Sebar Sistem Rudal THAAD, Korut: Korsel Gali Kuburan Sendiri

Korut menyebut Korsel menggali kuburannya sendiri dengan menyebarkan sistem anti rudal THAAD. Foto/Istimewa

PYONGYANG - Korea Utara (Korut) memperingatkan Korea Selatan (Korsel) telah menggali kuburannya sendiri. Hal itu terkait penempatan empat peluncur tambahan sistem anti rudal THAAD milik Amerika Serikat (AS).

"Penyebaran THAAD dari pemerintah Korea Selatan sama bodohnya dengan tindakan untuk menggali kuburan mereka sendiri," tulis surat kabar Rodong Sinmun seperti dikutip dari Daily Express, Kamis (14/9/2017).

"Tindakan liar dari otoritas Korea Selatan sama saja dengan kejahatan yang dilakukan oleh pengkhianat Park Geun-hye yang sangat menyukai tipu muslihat terhadap AS dan konfrontasi dengan rekan senegaranya di utara," sambung tulisan itu.

Media Korut itu pun menyebut Korsel tidak mendapat keuntungan dari penyebaran THAAD.

"Pasukan penguasa Korea Selatan membenarkan tindakan mereka untuk tunduk ke AS, berbicara tentang 'pilihan yang tak terelakkan' untuk mengatasi ancaman nuklir dari Korea Utara," tulis Rodong Sinmun.

"Ini adalah trik licik untuk menghasut konfrontasi dengan rekan senegaranya dan menutupi sifat sycophantic dan pengkhianat mereka yang tercela," tukas Rodong Sinmun.

Tidak hanya Korsel, AS pun menuai kecaman yang sama dari rezim Pyongyang. Sekutu Korsel itu menyalahkan tekanan AS atas penyebaran tambahan sistem anti rudal THAAD di negara tetangganya.

Credit  sindonews.com

Gelombang Ancaman Bom Serang Kota Rusia, Ribuan Orang Dievakuasi

Gelombang ancaman bom melanda sejumlah kota di Rusia. Foto/Istimewa

MOSKOW - Lebih dari 45.000 orang telah dievakuasi dari lebih dari 200 fasilitas di 29 kota di Rusia setelah gelombang ancaman bom dari telepon orang tak dikenal selama tiga hari terakhir. Gelombang ancaman bom ini terjadi di tengah spekulasi campur tangan asing atau latihan anti teror dalam negeri.

Pada hari Rabu, 15.000 orang dievakuasi dari berbagai fasilitas di Moskow, setelah ancaman bom ditujukan ke dua belas pusat perbelanjaan, tiga stasiun kereta api dan setidaknya empat universitas.

Penelepon tanpa identitas dilaporkan melakukan panggilan telepon melalui internet ke layanan darurat, dan biasanya menamai beberapa fasilitas dengan perangkat peledak yang seharusnya ada di dalamnya.

Sejak 11 September, puluhan sekolah, universitas, mal, stasiun kereta api, bandara dan kantor pemerintah telah dievakuasi dan diperiksa oleh petugas penegak hukum di kota-kota besar di seluruh Rusia - mulai dari Kaliningrad di Barat sampai Vladivostok di Timur jauh.

Tidak ada jejak alat peledak yang ditemukan di bangunan manapun, lapor kantor berita Meduza seperti disitir Telegraph, Kamis (14/9/2017).

Sumber anonim dalam penegakan hukum mengatakan kepada Interfax bahwa evakuasi massal didorong oleh serangan spam "didalangi dari luar negeri."

Kantor berita RIA Novosti yang dikelola negara mengutip sumber anonim lain yang mengklaim bahwa telepon ancaman bom "datang dari Ukraina".

Namun beberapa outlet berita regional mengutip pejabat militer tak dikenal yang berpendapat bahwa evakuasi tersebut merupakan bagian dari latihan anti-teror Rusia, yang dilakukan dalam persiapan untuk Piala Dunia 2018.

Panggilan telepon terakhir mengidentifikasi Lapangan Merah, tempat wisata utama di Moskow, di samping Kremlin, sebagai target pemboman. Informasi ini saat ini sedang diselidiki, Interfax melaporkan.

Di beberapa kota, penyelidikan telah dibuka menjadi "laporan palsu atas tindakan teror yang disengaja," sebuah tindak pidana di Rusia yang dapat dihukum hingga tiga tahun penjara.

Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menolak berkomentar mengenai situasi tersebut dan mengalihkan semua pertanyaan ke dinas keamanan Rusia. 

Badan penegak hukum Rusia sejauh ini belum membuat pernyataan resmi.






Credit  sindonews.com

Rusia Mulai Latihan Perang Zapad Besar-besaran, NATO Kebingungan

Wakil Menteri Pertahanan Belarusia atau Belarus, Oleg Belokonev, saat umumkan rencana latihan perang Zapad 2017 bersama Rusia di Minsk, pada 29 Agustus lalu. Foto/REUTERS/Vasily Fedosenko

MOSKOW - Rusia mulai menggelar latihan perang Zapad 2017 secara besar-besaran pada hari ini (14/9/2017) di dekat perbatasan negara-negara NATO di Eropa timur. Aliansi militer yang dipimpin Amerika Serikat (AS) tersebut mengaku kebingungan karena jumlah tentara jauh lebih besar dari yang dipublikasikan Moskow.

Moskow sebelumnya menyatakan, latihan perang yang akan berlangsung hingga 20 September 2017 nanti melibatkan sekitar 13.000 tentara. Namun, versi pemantauan NATO jumlahnya sekitar 100.000 tentara. Selain itu, manuver militer besar-besaran Rusia ini juga melibatkan penembakan rudal balistik bertenaga nuklir.

Manuver militer akan berlangsung di beberapa lokasi, yakni di Belarus, Laut Baltik, Rusia barat dan di Kaliningrad.

Menurut para pejabat NATO Zapad atau “Barat” merupakan latihan simulasi konflik dengan aliansi pimpinan AS. Tujuannya, untuk menunjukkan kemampuan pasukan Rusia dalam jumlah besar dan dalam waktu singkat jika terjadi konflik.

Kebingungan NATO disuarakan salah satu anggotanya, Lithuania. Menteri Pertahanan Lithuania Raimundas Karoblis merasa khawatir bahwa risiko latihan perang Moskow memicu konflik yang tidak disengaja. Dia juga waswas bila Moskow sengaja meninggalkan pasukannya di negara tetangga Belarus tersebut.

”Kami benar-benar tidak bisa tenang. Ada tentara asing yang besar berkumpul di sebelah wilayah Lituania,” katanya kepada Reuters, Kamis (14/9/2017).

Beberapa pejabat Barat—termasuk Kepala Angkatan Darat AS di Eropa, Jenderal Ben Hodges—telah mengemukakan kekhawatirannya bahwa Rusia dapat menggunakan latihan tersebut sebagai ”kuda Troya” untuk melakukan serangan ke wilayah Baltik.

Seorang pejabat keamanan senior Eropa mengatakan Zapad akan menggabungkan manuver di empat distrik militer barat Rusia dalam sebuah latihan multiguna agresif dan anti-NATO yang kompleks.

”Semua asap dan cermin,” kata pejabat tersebut yang menolak diidentifikasi. Dia menambahkan bahwa latihan Zapad era Soviet yang pernah dihidupkan kembali pada tahun 1999 telah memasukkan simulasi serangan nuklir di Eropa.

Sementara itu, Kremlin dengan tegas menolak anggapan semacam itu. Rusia mengatakan sekitar 13.000 tentara dari Rusia dan Belarus akan dilibatkan dalam latihan pada 14-20 September 2017. Jumlah tentara tersebut masih di bawah ambang batas aturan internasional dalam kategori latihan yang memerlukan sejumlah besar pemantau luar.

Moskow mengatakan bahwa Barat-lah yang mengancam stabilitas di Eropa timur karena aliansi NATO yang dipimpin AS telah menempatkan kekuatan multinasional sebesar 4.000 tentara di Baltik dan Polandia.

Credit  sindonews.com

Diprotes Soal Pembelian S-400, Turki: Kami Berhak Perkuat Pertahanan

Erdogan menyatakan, negara-negara Barat, terlebih mereka yang tergabung dengan NATO, merasa panik akan rencana pembelian S-400. Foto/Istimewa

ANKARA - Presiden Turki Tayyip Erdogan menegaskan, Turki berhak memperkuat pertahanan mereka, demi menjaga keamanan negara. Ini merupakan respon atas protes yang disampiakan negara Barat terkait pembelian sistem pertahanan S-400 dari Rusia.

Erdogan menyatakan, negara-negara Barat, terlebih mereka yang tergabung dengan NATO, merasa panik akan rencana pembelian S-400. Dia lalu mengatakan, jika NATO tidak bisa memberikan alternatif lain, maka sebaiknya mereka diam.

"Mereka menjadi gila karena kita membuat kesepakatan S-400.  Apa yang harus kita lakukan, menunggu mereka? Kita akan mengambil semua tindakan kita untuk memperkuat keamanan," kata Erdogan, seperti dilansir Reuters pada Rabu (13/9).

Pemerintah Barat telah menyatakan keprihatinannya atas kesepakatan tersebut, karena tidak dapat diintegrasikan ke dalam sistem NATO. Salah satu negara yang memprotes pembelian sistem pertahanan udara tersebut adalah Amerika Serikat (AS).

Juli lalu, Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat (AS) Joseph Dunford menyatakan, jika Turki benar-benar membeli sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia, hal itu akan menjadi perhatian utama AS.

Negosiasi Turki dan Rusia untuk pembelian sistem anti-rudal S-400 sendiri terungkap sejak bulan November tahun lalu. Turki mulai melirik tameng rudal mutakhir Moskow itu setelah pada tahun 2015 Ankara membatalkan kontrak pembelian sistem anti-rudal FD-2000 China senilai USD3,4 miliar.

Pada bulan Juli Erdogan mengumumkan bahwa Ankara dan Moskow telah menyepati kesepakatan pembelian sistem pertahanam udara itu. Gelombang pertama pengiriman S-400 akan dilakukan Rusia dalam waktu dekat.

