Jumat, 28 Juli 2017

Menhan Pastikan Pembelian Sukhoi dan Drone Sudah Final



Menhan Pastikan Pembelian Sukhoi dan Drone Sudah Final
Menhan Ryamizard Ryacudu. Foto/Dok/SINDOnews



JAKARTA - Rapat terbatas mengenai kebijakan Alutsista yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi)‎ telah diambil keputusan terkait pengadaan alat pertahanan, yaitu membeli Pesawat Tempur jenis Sukhoi dan pengadaan Drone.

Menurut Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, pembelian Sukhoi sudah final dan diputuskan. "Sudah itu akan membeli drone, selain itu masalah regulasi siber," ujar Ryamizard di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/7/2017).

Ryamizard menegaskan, pemerintah akan membeli sebanyak 11 Sukhoi. Menurutnya, proses negosiasi itu sudah berjalan sejak dua tahun yang lalu. Meski begitu, Ryamizar enggan mengungkap harga satuan dari Sukhoi tersebut.

Adapun mengenai pembelian Drone, Ryamizard mengaku masih mencari yang terbaik dengan harga yang murah. Menurutnya, pembelian tersebut akan menjadi modal negara untuk mengembangkan pesawat yang sejenis.

"Besok saya akan minta pabrik drone datang , uji coba mana yang bagus," ucapnya.

Dia menegaskan, pemerintah membutuhkan banyak drone untuk mengawasi wilayah Indonesia yang memiliki banyak pulau dan wilayah strategis. "Banyak dong, kita negara kepulauan, (drone) ini lebih murah dibandingkan pesawat‎," pungkasnya. 




Credit  sindonews.com








Kamis, 27 Juli 2017

Tahun Depan, Asgardia Akan Daftar ke PBB Sebagai Negara Antariksa


Tahun Depan, Asgardia Akan Daftar ke PBB Sebagai Negara Antariksa
Bendera negara antariksa Asgardia. (asgardia.space)


CB, Paris - Negara antariksa pertama, Asgardia, akan mengajukan pengakuan dari Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) menjadi sebuah negara pada tahun depan. Jika Dewan PBB menyetujui permohonan tersebut, dua per tiga anggota Majelis Umum Asgardia harus memilih untuk masuk PBB.

Igor Ashurbeyli, industrialis Rusia sekaligus pendiri Asgardia, mengatakan negara antariksa ini akan mendirikan pemerintahan yang demokratis dalam enam bulan ke depan. "Setelah itu pengadilan tinggi, kejaksaan, kantor audit nasional, dan badan pemerintahan lainnya," kata Ashurbeyli, seperti dikutip dari laman berita CNN, Rabu, 26 Juli 2017.




Igor Ashurbeyli, pendiri negara antariksa Asgardia. (Ashurbeyli.eu.com)

Menurut Ashurbeyli, semua negara pasti akan memiliki masalah. Begitupun Asgardia, akan menemui masalah yang tak jauh berbeda dengan negara-negara yang sudah ada. "Tapi, bedanya, kita tidak ada di bumi," ujarnya.

Lalu, bagaimana langkah Ashurbeyli memberikan rasa aman kepada warganya? Ashurbeyli memberikan gambaran seperti warga negara lainnya. "Kami akan membangun perwakilan di tiap negara yang bekerja sama. Warga negara yang punya paspor Asgardia bisa memanfaatkannya dengan cara meminta perlindungan di kedutaan tersebut," ujar dia.




Lambang negara antariksa Asgardia. (asgardia.space)

Ashurbeyli menjelaskan, departemen pemerintahan akan dikelola oleh orang-orang Asgardia yang mereka wakili. Sedangkan pusat administrasi akan berlokasi di Wina.

Meski begitu, banyak ahli masih memperdebatkan hukum Asgardia. Salah satunya adalah Joanne Gabrynowicz, pakar hukum antariksa dari Beijing Institute of Technology School of Law.




Ilustrasi pesawat induk negara antariksa Asgardia. (Live Science)

Menurut Gabrrnoqicz, sebuah negara harus punya beberapa persyaratan. Di antaranya, yaitu populasi permanen, wilayah, pemerintahan, dan kapasitas untuk melakukan hubungan antarnegara,

"Premis bahwa Asgardia adalah bangsa masih bisa diperdebatkan," kata Gabrynowicz.



Sejak diumumkan oleh sekelompok miliuner Rusia dan ilmuwan di Paris, Prancis, Oktober tahun lalu, antusiasme yang tinggi itu menuntut pengelola Asgardia mengubah konstitusi seleksi warga.

Kini, seperti dikutip dari laman situs asgardia.space, pengelola Asgardia lebih ketat dan selektif dalam memilih warga negara mereka. Asgardia tidak akan memberikan warga negara bagi orang yang pelit memberikan informasi data diri. Dan menolak warga negara non-manusia misalnya robot dan hewan.

Oktober tahun lalu, para pemimpin proyek Asgardia membahas tempat tinggal futuristik yang dapat menampung 150 juta jiwa dalam sebuah konferensi pers di Paris, Prancis. Satelit pertama Asgardia rencananya akan diluncurkan pada tahun ini, awal dari sebuah proyek jangka panjang.





Credit  TEMPO.CO


Siapa Igor Ashurbeyli, Pendiri Negara Antariksa Asgardia?


Siapa Igor Ashurbeyli, Pendiri Negara Antariksa Asgardia?
Lambang negara antariksa Asgardia. (Asgardia.space)


CB, Paris - Asgardia, negara antariksa pertama, bisa lahir berkat tangan dingin Igor Ashurbeyli. Ilmuwan komputer berumur 53 tahun ini merupakan doktor di bidang komputer.

Ashurbeyli merupakan lulusan Azerbaijan State Oil Academy pada 1985. Tiga tahun kemudian ia mendirikan Socium, sebuah perusahaan perangkat lunak dan konsultan dengan jumlah karyawan sekarang sudah mencapai 10 ribu orang.

Setelah pindah ke Moskow pada dekade 1990, Ashurbeyli menjadi salah satu tokoh besar di industri sains Rusia. Pada 2010, UNESCO menganugerahinya medali penghargaan State Science and Technology Prize.



Igor Ashurbeyli, pendiri negara antariksa Asgardia. (Ashurbeyli.eu.com)

Tiga tahun setelah itu, dia mendirikan Aerospace International Research Center (AIRC) di Wina, Austria. Saat ini, ia menjadi Ketua Komite Science of Space UNESCO.

Singkatnya, Ashurbeyli bukanlah pemula dalam dunia industri antariksa. Dalam sebuah konferensi di Hong Kong, Ashurbeyli menyatakan kepada CNN, "Asgardia merupakan mimpi saya sejak kecil."

Mimpi tersebut telah terbentuk tahun lalu. Ashurbeyli dan tim kini sedang merancang undang-undang di Asrgardia.



Ilustrasi Asgard, rumah para dewa Nors. (Wikipedia Commons)

Asgardia juga menarik minat warga Indonesia. Jumlahnya tak tanggung-tanggung, per Rabu, 26 Juli 2017, sudah ada 6.505 warga Indonesia mendaftarkan diri ke negara antariksa yang namanya terinspirasi dari tempat tinggal Dewa Thor itu.

Sebanyak 84 persennya merupakan laki-laki. Sedangkan 16 persen sisanya perempuan. Jumlah tersebut dapat dilihat langsung di halaman situs asgardia.space.

Hingga kini, sudah ada 275.246 orang dari seluruh dunia mendaftarkan diri sebagai warga negara Asgardia. Angka tersebut jelas akan terus meningkat mengingat pendaftaran masih terus dibuka.




Bendera negar antariksa Asgardia. (Asgardia Space)

Sejak diumumkan oleh sekelompok miliuner Rusia dan ilmuwan di Paris, Prancis, Oktober tahun lalu, antusiasme yang tinggi itu menuntut pengelola Asgardia mengubah konstitusi seleksi warga.

Kini, seperti dikutip dari laman situs asgardia.space, pengelola Asgardia lebih ketat dan selektif dalam memilih warga negara mereka. Asgardia tidak akan memberikan warga negara bagi orang yang pelit memberikan informasi data diri. Dan menolak warga negara non-manusia misalnya robot dan hewan.

Oktober tahun lalu, para pemimpin proyek Asgardia membahas tempat tinggal futuristik yang dapat menampung 150 juta jiwa dalam sebuah konferensi pers di Paris, Prancis. Satelit pertama Asgardia rencananya akan diluncurkan pada tahun ini, awal dari sebuah proyek jangka panjang.




Ilustrasi pesawat induk negara antariksa Asgardia. (Live Science)



Credit  TEMPO.CO





Lawan Sanksi AS, Iran akan Perkuat Senjata Defensif


Lawan Sanksi AS, Iran akan Perkuat Senjata Defensif
Presiden Iran Hassan Rouhani memerintahkan penguatan senjata defensif untuk merespons sanksi AS. Foto/REUTERS


TEHERAN - Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan kepada kabinetnya bahwa Teheran harus memperkuat senjata defensif sebagai perlawanan terhadap sanksi yang akan dijatuhkan oleh Amerika Serikat (AS).

Rancangan undang-undang (RUU) penjatuhan sanksi baru oleh AS itu telah disetujui parlemen Washington. Selain Iran, RUU itu menargetkan Rusia dan Korea Utara.

”Kami akan mengambil langkah yang kami anggap perlu sesuai dengan kepentingan negara, dan kita akan melanjutkan jalan kita tanpa memperhatikan sanksi dan kebijakan mereka (AS),” kata Presiden Rouhani.

Dia menambahkan bahwa Iran akan melanjutkan pembangunan militernya meski mendapat tekanan dari negara asing manapun.

”Kita harus selalu memperkuat pertahanan kita dan akan memperkuat semua senjata defensif kita, terlepas dari pandangan orang lain,” lanjut Rouhani yang dilansir dari kantor berita Fars, Kamis (27/7/2017).

RUU sanksi baru AS itu menargetkan 18 entitas dan individu yang terkait dengan program rudal nasional, pengadaan peralatan militer dan Korps Garda Revolusi Islam Iran.

Iran dan AS merupakan musuh bebuyutan sejak Revolusi Islam pecah di Teheran tahun 1979. Hingga kini, kedua negara tidak menjalin hubungan diplomatik.

Kebekuan hubungan kedua negara sempat mencair ketika Iran mencapai kesepakatan nuklir dengan enam negara di dunia termasuk AS pada pada tahun 2015.

Namun hubungan itu kembali memanas ketika Donald Trump terpilih sebagai presiden AS. Presiden Trump mengancam akan membatalkan kesepakatan nuklir yang dia sebut sebagai "kesepakatan terburuk yang pernah ada".

