Mobil Listrik RI Bisa Bersaing di Pasar? Ini Kata Jonan

Foto: Pool

Jakarta - Menteri ESDM Ignasius Jonan menyatakan bahwa mobil listrik bisa dijual dengan harga kompetitif dan bersaing dengan mobil konvensional berbahan bakar minyak kalau diberi insentif pajak.

Dengan aturan seperti sekarang, harga mobil listrik akan lebih mahal dibanding mobil konvensional, tentu masyarakat enggan membelinya. Karena itulah, pemerintah menyiapkan aturan baru untuk memberi keringanan pajak pada mobil listrik.

"(Isi aturan baru) Salah satunya dalam masalah perpajakan. Kalau mobil listrik kayak Tesla, masuk Indonesia dengan kebijakan fiskal sama kayak sekarang harganya Rp 2 miliar, ya enggak ada yang beli. Ini coba kita bahas," kata Jonan saat ditemui dalam sela-sela acara GE: Powering Indonesia di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (19/7/2017).

Menurut Jonan, mobil listrik layak diberi pajak lebih ringan karena tak menghasilkan emisi karbon, tidak mencemari lingkungan seperti mobil konvensional.

"Jika pemerintah menghilangkan import duty maka mobil listrik bisa berkompetisi dengan mobil biasa. Semua pihak peduli lingkungan bersih," ucapnya.

Ia menambahkan, perkembangan mobil listrik jauh lebih cepat dibanding perkiraan banyak orang. Sebagai contoh, para praktisi migas memperkirakan mobil listrik baru bisa diproduksi massal pada 2050.

Ternyata sekarang sudah banyak pabrikan yang bisa memproduksinya secara massal, misalnya Tesla. Dengan semakin besarnya perhatian semua negara pada kelestarian lingkungan, pengembangan mobil listrik mendapat dukungan kuat. Indonesia tak boleh ketinggalan, harus ada antisipasi dari sekarang.

"Perubahan akan datang sangat cepat. Orang di migas berpikir bahwa ini baru bisa komersial di 2050. Saya pikir tidak begitu. Kita bisa kerjakan lebih cepat. Ini isu besar sekarang, semua negara berlomba membuat lingkungan yang lebih hijau," papar Jonan.

Jonan pun mendorong PLN untuk melakukan antisipasi juga. Pasokan listrik harus tercukupi, stasiun-stasiun pengisian listrik perlu disiapkan.

"Masa depan kelistrikan di Indonesia akan sangat besar. PLN tidak hanya menyediakan listrik untuk rumah tangga, bisnis, industri, tapi juga dynamic consumer di sektor transportasi. PLN harus bangun stasiun untuk charging. Kalau itu terjadi, kita butuh lebih banyak listrik di masa mendatang," tutupnya.



Credit  finance.detik.com

Dukung Mobil Listrik, PLN: Sumber Daya Cukup

 

Foto: Jhoni Hutapea

Jakarta - Pemerintah berencana mengembangkan mobil listrik. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun telah meminta semua kementerian dan lembaga mendukung pengembangan mobil listrik.

Rencana tersebut ternyata juga disambut PT PLN (Persero). Perusahaan listrik pelat merah itu mengatakan pasokan listrik yang ada saat ini mencukupi untuk mendukung rencana pengembangan mobil listrik dapat terealisasi.

"Kami bersyukur sekali kalau (mobil listrik) dikembangkan di Indonesia, karena bisa menyerap listrik. (Pasokan) Sangat cukup. Di Jawa Timur saja masih 40% surplusnya. Kita tidak perlu khawatir terhadap pasokan listrik. Tidak perlu khawatir," kata Direktur Utama PLN, Sofyan Basir ditemui di Hotel Mulia, Jakarta, Jumat (21/7/2017).


Sementara untuk infrastruktur pendukungnya, seperti stasiun pengisian energi listrik, Sofyan mengatakan bukan hal yang sulit untuk menyediakannya. Sebab, saat ini jalur listrik sudah banyak tersedia dan mudah diakses.

"Untuk mobil listrik charge-nya nanti di tempat umum kita pasang. Jangan panik karena jalur listrik di pinggir jalan. Kan sekarang juga sudah dilaksanakan ada SPLU (Stasiun Pengisian Listrik Umum). Tinggal masukan token colok," terangnya.


Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan menilai pengembangan mobil listrik di dalam negeri merupakan hal yang mendesak karena kemajuan teknologinya juga sangat pesat.

Senada dengan Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian juga menilai pengembangan industri mobil listrik perlu dilakukan. Untuk mewujudkan hal itu, saat ini pemerintah tengah mengkaji skema perpajakan kendaraan agar dapat menarik minat industri.


Credit  finance.detik.com

Apa Bedanya Pengembangan Mobil Listrik Zaman Dahlan dan Sekarang?

Foto: Pool

Jakarta - Pemerintah sempat membuat wacana untuk mengembangkan mobil listrik dalam negeri. Salah satu wacana itu muncul saat Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan menggaungkan ide mobil listrik beberapa tahun lalu.

Saat ini, rencana pengembangan mobil listrik kembali mencuat. Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sama-sama berencana melakukan hal tersebut.

Lantas apa bedanya rencana pengembangan mobil listrik terdahulu dengan saat ini?

"Kalau (zaman) Pak Dahlan Iskan, kan dia berusaha membuat pabrik kendaraan. Kalau kita dari Kemenperin itu kan lebih untuk mendorong supaya industri yang ada ini mau juga menginvestasikan, kemudian memproduksi kendaraan yang menggunakan listrik," kata Dirjen ILMATE Kemenperin, I Gusti Putu Suryawirawan kepada detikFinance, pekan lalu.

Putu menjelaskan, saat ini pemerintah tidak perlu repot-repot untuk membuat mobil listrik yang baru. Rencana pengembangan mobil listrik di Kemenperin ialah untuk memfasilitasi dan mendorong agar industri kendaraan bermotor yang sudah ada saat ini untuk menghasilkan mobil listrik.

"Kami dari Kemenperin tidak ada program membuat kendaraan listrik, yang ada adalah program bagaimana mendorong industri yang ada sekarang mau masuk ke dalam produksi kendaraan listrik. Kan sudah ada industrinya, kita enggak usah repot-repot bikin sendiri, bikin dulu pabrik segala macam, iya kalau laku dijual, iya kalau kompetititif, kalau enggak bagaimana? Itu kan bisa salah langkah nanti," kata Putu.

"Perlu diingat, membuat dengan memproduksi itu dua hal yang berbeda. Jadi jangan dibayangkan kita mampu membuat, lalu mampu memproduksi juga, belum tentu. Kalau membuat satu dua mobil untuk dipajang untuk prakarya ya bisa saja. Tapi untuk melayani pasar Indonesia yang sekian ratus juta ini belum tentu," sambungnya.

Oleh sebab itu untuk menarik minat industri kendaraan yang telah ada saat ini, Putu mengatakan, pemerintah perlu mengkaji kembali struktur perpajakan kendaraan yang saat ini berlaku. Agar hal tersebut bisa menjadi insentif bagi pelaku industri.

"Lebih baik sekarang adalah bagaimana industri yang ada ini kita fasilitasi, kita dorong supaya mereka mau menginvestasikan industrinya mau memproduksi kendaraan listrik. Nah supaya investor tertarik untuk mengembangkan kendaraan yang rendah emisi, termasuk mobil listrik, maka struktur perpajakan kendaraan bermotor ini musti dirubah, musti disesuaikan," jelasnya.


Credit  finance.detik.com

Mobil Listrik Dapat Lampu Hijau dari Jokowi

 

Colokan listrik di bodi mobil listrik Mitsubishi i-MiEV (Foto: Rengga Sancaya)

Jakarta - Mobil listrik mendapatkan lampu hijau dari pemerintah. Presiden Joko Widodo membuat instruksi tertulis yang isinya memerintahkan semua kementerian dan lembaga negara untuk mendukung pengembangan mobil listrik.

Sekarang pemerintah sedang menyiapkan aturan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) untuk mendorong pengembangan mobil listrik.

"Pemerintah sekarang sedang merancang aturan untuk mobil listrik di Indonesia. Mungkin pakai Peraturan Presiden. Sudah ada instruksi tertulis dari Bapak Presiden bahwa pemerintah akan mendukung pengembangan mobil listrik," kata Jonan saat ditemui di sela-sela acara GE: Powering Indonesia di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (19/7/2017).

Draft Perpres pengembangan mobil listrik itu sedang dibahas Kementerian ESDM bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian.

"Bu Menkeu (Sri Mulyani Indrawati) juga beberapa kali diskusi dengan saya bagaimana menunjang lingkungan yang lebih hijau. Kita lagi buat draft, sedang dibicarakan di tim yang terdiri dari Kemenperin, Kemenkeu, dan ESDM," papar Jonan.

Perpres ditargetkan bisa segera keluar tahun ini. "Ini lagi di-draft, kita susun dulu, sudah hampir final, nanti kami konsultasikan ke Pak Presiden. Bisa tahun ini," ucapnya.

Pengembangan mobil listrik dinilai mendesak oleh Jonan karena kemajuan teknologinya begitu pesat. Dalam waktu tak lama lagi, mobil listrik akan menguasai jalan raya menggantikan mobil-mobil konvensional.

Indonesia harus mengantisipasi ini agar tak tertinggal."Perubahan akan datang cepat. Ini isu besar sekarang, semua negara berlomba membuat mobil listrik," ujarnya.

Aturan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) disiapkan supaya pengembangan mobil listrik tidak hanya jadi wacana. Bagaimana isi Perpres yang akan diterbitkan? Jonan membeberkan, Perpres akan memberikan berbagai dukungan untuk pengembangan mobil listrik, salah satunya dari sisi perpajakan.

"Salah satunya dalam masalah perpajakan," kata Jonan.

Ia menjelaskan, pajak untuk mobil listrik akan dibuat rendah supaya harganya kompetitif, bisa bersaing dengan mobil-mobil konvensional yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM).

Kalau mobil listrik tak diberi insentif pajak, Jonan melanjutkan, harganya akan lebih mahal dibanding mobil konvensional, tentu masyarakat enggan membelinya.

