Militer Amerika Ingin Hentikan Kerusuhan dengan Suara

Suara yang dihasilkan sama bisingnya dengan jet tempur.

Relawan membersihkan jalanan dari pecahan kaca usai bentrokan di AS. ( REUTERS/Lucas Jackson)

 

  CB - Sebuah senjata telah ditemukan oleh para ilmuwan di lingkungan militer Amerika. Senjata itu memang tidak mematikan, namun dianggap cukup efektif untuk bisa meredam, bahkan menghentikan kerusuhan.

Militer Amerika ingin menghentikan sebuah kerusuhan dengan cara yang tidak menakutkan, hanya dengan suara. Maka dari itu, mereka membuat senjata yang disebut sebagai Laser Induced Plasma Effect (LIPE).

"Saat ditembakkan, LIPE mampu mengeluarkan laser. Dari laser itu akan muncul suara yang diproduksi sampai 130 desibel dan bisa membubarkan para demonstran. Suara yang dihasilkan sama bisingnya dengan jet tempur," ujar David Law, kepala Divisi Teknologi di Direktorat Gabungan Persenjataan Tak Mematikan, salah satu divisi yang ada di Departemen Pertahanan Amerika.

Dilansir Daily Mail, Jumat 31 Juli 2015, energi yang dikeluarkan laser itu cenderung tidak berbahaya bagi manusia maupun objek lain. Namun, cukup untuk menekan elektron keluar dari nuklei atomik yang ada di dalamnya. Energi tinggi akan memancarkan laser yang bisa mencapai semua target hanya dalam hitungan nanosecond.

"Plasma yang keluar bersamaan dengan tembakan energi laser akan diubah menjadi misil berenergi tinggi berupa suara. Kami telah melakukan demonstrasi di lab dalam jarak yang cukup dekat," ujar Law.

Dalam uji coba berikutnya, Law menargetkan jarak tembak sekitar 100 meter. Ini akan dilakukan beberapa bulan ke depan, sehingga laporan lengkapnya bisa diberikan pada Mei tahun depan.

Penelitian dan pengembangan senjata itu memakan dana sekitar US$3 juta.

Ini bukan kali pertama Amerika membuat terobosan teknologi yang tidak mematikan. April lalu, kepolisian Amerika mengaku telah membuat metode baru untuk bisa menangani kerusuhan di jalan, yaitu dengan bom bau.

Bom ini disebut dengan Skunk, berisi cairan yang sangat bau dan bisa berubah menjadi gas saat dilontarkan ke target. Ini sama dengan yang pernah digunakan oleh pasukan Israel untuk mengatasi kerusuhan saat demonstrasi di jalan

Credit  VIVA.co.id

Filipina Desak Transparansi Latihan Militer Cina

MANILA, (CB).- Cina pekan ini menyelenggarakan serangkaian latihan militer di Laut China Selatan yang disengketakan, dan salah satu latihan militer itu menggunakan tembakan-tembakan meriam yang melibatkan lebih dari 100 kapal laut, termasuk beberapa kapal dengan kemampuan nuklir.
Juru bicara Angkatan Bersenjata Filipina Restituto Padilla mengatakan negara manapun dapat mengadakan latihan militer, terutama jika latihan tersebut dilakukan di perairan internasional. Ia mengatakan militer Filipina "tidak keberatan" bila Cina melakukan latihan tersebut.
"Namun intinya, Cina harus diajar agar transparan tentang latihan ini karena ada hal-hal yang perlu dihindari. Dan kami berupaya meningkatkan dialog antara militer-militer di wilayah ini, untuk menghindari kesalahpahaman," imbau Padilla.
Media pemerintah Cina melaporkan selain puluhan kapal angkatan laut yang terlibat dalam latihan penembakan dengan meriam hari Selasa, juga ambil bagian puluhan pesawat dan "beberapa batalyon peluncur rudal". Selain itu juga ikut dalam "jumlah yang tidak diketahui”, pasukan khusus yang melancarkan “perang informasi”. Tetapi, laporan itu tidak mengatakan lokasi berlangsungnya latihan itu.
Restituto Padilla dan juru bicara Departemen Pertahanan Filipina mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui lokasi tepat di mana latihan tersebut dilakukan.
Kementerian Pertahanan Cina tanggal 20 Juli mengunggah peringatan navigasi tentang latihan militer pekan ini. Koordinat yang tercantum dalam pemberitahuan itu menunjukkan daerah di sebelah tenggara Pulau Hainan tidak jauh dari Kepulauan Paracel, yang diklaim Vietnam, tapi jauh di sebelah utara kepulauan Spratly.
Juru bicara Departemen Pertahanan Filipina, Peter Paul Galvez memberitahu VOA melalui SMS bahwa latihan itu "boleh saja" karena dilakukan di perairan internasional. Tapi ia juga menekankan kekhawatiran tentang "kurangnya transparansi dan kejujuran."
Galvez merujuk pada pembangunan tujuh pulau buatan oleh Cina di sekitar kepulauan Spratly yang disengketakan. Filipina mengklaim enam dari pulau karang itu dan analis keamanan mengatakan sedikitnya satu dari pulau karang yang dibangun itu akan mampu menjadi pangkalan pesawat dan kapal-kapal militer. Pembangunan pulau-pulau buatan itu menimbulkan kekhawatiran pihak Amerika, yang menyerukan agar dihentikan.
Sam Bateman adalah penasihat program Studi Keamanan Maritim di S. Rajaratnam School of International Studies di Singapura. Ia mengatakan ada "dilema keamanan" di Laut China Selatan, dengan pola aksi-reaksi.
"Kita sudah punya masalah dengan Angkatan Laut AS yang melakukan latihan militer belum lama ini dengan Filipina, dan tentu saja mereka bisa dianggap provokatif terhadap Cina dan kemungkinan juga bisa memicu tanggapan semacam ini dari Cina, dengan mengadakan latihan militer sendiri," ujar Bateman.
Juru bicara kementerian pertahanan China awal pekan ini mengatakan latihan militer yang sedang berlangsung ini jangan "ditafsirkan secara berlebihan."
Tanpa menyebut Amerika, juru bicara Liang Yang mengatakan, "Beberapa negara besar di luar wilayah ini menarik negara-negara lain di kawasan untuk melakukan latihan militer baru-baru ini dengan menggunakan "Cina sebagai musuh khayalan."
China mengumumkan serangkaian latihan militer baru yang akan dimulai hari Sabtu, di daerah sebelah timur pulau Hainan


Credit  PRLM

7 Tahun lagi, India Lampaui Cina

Bendera India (Ilustrasi).

CB, DUBAI - Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) memprediksi populasi dunia mencapai 8,5 miliar jiwa pada tahun 2030, 9,7 miliar pada tahun 2050, dan melampaui 11 miliar jiwa pada tahun 2100.

Diprediksikan, India akan melampaui Cina sebagai negara yang paling padat penduduknya dalam kurun waktu sekitar tujuh tahun dari sekarang. Selain itu Nigeria diprediksi menyalip Amerika Serikat untuk menjadi dunia ketiga negara terbesar sekitar 35 tahun dari sekarang.

Selain itu, laporan tersebut mengungkapkan selama periode 2015-2050, setengah dari pertumbuhan penduduk dunia diperkirakan akan terkonsentrasi di sembilan negara: India, Nigeria, Pakistan, Republik Demokratik Kongo, Ethiopia, Tanzania, Amerika Serikat, Indonesia dan Uganda.

Saat ini, Cina dan India tetap kedua negara terbesar di dunia dalam hal populasi, masing-masing dengan lebih dari satu miliar orang, mewakili 19 dan 18 persen dari populasi dunia. Namun pada 2022, populasi India diperkirakan mengungguli Cina.

Dilansir laman Al Arabiya, Kamis (30/7), di antara 10 negara terbesar di dunia saat ini, satu di Afrika (Nigeria), lima berada di Asia (Bangladesh, China, India, Indonesia, dan Pakistan), dua di Amerika Latin (Brazil dan Meksiko), satu di Utara Amerika (AS), dan satu di Eropa (Federasi Rusia).

Laporan ini juga memproyeksikan bahwa pada tahun 2050 populasi enam negara diperkirakan melebihi 300 juta: China, India, Indonesia, Nigeria, Pakistan, dan Amerika Serikat.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Cina Buka Jalur Pelayaran ke Terminal Teluk Lamong

Pemotretan dari udara kondisi Terminal Teluk Lamong, Surabaya, Jumat (14/11). (Antara/Eric Ireng)

CB, SURABAYA -- Perusahaan pelayaran Cina, China Shipping Container Lines (CSCL) membuka jalur pelayaran baru. Jalur pelayaran Lianyungang (Cina Tenggara) tujuan Dalian (Cina Selatan) tersebut akan singgah di Terminal Teluk Lamong, Surabaya setiap pekan.

Peresmian jalur baru pelayaran CSCL dilakukan di Terminal Teluk Lamong, Kamis (30/7). Jalur baru Lianyungang-Dalian melayari sejumlah kota di Cina dan Indonesia. Kota-kota tersebut adalah Lianyugang-Qingdao-Shanghai-Ningbo- Shekou-Jakarta-Surabaya-Semarang-Davao-Shanghai –Yingkou-Tianjin-Dalian.