Dalam kesepakatan nuklir itu, Iran bersedia mengekang program nuklirnya dengan imbalan sanksi atau embargo ekonomi oleh Barat dicabut. 



Credit  sindonews.com







Israel pada Erdogan: Era Kekaisaran Ottoman Sudah Habis


Israel pada Erdogan: Era Kekaisaran Ottoman Sudah Habis
Menteri Luar Negeri Israel Emmanuel Nahshon menuturkan, era kekaisaran Ottoman Turki saat ini sudah habis. Foto/Istimewa



TEL AVIV - Menteri Luar Negeri Israel Emmanuel Nahshon menuturkan, era kekaisaran Ottoman Turki saat ini sudah habis. Ini merupakan respon atas pernyataan yang dilontarkan Presiden Turki Tayyip Erdogan soal aksi Israel di komplek al-Aqsa.

"Hari-hari Kekaisaran Ottoman sudah berakhir. Ibukota orang-orang Yahudi adalah dan akan selalu menjadi Yerusalem. Berbeda dengan masa lalu, ini adalah kota dimana pemerintah berkomitmen terhadap keamanan, kebebasan, kebebasan beribadah, dan menghormati hak semua minoritas," kata Nahshon, seperti dilansir Anadolu Agency pada Rabu (26/7).

Seperti diketahui, Erdogan kemarin menyerukan kepada seluruh umat Muslim untuk membantu mempertahankan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Erdogan menilai tentara Israel sudah mencemari masjid suci dengan sepatu tempur dan dengan mudah menumpahkan darah di sana.

”Dari sini saya memanggil semua Muslim. Mereka yang dapat mengunjungi Al-Aqsa. Mereka yang tidak dapat mengunjungi Al-Aqsa harus mengirim bantuan ke saudara-saudara kita di sana,” kata Erdogan.

”Ketika tentara Israel secara sembarangan mencemari lantai-lantai Al-Aqsa dengan sepatu tempur mereka, dengan menggunakan isu-isu sepele sebagai dalih dan kemudian dengan mudah menumpahkan darah di sana, alasannya (mereka mampu melakukan itu) dan kita (Muslim) belum berbuat banyak untuk mempertaruhkan klaim kami atas Yerusalem,” sambungnya.

Erdogan juga mengatakan, ia telah berbicara dengan Presiden Israel Reuven Rivlin dan mengatakan kepadanya bahwa umat Islam yang mengunjungi Masjid Al-Aqsa tidak dapat diperlakukan sebagai teroris.





Credit  sindonews.com









Gara-gara Drama Korsel, Korut Lakukan 'Pembersihan' Kedubesnya di China


Gara-gara Drama Korsel, Korut Lakukan Pembersihan Kedubesnya di China
Pemerintah Korea Utara lakukan pembersihan di Kedubesnya di Beijing setelah seorang diplomatnya menonton tayangan drama televisi Korea Selatan. Foto/Ilustrasi/REUTERS
 

SEOUL - Pemerintah Korea Utara (Korut) melakukan “pembersihan” atau pemecatan besar-besaran terhadap para staf dan diplomatnya di Kedutaan Besar (Kedubes)-nya di Beijing, China. Musababnya, ada diplomat yang menonton drama televisi Korea Selatan (Korsel).

Para pejabat kedutaan saat ini sedang diselidiki karena kesalahan serius yang menyangkut ideologi. Tindakan diplomat menonton drama televisi Korsel dianggap menunjukkan simpati pada Seoul, yang menjadi musuh Pyongyang.

Kementerian Keamanan Negara Korea Utara serta Komite Pusat Partai Buruh Korea mengonfirmasi perihal pejabat kedutaan yang menonton drama televisi Korsel.

Tak hanya staf dan para diplomat, anggota keluarga mereka juga dipantau ketat. Aparat berwenang Pyongyang mencari materi yang mereka sebut “kotoran ideologis” di komputer, telepon genggam, dan perangkat lainnya milik staf, diplomat dan anggota keluarga mereka.

Korea Joongang Daily, salah satu surat kabar terbesar di Korsel melaporkan bahwa ada banyak pelanggaran yang ditemukan selama penyelidikan berlangsung. Di antaranya, potret mantan diktator Korut Kim Il-sung dan Kim Jong-il yang selalu dalam posisi tergantung di kantor kedutaan.

”Mereka pertama-tama melihat potret itu, karena ada sedikit kesalahan manajemen yang bisa menjadi tanda bahwa kedutaan tersebut telah benar-benar sudah keluar jalur,” kata seorang mantan diplomat Korut kepada Korea Joongang Daily, yang berbicara dalam kondisi anonim, yang dilansir Kamis (27/7/2017).

Diplomat yang menonton tayangan drama Korsel merupakan pemimpin bagian industri ringan di kedutaan, sebuah posisi yang sangat berpengaruh.

Drama Korsel atau dikenal dengan istilah “K-drama” telah memainkan peran penting dalam perseteruan dua Korea. Warga Pyongyang dilarang keras menonton tayangan itu dan yang ketahuan bisa terancam dieksekusi mati.

Banyak pembelot Korut terinspirasi untuk mempertaruhkan nyawa mereka dengan mencoba melarikan diri dari negaranya ketika mereka pertama kali “terpapar” drama live action Korsel yang selalu populer.

Pembelot top Korut, Thae Yong-ho, yang merupakan mantan duta besar Korut untuk Inggris pernah mengungkap bahwa rezim Kim Jong-un yang berkuasa tidak mampu sepenuhnya mengontrol tayangan drama Korsel di negaranya sendiri.

”Dua hal yang gagal dikendalikan rezim adalah narkoba dan drama Korsel,” kata Thae.

”Sistem Korut hanya bisa bertahan selama bisa memblokir semua informasi dari dunia luar,” ujarnya.”Ketika hari tiba, ketika orang memiliki akses terhadap informasi yang telah disensor, Korut akan runtuh seperti dinding tanah yang basah kuyup.” 





Credit  sindonews.com





Direktur CIA: China Geser Rusia sebagai Ancaman Terbesar AS


Direktur CIA: China Geser Rusia sebagai Ancaman Terbesar AS
Pasukan China saat parade militer besar-besaran. Foto/REUTERS/Damir Sagolj


WASHINGTON - Direktur CIA Mike Pompeo memandang China ketimbang Rusia dan Iran sebagai ancaman terbesar dan jangka panjang bagi Amerika Serikat (AS).

Menurutnya, Beijing memanfaatkan posisinya dalam daftar ancaman spymaster AS karena ekonomi dan populasinya lebih kuat ketimbang Rusia dan Iran. Argumen bos CIA ini mengejutkan, karena selama ini Rusia selalu di peringkat atas sebagai negara yang jadi ancaman bagi Washington.

Berbicara kepada Washington Free Beacon, Pompeo menandai terorisme dan Korea Utara sebagai ancaman jangka pendek terbesar terhadap kepentingan keamanan AS. Namun, China, Rusia dan Iran secara berurutan dipilih sebagai ancaman terbesar jangka menengah dan jangka panjang.

”Sulit untuk memilih antara China, Rusia dan Iran untuk jujur dengan Anda. Saya kira jika saya harus memilihnya dengan hidung di atas yang lain, saya mungkin akan memilih China,” katanya Pompeo kepada Bill Gertz, editor senior Washington Free Beacon, yang dikutip Kamis (27/7/2017).

”Mereka memiliki ekonomi riil yang mereka bangun, tidak seperti Rusia yang hidup dan mati pada berapa barel minyak yang bisa mereka ambil dari tanah. Dan Iran yang turunan sektornya sangat mirip satu sama lain dan tidak dengan skala populasi China,” ujar Pompeo.

Menurutnya, strategi pertahanan Beijing dirancang untuk menghadapi AS. ”Mereka mungkin mencoba mencuri barang-barang kami atau memastikan mereka bisa mengalahkannya. Dan yang paling sering keduanya,” katanya.

”Saya pikir sangat jelas ketika mereka memikirkan tempat mereka di dunia, mereka mengukur keberhasilan mereka dalam menempatkan diri mereka di dunia, di mana mereka ingin berhadapan dengan AS dan tidak melawan orang lain.”

Dia menolak untuk mengomentari laporan bahwa sejak 2012 China telah mensponsori spionase ofensif di AS. Namun, dia mengakui bahwa China melakukan “kampanye aktif” untuk hal itu.

”Ini dimulai dengan serangan komersial. Mencoba mencuri barang-barang kami. Itu berlangsung terus. Mereka selalu mencoba untuk mendapatkan sumber daya militer kami, program litbang kami dan sejenisnya. Jadi mereka punya sejarah panjang,” imbuh Pompeo.

”Tapi juga kasus bahwa orang-orang China telah pindah ke tempat di mana mereka, menurut saya, melihat diri mereka sebagai negara adidaya. Karenanya, ingin melakukan program spionase versi mereka dengan cara yang mencerminkan status superpower mereka,” kata Pompeo.

AS dan China tetap tetap mempertahankan mitra perdagangan dan investasi, meski beberapa kali terlibat “pertengkaran”, termasuk dalam sengketa Laut Cina Selatan dan Laut China Timur. 



Credit  sindonews.com





Tak Aman, AS Didesak Tarik 50 Senjata Nuklirnya dari Turki


Tak Aman, AS Didesak Tarik 50 Senjata Nuklirnya dari Turki
Pangkalan militer Incirlik, Turki, yang jadi lokasi penempatan senjata nuklir AS. Foto/REUTERS/Murad Sezer



WASHINGTON - Mantan pejabat Pentagon, Joseph Cirincione, mendesak pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk menarik sekitar 50 senjata nuklirnya dari Pangkalan Udara Incirlik, Turki. Alasannya, tempat itu sudah tak aman lantaran Washington dan Ankara sedang bersitegang.

Cirincione yang saat ini menjabat sebagai presiden Ploughshares Fund—lembaga nirlaba nonproliferasi dan anti-perang—mengatakan kepada Stars and Stripes, Rabu (26/7/2017), bahwa pangkalan militer di Turki adalah tempat terburuk untuk menyimpan sekitar 50 senjata nuklir Washington.

Cirincione mengatakan, ada bom B61 yang disimpan di Incirlik. Bom itu memiliki kekuatan 10 kali bom atom yang dijatuhkan AS di Hiroshima pada tahun 1945.

Dia juga menyarankan AS untuk memindahkan 2.500 tentarannya dari pangkalan Incirlik.

Hubungan antara Turki dan AS telah menurun sejak kudeta militer yang gagal di Ankara pada Juli 2016.

Presiden Recep Erdogan telah menindak oposisi pemerintah sejak musim panas lalu, yang membuat para pemimpin NATO dan pengamat lainnya  khawatir bahwa Turki telah beralih menjadi negara otoriter.