"Kalau mobil listrik kayak Tesla, masuk Indonesia dengan kebijakan fiskal sama kayak sekarang harganya Rp 2 miliar, ya enggak ada yang beli. Ini coba kita bahas," tukas dia.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga pernah mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah tengah menyusun insentif pajak bagi kendaraan rendah emisi (Low Cost Emission Vehicle/LCEV), termasuk mobil listrik. Semakin rendah emisinya, makin kecil pajaknya.

"Ini kami sedang membahas insentifnya dengan BKF. Dengan insentif, kita dorong industrinya. Pelaku industri berharap yang paling tinggi insentifnya adalah yang paling rendah emisinya," kata Dirjen ILMATE Kemenperin, I Gusti Putu Suryawirawan.

Sekarang pajak kendaraan ditentukan berdasarkan cc (kapasitas mesin) dan klasifikasi kendaraan (untuk penumpang, niaga, dan lain-lain). "Ini perlu kita restrukturisasi jadi berdasarkan emisi supaya mencerminkan perkembangan teknologi," ujar Putu.

Mobil listrik yang tidak menggunakan bahan bakar minyak (BBM) dan tidak menghasilkan asap karbon dioksida akan mendapat insentif paling tinggi.

"Sebagai gambaran, mobil listrik akan mendapat insentif paling besar," Putu membeberkan.

Dengan adanya insentif ini, Putu berharap investor mau masuk dan memproduksi mobil listrik di dalam negeri. "Tanpa insentif, enggak ada yang mau. Investor banyak yang berminat (bikin mobil listrik), tapi mereka pasti tanya, insentifnya apa kalau mereka bangun pabrik di sini," ia menuturkan.

Menurut Putu, mobil listrik bisa cepat berkembang, industri otomotif yang sudah ada di Indonesia tinggal menambah 1 line produksi saja untuk mesin listrik. Asalkan insentif cukup menarik, industri otomotif di Indonesia pasti mau memproduksi mobil listrik.

"Target kita bisa berkembang secepatnya. Industri yang sudah ada tinggal menambah 1 line produksi untuk mesin listrik, sekarang kan pakainya motor bakar. Bodi, ban, transmisi, suku cadangnya hampir sama saja (antara mobil listrik dan konvensional)," tutupnya.




Credit  oto.detik.com

RI Ingin Kembangkan Mobil Listrik, Struktur Perpajakan Kendaraan Dibenahi

Jakarta - Rencana pengembangan mobil listrik kembali mencuat setelah Menteri ESDM, Ignasius Jonan, mengirim surat kepada Presiden Jokowi terkait hal itu. Sama dengan Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian (kemenperin) juga berencana untuk melakukan pengembangan industri mobil listrik.

Kemenperin menyatakan, untuk dapat mengembangkan industri mobil listrik maka pemerintah perlu mengkaji kembali struktur perpajakan kendaraan yang saat ini berlaku.

"Kalau pakai perpajakan yang sekarang kan kendaraan itu jadi mahal. Karena struktur perpajakan kendaraan sekarang itu mengacu pada jenis, kalau sedan beda pajaknya dengan MPV, kalau penggerak 2 roda sama 4 roda pajaknya beda sama yang lain," kata Dirjen ILMATE Kemenperin, I Gusti Putu Suryawirawan kepada detikFinance, Sabtu (15/7/2017).

Dengan struktur perpajakan kendaraan yang ada saat ini, kata Putu, industri-industri kendaraan kurang tertarik untuk memproduksi mobil listrik.

Putu mengatakan, saat ini pihaknya sudah melakukan pengkajian terhadap struktur perpajakan yang baru, untuk dapat menarik minat industri kendaraan mengembangkan mobil listrik, atau kendaraan beremisi rendah. Hal itu pun juga tengah dibahas bersama dengan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.

"Supaya investor tertarik untuk mengembangkan kendaraan yang rendah emisi, termasuk mobil listrik, maka struktur perpajakan kendaraan bermotor ini musti dirubah, musti disesuaikan. Jadi sekarang kami sedang membahas ini bersama BKF dari Kemenkeu, supaya bisa disahlan oleh Kemenkeu dengan struktur perpajakan yang berbeda.

"Jadi Struktur perpajakan itu merupakan insentif, jadi kendaraan yang emisinya rendah, pajaknya lebih rendah. Sehingga nanti yang paling rendah pajaknya kan mobil listrik, karena mobil listrik kan ada emisi," tukasnya.



Credit  finance.detik.com

Kuwait Usir Diplomat Iran terkait Teror

 

 Ilustrasi. Kuwait mengusir diplomat Iran setelah pengadilan menghukum sel teror yang diduga terkait dengan Teheran. (Pixabay/Succo)

Jakarta, CB -- Kuwait memerintahkan pengusiran 15 diplomat Iran setelah pengadilan tertinggi kerajaan tersebut menjatuhkan hukuman untuk sel teror yang disebut terkait dengan Teheran.

Hal itu disampaikan seorang sumber yang juga mengatakan Kuwait memerintahkan penutupan misi "militer, budaya dan perdagangan" di negara tersebut. Demikian dilaporkan AFP, Kamis (20/7).

Mahkamah Agung negara Teluk itu memvonis pemimpin sel "teror" tersebut seumur hidup dan menjebloskan 20 orang lainnya ke penjara karena diduga terkait dengan Hizbullah Iran dan Lebanon serta merencanakan serangan teror di Kuwait. 

Menteri Kabinet Sheikh Mohammad Abdullah al-Sabah yang juga menjabat sebagai Menteri Informasi mengonfirmasi bahwa Kuwait telah mengambil langkah diplomatik terhadap Iran, tapi enggan menjelaskan lebih lanjut langkah apa yang dimaksud.

"Menyusul putusan Mahkamah Agung terkait kasus itu ... pemerintah Kuwai telah memutuskan untuk mengambil langkah, sesuai dengan norma diplomatik konvensi Wina, terhadap hubungannya dengan Republik Islam Iran," kata Sheikh kepada AFP.

Dia tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai langkah itu.

Perselisihan ini terjadi ketika Kuwait mencoba menengahi kisruh diplomatik antara negara-negara Teluk dengan Qatar yang disebut terlalu dekat dengan Iran dan diyakini mendanai organisasi teroris.

Surat kabar Kuwait, Al-Seyassah, melaporkan awal pekan ini bahwa 14 dari 26 anggota sel tersebut sempat melarikan diri ke Iran melalui jalur laut.

Mereka dihukum oleh pengadilan lebih dulu, tahun lalu, tapi dibebaskan setelah mengajukan banding.

Mahkamah Agung yang mempunyai kekuatan hukum tetap menolak banding mereka pada 18 Juni dan menjatuhkan hukuman 5 hingga 15 tahun penjara.

Kementerian Dalam Negeri Kuwait mengonfirmasi bahwa 14 orang itu sempat melarikan diri. Namun, menurut institusi tersebut, mereka tidak keluar negeri melalui titik-titik resmi yang ditentukan.

Sel itu dibongkar pada Agustus 2015 lalu beserta persenjataan dalam jumlah besar, termasuk amunisi dan bahan peledak.

Pengadilan Kuwait menyatakan mereka bekerja untuk Garda Revolusi Iran dan Hizbullah. Mereka juga dinyatakan bersalah karena menyelundupkan bahan peledak dari Iran.

Credit  cnnindonesia.com

RI Desak Yordania Turun Tangan Selesaikan Kisruh Al-Aqsa

 

RI meminta Yordania ikut turun tangan menangani kisruh Al-Aqsa. (AFP PHOTO / Ahmad GHARABLI)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi meminta Raja Yordania, Abdullah II, turun tangan menyelesaikan kisruh di Bukit Bait Suci, yang merupakan kompleks Masjid Al-Aqsa.

Menteri Retno meminta Yordania bisa terus menekan Israel agar segera mengembalikan stabilitas keamanan di kompleks Masjid Al-Aqsa, menyusul pembatasan akses masuk menuju masjid oleh aparat Israel yang memicu bentrok serta amarah umat Muslim setempat.

Permintaan ini diutarakan Retno saat menelepon Menlu Yordania Ayman Al Safadi pada Rabu (19/7) malam.

“Bu Menlu semalam telepon Menlu Yordania dan menyampaikan concern kita soal situasi di Al-Aqsa kepada Raja Abdullah II yang merupakan pelindung situs suci masjid tersebut,” tutur juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (20/7).



“Bu Menlu juga meminta Yordania bersama negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) lainnya di kawasan untuk terus memberikan tekanan kepada Israel supaya segera kembalikan stabilitas di kompleks Al-Aqsa,” ucap Arrmanatha menambahkan.

Bentrokan antara umat Muslim setempat dan aparat di kompleks Al-Aqsa mencuat sejak polisi Israel disebut membatasi akses masuk ke tempat ibadah itu.

Pembatasan akses masuk dilakukan otoritas Israel menyusul penembakan terhadap dua polisinya oleh tiga orang yang diduga warga Palestina pada Jumat pekan lalu.

Indonesia, melalui Kemlu RI, mengecam pembatasan akses bagi para umat Muslim menuju Masjid Al-Aqsa. Kementerian itu menganggap, langkah aparat keamanan Israel itu “tidak sesuai hak umat Muslim untuk bebas melakukan Ibadah.”

Sejak itu, pengamanan kompleks Al-Aqsa kian diperketat. Aparat Israel memasang pendeteksi logam serta pagar besi di Lions Gate, memicu amarah rakyat Palestina.

Warga Muslim Palestina pun melakukan boikot dengan beribadah di luar masjid, di depan Lions Gate.



Bentrokan di depan tempat ibadah bagi umat Islam, Kristen, dan Yahudi itu pun tak terhindari. Hingga Selasa (18/7) lalu, 50 warga Palestina dilaporkan terluka, termasuk seorang imam masjid bernama Ikrima Sabri.

Sabri dilaporkan tertembak peluru karet usai memimpin salat di depan Lions Gate, ketika polisi Israel hendak membubarkan kerumunan hingga menimbulkan kericuhan. Indonesia turut mengecam peristiwa ini.