Credit  sindonews.com

Halimah Yacob, dari Warung ke Kursi Presiden Singapura

 

Halimah Yacob hampir pasti jadi perempuan pertama sekaligus etnis melayu kedua yang menjadi presiden Singapura. (Reuters/Edgar Su)

Jakarta, CB -- Halimah Yacob hampir pasti menjadi presiden perempuan pertama di Singapura sekaligus kepala negara dari etnis Melayu kedua setelah Yusof Ishak yang menjabat 47 tahun lalu.

Ia menjadi satu-satunya kandidat yang laik maju sebagai calon presiden Singapura setelah menyerahkan surat pencalonannya pada Rabu (13/9).

Sementara itu, Dua pesaing Halimah, yaitu Mohamed Salleh Marican dan Farid Khan, gagal memenuhi persyaratan capres.

Sebelum mencalonkan diri sebagai presiden, perempuan 63 tahun ini menjabat sebagai ketua parlemen Singapura periode 2013-2017. Dia pun menjadi perempuan pertama yang memimpin lembaga tersebut.

Selama menjadi ketua parlemen, Halimah berfokus memperbaiki dan meningkatkan hak-hak perempuan serta fasilitas kesehatan, khususnya bagi warga lanjut usia.

Sering Bolos

Meski prestasinya cemerlang, jalan hidup Halimah selama ini tak melulu bagus. Anak bungsu dari lima bersaudara ini harus merasakan hidup susah sejak usia delapan tahun saat ayahnya meninggal dunia.

Halimah sempat terancam dikeluarkan dari sekolahnya saat kelas 2 SMP karena sering membolos. Dia sering mangkir masuk kelas lantaran membantu sang ibu yang menjadi satu-satunya pencari nafkah di warung makan milik keluarganya.

"Saya sering bolos sekolah untuk waktu yang lama dan akhirnya kepala sekolah memanggil saya dan memberi tahu jika saya terus tidak masuk, saya akan ditendang keluar sekolah," ucap Halimah sambil bergurau saat diwawancarai Channel NewsAsia beberapa waktu lalu.

"Itu adalah momen terberat dan terburuk dalam hidup saya. Tapi saya berkata pada diri sendiri, 'berhentilah mengasihani diri sendiri dan bangkit'."

Moto tersebut yang membawanya terus maju hingga ke tahap ini. Dia merasa sudah mengalami banyak rintangan dan kegagalan dalam hidup yang justru membantunya bangkit.

Halimah Yacob. (Reuters/Edgar Su)

Lulus SMA, Halimah muda memutuskan untuk belajar hukum di Singapore University. Dia juga melanjutkan studi S2 hukumnya di National University of Singapore (NUS).

Halimah memulai karir politknya pada 2001 lalu berkat dukungan eks Perdana Menteri Goh Chok Thong dan terpilih menjadi anggota parlemen untuk Jurong Group Representation Constituency (GRC).

Dia memutuskan untuk masuk dalam lembaga pemerintah karena keinginannya untuk berkontribusi pada negara.

Sepuluh tahun kemudian, dia menjabat sebagai menteri negara di bawah kementerian komunikasi pembangunan, pemuda, dan olahraga saat itu.

Pencalonan Presiden

Halimah mengatakan keputusannya untuk mencalonkan diri sebagai presiden tidak didapat dengan mudah.

Dia mengatakan kelima anaknya sempat keberatan mengenai rencananya untuk menjadi presiden karena khawatir publik akan semakin menyorot kehidupan mereka.

Namun, sang suami, Mohamed Abdullah, berhasil meyakinkan anak-anak mereka sehingga akhirnya mendukung keputusan Halimah untuk ikut pemilu tahun ini.

Halimah tak ragu mengatakan bahwa satu tujuannya mencalonkan diri sebagai presiden adalah untuk memenuhi hasrat melayani negara dan seluruh warga Singapura.

Tujuan itu, tuturnya, sudah lama dipegang sejak dirinya menjadi anggota hingga menjabat sebagai ketua parlemen.

"Jadi, bolehkah saya berkontribusi lebih banyak lagi untuk negara, tidak hanya untuk konstituen saya atau jabatan saya saja, tapi juga untuk seluruh Singapura dalam kapasitas yang berbeda?" ujarnya.

Credit  cnnindonesia.com

Jadi Presiden, Kewenangan Halimah Yacob Sangat Terbatas

 

Halimah Yacob dielu-elukan sejumlah pihak sebagai pembawa perubahan di Singapura setelah menjadi presiden terpilih. Namun, kewenangan Halimah sangat terbatas. (Reuters/Vivek Prakash)

Jakarta, CB -- Nama Halimah Yacob langsung dielu-elukan sebagai pembawa perubahan bagi Singapura setelah dipastikan menjadi presiden perempuan Muslim dari etnis Melayu pertama di Negeri Singa itu.

Namun menurut sejumlah pengamat, tak akan banyak perubahan di Singapura setelah Yacob terpilih. Sebab, orang yang menyandang status presiden di Singapura sebenarnya memiliki kewenangan sangat terbatas.

Berdasarakan amandemen konstitusi Singapura pada 30 November 1991 silam, posisi presiden memang tak lagi sekadar jabatan seremonial. Presiden Singapura berwenang menjaga dana cadangan nasional dan menjaga integritas Pelayanan Publik.

Dengan kewenangan tersebut, presiden Singapura memiliki kuasa untuk memveto atau tidak setuju dengan usulan keputusan pemerintah pada sejumlah sektor.

Sebagaimana dilansir dalam situs Kementerian Komunikasi dan Informasi Singapura, sektor tersebut mencakup semua urusan fiskal yang berkaitan dengan cadangan negara, juga perjanjian kunci terkait layanan publik dan entitas Fifth Shcedule atau badan usaha milik pemerintah.

Selain itu, presiden Singapura juga berwenang membatasi perintah di bawah Undang-Undang Pemelihataan Harmoni Beragama, serta penahanan warga dengan Undang-Undang Keamanan Internal.

Presiden Singapura bahkan dapat memveto keputusan pemerintah untuk menolak investigasi oleh Biro Investigasi Praktik Korupsi.

Namun dalam melakoni perannya, Presiden Singapura harus berkonsultasi dengan Dewan Penasihat Kepresidenan (CPA), terutama saat mengambil keputusan terkait dana cadangan dan penunjukkan juga pencopotan jabatan pejabat kunci badan pelayanan publik.

Presiden Singapura juga tak bisa sembarang memveto keputusan pemerintah. Jika veto yang diajukan tak sesuai dengan usulan CPA, Parlemen dapat membatalakan keputusan Presiden dengan kekuatan dua pertiga suara mayoritas.

Credit  cnnindonesia.com

Kanada Desak Suu Kyi Akhiri Kekerasan di Myanmar

 

Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menyuarakan keprihatinan mendalamnya atas situasi di negara bagian Rakhine, Myanmar, untuk Muslim Rohingya. (REUTERS/Lucas Jackson)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mendesak pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi untuk mengakhiri kekerasan di negaranya, Rabu (13/9). Hampir 380.000 orang Muslim Rohingya melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh.

Dalam sebuah percakapan melalui telepon, Trudeau menekankan peran Suu Kyi sebagai "pemimpin moral dan politik" bagi Myanmar. Trudeau menyuarakan keprihatinan mendalamnya atas situasi di negara bagian Rakhine untuk Muslim Rohingya.

Menurut organisasi pemerhati hak asasi manusia, sebanyak 379.000 Rohingya telah meninggalkan Myanmar sejauh ini di tengah reaksi keras tentara terhadap serangan militan Rohingya di negara bagian Rakhine, Agustus lalu. 

Trudeau meminta pemimpin militer dan sipil Myanmar untuk "mengambil sikap tegas untuk mengakhiri kekerasan, mempromosikan perlindungan warga sipil dan mempromosikan akses tanpa hambatan untuk PBB dan aktor kemanusiaan internasional,” sebagaimana dikutip AFP.

PBB menggambarkan kekerasan tentara Myanmar sebagai "contoh buku teks pembersihan etnis" dan menyerukan "langkah segera" untuk mengakhiri kekerasan. 

Suu Kyi, warga kehormatan Kanada dan peraih Nobel, dikritik karena posisi ambigunya pada krisis Rohingya.

Pada sebuah konferensi pers Rabu malam, juru bicara pemerintah Zaw Htay mengumumkan bahwa Suu Kyi akan berbicara kepada warganya pekan depan dengan pesan perdamaian dan rekonsiliasi nasional. 

Pemimpin Myanmar membatalkan kunjungan ke New York untuk menghadiri pertemuan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa demi mengatasi krisis yang sedang berlangsung di negaranya.

Credit  cnnindonesia.com

PBB Desak Myanmar Beri Status Kewarganegaraan Rohingya

 

Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan, Myanmar harus memberi kewarganegaraan bagi Rohingya agar mereka bisa menjalani kehidupan secara normal. (AFP PHOTO / KENA BETANCUR)

Jakarta, CB -- Dewan Keamanan PBB mendesak Myanmar segera mengakhiri kekerasan militer yang membuat etnis Muslim Rohingya mengungsi ke negara tetangga, Bangladesh. 

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan, pemerintah Myanmar harus memberikan status kewarganegaraan bagi Rohingya atau status hukum yang memungkinkan mereka menjalani kehidupan secara normal.

Guterres mengungkapkan keprihatinannya mengenai kekuatan militer yang berlebihan selama operasi keamanan di negara bagian Rakhine, Myanmar. Pihaknya meminta “langkah segera” untuk mengakhiri kekerasan tersebut. 

Ini adalah pertama kalinya Dewan Keamanan PBB menyetujui respons gabungan terhadap krisis yang dipicu tindakan kekerasan militer, menyusul serangan militan Rohingya pada akhir Agustus lalu.

Sekitar 380.000 orang Rohingya melarikan diri melintasi perbatasan ke negara tetangga Bangladesh. Sebuah seruan berkembang untuk pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi agar berbicara membela Rohingya.

Juru bicara Suu Kyi sebelumnya mengatakan, peraih Nobel hak asasi manusia itu akan menyampaikan pidato pada pekan depan mengenai perdamaian dan rekonsiliasi di Myanmar. 

Pada sebuah konferensi pers di New York, Guterres menyerukan penghentian kampanye militer di Rakhine dan mengatakan pengusiran Rohingya di Myanmar sebagai aksi pembersihan etnis.

