Rabu, 15 April 2015

Milisi Houthi di Yaman Kecam Resolusi PBB

Dipandang sebagai bentuk dukungan atas agresi negara asing di Yaman.

Milisi Houthi di Yaman Kecam Resolusi PBB
Serangan Udara Saudi Hancurkan Rumah Warga di Yaman (REUTERS/Khaled Abdullah )
 
  CB - Kelompok pemberontak Houthi di Yaman mengecam resolusi PBB yang memasukkan pemimpin kelompok itu dalam daftar hitam, berikut dengan putra mantan presiden Ali Abdullah Saleh.

Dikutip Al Jazeera, Rabu, 15 April 2015, Houthi menyebut keputusan Dewan Keamanan PBB, yang mengeluarkan resolusi dalam sidang di New York , Selasa, 14 April waktu setempat, memperlihatkan dukungan pada agresi negara asing di Yaman.

Pada pernyataan melalui televisi, badan yang dibuat Houthi untuk menjalankan pemerintahan Yaman, menyerukan aksi protes pada Kamis, 16 April, untuk mengecam resolusi DK PBB.

DK PBB meloloskan resolusi yang diajukan Yordania, untuk menerapkan embargo senjata atas Houthi, serta menyerukan kelompok pemberontak itu mundur dari wilayah yang mereka kuasai, termasuk ibukota Sanaa.

Pada pemungutan suara, 14 dari 15 anggota DK mendukung kecuali Rusia yang menyatakan abstain. Rusia mengatakan embargo semestinya diberlakukan untuk semua pihak di Yaman.

Walau begitu, Rusia tidak menggunakan hak veto yang dimilikinya, sebagai satu dari lima anggota tetap DK PBB. Duta Besar Rusia untuk PBB Vitaly Churkin, mengatakan tidak ada alternatif bagi solusi politik dalam konflik di Yaman.


Credit  VIVA.co.id

Senat AS Loloskan Aturan Penjegal Perjanjian Iran

Memberi kewenangan bagi Kongres untuk setuju atau menolak.

Senat AS Loloskan Aturan Penjegal Perjanjian Iran
Pertemuan AS dan Iran (REUTERS/Brendan Smialowski/Pool)
 
  CB - Kesepakatan dicapai dalam Komite Hubungan Luar Negeri Senat Amerika Serikat (AS), Selasa, 14 April 2015, yang akan memberi Kongres kewenangan untuk membuat putusan akhir, atas negosiasi yang dilakukan pemerintah AS dengan Iran.

Dikutip dari Al Jazeera, Rabu, 15 April, kesepakatan itu menambah rintangan baru bagi pemerintahan Presiden Barack Obama, dalam upaya menyelesaikan perjanjian akhir program nuklir Iran, pada 30 Juni mendatang.

Peraturan yang dinamakan Iran Nuclear Review Act 2015, itu diloloskan dengan suara bulat oleh 19 anggota komite, setelah Senator Republik Bom Corker dan Ben Cardin dari Demokrat membuat kompromi.

Peraturan itu akan memberikan periode pertimbangan, setidaknya 30 hari setelah penandatanganan perjanjian internasional apa pun, untuk membatasi program nuklir Iran yang ditukar dengan pencabutan sanksi.

Periode pertimbangan itu memberi jalan bagi Kongres, untuk meloloskan resolusi yang menyetujui atau menolak perjanjian akhir, sehingga Obama tidak akan dapat mencabut sanksi atas Iran.

Banyak legislator AS mengklaim bahwa mereka disisihkan dari proses negosiasi. "Kongres semestinya mendapat kesempatan, untuk meninjau kesepakatan ini," kata John Boehner, juru bicara kubu Republik di DPR AS.

"Kita tidak bisa hanya mengandalkan pada pemerintah, yang tampaknya menginginkan kesepakatan berapa pun biayanya," ucap Boehner. Gedung Putih sebelumnya mengatakan bakal menggunakan veto.

Namun pada Selasa, sebaliknya menyetujui peraturan yang diloloskan Senat. Perubahan sikap Gedung Putih mengindikasikan, Obama menyadari bahwa peraturan itu telah memperoleh cukup dukungan, untuk mengalahkan veto presiden.

Obama tidak membutuhkan persetujuan Kongres untuk melakukan negosiasi dengan Iran, namun parlemen dapat secara signifikan mempersulit upayanya mencabut sanksi, karena membutuhkan dukungan Kongres.

