Senin, 12 Juni 2017

30.000 Orang Turun ke Jalan Dukung Referendum Kemerdekaan Catalonia

Puluhan ribu orang turun ke jalan menuntut referendum kemerdekaan Catalonia dari Spanyol. Foto/Istimewa

BARCELONA - Sekitar 30.000 orang ikut serta dalam aksi demonstrasi di kota Spanyol, Barcelona. Mereka mendukung gagasan untuk mengadakan referendum mengenai kemerdekaan Catalonia dari Spanyol.

Menurut kantor berita El Pais mulai dari Presiden wilayah otonom Carles Puigdemont Casamajo hingga manajer Manchester City dan mantan pelatih Barcelona Joseph Guardiola ikut dalam demonstrasi yang diadakan di bukit Montjuic, Barcelona.

"Satu-satunya jawaban yang mungkin adalah memilih. Kami di sini untuk menunjukkan bahwa pada 1 Oktober kami akan memberikan suara pada sebuah referendum untuk memilih masa depan kita bahkan jika pihak berwenang Spanyol tidak menginginkan kita," kata Guardiola seperti dikutip dari Sputniknews, Senin (12/6/2017).

Pada hari Jumat, Puigdemont mengatakan bahwa Catalonia akan mengadakan referendum sepihak untuk kemerdekaan pada tanggal 1 Oktober 2017, jika sebuah kesepakatan dengan pemerintah pusat untuk melakukan konsultasi dengan cara yang disepakati tidak akan tercapai. Puigdemont merujuk pada suratnya kepada Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy Brey pada tanggal 24 Mei, mengundang yang terakhir untuk memulai negosiasi mengenai persyaratan dan kondisi referendum.

Sebelumnya, pada tanggal 25 Mei lalu, Rajoy menolak untuk mengadakan pembicaraan semacam itu.

Menanggapi pernyataan Puigdemont tentang mengadakan referendum secara sepihak, juru bicara pemerintah Spanyol Inigo Mendez de Vigo mengatakan bahwa Madrid akan melarang setiap usaha pemerintah Catalan untuk melakukan pemungutan suara.

Pada tanggal 9 November 2014, sekitar 80 persen orang Catalan yang mengambil bagian dalam referendum yang tidak mengikat mengenai status wilayah tersebut sebagai bagian dari Spanyol, memilih Catalonia untuk menjadi negara merdeka. Namun, pemilihan kemerdekaan itu tidak diatur oleh pihak berwenang Madrid.

Credit sindonews.com

Akan Tes ICBM, Korut: AS Takkan Berani Perang dengan Negara Nuklir

Uji coba rudal balistik terbaru Korea Utara pada 9 Juni 2017. Foto/Yonhap News

PYONGYANG - Korea Utara (Korut) mengklaim tak lama lagi akan menguji tembak rudal balistik antar-benua (ICBM) yang akan digunakan untuk melawan “kebijakan bermusuhan” Amerika Serikat (AS). Negara itu juga yakin, AS tak berani perang jika Pyongyang memiliki nuklir.

Klaim Korut yang dpimpin rezim Kim Jong-un itu muncul di media pemerintah, Rodong Sinmun. ”Rangkaian uji senjata strategis baru-baru ini menunjukkan bahwa kita tidak terlalu jauh dari uji coba rudal balistik antar-benua,” tulis media pemerintah Korut dalam editorialnya.

”Keberhasilan uji coba sebuah ICBM akan menandai titik balik bersejarah dalam kegagalan kebijakan AS yang bermusuhan,” lanjut editorial tersebut.

”Secara historis, AS tidak pernah berani berperang dengan negara yang memiliki senjata nuklir atau ICBM.”

AS sendiri memperkirakan bahwa Pyongyang dapat menguji rudal tersebut pada tahun ini. ”Mereka membuat kemajuan lebih jauh dalam kemampuan mereka untuk mengembangkan kendaraan yang masuk kembali dalam tes terakhir mereka,” kata Robert Soofer, Asisten Deputi Menteri Pertahanan AS untuk Kebijakan Rudal Pertahanan dan Nuklir dalam wawancaranya dengan Kyodo News, yang dikutip semalam (11/6/2017).

“Kecepatan ancaman meningkat lebih cepat daripada yang saya kira ketika kami melakukan tinjauan pertahanan rudal balistik pertama di tahun 2010,” lanjut Soofer.

Ketegangan di semenanjung Korea semakin memanas. Pada akhir Mei, Korea Utara meluncurkan rudal balistik jarak pendek yang mendarat di Laut Jepang, sekitar 300 kilometer dari pantai Jepang.

Pada bulan yang sama, Pyongyang mengatakan bahwa mereka telah berhasil menguji rudal balistik jarak menengah Pukguksong-2 setelah sebuah proyektil terdeteksi mendarat di perairan internasional di lepas pantai timur Jepang. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un secara pribadi mengawasi uji coba rudal baru tersebut.

Masih pada bulan Mei, Korea Utara mengklaim telah berhasil menguji rudal balistik jarak jauh Hwasong-12. ”Dari semua rudal yang telah ditembakkan Korea Utara sampai sekarang, Hwasong-12 adalah yang terdekat dengan ICBM,” kata Yang Uk, peneliti senior di forum pertahanan dan keamanan yang berbasis di Seoul.

Credit sindonews.com

AS Kerahkan Bomber Supersonik dan Kapal Perang ke Laut China Selatan

WASHINGTON - Militer Amerika Serikat (AS) mengerahkan dua pesawat pengebom (bomber) supersonik Lancer B-1B bersama kapal perang perusak Arleigh Burke-class bersenjata rudal ke Laut China Selatan. Pengerahan itu dimulai sejak Kamis, kemarin.

Dua pesawat penjatuh bom AS tersebut terbang dalam misi 10 jam dari pangkalan Angkatan Udara Andersen di Guam melewati perairan sengketa di Laut China Selatan. Sedangkan kapal perang tipe Arleigh Burke-class yang dikerahkan adalah kapal USS Sterett yang berbasis di San Diego.

Militer AS mengatakan upaya tersebut untuk “mempertajam kemampuan tempur”.

“Operasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan interoperabilitas antara Angkatan Laut dan Angkatan Udara dengan memperbaiki taktik gabungan, teknik dan prosedur sekaligus memperkuat kemampuan mereka untuk mengintegrasikan operasi mereka secara mulus,” kata Angkatan Udara Pasifik AS dalam sebuah pernyataan, Jumat (9/6/2017).

Namun, Angkatan Udara AS menekankan bahwa misinya hanyalah bagian dari program kehadiran biasa oleh Komando Pasifik di wilayah tersebut. ”Tidak terkait dengan situasi atau negara tertentu,” lanjut pernyataan tersebut.

Tidak jelas bagian mana dari Laut China Selatan yang jadi lokasi patroli pesawat pengebom supersonik dan kapal perang Amerika tersebut.

Pesawat bomber B1-B awalnya dikembangkan untuk membawa bom atom. Namun, menurut laporan Japan Times, pesawat itu tidak lagi berkemampuan nuklir. Kendati demikian pesawat pengebom tersebut masih bisa membawa muatan terbesar dari senjata yang dipandu dan tidak dipandu.

Misi Pentagon muncul setelah merilis sebuah laporan tahunan kepada Kongres mengenai kekuatan militer China. Dalam laporan itu, Pentagon mengatakan bahwa negara komunis di Asia tersebut mampu menggunakan rudal balistik bertenaga nuklir untuk target darat di pantai barat daratan AS.

Rudal yang dimaksud adalah rudal Dongfeng-26 (DF-26), sebuah rudal jarak menengah yang pernah dikerahkan China pada tahun lalu.

Credit sindonews.com

Iran Kirim Kapal Perang ke Oman di Tengah Ketegangan Teluk

TEHERAN - Media lokal Iran melaporkan bahwa angkatan laut negara itu telah mengirim armada misi ke Oman. Armada itu akan memasuki perairan internasional.

Iran mengirim armada ke-47 dari kota pelabuhan selatan Bandar Abbas dalam sebuah upacara yang dihadiri oleh komandan angkatan laut Laksamana Muda Habibullah Sayari, tulis Tasnim News. Armada ini terdiri dari kapal perusak Alborz dan kapal perang logistik Bushehr.

Disitat dari Russia Today, Senin (12/6/2017), kapal-kapal tersebut akan menuju Teluk Aden dan perairan internasional di sebelah utara Samudera Hindia.

Pada saat yang sama, armada ke-46 akan kembali ke Iran setelah bertugas selama dua bulan. Armada yang terdiri dari kapal perusak Sabalan dan kapal perang logistik Lavan bertugas mengamankan rute angkatan laut dan melindungi kapal dagang dan kapal tanker minyak di Teluk Aden.

Sekedar informasi, Angkatan Laut Iran telah melakukan patroli di wilayah Teluk Aden sejak November 2008 sebagai bagian dari upaya anti-pembajakan internasional.

"Hari ini, ada beberapa keresahan yang terkendali di Teluk Aden dan kami dapat mengawal lebih dari 4.000 kapal tanker minyak dan kapal kargo ke daerah aman tanpa ada gangguan dalam rencana kami untuk ekspor dan impor minyak dan non-migran," kata Sayyari.

Teluk Aden, yang terletak di antara Tanduk Afrika dan ujung selatan Jazirah Arab, merupakan rumah bagi beberapa ancaman keamanan. Konflik yang sedang berlangsung di Yaman antara pemerintah yang didukung Saudi dan pemberontak Houthi yang didukung Iran telah menyebabkan sejumlah kapal di daerah tersebut diserang.

Sementara itu, perompak di Somalia telah memanfaatkan kekacauan tersebut untuk meluncurkan serangan terhadap kapal dagang yang melewati daerah tersebut, salah satu rute pelayaran tersibuk untuk minyak di dunia.

Credit sindonews.com

Bela Qatar, Erdogan 'Ceramahi' Arab Saudi

ISTANBUL - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berjanji untuk terus mendukung Qatar setelah Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir memutuskan hubungan dengan emirat kecil itu atas tuduhan mendanai organisasi teroris. Erdogan “menceramahi” Saudi bahwa sebagai penjaga Dua Masjid Suci seharusnya mempersatukan saudara-saudara Muslim-nya, bukan mengucilkan.

”Sekarang, ada orang-orang yang terganggu karena kita bersama dengan saudara kami, Qatar, kami mengirim dan mengekspor persediaan makanan, obat-obatan dan lain-lain, seharusnya permisi. Tidak masalah, mereka dalam kelaparan atau haus,” kata Erdogan dalam acara iftar atau buka puasa Ramadan dengan anggota Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) di Istanbul, kemarin petang.