Direktur utama Terminal Teluk Lamong Prasetyadi menyampaikan, dengan teknologi bongkar-muat yang efisien, Terminal Teluk Lamong mulai diminati kapal-kapal asing. Terlebih, menurut Prasetyadi, perekonomian Indonesia tengah mengalami kebangkitan, sehingga aktivitas ekspor-impor semakin masif.

Ia menjelaskan, pelayaran baru CSCL melewati Terminal Teluk Lamong dengan kapal CSCL Panama berbendera Hongkong.  Kapal tersebut, ia merinci, berkapasitas maksimal 2546 TEUs dengan panjang 208,5 meter. Pada pelayanan perdana di Terminal Teluk Lamong, Kamis (30/7), kapal yang memerlukan kedalaman 11,4m tersebut melakukan proses bongkar muat dengan total muatan 449 boks.

“Kapal tersebut akan bersandar di Terminal Teluk Lamong setiap minggu,” ujar Prasetyadi saat melakukan peresmian jalur baru tersebut.

Prasetyadi, menjelaskan bahwa dibukanya rute baru China Shipping dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara terbesar penerima ekspor dari Cina. Tercatat pada semester I tahun 2015, ekspor Cina ke Indonesia mencapai 4,71 miliar dolar AS.
“Dengan angka tersebut dapat dipastikan pengiriman barang dari Negeri Ginseng tersebut akan semakin banyak menuju Indonesia,” ujar dia.

Menurut Prasetyadi, pelabuhan memegang peranan penting dalam proses pengiriman barang dan sangat mempengaruhi harga logistik. Sebagai terminal multipurpose, menurut dia, Terminal Teluk Lamong memiliki potensi tinggi untuk melayani kapal-kapal berkapasitas besar. Hal itu, menurut dia, karena kedalaman perairan Termila Teluk Lamong mencapai minus 14 meter serta memiliki teknologi bongkar-muat yang efisein.

“Apabila kapal berukuran besar dengan muatan banyak dapat dilayani, maka harga logistik dapat ditekan terlebih dengan pelayanan lebih cepat dan tepat yang dilakukan Terminal Teluk Lamong”, ujar Prasetyadi.

Ia berharap, dengan masuknya CSCL Panama, diharapkan peran Terminal Teluk Lamong semakin diperhitungkan pada bisnis kepelabuhanan sebagai penekan biaya logistik di Indonesia. Selain itu, jalur pelayaran tersebut juga diharapkan dapat mempererat hubungan bilateral Cina-Indonesia, sehingga dapat bekerjasama dalam membangun perekonomian dunia.

China Shipping Container Lines (CSCL), merupakan salah satu perusahaan afiliasi dari China Shipping Group yang bergerak dalam bidang penyedia jasa pengiriman barang ke seluruh dunia. CSCL didirikan pada tahun 1997 dan berpusat di Shanghai, Cina.

Kapal CSCL dilayani oleh lebih dari 180 pelabuhan di dunia secara berkala di lebih dari dari 60 negara dan wilayah. Perusahaan ini menawarkan kurang-lebih 80 jalur perdangangan domestik dan internasional dengan jaringan yang berkembang dengan baik, meliputi Asia Tenggara, Cina Selatan, Cina Utara dan daerah sungai Yangzi. CSCL mempekerjakan lebih dari 7000 pegawai yang tersebar di 80 agen perusahaan dan 287 kantor lokal dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik dengan jaringan yang terintegrasi.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

10 Perwira Tinggi TNI AD Sertijab Serentak di Makostrad Cilodong

Sertijab serentak Perwira TInggi (Pati) di Makostrad Cilodong. (Liputan6.com)

CB, Depok - 10 ‎Perwira tinggi (Pati) TNI Angkatan Darat melaksanakan upacara serah terima jabatan (sertijab) secara serentak di Mako Divisi Infanteri I Kostrad, Cilodong, Depok, Jawa Barat. Sertijab dipimpin langsung Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono.

Kadispenad Brigjen TNI Wuryanto mengatakan, sertijab kali ini digelar secara berbeda dari biasanya. Hari ini acara sertijab digelar secara serentak di luar ruangan.

"Sertijab kali ini agak istimewa berbeda dari pelaksanaan sertijab tahun lalu. Biasanya sertijab dilaksanakan di dalam ruangan Mabesad," ujar Wuryanto dalam keterangan tertulis yang diterima pada Jumat (31/7/2015).

Sertijab ini, lanjut dia, dilakukan secara serentak meliputi jabatan Pangkostrad, Pangdam, Danjen Kopassus, dan Komandan Lembaga Pendidikan, serta jabatan strategis lainnya yang memiliki tongkat komando di lingkungan TNI AD.

"Sertijab dilaksanakan secara bersamaan dimaksudkan untuk efisiensi waktu karena pada saat ini pejabat-pejabat tersebut harus segera melaksanakan tugasnya di satuan masing-masing," ucap dia.

Jabatan yang diserahterimakan hari ini, antara lain Pangkostrad‎ yang sebelumnya dijabat KSAD Jenderal Mulyono beralih kepada Mayjen Edy Rachmayadi -- yang sebelumnya menjabat Pangdam I Bukit Barisan.

Mayjen Agus Sutomo ‎yang awalnya menjabat Pangdam Jaya dipromosikan menjadi Dankodiklat menggantikan Letjen Lodewijk Freidrich Paulus yang menjadi Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun.

Jabatan Danjen Kopassus dijabat Brigjen Muhammad Herindra yang sebelumnya menjabat Kasdam III Siliwangi menggantikan Mayjen TNI Doni Monardi yang kini menjadi Pangdam XVI Pattimura. Sedangkan Mayjen TNI Wiyarto yang semula menjadi Pangdam XVI Pattimura kini menjabat Aster Panglima TNI.

Pangdam II Sriwijaya dijabat Mayjen TNI Purwadi Mukson menggantikan Mayjen TNI Iskandar M Sahil yang akan menjadi staf khusus Kasad dalam rangka pensiun. Pangdam IV Diponegoro diisi Mayjen TNI Jaswandi menggantikan Mayjen TNI Bayu Purwiyono yang akan mengisi jabatan Danjen Akademi TNI.

Jabatan Pangdam V Brawijaya diisi Mayjen Sumardi yang sebelumnya menjabat Gubernur Akmil menggantikan Mayjen TNI Eko Wiratmoko. Eko saat ini akan menjabat Sesmenko Polhukam. Sedangkan jabatan Gubernur Akmil saat ini diisi Brigjen Hartomo yang sebelumnya menjadi Danpusintelad.

Kemudian jabatan Komandan Pusat Polisi Militer diisi Brigjen TNI Dodik Widjanarko menggantikan Mayjen TNI Unggul Kawistoro Yudhoyono yang menjadi staf khusus Kasad dalam rangka pensiun. Dan yang terakhir, Danseskoad dijabat Brigjen TNI Pratimun menggantikan Mayjen TNI Agung Hartomo yang menjadi Wadankodiklat di Bandung.

Credit  Liputan6.com

10 UFO Misterius Terbang 'Berdansa' di Jepang

Rekaman UFO disebutkan berjalan selama dua menit.

10 titik UFO di Osaka, Jepang (www.dailymail.co.uk)

 

CB - Penampakan objek terbang misterius (UFO) masih terus terjadi. Belum lama ini, penampakan segerombolan UFO dilapokan terbang di udara Osaka, Jepang.
Uniknya, UFO terbang yang terekam dari jauh berupa 10 titik cahaya putih terang bergerombol. Sepuluh titik UFO itu digambarkan terbang  'berdansa dan menari'. Digambarkan juga gerombolan UFO itu terbang dengan cepat dari satu sisi menuju sisi lainnya. Rekaman UFO disebutkan berjalan selama dua menit.

Dilansir dari Daily Mail, Kamis, 30 Juli 2015, rekaman itu kemudian diunggah di internet dan mendapatkan perhatian dari netizen. Tercatat rekaman video yang diunggah sejumlah saluran TV di Jepang itu sudah dilihat oleh lebih dari 180 ribu kali. Banyak yang khawatir dengan kemungkinan UFO tersebut.

Menariknya, 10 UFO tersebut juga dilaporkan terlihat di langit Hyde Park, London pada Juni lalu. Namun untuk penampakan Juni itu, hanya beberapa detik saja. Hal ini membuat orang makin sulit untuk membandingkan dua penampakan gerombolan UFO tersebut.
Ada beragam reaksi atas penampakan misterius tersebut. Sebagian orang menganggap penampakan tersebut adalah bukti keberadaan mahluk asing atau alien.  Sementara sebagian yang lain menganggap UFO itu adalah hoax dan hanyalah masalah kualitas rekaman kamera saja. Ada juga yang meyakini penampakan 10 UFO itu adalah balon.

Credit  VIVA.co.id

Kim Jong Un Dianugerahi 'Soekarno Award'

Belum dipastikan kapan penghargaan itu akan diserahkan.