Kamp pengungsian Rohingya. (REUTERS/Mohammad Ponir Hossain)

"Saya meminta pihak berwenang Myanmar menangguhkan tindakan militer, mengakhiri kekerasan, menegakkan supremasi hukum dan mengakui hak untuk mengembalikan semua orang yang harus meninggalkan negara tersebut," kata Guterres dalam sebuah konferensi pers, dikutip AFP.

Saat ditanya mengapa memilih istilah pembersihan etnis Rohingya, Guterres menjawab: "Ketika sepertiga penduduk Rohingya harus melarikan diri dari negaranya, dapatkah Anda menemukan kata yang lebih tepat untuk menggambarkannya?".

Rohingya memiliki populasi 1,1 juta jiwa dan bertahun-tahun mengalami diskriminasi di Myanmar. Mereka ditolak kewarganegaraannya meskipun banyak memiliki akar sejarah yang cukup lama ada di negara tersebut. 

Pengungsi Rohingya memberi catatan mengerikan tentang tentara yang menembaki warga sipil dan meratakan seluruh desa di utara Rakhine dengan bantuan massa Buddhis.

Menjelang pertemuan DK PBB, 12 peraih Nobel menandatangani sebuah surat terbuka mendesak badan PBB untuk "segera campur tangan dengan menggunakan semua cara yang ada" untuk mengakhiri kejahatan terhadap kemanusiaan yang berlangsung di Rakhine. 

Credit  cnnindonesia.com

Suu Kyi lewatkan sidang umum PBB untuk atasi krisis Rohingya

Pemimpin nasional Myanmar, Aung San Suu Kyi.(REUTERS)

Yangon (CB) - Pemimpin nasional Myanmar Aung San Suu Kyi tidak akan menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendatang di New York menurut kantornya pada Rabu, di tengah tekanan internasional untuk menyelesaikan kekerasan etnis yang memaksa 370.000 warga Rohingya mengungsi ke Bangladesh.

Eksodus pengungsi akibat respons dahsyat pasukan keamanan terhadap serangkaian serangan militan Rohingya menjadi masalah terbesar yang dihadapi Suu Kyi sejak menjadi pemimpin Myanmar tahun lalu.

Banyak pihak yang akhirnya mendesak pencabutan hadiah Nobel Perdamaian untuk Suu Kyi karena dia tidak banyak berbuat mengatasi pelanggaran hak asasi manusia terhadap minoritas di negara yang dia pimpin.

Dalam pidato pertamanya di hadapan Sidang Umum PBB sebagai pemimpin nasional pada September tahun lalu, Suu Kyi sempat menyebut upaya pemerintahannya untuk mengatasi diskriminasi terhadap kelompok minoritas Muslim di Myanmar.

Tahun ini, kantor Suu Kyi menyatakan dia tidak akan menghadiri sidang umum karena harus mengatasi ancaman keamanan dari para pemberontak dan berupaya memulihkan perdamaian dan stabilitas.

"Dia berusaha mengendalikan situasi keamanan, untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas internal, dan mencegah konflik komunal menyebar," kata Zaw Htay, juru bicara kantor Suu Kyi, kepada kantor berita Reuters.

"Dia tidak pernah takut menghadapi kritik dan masalah. Mungkin dia punya masalah yang lebih mendesak untuk diselesaikan di sini," kata Aung Shin, juru bicara partainya, kepada Reuters.

Tekanan internasional terus membesar terhadap Myanmar untuk mengakhiri kekerasan  di negara bagian Rakhine yang bermula pada 25 Agustus, ketika sekelompok militan Rohingya menyerang sekitar 30 pos polisi dan satu pangkalan militer.

Serangan itu kemudian dibalas operasi militer, yang menurut para pengungsi ditujukan untuk mengusir Rohingya dari Myanmar.

Para pengungsi, dan kelompok-kelompok hak asasi manusia, menggambarkan meluasnya serangan di desa-desa Rohingya di Rakhine State oleh pasukan keamanan dan etnis Buddha di Rakhine, yang membakar desa-desa Muslim.

Namun pihak berwenang membantah bahwa pasukan keamanan atau warga pengikut Buddha melakukan pembakaran, dan menyalahkan para pemberontak. Hampir 30.000 warga Buddha juga mengungsi menurut mereka.

Terlepas dari meningkatnya kekhawatiran mengenai krisis kemanusiaan, Myanmar menolak gencatan senjata yang dideklarasikan oleh kelompok gerilyawan Arakan Rohingya Salvation Army untuk memungkinkan pengiriman bantuan, menyatakan mereka tidak berunding dengan teroris.

Pemerintah Amerika Serikat mendesak Myanmar untuk melindungi warga sipil. Sementara Bangladesh meminta Myanmar memulangkan para pengungsi.

Namun China, yang merupakan pesaing Amerika Serikat untuk mendapatkan pengaruh di kawasan Asia Tenggara, mengatakan pada Selasa bahwa mereka mendukung upaya Myanmar untuk melindungi "pembangunan dan stabilitas."

Dewan Keamanan PBB akan bertemu di ruang tertutup pada Rabu ini untuk membahas situasi krisis Rohingya.

Credit  antaranews.com

Agen wisata Pakistan sambut baik keputusan Indonesia cabut calling visa

KJRI Karachi mengadakan pertemuan dengan sekitar 30 agen perjalanan Pakistan, Rabu (12/9). (HO/KJRI Karachi)

Jakarta (CB) - Agen wisata Pakistan, diwakilkan Wakil Ketua Assosiasi Agen Perjalanan Pakistan (TAAP), Mr. Anwar Rasheed, menyambut baik keputusan Indonesia mencabut calling visa yang diberlakukan untuk Pakistan. 

Kebijakan RI membuat agen wisata Pakistan lebih mudah merencanakan paket-paket perjalanan wisata ke Tanah Air, seperti disampaikan oleh Dempo Awang Yuddie, Konsul Jenderal RI dalam keterangan pers, Rabu. 

KJRI Karachi mengadakan pertemuan dengan sekitar 30 agen perjalanan Pakistan, Rabu (12/9), untuk mensosialisasikan penyesuaian berbagai persyaratan untuk permohonan visa menyusul peraturan baru tersebut. 

Pertemuan yang digagas KJRI Karachi tersebut merupakan tindak lanjut dari kebijakan baru Pemerintah RI mengeluarkan Pakistan dari daftar negara-negara Calling Visa sejak 25 Agustus 2017. 

Konjen RI menekankan bahwa ini merupakan kabar baik yang perlu menjadi perhatian agen perjalanan Pakistan. 

Sebelumnya, wisatawan Pakistan tadinya hanya bisa masuk ke Indonesia melalui dua pintu, yaitu Bandara Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai, Denpasar-Bali. Kini mereka bisa masuk melalui semua bandara internasional di Indonesia.

Oleh karena itu, Konjen mendorong mereka untuk memperluas destinasi kunjungan wisatawan Pakistan di berbagai tempat di Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Agus Salim, Pelaksana Fungsi Protokol dan Konsuler, menjelaskan mengenai manfaat penghapusan Pakistan dari negara Calling Visa, yaitu adanya berbagai kemudahan bagi wisatawan Pakistan yang akan berkunjung ke Indonesia. 

Di antaranya, masa berlaku paspor sebelumnya minimal harus 18 bulan menjadi  6 bulan dan dapat mengajukan visa di Perwakilan RI di negara dimana mereka berdomisili.

Jumlah data visa yang dikeluarkan KJRI Karachi khusus untuk WN Pakistan yang berdomisili di Provinsi Sindh meningkat tiap tahun, yaitu 1546 (2014), 2118 (2015), 3494(2016) dan 1856 hingga akhir Agustus 2017.

Credit  antaranews.com

Aksi unjuk rasa besar terjadi di Haiti terkait kenaikan pajak

Ilustasi - Warga berdiri di dekat api yang dinyalakan oleh pendukung Partai Fanmi Lavalas mantan presiden Jean-Bertrand Aristide ketika hasil awal menyatakan pebisnis Jovenel Moise adalah pemenang resmi pada pemilihan Presiden yang diadakan pada bulan November 2016 di Port-au-Prince, Haiti, Selasa (3/1/2017). (REUTERS/Jeanty Junior Augustin)

Port-au-Prince, 13/9 (CB) - Para pengunjuk rasa di Haiti merusak sejumlah bangunan di ibu kota dan membakar beberapa mobil pada Selasa, melampiaskan kemarahannya kepada pemerintah atas kenaikkan pajak yang terjadi di saat menurunnya bantuan luar negeri.

Aksi unjuk rasa di Port-au-Prince, memberi banyak kejutan dan menjadi aksi unjuk rasa terbesar terhadap pemerintahan presiden Jovenel Moise sejak dia mulai menjabat pada awal tahun ini.

"Revolusi baru saja dimulai. Jovenel Moise harus menarik kembali keputusannya menaikkan pajak atau dia harus segera mundur," kata Jacques Menard, seorang demonstran berusia 31 tahun.

"Dan ini peringatan karena aksi selanjutnya dapat sangat kejam," tambahnya.

Para pengunjuk rasa turun ke jalan dalam kelompok terpisah di sejumlah distrik wilayah metropolitan Port-au-Prince, membakar barikade, menutup lalu lintas dan terlibat kerusuhan dengan polisi yang menembakkan gas air mata dan tembakan peringatan ke udara.

Beberapa orang ditangkap, kata polisi, namun tidak ada laporan terkait kematian atau korban yang menderita luka parah.

Anggota parlemen pada akhir pekan lalu menyetujui kebijakan yang tidak populer itu, untuk menaikkan pajak atas produk termasuk rokok, alkohol dan paspor.

Pada saat bersamaan, bantuan luar negeri ke Haiti melambat. Negara itu merupakan salah satu yang termiskin di Amerika dan pernah dilanda bencana gempa dahsyat pada 2010 dan topan Matthew pada tahun lalu.

"Jika Jovenel Moise cerdas, dia akan menahan diri dalam memutuskan kebijakan itu, kalau tidak dia akan menghadapi aksi unjuk rasa jalanan lanjutan yang akan mempersulit keadaan," kata Jean-Charles Moise dalam siaran radio setempat.

Pejabat pemerintah tidak segera bersedia untuk memberikan tanggapan, namun Menteri Ekonomi dan Keuangan Jude Alix Patrick Salomon mempertahankan kebijakan anggaran itu pada akhir pekan lalu.