Credit VIVA.co.id

Kronologi Siti Zaenab hingga Dihukum Mati di Arab Saudi


Kronologi Siti Zaenab hingga Dihukum Mati di Arab Saudi Ilustrasi hukuman mati. (Thinkstock/Denniro)
 
 
Jakarta, CB -- Salah satu Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Bangkalan Jawa Timur, Siti Zaenab, akhirnya dieksekusi mati oleh pemerintah Arab Saudi pada Selasa (14/4) pagi. Siti dieksekusi mati atas perkara pembunuhan terhadap majikan perempuan, Nourah binti Abdullah Duhem Al Maruba.

Kabar eksekusi mati Siti diinformasikan oleh Kementerian Luar Negeri kepada media, Selasa kemarin.

Siti tentunya tidak pernah menyangka impian bekerja untuk menafkahi kedua anaknya, Syarifudin (7 tahun) dan Mohammad Ali (5 tahun) berujung pada kematian.

Perempuan kelahiran Bangkalan, 47 tahun silam, ini berangkat ke Arab Saudi melalui perusahaan PT. Panca Banyu Ajisakti. Perusahaan tersebut beralamat di Cilangkap Baru 54 Jakarta Timur.

Menurut dokumen yang diterima CNN Indonesia dari Migrant CARE, setelah memasuki satu tahun bekerja, Siti sering mengalami penyiksaan dari majikan perempuannya. Kondisi ini diceritakan Siti kepada keluarga melalui surat yang dikirim ke keluarga di Bangkalan. Surat tersebut adalah surat terakhir Siti.

Dalam cerita itu, Siti mengatakan tidak kerasan bekerja di Arab Saudi dan ingin pulang pada Hari Raya Idul Fitri pada 1998. Lantas terjadilah kejadian itu, Siti bercerita saat hendak salat Subuh, dia memasak air di dapur. Lalu, majikan perempuannya memukul kepala, menjambak dan mencekik lehernya. Kemudian, dalam keadaan kesusahan dan kesakitan, Siti mencari pisau dan menusuk perut majikannya.

Setelah mendapatkan kabar penyiksaan tersebut, keluarga Siti, Hasan, yang merupakan kakak kandung Siti mendatangi kantor Depnakertrans untuk mengadukan masalah Siti. Oleh Depnakertrans, saat itu, Hasan diminta mendatangi PT. Panca Bayu Ajisakti dan berkirim surat ke KBRI Arab Saudi.

Lalu, Hasan menerima kabar bahwa adik kandungnya tersebut sedang ditahan dan terancam hukuman mati. Sejak itu, Hasan giat meminta bantuan pemerintah dengan berkirim surat ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Departemen Luar Negeri dan instansi TKI lainnya.

Hasan juga bertemu dengan mantan Ibu Negara, Sinta Nuriyah Wahid, di Istana Kepresidenan pada 24 Oktober 2001, hingga akhirnya Hasan dan keluarga Siti berhasil menemui Siti di penjara Arab Saudi. Namun, usaha keluarga Siti untuk memperjuangkan nyawa Siti, akhirnya kandas. Di tangan eksekutor Arab Saudi, Siti melepas kehidupannya selama-lamanya.



Credit  CNN Indonesia

Pemerintah Didesak Tetapkan Arab Saudi Negara Bahaya bagi TKI


Pemerintah Didesak Tetapkan Arab Saudi Negara Bahaya bagi TKI 
 Ilustrasi Penjara (Thinkstock/Darrin Klimek)
 
 
Jakarta, CB -- Keputusan Moratorium pemerintah Indonesia untuk mengirimkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi dinilai tidak efektif. Pemerintah lantas diminta untuk melakukan negosiasi internasional dengan menyuarakan Arab Saudi sebagai negara berbahaya untuk penempatan tenaga kerja dari Indonesia.

"Moratorium sifatnya masih sementara. Kami lihat pemerintah tidak pernah tegas negosiasi dengan negara yang terkena moratorium, " kata Koordinator Advokasi dari Jaringan Nasional Advokasi PRT, Lita Anggraini, saat dihubungi CNN Indonesia, Rabu (15/4).
Karena ketidaktegasan tersebut, menurut Lita, masih banyak PRT yang dikirim bekerja ke Arab Saudi hingga sekarang. Padahal, kata dia, kondisi perlindungan kerja bagi TKI di Arab Saudi sangat minim dan buruk.