“Kami akan terus memberikan semua dukungan kami kepada Qatar,” lanjut Erdogan.

Pemimpin Turki ini lantas mendesak Arab Saudi, sebagai negara terbesar dan terkuat di Teluk, untuk meredam ketegangan dan mencabut sanksi atau embargo terhadap Qatar.

”Adalah salah untuk menambahkan lebih banyak masalah di atas segalanya dalam istilah bahwa dunia Muslim sudah berjuang dengan banyak masalah,” katanya. ”Saya memanggil Anda (Saudi): Tidak akan ada pemenang dalam perkelahian di antara saudara.”

”Anda harus bekerja untuk menyatukan saudara. Inilah yang kami harapkan dari Saudi, Penjaga Dua Masjid Suci (di Makkah dan Madinah),” imbuh Erdogan, seperti dikutip Al Jazeera, Sabtu (10/6/2017).

Setelah memutuskan hubungan diplomati, Arab Saudi, Bahrain, UEA dan Mesir juga memblokade Qatar, termasuk jalur udara dan laut. Negara-negara Arab itu juga memasukkan 59 orang dan 12 entitas terkait Qatar dalam daftar “kelompok teror”.

Credit sindonews.com

Theresa May Ungkap Susunan Kabinet Baru

PM Inggris Theresa May mengumumkan sususan kabinet barunya pada Minggu (11/6). (REUTERS/Stefan Wermuth)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Inggris Theresa May mengumumkan susunan kabinet barunya pada Minggu (11/6) waktu setempat, usai kalah dalam pemilu parlementer pekan lalu.

May membuat beberapa perubahan dengan tujuan mempertahankan posisinya di pemerintahan.

Mantan menteri dalam negeri Inggris itu menempatkan Damian Green, eks menteri tenaga kerja dan pensiun, menjadi wakilnya dan mengumumkan posisi resmi Green sebagai Menteri Sekretaris Negara.

Adapun Chief Secretary to the Treasury David Gauke mengambil alih posisi Green. Sementara Pemimpin House of Commons David Lidington, diangkat menjadi Menteri Kehakiman.

Lidington menggantikan Elizabeth Truss, yang mengambil alih jabatan Gauke.

Kejutan datang dari penunjukkan Michael Gove sebagai Menteri Pertanian dan Lingkungan. Padahal kurang dari setahun lalu, dia dicopot dari kabinet May.

“Saya sama sekali tidak menduga hal ini,” kata Gove pada Sky News, dikutip AFP.

Perubahan minor dalam kabinet ini, di sisi lain, menjadi refleksi lemahnya posisi May, yang malah kehilangan kursi parlemen usai pemilu.

Selain mengumumkan reshuffle kabinetnya, May menginformasikan bahwa Jeremy Hunt masih dipertahankan sebagai Menteri Kesehatan, kendati dia banyak disorot media atas kinerjanya menangani jaminan kesehatan nasional Inggris atau National Health Service (NHS).

Di samping itu, Liam Fox juga dipertahankan sebagai Menteri Perdagangan Internasional, jabatan yang baru diciptakan tahun lalu menyusul hengkangnya Inggris dari Uni Eropa.

Pada Jumat, Downing Street menegaskan bahwa tidak akan perubahan posisi menteri utama, termasuk Menteri Keuangan Philip Hammond dan Boris Johnson sebagai Menteri Luar Negeri, serta David Davis yang tetap menjabat sebagai Menteri Brexit.

Pengganti May di Kementerian Dalam Negeri, Amber Rudd juga mempertahankan posisinya, begitu juga Menteri Pertahanan Michael Fallon.

Credit CNN Indonesia

Duterte Bantah Negaranya Minta Bantuan Militer AS

Presiden Filipina Rodrigo Duterte membantah negaranya meminta bantuan militer AS. (REUTERS/Erik De Castro)

Jakarta, CB -- Presiden Filipina Rodrigo Duterte membantah pernyataan Kedutaan Besar Amerika Serikat yang menyebutkan Filipina meminta bantuan militer pada AS guna melumpuhkan militan Maute yang berbaiat pada ISIS di Marawi.

Bantahan Duterte itu disampaikan sehari setelah Kedubes AS mengumumkan bahwa Pasukan Khusus AS akan memberi bantuan pada militer Filipina untuk operasi Marawi, atas permintaan pemerintah.

Duterte menyampaikan hal itu dalam sebuah konferensi pers pada Minggu (11/6) di Cagayan de Oro City, yang berjarak sekitar 100 km dari Marawi.

Presiden yang kerap melontarkan pernyataan kontroversial itu dengan tegas menyebut dia “tidak pernah mendekati Amerika Serikat untuk meminta bantuan”.

Sementara soal bantuan teknis yang diberikan militer AS guna melawan militan ISIS di Marawi, Duterte menyebut “dia tidak tahu soal itu, sampai bantuan tersebut tiba”.

Bantuan militer yang diberikan AS pada Filipina menjadi penting karena Duterte, yang menjabat sejak setahun lalu, kerap menyerang Washington dan memutuskan kerjasama militer kedua negara. Sebaliknya, Duterte meminta bantuan pada Rusia dan China.

Hingga saat ini, masih belum diketahui siapa yang meminta bantuan pada AS tanpa restu Duterte.

Pada Sabtu, pasukan Filipina menyebut pasukan khusus AS memberi bantuan teknis, namun tidak “terjun langsung ke lapangan”. Hal itu mengonfirmasi pernyataan Kedubes AS di Manila yang menyebut pemerintah Filipina meminta bantuan mereka.

Di samping itu, Pentagon masih memiliki sekitar 50-100 orang tentara di selatan Filipina, untuk tujuan pelatihan dan mengonfirmasi pasukan itu yang memberi bantuan teknis pada militer lokal. Dikatakan juga bahwa Pentagon mengirimkan tambahan 300-500 tentara di negara tersebut untuk mendukung pelatihan dan kegiatan reguler, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Pentagon menyatakan pasukan AS memberi bantuan pelatihan intelijen, pengawasan dan pengintaian.

Sementara Juru Bicara Kepresidenan Ernesto Abella mengatakan jika pasukan AS ikut terjun langsung dalam bentrokan, maka itu melanggar undang-undang.

“Meskipun demikian, perang melawan terorisme, bukan hanya merupakan fokus Filipina ataupuan Amerika, tapi menjadi perhatian banyak negara,” kata dia. “Filipina terbuka menerima bantuan dari negara lain, jika mereka menawarkan.”

Hingga Sabtu, jumlah pasukan keamanan Filipina yang tewas dalam bentrokan di Marawi adalah 58 orang, sementara korban warga sipil sebanyak 20 orang. Adapun korban dari militan mencapai lebih dari 100 orang.

Diperkirakan masih terdapat 200 pemberontak bersenjata di Marawi, sementara warga sipil yang terjebak dalam bentrokan berjumlah sekitar 500 - 1000 orang. Banyak diantara mereka yang dijadikan tameng manusia, sementara sisanya bersembunyi di rumah tanpa akses pada makanan, air bersih, obat-obatan maupun listrik.

Militer Filipina menyebut mereka akan mengakhiri pemberontakan pada Hari Senin, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut.

Credit CNN Indonesia

Pasukan Khusus AS Bantu Militer Filipina di Marawi

Pasukan Khusus AS akan membantu militer Filipina menumpas kelompok militan ISIS di Marawi. (REUTERS/Romeo Ranoco)

Jakarta, CB -- Pasukan khusus Amerika Serikat akan segera terbang ke Marawi, Filipina untuk memberikan dukungan pada pihak militer melawan kelompok militan Maute, yang berbaiat pada ISIS.

Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kedutaan Besar AS di Filipina, Sabtu (10/6), menyusul terbunuhnya 13 marinir dalam pertempuran yang kembali pecah antara pasukan keamanan dan militan.

Hingga saat ini, pasukan keamanan Filipina masih belum bisa membungkam kelompok militan yang memulai bentrokan sejak 23 Mei lalu. Salah satu alasannya, menurut pasukan keamanan, karena Maute menggunakan warga sipil sebagai tameng manusia.

Dalam bentrokan terbaru yang pecah pada Jumat, militan menewaskan 13 orang marinir. Selain itu, seorang remaja berusia 15 tahun ikut tertembak peluru nyasar, ketika salat Jumat.

Perseteruan terbaru itu merupakan yang paling sengit di Marawi, selain bombardir serangan udara yang dilakukan pihak keamanan. Dalam serangan itu yang berlangsung selama 14 jam itu, Juru Bicara Militer Kolonel Edgardo Arevalo melaporkan 40 marinir dilaporkan terluka.

Khawatir dengan bentrokan yang terus meningkat, Kedubes AS di Manila menyebutkan tentara mereka akan memberikan bantuan, kendati menolak memberi detail lebih lanjut.

“Seperti permintaan dari Pemerintah Filipina, Pasukan Khusus AS akan membantu militer Filipina untuk misi di Marawi,” demikian pernyataan Kedubes AS, dikutip AFP.

Juru Bicara Militer Filipina yang berbasis di Marawi Letnan Kolonel Jo-ar Herrera mengonfirmasi bantuan tersebut, namun menambahkan pasukan khusus AS tidak akan terjun dalam pertempuran, namun “memberikan dukungan teknis”.

Sementara, soal korban jiwa dari pihak militer, Herrera menyebut belasan marinir yang tewas pada Jumat merupakan jumlah terbesar selama pertempuran yang sudah berlangsung lebih dari dua minggu tersebut.

Dia juga menambahkan adanya “indikasi kuat” bahwa Omarkhayam dan Madie Maute, dua pemimpin kelompok militan Maute, telah tewas dalam dua operasi terpisah. Meskipun demikian, laporan itu masih harus divalidasi.

“Ada baku tembak sengit, dari rumah ke rumah,” kata Herrera, dalam konferensi pers di Marawi, Sabtu.

Dia mengungkap total pasukan keamanan yang tewas selama pertempuran adalah 58 orang, sementara korban warga sipil mencapai 20 orang.

Puluhan ribu warga sipil sudah melarikan diri dari Marawi sejak pertempuran pecah di akhir Mei. Meskipun demikian, ribuan orang diyakini masih terjebak di tengah konflik.

“Kelompok teroris menggunakan masjid sebagai benteng, mereka juga menggunakan tameng manusia, kami tidak ingin lagi ada korban dari warga sipil dalam pertempuran ini,” kata Presiden Rodrigo Duterte yang segera menetapkan Darurat Militer setelah bentrokan pecah di Marawi.

Credit CNN Indonesia

Pasukan Afghanistan Tewaskan Tiga Tentara AS

Tentara Afghanistan dilaporkan menewaskan pasukan AS di Distrik Achin, Provinsi Nangarhar, Sabtu (10/6). (REUTERS/Lucas Jackson)

Jakarta, CB -- Tiga tentara Amerika Serikat dilaporkan tewas dan seorang lainnya terluka dalam seragan di timur Afghanistan.