"Ada orang yang menyalahkan banyak hal terhadap anggaran dan itu tidak benar," kata Salomon kepada wartawan sesaat setelah rencana anggaran disetujui.

"Terdapat pihak yang memanipulasi opini publik," tambahnya seperti dikutip dari Reuters.

Credit  antaranews.com

Menhan Republik Afrika Tengah dipecat

Bangui (CB) - Presiden Republik Afrika Tengah Faustin-Archange Touadera memecat menteri pertahanannya pada Selasa, kata siaran radio setempat, di tengah peningkatan kekerasan yang mengancam lepasnya kendali negara.

Pemberhentian Levy Yakete, yang dimasukkan dalam daftar hitam oleh Komite Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2014 atas keterlibatannya dalam perang saudara pada 2013, adalah bagian dari perombakan kabinet lebih luas.

Namun, tidak disebutkan apakah pemecatan itu terkait langsung dengan peningkatan kekerasan di negara tersebut atau tidak.

Ribuan orang tewas dan seperlima warga Afrika Tengah melarikan diri menghindari perang, yang terjadi setelah pemberontak Seleka menggulingkan Presiden Francois Bozize pada 2013, yang memicu balasan dari petempur anti-balaka.

Meski kerusuhan mereda, pertempuran melonjak pada tahun ini dan PBB memperingatkan bahwa perselisihan suku dapat memicu kembali perang yang jauh lebih besar jika senjata pemberontak itu tidak dilucuti.

Pasukan keamanan nasional terlalu lemah untuk menangani kelompok bersenjata dan melawan tumpahan dari konflik di negara- negara tetangga, kata Perserikatan Bangsa-Bangsa, seperti diwartakan Reuters.

Enam relawan palang merah tewas dalam serangan di pusat kesehatan di Republik Afrika Tengah tenggara pada 3 Agustus, menandai keamanan makin memburuk di negara itu, kata badan bantuan tersebut pada bulan lalu.

Credit  antaranews.com

Trump sebut sanksi untuk Korea Utara baru langkah kecil

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump (REUTERS/Yuri Gripas)

Washington (CB) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggambarkan serangkaian sanksi terbaru yang didukung PBB untuk Korea Utara merupakan "sebuah langkah kecil" yang harus dilanjutkan dengan langkah lebih ketat.

Mempertahankan sikap keras dalam menghadapi uji coba rudal dan senjata nuklir Korea Utara, Trump mengindikasikan bahwa dia akan terus mendesak sanksi yang dirancang untuk membuat rezim tersebut memperhitungkan kembali strategi mereka.

"Kami rasa itu hanya sebuah langkah kecil, bukan hal besar," kata Trump mengenai sanksi yang disepakati pada Senin petang itu.

Dewan Keamanan sepakat memberikan larangan ekspor tekstil dan membatasi pengiriman produk minyak untuk menghukum Pyongyang atas uji coba nuklir keenam sekaligus yang terbesar.

Langkah-langkah tersebut berhenti dengan baik sesuai embargo minyak yang diinginkan Washington namun ditentang oleh China.

"Sanksi itu tidak ada artinya dibandingkan dengan apa yang akan terjadi," ujar Trump, mengindikasikan bahwa dia akan terus mendesak Beijing, demikian AFP.

Credit  antaranews.com

Dijerat sanksi, Korea Utara berjanji percepat program senjatanya

Ilustrasi (Reuters)

Seoul (CB) - Korea Utara pada Rabu berjanji akan mempercepat program senjatanya dalam menanggapi sanksi "keji" yang diberlakukan Dewan Keamanan PBB setelah uji coba senjata terbaru dan paling kuat.

"Pelaksanaan satu lagi resolusi terkait sanksi yang ilegal dan keji yang dipelopori oleh Amerika Serikat menjadi kesempatan bagi DPRK (Korea Utara) untuk memverifikasi bahwa jalan yang ditempuhnya sudah benar," kata Kementerian Luar Negeri Korea Utara dalam sebuah pernyataan yang dirilis kantor berita KCNA.

"DPRK akan melipatgandakan upaya meningkatkan kekuatannya untuk melindungi kedaulatan dan hak eksistensi negara ini," lanjut kementerian tersebut.

Sanksi baru itu mencakup larangan ekspor tekstil Korea Utara dan pembatasan pengiriman produk minyak untuk menghukum Pyongyang atas uji coba nuklir keenamnya.

Resolusi yang disusun Amerika Serikat tersebut disahkan dengan suara bulat pada Senin, tepat satu bulan setelah Dewan Keamanan memutuskan untuk melarang ekspor batu bara, timbel dan makanan laut sebagai respon atas peluncuran rudal balistik antarbenua (ICMB) Pyongyang yang tampaknya dapat menjangkau AS.

Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya berpendapat sanksi yang lebih keras akan dapat menekan rezim Kim Jong-Un untuk menegosiasikan akhir dari program senjatanya, namun para ahli skeptis apakah upaya itu bisa menghentikan upaya nuklir Pyongyang, demikian AFP.

Credit  antaranews.com

Ukraina gelar latihan militer gabungan dengan AS dan NATO

Kiev (CB) - Ukraina pada Senin (11/9) menggelar latihan militer bersama dengan Amerika Serikat (AS) dan sejumlah negara anggota NATO lainnya ketika saingan mereka Rusia juga bersiap melakukan latihan militer mereka sendiri di perbatasan Uni Eropa (UE).

Latihan militer tahunan Rapid Trident, berlangsung di Kota Yavoriv, Ukraina barat sampai 23 September.

Latihan tersebut melibatkan 2.500 tentara, yang belum pernah terjadi sebelumnya, dari 15 negara, ujar militer Ukraina dalam sebuah pernyataan.

"Hari ini, dukungan Anda sangat penting bagi kami. Pengalaman rekan-rekan kami sangat berharga bagi tentara Ukraina," kata Kolonel Sergei Litvinov ,koordinator latihan Ukraina.

Latihan militer Ukraina tersebut dimulai beberapa hari sebelum latihan militer besar-besaran Moskow "Zapad 2017 (Barat)" di tetangga Rusia dan Belarus.

Latihan militer Rusia tersebut menimbulkan kewaspadaan di negara-negara Baltik dan Polandia serta memicu kritik dari AS dan NATO karena kurangnya transparansi.

Rusia mengatakan bahwa latihan tersebut akan melibatkan sekitar 12.700 tentara Rusia dan Belarusia serta "murni defensif," tetapi para kritikus mengatakan bahwa ada 100.000 tentara yang dilibatkan.

NATO juga mengerahkan sekitar 1.000 tentara di masing-masing negara Baltik dan Plandia sebagai respons atas kekhawatiran yang berkembang atas niat Rusia setelah aneksasi Crimea dari Ukraina oleh Moskow pada 2006, demikian dilaporkan AFP.

Credit  antaranews.com

Lapisan Es Greenland Ancam Kehidupan Jutaan Manusia

Photo : Dok. NASA

Lapisan es Greenland dari pantauan Satelit NASA.            

CB – Perubahan iklim membuat ilmuwan sangat khawatir terhadap kondisi lapisan es Greenland yang diperkirakan meleleh lebih cepat.
Profesor Martyn Tranter, dari Universitas Bristol, mengatakan apabila sejumlah kecil es meleleh, maka mengancam jutaan manusia yang tinggal pesisir di seluruh dunia.

Ia mengatakan, cuaca yang semakin panas memungkinkan alga atau ganggang gelap yang tumbuh di atas es. Hal ini karena ganggang mampu menyerap panas yang dipancarkan sinar matahari.
Lapisan es Greenland yang tebalnya tiga kilometer ini apabila mencair maka membuat permukaan air laut naik tujuh meter. Laju peleburan saat ini menambah sekitar 1 mm per tahun permukaan laut rata-rata global.
"Mencairnya es Greenland kami duga karena pemanasan global. Nah, ganggang gelap ini tumbuh di atas lapisan es Greenland yang lebih besar, dan mungkin akan menyebabkan lelehan es lebih cepat sehingga mempercepat pula kenaikan permukaan air laut," kata Tranter, mengutip Independent, Selasa, 12 September 2017.
Ia dan tim mencoba untuk memahami seberapa besar pencairan bisa terjadi. Sementara itu, Dr Joe Cook, ahli mikrobiologi glasial dari Universitas Sheffield, mengatakan bahwa lapisan es besar itu adalah 'lanskap hidup'.
Meski begitu, Cook memperkirakan bakal memakan waktu lama agar seluruh lapisan es Greenland mencair.

"Ketika kita mengatakan bahwa lapisan es mencair lebih cepat, tidak ada yang mengatakan bahwa semuanya akan mencair dalam dekade berikutnya atau 100 tahun, atau bahkan 1.000 tahun berikutnya," ungkapnya.





Credit  VIVA.co.id

Detik detik Menuju Akhir Misi Bunuh Diri Cassini

Pesawat luar angkasa milik NASA, Cassini, yang mengorbit di planet Saturnus. (nasa.gov).


CB, California - Detik detik akhir misi bunuh diri Cassini, wahana Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA), yang mengorbit ke Saturnus, semakin dekat. Wahana tanpa awak ini memulai orbit terakhirnya pada 9 September lalu dan akan terjun ke atmosfer Planet Cincin tersebut pada 15 September mendatang.

Setelah masuk atmosfer, Cassini akan meledakkan diri. Namun, sebelum itu, pada 14 September, wahana ini akan mengambil foto Saturnus dari jarak dekat, serta mengirimkan data terakhir ke bumi.

Sebelum sampai pada posisinya seperti sekarang ini, Cassini sudah mengitari satelit alami Saturnus, Titan, April lalu. Ini merupakan misi yang dianggap paling berbahaya lantaran dia harus mengumpulkan data tentang usia cincin dan komposisi dari atmosfer planet.



"Misi ke Saturnus memang gila, sungguh menakjubkan, dan liar," kata Linda Spilker, kepala ilmuwan Cassini di NASA Jet Propulsion Laboratory, seperti dilansir laman berita Reuters.


Cassini diluncurkan pada 15 Oktober 1997 dan masuk orbit Saturnus sekitar 7 tahun kemudian, 1 Juli 2004. Sejak saat itu, wahana ini mengungkap berbagai macam misteri Saturnus yang sebelumnya tak terjamah.