"Di Arab Saudi tidak ada kebebasan berkomunikasi dan bergerak. Kalau tidak ada kebebasan berkomunikasi akan sulit bagi PRT bersangkutan untuk minta tolong ketika terjadi sesuatu. Terlebih, mereka tidak tahu informasi apapun tentang perlidungan TKI," kata Lita.

Kemudian, mengaca pada kasus terbaru TKI Siti Zaenab yang dihukum mati di Arab Saudi, Lita mengatakan sebaiknya pemerintah mulai menyuarakan Arab Saudi sebagai negara berbahaya di forum internasional. Hal itu perlu dilakukan untuk mendesak pemerintah Arab Saudi menjamin situasi kerja layak bagi PRT luar negeri yang bekerja di negara tersebut.

"Ini semestinya mendorong upaya diplomasi perlindungan warga negara tingkat internasional," ujar dia.

Lebih jauh lagi, Lita mengatakan pemerintah semestinya juga bisa tegas menindak Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) baik negeri atau swasta yang ketauan masih mengirimkan TKI ke Arab Saudi. Alasan seperti masih ada atau perpanjangan kontrak seharusnya tidak ada lagi. Namun, pada nyatanya, Lita masih menemukan adanya perusahaan pengirim TKI yang menggunakan alasan tersebut.

"Seharusnya cabut izin operasinya. Jangan dibiarkan saja seperti yang terjadi selama ini," kata dia menegaskan.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri mengabarkan eksekusi mati TKI asal Bangkalan, Jawa Timur, Siti Zaenab pada Selasa (15/4) kemarin. Siti dieksekusi mati setelah vonisnya jatuh pada 2001 oleh Pengadilan Madinah. Eksekusi Siti baru dilaksanakan pada 2015 ini karena menunggu ahli putra bungsu korban Walid bin Abdullah bin Muhsin Al Ahmadi tak memberikan pengampunan atas tindakan Siti.


Credit  CNN Indonesia

Pemerintah undang dubes OKI bahas konflik kawasan



Pemerintah undang dubes OKI bahas konflik kawasan
Tentara Arab Saudi menembakkan rudal ke arah tentara Houthi dari daerah perbatasan antara Arab Saudi dengan Yaman, Senin (13/4). (REUTERS/Faisal Al Nasser )
 
 
Jakarta (CB) - Pemerintah akan mengundang para duta besar dari negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk membahas mengenai situasi terkini konflik yang terjadi di Timur Tengah.

Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Selasa malam, mengatakan pertemuan tersebut merupakan upaya untuk mencari solusi bagi persoalan seperti penyebaran paham Islam radikalisme pembentukan Negara Islam Irak dan Suriah serta gejolak di Yaman.

"Besok (Rabu, 14/4), Pemerintah akan mengundang para dubes dari negara OKI, ada sekitar 57 dubes di sini untuk bertemu dengan saya dan Presiden (Joko Widodo)," kata Wapres Kalla usai mengundang tokoh ulama dan ormas Islam di kediamannya.

Pertemuan yang berlangsung selama tiga jam tersebut dihadiri oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia yang juga Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin, Ketua Umum PP Muslimat NU Khafifah Indar Parawansa, Wakil Ketua Umum MUI Maruf Amin, Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir, dan Ketua Umum PP Persis Maman Abdurrahman.

Kemudian Ketua Umum PB Al-Washliyah Yusnar Yusuf, Ketua Dewan Penasehat ICMI Jimly Asshiddiqie, Ketua Umum PB Persatuan Tarbiyah Islamiyah Basri Barmanda, Ketua Umum PB Nahdlatul Wathan Zainul Madjid, Ketua Umum PP Aisyiah Noorjanah Johantini, Sekjen Dewan Masjid Indonesia Imam Addaruquthni, Ketua Umum PB Darud Dakwah Wal Irsyad Rusdy Ambo Dalle, serta Ketua GP Anshor Nusron Wahid.

Pertemuan dengan para dubes OKI tersebut dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam mencari jalan keluar bagi penjagaan perdamaian di negara-negara Islam.