Sejumlah laporan memperkirakan lebih dari 70.000 orang telah ditangkap karena dituduh terlibat dalam kudeta gagal tahun lalu. Mereka yang ditangkap di antaranya dari kelompok  hakim, pejabat militer dan polisi, profesor universitas dan pejabat lain.

Ketegangan itu diperparah dengan langkah Turki yang setuju membeli sistem rudal pertahanan S-400 Rusia.

Dalam pidatonya kepada anggota parlemen dari Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP)—partai berkuasa di Turki—pada 25 Juli lalu, Erdogan membela keputusan Ankara soal pembelian S-400 Rusia.

“Mengapa hal itu menimbulkan ketegangan? Suatu negara harus mencari cara yang ideal untuk keamanannya sendiri,” kata Erdogan seperti dilaporkan Hurriyet Daily News.

Erdogan juga menunjukkan bahwa selama bertahun-tahun Yunani, sebuah negara anggota NATO, telah menggunakan sistem rudal buatan Rusia tanpa menimbulkan kontroversi.

Belum lama ini, Pentagon juga dibuat kesal karena lokasi pasukannya di Suriah dibocorkan media Turki. Washington curiga Ankara sebagai sumber pembocor tersebut. Bocoran lokasi itu dianggap membahayakan keselamatan pasukan AS di Suriah.

Ada juga kecurigaan di Washington bahwa Turki mungkin telah membocorkan lokasi pangkalan AS yang sensitif di Suriah ke kantor berita negara. 

Jerman baru-baru ini telah memindahkan semua pasukannya dari pangkalan Incirlik, setelah negara itu terlibat ketegangan dengan Turki.


Credit  sindonews.com







Krisis Al-Aqsa, Hamas Kobarkan 'Hari Kemarahan' Melawan Israel


Krisis Al-Aqsa, Hamas Kobarkan Hari Kemarahan Melawan Israel
Pasukan keamanan Israel saat melepas detektor logam di pintu masuk kompleks Masjid Al-Aqsa. Foto/REUTERS


GAZA - Kelompok Hamas yang menguasai Jalur Gaza, Palestina, mengobarkan “hari kemarahan” melawan pasukan keamanan Israel setelah ketegangan di kompleks Masjid Al-Aqsa belum mereda. Kelompok itu menyerukan para warga Palestina demo besar-besaran hari Jumat besok.

Hamas mengklaim menang dalam perselisihan dengan pihak Israel di situs Masjid Al-Aqsa. Kemenangan yang dimaksud adalah tunduknya Israel untuk melepas detektor logam di pintu masuk kompleks masjid atas tekanan banyak pihak.

Pada hari Rabu, Hamas menggelar demonstrasi perayaan di Kota Gaza atas pelepasan detektor logam Israel di kompleks Masjid Al-Aqsa. Kelompok itu minta para pendukungnya dan para warga Palestina turun ke jalan untuk memprotes pelanggaran Israel di situs suci.

Seperti diketahui, Israel masih mempertahankan CCTV di sekitar pintu masuk kompleks masjid suci yang masih memicu kemarahan jemaah muslim Palestina.

”Masjid (Al-Aqsa) memanggil hati nurani dan kehormatan Anda, karena tidak mungkin untuk terus diam dalam menghadapi upaya pendudukan Israel untuk memulai sebuah realitas baru di sana,” ketua dewan politburo Hamas, Ismail Haniyeh, dalam sebuah tulisan yang diterbitkan surat kabar al-Risala, yang dilansir Jerusalem Post, Kamis (27/7/2017).

Para pejabat Israel pada Selasa lalu mengumumkan bahwa peralatan teknologi canggih akan digunakan di lokasi masjid dan bukan lagi detektor logam. Pejabat itu tidak menjelaskan kapan detektor logam dilepas dan peralatan apa untuk menggantikannya.

Israel juga cenderung meningkatkan kekuatan di situs Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur. Sebuah rekaman video Associated Press pada hari Selasa menunjukkan mesin berat dan pekerja Israel di kerahkan ke pintu masuk situs suci.

Detektor logam—yang telah dilepas—dan CCTV dipasang di kompleks Masjid Al-Aqsa setelah para pria bersenjata membunuh dua polisi Israel pada 14 Juli 2017. Serangan itu bahkan membuat Israel menutup masjid selama dua hari sehingga jemaah muslim tidak bisa salat jumat di Masjid Al-Aqsa.

Langkah Israel itu membuat marah dunia Muslim dan memicu kekerasan. 




Credit  sindonews.com





Indonesia Dorong Masyarakat Internasional Dukung Palestina


Indonesia Dorong Masyarakat Internasional Dukung Palestina Di hadapan Dewan Keamanan PBB, delegasi Indonesia mengutuk tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM aparat keamanan Israel terhadap jamaah Palestina. (Foto: AFP PHOTO / THOMAS COEX)


Jakarta, CB -- Indonesia tidak dapat menerima adanya penggunaan kekerasan sistemik serta pelanggaran terhadap hak-hak dasar bangsa Palestina, termasuk menjalankan ibadah keagamaan yang dilakukan oleh Israel.

Lebih jauh, Indonesia juga mengutuk tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM aparat keamanan Israel terhadap jamaah Palestina, yang telah menimbulkan korban jiwa dan lebih dari seratus orang luka-luka.

Ungkapan itu disampaikan delegasi Indonesia dalam Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB mengenai situasi di Timur Tengah, termasuk pertanyaan akan Palestina di New York, Amerika Serikat, pada Selasa (25/7).


Selain itu, Indonesia juga mengecam pembatasan akses beribadah di Masjid Al Aqsa dan menegaskan pembatasan beribadah di Masjid Al Aqsa adalah tindakan provokatif yang mengancam seluruh proses perdamaian Palestina-Israel, serta pelanggaran atas kebebasan beragama masyarakat Palestina.

Di hadapan anggota DK PBB, Indonesia juga menekankan bahwa Israel harus mempertahankan status quo terhadap status Yerusalem dan kompleks Masjid Al Aqsa.

Terkait hal ini, Indonesia lalu mengusulkan agar masyarakat internasional jadikan kompleks Masjid Al Aqsa di bawah perlindungan internasional guna pastikan agar masyarakat Palestina terjamin dapat menjalankan ibadah secara aman.

"Komunitas internasional dapat menggali opsi-opsi untuk memastikan kompleks Masjid Suci Al Aqsa tetap mendapatkan pengawasan dan perlindungan internasional PBB, sehingga seluruh jamah dapat melaksanakan ibadah mereka dengan harmonis dan damai," ujar Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Dubes Triansyah Djani seperti pernyataan yang diterima redaksi CNNIndonesia.com.



Pernyataan Indonesia di DK PBB tersebut merupakan manifestasi dari yang disampaikan Menlu RI pada briefing kepada para Duta Besar negara-negara anggota OKI di Jakarta pada Selasa (25/7).

Menlu RI, dalam briefing tersebut, menegaskan pentingnya negara-negara anggota OKI mendorong DK PBB mengambil langkah guna mengembalikan semua akses bagi jamaah untuk beribadah di kompleks Masjid Al Aqsa dan mencegah terulangnya kembali kekerasan. Menlu RI juga mengajak negara-negara OKI untuk solid dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina yang sudah 50 tahun diperjuangkan.

“Indonesia secara tegas menyatakan 50 tahun pendudukan Israel terhadap Palestina sudah terlalu lama: enough is enough! Masyarakat internasional tidak bisa menunggu 50 tahun lagi untuk kebebasan Palestina,” tutupdelegasi Indonesia dalam debat terbuka DK PBB.





Credit  CNN Indonesia






Pemerintah Belanda diperintahkan danai sekolah Islam


Pemerintah Belanda diperintahkan danai sekolah Islam
Bendera Belanda. (Pixabay/Daniel Diaz Bardillo)


Amsterdam (CB) - Mahkamah agung Belanda pada Rabu memutuskan bahwa pemerintah harus mendanai sebuah sekolah Islam di Amsterdam, yang sebelumnya diusahakan pihak berwenang dilarang.

Keputusan itu muncul di tengah perdebatan soal peranan kebudayaan Muslim dalam masyarakat Belanda.

Wakil Menteri Pendidikan Belanda Sander Dekker menolak mendanai sekolah itu pada 2014, tak lama setelah seorang anggota dewan sekolah memperlihatkan dukungan terhadap kelompok militan ISIS dalam tulisan di Facebook.

Namun Dewan Negara membalikkan keputusan tersebut, dengan menyatakan bahwa "tidak ada alasan valid" untuk menolak mendanainya karena anggota yang dimaksud sudah keluar dari dewan sekolah.

Dekker mengatakan pemerintah tidak punya pilihan selain mematuhi perintah mahkamah, walaupun sekolah tersebut "tidak sejajar dengan apa yang saya yakini diinginkan masyarakat."

Sekolah menengah pertama umum itu akan memberikan pendidikan berbahasa Belanda dengan memusatkan bidang pengajaran pada masalah Islam bagi sekitar 180 murid. Sekolah tersebut akan menjadi sekolah sejenis kedua yang ada di Belanda.

Sekolah Islam lainnya, dengan bahasa pengantar Belanda, ditutup pada 2010 setelah inspektorat sekolah nasional melihat mutu pendidikan yang diberikan di sekolah tersebut berada di bawah standar.

Mahkamah memerintah dewan kota Amsterdam untuk menyediakan gedung sekolah bagi sekolah baru itu, yang dijadwalkan dibuka pada September.

Dekker mengatakan ia masih belum memiliki kepercayaan terhadap pengurus sekolah. Ia telah meminta inspektorat segera melakukan pemantauan guna melihat apakah sekolah tersebut memenuhi kualitas yang disyaratkan.

"Kita perlu melakukan semua yang bisa kita jalankan untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan akses terhadap pendidikan yang mereka perlukan dan bahwa mereka belajar apa artinya menjadi bagian dari masyarakat Belanda," tulisnya dalam pernyataan setelah keputusan mahkamah muncul.

Hampir lima persen dari 17 juta penduduk Belanda adalah pemeluk agama Islam. Negara itu telah menerima ratusan ribu imigran dari Maroko dan Turki sejak 1970-an.

Namun, perdebatan soal manfaat dan kerugian imigrasi telah memuncak dengan kedatangan migran dalam jumlah lebih besar dari negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim.

Berdasarkan undang-undang Belanda, pemerintah kota bertugas menyediakan gedung-gedung sekolah sementara pemerintah nasional berkewajiban mendanai pendidikan, demikian menurut siaran kantor berita Reuters.