Kim Jong Un diberi penghargaan Soekarno Award (KCNA)

 

CB - Yayasan Pendidikan Soekarno berencana memberikan penghargaan Soekarno Award kepada orang nomor satu di Korea Utara, Kim Jong Un. Jong Un dinilai konsisten menjalankan pemikiran Kim Il Sung. Di mana Kim Il Sung dinilai sejalan dengan pemikiran proklamator Soekarno yang melawan imperialisme. Hal itu diungkapkan putri Soekarno, Rachmawati Soekarno Putri. Dan ia akan memberikan penghargaan itu kepada Kim Jong Un.
Rachmawati mengumumkan hal tersebut saat Duta Besar Korea Utara, Ri Jong Ryul mendatangi rumahnya untuk berpamitan. Masa tugasnya sebagai Dubes di Indonesia segera berakhir.
"Soekarno Award akan diberikan kepada Kim Jong Un karena secara konsisten menjalakan pemikiran pendiri bangsanya Kim Il Sung yang juga sejalan dengan pemikiran Soekarno," ujar Rachmawati, Kamis 30 Juli 2015.
Ditanya kapan penghargaan itu akan diserahkan kepada Jong Un, Rachmawati belum bisa memastikan. Mereka masih menunggu waktu yang tepat.
"(Kapan penyerahannya) sedang dibicarakan dan disiapkan. Jadi tergantung Korea Utaranya," kata Rachmawati.

Credit  VIVA.co.id

China dan ASEAN Siapkan Hotline untuk Laut China Selatan

 

China membuat gusar beberapa negara ASEAN setelah dengan agresif membangun pulau buatan di Laut China Selatan, dekat dengan Kepulauan Spratly yang disengketakan. (Reuters/CSIS Asia Maritime Transparency Initiative)

 

Jakarta, CB -- Pertemuan China dan negara-negara anggota ASEAN di Tianjin, China, Rabu (29/7), menghasilkan beberapa peraturan baru serta persiapan layanan hotline untuk menghindari pertempuran dan antisipasi kondisi darurat di Laut China Selatan yang jadi sumber sengketa.

Dikutip dari Asia One, peraturan dan layanan hotline, bersama dengan pedoman lainnya, adalah bagian dari paket kebijakan dalam agenda pertemuan pejabat senior dalam implementasi perilaku di Laut China Selatan yang ke-9.

Menurut pernyataan dari pertemuan tersebut, langkah-langkah ini bertujuan untuk secara efektif mengontrol situasi maritim dan menghindari insiden tak terduga.

Wakil Menteri Luar Negeri China Liu Zhenmin dan diplomat senior dari 10 wakil negara ASEAN hadir di dalam pertemuan tersebut.

Pertemuan itu juga membahas cara-cara efektif untuk melaksanakan deklarasi, kerja sama pragmatis maritim dan memajukan konsultasi soal kode etik di Laut China Selatan. Liu mengatakan, China dan negara-negara ASEAN sepakat untuk terus bekerja demi mendirikan layanan hotline untuk para menteri luar negeri dalam menangani keadaan darurat di laut.

Liu mengatakan terdapat beberapa dokumen yang juga disetujui pada pertemuan itu, termasuk rencana kerja dalam mengimplementasikan deklarasi tahun ini dan tahun depan.

"Melalui tekad kita bersama serta rasa percaya, kita bisa dan harus mengubah hambatan menjadi peluang dengan berkomitmen dalam melakukan implementasi penuh dan efektif terkait deklarasi kode etik," kata Noppadon Theppitak, wakil menteri Menteri Luar Negeri Thailand.

Kemudian, Xu Liping, seorang peneliti senior soal Asia Tenggara di Akademi Ilmu Sosial China mengatakan bahwa peraturan dan layanan hotline telah diusulkan pada waktu yang tepat, karena rasa saling percaya di Laut China Selatan sedang menghadapi tantangan.

Menurut dia, layanan hotline dan kode etik ini menunjukkan kepada dunia luar bahwa China dan negara-negara Asia Tenggara mampu menjaga perdamaian dan kemakmuran di kawasan Laut China Selatan.


Credit  CNN Indonesia

Pemimpin Taliban Baru Pengganti Mullah Omar Telah Dipilih

 

 Taliban telah memilih wakil pemimpin tertinggi terakhir Mullah Omar sebagai penggantinya. (REUTERS/National Counterterrorism Center)

 

Jakarta, CB -- Taliban telah memilih wakil pemimpin tertinggi terakhir Mullah Omar sebagai penggantinya, ungkap dua orang komandan Taliban, pada Kamis (30/7). Bersamaan dengan itu, Pakistan mengumumkan bahwa perundingan damai antara Taliban dan pemerintah Afganistan ditunda.

Pakistan menyebut laporan kematian Omar sebagai alasan ditundanya negosiasi. Ada kekhawatiran, laporan kematian Omar dapat memicu kericuhan pergantian kepemimpinan dan memperuncing perpecahan dalam gerakan militan tersebut.

Mullah Akhtar Mohammad Mansour diangkat sebagai pemimpin baru pada pertemuan perwakilan  tinggi Taliban, yang sebagian dari mereka tinggal di kota Quetta, Pakistan, berdasarkan keterangan sumber yang hadir dalam pertemuan tersebut.

“Pertemuan yang diadakan di luar kota Quetta tersebut secara bulat memilih Mullah Mansour sebagai emir baru Taliban,” ujar salah seorang komandan pada pertemuan Rabu malam itu.

“Pertemuan akan merilis pernyataan singkat.” Sementara itu, Siraj Haqqani, pemimpin faksi militan Haqqani yang berkuasa akan menjadi wakil Mansour, kedua komandan tersebut menambahkan.

Mansour hanya akan jadi pemimpin kedua Taliban karena Omar, figur yang amat jarang terlihat di depan umum, adalah pendiri gerakan Islam ultra-konservatif tersebut pada 1990-an.

Taliban pada akhirnya berhasil menaklukkan sebagian Afganistan, memaksa diberlakukannya hukum Islam yang ketat sebelum akhirnya dijatuhkan dari kekuasan pada 2001 oleh intervensi militer yang dipimpin Amerika Serikat.

“Selalu ada Mullah Omar. Jadi ini adalah situasi yang benar-benar baru,” kata Bette Dam, penulis biografi pemimpin Taliban itu.

Sementara itu, juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, menegaskan bahwa Omar telah meninggal, meski pernyataannya tersebut mengindikasikan bahwa Omar meninggal baru-baru ini, bukan sejak dua tahun lalu seperti yang dikatakan pemerintah Afganistan pada hari Rabu.

“Untuk beberapa waktu, (Omar) telah menderita semacam penyakit, selama dua minggu terakhir penyakit semakin parah, dan karena penyakit tersebut dia meninggal,” kata Mujahid.

Credit  CNN Indonesia

Facebook Siap Uji Terbang Drone untuk Sebarkan Internet

 

 Purwarupa produk drone buatan Facebook yang memiliki ukuran sayap lebih besar dari sayap Boeing 737. (Dok. Mark Zuckerberg via Facebook)

 

Jakarta, CB -- Facebook mengumumkan, Kamis (30/7), mereka telah selesai membangun pesawat tanpa awak (drone) pertamanya yang memiliki sayap lebih lebar dari Boeing 737 untuk menyebarkan koneksi Internet ke berbagai daerah terpencil di dunia.

Drone dengan sayap selebar 42 meter ini akan diuji pertama kali di Amerika Serikat pada akhir 2015. Ia mampu terbang selama 90 hari.

Direktur Teknik Konektivitas Facebook, Yael Maguire mengatakan, pesawat memiliki bobot 400 kg. Ia bakal terbang di ketinggian 20 sampai 30 kilo meter sehingga tidak mengganggu pesawat komersial, dan diklaim tidak terpengaruh cuaca.

"Misi kami adalah menghubungkan semua orang di dunia," kata Jay Parikh, Wakil Presiden Teknik Facebook, seperti dikutip dari Reuters.

Drone, yang dibangun dalam waktu 14 bulan, akan terbang di ketinggian 30 kilo meter dari permukaan Bumi dan pada malam hari terbang di 20 km untuk menghemat energi.

Parikh berkata Facebook tidak memiliki rencana untuk menjual drone kepada pihak lain, karena mereka akan memakainya untuk menyebarkan akses Internet.

Drone dengan nama program Aquila ini ditargetkan menjangkau 10 persen populasi penduduk Bumi agar terhubung Internet.

Sebuah tim khusus di Facebook saat ini sedang bekerja membuat pedoman terbang dan melobi pemerintah agar drone buatan mereka bisa diberi izin untuk diuji.

Credit  CNN Indonesia

Cerita Pilot Pesawat Antariksa Virgin yang Lolos dari Maut

 

 Pesawat Virgin Galactic yang hancur beberapa waktu lalu (REUTERS/Lucy Nicholson)

 

Jakarta, CB -- Kecelakaan pesawat SpaceShipTwo dari Virgin Galactic yang terjadi pada Oktober 2014 silam menelan nyawa salah satu pilotnya, Michael Alsbury. Sedangkan mitranya, Peter Siebold berhasil bertahan hidup. Seiring terungkapnya penyebab kecelakaan pesawat, dia turut mencurahkan bagaimana ia bisa selamat dari maut.

Siebold mengaku ia sempat pingsan saat SpaceShipTwo tengah melayang turun bebas dari angkasa menuju Gurun Mojave, California, Amerika Serikat.