"Presiden juga akan menyampaikan sikap Indonesia menghadapi situasi yang terjadi akhir-akhir ini. Baru nanti setelah itu kita lihat upaya apa yang dapat dilakukan bersama untuk memberikan kedamaian yang lebih baik di negara-negara Islam," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia yang juga Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin mengatakan pihaknya bersama perwakilan tokoh ulama dan ormas Islam telah menyampaikan pandangan mengenai situasi terkini yang terjadi di negara-negara Islam, khususnya di kawasan Timur Tengah.

"Kami dari Majelis Ulama Indonesia dan pimpinan sejumlah ormas Islam tingkat pusat telah terlibat dalam tukar-menukar pikiran tentang apa yang kita hadapi, khususnya gejolak yang terjadi di dunia Islam," kata Din.

Din juga mengatakan para tokoh Islam telah sepakat untuk mendorong Pemerintah Indonesia, melalui Wapres Kalla, guna mengambil inisiatif untuk menciptakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi melalui pertemuan dengan dubes negara OKI tersebut.

"Kami sepakat agar gejolak yang terjadi di dunia Islam ini tidak masuk ke dalam negeri kita Indonesia yang aman dan tenteram ini. Kami juga mendorong Wapres untuk memprakarsai mediasi guna mendamaikan sesama muslim yang bertikai di sana," tambahnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla, Selasa malam, mengundang sejumlah perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam dan pimpinan majelis ulama untuk membahas masalah yang dihadapi negara Islam, termasuk penyebaran paham radikalisme pembentukan negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).


Credit  ANTARA News 


Wapres dampingi dubes negara-negara OKI bertemu Presiden


Wapres dampingi dubes negara-negara OKI bertemu Presiden
Krisisi Yaman. Seorang anak perempuan berlari mencari perlindungan saat terjadi serangan udara di Sanaa, Rabu (8/4). (REUTERS/Khaled Abdullah)
 
 
Jakarta (CB) - Wakil Presiden Jusuf Kalla akan mendampingi duta besar negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam pertemuan mereka dengan Presiden Joko Widodo guna membahas situasi dunia Islam secara global pada masa sekarang ini.

Berdasarkan informasi dari Sekretariat Wakil Presiden yang diterima di Jakarta, Rabu pagi, agenda Wapres Jusuf Kalla hari ini, antara lain adalah mendampingi duta besar negara-negara OKI di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

Pada Selasa malam, Jusuf Kalla mengadakan pertemuan tokoh ulama dan ormas Islam di kediamannya. Pertemuan tersebut merupakan upaya untuk mencari solusi bagi persoalan seperti penyebaran paham Islam radikalisme pembentukan Negara Islam Irak dan Suriah serta gejolak di Yaman.

Pertemuan yang berlangsung selama tiga jam tersebut dihadiri oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia yang juga Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin, Ketua Umum PP Muslimat NU Khafifah Indar Parawansa, Wakil Ketua Umum MUI Maruf Amin, Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir, dan Ketua Umum PP Persis Maman Abdurrahman.

Kemudian Ketua Umum PB Al-Washliyah Yusnar Yusuf, Ketua Dewan Penasehat ICMI Jimly Asshiddiqie, Ketua Umum PB Persatuan Tarbiyah Islamiyah Basri Barmanda, Ketua Umum PB Nahdlatul Wathan Zainul Madjid, Ketua Umum PP Aisyiah Noorjanah Johantini, Sekjen Dewan Masjid Indonesia Imam Addaruquthni, Ketua Umum PB Darud Dakwah Wal Irsyad Rusdy Ambo Dalle, serta Ketua GP Anshor Nusron Wahid.

Hasilnya Pemerintah akan mengundang para dubes dari negara OKI, sini untuk bertemu dengan Presiden.

Jusuf Kalla beberapa waktu lalu juga telah mewakili pemerintah RI berbicara dengan pejabat tinggi Turki di Jepang, Minggu (15/3), guna bekerja sama dalam mengatasi radikalisasi agama, terutama terkait dengan fenomena sejumlah orang yang bergabung dengan gerakan Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS).


 Credit  ANTARA News

3.000 personel Brimob dikerahkan amankan KAA


3.000 personel Brimob dikerahkan amankan KAA
Pasukan kendaraan bermotor personel Brigade Mobil (Brimob). - Ilustrasi (ANTARA FOTO/Septianda Perdana)
Detil sniper tidak bisa disebutkan, rahasia. Yang jelas mereka akan ditempatkan di titik-titik tertentu
Depok (CB) - Sebanyak 3.000 personel Brimob Mabes Polri dikerahkan guna pengamanan Konferensi Asia Afrika (KAA) 2015 yang sedianya akan berlangsung pada 19 - 24 April 2015.