"Indonesia prihatin dan sekaligus mengecam memburuknya situasi di kompleks Al-Aqsa dan penembakan terhadap Sheikh Ikrima Sabri, Imam Mesjid Al-Aqsa di Jerusalem Timur," tulis Kemlu RI melalui pernyataan resmi.

Credit  CNN Indonesia

MUI Minta RI Tekan PBB Adakan Sidang Darurat soal Al-Aqsa

 

MUI minta Kemlu RI mendesak PBB mengadakan rapat darurat soal kisruh Al-Aqsa. (CNN Indonesia/Riva Dessthania Suastha)

Jakarta, CB -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengecam pembatasan akses masuk ke Masjid Al-Aqsa oleh pemerintah Israel, menyusul insiden penyerangan yang diduga dilakukan oleh tiga warga Palestina terhadap dua polisi Israel pada pekan lalu.

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Muhyiddin Junaidi, meminta pemerintah Indonesia berinisiatif menekan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menggelar sidang darurat membahas situasi di Al-Aqsa ini.

"Kebijakan Israel ini bentuk pelanggaran terhadap Piagam PBB tentang kebebasan beribadah. Kami meminta Pemerintah Indonesia mau menekan DK PBB supaya mengadakan sidang khusus terkait isu sensitif ini," tutur Muhyiddin dalam Jumpa Pers di Gedung MUI, Kamis (20/7).

Menurut Muhyiddin, pembatasan akses masuk ke Al-Aqsa ini semakin menunjukan arogansi Israel di kawasan, khususnya terhadap kaum Muslim.



Sejak lama, tutur Muhyiddin, Israel nampak memanfaatkan situasi dan konflik di Timur Tengah untuk bisa menguasai sepenuhnya kompleks Al-Aqsa dan bahkan kota Yerusalem secara keseluruhan, yang selama ini menjadi akar konflik antara Israel-Palestina.

Sebanyak 220 resolusi dikeluarkan DK PBB terhadap Israel sejauh ini. Sekitar 88 resolusi PBB tersebut, tutur Muhyiddin, terkait permasalahan Al-Aqsa.

"Dan seluruh 88 resolusi itu selama ini tidak pernah dipatuhi Israel. Ini menunjukan arogansi negara itu semakin nyata di kawasan," katanya.

Tak hanya pemerintah Indonesia, MUI juga mendesak Organisasi Kerja Sama Negara Islam (OKI) untuk juga segera mengadakan pertemuan khusus guna menyelesaikan permasalahan di Al-Aqsa ini.

Muhyiddin mengatakan, lembaganya berharap Indonesia dan seluruh negara OKI mampu menekan Israel supaya segera membuka kembali Al-Aqsa dan menjamin hak beribadah kaum Muslim di sekitar masjid, maupun di seluruh dunia untuk bisa beribadah secara bebas, aman, dan nyaman di tempat itu.

"Kami juga mendesak OKI untuk mengambil langkah permasalahan Al-Aqsa ini dengan segera mengadakan pertemuan khsusus. Kami juga mendesak Israel segera membuka kembali Al Quds Al Syarif bagi warga Pelstina yang ingin beribadah di sana. Apalagi hari Jumat besok, warga Palestina sepakat beribadah Jumat di masjid itu," paparnya.

"Kami juga telah berkomunikasi dengan Wakil Menlu RI, menyampaikan sikap dan gagasan kami soal permasalahan Al-Aqsa ini," kata Muhyiddin menambahkan.



Akses menuju Al-Aqsa dibatasi sejak Jumat pekan lalu, setelah dua tentara Israel ditembak oleh tiga orang yang diduga merupakan warga Palestina.

Sejak itu, aparat Israel memasang pendeteksi logam serta pagar besi di Lions Gate, memicu amarah rakyat Palestina.

Bentrokan di depan tempat suci bagi tiga agama yakni Islam, Kristen, dan Yahudi itu pun tak terhindarkan. Hingga Selasa (18/7) lalu, 50 warga Palestina dilaporkan terluka, termasuk seorang imam bernama Ikrima Sabri.

Menanggapi sikap ini, Pemerintah RI melalui Kemlu RI mengecam pembatasan akses beribadah umat Muslim yang hingga menimbulkan kericuhan dan jatuhnya korban terluka.

Melalui pernyataan resmi, Kemlu RI menganggap langkah aparat keamanan Israel yang membatasi akses ke Kompleks Al-Aqsa tidak sesuai hak umat Muslim untuk bebas melakukan kegiatan ibadah.

Meski begitu, Kemlu RI meminta seluruh pihak untuk bisa menahan diri dan mencegah situasi tidak memburuk.

Credit  CNN Indonesia

Diprotes China, RI Daftarkan Nama Laut Natuna Utara ke PBB

 

Indonesia tetap mendaftarkan penamaan Laut Natuna Utara ke PBB meski diprotes oleh pemerintah China. (CNN Indonesia/Ranny Virginia Utami)

Jakarta, CB -- Di tengah protes China, pemerintah Indonesia tetap mendaftarkan perubahan nama laut Natuna Utara ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya Organisasi Hidrografik Internasional.

“Proses [pendaftaran] resmi dilakukan Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman. [Pendaftaran] sedang berlangsung di sana,” ucap juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, Kamis (20/7).

Indonesia melalui Kemenko Maritim mengubah peta dan nama wilayah zona ekonomi eksklusif di utara Kepulauan Riau menjadi Laut Natuna Utara.

Penamaan Laut Natuna Utara disebut tumpang tindih dengan perairan Laut China Selatan yang diklaim pemerintah Beijing sebagi perairan tradisionalnya.

Langkah RI ini pun lantas memicu protes keras dari China. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang menyebut tindakan Indonesia mengubah nama LCS menjadi Laut Natuna Utara adalah langkah yang tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan standar internasional.

Ketika ditanyai soal urgensi perubahan nama perairan ini, Kemlu RI hanya merujuk pada pernyataan yang telah dilontarkan Menko Maritim Luhut Binsar Panjdjaitan beberapa waktu lalu.

Luhut saat itu memastikan perubahan peta dan nama wilayah Natuna itu hanya terjadi di teritorial kedaulatan RI dan tidak menyentuh wilayah negara lain, apalagi Laut China Selatan.

“Kan sudah disampaikan Menko Maritim. Mereka yang jadi focal point dalam masalah ini. Jadi segala proses dan langkah-langkah detailnya [Kemko Maritim] yang lebih bisa menjelaskan,” kata Arrmanatha.

Lebih lanjut, Kemlu RI berharap, kisruh antara RI dan China soal nama Laut Natuna Utara ini tak akan mempengaruhi proses negosiasi antara China dan Asean soal kode etik atau Code Of Conduct (CoC) sengketa Laut China Selatan.

“Kerangka CoC sudah selesai. Kita harap negosiasi masih bisa terus berlangsung sampai selesai dan diimplementasikan,” kata Arrmanatha.

Setelah 15 tahun bernegosiasi, kerangka CoC LCS berhasil disepakati China dan Asean pada Mei 2017 lalu. Kode Etik ini dibentuk sebagai pedoman negara-negara di kawasan dalam menyikapi perairan LCS sehingga terhindar dari konflik.

Para menlu ASEAN dan China akan bertemu sekitar 8-9 Agustus mendatang di Manila, Filipina, untuk mengadopsi kerangka CoC dan membahas negosiasi pelaksanaan kode etik tersebut lebih lanjut lagi.

Credit  CNN Indonesia

Luhut: Pendaftaran Laut Natuna Utara ke PBB Butuh Waktu

 

Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan menyebut proses pendaftaran nama baru Lut Natuna Utara ke PBB membutuhkan waktu yang panjang. (CNN Indonesia/Yuliyanna Fauzi)

Jakarta, CB -- Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut proses pendaftaran nama bau Laut Natuna Utara ke PBB dan International Hydrographic Organization (IHO) membutuhkan waktu yang panjang.

"Prosesnya lama itu, bukan pekerjaan yang bisa selesai overnight (dalam waktu semalam)," kata Luhut di kantornya, Gedung Kemenko Maritim, Jakarta, Kamis malam (20/7).

Saat ini, kata Luhut, proses itu sudah berjalan. Namun, hal itu tidak bisa diselesaikan dalam kurun waktu dua atau tiga hari saja.

Hal sama juga diungkapkan oleh Deputi I bidang Kedaulatan Maritim, Arif havas Oegroseno. Dia menyebut, hingga saat ini, belum ada perkembangan terkait proses pelaporan nama Laut Natuna Utara tersebut.

"Belum yah, masih dalam proses," kata Havas saat dihubungi CNNIndonesia.com melalui pesan singkat.

Nama Laut Natuna Utara yang kini muncul dalam peta terbaru Indonesia cukup menarik perhatian. Bukan hanya masyarakat Indonesia, bahkan pemerintah China pun sempat bereaksi atas munculnya nama Laut Natuna Utara di kawasan Laut China Selatan itu.

Pemerintah China melalui Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina Geng Shuang menyebut tindakan Indonesia mengubah nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara adalah langkah yang tidak masuk akal.
Kendati demikian, Pemerintah Indonesia berkeras menyebut pergantian nama itu tidak menyalahi aturan. Sebab, wilayah yang diganti namanya tersebut masih merupakan wilayah kedaulatan RI.

"Perubahan peta kita masih tetap yang di daerah kita, tidak sampai ke South China, masih di zona 200 km, itu kawasan kita," kata Luhut di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Selasa lalu.

Credit  CNN Indonesia

Luhut Angkat Suara Sikapi Protes China soal Laut Natuna Utara

 

Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan peta baru yang dikeluarkan pihaknya tidak menyentuk teritori negara lain. (CNN Indonesia/Gautama Padmacinta)

Jakarta, CB -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan memastikan perubahan peta dan nama wilayah hanya terjadi di wilayah kedaulatan RI dan tidak menyentuh teritorial negara lain.

Hal itu diutarakan oleh Luhut terkait protes China atas kebijakan pemerintah Indonesia mengubah nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara.

"Perubahan peta kita masih tetap yang di daerah kita, tidak sampai ke South China, masih di zona 200 km, itu kawasan kita," kata Luhut di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Selasa (17/7).