Wahana ini pula mengungkap fakta keberadaan air dan kandungan hidrogen di Titan. Temuan ini menjadi salah satu indikator bulan tersebut mendukung kehidupan. Tak hanya itu, Titan juga disebut memiliki beberapa ciri khas mirip bumi, seperti angin, hujan, dan lautan.




Credit  tempo.co

Teknologi Ini Bisa Kirim Manusia ke Mars dalam Waktu 10 Minggu, Kok Bisa?

(Foto: Roger Sawyer)

LONDON - Sebuah video propaganda baru mengklaim bahwa para ilmuwan di China telah menciptakan sebuah prototipe yang bekerja bebas dari bahan bakar. EmDrive radikal telah dihipotesis oleh NASA (The National Aeronautics and Space Administration) selama bertahun-tahun, namun mereka tidak dapat membuat versi kerjanya.
Dilansir dari Dailymail, Selasa (12/9/2017), jika konsep yang bertentangan dengan fisika di bawa ke dunia nyata, diperkirakan mesin tersebut bisa membawa manusia ke Mars hanya dalam waktu 10 minggu. Video propaganda tersebut diunggah oleh CCTV.com dengan judul 'Propellantless propulsion: The Chinese EmDrive by CAST scientist Dr Chen Yue, China's Space Agency’.

Video tersebut mengklaim bahwa ilmuwan China telah mengembangkan EmDrive dan akan segera meletakkannya di luar angkasa. EmDrive merupakan mesin yang menyediakan daya dorong tanpa menggunakan bahan bakar.
Dengan cara memantulkan gelombang mikro yang disediakan oleh energi Matahari untuk menghasilkan daya tersebut di dalam wadah tertutup. Karena tidak ada bahan bakar yang dikeluarkan, EmDrive melanggar hukum ke-3 Newton yang menyatakan bahwa setiap tindakan, ada reaksi yang sama dan berlawanan.
Ini bukan pertama kalinya China mengklaim telah berhasil membuat EmDrive yang bekerja. Pada Desember, peneliti dengan Cast mengonfirmasi bahwa pemerintah telah mendanai penelitian teknologi sejak 2010.
Mereka juga mengklaim bahwa peneliti telah mengembangkan perangkat yang sudah diuji di orbit rendah Bumi. Pada November, sumber anonim mengatakan bahwa tes untuk EmDrive sedang berlangsung di atas kapal Tiangong-2.
“Lembaga penelitian nasional dalam beberapa tahun terakhir telah melakukan serangkaian tes ulang jangka panjang dan berulang terhadap EmDrive,” ungkap Dr Chen Yue, kepala divisi komunikasi di Cast. Hasil tes yang dipublikasi oleh NASA ini dapat dikatakan mengonfirmasi kembali teknologinya.
Cast adalah anak perusahaan dari Chinese Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) dan produsen satelit Dong Fang Hong. Menurut Li Feng, perancang utama divisi satelit komunikasi Cast, tim tersebut telah membangun prototipe yang sejauh ini menghasilkan dorongan beberapa sentimeter.
Hal tersebut berarti mereka harus memperbaiki rongga desain untuk mengurangi kerugian listrik dan mengembangkan solusi untuk penempatan pendorong gelombang mikro pada satelit itu sendiri.
"Teknologi ini saat ini dalam tahap akhir dari tahap proof-of-principle, dengan tujuan membuat teknologi yang tersedia dalam rekayasa satelit secepat mungkin," tambah Li Feng.
Namun penelitian NASA yang dipublikasikan pada November telah ditolak oleh banyak orang yang menganggap hasilnya merupakan kesalahan eksperimental. Hal tersebut termasuk pakar sistem propulsi canggih Brice Cassenti yang mengatakan terdapat kemungkinan penjelasan biasa di balik penemuan tersebut.
Sementara ahli berpendapat bahwa ada kemungkinan bahwa hasil temuan tersebut akan berlanjut dan bukan hasil yang palsu.       

Credit  okezone.com

Monyet "Selfie" Asal Sulawesi Menangkan Gugatan Hak Cipta, Begini Ceritanya!

(Foto: David Slater/AP)


JAKARTA - Monyet yang melakukan swafoto (selfie) asal Sulawesi berhasil memenangkan gugatan di Amerika Serikat. Monyet jambul bernama 'Naruto' itu berhak atas royalti dari penjualan, promosi dan foto dirinya.
Kasus ini berawal saat fotografer David Slater berkunjung ke pulau Sulawesi. Saat itu ia meninggalkan kamera di sekitar kumpulan monyet jambul. Seekor monyet kemudian mengambil kamera tersebut dan tak sengaja memotret dirinya sendiri.

Pengguna Wikipedia kemudian mengunggah foto monyet tersebut dan mengklaim bahwa foto tersebut dibuat oleh hewan. Lantas, ia berpendapat bahwa karya tersebut tak dilindungi undang-undang hak cipta dan menjadi ranah publik.
Kantor Hak Cipta Amerika Serikat kemudian menyetujui bahwa undang-undang mereka tak berlaku untuk orang yang berada di luar negeri atau kepada makhluk yang tak memiliki akal (dalam hal ini akal dan kesadaran untuk membuat foto).
Sementara karena belum memiliki landasan hukum, Slater telah membuat buku yang memuat foto monyet 'Naruto' itu dan mendapatkan keuntungan, seperti dikutip The Register, Rabu (13/9/2017).
Namun organisasi perlindungan hak hewan, People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), mengklaim bahwa 'Naruto' memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan hak cipta, sama seperti karya lainnya.
Mereka pun menggugatnya ke pengadilan di San Francisco, Amerika Serikat. PETA menuntut agar Slater menyumbangkan 25% pendapatannya dari foto monyet selfie tersebut kepada badan amal yang melindungi habitat monyet Naruto di Sulawesi, Indonesia.

Slater akhirnya setuju, namun dengan persentase yang lebih rendah yakni 10%. Kedua belah pihak akhirnya memiliki hak cipta dan mereka setuju bahwa kasus ini dapat memberikan hak hukum terhadap hewan.    




Credit  okezone.com

Temuan Ini Buktikan Nenek Moyang Manusia Bukan Kera, Ini Penjelasannya!

(Foto: Douglas Boyer, Duke University)

RALEIGH - Fosil pergelangan kaki berusia 52 juta tahun menunjukkan bahwa nenek moyang manusia merupakan akrobat yang dapat terbang tinggi. Primata pertama ini diperkirakan menghabiskan sebagian besar waktunya di pepohonan daripada di tanah.
Dilansir dari Dailyscience, Selasa (12/9/2017), selama bertahun-tahun, para ilmuwan menganggap nenek moyang manusia saat ini adalah monyet, lembur, dan kera yang merupakan hewan yang relatif lamban. Namun sebuah studi mengenai fosil yang baru menunjukkan bahwa primata adalah hewan yang pandai melompat melalui pepohonan.

Ahli paleontologi yang bekerja di sebuah tambang di bagian tenggara Prancis menemukan sebuah tulang sepanjang seperempat inci yang merupakan bagian bawah dari sendi pergelangan kaki. Fosil tersebut cocok dengan makhluk berukuran chipmunk yang disebut provincial Sonrussellia.

Sebelumnya provincial Sonrussellia hanya diketahui dari rahang dan gigi. Sonrussellia dianggap sebagai salah satu anggota paling awal dari keluarga primata.
Asisten profesor Duke University Doug Boyer dan rekannya mempelajari pemindaian pergelangan kaki Donrussellia dan membandingkannya dengan hewan lain. Mereka menggunakan algoritma komputer untuk menganalisis bentuk digital masing-masing 3 dimensi pada tulang mungil.
Mereka terkejut saat mengetahui pergelangan kaki Sonrussellia tidak seperti yang dimilki primata lainnya. Tetapi lebih mirip dengan spesies treeshrews dan spesies non-primata lainnya.
Analisis tim juga memperkirakan bahwa hewan tersebut tidak hanya memanjat atau menjelajahi cabang-cabang pohon saja. Sebagai gantinya, ia mungkin bisa meloncat di antara batang dan dahan pepohonan dengan menggunakan kaki yang mencengkram untuk mendarat.


Para peneliti mengatakan bahwa penelitian ini bertentangan dengan apa yang banyak dipikirkan oleh para ilmuwan sebelumnya. Primata pertama mungkin telah mengembangkan keterampilan dalam melompat akrobatik sebelumnya.
Sementara, perubahan anatomi memungkinkan mereka berpegangan kuat pada tiap cabang dan merangkak dari pohon ke pohon kemudian. "Mampu melompat dari satu pohon ke pohon lain mungkin penting, terutama jika ada pemangsa di sekitar yang menunggu untuk menarik mereka," ungkap Boyer.      

Credit  okezone.com

Raja Bahrain Keluarkan Dekret Perombakan Badan Keamanan Nasional

Foto Raja Bahrain, Hamad bin Isa Al-Khalifa (Foto: Reuters)


MANAMA – Raja Bahrain, Hamad bin Isa Al-Khalifa, dilaporkan mengeluarkan dekret baru terkait perombakan Badan Keamanan Nasionalnya. Salah satu perintah perombakan itu adalah mengangkat Letnan Jenderal Adel bin Khalifa Al-Fadhel sebagai pimpinan barunya.
Sebagaimana dikutip dari Reuters, Rabu (13/9/2017) Badan Keamanan Nasional di Bahrain merupakan bagian usaha kerajaan tersebut untuk menekan demonstrasi dalam negeri serta kekerasan yang dipicu oleh warga Syiah di sana. Lembaga ini memiliki hubungan dengan Kementerian Dalam Negeri Bahrain.