"Lima ratus personel diperbantukan ke Polda Metro Jaya, 2.500 orang stand by di Mako Brimob sehingga bila sewaktu-waktu dibutuhkan, siap dikerahkan," kata Kepala Bagian Operasional Korps Brimob Polri Kombes Leo Bona Lubis, di Depok, Jawa Barat, Selasa.

Sementara untuk pengamanan di Bandung, anggota Brimob yang dikerahkan yakni sebanyak 1.015 personel dari Polda Jabar dan 400 orang Brimob dari Polda Metro Jaya.

Leo mengatakan penembak jitu Brimob pun turut disiagakan. "Detil sniper tidak bisa disebutkan, rahasia. Yang jelas mereka akan ditempatkan di titik-titik tertentu," katanya.

Ia menambahkan, akan berkoordinasi dengan TNI terkait penempatan lokasi para penembak jitu tersebut.

Sebanyak tiga ribu personel Brimob yang akan dikerahkan dalam mengamankan KAA 2015 tersebut di antaranya pasukan pengendali huru hara, unit anti anarkis, sniper, jibom dan intelijen.


Credit  ANTARA News

"Drone" AS tewaskan pemimpin ideologi AQAP di Yaman


Pesawat tanpa awak (defence.pk)
 
Aden, Yaman (CB) -Kelompok Al-Qaida di Jazirah Arab (AQAP), yang berpusat di Yaman, pada Selasa (14/4) mengatakan seorang pemimpin ideologi seniornya tewas dalam satu serangan "drone" AS di Provinsi Hadhramaut di Yaman Tenggara.

Serangan pesawat tanpa awak milik AS (drone) ditujukan kepada beberapa anggota Al-Qaida di Provinsi Hadhramaut pada Senin, dan menewaskan pemimpin-ideologi kelompok tersebut Ibrahim Ar-Rubaish dan beberapa pria lain yang bersenjata, kata satu pernyataan yang dikeluarkan oleh AQAP dan diposting di beberapa jejaring agama, lapor Xinhua.

Ar-Rubaish, seorang warga negara Arab Saudi yang dibebaskan dari kamp penahanan Teluk Guantanamo pada 2006, menyelamatkan diri ke Yaman pada awal 2009, kata Xinhua. Ia tampil sebagai seorang ahli agama dan pemimpin-ideologi AQAP, salah cabang tangguh Al-Qaida di dunia.

Pada Februari 2009, Kerajaan Arab Saudi memasukkan Ar-Rubaish, bersama dengan sedikitnya 10 lagi mantan tahanan Guantanamo, ke dalam daftarnya mengenai 85 pelaku teror paling dicari.

Washington menawarkan hadiah lima juta dolar AS orang yang bisa menangkap Ar-Rubaish. Pada 2013, seorang lagi pemimpin senior AQAP Said Ash-Shehri tewas dalam serangan "droner" AS di Yaman.

Kelompok AQAP memanfaatkan kemeluk politik saat ini di Yaman dan bergerak maju provinsi Hadhramaut di Yaman Tenggara dengan merebut beberapa pangkalan militer selama beberapa pekan belakangan.

Awal April, sejumlah anggota Al-Qaida melancarkan serangan terpadu terhadap lembaga pemerintah dan penjara sentrl di Kota Pantai Mukalla, Ibu Kota Provinsi Hadhramaut. Lebih dari 300 tahanan melarikan diri dari penjara itu, termasuk beberapa komandan gerilyawan.

Yaman telah dirongrong oleh salah satu perlawanan oleh kelompok Al-Qaida yang paling aktif di wilayah Timur Tengah.

AQAP, yang muncul pada Januari 2009 dan di negara itu juga dikenal dengan nama Ansar Ash-Sharia, telah mengaku bertanggung-jawab atas sejumlah serangan terhadap lembaga pemerintah dan militer Yaman.

Jaringan tersebut dipimpin oleh gerilyawan Yaman Nasser Al-Wuhayshi, yang pada Juli 2011 menyampaikan sumpah setia kepada Ayman Az-Zawahiri, pemimpin jaringan Al-Qaida di seluruh dunia setelah pendirinya, Osama bin Laden, tewas oleh pasukan AS pada 2011.