Sebelumnya, seperti dikutip dari laman CNN, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina Geng Shuan menyebut tindakan Indonesia yang telah mengubah nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara adalah langkah yang tidak masuk akal.
 
"Pergantian nama tidak sesuai dengan standar penyebutan nama wilayah imternasional," kata Geng Shui saat melakukan jumpa pers.

Perubahan nama itu merupakan bagian dari perubahan peta dari Kemenko bidang Kemaritiman.

Luhut mengatakan, pihaknya akan terus mengkaji jika memang ada kawasan luar yang secara tidak sengaja masuk ke kawasan peta Indonesia. Namun, sejauh ini menurut Luhut peta yang baru saja diluncurkan pada Jumat lalu telah sesuai dengan kawasan strategis dan teritorial Indonesia.

"Ya kita kaji saja terus, tapi semuanya sudah aman kok, kalau ada gugatan ya kita lihat nanti," kata Luhut.

Hal serupa disampaikan Deputi I Bidang Kedaulatan Kemaritiman, Arif Havas Oegroseno.

Arif menyebut tak ada tanggapan khusus terkait protes yang dilayangkan China soal pengubahan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara.

"Sudah baca statment yang disampaikan (Cina), biasa saja tuh. Ya kita juga biasa saja, tidak tanggapi," katanya.

Arief menyatakan Indonesia memiliki kewenangan memberikan nama di wilayah teritorialnya. Nama baru yang telah ditetapkan itu nantinya dicatat secara resmi melalui forum khusus pencatatan nama laut, International Hydrographic Organization (IHO).

"Memang kita perlu update terus penamaan laut ini. Untuk PBB nanti kita update juga batas yang sudah disepakati," kata dia. 

Havas menjelaskan, penamaan Laut Natuna Utara disesuaikan dengan berbagai kegiatan pengelolaan migas yang dilakukan di wilayah tersebut.

Misalnya, kata Havas, selama ini telah banyak kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas yang menggunakan nama-nama seperti Natuna Utara dan Natuna Selatan.

"Jadi supaya ada satu kejelasan atau kesamaan antara landas kontinen dengan kolom air di atasnya, tim nasional sepakat agar kolom air itu disebutkan sebagai Laut Natuna Utara," kata dia.

Credit  CNN Indonesia

Indonesia Kecam Pembatasan Akses Masjid Al-Aqsa

Aparat Israel memasang pendeteksi logam serta pagar besi di Lions Gate, memicu amarah rakyat Palestina. (Reuters/Ronen Zvulun)

Jakarta, CB -- Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengecam pembatasan akses menuju Al-Aqsa yang memicu sejumlah bentrokan lanjutan pada pekan ini.

"Indonesia juga mengecam langkah aparat keamanan Israel yang membatasi akses ke Kompleks Al-Aqsa yang tidak sesuai hak umat Muslim untuk bebas melakukan Ibadah," demikian bunyi pernyataan Kemlu RI, Rabu (19/7).

Akses menuju Al Aqsa dibatasi sejak Jumat pekan lalu, setelah dua tentara Israel ditembak oleh tiga orang yang diduga merupakan warga Palestina.

Sejak saat itu, aparat Israel memasang pendeteksi logam serta pagar besi di Lions Gate, memicu amarah rakyat Palestina. Warga Muslim Palestina pun melakukan boikot dengan beribadah di luar masjid, di depan Lions Gate.

Bentrokan di depan tempat ibadah bagi umat Islam, Kristen, dan Yahudi itu pun tak terhindarkan. Hingga Selasa (18/7) lalu, 50 warga Palestina dilaporkan terluka, termasuk seorang imam bernama Ikrima Sabri.

Euronews melaporkan, Sabri tertembak peluru karet usai memimpin salat di depan Lions Gate, ketika polisi Israel mendadak membubarkan kerumunan hingga menimbulkan kericuhan. Indonesia turut mengecam peristiwa ini.

"Indonesia prihatin dan sekaligus mengecam memburuknya situasi di kompleks Al-Aqsa dan penembakan terhadap Sheikh Ikrima Sabri, Imam Mesjid Al-Aqsa di Jerusalem Timur," tulis Kemlu RI.

Pada Rabu (18/7), Israel akhirnya melarang umat Yahudi dan pengunjung lainnya untuk masuk ke Masjid Al-Aqsa. Langkah ini diambil setelah sekelompok Yahudi melanggar peraturan di wilayah suci tersebut.

Menanggapi segala perkembangan situasi di Masjid Al-Aqsa ini, Indonesia meminta seluruh pihak untuk menahan diri agar situasi tidak memburuk.

Credit  CNN Indonesia

Turki: Penutupan Tempat Suci Yerusalem Kejahatan Kemanusiaan

Ratusan massa melakukan aksi solidaritas untuk Masjid Al Aqsa (Ilustrasi)

CB, ISTANBUL -- Turki mengecam penutupan tempat suci Yerusalem selama dua hari oleh Israel setelah serangan yang menewaskan dua polisi dan pelakunya. Turki menyebut, tindakan itu sebagai 'kejahatan terhadap kemanusiaan'.

Kompleks Haram al-Sharif yang dikenal orang Yahudi sebagai Temple Mount, antara lain meliputi Dome of the Rock atau Masjid Kubah Batu dan Masjid Al-Aqsa. Tempat itu dihormati umat Islam sebagai tempat tersuci ketiga dan orang Yahudi menganggapnya sebagai tempat paling suci dalam Yudaisme.

Israel menutup kompleks yang sangat sensitif tersebut pada Jumat dan Sabtu setelah serangan Jumat, pekan lalu. Ketika tiga orang Arab Israel melepaskan tembakan ke polisi Israel dan menewaskan keduanya sebelum lari ke kompleks Al Aqsa, tempat mereka ditembak oleh pasukan keamanan.

"Keputusan ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan yang dilakukan terhadap kebebasan beragama. Dari sudut pandang hak asasi manusia, ini sangat tidak dapat diterima," kata juru bicara pemerintah Turki Numan Kurtulmus, yang juga menjabat sebagai wakil perdana menteri.

"Itu benar-benar keputusan yang tidak dapat diterima dan sangat menyinggung," imbuh Kurtulmus, yang berbicara dalam konferensi pers di Ankara setelah rapat kabinet.

Presiden Recep Tayyip Erdogan, pendukung kuat Palestina, memulihkan hubungan dengan Israel pada Juni tahun lalu setelah hubungan bilateral memburuk akibat serangan Israel pada 2010 yang menyasar kapal tujuan Gaza yang menewaskan 10 aktivis Turki. Namun, hubungan kedua negara itu masih rapuh, menurut warta kantor berita AFP.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Turki Kecam Keras Penembakan Imam Al-Aqsha oleh Israel

Seorang polisi perbatasan Israel menembakkan peluru karet di pengunjuk rasa Palestina (ilustrasi).

CB, YERUSALEM -- Imam Masjid Al-Aqsha, Shekh Ikrima Sabri terluka akibat tembakan peluru plastik oleh polisi Israel usai shalat di luar gerbang Masjid Al-Aqsha pada Selasa (18/7) malam.

Menteri Agama Turki Mehmet Gormez mengecam keras serangan polisi Israel terhadap Imam Masjid Al-Aqsha tersebut melalui Twitter-nya seperti dilansir Anadolu, Rabu, (19/7). Insiden yang terjadi di Masjid Al-Aqsha dan sekitarnya telah membuat orang-orang bijak sangat khawatir.

"Saya percaya bahwa mereka tidak akan membiarkan Al-Aqsha memiliki takdir yang sama dengan Masjid Al-Khalil," kicaunya merujuk pembantaian tahun 1994 di tempat suci yang juga dikenal dengan nama Masjid Ibrahim itu di Hebron. Saat itu 30  Muslim dibunuh oleh seorang teroris Yahudi kelahiran AS.
Sebelumnya, pemimpin spiritual Masjid Al-Aqsha, Shekh Ikrima Sabri, terluka akibat tembakan peluru plastik setelah berdoa usai shalat di luar gerbang masjid tersebut pada Selasa, (18/7).

Anggota Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan, Imam Masjid Al-Aqsha baru saja selesai memimpin shalat Isya ketika polisi Israel berusaha untuk membubarkan warga yang beribadah dengan paksa. Peristiwa ini menyebabkan banyak korban luka, beberapa di antaranya dikatakan mengalami luka serius.

Sabri dibawa ke Rumah Sakit Al Maqassid di Yerusalem Timur dan kondisinya belum diketahui. Penembakan tersebut terjadi hanya beberapa jam setelah Rafaat al-Herbawi (30) tewas dalam demonstrasi di Masjid Al-Aqsha saat ketegangan meningkat di Tepi Barat yang diduduki secara ilegal oleh Israel.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Imam Al-Aqsha: Kami Berdoa Sampai Detektor Logam Dilepas

Imam Masjid Al Aqsha Palestina Syeikh Ikrimah Shabri membentangkan syal berkunjung ke Museum Konferensi Asia Afrika (KAA), di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Ahad (12/6). (Republika/Edi Yusuf)

CB, YERUSALEM -- Masjid Al-Aqsha, Shekh Ikrema Sabri, telah dipulangkan dari rumah sakit pada Rabu (19/7), setelah terluka oleh peluru karet polisi Israel. Sabri berjanji akan terus melakukan demonstrasi untuk menentang tindakan keamanan Israel di situs suci tersebut.

"Kami akan berdoa di jalan-jalan di sekitar masjid Al-Aqsha sampai detektor logam Israel dilepas," kata Sabri kepada kantor berita Anadolu.

 

Sabri berada di antara puluhan warga Palestina yang terluka dalam bentrokan dengan pasukan Israel di Yerusalem timur, pada Selasa (18/7). Mantan mufti agung Yerusalem itu mengatakan, tentara Israel menembakkan granat setrum ke jamaah selepas melaksanakan shalat.

 

"Kami menjadi sasaran peluru karet, yang menyebabkan luka-luka. Saya adalah salah satu yang terkena peluru karet dan dibawa ke rumah sakit," ungkapnya.

 

Ketegangan semakin meningkat di Yerusalem timur sejak Israel menutup kompleks masjid Al-Aqsha pada Jumat (14/7). Penutupan itu dilakukan setelah terjadi baku tembak mematikan yang menewaskan dua polisi Israel dan tiga warga Palestina.