Pemerintah lokal Afghanistan sebelumnya menyebutkan dua tentara AS tewas dan dua lainnya terluka dalam bentrokan di Achin, Provinsi Nangarhar, di mana pasukan khusus AS membantu militer Afghanistan melawan kelompok militan Taliban dan ISIS.

Namun, ketiga tentara AS itu bukan tewas di tangan militan, melainkan oleh pasukan Afghanistan dalam sebuah serangan yang disebut pemerintah setempat sebagai “serangan orang dalam terhadap pasukan internasional”

Taliban mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Juru Bicara Taliban Zabihullah Mujahid mengklaim di Twitter bahwa terdapat empat tentara AS yang terbunuh dalam serangan itu.

Sementara militan ISIS mengklaim insiden itu dilakukan oleh salah satu penyusup mereka.

“Siang hari ini, seorang tentara Afghanistan melepaskan tembakan pada pasukan AS di Distrik Achin dan menewaskan dua orang,” kata Juru Bicara Provinsi Nangarhar Attaullah Khogyani, kepada AFP.

“Tentara Afghanistan juga tewas dalam insiden itu.”

Adapun Pasukan NATO di Kabul menolak berkomentar atas insiden itu dan hanya mengonfirmasi hal tersebut.

Pada April, militer AS menjatuhkan bom non-nuklir terbesar (MOAB) di sebuah kawasan di distrik Achin yang dikenal sebagai tempat persembunyian ISIS. Bom raksasa itu menewaskan puluhan militan, namun pertarungan antara kelompok militan dan pasukan koalisi terus berlanjut.

Di sisi lain, insiden yang kerap disebut ‘gren-on-blue’ atau ketika pasukan Afghanistan menyerang pasukan koalisi, telah menjadi masalah utama bagi NATO saat bertugas di Afghanistan.

Pejabat negara barat mengatakan kebanyakan ‘serangan orang dalam’ dipicu dendam pribadi dan kesalahpahaman budaya, ketimbang akibat plot pemberontak.

Peristiwa pada Sabtu, terjadi setelah serangan udara AS menewaskan dan melukai enam orang polisi Afghanistan di selatan Provinsi Helmand.

Insiden semacam itu semakin memperuncing rasa tidak percaya antara militer lokal dan pasukan internasional.

Sebelumnya, pada Maret, tiga orang tentara AS terluka ketika pasukan Afghanistan melepaskan tembakan di Provinsi Helmand, yang disebut sebagai ‘insiden serangan orang dalam’ peritama tahun ini.

Insiden itu terjadi saat AS mempertimbangkan untuk mengirimkan lebih banyak pasukan ke Afghanistan.

Konflik Afghanistan sendiri merupakan yang terpanjang dalam sejarah militer Amerika. Pasukan NATO yang dipimpin AS, telah terjun langsung bertempur dengan pemberontak sejak 2001.

Kini jumlah pasukan AS di Afghanistan berjumlah 8400 orang, ditambah 5000 lainnya dari pasukan koalisi NATO. Mereka umumnya bertugas dalam kapasitas sebagai pelatih dan konsultan militer.

Credit CNN Indonesia

Tak hanya eks direktur FBI yang ditekan Trump, jaksa ini juga

Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (REUTERS/John Sommers II )

Washington (CB) - Bekas jaksa Preet Bharara, Minggu waktu AS, mengaku pernah beberapa kali ditelepon Donald Trump setelah Pemilu November tahun lalu. Panggilan telepon itu membuat dia merasa tidak nyaman. Dia akhirnya dipecat Trump karena mengabaikan panggilan telepon ketiga dari presiden AS itu.

Berbicara dalam program "This Week" ABC News, dalam pernyataan publik pertamanya sejak dipecat Trump Maret lalu dari jabatan jaksa penuntut di Manhattan, Bharara meyakini panggilan Trump itu melanggar batas antara pemimpin eksekutif dengan penyelidik kriminal yang independen.

"Adalah ganjil sekali dan aneh jika ada pembicaraan pribadi tanpa kehadiran jaksa agung dan tanpa pemberitahuan apa-apa, antara presiden dengan saya atau siapa pun jaksa yang diminta untuk menyelidiki sesuatu hal dan berada dalam posisi yang secara hipotetis menyelidiki kepentingan bisnis dan kolega presiden," kata Bharara.

Dia menyebutkan selama menjabat presiden, Barack Obama tak pernah sekali pun menelepon dia langsung.

Pengakuan Bharara ini tercetus hanya beberapa hari setelah mantan direktur FBI James Comey bersaksi di Senat bahwa Trump pernah memintanya menghentikan penyelidikan kaitan orang dekat Trump, Michael Flynn, dengan Rusia.

Bharara mengaku dua kali ditelepon Trump setelah Pemilu lalu diketahui hasilnya. "Agak sedikit tidak nyaman, meskipun dia belum menjadi presiden. (Tetapi) Dia sudah menjadi satu-satunya presiden terpilih," sambung Bharara.

Pada panggilan telepon yang ketiga yang terjadi dua hari setelah Trump dilantik, Bharara menolak menelepon balik Trump.

"Panggilan masuk. Saya memperoleh satu pesan. Kami membahasnya, menganggap adalah tidak pantas untuk menelepon balik. 22 jam kemudian saya diminta mengundurkan diri bersama dengan 45 orang lainnya," kata Bharara.

Bharara tak mau menilai Trump telah menghambat peradilan, namun dia menyebut insiden itu sebagai bukti mengenai adanya niat Trump itu, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Trump kembali semprot Comey, kali ini bilang "pengecut"

Presiden Amerika Serikat Donald Trump (REUTERS)

Jakarta (CB) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Minggu waktu setempat, meningkatkan serangannya dalam mendeskreditkan mantan direktur FBI James Comey yang telah dipecatnya, dengan menuduh orang ini pengecut karena membocorkan pertemuan pribadi mereka kepada publik dan Senat.

Dalam cuitan pagi-paginya dari padang golfnya di New Jersey, Trump mempertanyakan karakter Comey dan apakah Comey telah menyalahi aturan karena mengungkapkan perbincangan rahasia dengan seorang presiden.

Sebelum dipecat, Comey adalah pemimpin penyelidikan FBI menyangkut kaitan beberapa orang dekat Trump dengab pemerintah Rusia yang diyakini badan intelijen AS campur tangan pada Pemilu AS untuk mengarahkan dukungan rakyat AS kepada Trump.

Setelah dipecat, Comey membeberkan rincian pertemuannya dengan Trump bahwa sang presiden telah menuntut loyalitas dia dan menekan dia untuk menghentikan penyelidikan FBI atas penasihat keamanan nasional Trump.

"Saya yakin yang dibocorkan James Comey jauh lebih biasa dari pada yang dipikirkan orang-orang. "Benar-benar ilegal? Pengecut sekali!," cuit Trump seperti dikutip AFP.

Tak ada yang tahu apa maksud Trump dengan biasa, yang jelas para ahli hukum memang mempertanyakan apakah Comey telah menyalahi hukum karena membocorkan pembicaraan tertutup dengan seorang presiden Amerika.

Credit antaranews.com

Buntut testimoni Comey, Jaksa Agung AS dipanggil Senat

James Comey (REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo)

Washington (CB) - Jaksa Agung Jeff Sessions akan ditanyai Senat Amerika Serikat menyangkut pemecatan Direktur FBI James Comey dan pertemuannya dengan para pejabat Rusia pada dengar pendapat di Senat, Selasa waktu AS pekan ini.

Sessions menjadi pejabat tertinggi pertama dalam pemerintahan Presiden Donald Trump yang harus bersaksi dalam kasus kaitan Rusia dalam Pemilu AS tahun lalu.

Ketua Fraksi Demokrat Chuck Schumer dan sejawatnya Senator Jack Reed bertanya mengapa Sessions terlibat dalam pemecatan Comey 9 Mei lalu setelah menjauhkan diri dari penyelidikan koneksi Rusia itu.

Sessions sudah menyatakan bersedia memberikan kesaksian kepada komisi intelijen Senat yang pekan lalu menanyai Comey dalam urusan yang sama.

Senator Republik James Lankford, anggota panel intelijen Senat, menyatakan keputusan itu belum final, namun memperkirakan testimoni akan terbuka untuk publik.

Pekan lalu media massa AS melaporkan bahwa Sessions telah meminta mengundurkan diri karena berseberangan dengan Trump menyangkut keputusannya menjauhkan diri dari penyelidikan koneksi Rusia oleh FBI.

Testimoni Comey Kamis pekan lalu telah membersitkan pertanyaan mengenai hubungan Sessions dengan para pejabat Rusia yang dekat dengan Presiden Vladimir Putin. Salah satunya apakah pertemuan Sessions dengan Duta Besar Rusia Sergei Kislyak atau dengan pejabat Rusia lainnya terjadi sebelum atau sesudah Trump dilantik.

Maret silam Sessions memutuskan tak terlihat dalam penyelidikan koneksi Rusia, dan bersikukuh tidak melakukan kesalahan apa-apa. Masalahnya, dia tidak mengungkapkan pertemuan dia tahun lalu dengan duta besar Rusia, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Seif al-Islam, putra Muamar Khadafi, dibebaskan

Seif al-Islam, putra kedua mendiang pemimpin Libya Muamar Kadhafi (Reuters)

Jakarta (CB) - Seif al-Islam, putra kedua mendiang pemimpin Libya Muamar Kadhafi, kabarnya telah dibebaskan di Libya setelah sekitar lima tahun ditawan.

Brigade Abu Bakr al-Sadiq, milisi yang menguasai kota Zintan di Libya barat, menyebut Seif al-Islam telah dibebaskan Jumat malam, di bawah amnesti yang diberikan parlemen penguasa bagian timur Libya, berkaitan dengan Ramadan.

"Dia kini bebas dan telah meninggalkan kota Zintan," kata milisi ini dalam laman Facebook-nya seperti dikutip AFP.

Tak ada yang bisa mengonfirmasi pembebasan Seif al-Islam, namun jika benar maka hal itu akan makin mentidakstabilkan negara yang sudah dikerat-kerat dengan perpecahan dan kekerasan itu.

Seif al-Islam ditahan di Zintan sejak November 2011, beberapa hari setelah ayahnya dibunuh oleh pemberontak dukungan NATO yang mengakhiri kekuasaannya.

Milisi Zintan yang menentang pemerintah dukungan PBB yang berpusat di Tripoli, menolak menyerahkan Seif al-Islam kepada pihak berwenang kendati menghadapi banyak kasus.