Saat ia terbangun dengan keadaan luka serius, pesawat antariksa tersebut belum menyentuh daratan, sehingga ia langsung berusaha mengaktifkan oksigen cadangannya namun hasilnya nihil. Maka ia berusaha agar tetap sadarkan diri.

Tak lama, ia ingat ada sentakan dari parasut yang ia kenakan. Dari situ, ia mengaku langsung merasakan sensasi 'hidup' yang membangunkannya.

National Transportation Safety Board (NTSB) merilis keterangan deskripsi dari pengalaman nahas yang menimpa Siebold tersebut selama pemeriksaan pada Selasa (28/7).

Pimpinan eksekutif Virgin Galactic, George Whitesides mengutarakan bahwa aksi bertahan hidup Siebold adalah sebuah keajaiban.

Mengutip The Guardian, luka yang menimpanya antara lain patah kaki kanan di empat bagian, begitu pula yang terjadi pada tulang lehernya, serta memar panjang dan mengalami masalah penglihatan.

Siebold mengaku, ia tak menyadari apa saja yang menimpanya hingga ia mendarat di daratan. Dia sendiri adalah direktur operasi penerbangan di Scaled Composites, yang tak lain adalah perusahaan mitra Virgin Galactic yang mengembangkan SpaceShipTwo.


Pihak NTSB menjelaskan bahwa Scaled Composites telah gagal menciptakan pencegahan terburuk yang sewaktu-waktu bisa terjadi terhadap pesawat antariksa komersial itu.

Sementara Virgin Galactic menuturkan, pihak perusahaan berharap bisa melanjutkan uji coba penerbangan di akhir tahun 2015 ini menggunakan wahana baru. Diketahui tujuan perusahaan besutan miliarder Richard Branson itu adalah menerbangkan enam penumpang ke angkasa sejauh 96 ribu meter di atas Bumi.


Credit  CNN Indonesia

"Dasep Ahmadi: Inovator Mobil Listrik yang Jadi Tersangka"

 

Alsadad Rudi Direktur Utama PT Sarimas Ahmadi Pratama, Dasep Ahmadi saat berada di dalam bus buatan perusahaannya, Kamis (15/1/2015)

CB — Dasep Ahmadi bukanlah seorang figur publik. Dasep hanyalah seorang industriawan yang mencoba memproduksi mobil buatan dalam negeri, sebuah mobil listrik. Namun, dia kini ditahan oleh Kejaksaan Agung atas kasus mobil listrik.

Pengamat ekonomi politik Universitas Indonesia, Faisal Basri, di blog pribadinya, faisalbasri01.wordpress.com, pada Selasa (28/7/2015), menuliskan pemikirannya tentang Dasep dengan judul "Dasep Ahmadi: Inovator yang Jadi Tersangka".

Dalam tulisannya itu, Faisal mencoba memahami apa yang terjadi. Faisal memandang bahwa Dasep adalah seorang nasionalis.

Di tengah keterbatasan dan dukungan dari pemerintah, menurut Faisal, Dasep tetap berjuang merampungkan produksi mobil listrik. Impian Dasep bak gayung bersambut tatkala Dahlan Iskan, Menteri BUMN ketika itu memberikan dukungan terhadap Dasep.

Namun, ironis, pada saat uji coba, mobil listrik yang dihasilkan tak kuat menanjak dan cepat panas. Dengan alasan ini, dugaan korupsi mobil listrik pun berembus.

Fasial menyayangkan dan bersikap kritis dalam tulisannya. "Apa aparat Kejaksaan Agung tidak pernah menonton laga F1 yang pebalap-pebalapnya sering mengalami berbagai macam masalah mesin sampai ban sehingga harus keluar dari sirkuit? Padahal mobil-mobil itu dibuat oleh pabrik mesin atau pabrik mobil terkemuka di dunia," tulis Faisal.

Dalam tulisannya, Faisal juga mengatakan, dirinya sangat yakin bahwa Dasep tidak mengambil keuntungan dari tantangan yang diberikan kepadanya. Berikut nukilan lengkap tulisan Faisal Basri, dikutip Kompas.com, Kamis (30/7/2015).

"Saya mengenal Dasep sudah cukup lama. Ia sosok nasionalis sejati. Ingin melihat negerinya maju lewat akselerasi industrialisasi. Beragam komponen otomotif sudah dia hasilkan. Dengan darah dan keringat, nyaris tanpa bantuan pemerintah.

Malahan, pemerintah kerap “menggangu” derap langkahnya. Dengan keterbatasan industri penunjang, Dasep berjibaku bersaing dengan komponen otomotif impor yang bebas bea masuk. Padahal, komponen yang dihasilkan Dasep butuh bahan baku impor yang dikenakan bea masuk sekitar 5 persen sampai 15 persen. Ia pun harus membayar PPN impor dan PPh bayar di muka. Berarti, Dasep harus menyediakan modal kerja lebih banyak ketimbang importir. Modal kerja yang Dasep pinjam dari bank bunganya belasan persen.

Kalau Dasep hendak melindungi produknya agar tidak gampang dijiplak, ia harus mendaftarkan produknya agar dapat hak paten. Belum lagi kalau hendak mendapatkan SNI. Semua pakai ongkos yang tidak murah. Butuh waktu yang lama pula.

Kebijakan pemerintah sungguh sangat menyulitkan industriawan sejati seperti Dasep. Kebijakan pemerintah lebih mendorong perkembangan pedagang atau importir.

Dasep maju terus. Ia melangkah hendak menghasilkan mobil buatan dalam negeri, mobil listrik. Impiannya bersambut. Dahlan Iskan, yang waktu itu Menteri BUMN, mendukung gagasannya. Pembiayaan didukung oleh beberapa BUMN.

Hasilnya tentu jauh dari sempurna, masih jauh dari produksi komersial. Baru sebatas uji coba.

Ketika penyidik Kejaksaan Agung mencoba sejauh 30 km, mobil itu tidak kuat menanjak dan cepat panas (lihat “Tersangka Kasus Mobil Listrik Ditahan,” Kompas, 29 Juli 2015, hal. 4 dan tempo.co bit.ly/1IHdnhz). Ia kemarin ditahan oleh Kejaksaan Agung. Apa aparat kejaksaan Agung tidak pernah nonton laga F1 yang pembalap-pembalapnya sering mengalami berbagai macam masalah mesin sampai ban sehingga harus keluar dari sirkuit. Padahal mobil-mobil itu dibuat oleh pabrik mesin atau pabrik mobil terkemuka di dunia. Miliaran dollar dihabiskan untuk menghasilkan mesin-mesin atau mobil-mobil terunggul lewat riset bertahun-tahun tanpa henti. demikian juga mobil pada umumnya, apalagi mobil listrik yang mash tergolong langka.

Dasep hanya menghabiskan Rp 2 miliar per mobil. Sekali mencoba harus jadi sempurna. Dasep bukan malaikat. Nasionalisme yang menggebu membuat ia menerima tantangan menghasilkan mobil listrik. Ia tidak mencari untung dari proyek mobil listrik yang menjeratnya.

Dan, sekarang Dasep mendekam di penjara. Mejadi tersangka.

Dasep bukan public figure. Tapi bukan karena itu kita diam saja."


Credit  KOMPAS.com

Tiongkok, Rusia akan gelar latihan militer bersama di Laut Jepang

Kapal Induk Rusia Laksamana Viktor Kravchenko (Reuters)

 

 

Beijing (CB) - Tiongkok dan Rusia bulan depan akan menggelar latihan bersama angkatan laut dan pertahanan udara di Laut Jepang, kata Tiongkok, Kamis.

Latihan terbaru oleh kedua negara, yang bisa membuat Tokyo khawatir, itu dilakukan di tengah sengketa kemaritiman dengan Tiongkok, lapor Reuters.

Kegiatan tersebut juga digulirkan di saat Amerika Serikat sedang meningkatkan kerja sama militer dengan sekutu-sekutunya di Asia sebagai tanggapan terhadap meningkatnya klaim kewilayahan Tiongkok yang kian tegas di perairan yang disengketakan di Laut Tiongkok Selatan dan Laut Tiongkok Timur.

Tiongkok dan Rusia merupakan anggota-anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki hak veto. Keduanya mempunyai pandangan serupa terhadap masalah-masalah terkait kebijakann penting, seperti krisis di Suriah. Posisi kedua negara itu membuat mereka berseberangan dengan Amerika Serikat dan Eropa Barat.

Latihan akan dilangsungkan dari 20 hingga 28 Agustus di Teluk Peter the Great, yang terletak di kota pelabuhan Rusia Timur Jauh yang strategis, Vladivostok, dan di Laut Jepang, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Tiongkok Yang Yujun dalam jumpa pers bulanan.

Kegiatan tersebut akan termasuk latihan antikapal selam dan antikapal. Jet-jet tempur Tiongkok, kapal perusak, kapal perang kecil serta kapal-kapal pengangkut pasokan akan mengambil bagian, kata Yang.

Pihak Rusia berencana mengerahkan kapal, kapal selam dan pesawat, tambahnya. Kedua pihak akan mengerahkan helikopter-helikopter dan marinir, kata Yang.

Latihan itu secara khusus bisa membuat Jepang khawatir. Negara tersebut terlibat dalam meningkatnya perang kata-kata dengan Tiongkok terkait pulau-pulau tak berpenghuni di Laut Tiongkok Timur.