 

Pihak berwenang Israel membuka kembali masjid tersebut pada Ahad (16/7) bersamaan dengan pemasangan detektor logam di pintu masuknya. Langkah ini menurut warga Palestina bertujuan untuk mengubah status quo dari situs suci itu.

 

Sejak saat itu, jamaah Palestina berkumpul di gerbang masjid dan menolak memasuki situs tersebut melalui detektor logam Israel. "Detektor ini adalah serangan ke Masjid Al-Aqsha dan campur tangan dalam urusan Muslim," kata Sabri.

 

Dia menekankan Masjid Al-Aqsha adalah milik Muslim dan harus dijaga oleh umat Islam juga. "Masjid Al-Aqsha bukan milik orang-orang Palestina, sebaliknya, ini milik umat Islam di seluruh dunia. Muslim yang peduli dengan masjid Al-Aqsha harus maju dan bereaksi terhadap kejadian ini," kata dia.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Militer Gaza: Kami tak akan Biarkan Israel Invasi Al-Aqsha

 

Masjid Al Aqsa

CB, GAZA CITY -- Sayap militer dari berbagai faksi politik di Jalur Gaza memperingatkan Israel yang melanjutkan kebijakan pelarangan warga Palestina memasuki kompleks Masjid Al-Aqsha. Sikap keras kepala Israel hanya akan memicu 'ledakan' di sana.

''Pernyataan kami tegas bila Zionis terus melanjutkan aksinya terhadap Al-Aqsha. Kami tak akan membiarkan musuh kami menginvasi Al-Aqsha, salah satu masjid suci umat Islam, dan warga Yerusalem,'' kata salah seorang perwakilan sayap militer Gaza itu dalam konferensi pers seperti dikutip Maan News, Selasa (18/7).

Perwakilan sayap militer memberi hormat bagi warga Jerusalem dan mengajak seluruh warga Palestina mendukung Al-Aqsha.
Otoritas Israel melarang warga Palestina memasuki kompleks Al-Aqsha menyusul serangan yang dua polisi Israel. Tiga orang penyerang polisi yang juga tewas di tempat itu merupakan warga Palestina yang tinggal di wilayah Israel.

Jamaah yang hendak shalat hanya boleh shalat di sekitar Lion Gate. Israel juga memasang pintu pendeteksi logam dan kamera pengaman di pintu masuk kompleks Al-Aqsha.

Kompleks Al-Aqsha juga tertutup bagi jamaah Muslim selama lebih dari dua hari pascakejadian penembakan itu. Penutupan Al-Aqsha oleh Israel juga pernah terjadi pada 2014 dan 1967 lalu.

Para pemimpin Palestina di Yerusalem juga terus mengajak warga Palestina melawan kebijakan Israel itu. Mereka juga menegaskan, warga Palestina tetap tidak mau melewati pendeteksi logam, meski harus shalat di luar.

Warga Palestina juga khawatir bila kebijakan Israel itu tetap berlanjut, nasib Al-Aqsha akan sama seperti Masjid Ibrahmi di Hebron. Masji Ibrahimi kini terbagi dua, sebagian jadi sinagog bagi warga Israel dan sebagian jadi masjid bagi warga Palestina sejak 1999. Hingga hari ini, warga Palestina di Hebron harus melalui pendeteksi logam milik Israel untuk bisa masuk ke Masjid Ibrahimi.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Polisi Israel Tembak Imam Masjid Al-Aqsha Usai Shalat

Polisi Israel mengambil posisi di atap al-Aqsa selama bentrokan dengan warga Palestina di Kota Tua Yerusalem.

CB, YERUSALEM -- Pemimpin spiritual Masjid Al-Aqsha, Shekh Ikrima Sabri, terluka akibat tembakan peluru plastik setelah berdoa usai shalat di luar gerbang masjid tersebut pada Selasa, (18/7).

Anggota Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan, Imam Masjid Al-Aqsha baru saja selesai memimpin shalat Isya ketika polisi Israel berusaha untuk membubarkan warga yang beribadah dengan paksa. Peristiwa ini menyebabkan banyak korban luka, beberapa di antaranya dikatakan mengalami luka serius.

Sabri dibawa ke Rumah Sakit Al Maqassid di Yerusalem Timur dan kondisinya belum diketahui. Penembakan tersebut terjadi hanya beberapa jam setelah Rafaat al-Herbawi (30) tewas dalam demonstrasi di Masjid Al-Aqsha saat ketegangan meningkat di Tepi Barat yang diduduki secara ilegal setelah Israel.

Bahkan, Israel memasang detektor logam di pintu masuk Al-Aqsha setelah baku tembak pada Jumat. Seperti dilansir Daily Sabah, lebih dari 300 warga Palestina telah terbunuh sejak bentrokan dengan pasukan Israel sejak Oktober 2015.

Otoritas Israel mengatakan, hampir 50 orang Israel terbunuh dalam serangan oleh orang-orang Palestina pada periode yang sama. Masjid Al-Aqsha adalah situs tersuci ketiga dalam Islam setelah kota suci Mekah dan Madinah.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Ditembak Usai Shalat, Imam Al-Aqsha tak Gentar Lawan Israel

Rep: Kamran Dikarma/Fira Nursya'bani/ Red: Teguh Firmansyah

REUTERS / Mussa Qawasma

Seorang polisi perbatasan Israel menembakkan peluru karet (ilustrasi).

CB, YERUSALEM -- Imam Masjid Al-Aqsha Shekh Ikrema Sabri telah pulang dari rumah sakit pada Rabu (19/7). Sebelumnya Sabri mengalami cedera akibat tertembak peluru karet polisi Israel seusai menunaikan shalat di luar gerbang Masjid Al-Aqsha pada Selasa (18/7) malam waktu setempat. 

Kendati telah mengalami kebrutalan polisi Israel, Sabri menegaskan, dirinya akan tetap melakukan demonstrasi untuk menentang tindakan aparat keamanan Israel baru-baru ini di dekat kompleks Masjid Al-Aqsha.
"Kami akan berdoa di jalan-jalan di sekitar Masjid Al-Aqsha hingga detektor logam Israel dilepas," ujar Sabri seperti dilaporkan laman Anadolu Agency.

Ia menilai detektor logam Israel tidak patut dipasang dan dioperasi di Masjid Al-Aqsha. "Detektor ini adalah serangan ke Masjid Al-Aqsha dan intervensi terhadap urusan (peribadahan) umat Muslim," ucapnya.

Sabri menegaskan, Masjid Al-Aqsha adalah milik umat Muslim. Oleh sebab itu, pengaturan dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya harus diadministrasikan oleh umat Muslim pula.

Ia menyerukan kepada dunia Arab dan Muslim untuk berpartisipasi dalam membela Masjid Al-Aqsha. "Masjid Al-Aqsha bukan milik orang-orang Palestina. Sebaliknya, ini milik umat Islam di seluruh dunia," ujar Sabri.

"Muslim yang peduli dengan Masjid Al-Aqsha harus maju dan bereaksi terhadap kejadian baru-baru ini," katanya menambahkan.

Sabri, yang juga mantan mufti agung Yerusalem mengatakan, dalam bentrokan pada Selasa malam, aparat keamanan Israel memang bertindak brutal. "Kami adalah sasaran peluru karet yang menyebabkan luka-luka dan banyak orang terinjak-injak," katanya.

"Saya adalah salah satu yang terkena peluru karet dan dibawa ke rumah sakit. Tapi, saya sehat sekarang," ungkap Sabri menerangkan.


Israel diketahui telah menutup Masjid Al-Aqsha pada akhir pekan lalu dan memasang detektor logam untuk memeriksa semua Muslim yang hendak beribadah di situs suci umat Islam tersebut.

Hal itu dilakukan menyusul insiden penyerangan terhadap polisi Israel oleh tiga warga Palestina pada Jumat (14/7) . Dua polisi Israel dan tiga warga Palestina tewas pascainsiden tersebut.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Remehkan AS, Pemimpin Chechnya Sebut Rusia Miliki Perangkat 'Kiamat' Nuklir

Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov mengklaim Rusia memiliki perangkat kiamat nuklir. Foto/HBO Real Sports

GROZNY - Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov membuat komentar mengejutkan tentang senjata nuklir negaranya, Rusia. Dia mengatakan, Amerika Serikat (AS) bukanlah lawan sepadan Rusia yang dia sebut pemilik senjata nuklir yang secara harfiah bisa menyebabkan “kiamat”.

Kadyrov, pemimpin muslim wilayah otonomi Chechnya, pada Selasa lalu melayani wawancara langka dengan HBO, di mana dia menyangkal bahwa pria gay adalah manusia. Dia meyakinkan dunia bahwa tidak ada pria gay di wilayahnya, apalagi kamp penyiksaan khusus pria gay seperti yang dilaporkan sejumlah media.

Dengan gaya bicaranya yang tegas, Kadyrov mengklaim senjata nuklir Rusia tidak ada tandingannya.

“Amerika bukanlah negara yang cukup kuat bagi kita untuk menganggapnya sebagai musuh Rusia. Kami memiliki pemerintahan yang kuat dan merupakan negara nuklir,” kata Kadyrov.

”Bahkan jika pemerintah kita benar-benar hancur, rudal nuklir kita akan dikerahkan secara otomatis. Kami akan meletakkan seluruh dunia di atas lutut dan mengacungkannya dari belakang,” lanjut dia, seperti dilansir dari Business Insider, Kamis (20/7/2017).



New York Times melaporkan bahwa Rusia membangun sebuah sistem pembalasan serangan nuklir yang dikenal sebagai “Parimeter System” pada tahun 1980-an. Sistem ini juga disampaikan Kadyrov.

Pada dasarnya, jika ada serangan nuklir untuk menghancurkan pemerintah Rusia, sistem otomatis itu akan meluncurkan rudal nuklir dalam sebuah serangan balik.

Bruce Blair, mantan perwira nuklir AS yang mengungkap laporan “Perimeter System for The Times” pada tahun 1993, mengatakan kepada Business Insider bahwa sistem tersebut bekerja saat mendeteksi ledakan nuklir. Menurutnya, hanya kru kecil, jauh di dalam bungker, yang memiliki tangan dalam sistem otomatis itu.