Pada dekrit itu, Raja Hamad juga menunjuk Sheikh Talal bin Mohammed bin Khalifa Al-Khalifa sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri Bahrain.
Terkait Badan Keamanan Nasional di Bahrain, ada tiga kelompok Ham yang menuding pihak kerajaan menggunakan siksaan sistematis pada Agustus 2017. Otoritas keamanan Bahrain pun mengklaim akan menyelidiki tuduhan tersebut.
Reuters mewartakan pada 2011, Bahrain menekan pemberontakan yang dilakukan oleh para aktivis pro-demokrasi dengan mayoritasnya merupakan warga Syiah. Pihak Kerajaan Bahrain menduga usaha itu didorong oposisi yang ingin menggulingkan kerajaan secara paksa serta menuding Iran berada di belakang pemberontakan tersebut.
Bahrain yang mayoritasnya merupakan warga Syiah juga kerap dituding melakukan tindakan tidak adil. Pasalnya pihak oposisi mengklaim Kerajaan Bahrain melakukan marginalisasi terhadap warga Syiah di sana secara ekonomi dan politik.                                                  





Credit  okezone.com

Hubungan Menegang, Jerman Bekukan Penjualan Senjata ke Turki

Foto ilustrasi senjata api (Foto: Reuters)


BERLIN – Hubungan antara Jerman dan Turki tampaknya akan semakin memanas dengan keputusan baru Berlin. Pasalnya, Jerman mengklaim untuk saat ini telah membekukan semua penjualan senjata ke Turki.
Sebagaimana dikutip dari Russia Today, Rabu (13/9/2017) pengumuman itu langsung disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Jerman, Sigmar Gabriel. “Kami menahan semua permintaan besar (untuk ekspor senjata) yang Turki kirim untuk kami dan ini tidaklah sedikit,” ujarnya pada diskusi panel yang diselenggarakan oleh media Handelsblatt.

Pernyataan itu disinyalir disampaikan usai media Berlin mengungkapkan bahwa Jerman masih menjual berbagai senjata dan amunisi bernilai jutaan euro kepada Turki di tengah hubungan yang sedang meregang.

Gabriel menuturkan bahwa Jerman sadar memiliki kewajiban untuk mengirim senjata kepada sekutu NATO jika diminta. Namun Menteri Luar Negeri Jerman itu mengklaim saat ini pengiriman itu tidak memungkinkan, kecuali ekspor kendaraan.
Pernyataan ini tentu saja membuat geram pihak Turki. Menteri Urusan Uni Eropa Turki, Omer Celik, mengatakan bahwa keputusan Jerman itu menghalangi usaha Turki untuk memerangi terorisme.
“Keputusan ini akan melemahkan perang Turki melawan terorisme dan melemahkan perjuangan Turki berarti membuat masa depan Eropa yang lebih rentan. Jerman harus meninggalkan masalah keamanannya dari diskusi politik,” tegas Celik kepada Reuters.
“Menteri Luar Negeri Jerman harus merumuskan komentarnya dengan serius. Senjata tersebut digunakan dalam perjuangan melawan PKK dan ISIS,” tambah Celik. Sekadar informasi, PKK merupakan sebutan kelompok Partai Pekerja Kurdi yang dipandang sebagai kelompok teroris oleh Turki.

Menyadari pernyataan Gabriel itu semakin membuat tegangnya hubungan Jerman-Turki, Kanselir Angela Merkel pun angkat bicara. Ia mengatakan, Jerman masih dapat berubah pikiran ke depannya terkait kesepakatan penjualan senjata api dengan Turki.
“Saya tidak bisa mengatakan kami akan membekukan semua penjualan senjata tapi kami akan melihat masalah ini lebih dekat. Kami akan memutuskan secara terpisah untuk setiap senjata apa yang akan kita ekspor ke Turki,” tutur Merkel kepada radio NDR.
Hubungan Jerman dan Turki mulai memburuk semenjak terjadinya kudeta militer di Ankara pada Juli 2016. Pasca-kudeta tersebut banyak simpatisan Fethullah Gulen yang memutuskan untuk pergi ke Uni Eropa, termasuk ke Jerman, untuk menghindari penangkapan oleh otoritas Turki.
Turki pun meminta Jerman untuk mengekstradisi para tersangka simpatisan Gullen tersebut dengan Berlin yang menolaknya tanpa ada bukti bahwa mereka memang terlibat dalam kudeta militer. Jerman juga sempat menolak kampanye referendum Turki yang diadakan di wilayahnya dan ini semakin memanaskan hubungan kedua negara.                                                  





Credit  okezone.com

Iran Dicurigai Diam-diam Bantu Program Senjata Nuklir Korut

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memberi pengarahan terkait program senjata nuklir Pyongyang, Minggu (3/9/2017). Foto/KCNA via REUTERS

LONDON - Inggris mencurigai Iran sebagai pihak yang diam-diam membantu Korea Utara (Korut) sehingga dengan cepat memajukan program senjata nuklirnya. Kementerian Luar Negeri Inggris sedang menyelidiki kecurigaan tersebut.

Menurut laporan The Telegraph pada 9 September, Iran berada di puncak daftar “tersangka” yang diselidiki pemerintah Inggris atas dugaan membantu Pyongyang mewujudukan ambisi nuklirnya.

Korea Utara yang dipimpin Kim Jong-un mengklaim berhasil menguji senjata nuklir jenis bom hidrogen pada 3 September lalu. Bom itu bahkan diklaim siap dipasang di rudal balistik antarbenua (ICBM).

Sumber Whitehall (kantor Pemerintah Inggris) mengatakan kepada The Telegraph bahwa tidak mungkin ilmuwan Korea Utara bisa melakukannya sendiri.

”Ilmuwan Korea Utara adalah orang yang memiliki beberapa kemampuan, tapi jelas mereka sama sekali tidak melakukan hal itu dalam ruang hampa,” kata seorang menteri pemerintah Inggris.

Sementara itu, pakar International Security and Intelligence Studies di Australian National University (ANU), Profesor John Blaxland mengatakan kepada news.com.au, Selasa (12/9/2017), bahwa mungkin saja Iran telah membantu Pyongyang.

”Ada banyak cerita yang beredar mengenai dukungan teknis Iran selama beberapa tahun dan sementara cerita ini tidak mudah untuk menguatkan, (tapi) tentu masuk akal,” katanya.

Juru bicara perlucutan senjata nuklir John Hallam mengatakan ada beberapa negara, termasuk Iran, yang bisa termasuk di antara mereka yang membantu Korea Utara.

”Telah ada kolaborasi teknologi rudal, tapi tidak sepengetahuan saya tentang perancangan senjata, selama beberapa dekade,” katanya.

Hallam merasa yakin bahwa kolaborasi antara Korea Utara dan Pakistan lebih mendapat perhatian. ”Iran tidak akan banyak menawarkan kepada DPRK dalam hal desain senjata, namun Pakistan pasti memiliki banyak tawaran, setidaknya dalam hal miniatur hulu ledak uranium, yang merupakan andalan kekuatan nuklir Pakistan,” ujarnya.

Hallam melanjutkan,  jika Iran benar-benar ingin mendapatkan senjata nuklir, itu akan berhasil dilakukannya 15-20 tahun yang lalu. 

”Jadi Iran pasti tidak punya apa-apa untuk ditawarkan kepada DPRK (Korut) dalam hal teknologi bom hidrogen,” katanya.

”Mereka mungkin memiliki sesuatu untuk ditawarkan dalam hal pengayaan selama bertahun-tahun dan mereka mungkin telah membantu dalam mengembangkan teknologi rudal bersama,” imbuh Hallam.

Menurut Hallam, ada kemungkinan juga bahwa Rusia membantu DPRK. ”Mereka tentu saja bisa menjadi teknologi senjata nuklir dan rudal terbaik di dunia, dan sangat mungkin membantu, tapi saya benar-benar ragu bahwa Rusia akan menjadikannya sebagai desain hulu ledak termonuklir generasi ketiga,” katanya.

Pemerintah Iran, Pakistan dan Rusia yang dicurigai ikut membantu Korut mengembangkan senjata nuklirnya, belum berkomentar. Rusia sendiri justru mendukung sanksi DK PBB yang dijatuhkan terhadap Pyongyang pada hari Senin.





Credit  sindonews.com

Politik Ras dan Capres Tunggal Singapura

 

Halimah Yacob bakal menjadi presiden perempuan pertama Singapura yang berasal dari etnis Melayu. (Reuters/Edgar Su)

Jakarta, CB -- Warga Singapura sedianya dijadwalkan untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum untuk memilih presiden, akhir pekan depan. Namun, mereka kini tidak lagi mempunyai kesempatan karena hanya ada satu kandidat yang memenuhi kualifikasi.

Mantan Anggota Parlemen Halimah Yacob langsung memenangkan pemilu setelah bakal calon presiden lainnya gugur karena terjegal peraturan baru.

"Saya hanya bisa bilang saya berjanji akan melakukan yang terbaik yang saya bisa untuk melayani warga Singapura dan hal itu tidak akan berubah baik ada maupun tidak ada pemilu," ujar Halimah kepada wartawan, Senin kemarin (10/9).

Menurut CNN, Halimah bakal jadi presiden pertama Singapura dan itu semestinya menjadi momen yang bisa dirayakan. Namun, hal tersebut justru diperdebatkan karena berbagai alasan dan tampak tak sejalan dengan reputasi Singapura sebagai negara yang teknokratis dan efisien.

Meski jabatan presiden di Singapura hanya bersifat seremonial, pengembannya bisa memveto beberapa keputusan pemerintah seperti masalah keuangan yang menyentuh cadangan negara atau penunjukkan pejabat penting di layanan publik.

"Pihak diuntungkan dalam pemilu presiden yang sudah dapat dipastikan ini adalah Halimah Yacob dan timnya, serta oposisi Singapura, yang kini mempunyai bekal serangan baru terhadap PAP (Partai Aksi Rakyat). Seisi Singapura terkena dampaknya," kata Sudhir Vadaketh, pengamat Singapura.

Halimah sempat menjadi pendukung loyal PAP yang kini berkuasa dan mendominasi dunia politik Singapura. Baru belakangan ini Halimah tak lagi mendukung partai tersebut.

"Semua warga Singapura tidak senang karena meritokrasi dan keadilan elektoral, nilai-nilai utama Singapura, telah dikikis untuk memenuhi tujuan politik."

Politik Ras

Dalam pemilu ini, untuk pertama kalinya, kandidat yang bisa menjadi presiden Singapura hanya boleh dipilih dari satu kelompok ras: Melayu.

Kebijakan seperti ini bisa berakibat perpecahan jika diterapkan di negara lain, tapi representasi lebih baik dari ketiga ras utama di Singapura menjadi lebih penting kali ini.

"Ini menunjukkan kami tidak hanya bicara soal multi-rasialisme, tapi kami bicara tentang ini dalam konteks meritokrasi atau kesempatan untuk semua orang, dan kami benar-benar melakukannya," kata Halimah kepada Straits Times sebelum menyatakan maju sebagai capres.