Di antaranya adalah surat perintah penangkapan Seif al-Islam yang dikeluarkan Mahkamah Kejahatan Internasional di Den Haag atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan berkaitan dengan penindasan gerakan anti-Khadafi.

Pengacara Seif al-Islam, Karim Khan, hanya menjawab "Untuk sementara ini saya tak bisa mengonfirmasi atau membantah hal apa pun," ketika ditanyai kebenaran pembebasan Seif al-Islam.

Sebelum ini laporan pembebasan Seif al-Islam selalu terbukti tidak benar.

Credit antaranews.comn

Pasukan Arab-Kurdi menerebos masuk ibu kota ISIS, Raqqa

Warga meninggalkan daerah sekeliling bendungan Sungai Efrat, timur kota Raqqa, mengendarai motor mereka menuju wilayah yang dikontrol Pasukan Demokratik Suriah (SDF), Suriah, Kamis (30/3/2017). (REUTERS/Rodi Said)

Jakarta (CB) - Para pejuang Suriah dukungan AS berhasil merebut distrik kedua kota Raqqa, Minggu waktu setempat, dan melancarkan serangan terbaru ke sebuah pangkalan di bagian utara ibu kota ISIS itu.

Pasukan Demokratik Suriah (SDF) itu belama lama pekan ini menembus Raqqa setelah menyatakan telah mengawali serangan terakhir ke kota yang diduduki ISIS tersebut.

Minggu waktu setempat itu aliansi Arab-Kurdi ini menyatakan para pejuanganya "telah membebaskan daerah Al-Romaniya di front barat Raqqa, setelah dua hari baku tembak".

SDF juga sudah menduduki distrik Al-Meshleb yang diduduki beberapa saat setelah mengumukan tekanan terakhir untuk membebaskan Raqqa Selasa pekan ini.

Hari Minggu itu para pejuang Al-Meshleb merangsek jauh ke pusat kota

"Jika mereka sampai merebut seluruh daerah, maka itu akan menjadi gerak maju paling penting mereka karena itu akan membuat mereka berada di gerbang Kota Tua," kata Observatorium HAM Suriah Rami Abdel Rahman seperti dikutip AFP.

Credit antaranews.com

Inikah alasan sebenarnya Saudi cs putus dengan Qatar?

Pedagang saham memperhatikan layar yang menampilkan informasi saham di Bursa Saham Qatar di Doha, Qatar, Senin (5/6/2017), menyusul pemutusan hubungan diplomatik. ( REUTERS/Stringer)

Baghdad (CB) - Qatar pernah mengirimkan ratusan juta dolar AS untuk membebaskan sandera mereka di Irak. Kini Irak, lewat perdana menterinya, mengaku masih menyimpan ratusan juta dolar AS uang yang dikirim Qatar pada April untuk pembebasan anggota-anggota keluarga penguasa Qatar yang diculik di Irak pada 2015.

Menurut pers, sebagian dari uang itu masuk kantong Iran sehingga membuat murka Arab Saudi dan tetangga-tetangga Qatar di Arab Teluk. Dan kemarahan inilah yang memicu negara-negara itu memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar.

Tetapi menurut Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi, lewat siaran televisi Minggu waktu setempat, uang sebesar itu masih tersimpan di bank sentral Irak di Baghdad.

"Tak satu dolar atau satu euro pun uang itu telah dikeluarkan; semuanya masih ada di brankas, diawasi oleh sebuah komisi dan dua wakil pemerintah Qatar yang datang untuk memeriksa ketika mereka mendepositokan di bawah perwalian bank sentral", kata Abadi.

Keputusan mengenai bagaimana menyeluarkan uang ini "memiliki aspek politik dan aspek hukum, uang itu akan diambil sesuai dengan hukum Irak," kata dia tanpa menjelaskan lebih jauh.

Abdi menyatakan April silam pihak berwajib telah menyita koper-koper berisi ratusan juta dolar AS dalam sebuah jet pribadi Qatar yang mendarat di Baghdad. Menurut dia, uang sebesar itu adalah bagian dari kesepakatan sandera Qatar tanpa persetujuan Irak.

26 sandera yang merupakan para anggota keluarga penguasa Qatar diculik selagi acara berburu di Irak selatan pada 2015. Tak dijelaskan bagaimana pembebasan mereka telah dinegosiasikan.

Tak ada yang mengaku bertanggung jawab atas penculikan yang terjadi di dekat perbatasan Saudi-Irak yang didominasi muslim Syiah yang dekat kepada Iran, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Dubes RI bantah rumor ada konsentrasi pasukan di perbatasan Saudi-Qatar

Peta sejumlah negara kawasan Jazirah Arab. (Repro: World Atlas)

Jakarta (CB) - Duta Besar RI untuk Qatar Marsekal Madya TNI (Purn) Muhammad Basri Sidehabi membantah rumor ada konsentrasi pasukan di perbatasan Arab Saudi-Qatar menyusul krisis diplomatik kedua negara.

Menjawab rumor itu, mantan Irjen TNI ini mengirim tim guna melihat perkembangan di perbatasan kedua negara secara langsung dan memerifikasi serta mengupdate informasi mengenai prosedur imigrasi melintasi perbatasan.

"Berdasarkan pantauan, kondisi perbatasan aman dan terkendali. Rumor yang beredar mengenai mobilisasi pengerahan militer ternyata tidak terbukti," kata Basri menenangkan WNI di Qatar dalam acara Nuzulul Quran di KBRI ini, seperti disampaikan Minister Counsellor KBRI Doha Boy Dharmawan kepada Antara, Senin.

"Imigrasi Qatar masih mengijinkan setiap pemegang paspor Saudi untuk melintasi perbatasannya. Namun terjadi penurunan lalu lintas yang cukup drastis di perbatasan sekitar 75 persen. Apalagi mengingat sebelumnya sekitar 40 persen kebutuhan impor Qatar melalui perbatasan darat Saudi," sambung Basri.

Ketua Indonesia Muslim Society in Qatar (IMSQA) Abdullah lega mendengarkan paparan Basri dan berterima kasih kepada Dubes Basri karena memfasilitasi acara Nuzulul Quran sekaligus memberikan paparan bagi WNI agar tetap tenang dalam menghadapi konflik di Qatar.

"Kami merasa tenang dengan upaya yang dilakukan KBRI," kata Abdullah.

250 WNI di Qatar dari 51 organisasi masyarakat Indonesia di Qatar menggelar doa bersama agar krisis diplomatik Arab-Qatar segera berakhir.

Peringatan Nuzulul Quran adalah rangkaian dari kegiatan Ramadan yang dilakukan Komunitas Indonesia yang dikoordinasikan Indonesia Muslim Society in Qatar (IMSQA) pimpinan Abdullah dan Persatuan Masyarakat Indonesia di Qatar (Permiqa) yang menjadi wadah bagi sekitar 40 ribu WNI yang dipimpin Edwin Kurniawan.

Acara ini adalah rangkaian acara komunitas diaspora Indonesia di berbagai kota di Qatar seperti Dukhan, Messaid, Wakrah, Alkhor dan Doha,

Pada acara ini Muhammad Basri meminta masyarakat Indonesia memdoakan agar konflik di Timur Tengah segera memperoleh solusi yang baik untuk kawasan Timur Tengan, khususnya bagi umat Islam.

Basri mengatakan Presiden Jokowi telah menelepon Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani pada 9 Juni lalu, guna menyampaikan komitmen Indonesia untuk berperan dalam penyelesaian konflik melalui dialog. Sebelumnya Menlu Retno juga singgah ke Qatar dan berkomunikasi dengan Menlu Qatar Sheikh Muhammad Al-Thani dan sekaligus melihat kesiapan KBRI dalam mengakhiri konflik ini.

Menurut Boy, KBRI telah membentuk Satuan Tugas khusus guna memastikan kesiapan staf KBRI dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada WNI. Selain itu, KBRI juga telah memikirkan langkah antisipasi guna melindungi WNI dan aset Pemerintah RI di Qatar.

KBRI menghimbau WNI segera memperbarui data dengan melaporkan keberadaannya di Qatar. Layanan lapor diri bisa dilakukan online melalui http://paspor.kbridoha.com.

Jumlah WNI di Qatar yang telah melapor diri ke KBRI sampai Juni 2017 adalah 29 ribu. Dalam rangka memperkuat pelayanan masyarakat, KBRI juga menyediakan layanan Hotline KBRI Doha pada +974 3332 2875.

Credit antaranews.com

AS, Turki bahas masalah Qatar, Suriah melalui telepon

Peta sejumlah negara kawasan Jazirah Arab. (Repro: World Atlas)

Ankara (CB) - Menteri Luar Negeri Rex Tillerson dan timpalannya dari Turki, Mevlut Cavusoglu, membahas perkembangan di Suriah dan perselisihan Qatar dengan sesama negara Arab melalui telepon pada Sabtu, kata sumber di Kementerian Luar Negeri Turki.

Pembicaraan telepon itu, yang dilakukan atas permintaan Tillerson, terjadi setelah Tillerson pada Jumat mendesak Arab Saudi dan negara lain Teluk meringankan kucilan mereka terhadap Qatar. Ia menilai itu menyebabkan dampak kemanusiaan tidak perlu dan memengaruhi perjuangan Amerika Serikat melawan IS.

Tidak ada rincian terkait pembicaraan telepon itu.

Dengan mengacu pada tanggapan Tillerson atas kucilan itu, Presiden Turki Tayyip Erdogan mengatakan dalam pidato di acara buka puasa Ramadhan di Istanbul pada Jumat, "Saya nilai, itu seharusnya dicabut sepenuhnya."

Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain dan Mesir memutuskan hubungan dengan Qatar pada Senin, menuduhnya mendukung militan Islam dan musuh mereka, Iran. Qatar menilai tuduhan itu tidak berdasar. Beberapa negara mengikuti hal itu.

Erdogan bersumpah untuk terus mendukung Qatar setelah persetujuan cepat undang-undang tentang penggelaran pasukan Turki di sana. Pada Sabtu, dia mengatakan kepada menteri luar negeri Bahrain bahwa perselisihan tersebut harus diatasi pada akhir Ramadhan.

Erdogan pada Kamis juga menyetujui kesepakatan antara Turki dan Qatar dalam kerja sama pelatihan militer. Kedua rancangan undang undang itu dibuat sebelum perselisihan antara Qatar dan sesama negara Arab lainnya meletus.

Turki juga telah berjanji untuk menyediakan pasokan makanan dan air untuk Qatar.

