tidak ingin mengakui bahwa ada orang yang berbuat baik, tapi malah memilih untuk menyebarkannya,” ujarnya.

Selama lebih dari 10 tahun, kejadian itu dirahasiakan. Bahkan istri Petrov, Raisa, yang meninggal pada 1997, tidak tahu apa-apa tentang peran yang dimainkan suaminya dalam mencegah perang nuklir AS dan Uni Soviet. 

Rahasia itu bertahan sampai tahun 1998, ketika inspektur Petrov, Kolonel Jenderal Yury Votintsev, berbicara tentang tindakan tenang petugasnya tersebut di tabloid Jerman, Bild.

”Setelah membaca laporan ini, saya seolah tersambar petir,” tulis Karl Schumacher di blog-nya.

”Saya tidak bisa menyingkirkan gagasan bahwa saya harus melakukan sesuatu untuk orang yang mencegah perang atom dan dengan demikian menyelamatkan dunia,” ujar Schumacher. ”Ancaman nuklir begitu nyata selama beberapa dekade.”

Schumacher terbang ke Rusia untuk menemukan orang yang menyelamatkan dunia tersebut. Dia menemukan Petrov di sebuah flat di Fryazino, timur laut Moskow. Schumacher mengundang Petrov ke Kota Oberhausen di Jerman, sehingga penduduk setempat akan tahu tentang jasanya  saat dunia tertatih-tatih di ujung bencana nuklir.

Selama berada di Jerman, Petrov muncul di stasiun televisi dan melayani wawancara ke beberapa surat kabar. Pengakuan Petrov membuat dirinya diberi penghargaan utama dari Asosiasi Warga Dunia pada tahun 2006. Menurut asosiasi itu, penghargaan di berikan di markas besar PBB di New York kepada orang yang mencegah perang nuklir.

Pada tahun 2012, Petrov dihormati dengan German Media Prize, sebuah penghargaan bergengsi yang juga diberikan kepada Nelson Mandela, Dalai Lama dan Kofi Annan. Tahun depan dia menerima penghargaan lain, Dresden Peace Prize, penghargaan yang diberikan oleh seorang penduduk Dresden, yang termasuk generasi yang tidak akan bertahan hidup jika Petrov tak mencegah perang nuklir.




Credit  sindonews.com

Rusia Tidak Akan Biarkan AS Berperang dengan Korut

Rusia menyatakan tidak akan membiarkan adanya perang antara Amerika Serikat (AS) dan Korea Utara (Korut). Foto/Istiimewa

MOSKOW - Rusia menyatakan tidak akan membiarkan adanya perang antara Amerika Serikat (AS) dan Korea Utara (Korut). Salah satu alasanya adalah karena Rusia berbatasan langsung dengan Korut.

Ketua hubungan internasional di Majelis Rendah Rusia, Konstantin Kosachev menyatakan, AS bisa terus menantang Korut karena mereka tidak berbatasan langsung dengan Korut, sehingga perang tidak akan berdampak langsung pada mereka. Sedangkan pada Rusia, lanjut Kosachev, perang itu akan berdampak langsung karena berbatasan langsung dengan Korut.

"AS berada dalam posisi yang lebih nyaman, karena wilayahnya berada pada jarak yang jauh dari Korut dan mereka mampu, permisi karena menggunakan ungkapan ini, kemewahan eksperimen. Dan kita, sebagai negara yang memiliki perbatasan yang sama dengan Korut, tidak ingin menjadi lelucon," kata Kosachev.

"Kami tidak dapat membiarkan AS atau negara lain mengadakan eksperimen semacam ini dengan Korut," sambungnya saat melakukan wawancara dengan media setempat, seperti dilansir Russia Today pada Senin (18/9).

Dia juga mencatat bahwa Korut akan melakukan apapun untuk melindungi diri dari ancaman eksternal dan karena itu, Pyongyang tidak akan menghentikan program nuklirnya dan AS serta sekutunya memungkinkan adanya skenario intervensi asing dan pemindahan paksa rezim Pyongyang.

"Perkembangan skenario ini dapat menyebabkan konsekuensi yang sangat mengerikan karena pihak berwenang Korut akan menyadari semua kemungkinan yang mereka miliki," tukasnya. 

Credit  sindonews.com

RI dan Norwegia Pimpin Pertemuan Kerja Sama Perdamaian

 

Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi bersama Menteri Luar Negeri Norwegia memimpin pertemuan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular mengenai perdamaian. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi bersama Menteri Luar Negeri Norwegia memimpin pertemuan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular mengenai perdamaian. Pertemuan yang merupakan inisiatif Indonesia dan Norwegia itu mengawali rangakain kegiatan Menlu RI di Sidang Majelis Umum PBB ke-72.

"Mencapai perdamaian itu sulit, memelihara perdamaian jauh lebih sulit," kata Retno dalam sambutan pembukaan pertemuan Tingkat Menteri mengenai Bina Perdamaian di Perutusan Tetap Republik Indonesia di New York, Amerika Serikat, seperti dikutip dari Antara, Senin (18/9).