”Satu kekhawatiran adalah bahwa hal itu sangat otomatis, dan serangan cyber, misalnya, atau fenomena lain, alami atau buatan manusia, dapat menghentikannya,” kata Blair. ”Ini menimbulkan risiko serangan nuklir yang tidak disengaja oleh Rusia.”

”Ini dirancang untuk membalas secara besar-besaran melawan AS. Apa target spesifik dalam rencana ini tidak ada yang benar-benar tahu, tapi dapat diasumsikan itu skala besar,” ujar Blair, yang menambahkan bahwa hal itu akan menghancurkan kebanyakan orang Amerika dan sebagian besar kota besar di AS. 

Credit  sindonews.com

Rusia Desak AS Kembalikan Kantor Perwakilan Tanpa Syarat

 

Juru bicara pemerintah Rusia, Dmitry Peskov, mengatakan bahwa kantor perwakilan negaranya di AS harus dikembalikan tanpa syarat. (AFP Photo/Maxim Shemetov)

Jakarta, CB -- Rusia mendesak Amerika Serikat untuk mengembalikan tanpa syarat akses ke dua kantor perwakilan diplomatik mereka di New York dan Maryland yang ditutup sejak Desember lalu.

"Kami menilai, adanya syarat untuk mengembalikan properti diplomatik itu sangat tidak bisa diterima. Kami menilai, semuanya harus dikembalikan tanpa syarat dan perundingan," ujar juru bicara pemerintah Rusia, Dmitry Peskov, sebagaimana dilansir Reuters.

Pernyataan ini dilontarkan oleh Peskov tak lama setelah Wakil Menteri Luar Negeri Urusan Politik, Thomas Shannon, bertemu dengan Wakil Menlu Rusia, Sergei Ryabkov, untuk membicarakan isu ini pada Senin (17/7).

Ketika ditanya mengenai perkembangan pembicaraan ini setelah pertemuan tersebut, Ryabkov hanya berkata, "Hampir, hampir."

Pertemuan itu sendiri diduga merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Presiden Rusia, Vladimir Putin, dan Presiden AS, Donald Trump, di sela konferensi G20.

Dalam pertemuan tersebut, Putin dilaporkan membahas masalah diplomatik yang bermula di akhir masa jabatan Barack Obama pada Desember lalu ini.

Obama menjatuhkan serangkaian sanksi berupa penutupan kantor perwakilan Rusia dan mengusir 35 diplomat Kremlin yang dituding menjadi mata-mata.

Putin sendiri memang menaruh harapan pada pemerintahan Trump yang dianggap lebih bersahabat dengan Rusia. Namun hingga saat ini, Trump tak kunjung mengembalikan kompleks perwakilan tersebut.

Juru bicara Kemlu Rusia, Maria Zakharova, bahkan mengatakan bahwa AS menolak visa para diplomat Rusia pengganti perwakilan yang diusir pada Desember lalu.

Zakharova pun berkata, "Jika Washington memutuskan untuk tidak menyelesaikan masalah ini, kami akan mengambil langkah perlawanan." 

Credit  CNN Indonesia

Obamacare Dicabut Tanpa Ganti, 32 Juta Warga Tak Berasuransi

 

Pemimpin Mayoritas Senat AS, Mitch McConnell, mendesak agar pemungutan suara untuk menentukan pembahasan pengganti Obamacare dilakukan pada Senin (24/7) mendatang. (Reuters/Aaron P. Bernstein)

Jakarta, CB -- Tiga puluh dua juta warga Amerika Serikat terancam kehilangan asuransi kesehatannya pada 2026 jika Obamacare dihapus oleh pemerintahan Donald Trump tanpa program pengganti.

Kantor Bujet Kongres AS (CBO) melaporkan, angka ini ditarik dari perkiraan bahwa sekitar 17 juta warga akan kehilangan asuransi kesehatannya pada 2018, meningkat 25 persen setahun kemudian, dan berlipat ganda pada 2026.

Pemimpin Mayoritas Senat AS, Mitch McConnell, pun mendesak agar pemungutan suara untuk menentukan pembahasan pengganti Obamacare dilakukan pada Senin (24/7) mendatang.

Namun, rancangan undang-undang untuk mengatur pengganti program asuransi kesehatan gagasan Barack Obama itu di ambang kegagalan karena terbelahnya Partai Republik sebagai mayoritas dalam Senat.

Untuk meloloskan rancangan program ini ke tahap pembahasan, dibutuhkan suara 50 persen lebih dari 100 kursi yang ada di Senat. Partai Republik sendiri sebenarnya sudah menduduki 52 kursi dalam Senat, tapi empat senator sudah menyatakan penolakan.

Trump pun mengancam, para senator tidak dapat masuk ke dalam masa reses pada Agustus mendatang jika pembahasan mengenai program kesehatan ini belum rampung.

"Sudah hampir selesai. Kami bisa menghapus, tapi kami harus menghapus dan mencari gantinya," ujar Trump setelah santap siang bersama para senator Partai Republik, sebagaimana dilansir Reuters, Rabu (19/7).

Meski Trump sudah mendesak, sejumlah senator Partai Republik, seperti Susan Collins, Lisa Murkowski, dan Shelley Moore Capito, tetap tidak setuju Obamacare dicabut.

Pasalnya, proses itu membutuhkan waktu dua tahun karena Kongres perlu waktu untuk menggodok penggantinya.

Credit  CNN Indonesia

Partai Republik Terbelah, RUU Pengganti Obamacare Tak Lolos

 

Jerry Moran, salah satu senator Partai Republik yang menolak pembahasan RUU program kesehatan pengganti Obamacare. (AFP Photo/Zach Gibson)

Jakarta, CB -- Upaya Donald Trump untuk mengganti Obamacare dengan rancangan undang-undang program kesehatan gagasan pemerintahannya dipastikan gagal setelah dua senator Partai Republik, Mike Lee dan Jerry Moran, mengumumkan penolakan mereka.

Dengan pengumuman ini, Partai Republik kehilangan suara untuk meloloskan rancangan undang-undang itu masuk ke tahap pembahasan. Pasalnya, Partai Republik tidak meraup suara mayoritas Senat.

Untuk dapat meloloskan undang-undang tersebut, Partai Republik membutuhkan lebih 50 persen lebih suara dari 100 kursi dalam Senat. Partai Republik sendiri sebenarnya menduduki 52 kursi di Senat.

Namun pada pekan lalu, dua senator Partai Republik, Susan Collins dan Rand Paul, menyatakan penolakannya, membuat posisi partainya imbang dengan Demokrat. Ketika Lee dan Moran menyusul, upaya Partai Republik otomatis kandas.

Sebagaimana dilansir AFP, penolakan terhadap rancangan undang-undang ini sendiri memang sudah lama menjadi desas-desus dalam tubuh Partai Republik.

Sejumlah senator khawatir rancangan tersebut dapat memangkas dana untuk Medicaid, undang-undang asuransi kesehatan bagi warga kurang sejahtera dan penyandang disabilitas.

Sejumlah senator Partai Republik juga khawatir, rancangan tersebut tidak dapat memangkas pajak besar yang sebelumnya berlaku dalam Obamacare.

Kisruh ini menimbulkan keraguan di tengah masyarakat. Sebuah jajak pendapat pada Minggu lalu menunjukkan, warga 50 persen warga AS lebih memilih Obamacare. Program baru ini sendiri hanya diinginkan oleh 24 responden.

Melihat segala aspek tersebut, seorang senator dari Partai Demokrat, Chuck Schumer, mengatakan bahwa, "Kegagalan ini merupakan pangkal dari kegagalan rancangan ini."

Credit  CNN Indonesia

AS Jatuhi Sanksi Baru, Iran Janji Akan Balas Dendam

 

AS menerapkan sanksi baru bagi Iran yang dirasa masih mengancam keamanan negaranya, meski Teheran dianggap patuh pada perjanjian nuklir 2015 lalu. (Reuters/Mike Segar)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat menerapkan serangkaian sanksi baru bagi Iran dengan alasan pengembangan program rudal Teheran dan "aktivitas jahat" di Timur Tengah yang melemahkan kontribusi positif negara itu dalam kesepakatan nuklir 2015 lalu.

"AS tetap merasa sangat prihatin dengan kegiatan-kegiatan jahat Iran di Timur Tengah yang menggerogoti stabilitas, keamanan, dan kemakmuran kawasan," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri AS, Rabu (19/7).

Melanjutkan pernyataannya, Kemlu AS menulis, "Aktivitas-aktivitas jahat itu melemahkan kontribusi positif apapun terhadap perdamaian dan keamanan kawasan serta internasional sesuai dengan tujuan dalam kesepakatan nuklir."

Dalam sanksi baru ini, AS memasukkan 18 entitas dan individu asal Iran dalam daftar hitam kementerian keuangannya. 

Belasan entitas itu ditengarai mendukung aktivitas kriminal transnasional, seperti mendukung serta mendanai militer Iran untuk membangun teknologi pesawat nirawak dan memproduksi alat-alat militer lain.

"Sementara beberapa entitas lainnya ikut mengatur dan merencanakan pencurian program peranti lunak sensitif AS dan negara Barat lain untuk dijual kepada pemerintah Iran," bunyi keterangan Kementerian Keuangan AS.

Pemerintahan Presiden Donald Trump sebenarnya menganggap Iran sejauh ini mematuhi perjanjian nuklir dengan tak mengembangkan produksi uraniumnya. Namun, Gedung Putih masih khawatir dengan dukungan Teheran terhadap sejumlah kelompok pemberontak dan teroris.

AS menganggap Iran masih mendukung kelompok-kelompok berbahaya seperti Hizbullah, gerakan Hamas di Palestina, serta pemberontak Houthi di Yaman. AS juga tak setuju jika Teheran masih mendukung pemerintah Suriah di bawah Presiden Bashar al-Assad yang selama ini ingin digulingkan oleh Washington.

"Bahkan saat kami berupaya mencegah Iran mengembangkan senjata nuklirnya, kami masih melihat ancaman Iran terhadap AS dan sekutu di luar ancaman nuklir mereka," kata juru bicara Gedung Putih, Sarah Sanders.