Turki telah mempertahankan hubungan baik dengan Qatar dan juga beberapa tetangga Teluk Arabnya. Turki dan Qatar sama-sama memberikan dukungan untuk kelompok Ikhwanul Muslimin di Mesir dan mendukung pemberontak berjuang untuk menggulingkan Presiden Suriah Bashar al-Assad.

Turki dan sesama anggota NATO Amerika Serikat juga berselisih mengenai dukungan Amerika Serikat pada milisi Kurdi Suriah, YPG, dalam perang melawan kelompok IS di Suriah. Turki menilai YPG sebagai perpanjangan Partai Buruh Kurdistan (PKK), yang telah melakukan pemberontakan selama tiga dasawarsa di Turki.

Amerika Serikat mengatakan pekan lalu bahwa pihaknya telah mulai memasok senjata ke YPG untuk penyerangan di kota Raqqa di Suriah, yang memperdalam kemarahan Turki. Peran YPG dalam kampanye Raqqa telah mempertegang hubungan antara Amerika Serikat dan Turki, yang takut jika hal itu menumbuhkan kekuasaan Kurdi di sepanjang perbatasannya.

Sementara itu, sekutu pimpinan Arab Saudi melawan Qatar, yang kaya akan gas, bertambah jadi sembilan negara Sabtu ketika Niger menyatakan negara Afrika itu akan memutuskan hubungan diplomatik dengan Doha, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Jumat, 09 Juni 2017

Putin: Jika Rusia-AS Perang, Tidak Akan Ada yang Selamat

MOSKOW - Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan, jika Rusia dan Amerika Serikat (AS) pada akhirnya berperang, maka dia yakin tidak akan ada yang selamat dalam konflik langsung diantara kedua negara tersebut.

"Saya pikir tidak ada yang bisa bertahan dalam konflik semacam itu," kata Putin saat melakukan wawancara dengan sutradara film ternama Oliver Stone, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (7/6).

Putin, dalam wawancara tersebut kemudian membahas mengenai keberadaan NATO. Dia mengatakan, setelah perang usai, mengapa NATO masih dipertahankan. Ia juga menyebut NATO terus mencari gara-gara dengan Rusia agar mereka terus mendapatkan pengakuan dari dunia.

"Tidak ada lagi Blok Timur, tidak ada lagi Uni Soviet. Karena itu, mengapa NATO tetap ada? Kesan saya adalah untuk membenarkan keberadaannya, NATO memiliki kebutuhan musuh luar, ada pencarian terus-menerus untuk musuh. Atau, beberapa tindakan provokasi untuk menamai seseorang sebagai musuh," ungkap Putin.

Terkait dengan normalisasi hubungan Rusia-AS masih ada, Putin menyebut selalu ada harapan untuk memperbaiki hubungan diantara kedua negara. Tapi sayangnya harapan itu terus memudar seiring dengan kebijakan yang diambil oleh AS.

"Harapan? Selalu ada harapan, sampai mereka siap membawa kita ke pemakaman dan mengubur kita," tukas Putin.

Credit sindonews.com

Mengebom Jemaah Salat di Masjid Suriah, AS Nyatakan Sah

Orang-orang memeriksa bangunan masjid di Al-Jinah, Aleppo, Suriah, yang rusak akibat serangan bom militer AS pada 17 Maret 2017. Foto/REUTERS/Ammar Abdullah

WASHINGTON - Hasil investigasi militer terkait serangan bom udara AS di sebuah masjid di Aleppo, Suriah, yang membunuh lebih dari 40 orang beberapa waktu lalu, telah dirilis. Militer Washington akui ada kekeliruan karena serangan menghantam orang-orang salat, namun serangan tetap dinyatakan sah sesuai hukum karena ditargetkan terhadap al-Qaeda.

Mayoritas korban tewas dalam serangan bom AS itu adalah warga sipil. Militer Amerika berdalih, serangan yang menghantam masjid di Al-Jinah, Aleppo, ditargetkan terhadap pertemuan para anggota al-Qaeda.

Hasil investigasi itu dirilis Komando Pusat (CENTCOM) AS pada hari Rabu waktu AS. Hasil penyelidikan itu memuat temuan dan rekomendasi dari penyelidikan internal terhadap serangan udara pada 16 Maret 2017 di Al-Jinah.

CENTCOM menjabarkan hasil penyelidikan militer itu dalam rangkaian tweet melalui akun Twitter-nya, @CENTCOM, yang dikutip SINDOnews, Kamis (8/6/2017).

AS pada awalnya menolak mengakui kekeliruan target dalam serangannya. Pentagon kala itu hanya bersedia mengakui bahwa serangannya ditujukan terhadap sebuah pertemuan teroris di wilayah yang berbatasan dengan Idlib.

Pentagon kala itu bahkan berani mengklaim masjid di Al-Jinnah masih utuh, meski bukti video menunjukkan fakta sebaliknya. Pada awal Mei 2017, CENTCOM akhirnya mengakui bahwa serangan bom itu memang menghancurkan masjid.

“Investigasi temuan perwira terkait penyelidikan serangan udara di Al-Jinah, Provinsi Aleppo, Suriah, pada 16 Maret,” bunyi tweet awal dari rangkaian tweet akun @CENTCOM.

“Penyelidikan menemukan serangan tersebut sesuai dengan persyaratan operasional dan sah,” lanjut tweet tersebut. “Serangan tersebut menimpa sebuah pertemuan al-Qaeda, bukan pertemuan sipil.”

Laporan CENTCOM itu juga mencantumkan perihal informasi intelijen yang diterima komandan militer terkait lokasi pertemuan tentang sekelompok teroris al-Qaeda dan orang-oran yang berkolaborasi dengan kelompok itu. Para pengambil keputusan percaya pertemuan tersebut akan berlangsung di sebuah gudang dan sebuah tempat tinggal. Informasi itulah yang jadi acuan militer AS memproses target.

”Sel serangan mengikuti prosedur untuk memastikan bahwa pertemuan tersebut merupakan target militer yang sah, memastikan serangan tersebut akan proporsional, dan melakukan semua tindakan pencegahan yang layak untuk meminimalkan risiko kerusakan atau korban sipil,” kata Mayor Josh T. Jacques, Kepala Operasi Media untuk CENTCOM dalam sebuah pernyataan kepada Russia Today.

Serangan AS menggunakan pesawat jet tempur F-15 dan pesawat tempur MQ-9 Reaper untuk menargetkan gudang tersebut. Namun, serangan itu ternyata juga menghantam masjid yang berdekatan dengan target.

Versi CENTCOM, sekitar dua lusin korban tewas adalah anggota Al-Qaeda dan afiliasinya. Namun, warga setempat menyatakan mayoritas korban jiwa adalah kalangan sipil.

Human Rights Watch (HRW) yang merilis laporan berdasarkan laporan saksi mata, mengatakan bahwa masjid tersebut telah digunakan jemaah salat setiap hari. HRW menuduh pasukan AS gagal memeriksa kembali fakta di lapangan sebelum meluncurkan serangan.

”Serangan udara terjadi di antara matahari terbenam dan salat malam, saat pejabat AS seharusnya tahu bahwa akan ada orang-orang yang berkumpul di masjid,” kata Wakil Direktur HRW Divisi Timur Tengah dan Afrika, Lama Fakih.

Credit sindonews.com

Ilmuwan: Kim Jong-un Bisa Hancurkan Gunung Berapi Korut dengan Nuklir

WASHINGTON - Para ilmuwan Amerika Serikat (AS) dan Inggris memperingatkan bahwa Kim Jong-un bisa memerintahkan penghancuran gunung berapi suci di Korea Utara (Korut) dengan tes senjata nuklir. Gunung berapi bernama Paektu, dinyatakan sebagai gunung suci karena diklaim sebagai tempat kelahiran ayah Kim Jong-un, Kim Jong-il.

Menurut para ilmuwan, jika Gunung Paektu jadi target uji tembak senjata nuklir maka gunung tersebut berisiko meletus.

Gunung Paektu berada di wilayah perbatasan dengan China. Selama 15 tahun terakhir gunung itu tercatat sebagai gunung berapi yang paling mematikan dalam sejarah bencana Korut.

Meski rezim Korut menyucikan Gunung Paektu karena diklaim sebagai tempat lahir Kim Jong-il, namun sejarah yang benar adalah ayah Kim Jong-un itu lahir di Rusia. Gunung ini pernah jadi pemberitaan media-media internasional ketika diktator muda Korut, Kim Jong-un, mencapai puncak di ketinggian 9.022 kaki.

Bruce Bennett, ilmuwan yang juga analis pertahanan senior di Rand Corporation telah memperingatkan bahaya dari gung berapi Paektu. Bennett kepada CNN mengatakan bahwa tes senjara yang berkekuatan besar dapat menimbulkan efek bencana bagi gunung berapi tersebut.

“Itu bisa menjadi letusan yang sangat besar, membunuh ribuan orang—jika tidak puluhan ribu orang—China dan Korea Utara,” katanya.

”Kami tidak tahu apakah ledakan nuklir yang lebih besar akan menghentikannya, tapi tentu saja mungkin. Orang-orang China selama bertahun-tahun khawatir bahwa dia (Kim Jong-un) akan menyebabkan gunung berapi itu meletus,” ujarnya, yang dilansir semalam (8/6/2017).

Dr Amy Donovan, ilmuwan lain dari King's College di London, mengatakan kerusakan hebat berpotensi terjadi di gunung itu jika ada ledakan 50 sampai 100 kiloton. Tes senjata nuklir Korut sebelumnya dilaporkan berdaya ledak sekitar 10 kiloton.

Stephen Grand, seismolog di University of Texas kepada National Geographic juga pernah memperingatkan bahaya dari risiko letusan gunung berapi Paektu.

”Struktur bawah permukaan dapat membantu memprediksi masa depan, meski tidak memiliki kepastian. Kita perlu mengikuti bagaimana situasi saat ini berubah seiring berjalannya waktu,” ujarnya.

Credit sindonews.com

Fosil Manusia 300.000 Tahun Ditemukan di Maroko Picu Spekulasi Nabi Adam

Fosil yang ditemukan di Maroko (kiri) dan fosil manusia modern (kanan). Foto/NHM London

RABAT - Para arkeolog menemukan fosil di Maroko yang mereka klaim sebagai fosil manusia tertua di dunia. Fosil yang diperkiraan berumur 300.000 tahun ini memicu spekulasi tentang sosok Nabi Adam yang diyakini umat sebagai manusia pertama.

Fosil tersebut yang ditemukan di situs arkeologi Jebel Irhoud, Maroko. Fosil yang ditemukan termasuk fosil tiga orang dewasa, satu remaja, dan satu anak berusia sekitar delapan tahun.