Pekan lalu, Jepang mendesak Tiongkok untuk menghentikan pembangunan sarana-sarana eksplorasi minyak dan gas di Laut Tiongkok Timur di dekat perairan yang diklaim oleh kedua negara. Jepang khawatir tindakan Tiongkok akan membahayakan waduk-waduk yang berada di wilayah Jepang.

Tiongkok menanggapi desakan itu dengan mengatakan pihaknya memiliki hak untuk melakukan pengeboran.


Credit  ANTARA News

Australia damprat Rusia soal resolusi MH17

Perdana Menteri Australia Tony Abbott (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

 

 

Sydney (CB) - Perdana Menteri Australia Tony Abbott menuduh Rusia melindungi penjahat karena memveto resolusi PBB untuk membentuk peradilan khusus kasus penembakan Malaysia Airlines MH17 di atas Ukraina tahun lalu.

Sebelas dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB mendukung resolusi yang dirancang Australia, Belgia, Malaysia, Belanda dan Ukraina itu Rabu malam waktu AS.

Rusia menjadi satu-satunya yang memveto resolusi ini, sedangkan Angola, Tiongkok dan Venezuela abstain.

Seluruh 298 penumpang dan awak Boeing 777 MH17 tewas ketika meledak di udara Ukraina dalam penerbangan rutin Amsterdam - Kuala Lumpur 17 Juli tahun lalu.

Kebanyakan yang tewas adalah warga Belanda, namun 38 di antaranya berkewarganegaraan Australia dan negeri ini menjadi pihak yang paling keras menuntut keadilan atas pelanggaran ini.

"Veto Rusia terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB untuk mendirikan peradilan guna memejahijaukan mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan MH17 itu adalah memalukan," kata Abbott.

"Dengan bertindak demikian, Rusia menunjukkan benar-benar tidak menghargai hak para keluarga (korban) untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab dan menyaksikan para penjahat ini diajukan ke pengadilan," sambung Abbott.

Negara-negara seperti Australia, Inggris, Prancis dan AS menuduh separatis Ukraina pro-Rusia telah menembak jatuh MH17 dengan rudal darat ke udara Buk yang dipasok Rusia.

Moskow membantahnya dan sebaliknya menyalahkan militer Ukraina.

Menjelaskan alasan veto, duta besar Rusia untuk PBB Vitaly Churkin menyatakan para penyelidik Rusia telah ditolak mendapatkan akses ke situs jatuhnya pesawat, demikian AFP.

Credit  ANTARA News

Indonesia-Singapura Jalin Kerja Sama E-Government

Indonesia-Singapura Jalin Kerja Sama E-Government

 

INFO BISNIS - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI dan Ministry for Communications and Information (Kementerian Komunikasi dan Informasi) Singapura menyepakati kerja sama dalam bidang E-Government di Singapura, Selasa, 28 Juli 2015. Kesepakatan itu tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) tentang E-Government yang ditandatangani Menteri PANRB RI Yuddy Chrisnandi dan Minister for Communications and Information Yacoob Ibrahim, disaksikan langsung Presiden RI Joko Widodo dan PM Singapura Lee Hsien Loong. Penandatangan MoU ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Menteri PANRB ke Singapura pada 25-27 Januari 2015.


"Indonesia ingin menarik investor Singapura sebanyak-banyaknya. Untuk itu kami ingin mengembangkan E-Government agar mempermudah pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kepada investor Singapura," ujar Presiden Jokowi.


PM Singapura Lee Hsien Loong mengungkapkan kebahagiaannya dapat membangun kerja sama dengan Indonesia. Kata Lee, sebagai negara sahabat, berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengembangan E-Government merupakan hal yang sangat penting dan bermanfaat.


Menteri Yuddy mengatakan MoU ini merupakan tonggak penting pada hubungan persahabatan kedua negara. "Pemerintah Indonesia dan Singapura saling menyadari manfaat dan pentingnya kerja sama antara kedua negara, khususnya yang berkaitan dengan reformasi birokrasi, salah satunya adalah E-Government," ujarnya.


Ia yakin MoU ini akan berdampak besar pada peningkatan wawasan dan perspektif dalam membangun inovasi pemerintahan berbasis informasi dan teknologi. Yuddy berharap MoU ini tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga kesempatan besar untuk berbagi pengalaman dan isu-isu kebijakan dalam pengembangan E-Government.  "Nantinya akan mengarah pada perbaikan tata kelola pemerintahan dan suksesnya agenda reformasi birokrasi," ucapnya.



Credit Tempo.co

Ini Alasan MUI Beri Fatwa Haram BPJS Kesehatan

Petugas melakukan sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional di RS Fatmawati, Jakarta (01/01). Mulai 1 Januari 2014, pemerintah meluncurkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), JKN merupakan program jaminan kesehatan yang akan diterapkan secara nasional dan ditangani oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). TEMPO/Dasril Roszandi

 

 CB, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan keputusan bersama hasil ijtima soal sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). MUI menilai sistem premi hingga pengelolaan dana peserta BPJS Kesehatan tak sesuai fikih.

"MUI berkesimpulan BPJS saat ini tak sesuai syariah karena diduga kuat mengandung gharar atau ketidakjelasan akad, yang memicu potensi mayesir, dan melahirkan riba," kata Wakil Ketua Dewan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional MUI Jaih Mubarok kepada Tempo melalui telepon, Rabu, 29 Juli 2015.

Menurut Jaih, keputusan ini lahir sebulan lalu dalam ijtima ulama Komisi Fatwa MUI di Tegal. Acara itu melahirkan beberapa keputusan dan fatwa baru di berbagai bidang, salah satunya soal BPJS Kesehatan. Jaih turut hadir dalam pembahasan di ijtima.

Menurut Jaih, tiga alasan yang mendorong keluarnya keputusan tersebut antara lain ketidakjelasan status iuran atau premi BPJS. "Kedudukan akadnya atau iuran itu apa? Apa bahasa hukumnya? Apakah termasuk hibah?" kata Jaih.

Sebab, kata Jaih, dalam prinsip syariah harus diatur bagaimana status, kejelasan bentuk, dan jumlah akad atau iuran. Jika tidak, maka BPJS telah melakukan gharar atau penipuan.

Kedua, menurut Jaih, iuran yang disetorkan para peserta tak jelas kedudukannya. "Setelah disetorkan, apakah itu milik negara, BPJS, atau peserta?" kata dia.

Selanjutnya: prinsip asuransi syariah
 

Menurut Jaih, dalam prinsip asuransi syariah--untuk menggambarkan kondisi iuran BPJS--iuran adalah hibah kelompok peserta asuransi. Maka, perusahaan asuransi atau BPJS seharusnya berlaku sebagai wakil kolektif. Ketika risiko terjadi, maka perwakilan akan menjadi perpanjangan tangan dari peserta kolektif ke individu.


Berikutnya, MUI mempertanyakan investasi iuran peserta yang dikelola BPJS. MUI khawatir BPJS mengelola iuran tersebut dengan deposito, saham, dan cara lain di bank non-syariah. "Ke sektor yang halal tidak? Potensi riba bisa terjadi kalau ternyata didepositokan ke bank yang memberi bunga," kata Jaih.

MUI mengetok palu keputusan ini menjadi fatwa karena mereka belum mendiskusikan kembali dengan BPJS dan pemerintah. Tim Dewan Syariah Nasional MUI mendorong pemerintah segera memperbaiki penyelenggaraan BPJS Kesehatan sesuai syariah.


Credit TEMPO.CO

 

Fatwa Haram, Dirut BPJS Akan Temui MUI

Petugas melayani warga di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Sulsel, 1 Juli 2015. BPJS akhirnya secara resmi beroperasi penuh mulai 1 Juli 2015, yang ditandai dengan tambahan program Jaminan Pensiun. TEMPO/Hariandi Hafid

 

 CB, Jakarta - Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Fahmi Idris akan melakukan audiensi dengan Majelis Ulama Indonesia terkait dengan isu haramnya BPJS. Menurut dia, audiensi bersama MUI ini dihadiri pula oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional.

"Informasi yang ada di media masih simpang-siur. Karena itu, kami akan lakukan audiensi dengan MUI terlebih dahulu," kata Fahmi melalui keterangan tertulis, Kamis, 30 Juli 2015.

Menurut Fahmi, MUI belum mengeluarkan fatwa haram, yang ada adalah rekomendasi hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa yang dikeluarkan beberapa hari lalu. "Sifatnya terkait dengan panduan jaminan kesehatan nasional dan BPJS Kesehatan," ucap Fahmi.

Isi rekomendasi Ijtima Ulama, menurut yang dipahami BPJS, ada dua. Pertama, agar pemerintah membuat standar minimum atau taraf hidup layak dalam kerangka jaminan kesehatan yang berlaku bagi setiap penduduk tanpa melihat latar belakangnya.

Kedua, agar pemerintah membentuk aturan, sistem, dan format modus operandi BPJS Kesehatan supaya sesuai dengan prinsip syariah. "Secara tekstual, belum ada fatwa haram itu," ujar Fahmi.