Indonesia dan Norwegia adalah titik fokus untuk isu pendanaan di bawah Komisi Bina Perdamaian PBB, yang selama ini sangat aktif dalam upaya mendukung pembangunan di negara berkembang pasca konflik.

Lebih lanjut, Retno menekankan bahwa tantangan terbesar saat ini dalam upaya mendukung pembangunan di negara-negara pasca konflik adalah memastikan adanya pendanaan yang cepat dan memadai. Oleh karena itu, menurut Retno, dibutuhkan adanya kerja sama global yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan pendaan guna mendukung pembangunan negara-negara pasca konflik.

"Guna memastikan pendanaan yang memadai, kita semua harus berkontribusi. Negara maju harus memehuni komitmennya dan kita juga harus dapat menarik sektor swasta untuk membantu pendanaan dan pembangunan di negara-negara pascakonflik," ujar dia.

Dengan mengangkat tema Peran Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular untuk Meningkatkan Kapasitas dalam Mendukung pembangunan pasca Perdamaian, Indonesia telah memberi contoh sumber pendanaan inovatif dalam bantuan bagi negara-negara pascakonflik.

"Indonesia senantiasa siap untuk memberikan bantuan melalui kerja sama selatan-selatan dan triangular, khususnya untuk program-program unggulan yang selama ini telah berhasil mendukung pembangunan di negara-negara pascakonflik," ucap Menlu Retno.

Selama 2016, Indonesia telah memberikan bantuan pembangunan kapasitas kepada lebih dari 40 orang dari sejumlah negara. Sementara dalam kerangka kerja sama Triangular, Indonesia telah melaksanakan program pembangunan kapasitas untuk lebih dari 30 negara sejak 2011.

Selain itu, Pemerintah RI pada 2018 telah merencanakan sejumlah program bantuan untuk lebih dari 20 negara dan penguatan kemitraan dengan Afrika melalui Forum Indonesia-Afrika pada April 2018.

Credit  cnnindonesia.com

PBB Didesak Embargo Senjata ke Myanmar atas Krisis Rohingya

 

Ilustrasi sidang Majelis Umum PBB. (Reuters/Mike Segar)

Jakarta, CB -- Human Rights Watch (HRW) mendesak negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjatuhkan sanksi kepada militer Myanmar atas kampanye "pembersihan etnis" Rohingya yang digencarkan.

"Dewan Keamanan PBB dan negara lainnya harus menjatuhkan sanksi dan embargo senjata atas militer Myanmar agar kampanye pembersihan etnis Muslim Rohingya yang mereka lakukan dihentikan," demikian pernyataan HRW, Senin (18/9).

Sebagaimana dilansir AFP, militer Myanmar sempat dijatuhi sanksi dari negara-negara barat karena kesewenangan mereka selama 50 tahun memimpin negara tersebut.

Namun, perlahan Myanmar mulai membuka diri menuju demokrasi. Sejumlah negara barat pun mencabut sebagian sanksi mereka terhadap militer Myanmar.

"Komandan militer senior Myanmar sekarang ini seharusnya mendengarkan seruan dari masyarakat internasional jika mereka tidak mau menderita konsekuensi ekonomi lagi," ujar direktur advokasi HRW Asia, John Sifton.

Seruan ini disampaikan HRW menjelang sidang Majelis Umum PBB di New York pada pekan ini. Rohingya memang merupakan salah satu isu yang diperkirakan bakal menjadi sorotan utama dalam rapat itu.

Menteri Luar Negeri Inggris, Boris Johnson, meminta diadakan pertemuan untuk membahas masalah Rohingya di sela sidang umum PBB itu. Ia mendesak pemimpin defacto Myanmar, Aung San Suu Kyi, untuk bersuara membela Rohingya.

"Seperti yang saya katakan berulang kali, tidak ada yang ingin pengembalian kekuasaan militer, jadi sangat penting bagi Aung San Suu Kyi dan pemerintah sipil untuk menegaskan penganiayaan ini harus dihentikan," ujar Johnson.

Belakangan ini, masyarakat internasional menyiratkan kekecewaan mereka atas Suu Kyi. Penerima Nobel Perdamaian ini awalnya menjadi harapan pembawa keadilan bagi berbagai etnis minoritas yang menjadi korban diskriminasi di Myanmar, termasuk Rohingya.

Awalnya, Suu Kyi menunjukkan iktikad baik dengan membentuk komisi hak asasi manusia untuk masalah Rakhine, tempat di mana kekerasa terhadap Rohingya terus terjadi. Komisi itu dipimpin oleh mantan Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan.

Namun ternyata, kekerasan terhadap Rohingya masih terus terjadi. Gelombang kekerasan terakhir pecah sejak 25 Agustus lalu, ketika kelompok bersenjata Pasukan Penyelamat Rohingya Arakan (ARSA) menyerbu sejumlah pos polisi dan satu pangkalan militer di Rakhine.