Laporan temuan fosil manusia yang diklaim tertua itu diterbitkan di jurnal Nature. Menurut periset, tulang dari objek temuan berusia sekitar 300.000 tahun yang membuatnya menjadi temuan yang sangat penting. Sebab, fosil tertua yang sebelumnya ditemukan diprediksi berumur 195.000 tahun.

Lokasi situs penemuan juga penting bagi peneliti, yang sebelumnya mengira awal mula manusia berakar di Afrika timur.

”Dulu kami berpikir bahwa ada tempat lahir manusia 200 ribu tahun yang lalu di Afrika timur, namun data baru kami mengungkapkan bahwa Homo Sapiens menyebar ke seluruh benua Afrika sekitar 300.000 tahun yang lalu,” kata Jean-Jacques Hublin, peneliti dari Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology di Leipzig, Jerman.

“Manusia tidak muncul dengan cara 'Adam' di 'Taman Eden' kecil di suatu tempat di Afrika Timur. Ini adalah proses pan-Afrika dan skenario yang lebih kompleks daripada yang telah dibayangkan sejauh ini,” jelas Hublin kepada Reuters, yang dilansir Kamis (8/6/2017).

Prediksi umur fosil manusia itu dianalisa para peneliti dengan metode "thermoluminescence dating". Metode ini diklaim memungkinkan peneliti menghitung umur fosil manusia mendekati dari yang sebenarnya.

”Situs yang terkenal pada zaman ini sangat langka di Afrika, tapi kami beruntung karena banyak artefak batu Jebel Irhoud telah dipanaskan di masa lalu,” kata ahli geokronologi Daniel Richter, yang sebelumnya juga di Max Planck Institute.

Temuan ini juga memberikan informasi tentang evolusi spesies manusia, karena fosil tersebut ditemukan memiliki “otak” besar yang tidak berbentuk ”bulat” seperti yang dimiliki manusia saat ini.

Credit sindonews.com

Erdogan Setujui UU Pengerahan Tentara Turki ke Qatar

ANKARA - Presiden Turki Recep Erdogan telah menyetujui undang-undang yang menjadi payung hukum pengerahan tentara Ankara ke Qatar. Persetujuan Erdogan muncul setelah aturan itu diratifikasi parlemen.

Presiden Erdogan sebelumnya mengkritik negara-negara Arab yang telah mengisolasi Qatar atas tuduhan Doha mendukung terorisme. Persetujuan Erdogan disampaikan pihak Kantor Kepresidenan Turki dalam sebuah pernyataan.

Menteri Luar Negeri Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani menyambut positif upaya Turki untuk mengrimkan pasukannya ke Doha. ”Pasukan Turki datang ke Qatar untuk kepentingan keamana seluruh wilayah,” kata al-Thani yang dikutip dari Hurriyet, Jumat (9/6/2017).

Di bawah undang-undang baru, Turki bisa mengerahkan hingga 5.000 tentaranya ke Qatar. Pasukan Turki saat ini dilaporkan siaga dan siap untuk ditempatkan di Doha.

Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Mesir, Yaman, Maladewa dan Libya telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar atas tuduhan Doha mendukung terorisme, termasuk mendanai kelompok militan yang didukung Iran. Imbas perang diplomatik ini, Qatar diisolasi negara-negara Arab tersebut.

Qatar sendiri telah membantah tuduhan itu. Negara itu mengklaim kebijakan luar negerinya sarat dengan perdamaian.

Erdogan sebelumnya telah menyuarakan dukungannya untuk Doha. ”Kami tidak menemukan kebenaran atas sanksi terhadap Qatar,” kata Erdogan seperti dikutip Bloomberg.

”Cara yang paling tepat bagi negara-negara Dewan Kerjasama Teluk (GCC) untuk menyelesaikan masalah internal mereka adalah melalui dialog. Dalam hal ini, kami mengagumi pendekatan konstruktif dan bagus dari Qatar,” ujar Erdogan.

Krisis Teluk ini pecah salah satunya juga dipicu publikasi kantor berita Qatar, QNA, pada 23 Mei 2017. Media itu menerbitkan komentar negatif Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani tentang Arab Saudi.

Selain itu, pemberitaan itu juga mengulas diskusi tentang peran Iran di Timur Tengah dan pandangan Emir Qatar soal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, peran Hamas serta peran Hizbullah di kawasan.

Namun, QNA dengan cepat mencabut berita tersebut dan mengklaim telah menjadi korban peretasan oleh kelompok hacker.

Credit sindonews.com

Indonesia Siap 'Damaikan' Qatar dengan Saudi Cs

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi terus memantau situasi krisis Teluk via komunikasi dengan sejumlah Menlu negara Teluk. Menlu Retno menyatakan siap menengahi konflik diplomatik antara Qatar dengan negara-negara Arab, termasuk Arab Saudi

Indonesia siap "mendamaikan" konflik diplomatik tersebut jika diminta. Kesanggupan Indonesia ini disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Christiawan Nasir, Jumat (9/6/2017).

"Intinya bagi Indonesia, masalah keamanan dan stabilitas jadi prioritas, baik di kawasan ataupun global. Indonesia selalu berposisi siap berkontribusi membantu dan mendorong agar perdamaian selalu terjaga baik di kawasan atau globaal," katanya.

"Terkait dengan situasi yangg berkembang di Timur Tengah belakangan, sejak awal Menlu RI terus mengikuti secara prihatin. Menlu (Retno) sudah berbicara dengan Menlu di GCC (Dewan Kerjasama Teluk) seperti Arab Saudi, Kuwait, Qatar dan juga komunikasi dengan Menlu Turki dan Iran," ujar Arrmanatha.

"Intinya, pesan yang dismpaikan Menlu Retno adalah dorong agar semua pihak untuk menahan diri dan berkontribusi meredakan konflik. Kita dorong untuk kedepankan dialog dan rekonsiliasi. Tegakkan prinsip hubungan internasional di bawah peraturan PBB, seperti hormati kedaulatan masing-masih negara," lanjut diplomat Indonesia ini.

Dia melanjutkan, jika Indonesia diminta menengahi konflik tersebut, maka dengan senang hati Indonesia akan membantu.

"Pesan yang disampaikan Menlu (Retno), apabila Indonseia ditujuk kita siap berkontribusi. Tapi, kita harus pahami bahwa ini ketegangan di kawasan Timur Tengah, mereka punya mekanisme sendiri untuk bisa menyelesaikan dan meredakan situasi di sana," imbuh Arrmanatha.

Menlu RI sudah berbicara selama dua jam dengan Menlu Kuwait mengenai krisis Qatar. Dalam pembicaraan itu, Menlu Retno menekankan pesan Indonesia untuk terus menjaga stabilitas dan perdamaian serta menghormati hukum internasional. Indonesia juga mendorong rekonsiliasi.

Credit sindonews.com

Mesir Desak PBB Investigasi Qatar Beri USD1 Miliar ke Teroris

NEW YORK - Mesir mendesak Dewan Keamanan (DK) PBB untuk membuka penyelidikan terhadap Qatar. Negara kaya itu diduga memberikan USD1 miliar kepada kelompok teroris yang aktif di Irak sebagai uang tebusan.

Pada hari Senin, Financial Times melaporkan bahwa Qatar membayar USD1 miliar untuk membebaskan anggota keluarga kerajaannya yang diculik di Irak saat berburu.

Komandan kelompok militan dan pejabat pemerintah di wilayah tersebut mengatakan kepada Financial Times bahwa Doha menghabiskan uangnya dalam sebuah transaksi yang menjamin pembebasan 26 anggota partai elit Qatari di Irak selatan dan sekitar 50 militan ditangkap oleh jihadis di Suriah.

Laporan tersebut mengatakan bahwa Qatar memberikan uang itu kepada dua kelompok yang masuk dalam daftar hitam Timur Tengah. Keduanya mempunyai afiliasi dengan al-Qaeda yang bertempur di Suriah dan pejabat keamanan Iran.

Qatar telah mencoba menolak untuk memberikan uang tebusan untuk menjamin pembebasan 26 warganya, termasuk anggota keluarga kerajaan, yang diculik di Irak oleh kelompok bersenjata tak dikenal di Irak. Warga Qatar di bebaskan pada bulan April, sekitar 18 bulan setelah mereka diculik dalam perjalanan berburu di Irak selatan.

"Di mana-mana ada kabar bahwa Qatar membayar sampai USD1 miliar ke kelompok teroris yang aktif di Irak untuk membebaskan anggota keluarga kerajaannya," kata diplomat senior Mesir di PBB, Ihab Moustafa Awad Moustafa, kepada Dewan Keamanan seperti dikutip dari Al Arabiya, Jumat (9/6/2017).

"Pelanggaran resolusi Dewan Keamanan ini, jika terbukti benar, pasti akan berdampak negatif terhadap upaya kontra-terorisme di lapangan," katanya.

"Kami mengusulkan agar dewan tersebut melancarkan investigasi komprehensif terhadap insiden ini dan insiden serupa lainnya," imbuhnya.

Resolusi Dewan Keamanan PBB menyerukan kepada negara-negara untuk mencegah para teroris memperoleh manfaat secara langsung atau tidak langsung dari pembayaran uang tebusan atau dari konsesi politik dan untuk menjamin pelepasan sandera yang aman.

"Kami juga ingin tahu bagaimana Dewan Keamanan dapat menangani pelanggaran tersebut, pelanggaran mencolok terhadap resolusi tersebut," ujar Moustafa.

Misi Qatar di Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak segera tersedia untuk mengomentari atas permintaan Mesir untuk sebuah penyelidikan.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres siap untuk mendukung upaya diplomatik guna menyelesaikan ketegangan antara Qatar dan negara-negara Teluk Arab lainnya "jika diinginkan oleh semua pihak. Hal itu diungkapkan oleh juru bicaranya.

"Sekretaris Jenderal mengikuti situasi di Timur Tengah dengan keprihatinan mendalam," juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan.

"Dia mendesak negara-negara di kawasan ini untuk menghindari meningkatnya ketegangan dan berupaya untuk mengatasi perbedaan mereka," tukasnya.

Credit sindonews.com

Filipina Buru 200 Pendukung Militan Maute, Termasuk Politikus

Militer memburu sekitar 200 orang termasuk politikus-politikus yang diduga mendukung kelompok militan Maute di Marawi, bagian selatan Filipina. (Foto: REUTERS/Erik De Castro)

Jakarta, CB -- Seorang politikus lokal ditangkap dan beberapa lainnya diburu polisi karena diduga mendukung kelompok militan Maute yang tengah bertempur dengan militer di Marawi, bagian selatan Filipina.

Pihak berwenang melaporkan, kelompok bersenjata di wilayah itu telah mendapat dukungan dari politikus, bahkan penduduk setempat. Kepala staf militer, Jenderal Eduardo Ano, mengatakan sekitar 200 orang masuk dalam daftar buron mereka.