Credit  antaranews.com







Taliban Serang Kamp Militer, 26 Tentara Afghanistan Tewas


Taliban Serang Kamp Militer,  26 Tentara Afghanistan Tewas 
Ratusan militan Taliban menyerang kamp militer Afghanistan di selatan Provinsi Kandahar dan menewaskan sedikitnya 26 tentara. (REUTERS/Anil Usyan)


Jakarta, CB -- Kementerian Pertahanan Afghanistan melaporkan sekitar 26 tentaranya tewas dan 13 lainnya terluka dalam serangan Taliban di kamp militer bagian selatan Provinsi Kandahar pada Selasa (25/7).

"Para militan Taliban menyerang kamp militer di Karzali, distrik Khakrez pada Selasa Malam. Namun, tentara kami dengan berani melawan serangan itu dan menewaskan lebih dari 80 militan," tutur juru bicara Kemhan Afghanistan, Jenderal Dawlat Waziri, pada Rabu (26/7).

Saksi mata menggambarkan serangan itu terjadi selama beberapa jam dan dilakukan oleh ratusan anggota Taliban yang diangkut menggunakan sekitar 30 kendaraan konvoi.


Sejumlah warga di sekitar kamp mengatakan bantuan udara sudah dikerahkan militer meski pejabat Afghanistan belum mengonfirmasi hal ini.

Sementara itu, pemberontak Taliban mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu melalui akun Twitter mereka.

Diberitakan AFP, kebangkitan Taliban kembali meningkatkan kekhawatiran warga akan potensi kekerasan di negara itu. Militer Afghanistan telah berjuang sendiri memberangus Taliban sejak pasukan koalisi Amerika Serikat-NATO mengakhiri misi mereka di sana pada Desember 2014 lalu.

Jumlah tentara dan polisi yang tewas dalam perang melawan Taliban dilaporkan melonjak 35 persen pada 2016 menjadi 6.800 orang.

Pada April lalu, sedikitnya 135 tentara tewas terbunuh dalam serangan mematikan Taliban di markas militer yang terletak di utara Kota Mazar-i-Sharif. Beberapa sumber bahkan mengatakan jumlah tentara yang menjadi korban mencapai 200 orang.

Awal bulan Maret, sekelompok orang bersenjata menyamar sebagai dokter dan menyerang rumah sakit militer terbesar Sardar Daud Khan di Kabul, menewaskan puluhan orang.


Lebih dari 70 warga sipil dilaporkan diculik Taliban. Tujuh tawanan ditemukan tewas, sementara 30 sandera lainnya berhasil dibebaskan.

Pengaruh dan kehadiran Taliban berkembang cukup besar di Provinsi Kandahar. Kelompok militan itu kerap meluncurkan serangan mematikan terhadap aparat keamanan di wilayah itu.

Sebuah laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukan kota Kandahar, yang berbatasan langsung dengan Pakistan, merupakan salah satu tempat paling berbahaya di Afghanistan bagi warga sipil.

Kelompok Taliban menguasai sekitar 11,1 persen wilayah Afghanistan. Sementara pasukan pemerintahaan Presiden Ashraf Ghani menguasai sekitar 59,7 persen wilayah.




Credit  CNN Indonesia




Bantah Isu 'Rexit', AS Tegaskan Tillerson Tetap jadi Menlu


Bantah Isu 'Rexit', AS Tegaskan Tillerson Tetap jadi Menlu 
Wacana pengunduran diri muncul karena Menlu AS Rex Tillerson diduga merasa frustasi dengan pekerjaannya dan perbedaan pendapat antara dia dan Gedung Putih. (Reuters/Joshua Roberts)


Jakarta, CB -- Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menampik wacana pendunduran diri menterinya, Rex Tillerson, yang sempat beredar belakangan ini. Tillerson dikabarkan ingin mengudurkan diri lantaran frustasi dengan perbedaan pendapat antara dirinya dan Gedung Putih.

"Kabar itu salah. Kami sudah berbicara dengan Menlu Tillerson. Beliau dengan jelas menyatakan hendak bertahan di Kemlu AS," kata juru bicara Kemlu AS, Heather Nauert, Rabu (26/7).

"Banyak pekerjaan yang harus kami selesaikan. Beliau menyadari itu dan dia sangat terlibat dengan pekerjaan itu," tuturnya.

Isu pengunduran diri ini muncul di saat kabar perbedaan pandangan antara Tillerson, Presiden Donald Trump, dan pejabat kabinet lainnya soal kebijakan luar negeri AS mencuat.


CNN
 melaporkan, perbedaan pendapat terus terjadi antara Tillerson dan Gedung Putih mengenai kebijakan luar negeri negara khususnya dalam menyikapi Iran.

Dua sumber yang dekat dengan kolega Tillerson mengatakan bukan hal yang mengejutkan bahwa pria berusia 65 tahun itu mengundurkan diri dalam waktu yang lebih cepat dari perkiraan.

Keduanya membenarkan bahwa ada peningkatan rasa frustasi dan kekhawatiran di benak Tillerson soal perdebatannya dengan Gedung Putih.

Hal terberat yang diduga memicu rasa frustrasi Tillerson adalah ketidakmampuan mengelola para staf kementeriannya tanpa campur tangan Gedung Putih.

Banyak pos-pos duta besar AS di luar negeri yang masih kosong menyusul pemotongan anggaran luar negeri dan diplomasi oleh Trump yqang memicu banyak protes dan kritikan.

Merespons hal ini, Nauret mengatakan "pertemuan antara Tillerson dengan Presiden bersama penasihat keamanan nasional dan beberapa pejabat kabinet lain merupakan hal yang wajar."


Dia mengatakan, pertemuan antara pejabat tinggi negara itu memang sedang membahas isu-siu kebijakan luar negeri yang berat dan ketat.

"Namun, bagaimana pun, Menlu Tillerson menyatakan dengan senang hati bekerja dan mengabdi kepada negara dan presiden, sama seperti pejabat kabinet lainnya," papar Nauert.

Sejak kabar pengunduran mencuat, mantan bos ExxonMobil itu dikabarkan sedang berlibur. Tillerson dilaporkan baru kembali bertugas hari ini.

Namun, Nauert mengatakan, rencana cuti ini bukan diartikan sebagai kejenuhan Tillerson atas pekerjaannya sebagai diplomat tertinggi Amerika.

"Beliau memiliki hak untuk pergi dalam beberapa hari sesuai keinginannya. Hanya mengambil sedikit waktunya untuk libur di tengah banyaknya pekerjaan setelah rangkaian KTT G-20 di Jerman dan beberapa kunjungan kerja lainnya ke negara lain," ujarnya.

Meski begitu, absennya Tillerson dari tugasnya ini terjadi di saat Amerika tengah dihadapkan dengan tantangan internasional mulai dari ancaman Korea Utara dan nuklirnya yang kian mengkhawatirkan, hingga konflik di Timur Tengah yang tiada habisnya.




Credit  CNN Indonesia





Dikenakan Sanksi Baru, Rusia Ogah 'Rujuk' dengan AS


Dikenakan Sanksi Baru, Rusia Ogah 'Rujuk' dengan AS 
Sanksi terbaru AS bagi Rusia dianggap bisa merusak hubungan kedua negara. (Sputnik/Aleksey Nikolskyi/Kremlin via REUTERS)


Jakarta, CB -- Rusia menyebut sanksi baru yang dikenakan Amerika Serikat merupakan ‘langkah serius’ yang bisa semakin merusak hubungan diplomatik dan menjauhkan rencana ‘rujuk’ kedua negara.

“Apa yang terjadi tidak masuk akal sehat,” kata Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov, Rabu (26/7), dikutip AFP.

“Penyusun dan pendukung undang-undang ini mengambil langkah yang sangat serius untuk merusak kemungkinan perbaikan hubungan dengan Rusia,” tambahnya.

Sanksi terbaru yang dikenakan AS terhadap Rusia, disetujui 419 anggota senat, melawan tiga oposisi, pada Selasa (25/7) setelah sidang selama beberapa pekan.

Kini, bola berada di tangan Presiden Donald Trump untuk memveto keputusan sanksi dan memperbaiki dengan Rusia. Namun, jika Trump pada akhirnya menandatangani undang-undang sanksi, Ryabkov menyebut Rusia akan melakukan pembalasan.

Dia juga menambahkan bahwa Moskow telah berulang kali ‘memberi peringatan’ pada Washington bahwa penetapan sanksi baru ‘akan mendapatkan balasan setimpal’.


Meskipun begitu, sampai saat ini Moskow masih menunggu langkah Trump selanjutnya.

“Kami tidak akan terbawa emosi,” sebut Ryabkov.

“Kami akan melihat situasi dan kondisi serta mencari langkah-langkah terbaik untuk mengkompromikan isu-isu penting bagi Rusia dan AS.”

Hubungan Rusia dan Amerika Serikat terus memburuk setelah Kremlin mencaplok Krimea dari Ukraina pada 2014, yang memicu sanksi dari Washington untuk Moskow. Bahkan, relasi kedua negara dianggap berada di titik terendah sejak Perang Dingin.

Padahal, sejak menjabat Trump berulang kali menegaskan ingin memperbaiki hubungan dengan Rusia, namun isu kolusi Kremlin dalam kampanye pemilu presiden tahun lalu membuat keinginan itu sulit terlaksana.


Di sisi lain, pemerintah Iran juga menyebut sanksi baru yang dikenakan Washington terhadap Teheran adalah sebuah “langkah keji” yang melanggar komitmen AS terhadap Kesepakatan Nuklir 2015.

“Aksi yang terjadi di Kongres AS merupakan langkah keji terhadap Iran,” kata Wakil Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, dikutip kantor berita ISNA.

Padahal, Iran telah memenuhi kesepakatan tersebut dengan membatasi program pengembangan nuklir untuk ditukar dengan keringanan sanksi. Sebaliknya, AS justru menjatuhkan sanksi tambahan atas Iran.

“Apa yag dilakukan Kongres AS melanggar komitmen yang telah mereka sepakati sebelumnya dan Iran tidak akan tinggal diam,” papar Araghchi.

Guna membahas langkah selanjutnya, parlemen, militer dan komite luar negeri Iran akan menggelar rapat konsolidasi pada Sabtu (29/7) mendatang.





Credit  CNN Indonesia



Prancis sebut sanksi AS ke Iran, Rusia dan Korut tampak ilegal

 
Prancis sebut sanksi AS ke Iran, Rusia dan Korut tampak ilegal
Bendera Prancis. (Free Foto)


Paris (CB) - Kementerian luar negeri Prancis pada Rabu (26/7) menyatakan sanksi-sanksi baru Amerika Serikat (AS) terhadap Iran, Rusia dan Korea Utara tampaknya tidak sesuai dengan hukum internasional karena jangkauan ekstra-teritorial mereka.