Sementara itu, Iran mengecam sanksi baru yang diterapkan Negeri Paman Sam ini dengan menganggapnya sebagai langkah yang "hina dan tidak berharga."

"Iran akan melakukan tindakan balasan dengan menjatuhkan sanksi kepada warga asli Amerika yang telah melawan rakyat Iran dan negara Muslim lainnya di kawasan," bunyi pernyataan Kemlu Iran.

Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif, juga mengatakan bahwa sanksi tersebut melanggar serta meracuni atmosfer dan semangat perjanjian nuklir yang selama ini telah disepakati negaranya bersama AS dan lima negara besar lainnya.

"Kami akan melihat apakah ini melanggar kesepakatan. Kami akan bertindak sesuai dengan perjanjian itu," papar Zarif seperti dikutip Reuters.

Credit  CNN Indonesia

Pasukan Keamanan Duterte Diserang Kelompok Komunis

 

Pasukan pengamanan presiden (paspampres) Rodrigo Duterte ditembak kelompok komunis. (AFP PHOTO / Noel CELIS)

Jakarta, CB -- Empat orang pasukan pengamanan presiden (paspampres) Rodrigo Duterte terluka karena ditembak anggota kelompok komunis pada Rabu (19/7). Keempat paspampres itu dikabarkan terluka dan sudah dilarikan ke rumah sakit.

Pelaku melepaskan tembakan saat konvoi paspampres tengah melintas di jalan raya Mindanao. Duterte sendiri sedang tidak berada bersama konvoi saat insiden itu terjadi.

Pelaku diduga merupakan pemberontak dari kelompok komunis.



Seorang pejabat militer menyalahkan Tentara Rakyat Baru - pasukan bersenjata berjumlah 4000 orang dari Partai Komunis Filipina - atas penyergapan tersebut.

“Ini merupakan panggilan mereka bagi pasukan pemberontak dengan melancarkan serangan kepada pasukan pemerintah,” kata Brigadir Jenderal Gilberto Gapay, pejabat militer senior Filipina, kepada stasiun radio DZBB di Manila.

Serangan itu terjadi sehari setelah Duterte meminta Kongres memperpanjang darurat militer di Mindanao hingga Desember, untuk mengalahkan militan ISIS di Marawi.

Sebelumnya, darurat militer selama 60 hari telah ditetapkan di wilayah selatan Filipina itu, sejak konflik pecah pada 23 Mei. Namun pada Selasa, Duterte menyebut butuh perpanjangan waktu untuk membungkam ISIS.

Di sisi lain, di hari yang sama, kelompok komunis yang merupakan pasukan pemberontak tertua di Filipina, juga menyerukan serangan sebagai respons atas rencana perpanjangan darurat militer.



Komandan Paspampres Louie Dagoy mengatakan pasukannya tertembak saat mereka melintasi pos pemeriksaan yang dijaga pasukan pemberontak.

“Mereka berhasil melawan dan meminta bantuan dari basis tentara terdekat,” sebut juru bicara militer regional Mayor Ezra Balagtey, kepada AFP.

Adapun pemberontakan kelompok komunis yang terjadi sejak 1968, telah menelan lebih dari 30 ribu nyawa. Kelompok tersebut juga kerap melakukan dialog dengan pemerintah, termasuk dengan pemerintahan Duterte.

Mereka dijadwalkan kembali melakukan dialog bulan depan.

Credit  CNN Indonesia

Paspampres Ditembak Pemberontak, Duterte Ancam Batal Berdamai

 

Presiden Filipina mengancam akan mengakhiri perundingan damai dengan pemberontak komunis setelah empat pengawalnya diduga ditembak oleh kelompok tersebut. (REUTERS/Erik De Castro)

Jakarta, CB -- Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengancam akan mengakhiri perundingan damai dengan pemberontak komunis setelah kelompok itu diduga menembak empat pengawalnya di Mindanao, Rabu (19/7).

"Presiden mengarahkan panel pemerintah untuk tidak melanjutkan perundingan damai formal kecuali jika pemberontak sayap kiri setuju untuk menghentikan serangan mereka terhadap pasukan pemerintah di Mindanao," bunyi pernyataan yang dikeluarkan kantor kepresidenan.

Sekelompok orang yang diduga anggota kelompok pemberontak itu tiba-tiba melepaskan tembakan ke arah konvoi paspamres Duterte saat melintas di jalan raya Mindanao. Saat itu, Duterte tidak ikut dalam rombongan tersebut.

Pemerintah menuding Tentara Rakyat Baru, kelompok Partai Komunis Filipina yang beranggota 4.000 pasukan, sebagai pelaku penyerangan.

Insiden terbaru ini terjadi sementara pasukan pemerintah berperang melawan militan Maute di Marawi, Mindanao, sejak 23 Mei lalu.

Partai komunis diduga meminta angkatan bersenjatanya melancarkan serangan untuk merespons rencana Duterte memperpanjang darurat militer hingga akhir 2017.

"Ini adalah bagian dari seruan mereka kepada kelompok bersenjata untuk menentang darurat militer, salah satunya dengan menyerang pasukan pemerintah," tutur Brigadir Jenderal Gilberto Gapay, seorang pejabat militer senior di Mindanao, diberitakan AFP.

Tentara Rakyat Baru merupakan gerakan pemberontak paling tua di Asia. Pemberontakan komunis yang dimulai pada 1968 lalu di Filipina dilaporkan telah menewaskan setidaknya 30.000 orang.

Perundingan damai antara pemberontak komunis dan pemerintah telah berjalan sejak Duterte menjabar sebagai presiden pada pertengahan tahun lalu.

Kedua belah pihak sepakat melakukan gencatan senjata, meski tidak berlangsung lama.

Pada Mei lalu, Duterte menangguhkan pembicaraan damai formal dengan kelompok tersebut, setelah kedua pihak gagal menyelesaikan perselisihan dan pemberontak komunis semakin meningkatkan serangannya.

Sebagai upaya mengakhiri kebuntuan, Duterte berencana mengirimkan negosiator untuk kembali membahas kemungkinan kesepakatan gencatan senjata.

Namun, sebelumnya pemerintah memperingatkan kelompok itu harus bisa mempertahankan komitmennya dan "mengakhiri segala operasi pemerasan serta perlawanan terhadap militer dan polisi Filipina".

Credit  CNN Indonesia

Macron Pangkas Anggaran, Panglima Militer Perancis Mundur

 

Presiden Macron sempat berselisih paham dengan panglima angkatan bersenjatanya sebelum pemimpin militer itu mengundurkan diri. (REUTERS/Alain Jocard/Pool)

Jakarta, CB -- Panglima angkatan bersenjata Perancis mengundurkan diri setelah berselisih paham dengan Presiden Emmanuel Macron soal pemangkasan anggaran pertahanan negara tersebut.

Pierre de Villiers, 60, mengatakan dirinya sudah mencoba mempertahankan kemampuan tentara agar bisa melakukan tugas berat di bawah pembatasan anggaran tersebut. Namun, dia tidak sanggup lagi melakukannya.


"Dengan keadaan ini saya merasa tidak lagi bisa menjamin kekuatan pertahanan yang saya yakin dibutuhkan untuk melindungi Perancis dan warganya, hari ini dan esok, dan untuk mempertahankan tujuan negara," ujarnya dalam pernyataan pers yang dikutip Reuters, Rabu (19/7).

Macron telah menerima pengunduran dirinya, kata de Villiers.

Perselisihan panas pecah antara de Villiers dan Macron pekan lalu, hanya dua bulan setelah ia dilantik sebagai presiden. Saat itu, militer Perancis tengah mempersiapkan perayaan Bastille day yang juga dihadiri oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 14 Juli kemarin.

Di hadapan anggota parlemen yang mengadakan rapat tertutup, de Villiers menggunakan sempat mengeluarkan pernyataan keras untuk memprotes pemangkasan anggaran pertahanan senilai 850 juta euro (Rp13 triliun) yang dibuat Macron demi mengembalikan pemasukan negara.

"Saya gak mau dibegoin begitu," ujarnya menurut dua orang sumber di parlemen. "Saya mungkin bodoh tapi saya tahu ketika saya dibodohi."

Sementara itu, Macron membalas ucapan kasar itu secara publik. "Saya sudah buat komitmen. Saya bosnya," kata dia dalam pidato di hadapan puluhan pejabat militer beserta anggota keluarga mereka.

Credit  CNN Indonesia

Menuju Baltik, Kapal Perang China Dikawal Trio Eropa

Kapal perang China mendapat pengawalan dari angkatan laut Denamrk, Belanda, dan Inggris saat menuju Laut Baltik. Foto/Istimewa

KOPENHAGEN - Kapal-kapal angkatan laut dari Inggris, Belanda, dan Denmark mengawal sejumlah kapal perang China yang tengah menuju ke Laut Baltik. Kapal-kapal perang China tersebut akan melakukan tahap pertama latihan militer bersama dengan Rusia.

"Sebuah kapal frigat Cina, kapal penyuplai dan kapal perusak melewati perairan Denmark. Kami mengawal mereka sebagai bagian dari pengawasan normal yang kami miliki di perairan teritorial kami," kata Klaus Thing Rasmussen, petugas senior di pusat operasi militer Denmark.

Meski begitu, Rasmussen menolak untuk mengungkapkan lokasi dari kapal-kapal China tersebut.

"Kami mengirim satu unit ke mereka tadi malam, saat mereka mendekati perairan Denmark. Ini akan memakan waktu sekitar satu hari total sampai mereka pergi lagi di dekat Bornholm, di mana mereka masuk, dan kami akan mengawal mereka sepanjang perjalanan," katanya dinukil dari Russia Today, Kamis (20/7/2017).

"Posisi kami adalah bahwa ada jalan bebas melalui Laut Baltik, dan Angkatan Laut Denmark bertindak sebagai stopper di celah tersebut. Itu berarti kita menemani kapal negara asing sebagai bagian dari pengawasan perairan Denmark," tambahnya.

Armada China tidak memiliki banyak waktu untuk dirinya sendiri saat bergerak menuju Baltik. Pada hari Senin, angkatan laut Belanda mengkonfirmasi bahwa armadanya juga telah mengirim seorang pendamping.