"Ini adalah kombinasi antara sejumlah nama politikus, warga sipil, dan anggota kelompok Maute beserta pemimpin-pemimpinnya," ucap Ano, Kamis (8/7).

Sejak militan mengibarkan bendera ISIS di Marawi akhir Mei lalu, bentrokan di wilayah bermayoritaskan Muslim itu setidaknya telah menelan hingga 200 korban tewas, termasuk tentara dan warga sipil.

Maute merupakan kelompok militan yang dinamai dari nama pendirinya yakni Maute bersaudara. Kelompok tersebut telah mendeklarasikan berbaiat pada ISIS dan diyakini masih bersembunyi di banyak sudut kota Marawi.

Militer telah menangkap Wali Kota Marawi, Fahad Salic, yang diduga turut memberontak pemerintah pada Rabu (7/6) kemarin. Militer menyebut laporan bahwa Salic mendukung kelompok militan di sana telah muncul jauh sebelum krisis Marawi pecah.

"Jauh sebelumnya, ada laporan bahwa dia [Salic] adalah pendukung setia mereka. Dia menyediakan logistik dan finansial selama bertahun-tahun untuk kelompok Maute," tutur juru bicara militer, Brigadir Jenderal Gilbert Gapay.

Tak sampai disitu, militer juga turut membekuk ayah dari Maute bersaudara, Cayamora Maute, di Davao selatan, kampung halaman Presiden Rodrigo Duterte yang berjarak 190 kilometer dari Marawi.

Cayamora diboyong ke penjara di Manila, menjauhkan potensi militan di selatan yang berupaya melepaskannya, kata Gapay.

"Cayamora Maute dianggap sebagai salahs atu otak kelompok militan itu," ujar Gapay, seperti dikutip AFP.

Kerusuhan yang telah berlangsung hampir tiga minggu ini membuat Duterte terpaksa mendeklarasikan darurat militer di seluruh Mindanao, provinsi dengan jumlah penduduk sekitar 20 juta orang.

Wilayah di selatan Filipina itu memang telah lama dilanda pemberontakan separatis yang sedikitnya telah menewaskan lebih dari 120 ribu orang.

Credit CNN Indonesia

Kejahatan Anti-Muslim Melonjak 5 Kali Lipat Pascateror London

Wali Kota London, Sadiq Khan, menyebut tingkat kejahatan berdasar kebencian khususnya terhadap umat Muslim mencapai jumlah tertinggi sejak teror London terjadi. (Foto: Reuters/David Gray)

Jakarta, CB -- Wali Kota London Sadiq Khan mengatakan sentimen dan kejahatan anti-Muslim meningkat lima kali lipat sejak insiden teror di Jembatan London menewaskan delapan orang pada Sabtu pekan lalu.

"Statistik sementara hingga 6 Juni menunjukkan 40 persen peningkatan insiden rasisme, dibandingkan dengan jumlah rata-rata harian pada tahun ini, dan lima kali lipat peningkatan pada jumlah insiden Islamofobia," tutur Khan melalui pernyataan resmi kantornya, Kamis (8/6).

Berdasarkan data kantor wali kota, terdapat 54 insiden rasisme pada Selasa (6/6), jauh meningkat dibandingkan rata-rata 38 insiden per hari pada tahun ini. Dua puluh di antaranya merupakan insiden anti-Muslim yang juga jauh melonjak di atas rata-rata 4 insiden per hari selama 2017.

Menurut Khan, ini bahkan menjadi jumlah tertinggi kejadian Islamofobia di tahun 2017 yang jauh meningkat dibandingkan pascaserangan teror dengan korban 130 jiwa pada November 2015 di Paris.

Melalui akun Facebook-nya, Khan meminta warga untuk tetap bersatu bersama-sama dan mengirimkan pesan tegas bahwa London tidak akan terpecah hanya karena terorisme dan "orang-orang yang berusaha menyakiti kita."

"Selain melakukan segala upaya membasmi ekstremisme, polisi juga tak akan menolerir bentuk kejahatan dan kebencian seperti ini," ucapnya.

Kepolisian Metropolitan London melaporkan telah melakukan sekitar 25 penangkapan terkait pelanggaran kejahatan berdasarkan kebencian sejak Sabtu (3/6).

Aparat keamanan juga dikabarkan telah berkoordinasi dengan berbagai tempat ibadah keagamaan di ibu kota Inggris itu dan meminta mereka melaporkan segala kejadian yang berhubungan dengan kejahatan berdasar kebencian.

"Polisi akan menangani masalah ini dengan serius," ucap Dave Stringer, kepala unit hubungan masyarakat kepolisian London.

Stringer mengatakan, pihaknya memang mendapati tren kejahataan berdasarkan kebencian terus meningkat dari tahun-ke-tahun, menyusul semakin besarnya kemauan korban untuk melaporkan model kejahatan seperti itu.

Meski begitu, masih banyak kejahatan berdasarkan kebencian seperti tindakan rasisme dan diskriminasi yang tidak dilaporkan dan terungkap.

"Kita juga perlu memahami peristiwa di dunia bisa berkontribusi meningkatkan insidne kejahatan berdasar kebencian," kata Stringer seperti dikutip AFP.

Peristiwa di Jembatan London dan Borugh Market pada Sabtu malam menjadi serangan teror terbaru di Inggris. Selama 2017 ini, Inggris telah didera tiga aksi terorisme.

Pada Maret lalu, seorang pria mengemudikan sebuah mobil secara membabi-buta dan menabraki pejalan kaki di Jembatan Westminster. Tak cukup, sang pelaku lalu menikam seorang polisi saat mencoba menerobos masuk ke gedung parlemen. kejadian itu menewaskan lima orang dan melukai 40 lainnya.

Pada 22 Mei lalu, sekitar 22 orang tewas termasuk anak-anak dan remaja saat bom meledak di Manchaster Arena. Saat itu penyanyi pop asal Amerika Serikat Ariana Grande tengah menggela konser di gedung tersebut.

Credit CNN Indonesia

Al Jazeera Sebut Medianya Diretas Hacker

ilustrasi (REUTERS/Brendan McDermid)

Jakarta, CB -- Kantor media Qatar Al Jazeera mengaku mengalami insiden peretasan pada Kamis (8/6). Hanya saja, semua entitas dari media yang berbasis di Doha ini diklaim masih tetap beroperasi.

"Seluruh sistem Al Jazeera media network berada dalam seragan siber, baik sistem, website, dan media sosial," tulis Al Jazeera dalam akun Twitternya.

"Ada upaya yang dilakukan untuk meretas sistem keamanan siber Al Jazeera, tapi kami berhasil mengagalkan upaya mereka, dan saat ini semua entitas kami tetap beroperasi," kata seorang karyawan senior yang enggan disebut namanya kepada Reuters.

Mengantisipasi peretasan siber lainnya, stasiun televisi negara Qatar bahkan menutup situsnya untuk sementara. Di akun twitternya, mereka mencuitkan bahwa hal ini dilakukan demi upaya keamanan dari peretasan.

Melalui akun media sosialnya, kantor berita ini mengatakan bahwa mereka sedang menghadapi upaya peretasan yang terus-menerus.

Ini adalah laporan ke-tiga yang dilaporkan dalam 14 bulan terakhir.

Qatar sendiri mengatakan di bulan lalu kantor beritanya telah diretas sehingga mengeluarkan berbagai berita dan pernyataan yang salah sehingga menimbulkan banyak masalah dengan negara Arab lainnya.

Setelah itu, di bulan April, bank nasional Qatar juga mengalami peretasan. Kala itu, mereka mengalami pelanggaran keamanan sehingga data nasabah diunggah secara online, termasuk unggahan soal nama nasabah dan juga kata sandinya.

Credit CNN Indonesia

Masa depan Theresa May dalam ketidakpastian

Dokumentasi Perdana Menteri Inggris Theresa May bersiap untuk berbicara kepada media di luar 10 Downing Streetm di pusat London, Inggris, Selasa (18/4/2017). (REUTERS/Stefan Wermuth )

London (CB) - Perdana Menteri Theresa May menghadapi seruan untuk berhenti pada Jumat, setelah pertaruhan pemilihan umum yang dia gelar untuk memenangkan mandat yang lebih kuat menjadi bumerang, dan membuat politik Inggris kacau serta berpotensi menunda dimulainya perundingan Brexit.

Dengan tidak adanya pemenang jelas dari pemungutan suara Kamis, May berjanji menghadirkan stabilitas, sementara saingannya dari Partai Buruh, Jeremy Corbyn, mengatakan May harus mengundurkan diri.

Prediksi terbaru BBC menyebutkan Partai Konservatif May akan memenangkan 318 dari 650 kursi House of Commons, kurang delapan dari mayoritas, sementara oposisi sayap kiri Partai Buruh akan memperoleh 267 - menghasilkan sebuah "parlemen menggantung"--dimana tidak ada partai yang menduduki mayoritas kursi dalam parlemen-- dan potensi jalan buntu.

Sky News juga memperkirakan May kehilangan mayoritasnya dengan memperoleh antara 315 hingga 325 kursi.

"Parlemen yang menggantung adalah hasil terburuk dari perspektif pasar karena ini menciptakan lapisan ketidakpastian menjelang perundingan Brexit dan memecah apa yang sudah pendek batas waktunya untuk mengamankan kesepakatan untuk Inggris," kata Craig Erlam, analis dari perusahaan pialang Oanda di London.

Di tengah kerumitan pembicaraan mengenai kepergian Inggris dari Uni Eropa yang dijadwalkan mulai hanya dalam 10 hari, ada ketidakpastian mengenai siapa yang akan membentuk pemerintahan berikutnya dan memberikan arahan fundamental terkait Brexit.

"Pada saat ini, lebih dari apa pun negara ini memerlukan periode stabilitas," kata May yang berwajah muram setelah memenangkan kursi parlemennya di Maidenhead, tenggara Inggris.

"Jika ... Partai Konservatif telah memenangkan kursi paling banyak dan mungkin suara paling banyak, maka akan menjadi kewajiban kita untuk memastikan bahwa kita memiliki periode stabilitas dan itulah yang akan kita lakukan," katanya sebagaimana dikutip kantor berita Reuters.

Sementara Corbyn, setelah memenangi kursi di London utara, mengatakan usaha May untuk memenangkan mandat yang lebih besar telah menjadi bumerang.

"Mandat yang dia dapatkan hilang dari kursi Konservatif, kehilangan suara, kehilangan dukungan dan kehilangan kepercayaan diri," kata Corbyn.