Sebelumnya, MUI mengeluarkan keputusan bersama hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia V di Tegal, Jawa Tengah, beberapa hari lalu. MUI menilai sistem premi dan pengelolaan dana peserta BPJS Kesehatan tak sesuai dengan fikih.

"MUI berkesimpulan, BPJS saat ini tak sesuai dengan syariah karena diduga kuat mengandung gharar atau ketidakjelasan akad, yang memicu potensi mayesir, dan melahirkan riba," tutur Wakil Ketua Dewan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional MUI Jaih Mubarok kepada Tempo.

Dalam prinsip syariah, kata Jaih, segala dana dalam BPJS harus diatur bagaimana status, kejelasan bentuk, dan jumlah akad atau iuran. Jika tidak, BPJS telah melakukan gharar atau penipuan.



 Credit TEMPO.CO

MUI Anggap BPJS Haram, JK: Apanya yang Haram?

Mantan Wapres Jusuf Kalla (kiri) bersama Ibu Mufidah (kanan) menunjukan kertas suara ketika mengikuti Pilkada DKI Jakarta di sekitar kediamannya, Jl Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Rabu (11/7). ANTARA/Saptono

 

 

CB, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan masih akan menyelidiki lebih lanjut soal fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan penyelenggaraan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tak sesuai dengan prinsip syariah. Jusuf Kalla mengaku belum membaca secara keseluruhan soal fatwa tersebut.

"Saya memang belum baca, tapi yang dimaksud halal itu jelas, agama Islam itu sederhana. Selama tidak haram ya halal," kata Kalla, di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rabu, 29 Juli 2015. "Pertanyaannya apanya yang haram. Itu masih kami kaji."

MUI menyatakan penyelenggaraan BPJS Kesehatan tak sesuai dengan prinsip syariah. Pemerintah diminta untuk membenahi pelaksanaan BPJS Kesehatan ini agar lebih syariah.

Fatwa itu diputus pada sidang pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia V tahun 2015 yang berlangsung di Pesantren At-Tauhidiyah pada 7-10 Juni lalu. Putusan dikeluarkan pada 9 Juni.

Dalam keputusan tersebut, Islam bertujuan untuk merealisasikan jaminan yang bersifat umum dan mencakup semua umat Islam. Dengan demikian, masyarakat dapat hidup dalam keadaan aman, damai, dan saling menolong. Sejumlah hadis yang dilampirkan juga menyatakan hal serupa.

MUI juga merujuk pada ijma ulama, dalil aqli, AAOIFI Tahun 2010 Nomor 26 tentang Al-Ta'min Al-Islamy; Fatwa DSN MUI Nomor 21 tentang pedoman asuransi syariah; Fatwa DSN-MUI Nomor 52 tentang akad wakalah bil ujrah pada asuransi syariah dan reasuransi syariah; dan Fatwa DSN-MUI Nomor 43 tentang ganti rugi (ta'widh). Semuanya merujuk pada asuransi yang adil merata untuk semua penduduk tanpa pengecualian. Asuransi juga harus menjamin hal-hal pokok, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, sarana kesehatan, dan pengobatan agar terpenuhi.



 Credit TEMPO.CO

Fatwa Haram, MUI Dorong Pemerintah Bentuk BPJS Syariah  

Wakil Ketua MUI Pusat, Ma`ruf Amin (tengah), memberikan keterangan kepada awak media, di Gedung Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, 13 November 2014. MUI secara tegas menyatakan menolak wacana penghapusan kolom agama ataupun penambahan agama. TEMPO/Imam Sukamto

 

 CB, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Jaih Mubarok meminta pemerintah segera membahas putusan MUI terkait sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang tak sesuai syariah. Musababnya, banyak masyarakat yang membutuhkan solusi syariah untuk BPJS.

"Pemerintah punya kewajiban melayani masyarakat yang menginginkan terjaminnya sistem syariah di BPJS. Jadi ulama, BPJS, dan pemerintah perlu duduk bersama," kata Jaih saat dihubungi Tempo, Rabu, 29 Juli 2015.
Sama seperti terbentuknya bank syariah, Jaih meminta pemerintah membentuk BPJS syariah yang bebas dari penipuan dan riba. Menurut dia, lahirnya keputusan BPJS dianggap haram atau tak sesuai syariah karena MUI menduga pengelolaan iuran atau akad BPJS tidak jelas dan berpotensi riba karena dikelola bank konvensional.
"Pengelolaannya harus pakai parameter syariah. Misal pasar modal dan saham yang terdaftar di syariah," kata Jaih. "Keadaan darurat ini harus diselesaikan. Tidak bisa terus-menerus seperti ini."
Pekan lalu MUI mengeluarkan fatwa bahwa sistem premi hingga pengelolaan dana peserta BPJS Kesehatan tak sesuai fikih atau haram. Keputusan ini lahir sebulan lalu dalam ijtima ulama Komisi Fatwa MUI di Tegal.
Tiga alasan yang mendorong keluarnya keputusan tersebut antara lain ketidakjelasan status iuran atau premi BPJS. "Kedudukan akadnya atau iuran itu apa? Apa bahasa hukumnya? Apakah termasuk hibah?" kata Jaih. Sebab, kata dia, dalam prinsip syariah harus diatur bagaimana status, kejelasan bentuk, dan jumlah akad atau iuran. Jika tidak, maka BPJS telah melakukan gharar atau penipuan.
Kedua, Jaih mengatakan iuran yang disetorkan para peserta tak jelas kedudukannya. "Setelah disetorkan, apakah itu milik negara, BPJS, atau peserta?" kata dia.
Menurut dia, dalam prinsip asuransi syariah--untuk menggambarkan kondisi iuran BPJS-- iuran adalah hibah kelompok peserta asuransi. Maka perusahaan asuransi atau BPJS seharusnya berlaku sebagai wakil kolektif. Ketika risiko terjadi, maka perwakilan akan menjadi perpanjangan tangan dari peserta kolektif ke individu.
Berikutnya, MUI mempertanyakan investasi iuran peserta yang dikelola BPJS. MUI khawatir BPJS mengelola iuran tersebut dengan deposito, saham, dan cara lain di bank non-syariah. "Ke sektor yang halal tidak? Potensi riba bisa terjadi kalau ternyata didepositokan ke bank yang memberi bunga," kata Jaih.



 Credit  TEMPO.CO

Sejarah Blue Moon dan Letusan Gunung Krakatau

Letusan Krakatau pernah membuat bulan berwajah biru.

Fenomena blue moon terlihat di Atahualpa Stadium in Quito, 30 Agustus 2012 (REUTERS/Gary Granja)

 

CB - Warga dunia pada akhir Juli tahun ini memiliki kesempatan untuk menyaksikan fenomena langka, blue moon.

Fenomena tersebut, adalah penampakan bulan purnama kedua dalam satu bulan kalender. Dalam Juli 2015, bulan purnama muncul pada 2 Juli lalu. Besok, 31 Juli akan muncul bulan purnama kedua yang disebut dengan blue moon.

Dilansir Space.com, Kamis 30 Juli 2015, jangan berharap penampakan blue moon adalah bulan purnama biru. Itu hanya istilah saja yang dipopulerkan untuk menyebut penampakan langka tersebut.

Dalam catatan sejarah, istilah blue moon telah digunakan dalam almanak petani Maine untuk menggambarkan bulan purnama kedua dalam satu bulan kalender.

Istilah blue moon kian populer, setelah majalah Sky & Telescope mempublikasikan tentang kesalahpahaman soal blue moon pada 1946 silam.

Namun, Space.com menuliskan, ada potensi penampakan bulan purnama langka itu mirip biru, jika ada erupsi vulkanik besar yang melepaskan berton-ton partikel di udara.

Dalam situsnya, NASA mencatat bulan ada blue moon yang muncul berwarna biru, yaitu saat ada letusan Gunung Krakatau pada 1883.

NASA mengatakan, pada saat itu orang-orang mengaku melihat blue moon hampir sepanjang malam, setelah Krakatau meletus.

Diketahui, saat Krakatau meletus, gunung itu berkekuatan 100 megaton bom nuklir. Abu vulkanik membumbung tinggi hingga atmosfer terluar dan memuat penampilan bulan dari
NASA menyebutkan, debu Krakatau memang menyebabkan penampilan bulan purnama saat itu menjadi biru. Sebab, debu tersebut berisi partikel seluas satu mikron, ukuran yang sama untuk gelombang panjang cahaya merah.

Partikel dengan ukuran spesial tersebut, secara kuat memancarkan cahaya merah dan saat debu itu melewati area penampakan bulan maka akan menghasilkan cahaya biru. NASA menyebutkan saat itu, awan Krakatau juga beraksi seperti saringan berwarna biru.

Penampakan bulan berwarna biru dilaporkan juga muncul pada 1983. Pada saat itu, orang-orang melihat bulan biru, setelah erupsi Gunung El Chichon, Meksiko. Laporan penampakan bulan biru juga dilaporkan akibat aktivitas Gunung St. Helens pada 1980 dan Gunung Pinatubo pada 1991.

Selain debu vulkanik, kebakaran hutan juga bisa membuat penampilan Bulan dari Bumi. Kasus ini pernah terjadi pada saat kebakaran danau raksasa di Alberta, Kanada pada September 1953.
Saat itu, awan asap kebakaran tersebut mengandung mikron yang seukuran tetesan minyak. Kondisi itu mengakibatkan penampilan matahari menjadi ungu dan buan menjadi biru di Amerika Utara sampai Inggris.