Dewan Perwakilan Rakyat AS pada Selasa memilih untuk menerapkan sanksi-sanksi tersebut, yang dapat mempengaruhi perusahaan-perusahaan Eropa.

Kementerian luar negeri Prancis menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa undang-undang Prancis dan Eropa perlu disesuaikan guna merespons sanksi tersebut.

Kementerian itu menambahkan, diskusi lebih lanjut diperlukan di level Uni Eropa berkenaan dengan potensi dampak dari sanksi-sanksi itu terhadap warga dan perusahaan Eropa, demikian menurut warta kantor berita Reuters.



Credit  antaranews.com







Serangan udara tewaskan 43 warga sipil di Suriah


Serangan udara tewaskan 43 warga sipil di Suriah
Ilustrasi -Warga memeriksa kerusakan di sebuah lokasi yang terkena serangan udara di kota yang dikuasai pemberontak Idlib, Suriah, Selasa (7/2/2017). (REUTERS/Ammar Abdullah/cfo/17)



Damaskus, Suriah, (CB) - Serangan udara pada Rabu (26/7) menewaskan sedikitnya 43 warga sipil di daerah yang dikuasai kelompok ISIS di Suriah Utara dan Timur, kata pegiat.

Tak kurang dari 13 orang tewas oleh satu serangan udara di Provinsi Deir Az-Zour di bagian timur negeri itu, kata Observatorium Suriah bagi Hak Asasi Manusia.

Lima anak yang berusia 18 tahun dan empat perempuan termasuk di antara orang yang tewas ketika serangan udara ditujukan ke Kota Al-Mayadeen di pinggiran Deir Az-Zour, kata Observatorium bagi Hak Asasi Manusia tersebut.

Kelompok pengamat yang berpusat di Inggris itu tidak mengidentifikasi pesawat perang yang melancarkan serangan udara tersebut, demikian laporan Xinhua. Kelompok tersebut menyatakan tidak jelas apakah pesawat itu adalah milik AS atau Rusia.

Ditambahkannya, jumlah korban jiwa dikhawatirkan bertambah karena banyak orang menderita luka parah.

Sekalipun Observatorium tak bisa memastikan pihak di belakang serangan tersebut, para pegiat dan media resmi belum lama ini telah menuduh koalisi pimpinan AS menyerang sasaran sipil, dan menewaskan puluhan orang.

Sementara itu, Observatorium Suriah bagi Hak Asasi Manusia mengatakan serangan udara pada Rabu tersebut menewaskan sedikitnya 29 warga sipil di Kota Ar-Raqqa di Suriah Utara, Ibu Kota de Fakto IS.





Credit  antaranews.com





Rabu, 26 Juli 2017

Tas Astronot Neil Amstrong, Artefak Terakhir Misi NASA Apollo 11



Tas Astronot Neil Amstrong, Artefak Terakhir Misi NASA Apollo 11
Astronot Neil Armstrong (kanan) berjalan di permukaan bulan meninggalkan jejak kaki dan mengambil serta menyimpan debu bulan dan beberapa bebatuan kecil di dalam tas The Apollo 11 Contingency Lunar Sample Return Bag, pada 20 Juli 1969. AP Photo

CB, New York - Tas astronot Neil Amstrong, yang pernah membawa sampel debu bulan dalam misi NASA Apollo 11, terjual dengan harga Rp 24 miliar. Tas berwarna putih berukuran tablet 8 inci ini dilelang di rumah lelang Sotheby's.

Seperti dilansir laman berita USA Today, tas yang diterbangkan ke bulan dengan wahana antariksa Apollo 11 ini dijual dalam rangka peringatan 48 tahun pendaratan pertama di bulan pada 1969. Tas ini hampir dibuang ke tong sampah.



Tas astronot Neil Amstrong yang pernah membawa debu bulan. (REUTERS)

Pelelang Sotheby's, Joe Dunning, memperkenal tas tersebut sebagai artefak yang sangat langka dari pencapaian terbesar umat manusia. Tas itu dijual kepada pembeli via yang tak disebutkan namanya setelah lelang sengit selama lima menit.

Pemilik tas itu sebelumnya adalah pengacara asal Illinois, yang membelinya pada 2015, dengan harga US$ 995 atau sekitar Rp 13,2 juta. Kesalahan inventaris meninggalkan tas sampel debu bulan itu di dalam sebuah kotak Johnson Space Center.



Rumah lelang Sotheby's menyebut tas itu satu-satunya yang tersisa dari misi Apolli 11. Hampir semua peralatan dari misi tersebut dikirim ke Smithsonian, museum sejarah manusia terbesar di dunia.


Tas milik astronot Neil Amstrong. (REUTERS)




Credit  TEMPO.CO



NASA Siapkan Pesawat Komersial Supersonik untuk AS


NASA Siapkan Pesawat Komersial Supersonik untuk AS
Perusahaan start up sdg mengembangkan pesawat supersonik seperti Concorde. telegraph.co.uk



CB, Washington DC - Amerika Serikat segera memiliki pesawat komersial berkecepatan supersonik yang akan dibangun badan antariksa negara itu (NASA). Pesawat tersebut bakal menghemat waktu perjalanan setengah dari lama perjalanan saat ini.



NASA telah memiliki desain jet supersonik baru yang akan mengurangi efek sonic boom. Lembaga itu akan menerima beberapa tawaran dari produsen pesawat mulai Agustus untuk membangun sebuah model demo, menurut laporan Bloomberg yang dikutip Mashable, Selasa 25 Juli 2017.

Sonic boom biasanya terjadi setelah pesawat melampaui 660 mph dan melewati hambatan suara, yang menyebabkan gangguan suara di ketinggian rendah. Fenomena ini merupakan salah satu alasan utama transportasi super cepat itu dilarang di AS pada tahun 1973.

Desain jet NASA, yang diciptakan dengan bantuan Lockheed Martin dan berhasil diuji dalam format model kecil baru-baru ini, bisa berperan dalam membawa pesawat supersonik meminimalkan gelombang kejut yang dihasilkannya.

NASA memiliki anggaran sebesar hampir US$ 400 juta untuk proyek selama lima tahun yang bertujuan mengembangkan pesawat demo besar, "pesawat X" untuk uji terbang di area berpenduduk.

Peter Coen, manajer proyek dari tim peneliti supersonik komersial NASA, mengatakan kepada Bloomberg bahwa timnya bertujuan untuk menghasilkan tingkat suara antara 60 dan 65 dBA, kira-kira sekeras suara mobil mewah di jalan tol.

NASA berencana untuk menguji prototipe pesawat X mulai tahun 2022, menurut laporan tersebut. Badan ini kemudian akan berbagi keahlian desain dan hasil tes dengan produsen pesawat AS utama untuk mendorong pengembangan teknologi supersonik.


Salah satu produsen adalah Boom Jets, sebuah startup yang menyasar perjalanan supersonik dengan biaya lebih rendah dengan CEO Virgin Richard Branson sebagai pendukung utama. Perusahaan ini dikabarkan telah mengamankan pemesanan untuk 25 pesawat jet supersonik generasi mendatang yang melayani Dubai dan lokasi internasional lainnya.




Credit  tempo.co






Presiden Turki Ajak Muslim Kunjungi dan Lindungi Yerusalem


Presiden Turki Ajak Muslim Kunjungi dan Lindungi Yerusalem 
Menyusul konflik di masjid Al Aqsa, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengajak semua umat Muslim di dunia untuk berkunjung dan melindungi Yerusalem. (Foto: AFP PHOTO / ADEM ALTAN)


Jakarta, CB -- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengajak semua umat Muslim di dunia untuk berkunjung dan melindungi Yerusalem. Ajakan ini menyusul setelah terjadi kekerasan akibat kebijakan pemerintah Israel yang menyatakan tidak akan mencopot detektor logam sehingga memicu bentrokan berdarah dengan warga Palestina di luar Masjid Al Aqsa.

"Dari sini, saya memanggil seluruh umat Muslim. Siapa pun yang punya kesempatan datang berkunjung ke masjid Al Aqsa Yerusalem," ungkap Erdogan, di Ankara, pada Selasa (25/7) seperti dilansir dari AFP.

"Datang, mari sama-sama kita lindungi Yerusalem," ujarnya.

Erdogan merujuk pada tempat suci, yang bagi orang Yahudi dikenal juga sebagai Temple Mount atau bagi umat Muslim Al-Haram asy-Syarif yang menjadi pusat konflik antara Israel-Palestina.



Israel beberapa waktu lalu menyatakan tidak akan mencopot detektor logam di sekitar masjid Al Aqsa, akibat serangan 14 Juli yang menyebabkan tewasnya dua polisi Israel.

Warga Palestina menilai pengamanan yang dilakukan ini berlebihan, dan memicu protes yang membuat bentrokan berdarah dan menimbulkan korban.

"Mereka berupaya mengambil alih masjid dari tangan Muslim dalam rangka memerangi terorisme. Tak ada penjelasan lain," ujar Erdogan dalam sambutannya di parlemen.



Tanggapan Israel

Menteri Luar Negeri Israel dalam pernyataan resminya mengatakan komentar Erdogan itu 'salah dan bias', dan menganjurkan agar ia 'mengurusi masalah negaranya sendiri saja'.

"Yerusalem adalah kota di mana pemerintah berkomitmen akan pengamanannya, kebebasan, kebebasan beribadah dan respect akan hak minoritas," ungkap pernyataan tersebut.

Erdogan sebelumnya juga menanggapi akan serangan di salah satu sinagog Turki, merujuk pada laporan grup ultra-nasionalis yang melempari batu sinagog di Istanbul pekan lalu.

"Sangat tidak masuk akal jika ada serangan ke sinagog di sini karena apa yang terjadi di masjid Al Aqsa. Ini tidak cocok dengan agama yang kami anut, dan tak diijinkan untuk itu," tambah dia.                    

Credit  CNN Indonesia



Erdogan: Sepatu Tempur Israel Cemari Al-Aqsa, Mudah Tumpahkan Darah


Erdogan: Sepatu Tempur Israel Cemari Al-Aqsa, Mudah Tumpahkan Darah
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Foto/REUTERS


ANKARA - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan kepada seluruh umat muslim untuk membantu mempertahankan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Erdogan menilai tentara Israel sudah mencemari masjid suci dengan sepatu tempur dan dengan mudah menumpahkan darah di sana.

”Dari sini saya memanggil semua muslim. Mereka yang dapat mengunjungi Al-Aqsa…. Mereka yang tidak dapat mengunjungi Al-Aqsa harus mengirim bantuan ke saudara-saudara kita di sana,” kata Erdogan di Ankara hari Selasa, seperti dikutip oleh kantor berita Anadolu, Rabu (26/7/2017).