Peraturan baru itu juga menetapkan kriteria lebih ketat pada latar belakang para kandidat. Misalnya, mereka yang berasal dari sektor swasta diwajibkan menjabat sebagai eksekutif utama sebuah perusahaan dengan setidaknya US$370 juta saham ekuitas.

Kedua bakal calon Melayu lainnya, pengusaha Salleh Marican dan Farid Khan, gagal mendapatkan sertifikat kelaikan dari Komisi Pemilu Presiden karena alasan itu, meski komisi sebenarnya bisa menggunakan diskresi untuk memungkinkan mereka tetap maju.

Para pengkritik menuding peraturan baru itu adalah cara pemerintah untuk mengatur pemilu dan mencegah oposisi untuk mencalonkan diri.

Pada Agustus, pengadilan banding Singapura menolak gugatan terhadap sistem baru oleh Tan Cheng Bock, anggota partai penguasa yang membelot menjadi pengkritik. Tan kalah tipis dalam pemilu sebelumnya pada 2011 lalu oleh Tony Tan, mantan wakil perdana menteri.

Populasi Singapura terdiri dari 74 persen etnis China, 13 persen Melayu, 9 persen India dan 3,2 persen ras lainnya.

Credit  cnnindonesia.com

Pertama Kali, Irak Hukum Mati Anggota ISIS asal Rusia

 

Ilustrasi hukuman mati. (Thinkstock/allanswart)

Jakarta, CB -- Dewan Yudisial Tinggi Irak mengumumkan seorang warga negara Rusia yang didakwa karena bergabung dengan kelompok teror ISIS telah dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan di Baghdad.

Ini adalah kali pertamanya seorang pejuang teroris asing atau foreign terrorist fighters (FTF) di Irak dijatuhi hukuman mati.

Laki-laki tersebut ditangkap oleh pasukan Irak dalam operasi perebutan kembali tepi timur Mosul dari ISIS. Pada Juli, Perdana Menteri Irak menyatakan seluruh bagian dari kota terbesar kedua di Irak itu telah direbut dari kelompok teror.

Terpidana tersebut dituding menjadi bagian dari brigade al-Zarqawi, sayap bersenjata ISIS, dan mengaku "melakukan sejumlah operasi teroris terhadap layanan keamanan sejak 2015," kata Hakim Abdul Sattar al Beeraqdar, juru bicara Dewan Yudisial Tinggi.

Dia dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung, sesuai dengan pasal empat hukum anti-terorisme Irak, kata al-Beeraqdar.

Masih belum jelas ada berapa pasukan ISIS, termasuk FTF, yang ditangkap pasukan Irak dan Kurdi seiring dengan perebutan kembali sejumlah wilayah belakangan ini.

ISIS di Irak dan Suriah beberapa pekan ini semakin sering dikalahkan.

Pasukan Irak telah merebut Tal Afar dari kelompok tersebut, akhir Agustus kemarin. Selasa pekan lalu, pasukan Suriah menghentikan kekuasaan ISIS yang telah berlangsung selama tiga tahun di kota strategis, Deir al-Zor.

Sementara itu, di Suriah utara, pasukan yang didukung Amerika Serikat telah merebut dua per tiga dari Raqqa, ibu kota de facto ISIS.

Credit  cnnindonesia.com

Ribuan Pekerja Mogok di Prancis, Protes Presiden Macron

Ilustrasi. REUTERS/Benoit Tessier

Jakarta, CB -- Puluhan ribu demonstran Prancis turun aksi menentang reformasi ekonomi Presiden Emmanuel Macron, Selasa (12/9). Demonstrasi besar pertama yang menentang agenda pro-bisnis Macron.

Hari pemogokan dan demonstrasi ini dinilai sebagai ujian kunci bagi pemimpin muda Prancis tersebut, saat ia menduduki bangku presiden untuk merombak ekonomi yang sedang lesu. Awalnya, jumlah demonstran diperkirakan lebih sedikit jika dibandingkan dengan demonstrasi baru-baru ini di Prancis.

Serikat pekerja terbesar di Prancis, CGT, dengan pekerja kereta api, mahasiswa dan pegawai negeri ikut bergabung dalam demonstrasi menentang perubahan undang-undang perburuhan yang kaku di negara tersebut. 

CGT yang didukung komunis mengklaim, sekitar 400.000 orang bergabung dengan barisan nasional secara damai, meski sempat terjadi bentrokan antara kelompok anarkis dan polisi di Paris dimana ada lemparan gas air mata.

"Ini yang pertama dan sepertinya ini sukses," kata pemimpin CGT Philippe Martinez di Paris dikutip AFP.

Namun angka resmi menempatkan jumlah pemrotes sebanyak 24.000 di Paris dan 7.500 di Marseille. Hal ini berdampak pada terganggunya jaringan kereta api, pengendalian lalu lintas udara dan pelayanan publik menjadi terbatas.

"Sepertinya hari ini sangat tinggi,” kata analis politik Jerome Sainte-Marie dari kelompok pemungutan suara PollingVox. Dia menambahkan, Macron berada di atas angin karena reformasi tersebut merupakan bagian dari manifesto pemilihannya. 

Kehadiran mereka sebagai ukuran perlawanan terhadap agenda ekonomi Macron, yang dimaksudkan untuk membantu menurunkan tingkat pengangguran yang tinggi.

Presiden Prancis Emmanuel Macron dan istrinya Brigitte Trogneux. (REUTERS/Christian Hartmann)

Pemimpin yang ramah bisnis tersebut dinilai ingin membuat Prancis lebih menarik bagi perusahaan lokal dan investor asing. Pihak ini telah lama mengeluhkan undang-undang perburuhan yang ketat dan kekuatan serikat pekerja.

Perubahan UU tersebut akan memberi perusahaan lebih banyak fleksibilitas dalam menegosiasikan syarat dan ketentuan dengan karyawan mereka, sambil mengurangi biaya untuk memecat pekerja.

Presiden berusia 39 tahun itu menentang lawan-lawannya dan menyebut mereka sebagai "pemalas, orang-orang sinis dan ekstremis". 

Para pemrotes menangkap ucapan tersebut dan memasang kata itu di spanduk, sementara yang lain berteriak "Macron Anda kacau, para pemalas berada di jalan."

Peneliti ekonomi pensiunan Evelyne Deurilla-Feer datang berpakaian seperti kotak raksasa Kleenex dan memprotes reformasi yang disebut akan mengakibatkan pekerja dilempar seperti tisu bekas.

“Undang-undang tenaga kerja seharusnya melindungi pekerja, dan apa yang diciptakan Macron? UU yang melindungi pengusaha dan bisnis. Ini adalah skandal nyata," katanya.     

Credit  cnnindonesia.com

Serangan Kelompok Militan ke Mesir, 18 Orang Tewas

 

Ilustrasi. (Reuters/Mohamed Abd El Ghany)

Jakarta, CB -- Kelompok militan dikabarkan menewaskan 18 orang dalam sebuah serangan terhadap konvoi keamanan di Sinai Utara Mesir, Senin (11/9). Demikian sumber keamanan dan medis yang dikutip dari AFP. Pada konvoi itu, polisi dan tentara tengah memerangi pemberontakan jihad.

Kementerian Dalam Negeri mengkonfirmasi sebuah serangan di sekitar kota Bir al-Abed. Serangan itu menyebabkan kematian sejumlah orang dan luka-luka.

Militan yang berafiliasi dengan kelompok radikal agamis itu berbasis di Sinai Utara. Mereka telah membunuh ratusan tentara dan polisi pada 2013, sejak presiden Mohamed Morsi digulingkan.

Insiden Senin ini terjadi ketika sebuah kendaraan mencoba menerobos konvoi keamanan yang melintas di antara Qantara dekat kota pelabuhan Ismailiyah di Mesir, dan El-Arish, ibu kota Sinai Utara. 

ISIS mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Pihaknya mengaku membunuh delapan tentara Mesir dalam sebuah penyergapan di pinggiran kota El-Arish, sebagaimana dikabarkan kantor berita Aamaq, yang berafiliasi dengan ISIS.

"Saat pasukan menangani mobil tersebut, pesawat tersebut meledak," kata kementerian tersebut.

Ledakan tersebut diikuti oleh baku tembak dengan "elemen militan yang bersembunyi di daerah gurun di sepanjang jalan," katanya.

"Hal ini menyebabkan kemartiran beberapa individu yang konvoi dan melukai orang lain," katanya.

Tidak jelas apakah warga sipil termasuk di antara korban tewas tersebut.

Amerika Serikat mengutuk serangan tersebut. "Kami akan terus berdiri dengan Mesir menghadapi ancaman terorisme," kata Departemen Luar Negeri dalam sebuah pernyataan.

Sementara afiliasi ISIS di Mesir telah melakukan serangan di tempat lain termasuk di Kairo, dan telah mengklaim serangan tersebut telah membunuh lebih dari 100 orang Kristen Koptik sejak Desember.

Credit  cnnindonesia.com

MA Izinkan Trump Larang Pengungsi dari Negara Islam

 

Mahkamah Agung mengizinkan Trump terus melarang sebagian besar pengungsi dari negara-negara Islam. (Reuters/Carlos Barria)

Jakarta, CB -- Mahkamah Agung Amerika Serikat mengabulkan permohonan pemerintahan Presiden Donald Trump untuk melanjutkan larangan bepergian bagi sebagian besar pengungsi dari negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim.

Tanpa komentar, pada Rabu (13/9), mahkamah memblokir putusan pengadilan banding pekan lalu. Seandainya saja tidak diblokir, putusan itu bisa mengecualikan sebagian pengungsi dari larangan bepergian, dengan syarat berkomitmen pada organisasi pemukiman kembali.

Putusan tersebut bisa berdampak pada sekitar 24 ribu orang jika terus diberlakukan.

Larangan bepergian yang digagas Trump ini melarang orang-orang tertentu dari Iran, Libya, Somalia, Sudan, Suriah dan Yaman untuk memasuki wilayah Amerika Serikat.

Isu terkait cakupan kebijakan ini terus diperdebatkan di persidangan sejak Mahkamah Agung memperbolehkan Trump memberlakukannya, kecuali bagi orang-orang dengan hubungan "bona fide" dengan Amerika Serikat.

Putusan itu mungkin menjadi harapan bagi pendukung larangan tersebut, tapi itu juga menunjukkan bahwa kehakiman ingin mempertahankan status quo hingga persidangan berikutnya, bulan depan.