Credit  VIVA.co.id

31 Juli, Blue Moon Langka Menyapa Bumi

Blue moon ini memang datang dalam rentang 2,7 tahun sekali.

Ilustrasi blue moon (www.space.com)

 

CB - Pada penghujung Juli 2015, atau pada 31 Juli nanti, warga dunia berkesempatan melihat fenomena alam langka. Pada akhir Juli itu, warga dunia bisa melihat bulan purnama yang berbeda, atau disebut blue moon.
Namun, jangan berpikir bulan nantinya sesuai namanya akan berwarna biru. Warna bulan purnama pada saat itu tetap seperti biasa kuning. Mengapa demikian?

Dilansir Space.com, Rabu 29 Juli 2015, istilah blue moon merupakan penamaan bagi penampakan bulan purnama yang langka. Sebab, pada Juli ini, terdapat dua bulan purnama dalam satu bulan kalender.

Bulan purnama pertama terjadi pada 2 Juli lalu, dan bulan purnama selanjutnya terjadi pada 31 Juli. Bulan purnama kedua pada Juli ini, juga istimewa, sebab tampil dengan lebih 'ekstra'.

Dibilang langka, sebab dalam keadaan normal, dalam sebulan memiliki satu bulan purnama. Tapi khusus tahun ini, dalam setahun ada penampakan 13 bulan purnama.

Secara rinci penampakan bulan purnama sepanjang 2015 yaitu 5 Januari, 5 Maret, 4 April, 4 Mei, 2 Juni, 2 Juli, 31 Juli, 29 Agustus, 28 September, 27 Oktober, 25 November, dan 25 Desember.

Memasuki 2016, bulan purnama pertama akan muncul pada 23 Januari.

Diketahui, penampakan blue moon ini memang datang dalam rentang 2,7 tahun sekali.

Terkait dengan hal ini, Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Thomas Djamaluddin, menegaskan dalam astronomi tak dikenal istilah blue moon.
"Blue moon bukan istilah astronomim, itu hanya istilah untuk bulan purnama yang jarang terjadi. Warnanya tetap kuning," kata Thomas dalam pesan tertulis kepada VIVA.co.id.
Namun, Space.com menuliskan, ada potensi penampakan bulan purnama langka itu mirip biru, jika ada erupsi vulkanik besar yang melepaskan berton-ton partikel di udara.

Credit  VIVA.co.id

Kontribusi RI di Misi Perdamaian PBB Naik Seribu Persen

 

 Helikopter militer MI-17 adalah sebuah helikopter angkut kelas menengah rancangan Rusia. (Ilustrasi/Wikimedia commons/Filip.vidinovski)

 

 

Jakarta, CB -- Sejak 10 tahun yang lalu, Indonesia aktif memberikan kontribusi bagi misi perdamaian PBB di berbagai negara. Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Dukungan Lapangan, Atul Khare, menyebutkan bahwa dalam periode 2005-2015, bantuan RI untuk misi perdamaian PBB meningkat 1.000 persen.

Ditemui di akhir Rapat Regional Asia-Pasifik Penjaga Perdamaian PBB, Khare memaparkan bahwa pada 2005, petugas penjaga perdamaian yang berasal dari Indonesia berjumlah 232 orang.

Sementara saat ini jumlahnya terus bertambah hingga mencapai sekitar 2.700 petugas perdamaian yang sudah tersebar di beberapa operasi perdamaian PBB di seluruh dunia.

"Indonesia dan sejumlah negara di Asia Pasifik memiliki kontribusi besar dalam operasi perdamaian PBB," kata Khare kepada CNN Indonesia di Jakarta, Selasa (28/7).

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyatakan bahwa Indonesia akan menambahkan jumlah petugas perdamaian wanita di PBB hingga mencapai 100 orang. Saat ini, Indonesia hanya memiliki kurang dari 20 petugas perdamaian wanita di PBB.

Selain mencatat tingkat kontribusi RI untuk misi perdamaian PBB, Khare juga menyebutkan bahwa Indonesia berjanji akan mengirimkan bantuan berupa tiga helikopter militer MI-17 untuk misi perdamaian PBB di Mali, atau misi yang disebut juga dengan Minusma.

Khare menyebutkan  bahwa Indonesia tidak hanya mengirimkan unit helikopter militer, namun juga 120 teknisi militer yang dapat mengoperasikan dan memperbaiki helikopter tersebut.

Helikopter militer MI-17 adalah helikopter angkut kelas menengah rancangan Rusia. Indonesia mempunyai beberapa helikopter MI-17 yang dioperasikan oleh TNI-AD.

Namun hingga berita ini ditulis, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Fuad Basya menyatakan bahwa rencana ini belum dapat dikonfirmasi. Ketika dihubungi CNN Indonesia, Basya mengkonfirmasi bahwa rencana pemberian helikopter ini sudah dirancang pada masa kepemimpinan Panglima TNI, Moeldoko.

Pasalnya, Moeldoko akan segera pensiun pada 1 Agustus 2015, dan rencananya akan digantikan dengan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. Basya belum dapat memastikan apakah rencana pemberian helikopter MI-17 ini akan dilanjutkan dalam kepemimpinan Gatot.

Berbagai pertimbangan misi perdamaian

Dalam kesempatan tersebut, Khare juga memaparkan bahwa PBB memiliki berbagai pertimbangan dalam meluncurkan sebuah misi perdamaian di suatu negara yang tengah berkonflik. Pertimbangan tersebut dapat berbeda-beda, tergantung situasi politik dan keamanan di negara yang bersangkutan.

"Terkadang, diperlukan misi politik untuk membantu memnciptakan perdamaian. Dalam hal ini, PBB akan mengirimkan utusan khusus seperti ke sejumlah negara berkonflik seperti Yaman, Suriah dan Libya," kata Khare.

Namun, lanjut Khare, jika terdapat perjanjian perdamaian, PBB akan mengirimkan polisi bersenjata dan pengamat militer untuk memastikan bahwa perjanjian perdamaian itu disepakati dengan tepat. Misi semacam ini terjadi di India dan Pakistan, atau disebut juga dengan UNMOGIP.

"(Untuk konflik) yang terjadi di Mali, Sudan Selatan, dan Republik Sentral Afrika, kami membutuhkan pasukan besar militer untuk melindungi warga. Sebelum pengiriman pasukan, kami melakukan pengamatan dan penelitian, untuk menentukan apa saja yang dibutuhkan negara tersebut," kata Khare.

Tak hanya mengirimkan pasukan penjaga perdamaian, Khare memaparkan bahwa PBB juga akan meminta negara yang tengah berkonflik itu untuk menerjunkan pasukan militernya ke lapangan. Jumlah pasukan tersebut beragam, tergantung dari kemampuan dan kemauan negara tersebut.

Selain itu, Khare juga memaparkan bahwa Rapat Regional Asia-Pasifik Penjaga Perdamaian PBB yang diselenggarakan pada 28-29 Juli 2015 telah menghasilkan kesimpulan terkait operasi perdamaian, yang akan diajukan dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-70 di New York pada September mendatang.

Salah satu kesimpulan yang dicapai adalah misi perdamaian PBB harus lebih mempertimbangkan peraturan domestik sebelum mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke negara yang berkonflik.

Credit  CNN Indonesia

Wapres Tolak Usulan Iran Bentuk Tim Bersama Tangani ISIS

 

AFP Pasukan ISIS berpawai di Raqqa, Suriah, pada awal bulan ini.