”Ketika tentara Israel secara sembarangan mencemari lantai-lantai Al-Aqsa dengan sepatu tempur mereka, dengan menggunakan isu-isu sepele sebagai dalih dan kemudian dengan mudah menumpahkan darah di sana, alasannya (mereka mampu melakukan itu) dan kita (muslim) belum berbuat banyak untuk mempertaruhkan klaim kami atas Yerusalem,” kata Erdogan.

Menurutnya, berwenang Turki telah melakukan yang terbaik untuk melindungi tempat ibadah Kristen dan Yahudi dari serangan-serangan ekstremis.”Turki tidak memiliki masalah dengan mereka,” ucap Erdogan yang dilansir Reuters.
Erdogan juga mengatakan bahwa dia telah berbicara dengan Presiden Israel Reuven Rivlin dan mengatakan kepadanya bahwa umat Islam yang mengunjungi Masjid Al-Aqsa tidak dapat diperlakukan sebagai teroris.

”Kami juga tidak bisa menerima orang Yahudi pergi ke rumah-rumah ibadah dan kuil diperlakukan sebagai teroris,” ujarnya.

Erdogan sebelumnya telah menekan Tel Aviv untuk mencopot detektor logam dan CCTV di kompleks Masjid Al-Aqsa dengan alasan tindakan Israel telah melampaui standar demokrasi.

”Detektor logam dan pembatasan lainnya harus segera dilepas dan status quo saat ini harus dipulihkan,” tegas Erdogan. 



Credit  sindonews.com


Israel Harus Hormati Sentimen Dunia Islam pada Al-Aqsa


Israel Harus Hormati Sentimen Dunia Islam pada Al-Aqsa
Pemimpin partai oposisi Turki, Kemal Kilicdaroglu mengatakan Israel harus menghormati sentimen dunia Islam berkaitan dengan Masjid Al-Aqsa. Foto/AA


ANKARA - Pemimpin Partai Rakyat Republikan Turki (CHP), yang merupakan partai oposisi Turki, Kemal Kilicdaroglu mengatakan, Israel harus menghormati sentimen dunia Islam berkaitan dengan Masjid Al-Aqsa.

"Pemerintah Israel harus memperhatikan perasaan kami, umat Muslim," kata Kilicdaroglu saat berpidato di pertemuan Partai CHP di Ankara, seperti dilansir Anadolu Agency pada Selasa (25/7).

"Kami tidak akan pernah menerima larangan untuk melakukan ibadah di Masjid al-Aqsa yang dipaksakan oleh pemerintah Israel. Setiap pemerintah harus menghormati setiap iman," sambungnya.

Pemimpin CHP mengatakan, wakil ketua CHP Engin Altay, bersama dengan deputi CHP lainnya, telah mengunjungi Kedutaan Besar Palestina di Ankara. Kunjungan ini merupakan bentuk dukungan CHP terhadap Palestina.

Sebelumnya,  Presiden Turki Tayyip Erdogan mengatakan, Israel akan rugi besar karena telah berani macam-macam di komplek al-Aqsa. "Israel, yang tidak menghormati Masjid al-Aqsha dan Dome of the Rock, akan melihat dirinya menderita kerusakan paling banyak," kata Erdogan


Credit  sindonews.com



Turki: Aksi di Al-Aqsa akan Beri Kerugian Besar bagi Israel


Turki: Aksi di Al-Aqsa akan Beri Kerugian Besar bagi Israel
Presiden Turki Tayyip Erdogan mengatakan, Israel akan rugi besar karena telah berani macam-macam di komplek al-Aqsa. Foto/Reuters


ANKARA - Presiden Turki Tayyip Erdogan mengatakan, Israel akan rugi besar karena telah berani macam-macam di komplek al-Aqsa. Kebijakan keamanan Israel di al-Aqsa telah menyebabkan keributan besar, yang telah menewaskan sejumlah orang.

"Israel, yang tidak menghormati Masjid al-Aqsha dan Dome of the Rock, akan melihat dirinya menderita kerusakan paling banyak," kata Erdogan dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Selasa (25/7).

Terkait dengan keputusan Israel untuk menindahkan detektor logam, Erdogan menuturkan telah menerima kabar tersebut, dan berharap Israel akan mengambil langkah lebih lanjut untuk membawa kedamaian dan stabilitas di wilayah tersebut.

"Saya telah mendengar keputusan Israel untuk menghapus detektor logam, dan saya harap sisanya akan mengikuti. Kami berharap Israel mengambil langkah untuk perdamaian di wilayah ini," sambungnya.

Seperti diketahui, Israel selama memutuskan untuk menindahkan detektor logam dari komplek al-Aqsa. Sebagai gantinya Israel akan membangun sarana pengawasan (smart surveillance) di komplek al-Aqsa. 

Keputusan itu dikeluarkan setelah forum menteri senior Israel memutuskan untuk bertindak berdasarkan rekomendasi dari Badan Keamanan Israel.



Credit  sindonews.com


Turki Sebut Israel Langgar HAM di Al-Aqsa


Turki Sebut Israel Langgar HAM di Al-Aqsa 
Turki menyebut Israel telah melanggar HAM di Masjid Al-Aqsa. (AFP Photo/Musa Al Shaer)


Jakarta, CB -- Turki menyebut Israel melanggar hak asasi manusia di Masjid Al-Aqsa, Yerusalem, dan meminta kekuatan-kekuatan global untuk menyatukan sikap untuk merespons hal tersebut.

"Sikap Israel di Al-Aqsa adalah sebuah kesalahan, menyalahi hukum dan tidak bisa diterima," kata Wakil Perdana Menteri sekaligus juru bicara pemerintah, Bekir Bozdag, setelah rapat kabinet sebagaimana dikutip Reuters, Senin (24/7).

"Tindakan Israel di sana melanggar hak asasi manusia dan kebebasan beragama dan berkeyakinan," ujarnya. "Kami meminta masyarakat internasional untuk menyatukan sikap melawan Israel." 

Israel memasang detektor logam di titik masuk menuju kompleks Masjid Al-Aqsa setelah dua polisi ditembak mati, 14 Juli lalu. Langkah ini memicu bentrokan berdarah dengan warga Palestina dalam sepekan terakhir.

Marah akan tindakan yang mereka pandang sebagai pelanggaran atas perjanjian berusia beberapa dekade, banyak warga Palestina tidak mau melalui detektor logam tersebut dan memilih beribadah di jalanan atau menggelar protes dengan kekerasan.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah menekankan Israel harus segera mencopot detektor logam yang dianggap sebagai penghambat aktivitas ibadah tersebut.

Meski begitu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan pemasangan alat pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menjamin keamanan para peziarah Al-Aqsa dan bukan merupakan upaya menghalangi kegiatan beribadah di tempat suci itu. 
Israel baru belakangan memutuskan untuk mencopot alat tersebut, meski tetap berniat untuk memantau keamanan di sana. Melalui pemungutan suara, kabinet Netanyahu mengambil langkah tersebut setelah menggelar rapat yang berlangsung selama beberapa jam, semalam.

Setelah rapat, menteri-menteri senior itu menyatakan sepakat bertindak atas rekomendasi badan-badan keamanan dan mengganti detektor logam dengan cara "pengecekan pintar."

Pantauan Reuters, para pekerja terlihat memasang tiang-tiang logam di atas beberapa jalanan sempit di Kota Tua untuk memasang kamera CCTV. Media setempat melaporkan bahwa Israel berencana untuk memasang sistem kamera canggih.

Pernyataan kabinet itu juga menyebut pemerintah sudah mengalokasikan 100 juta shekel (Rp373 milyar) untuk peralatan tersebut dan penambahan anggota kepolisian.

Credit  CNN Indonesia







Kisruh Al-Aqsa, PBB Beri Tenggat Waktu Hingga Jumat



Kisruh Al-Aqsa, PBB Beri Tenggat Waktu Hingga Jumat 
Kekisruhan Al-Aqsa telah mencapai Tepi Barat dan bisa melebar lebih jauh. (Reuters/Ibraheem Abu Mustafa)


Jakarta, CB -- Utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Timur Tengah Nickolay Mladenov memperingatkan bahwa kekisruhan seputar masjid Al-Aqsa di Yerusalem mesti diselesaikan paling lambat Jumat pekan ini untuk mencegah permasalahan melebar secara internasional.

"Hal yang sangat penting adalah solusi untuk krisis ini mesti ditemukan paling lambat Jumat," kata Mladenov kepada wartawan setelah rapat Dewan Keamanan PBB yang digelar secara tertutup, Senin waktu setempat (24/7). "Bahaya di lapangan akan meningkat jika kita kembali melalui waktu salat Jumat tanpa resolusi."

Ia juga memperingatkan bahwa krisis ini bukan peristiwa yang hanya terjadi di satu lokasi saja.
"Krisis ini berpotensi berakibat bencana yang bisa melebar hingga ke luar tembok Kota Tua, melebihi Israel dan Palestina, melebihi Timur Tengah sendiri," kata Mladenov.

Israel memasang detektor logam di titik masuk menuju kompleks Masjid Al-Aqsa setelah dua polisi ditembak mati, 14 Juli lalu. Langkah ini memicu bentrokan berdarah dengan warga Palestina dalam sepekan terakhir.

Marah akan tindakan yang mereka pandang sebagai pelanggaran atas perjanjian berusia beberapa dekade, banyak warga Palestina tidak mau melalui detektor logam tersebut dan memilih beribadah di jalanan atau menggelar protes dengan kekerasan.

Dewan Keamanan PBB menggelar rapat tersebut atas permintaan Swedia, Perancis dan Mesir.
Wakil Duta Besar Swedia untuk PBB Carl Skau melalui Twitter menyatakan para anggota Dewan beranggota 15 negara itu "sepakat akan perlunya de-eskalasi, pengecaman atas kekerasan dan dialog urgen untuk menenangkan tensi di Yerusalem."

Dewan Keamanan dijadwalkan menggelar rapat reguler soal Timur Tengah, hari ini. Mladenov meminta negara-negara anggota untuk "tidak memanaskan situasi lebih jauh" ketika berbicara di hadapan publik.

Copot detektor logam

Sementara itu, Israel telah memutuskan untuk mencabut detektor logam yang memicu bentrokan itu dan menggantinya dengan bentuk pengawasan yang lebih tidak mengganggu.

Melalui pemungutan suara, kabinet Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memutuskan langkah tersebut setelah menggelar rapat yang berlangsung selama beberapa jam, semalam. Rapat tersebut adalah kelanjutan dari pertemuan yang digelar sehari sebelumnya. Pernyataan yang dikeluarkan setelah rapat menteri-menteri senior itu menyatakan mereka sepakat bertindak atas rekomendasi badan-badan keamanan dan mengganti detektor logam dengan cara "pengecekan pintar."