Credit  ANTARA News

Indonesia kirim protes keras kepada pemerintah Saudi



Indonesia kirim protes keras kepada pemerintah Saudi
Ilustrasi. Menlu Retno L.P. Marsudi (kanan) menyalami Wakil Menteri Luar Negeri Saudi Arabia Pangeran Khalid bin Saud bin Khalid (kiri) saat bertemu di Kemenlu, Jakarta, Kamis (19/3). Pertemuan itu untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua negara. (ANTARA FOTO/Vitalis Yogi Trisna)
Kita sudah mengirimkan nota protes kepada Pemerintah Saudi Arabia menanyakan mengapa eksekusi mati tidak diinformasikan kepada Pemerintah Indonesia."
Jakarta (CB) - Pemerintah Indonesia mengirimkan surat protes keras kepada Pemerintah Arab Saudi terkait eksekusi mati WNI di negara itu tanpa pemberitahuan.

"Kita sudah mengirimkan nota protes kepada Pemerintah Saudi Arabia menanyakan mengapa eksekusi mati tidak diinformasikan kepada Pemerintah Indonesia," kata Menlu Retno Marsudi di Istana Negara Jakarta, Selasa malam.

Menlu menyebutkan, Selasa (14/4) pemerintah dan rakyat Indonesia mendapatkan informasi adanya eksekusi mati terhadap WNI di Arab Saudi tanpa pemberitahuan kepada Indonesia.

"Kita tidak mendapat informasi apapun mengenai masalah eksekusi itu," katanya.

Menlu menyebutkan atas nama Pemerintah Indonesia, dirinya mengucapkan duka cita yang dalam kepada keluarga dan berdoa agar almarhumah mendapat tempat yang baik di sisi-Nya.

Pemerintah Indonesia, kata dia, terus bertekad untuk memberikan perlindungan kepada WNI seoptimal mungkin. "Jangan pernah mempertanyakan mengenai masalah sikap dan policy kita untuk perlindungan WNI," katanya.

Ia mencontohkan sikap dan tindakan atas apa yang terjadi misalnya di Yaman, menunjukkan komitmen Pemerintah Indonesia untuk terus melindungi warga negaranya termasuk yang sedang mengalami masalah hukum di negara lain.

Ia mengatakan terhadap kasus WNI di Arab Saudi, dirinya saya sudah melaporkannya kepada Presiden Jokowi.

"Semua upaya sudah kita lakukan baik dari jalur diplomatik, jalur hukum, kekeluargaan, semua upaya yang dapat kita tempuh sudah kita lakukan semua sampai terakhir adalah surat Presiden Jokowi dan pada saat saya menerima Wamenlu Arab Saudi bulan Maret lalu saya juga sampaikan permohonan in," katanya.

Menurut dia, semua upaya sudah dilakukan secara maksimal, termasuk penawaran uang Diyat. "Jadi karena sistem hukum mereka Qisas, semua akan tergantung kepada pemaafan dari keluarga korban sehingga ada titik di mana kita tidak bisa melakukan lebih jauh tetapi tugas pemerintah," katanya.

Ia menyebutkan, menanggapi kasus itu Presiden Jokowi menyampaikan ikut berduka atas meninggalnya WNI di sana dan Presiden berpesan terus dilanjutkan komitmen untuk melindungi WNI di luar negeri.

Ia menyebutkan pemerintah juga sudah memberikan bantuan kepada keluarga korban termasuk memfasilitasi kunjungan ke Arab Saudi.

"Malam ini juga tim dari Kemenlu sudah berangkat ke Bangkalan untuk menemui keluarga," katanya.

Pemerintah Arab Saudi telah melakukan eksekusi mati terhadap WNI bernama Siti Zaenab binti Duhri Rupa.

Zaenab yang berasal dari Bangkalam Madura dieksekusi mati di Madinah pada 14 April 2015 pukul 10.00 waktu setempat tanpa pemberitahuan kepada Pemerintah Indonesia.




Credit  ANTARA News

AS Akan Coret Kuba dari Daftar Negara Pendukung Terorisme


 
AP Presiden AS Barack Obama dan Presiden Kuba Raul Castro bertemu di sela-sela KTT Amerika di Panama City, 11 April 2015.