JAKARTA, CB - Pemerintah Iran menawarkan Indonesia untuk membentuk tim kerjasama dalam membahas masalah terorisme, khususnya yang berkaitan dengan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Iran menganggap terorisme sebagai suatu isu yang kerap dikait-kaitkan dengan umat Islam.
Usulan ini merupakan salah satu poin yang disampaikan Duta Besar Iran untuk Indonesia Valiollah Mohammadi ketika bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (30/7/2015).
"Beliau juga menyampaikan tadi tentang keinginan dibentuknya suatu tim bersama antara Indonesia dengan Iran dalam membicarakan masalah yang banyak didera oleh umat muslim, antara lain terorisme, masalah, khususnya ISIS, dan sebagainya," kata Deputi Sekretariat Wapres Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan Dewi Fortuna Anwar.
Namun, usulan Iran untuk membentuk tim khusus dua negara ini ditolak Wapres Jusuf Kalla. Kepada Dubes Iran, Wapres menegaskan bahwa Indonesia ingin bekerjasama dalam membahas permasalahan dunia Islam bukan hanya berdua dengan Iran melainkan turut melibatkan negara berpenduduk mayoritas Islam lainnya.
"Jadi tidak khusus hanya semacam komisi Indonesia-Iran. Beliau (Dubes Iran) menerangkan ingin mengadakan komisi antara ulama Iran dan Indonesia, tapi Pak Wapres mengatakan kita, Indonesia, ingin berbicara dengan Islam Indonesia, Iran dan negara muslim lainnya untuk membicarakan masalah Islam bersama," ujar Dewi.
Wapres juga menyampaikan bahwa Indonesia ingin memajukan Islam yang moderat. Indonesia tidak pernah membenarkan adanya praktek kekerasan yang mengatasnamakan kepentingan umat muslim.
Dewi menambahkan, perlu dilakukan pertemuan reguler dalam membahas permasalahan Islam. Terkait hal ini, pemerintah Indonesia telah memulainya dengan berinisiatif mengadakan pertemuan internal antar pemimpin negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam Konferensi Asia Afrika di Indonesia beberapa waktu lalu.
"Mudah-mudahan pertemuan ini bisa dilanjutkan, tidak hanya antara pimpinan negara tapi juga antara pejabat-pejabat dan sebagainya, di mana kita bisa berbagi informasi dan bicara tentang masalah yang dihadapi masalah umat Muslim itu sendiri," ujar Dewi.
Kerjasama nuklir
Di samping membahas rencana kerjasama mengatasi isu terorisme, Duta Besar Iran menyampaikan kepada Kalla bahwa Iran segera mengirimkan perwakilannya ke Indonesia untuk mengembangkan nuklir. Sejak awal, Indonesia berkeinginan mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai dengan menggandeng negara sahabat.
"Tadi Pak Dubes tidak sempat menyampaikan (kepada media), tetapi dia mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini akan ada tiga delegasi yang datang dari Iran. Pertama, delegasi terkait ilmu pengetahuan dan teknologi canggih, teknologi yang canggih itu tentu saja di antaranya bidang nuklir," kata Dewi.
Menurut dia, delegasi Iran terkait pengembangan teknologi canggih ini akan datang dalam waktu dekat.
Selain itu, Iran berencana mengirimkan perwakilan tingkat tingginya di bidang perminyakan. Kedatangan perwakilan di bidang perminyakan ini akan membahas kerja sama dengan Indonesia yang menjadi salah satu prioritas kerja sama kedua negara.
Perwakilan lainnya yang akan dikirimkan Iran ke Indonesia dalam waktu dekat adalah tim dari bank sentral Iran. Perwakilan tersebut dijadwalkan bertemu dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
"Selama ini, walaupun ada keinginan untuk bekerja sama, terkendala masalah keuangan dan perbankan karena Iran kena sanksi. Jadi dari segi ekspor dan pembayaran memang memerlukan intermediasi bank itu kan sulit, ini yang akan diprioritaskan," ujar dia.
Menurut Dewi, kerja sama Iran dengan negara lainnya, termasuk Indonesia, mulai hidup kembali setelah Dewan Keamanan PBB, pada Senin 20 Juli 2015 silam menyetujui suatu resolusi yang menjadi dasar pencabutan sanksi ekonomi internasional terhadap Iran. Dalam waktu dekat, sanksi yang salah satu poinnya membatasi Iran dalam mengembangkan nuklir tersebut akan dicabut.
Meskipun demikian, menurut dia, kerja sama antara Indonesia dan Iran tidak harus menunggu sanksi ini dicabut secara resmi.
Credit KOMPAS.com

Rusia Veto Pembentukan Mahkamah Internasional untuk MH17

 

BBC Sebelas dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB mendukung rencana ini

  CB - Rusia telah menggunakan hak vetonya di PBB untuk memblokir kerangka rencana membentuk mahkamah internasional untuk kasus jatuhnya pesawasat Malaysia Airlines MH17 pada Juli 2014.

Negeri Beruang Merah itu merupakan satu-satunya negara anggota Dewan Keamanan PBB yang menentang rencana pembentukan mahkamah pidana terkait MH17, dan ini memicu kecaman luas.

Pesawat Malaysia Airlines dari Amsterdam ke Kuala Lumpur itu jatuh di Ukraina timur, 17 Juli 2014, membunuh seluruh 298 penumpang dan awak.

Pemberontak pro-Rusia di wilayah tersebut menolak tanggung jawab atas bencana itu.

Negara-negara Barat dan Ukraina mengatakan terdapat bukti pesawat itu dihantam rudal Buk asal Rusia.

Malaysia mendesak pembentukan mahkamah internasional untuk menghukum mereka yang bertanggung jawab. Usulan itu didukung oleh Belanda – yang 196 warganya menjadi korban – Ukraina, Belgia, dan Australia.

Moskwa di pihak lain justru menyalahkan pemerintahan Kiev atas bencana itu. Sebelumnya pada bulan ini, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pembentukan mahkamah itu akan “prematur” dan “tidak produktif”.

Mekanisme Alternatif

Rusia menggunakan hak vetonya pada sesi voting Dewan Keamanan di New York pada Rabu (29/7/2015). Dari 15 anggota DK PBB, 11 anggota mendukung rancangan resolusi itu, sementara Angola, China dan Venezula memilih abstain.

“Rusia mengabaikan protes publik di negara-negara yang berduka," kata Samantha Power, duta besar AS untuk PBB.

Menteri luar negeri Australia Julie Bishop mengatakan veto Rusia itu “penghinaan bagi ke-298 korban MH17 dan keluarga serta para sahabat mereka”.

Dia mengatakan Australia, Malaysia, Belanda, Ukraina dan Belgia akan mencari mekanisme penuntutan alternatif.

Menteri luar negeri Ukraina Pavlo Klimkin mengatakan, “Tidak ada alasan menentang resolusi ini kecuali jika Anda sendiri pelakunya.”

Duta Besar Rusia untuk PBB, Vitaly Churkin, membela keputusan negaranya dan mengkritik “propaganda agresif” terhadap Rusia. Dia menambahkan penyelidik Rusia tidak diberikan akses setara ke lokasi kecelakaan.

Moskwa merancang resolusi alternatif yang tidak melibatkan mahkamah, namun menyerukan perlunya invetigasi internasional.

Sebuah laporan mengenai penyebab kecelakaan itu oleh lembaga keselamatan penerbangan Belanda dijadwalkan untuk diumumkan pada bulan Oktober.


Credit  KOMPAS.com

Ini Aturan Batasan Penggunaan Drone di Indonesia

Seorang pilot drone saat menerbangkan drone di Bundaran HI, Jakarta, Kamis(28/5/2015). Penggunaan pesawat terbang tanpa awak atau yang sering disebut sebagai drone mulai dilarang di beberapa negara. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

CB, Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan telah mengeluarkan peraturan tentang penggunaan pesawat udara tanpa awak (drone) di Indonesia. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak, yang disahkan pada 12 Mei 2015.

Dalam salinan peraturan yang kami terima disebutkan, PM tersebut diterbitkan guna meningkatkan keselamatan penerbangan terkait pengoperasian drone di ruang udara yang dilayani Indonesia dari kemungkinan bahaya yang ditimbulkan karena pengoperasian drone.


Salah satu yang dirinci dalam peraturan tersebut adalah batasan penggunaan drone berdasarkan peralatan yang dibawa, yang tertuang dalam Butir 4. Berikut rincian peraturannya yang kami kutip dari PM tersebut:

4.1 Sistem pesawat udara tanpa awak dengan kamera dilarang beroperasi 500 meter dari batas terluar dari suatu kawasan udara terlarang (prohibited area) atau kawasan udara terbatas (restricted area).

4.2 Dalam hal sistem pesawat udara tanpa awak digunakan untuk kepentingan pemotretan, pemfilman dan pemetaan, harus melampirkan surat izin dari institusi yang berwenang dan Pemerintah Daerah yang wilayahnya akan diprotret, difilmkan atau dipetakan.

4.3 Sistem pesawat udara tanpa awak dengan peralatan pertanian (penyemprot hama dan/atau penabur benih) hanya diperbolehkan beroperasi pada areal pertanian/perkebunan yang dijelaskan dalam pengajuan rencana terbang (flight plan).

4.4 Kegiatan penyemprotan hama dan/atau penaburan benih dengan menggunakan teknologi sistem pesawat udara tanpa awak diizinkan apabila dalam radius 500 meter dari batas terluar areal pertanian/perkebunan dimaksud tidak ada pemukinan penduduk.

4.5 Sistem pesawat udara tanpa awak untuk kebutuhan dan misi pemerintah, penggunaan sistem pesawat udara tanpa awak untuk kepentingan pemerintah seperti patroli batas wilayah negara, patroli wilayah laut negara, pengamatan cuaca, pengamatan aktivitas hewan dan tumbuhan di taman nasional, survei dan pemetaan yang bersifat rutin dan terjadwal dengan lingkup penerbangan tertentu (area tertentu), menggunakan individual flight plan.

Akhirnya, drone menjadi salah satu pilihan cara pelayanan dinas pos resmi.

Adapun rencana terbang (flight plan) untuk drone setidaknya harus memuat informasi sebagai berikut:

- identifikasi pesawat
- kaidah penerbangan (instrument atau visual) dan jenis penerbangan (uji performa, patroli, survei & pemetaan, fotografi, pertanian, ekspedisi, dll)
- peralatan yang dibawa (kamera, sprayer, crank, dll)
- bandara/titik lepas landas
- estimated operation time
- cruising speed
- cruising level
- rute penerbangan
- bandar udara/titik pendaratan dan total estimated elapsed time
- bandar udara/titik alternatif
- ketahanan baterai/bahan bakar
- jangkauan jelajah pengoperasian dan area manuver pengoperasian

Credit  Liputan6.com