Hingga kini, konflik itu sudah merenggut sekitar 1.000 nyawa dan membuat ratusan ribu Rohingya kabur ke Bangladesh.

Suu Kyi awalnya bungkam, tapi akhirnya bersuara. Namun dalam kesempatan itu, ia malah menyebut ARSA sebagai teroris, padahal kelompok itu mengklaim hanya ingin memperjuangkan hak Rohingya.

Setelah ditekan oleh masyarakat internasional, Suu Kyi akhirnya dijadwalkan untuk berbicara mengenai Rohingya pada Selasa (19/9).

Sekjen PBB, Antonio Guterres, mengatakan bahwa ini merupakan "kesempatan terakhir" Suu Kyi untuk menghentikan bencana kemanusiaan ini.

Credit  cnnindonesia.com

Duterte Undang PBB Ikut Perang Narkoba di Filipina

 

Presiden Rodrigo Duterte mengundang PBB untuk mendirikan kantor dan mengikuti semua operasi anti-narkoba di Filipina, di tengah kritik dunia atas kampanye berdarah itu. (Reuters/Erik De Castro)

Jakarta, CB -- Presiden Rodrigo Duterte mengundang komisi hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendirikan kantor dan mengikuti semua operasi anti-narkoba di Filipina, di tengah kritik dunia atas kampanye "berdarah" tersebut.

"Saya akan mengatakan kepada komandan kepolisian untuk tidak beroperasi tanpa perwakilan dari komisi HAM PBB dan harus memakai kamera sehingga semuanya transparan," ujar Duterte, Senin (19/9).

Duterte melontarkan pernyataan ini untuk menanggapi tuduhan pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh kepolisian Filipina terhadap para pengedar narkoba.

Sejak kampanye ini digalakkan Duterte tahun lalu, lebih dari 3.800 terduga pengedar narkoba tewas tanpa proses hukum yang jelas. Sementara itu, muncul sekitar 2.100 kasus pembunuhan lain yang diduga terkait dengan narkoba.

Komisi Tinggi PBB untuk HAM (OHCHR) beberapa kali menyampaikan kekhawatiran mereka atas kampanye ini.

Biasanya, Duterte menanggapi sikap PBB dengan nada negatif dan mengatakan bahwa publik internasional tidak paham masalah di negaranya.

Namun kini, Duterte berkata kepada Straits Times, "Saya secara pribadi melalui jalur resmi akan mengundang komisi HAM untuk mendirikan kantor satelit di sini." 

Credit  cnnindonesia.com

'AS Bakal Bayar Mahal Jika Batalkan Kesepakatan Nuklir Iran'

Presiden Iran Hassan Rouhani menyatakan, Amerika Serikat akan membayar mahal jika membatalkan kesepakatan nuklir Iran pada 2015 lalu. (Reuters/farsnews.com/Handout)

Jakarta, CB -- Presiden Iran Hassan Rouhani menyataka, Amerika Serikat akan membayar mahal jika Presiden AS Donald Trump melaksanakan ancamannya untuk membatalkan kesepakatan nuklir Iran pada 2015 lalu.

"Keluar dari kesepakatan semacam itu akan membawa biaya tinggi untuk Amerika Serikat, dan saya tidak yakin orang Amerika bersedia membayar biaya tinggi untuk sesuatu semacam itu. itu tidak berguna bagi mereka," ujar Rouhani seperti dikutip dari CNN.com, Senin (18/9).

Rouhani menjelaskan, pembatalan kesepakatan tersebut, tak akan menghasilkan apa-apa bagi Amerika Serikat. Sebaliknya, hal tersebut menurut dia, akan menurunkan dan memangkas kepercayaan internasional terhadap Amerika Serikat. 

Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya memperpanjang keringanan sanksi Iran yang diserukan pada perjanjian nuklir internasional 2015. Namun, Trump menyebut, kesepakatan tersebut sebagai kesepakatan terburuk yang pernah ada.

Keputusan sesungguhnya baru akan dikeluarkan pada Oktober mendatang, ketika Trump memutuskan apakah Iran mematuhi kesepakatan tersebut atau dikenal sebagai Joint Comprehensif Plan of Action (JCPOA). Jika tidak, Kongres memiliki waktu 60 hari untuk memutuskan apakah akan menjatuhkan sanksi yang dibebaskan berdasarkan kesepakatan tersebut.

Rouhani yang baru saja dipilih kembali untuk masa jabatan kedua di awal tahun ini merupakan arsitek kunci dari kesepakatan nuklir 2015 dengan Amerika Serikat, Uni Eropa, dan mitra lainnya.

Kesepakatan tersebut menyebabkan pencabutan sebagian besar sanksi internasional terhadap Iran sebagai imbalan atas pembatasan program nuklirknya. Kesepakatan tersebut diperkirakan akan menjadi salah satu topik yang akan menjadi pembahasan penting pada sidang umum PBB minggu ini di New York. Pasalnya, baik Trump maupun Rouhani hadir dalam agenda tahunan PBB tersebut.

Credit  cnnindonesia.com