Sejumlah saksi mata Reuters menyebut para pekerja terlihat memasang tiang-tiang logam di atas beberapa jalanan sempit di Kota Tua untuk memasang kamera CCTV. Media setempat melaporkan bahwa Israel berencana untuk memasang sistem kamera canggih.

Pernyataan kabinet itu juga menyebut pemerintah sudah mengalokasikan 100 juta shekel (Rp373 milyar) untuk peralatan tersebut dan penambahan anggota kepolisian.


Credit  CNN Indonesia



Abbas tegaskan masjid Al-Aqsha agar kembali ke status quo


Abbas tegaskan masjid Al-Aqsha agar kembali ke status quo
Presiden Palestina Mahmoud Abbas (REUTERS/Debbie Hill)


Ramallah, Palestina (CB) - Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Selasa (25/7) menegaskan bahwa situasi di Masjid Al-Aqsha di Jerusalem Timur agar dikembalikan ke status quo sebelum 14 Juli 2017.

"Takkan ada perubahan dalam posisi Palestina," kata Abbas dalam pertemuan darurat di Ramallah, Tepi Barat Sungai Jordan, sebagaimana dikutip Xinhua, Rabu pagi.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh pejabat senior dari Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Partai Fatah dan unit keamanan Palestina, demikian laporan kantor berita resmi Palestina, WAFA.

"Semua tindakan yang dilakukan terhadap Masjid Al-Aqsha setelah 14 Juli mesti dibatalkan dan diakhiri," kata Abbas.

Ia menambahkan, "Situasi di Jerusalem harus kembali normal, lalu kami akan melanjutkan hubungan antara kami dan Israel."

Abbas menyatakan rakyat Jerusalem telah bangkit sebagai kesatuan untuk menolak semua tindakan yang dilakukan oleh penguasa Yahudi dan Palestina akan mendukung mereka.

"Apa yang telah kami putuskan ialah membekukan kerja sama keamanan (dengan Israel) dan ini masih sah, untuk membela kesucian kami juga masih sah. Kami ingin mempelajari apa yang terjadi dari hari itu sampai sekarang, untuk melihat apa yang bisa kami lakukan," ia menambahkan.

Pada 14 Juli, tiga pria Arab-Israel yang bersenjata menembak hinggga tewas dua polisi Israel, kemudian pasukan polisi balas-menembak pria bersenjata itu dan menewaskan mereka. Serangan tersebut terjadi di halaman Masjid Al-Aqsha.

Setelah serangan itu, penguasa Israel menutup masjid tersebut dan belakangan memasang pintu elektronik serta kamera di pintu masuk masjid itu.

Tindakan tersebut memancing protes oleh umat Muslim, yang menolak memasuki masjid itu melalui gerbang tersebut.





Credit  antaranews.com










RI Ajukan Perlindungan Internasional Al Aqsa di Sidang OKI


RI Ajukan Perlindungan Internasional Al Aqsa di Sidang OKI 
RI akan mengusulkan perlindungan internasional Al-Aqsa di sidang darurat OKI pada tanggal 1 Agustus mendatang. (REUTERS/Ammar Awad)


Jakarta, CB -- Anggota Kerja Sama Negara Islam (OKI) akan menggelar sidang khusus membahas situasi dan kondisi terkini konflik Al Aqsa pada 1 Agustus mendatang. Sidang darurat ini digelar menyusul pembatasan aktivitas beribadah dan kekerasan yang mengincar umat Muslim oleh otoritas Israel.

Dalam sidang tersebut, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan Indonesia akan menekankan pentingnya perlindungan internasional terhadap penatagunaan Masjid Al Aqsa.

“Saya sudah mulai melakukan komunikasi khusus mengenai masalah international protection on stewardship of Al Aqsa ini. Tapi kami belum bisa sampaikan detail karena secara internal masih membahas gagasan ini,” tutur Retno usai menggelar pertemuan dengan para duta besar negara OKI di kantornya, Selasa (25/7).

Retno mengatakan, kementeriannya masih menggodok gagasan ini dengan meninjau seluruh dokumen internasional dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait isu Palestina dan status Al Aqsa tersebut.


Dia berharap, Indonesia dapat mengajukan gagasannya ini dalam sidang pada Selasa pekan depan di Istanbul, Turki, itu.

“Indonesia coba angkat isu mengenai perlindungan internasional bagi kompleks masjid Al Aqsa. Dan harapannya ketika kita sampaikan suatu gagasan, itu akan diadopsi dalam sidang,” papar Retno.

Dalam pertemuannya dengan para dubes OKI, Retno menyampaikan pentingnya negara anggota memiliki posisi dan pendirian yang solid menyikapi insiden di Al Aqsa ini.

Menurut Retno, saat ini merupakan waktu yang tepat bagi negara OKI untuk melakukan sesuatu menyikapi insiden di situs suci bagi tiga Agama yakni Islam, Kristen, dan Yahudi ini.

“Kita tidak bisa berdiam diri menyikapi situasi ini. Kita haus lakukan sesuatu untuk mencegah semua kekerasan yang terjadi di Al Aqsa. Pilihannya ada dua yakni melakukan sesuatu atau tidak,” ujar Retno.


Israel memasang detektor logam di gerbang masuk menuju kompleks Masjid Al-Aqsa setelah dua polisi ditembak mati, 14 Juli lalu. Langkah ini memicu bentrokan berdarah dengan warga Palestina dalam sepekan terakhir.

Sejumlah negara OKI termasuk Indonesia dan Turki mengecam langkah aparat Israel yang membatasi aktivitas beribadah umat Muslim di Al Aqsa.

Pada Selasa (25/7) Israel memutuskan mencopot alat pemeriksaan di gerbang kompleks masjid dan menggantinya dengan bentuk pengawasan lain yang dianggap tidak mengganggu.

“Ini sesuatu yang perlu dicatat dari tekanan politik yang telah dilayangkan terhadap Israel. Kami sudah meminta duta besar RI di Amman, Yordania, untuk memastikan apakah masih ada pembatasan dalam bentuk lain di Al Aqsa yang masih diterapkan [Israel],” kata Retno.



Credit  CNN Indonesia



Menlu RI Panggil Dubes Negara OKI Bahas Situasi Al Aqsa

 
Menlu RI Panggil Dubes Negara OKI Bahas Situasi Al Aqsa 
Menlu RI Retno Marsudi memberi keterangan pers usai menggelar pertemuan dengan duta besar negara anggota OKI di Gedung Pancasila, Kemlu RI, Selasa (25/7). (CNN Indonesia/Riva Dessthania Suastha)


Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi memanggil duta besar negara Kerja Sama Negara Islam (OKI) ke kantornya pada Selasa (25/7) untuk membahas situasi terkini di Masjid Al Aqsa, Yerusalem Timur.

Dari sekitar 57 negara anggota OKI, 31 perwakilan negara datang dalam acara yang digelar di Gedung Pancasila, Kemlu RI, sekitar pukul 15.00 WIB itu, seperti dari Arab Saudi, Iran, Palestina, Turki, Qatar, Kuwait, Jordania, dan Irak.

Dalam pidato pembukaannya, Retno menekankan pentingnya negara OKI untuk segera turun tangan menangani situasi yang kian memprihatinkan di Masjid Al Aqsa, setelah belakangan ini terjadi kekerasan dan pembatasan beribadah bagi umat Muslim di tempat suci itu, oleh otoritas Israel.


Retno juga menekankan pentingnya negara OKI memiliki pendirian dan sikap yang solid guna menghentikan kekerasan di kompleks Al Aqsa.

"Kita tidak bisa berdiam diri dalam sikapi situasi seperti ini. Kita harus melakukan sesuatu untuk mencegah semua kekerasan yang terjadi di Al Aqsa. Saya harap dan tekankan OKI dapat lakukan hal yang sama [dengan Indonesia] untuk menyikapi situasi di sana," ujar Retno di hadapan para duta besar.




Credit  CNN Indonesia



Erdogan pada AS: Turki Berhak Perkuat Pertahanan Diri


Erdogan pada AS: Turki Berhak Perkuat Pertahanan Diri
Erdogan mengaku bingung dengan sikap AS yang mengaku was-was terhadap rencana Turki membeli sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia. Foto/Reuters


ANKARA - Presiden Turki Tayyip Erdogan mengaku bingung dengan sikap Amerika Serikat (AS) yang mengaku was-was terhadap rencana Turki membeli sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia. Erdogan menegaskan, sebagai negara berdaulat, Turki berhak untuk memperkuat pertahanan diri, salah satu caranya adalah dengan membeli S-400.

"Mengapa ini harus menjadi perhatian? Setiap negara harus mengambil tindakan tertentu untuk memastikan keamanannya," kata Erdogan dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (25/7).

"Sisi mana yang dapat memastikan langkah-langkah ini, ada langkah-langkah yang diambil. Berapa kali kita berbicara dengan Amerika, tapi tidak berhasil. Jadi, suka atau tidak, kami mulai membuat rencana tentang S-400. Departemen terkait sedang bernegosiasi dan langkah ini akan diambil," sambungnya.

Sebelumnya diwartakan, Kepala Staf Gabungan AS Joseph Dunford menyatakan, jika Turki benar-benar membeli sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia, hal itu akan menjadi perhatian utama AS.

"Ada laporan media yang tidak benar, mereka belum membeli sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia. Itu akan menjadi kekhawatiran, apakah mereka melakukan itu, tapi mereka belum melakukannya," kata Dunford.

Negosiasi Turki dan Rusia untuk pembelian sistem anti-rudal S-400 terungkap sejak bulan November tahun lalu. Turki mulai melirik tameng rudal mutakhir Moskow itu setelah pada tahun 2015 Ankara membatalkan kontrak pembelian sistem anti-rudal FD-2000 China senilai USD3,4 miliar. Turki membatalkan kontrak karena Beijing enggan mentransfer teknologi beserta peralatannya.

Langkah Turki yang memilih senjata canggih Rusia itu sedari awal memang telah memicu kekhawatiran di antara anggota NATO lainnya. Sebab, senjata itu tidak sesuai dengan peralatan yang digunakan oleh NATO. 




Credit  sindonews.com






Didekati Kapal Iran, Kapal AS Letuskan 5 Tembakan Peringatan


Didekati Kapal Iran, Kapal AS Letuskan 5 Tembakan Peringatan
Kapal patroli AS letuskan tembakan peringatan terhadap kapal Iran di Teluk Persia. Foto/Ilustrasi/US Navy


WASHINGTON - Sebuah kapal patroli angkatan laut Amerika Serikat (AS) meletuskan lima tembakan peringatan dari senapan mesin berat terhadap kapal Iran di Teluk Persia, Selasa (25/7/2017).