"Rekaman pertama Kelompok Gugus Tugas Angkatan Laut China yang melintasi Laut Utara menuju wilayah Baltik, dikawal oleh HNLMS Van Amstel," ujar komandan Angkatan Laut Kerajaan Belanda, Rob Verkerk, di akun Twitternya.

HNLMS Van Amstel (F831), sebuah kapal kelas Karel Doorman, adalah salah satu frigat serbaguna angkatan laut Belanda.

Selama akhir pekan, kapal-kapal China juga dikawal oleh HMS Richmond, sebuah kapal selam Tipe 23 dari Angkatan Laut Inggris.

"Kami dapat memastikan bahwa HMS Richmond telah mengawal Kelompok Gugus Tugas Angkatan Laut China melalui area kepentingan Inggris," ucap juru bicara Angkatan Laut Inggris.

Latihan militer Rusia-China dimulai pada hari Jumat ini, dan akan melibatkan sekitar selusin kapal perang disamping pesawat militer dan helikopter dari kedua belah pihak. Demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada awal pekan ini.

Pasukan China dijadwalkan tiba di pangkalan angkatan laut Baltiysk di Wilayah Kaliningrad Rusia pada 21 Juli untuk sebuah upacara penyambutan resmi. Fase aktif latihan akan diadakan antara 24 dan 27 Juli.

Sebelumnya pada bulan Juli, angkatan laut China mengatakan bahwa kapal perusak 052D Hefei akan dikirim untuk latihan. Kapal perang tersebut disertai kapal fregat rudal Yuncheng dan kapal suplai Luomahu. 

Tahap kedua latihan China-Rusia akan berlanjut di Laut Jepang dan Laut Okhotsk pada bulan September mendatang.



Credit  sindonews.com

Libatkan Selusin Kapal Perang, Rusia dan China Siap Manuver di Baltik

Rusia dan China bersiap menggelar latihan perang gabungan di lepas pantai Laut Baltik, Jumat nanti. Foto/function.mil.ru

MOSKOW - Rusia dan China akan melakukan tahap pertama latihan perang gabungan 2017 di lepas pantai Laut Baltik, minggu ini. Manuver gabungan ini melibatkan selusin kapal perang, pesawat militer dan helikopter dari kedua pihak.

Beijing telah mengirim salah satu kapal perusak tercanggih untuk latihan perang ini. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan, latihan gabungan akan dimulai pada hari Jumat.

”Tujuan utama latihan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi kerja sama antara dua armada dalam melawan ancaman keamanan di laut, untuk melatih kompatibilitas awak kapal perang Rusia dan China, untuk memperkuat persahabatan dan kerja sama antara Angkatan Laut Rusia dan Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China,” bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia yang dikutip SINDOnews dari situs resminya, Selasa (18/7/2017).

Pasukan Angkatan Laut China dijadwalkan tiba di pangkalan Baltiysk di wilayah Kaliningrad, Rusia pada 21 Juli untuk sebuah upacara penyambutan resmi. Fase aktif latihan gabungan di Laut Baltik akan diadakan antara 24-27 Juli.

Sebelumnya, media China melaporkan bahwa Beijing telah mengerahkan Changsha, kapal perusak Type 052D bersenjata rudal. Kapal ini resmi ditugaskan sejak dua tahun lalu. Kapal perang tersebut akan didampingi oleh kapal frigat Yuncheng dan kapal pemasok Luoma Lake.

Pekan lalu, dalam perjalanan ke Baltik, armada Cina terlibat dalam latihan tembak di Mediterania.

Setelah latihan gabungan tahap pertama di lepas pantai Baltik usai, Angkatan Laut China akan bergabung dengan kapal-kapal Rusia di Laut Jepang dan Laut Okhotsk pada bulan September untuk manuver tahap kedua.

Latihan gabungan angkatan laut kedua negara ini dirintis sejak tahun 2012. Tahun lalu, latihan digelar di Laut Cina Selatan, salah satu wilayah tegang di dunia karena menjadi sengketa sejumlah negara. 

Credit  sindonews.com

Jerman dan Prancis Kembangkan Jet Tempur Eropa Generasi Baru

Pesawat-pesawat jet tempur Eurofighter Typhoon. Prancis dan Jerman sepakat kembangkan jet tempur eropa generasi baru untuk akhiri ketergantungan pada AS dan Israel. Foto/REUTERS/Ints Kalnins

PARIS - Jerman dan Prancis sepakat mengembangkan pesawat jet tempur Eropa generasi baru dalam upaya memperkuat Uni Eropa. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut rencana ini sebagai “revolusi besar”.

Pengumuman tersebut disampaikan pemerintah Prancis setelah pembicaraan antara Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Macron di Paris.

”Kedua mitra berharap untuk menyelesaikan peta jalan bersama pada pertengahan 2018,” kata Kepresidenan Prancis dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip AFP.

Dalam konferensi pers bersama  Merkel, Kamis (13/7/2017), Presiden Macron memuji proyek kedua negara tersebut. ”Jet tempur, yang akan menggantikan armada kedua negara saat ini, adalah proyek yang sangat berat bagi tentara dan pemerintah kita,” kata Macron.

Dia kemudian menyatakan bahwa pesawat jet tempur Eropa itu nantinya akan menghemat uang dan menghilangkan persaingan di antara berbagai jet tempur yang saat ini beredar di pasaran.

”Tujuan jet tempur generasi baru ini adalah pertama meluncurkan program penelitian dan pengembangan umum untuk dapat merencanakannya bersama, dan kemudian untuk kedua tentara kita dapat menggunakannya bersama-sama,” papar Macron.

“Saya mengonfirmasikan kepada Anda, ini adalah revolusi yang mendalam, tapi kami tidak takut pada revolusi,” lanjut Macron, yang dilansir Jumat (14/7/2017).

Kedua belah pihak juga sepakat untuk mengembangkan kerangka kerja sama untuk model helikopter tempur Tiger berikutnya dan untuk rudal taktis.

Dokumen tersebut juga mengatakan bahwa Jerman dan Prancis telah sepakat untuk bekerja sama untuk mendapatkan sistem pertanahan, termasuk tank berat dan artileri. Kedua negara juga menyiapkan kontrak proyek pembuatan drone Eropa yang dipimpin Jerman. Kontrak itu akan diteken sebelum 2019.

Proyek kerja sama pengembangan peralatan tempur ini juga untuk mengakhiri ketergantungan Uni Eropa terhadap pesawat militer buatan Amerika Serikat dan Israel. 

Credit  sindonews.com

Pemberontak Ukraina Umumkan Pembentukan Negara Baru

Republik Rakyat Donetsk (DPR), wilayah yang diproklamirkan oleh pemberontak Ukraina, baru saja mengumumkan pembentukan negara baru. Foto/Istimewa

DONETSK - Republik Rakyat Donetsk (DPR), wilayah yang diproklamirkan oleh pemberontak Ukraina, baru saja mengumumkan pembentukan negara baru. Negara itu diberi nama Malorossiya, atau Rusia kecil, yang dipandang sebagai pengganti Ukraina.

Pengumuman pembentukan negara baru ini disampaikan oleh pemimpin DPR, Alexander Zakharchenko. Dia mengajukan masa transisi selama tiga tahun untuk membentuk Malorossiya, sebagai cara untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Ukraina.

"Kami mengusulkan untuk mendirikan negara Malorossiya. Malorossiya adalah sebuah negara muda yang independen. Masa transisi sampai tiga tahun," kata Zakharchenko, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (18/7).

Dia menyatakan pihaknya telah membuat kesimpulan bahwa Ukraina telah menunjukkan dirinya sebagai negara yang gagal, dan meminta masyarakat internasional untuk mendukung proposalnya.
"Kami harus didukung oleh penduduk daerah. Solusi ini mungkin terwujud karena masyarakat internasional mendukung gagasan tersebut," sambungnya.

Sejauh ini belum ada pernyataan apapun dari pemerintah Ukraina, ataupun dari Amerika Serikat (AS), sebagai pendukung utama Kiev atas pengumuman pembentukan negara baru tersebut.

Credit  sindonews.com

Prancis Desak Rusia Kutuk Pembentukan Negara Malorossiya

Prancis menyerukan Rusia untuk mengutuk pembentukan negara baru bernama Malorossiya. Foto/Sputnik

 

PARIS - Prancis menyerukan Rusia untuk mengutuk pembentukan negara baru bernama Malorossiya. Pengumuman pembentukan negara baru ini disampaikan oleh pemimpin Republik Rakyat Donetsk (DPR), Alexander Zakharchenko.

"Kami meminta Rusia untuk mengutuk fakta ini, yang melanggar kesepakatan Minsk dan mengkhianati semangat negosiasi dalam format Normandia. Rusia harus mengintensifkan upayanya untuk mengakhiri konflik," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis, Agnes Romatet-Espagne seperti dilansir Sputnik pada Selasa (18/7).

Sementara itu, Jerman yang merupakan bagian dari kelompok Normandia Four mengecam pengumuman pembentukan negara baru tersebut, dan menyebutnya sangat tidak dapat diterima. Normadia Four adalah kelompok yang terdiri dari Jerman, Ukraina, Prancis, dan Rusia, yang bertugas untuk menyelesaikan konflik di Ukraina.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Pavlo Klimkin menuduh Rusia berada di balik pengumuman negara tersebut. Klimkin menyatakan, Rusia berusaha untuk menerapkan skenario Abkhazia di Donbass dengan adanya pengumuman tersebut.

"Tepat pada saat delegasi Ukraina berada di Georgia, Kremlin mencoba untuk melakukan skenario Abkhazia di Donbas. Kami tidak akan membiarkan ini terjadi," kata Klimkin.

Abkhazia adalah sebuah wilayah di Georgia yang dikuasai oleh kelompok pro-Rusia. Wilayah ini memutuskan lepas dari Georgia tidak lama setelah terjadi perang antara Georgia dan Rusia pada tahun 2008 lalu. Moskow adalah pihak pertama yang mengakui Abkhazia sebagai negara merdeka.

Credit  sindonews.com