"Meski putusan itu bisa dilihat sebagai pertanda terkait putusan yang akan dijatuhkan, hal itu lebih baik dimengerti sebagai langkah prosedural sederhana untuk menstabilkan cakupan penuh dari perintah terkait larangan bepergian itu dalam empat pekan ke depan," kata Steve Vladeck, analis CNN.

Mahkamah Agung tidak menjelaskan alasan mereka, meski putusan itu baru bisa dicapai menggunakan lima hakim.

MA diperkirakan akan membahas legalitas larangan bepergian itu pada 10 Oktober.

Credit  CNN Indonesia

Kebijakan Trump akhiri program DACA digugat empat negara bagian AS

Presiden Amerika Serikat Donald Trump (REUTERS/Yuri Gripas )

San Fransisco (CB) - California dan tiga negara bagian lainnya menggugat pemerintahan Presiden Donald Trump pada Senin karena keputusannya mengakhiri perlindungan bagi imigran ilegal yang memasuki Amerika Serikat saat anak-anak.

Hal itu merupakan upqya terakhir jaksa agung negara bagian dari Partai Demokrat untuk menyelamatkan kebijakannya.

Jaksa Agung California Xavier Becerra mengatakan langkah Trump untuk membatalkan program Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) yang melindungi imigran dari deportasi dan memberi ijin kerja adalah "parodi ekonomi" untuk negara bagian AS yang berpenduduk paling banyak dan bergantung pada buruh imigran tersebut.

Minnesota, Maryland dan Maine bergabung dengan California dalam mengajukan tuntutan hukum di pengadilan federal San Francisco.

Trump pada pekan lalu mengatakan dirinya akan mengakhiri program tersebut, yang dibuat pada tahun 2012 oleh pendahulunya dari Demokrat yakni Barack Obama, yang akan efektif pada Maret dan memberi waktu pada Kongres selama enam bulan untuk menentukan nasib hampir 800 ribu orang dewasa muda yang dilindungi oleh program DACA, yang disebut "Dreamers."

Juru bicara Departemen Kehakiman tidak bisa segera dihubungi untuk memberikan komentar.

Departemen tersebut pekan lalu mengatakan Obama melewati batas hak konstitusionalnya saat dia melangkahi Kongres dan menciptakan program tersebut secara sepihak.

Pekan lalu, 16 jaksa agung negara bagian lainnya mengajukan tuntutan terpisah di pengadilan federal Brooklyn yang mengatakan keputusan Trump melanggar perlindungan konstitusional bagi "Dreamers", serta klaim lainnya. Gugatan di California menegaskan alasan hukum yang sama.

Gugatan oleh California juga mengatakan, jika orang yang dilindungi di bawah DACA kehilangan hak atas pekerjaan mereka, maka mereka akan kehilangan asuransi kesehatan yang diberikan oleh majikan, yang berpotensi meningkatkan pengeluaran negara terhadap orang yang tidak diasuransikan.

Pakar hukum mengatakan tantangan pengadilan terhadap keputusan Trump dapat mengalami perjuangan yang berat karena presiden biasanya memiliki kewenangan yang luas dalam menerapkan kebijakan imigrasi, demikian Reuters.

Credit  antaranews.com

PNS Inggris ancam lakukan mogok kerja

Bendera Inggris. (Public Domain Pictures)

London (CB) - Pemimpin serikat pekerja terbesar di Inggris mengatakan bahwa para anggotanya yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil akan melakukan mogok kerja untuk menentang pemberlakukan pembatasan gaji oleh pemerintah.

Len McCluskey, sekretaris jenderal serikat bernama Unite yang punya lebih dari 1,4 juta anggota, juga mengatakan kepada radio BBC bahwa pihaknya siap melanggar aturan-aturan baru yang ketat terkait mogok kerja.

"Terkait dengan rancangan aksi terkoordinasi dari para pegawai negeri sipil, tentu saja aksi tersebut sangat mungkin dilakukan dan masuk dalam pertimbangan," kata McCluskey, salah satu pemimpin serikat kerja paling militan di Inggris pada Selasa.

Pemerintah Inggris mulai memberlakukan pembatasan kenaikan gaji bagi pekerja di sektor publik sebesar maksimal satu persen per tahun sejak 2013 sebagai bagian dari pengetatan belanja negara.

Namun demikian, Perdana Menteri Theresa May terus menghadapi tekanan dari lawan politiknya, dan juga beberapa tokoh senior dari partai sendiri untuk menghapus aturan pembatasan gaji tersebut--terutama setelah pemilihan umum Juni lalu di mana Partai Konservatif kehilangan kursi mayoritas di parlemen.

Baru-baru ini muncul spekulasi di media lokal bahwa pemerintah akan menaikkan gaji kepolisian dan petugas penjara sampai di atas satu persen pada pekan ini berdasarkan rekomendasi dari sejumlah badan pemeriksa independen.

Tetapi pada saat yang sama, para pegawai negeri sipil di departemen lain harus menunggu lebih lama agar pendapatan mereka naik. Situasi itulah yang membuat sejumlah serikat pekerja, yang menggelar pertemuan tahunan pada pekan ini, mengancam akan menggelar mogok kerja sebagai "pilihan terakhir."

"Saya sudah menjelaskan bahwa orang-orang sangat marah dan jika kami tidak mendapatkan kenaikan gaji, maka Kongres Serikat Dagang (TUC) sangat siap membantu mengkoordinasikan dan membantu mereka," kata Frances OGrady, sekretaris jenderal TUC, sebuah organisasi yang memayungi serikat-serikat pekerja di Inggris.

Pada tahun 2011 lalu, ratusan ribu pegawai negeri sipil melakukan mogok kerja terbesar di Inggris untuk menentang perubahan aturan dana pensiun.

Lalu pada tahun lalu, Inggris mengesahkan aturan ketat yang mensyaratkan partisipasi lebih dari 50 persen untuk legalitas sebuah demonstrasi buruh. Aturan itu lebih ketat lagi untuk pekerja sektor layanan publik penting seperti kesehatan, transportasi, keamanan perbatasan, dan pemadam kebakaran.

McCluskey sendiri mengatakan bahwa pihaknya siap melakukan aksi jika mereka gagal memenuhi persyaratan legal baru tersebut.

"Jika mereka tidak berhasil mencapai batas minimal yang diberlakukan oleh pemerintah (sedikitnya 50 persen anggota serikat harus turut dalam aksi mogok), maka kami akan membela anggota kami," kata dia kepada BBC.

Credit  antaranews.com

HRW tuding Arab Saudi lakukan kejahatan perang di Yaman

Warga melihat rongsokan taksi yang hancur akibat serangan udara pimpinan-Saudi di pos pemeriksaan gerakan bersenjata Houthi dekat Sanaa, Yaman, Rabu (30/8/2017). (REUTERS/Khaled Abdullah)

Janji-janji berulang dari koalisi internasional pimpinan Arab Saudi untuk menggelar serangan udara yang sesuai dengan aturan, ternyata tidak membuat anak-anak di Yaman aman dari serangan tidak bertanggung jawab itu."

Dubai (CB) - Lembaga pemantau hak asasi manusia, Human Rights Watch (HRW), pada Selasa menuding koalisi internasional pimpinan Arab Saudi yang tengah berperang di Yaman telah melakukan kejahatan perang.

Lembaga itu mengatakan bahwa serangan udara koalisi tersebut telah menewaskan 39 warga sipil, termasuk di antaranya 26 anak sepanjang dua bulan, lapor Reuters.

Mereka mengatakan bahwa lima serangan udara oleh koalisi Teluk, yang telah menghancurkan rumah milik empat keluarga dan sebuah toko bahan makanan, dilakukan secara sengaja atau tidak bertanggung jawab, sehingga menyebabkan kematian bagi warga sipil dan melanggar hukum perang internasional.

Pihak koalisi sendiri sudah berulang kali membantah tudingan kejahatan perang dan mengatakan bahwa serangan mereka sepenuhnya menyasar gerakan bersenjata Houthi dan bukan warga sipil.

Yaman adalah negara yang dilanda perang sipil di mana pihak pemerintah, yang didukung oleh koalisi internasional beranggotakan sejumlah negara besar seperti Amerika Serikat dan Inggris, tengah berupaya menumpas kelompok Houthi, berafiliasi dengan Iran, yang kini menguasai sebagian besar daerah utara Yaman, termasuk ibu kota Sanaa.

"Janji-janji berulang dari koalisi internasional pimpinan Arab Saudi untuk menggelar serangan udara yang sesuai dengan aturan, ternyata tidak membuat anak-anak di Yaman aman dari serangan tidak bertanggung jawab itu," kata Sarah Leah Whitson, direktur HRW untuk kawasan Timur Tengah, dalam pernyataan tertulis.

"Hal ini membuat PBB perlu untuk segera memasukkan koalisi ke daftar para pelanggar aturan perang karena membunuh anak-anak dalam perang," kata dia.

Pada 4 Agustus lalu, pesawat koalisi membombardir sebuah rumah di Saada, sehingga menewaskan sembilan orang anggota keluarga, termasuk di antaranya enam anak berusia antara tiga sampai 12 tahun.

Sebelumnya pada 3 Juli, sebuah serangan udara menewaskan delapan anggota keluarga di Provinsi Taiz, termasuk sang ibu dan anak perempuan yang baru berusia delapan tahun, kata HRW.

HRW mengaku sudah mewawancara sembilan anggota keluarga dan sejumlah saksi yang mengalami lima serangan udara antara 9 Juni sampai dengan 4 Agustus. Mereka tidak menemukan adanya target militer potensial di dekat lokasi kejadian.

Perang saudara di Yaman kini telah menewaskan lebih dari 10.000 orang, membuat lebih dari tiga juta orang mengungsi dan merusak sebagian infrastruktur negara yang miskin itu.

Koalisi internasional pimpinan Riyadh pertama kali dibentuk pada 2015 untuk memerangi Houthi dan sempalan tentara yang sering menembakkan rudal ke arah kerajaan keluarga Saud.

HRW mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menggelar investigasi independen terkait pelanggaran aturan perang itu pada September ini.

Pada Senin, PBB sudah memverifikasi 5.144 kematian warga sipil di Yaman, yang sebagian besar kehilangan nyawa akibat serangan udara koalisi.

Credit  antaranews.com