Musababnya, kapal Iran mendekati kapal patroli AS dalam jarak 150 yard atau sekitar 137 meter dan mengabaikan peringatan lain yang dikirim melalui radio. Kejadian itu diungkap pejabat Pentagon, seperti dilansir Fox News.

Lima tembakan peringatan oleh kru kapal USS Thunderbolt ditembakkan ke air. Pentagon khawatir akan terjadi tabrakan jika tembakan peringatan tidak diletuskan.

“Kapal Iran tersebut telah mendekati hingga 150 yard (137 meter), namun tindakan provokatifnya dihentikan setelah tembakan peringatan tersebut,” kata pejabat Pentagon yang berbicara dalam kondisi anonim.

Kapal patroli AS itu memang beroperasi di area tersebut, yang digambarkan berada di perairan internasional di Teluk Arab utara, istilah yang dipakai Pentagon untuk Teluk Persia.

USS Thunderbolt adalah kapal patroli Cyclone-class yang beroperasi dari pangkalan Armada Kelima AS di Bahrain. Kapal ini memiliki awak empat petugas dan 24 pelaut.

Pejabat AS tidak menentukan ukuran atau jenis kapal Iran yang diberi tembakan peringatan. Pejabat itu hanya berspekulasi bahwa kapal tersebut kemungkinan dioperasikan oleh cabang angkatan laut Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).

Ketegangan antara kapal Iran dan AS bukan sekali ini terjadi di Teluk Persia. Pada bulan Januari 2016, kapal-kapal IRGC mencegat dan menangkap dua kapal cepat sewaan AS yang telah menyimpang ke perairan Iran di dekat Pulau Farsi.

Pada saat itu, sebanyak sembilan pelaut pria dan seorang pelaut wanita AS ditahan sebentar di Pulau Farsi. Kapal dan sepuluh kru kapal AS itu kemudian dilepaskan tanpa cedera setelah sekitar 15 jam ditahan. Pembebesan mereka dilaporkan merupakan hasil negosiasi pemerintah Barack Obama. 




Credit  sindonews.com





Rusia Tolak Langkah AS Kirim Senjata ke Ukraina


Rusia Tolak Langkah AS Kirim Senjata ke Ukraina
Rusia menyatakan menolak langkah Amerika Serikat (AS) untuk mengirimkan senjata mematikan ke Ukraina. Foto/Istimewa


MOSKOW -  Rusia menyatakan menolak langkah Amerika Serikat (AS) untuk mengirimkan senjata mematikan ke Ukraina. Menurut Moskow, langkah tersebut akan membuat upaya damai di Ukraina semakin sulit dan justru akan meningkatkan ketegangan.

"Kami telah mengatakan lebih dari sekali, bahwa setiap tindakan yang meningkatkan keteganga dan semakin memperparah situasi yang sudah rumit hanya akan membuat kita semakin menjauh dari menyelesaikan masalah internal Ukraina ini," kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, seperti dilansir Reuters pada Selasa (25/7).

Sebelumnya diwartakan, perwakilan khusus AS untuk Ukraina yang baru, Kurt Volker mengatakan, Washington tengah meninjau kemungkinan mengirimkan senjata ke Ukraina. Mempersenjatai pasukan pemerintah Ukraina mungkin bisa mengubah pendekatan Moskow. Menurut Volker, langkah tersebut tidak akan provokatif. 

"Senjata pertahanan, yang akan memungkinkan Ukraina mempertahankan diri, dan untuk mengambil tank misalnya, benar-benar akan membantu untuk menghentikan ancaman yang mengancam Rusia," kata Volker.

Dia lalu mengatakan, keberhasilan dalam membangun perdamaian di timur Ukraina akan memerlukan apa yang dia sebut dialog strategis baru dengan Rusia. Volker sendiri adalah mantan perwakilan tetap AS untuk NATO dan diangkat ke peran barunya awal bulan ini.




Credit  sindonews.com




Korut Ancam Hantam AS dengan 'Palu' Nuklir karena Komentar Bos CIA


Korut Ancam Hantam AS dengan Palu Nuklir karena Komentar Bos CIA
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Foto/KCNA


PYONGYANG - Pemerintah Korea Utara (Korut) mengancam akan menghantam “jantung” Amerika Serikat (AS) karena tersinggung dengan komentar Direktur CIA Mike Pompeo. Bos CIA itu secara tersirat menginginkan penggulingan rezim Kim Jong-un yang berkuasa di Pyongyang.

Ancaman pemerintah Korut ini muncul dalam editorial kantor berita negara Korut, KCNA, hari Selasa.

Pompeo di sela-sela Forum Keamanan Aspen di Colorado pekan lalu, tidak secara eksplisit menyatakan bahwa perubahan rezim ada di atas meja opsi AS. Namun, Korut tetap tersinggung dengan ucapannya bahwa Kim Jong-un bukan sosok terbaik untuk membantu mengekang program senjata nuklir Pyongyang.

“Ucapannya telah melampaui batas, dan sekarang menjadi jelas bahwa tujuan akhir Administrasi Trump adalah perubahan rezim,” tulis KCNA.
“Tanda upaya sekecil apa pun untuk menyingkirkan kepemimpinan tertinggi kita akan menyebabkan pukulan tanpa ampun dengan palu nuklirnya yang kuat,” lanjut media pemerintah Korut tersebut, yang dikutip Rabu (26/7/2017).

Pompeo dalam wawancara dengan wartawan di sela-sela Forum Keamanan Aspen mengaku bahwa dia memusatkan perhatian pada pentingnya untuk memisahkan rezim pemimpin Korut Kim Jong-un dari program nuklirnya yang sedang berkembang.

”Sistem persenjataan ini masih memerlukan pengembangan dan pengujian,” kata Pompeo. ”Sejauh kita bisa meyakinkan China kalau adalah kepentingan yang terbaik untuk membantu meyakinkan kita bahwa Kim bukanlah kepentingan terbaiknya untuk bergerak ke jalur itu. Ada banyak cara untuk mempersempit pita kapasitas (nuklir),” lanjut Pompeo.

Pompeo mengatakan, isu Korut muncul di hampir setiap pertemuannya dengan Presiden Donald Trump. Dan dia mengatakan bahwa CIA sedang mengerjakan berbagai opsi untuk menghadapi ancaman tersebut.

”Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kemampuan (nuklir) dari tangan Kim,” kata Pompeo sebelum menanggapi pertanyaan langsung tentang opsi perubahan rezim di Korut. ”Sedangkan untuk rezim, saya berharap kita akan menemukan cara guna memisahkan rezim itu dari sistem (persenjataan nuklir).” 



Credit  sindonews.com






China Bersiap Hadapi 'Konflik' dengan Korea Utara


China Bersiap Hadapi 'Konflik' dengan Korea Utara China terus mengembangkan program militer dan meningkatkan pengamanan di perbatasan Korea Utara. (REUTERS/Stringer)


Jakarta, CB -- China tengah bersiap menghadapi potensi krisis dengan Korea Utara dengan meningkatkan pengamanan di perbatasan, termasuk mengirimkan brigade perbatasan baru dan membangun bunker bagi warga sipil.

Beijing terus meningkatkan pertahanannya di perbatasan Korea Utara sejak rezim Kim Jong-un melancarkan uji coba nuklinya pada 2006, termasuk membangun pagar dan menambah jadwal patroli.

Selain itu, China juga dilaporkan menambah pasukan militer di kawasan timur laut guna mempertahankan diri dari konflik dengan Pyongyang.



Meskipun demikian, pemerintah China, dilaporkan Reuters, terus berkeras tidak akan memilih solusi militer terhadap masalah Korut, kendati terus mendapat tekanan dari negara Barat untuk lebih keras terhadap tetangganya itu.

Pada Senin, juru bicara Kementerian Pertahanan China Wu Qian menegaskan tidak akan menjawab pertanyaan ‘hipotesis’ tentang tindakan militer Beijing jika terjadi konflik pecah di Semenanjung Korea.

Meskipun demikian, Wu mengonfirmasi bahwa Beijing memang meningkatkan pertahanan di perbatasan, terutama dengan negara-negara yang dilanda konflik, seperti Myanmar dan kawasan Asia Tengah.

Di sisi lain, China terus mengembangkan program militer besar-besaran, termasuk memproduksi kapal induk dan persenjataan modern.



Credit  CNN Indonesia









China Akui Usir Pesawat Mata-mata AS di Atas Laut Kuning



China Akui Usir Pesawat Mata-mata AS di Atas Laut Kuning
Pesawat mata-mata EP-3-ARIES milik AS diusir dua jet tempur China saat terbang di atas Laut Kuning. Foto/Istimewa


BEIJING - Kementerian Pertahanan China mengakui jet tempur mereka telah mencegat, dan mengusir pesawat mata-mata Amerika Serikat (AS) di atas Laut Kuning. Beijing menambahkan, apa yang mereka lakukan adalah hal yang legal dan dilakukan secara profesional.

"Pengintaian yang dilakukan pesawat AS mengancam keamanan nasional China, membahayakan keamanan militer dan kerjasama militer Sino-AS, membahayakan keamanan pribadi pilot kedua belah pihak ,dan merupakan akar penyebab insiden tak terduga," kata juru bicara Kemhan China, Ren Guoqiang.

"Tindakan pilot jet tempur China sangat legal, perlu dan profesional, serta dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan internasional," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Russia Today pada Selasa (25/7).

Insiden tersebut sendiri terjadi pada hari Minggu kemarin. Ketika itu pesawat intelijen EP-3 ARIES terbang sekitar 140 km selatan kota pelabuhan Qingdao, saat didekati oleh dua jet tempur jenis J-10 yang dipersenjatai dengan rudal udara ke udara.

Angkatan Laut AS menggambarkan penerbangan tersebut sebagai misi rutin yang beroperasi sesuai dengan hukum internasional, sampai terjadi interaksi antara pesawat mata-mata dan jet pencegat China.

The EP-3 Airborne Reconnaissance Integrated Electronic System (ARIES) adalah versi mata-mata dari pesawat P-3 Orion. Keduanya beroperasi untuk Angkatan Laut Amerika Serikat.

Ini adalah ketiga kalinya dalam beberapa bulan terakhir jet-jet China memperingatkan agar pesawat mata-mata AS terbang di lepas pantai China.  Pada akhir Mei, saat Angkatan Laut AS berlayar di dekat pulau-pulau yang disengketakan di Laut Cina Selatan, dua jet China terbang di tenggara Hong-Pion 150 mil (240km) tenggara Hong Kong, dalam apa yang oleh pejabat AS disebut "pencegatan yang tidak aman".



Credit  sindonews.com