"Saya akan berpikir bahwa cukup bagi dia untuk pergi, sebenarnya, dan memberi jalan bagi pemerintahan yang akan benar-benar mewakili semua orang di negara ini," ujarnya.

Alih-alih, dia mengambil risiko keluar dengan aib setelah hanya 11 bulan di No.10 Downing Street, yang akan menjadi masa jabatan tersingkat bagi perdana menteri di negara itu dalam hampir satu abad.

May, tujuh pekan lalu, secara mengejutkan meminta penyelenggaraan pemilihan umum yang lebih awal dari seharusnya, dan yakin itu bisa meningkatkan mayoritas yang dia warisi dari pendahulunya David Cameron sebelum meluncur ke dalam perundingan Brexit, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Pemimpin oposisi Inggris minta Theresa May mundur

Ketua Partai Buruh Inggris Jeremy Corbyn (REUTERS/Toby Melville )

Jakarta (CB) - Pemimpin Partai Buruh Inggris Jeremy Corbyn mengatakan bahwa sudah saatnya Perdana Menteri Theresa May mundur setelah hasil pemilihan menunjukkan dia telah kehilangan suara, dukungan dan kepercayaan para pemilih.

"Pemilu ini digelar agar perdana menteri mendapatkan mayoritas besar agar dia bisa menegaskan kewibawaannya," katanya di London.

"Jika ada pesan dari hasil malam ini, ini dia: Perdana Menteri memanggil pemilihan ini karena dia menginginkan sebuah mandat," kata Corbyn.

"Amanat yang dia dapatkan, hilang dari kursi Konservatif, kehilangan suara, kehilangan dukungan dan kehilangan kepercayaan diri."

"Saya akan berpikir itu cukup bagi dia untuk pergi, dan memberi jalan bagi pemerintah yang akan benar-benar mewakili semua orang di negara ini," ujar Corbyn, seperti dilansir dari Kantor Berita Reuters.

Credit antaranews.com

Qatar tolak intervensi terhadap kebijakan luar negerinya

Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani saat berbicara di Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada 2 Maret 2015. (UN Photo / Jean-Marc Ferré)

Doha (CB) - Menteri Luar Negeri Qatar pada Kamis (8/6) menyatakan menolak campur tangan terhadap kebijakan luar negeri negaranya, dan mengesampingkan solusi militer terhadap krisis yang menyaksikan Riyadh dan sekutunya memutuskan hubungan diplomasi dengan Doha.

"Tidak ada yang berhak mengintervensi kebijakan luar negeri kami," kata Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani.

"Kami adalah negara yang merdeka dan berdaulat," katanya kepada AFP, menolak pengawasan dari negara lain.

Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, Bahrain dan beberapa negara lain pekan ini memutuskan hubungan dengan Qatar karena menuduh kerajaan itu mendanai kelompok ekstremis dan punya hubungan dengan Iran, musuh bebuyutan Arab Saudi di kawasan itu.

Qatar membantah memiliki hubungan dengan ekstremis.

Seorang pejabat tinggi Uni Emirat Arab pada Rabu mengatakan kepada AFP bahwa langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya itu ditujukan untuk menekan Doha agar mengubah kebijakannya secara drastis.

"Ini bukan tentang perubahan rezim - ini tentang perubahan kebijakan, perubahan pendekatan," kata Menteri Negara Urusan Luar Negeri Uni Emirat Arab Anwar Gargash.

Qatar masih menjadi tempat tinggal bagi pemimpin Ikhwanul Muslimin, Hamas Palestina dan Taliban Afghanistan.

Sheikh Mohammed menyebut upaya untuk mengasingkan Doha sebagai "hukuman kolektif" dan "upaya sistematis" terhadap Qatar, yang menurut dia terus bekerja sama dengan Amerika Serikat memerangi terorisme.

"Perwakilan Taliban di sini karena koordinasi dengan Amerika," katanya kepada AFP. "Mereka ditampung di sini... untuk perundingan perdamaian."

Krisis Teluk telah memunculkan kekhawatiran mengenai kemungkinan adanya eskalasi militer di kawasan rentan itu. Namun demikian Menteri Luar Negeri Qatar mengesampingkan kemungkinan adanya konflik militer.

"Kami tidak melihat solusi militer sebagai solusi" bagi krisis itu, kata Sheikh Mohammed.

Gargash dari UEA mengatakan kebijakan terhadap Doha sekarang dibatasi pada hubungan diplomatik dan ekonomi, namun memperingatkan bahwa tidak ada yang bisa memproyeksikan "dinamika krisis".

"Seperti krisis apa pun, kau tidak bisa benar-benar mengendalikan dinamikanya... ini salah satu bahaya dari krisis apa pun. Tidak ada niatan kami untuk mengupayakan apa pun kecuali dalam bidang ekonomi," katanya dalam wawancara dengan AFP.

Arab Saudi, UEA, Mesir dan Bahrain menangguhkan penerbangan dari dan ke Doha dan menutup perbatasan laut dan udara ke Qatar.

Arab Saudi juga menutup satu-satunya batas darat dengan Qatar yang merupakan jalur impor pangan penting.

Sheikh Mohammed mengatakan Qatar meski demikian tetap bisa bertahan "selamanya", menambahkan bahwa negaranya tetap menghormati kesepakatan internasional dan akan melanjutkan pasokan gas alam cair ke UEA.Qatar adalah eksportir gas alam cair terbesar di dunia.

Credit antaranews.com

Pasukan Qatar tinggalkan koalisi pimpinan Arab Saudi

ilustrasi: Qatar Airways (REUTERS/Alkis Konstantinidis)

Dubai (CB) - Angkatan bersenjata Qatar yang ditempatkan di Arab Saudi sebagai bagian dari koalisi pimpinan Arab Saudi untuk memerangi kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran di Yaman kembali ke Qatar, Rabu, kata televisi pemerintah di akun Twitter-nya.

Pasukan tersebut telah ditempatkan di Arab Saudi bagian selatan, menurut laporan itu, memperkuat pertahanan Arab Saudi untuk melawan serangan Houthi.

Arab Saudi, yang bersama beberapa negara Arab lainnya telah memutuskan hubungan dengan Qatar dengan tuduhan mendukung terorisme dan memiliki hubungan dengan Iran, mengatakan bahwa Doha telah dikeluarkan dari koalisi yang dibentuk pada 2015 untuk melawan kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar Yaman bagian utara.

Sementara itu, Organisasi Kerja sama Islam (OKI) meminta Qatar untuk menghormati komitmennya dalam upaya bersama melawan terorisme, menyusul keputusan beberapa negara Arab untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar karena dianggap mendukung kegiatan dan kelompok teroris.

Sekretariat Jenderal OKI menyatakan telah mengikuti perkembangan terkini di kawasan Teluk, yaitu pemutusan hubungan diplomatik dengan Qatar oleh banyak negara anggota OKI menyusul informasi dan bukti tindakan bermusuhan yang berasal dari Qatar, kata pernyataan pers dari Sekretariat Jenderal OKI.

Sekretariat Jenderal OKI meminta Qatar untuk menghormati komitmen dan kesepakatan yang telah ditandatangani di dalam Dewan Kerja sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC), terutama yang berkaitan dengan menghentikan dukungan untuk kelompok dan kegiatan teroris.

Sekretariat Jenderal OKI menekankan perlunya semua negara anggota OKI, termasuk Qatar, untuk mematuhi prinsip-prinsip Piagam OKI, yang menyerukan untuk mematuhi kebijakan bertetangga yang baik, menghormati kedaulatan, independensi dan integritas teritorial, serta tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri dari masing-masing negara anggota.

Sebelumnya, beberapa negara Arab yang dipimpin oleh Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Hal itu dimulai oleh Pemerintah Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Mesir yang dalam sebuah pernyataan menyampaikan keputusan tersebut.

Pemutusan hubungan diplomatik itu disebabkan hubungan Qatar dengan Iran dan dukungan kedua negara itu terhadap kelompok-kelompok teroris yang dianggap bertujuan untuk mengacaukan wilayah Teluk.

Arab Saudi menuduh Qatar mendukung kelompok teroris yang didukung Iran, seperti kelompok Ikhwanul Muslimin, Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) dan Al-Qaeda.

Selanjutnya, keempat negara yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar menutup akses ke negara Teluk tersebut. Keempat negara tersebut juga akan menangguhkan perjalanan udara dan laut dari dan ke Qatar.

Selain itu, Arab Saudi juga akan menutup penyeberangan darat dengan negara tetangganya itu, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Uni Emirat Arab upayakan "perubahan kebijakan" Qatar

Peta sejumlah negara kawasan Jazirah Arab. (Repro: World Atlas)

Dubai (CB) - Sejumlah upaya telah dilakukan oleh Uni Emirat Arab (UEA) dan beberapa negara lain terhadap Qatar untuk menekan Doha agar membuat perubahan kebijakan drastis, menurut pejabat senior UEA kepada AFP.

"Ini bukan tentang perubahan rezim -- ini tentang perubahan kebijakan, perubahan pendekatan," kata Menteri Urusan Luar Negeri Uni Emirat Arab Anwar Gargash dalam sebuah wawancara, dan menuding Qatar sebagai "juara ekstremisme dan terorisme di kawasan itu."

"Pemerintah Qatar membantah. Mereka mencoba mendeskripsikan hal itu sebagai masalah yang berkaitan dengan kebebasan dalam menentukan kebijakan asing mereka, dan itu tidak benar," ujar Gargash.

Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir dan Bahrain termasuk di antara beberapa negara yang pada pekan ini memutus hubungan diplomatik dengan Qatar, di tengah krisis terburuk yang melanda kawasan Teluk dalam beberapa tahun terakhir.

Keempat negara menangguhkan semua penerbangan ke dan dari Doha, dan memberikan waktu dua pekan kepada semua warga Qatar untuk kembali ke negara mereka.

Negara-negara Arab menuding Qatar, yang merupakan negara kaya gas yang berbatasan dengan Saudi itu, mendukung ekstremisme.

Qatar membantah semua tudingan tersebut.

Dipimpin oleh Kuwait, upaya mediasi saat ini sedang dilakukan untuk menyelesaikan krisis, yang menurut Gargash merupakan hasil dari "akumulasi bertahun-tahun politik Qatar yang subversif dan dukungan terhadap ekstremisme dan organisasi teroris."

"Kami sekarang telah mencapai cul-de-sac dalam upaya mencoba meyakinkan Qatar untuk mengubah arah mereka," jelasnya, menggambarkan krisis diplomatik serupa pada tahun 2014.

Arab Saudi, UEA dan Bahrain untuk sementara menarik duta besar mereka dari Bahrain pada 2014 dalam sebuah perselisihan yang serupa dengan krisis pekan ini, demikian AFP.

Credit antaranews.com