WASHINGTON, CB - Presiden Amerika Serikat Barack Obama akan mencoret Kuba dari daftar negara yang menjadi sponsor terorisme. Hal ini diungkap Gedung Putih, menyusul rencana AS untuk normalisasi hubungan dengan Kuba.
Dilansir dari AFP, selama ini Kuba masuk dalam daftar negara pendukung terorisme, bersama dengan Suriah, Iran dan Sudan. Kuba pun mempermasalahkan daftar itu saat membicarakan rencana kedua negara untuk saling membuka kembali kedutaan besar mereka.
"Pemerintah Kuba tidak menyediakan dukungan apa pun kepada terorisme internasional dalam periode enam bulan terakhir," demikian isi surat yang ditulis Obama kepada pihak legislatif AS.
Pihak legislatif AS punya waktu 45 hari untuk membatalkan rencana Obama ini. Jika tidak ada langkah politik, maka rencana AS untuk membuka hubungan diplomatik yang bergejolak saat Perang Dingin itu akan segera terwujud.
Rencana Obama untuk mencoret Kuba dari daftar negara pendukung terorisme ini muncul usai bertemu Presiden Kuba Raul Castro di Panama, beberapa waktu lalu. Pertemuan itu dianggap bersejarah, karena untuk pertama kalinya kedua pemimpin bertemu selama berjam-jam dalam setengah abad terakhir.
Kuba masuk dalam daftar negara pendukung terorisme versi AS sejak 1982.
"Kuba awalnya masuk ke dalam daftar negara pendukung terorisme karena upaya mereka mendukung revolusi bersenjata di Amerika Latin. Situasi kami (AS dan Kuba), juga dunia, saat ini sudah berbeda dengan apa yang terjadi pada 33 tahun silam," ujar Menteri Luar Negeri AS John Kerry.
Meski begitu, pejabat AS mengungkap bahwa masih ada sejumlah sanksi yang diterapkan AS terhadap Kuba. Salah satunya adalah embargo ekonomi terhadap Kuba.
Namun, sejumlah pertemuan diplomatik akan terus berlangsung untuk membicarakan rencana dibukanya kantor kedutaan besar. "Kita butuh kedubes untuk menjalankan fungsi layaknya kedubes di negara lain. Kami akan melanjutkan untuk mewujudkan itu," kata salah seorang pejabat senior AS.
Belum ada gambaran mengenai kapan kedubes itu mulai beroperasi. Sebab, di AS sendiri rencana itu masih mendapat pertentangand dari musuh politik Obama, yaitu Partai Republik.
Senator Florida yang juga salah satu calon presiden AS dari Partai Republik, Marco Rubio, menentang rencana Obama itu. Sebagai keturunan Kuba yang orang tuanya lari dari negara yang saat itu dipimpin Fidel Castro, rencana Obama dianggap sangat buruk.
"Kuba adalah pendukung terorisme. Mereka menampung buronan dari hukum AS, termasuk orang yang membunuh petugas polisi di New Jersey, lebih dari 30 tahun lalu," ucap Rubio.


Credit  KOMPAS.com

Ternyata, Indonesia Masih Kalah dari Filipina


 
 Lifting minyak dan gas bumi (migas) menjadi tolak ukur utama kinerja industri hulu migas karena langsung memengaruhi penerimaan negara. Bagaimana negara mengontrol pekerjaan penting ini?



JAKARTA, CB PT Pertamina (Persero) saat ini tengah merambah bisnis energi baru. SVP Exploration PT Pertamina (Persero) Doddy Priambodo mengatakan, andalan energi baru yang dikembangkan BUMN minyak dan gas bumi (migas) itu adalah panas bumi (geothermal). “Saya ingin berikan gambaran Indonesia ini berdiri di atas ring of fire. Menurut para ahli, potensi panas bumi kita mencapai 28 gigawatt (GW), walaupun dikatakan Pak Tumiran tadi (anggota DEN) yang terbukti sekitar 15 GW. Tapi angka itu menempatkan Indonesia di urutan pertama di dunia,” kata Doddy dalam sebuah diskusi, Selasa (14/4/2015).

Doddy menjelaskan, Indonesia memiliki sumber energi panas bumi yang tidak akan pernah habis selama gunung api masih aktif. Indonesia dengan potensi panas bumi terbesar di dunia ini mengalahkan Amerika Serikat yang memiliki cadangan panas bumi 20 GW dan Jepang dengan cadangan sama. “Filipina itu ranking lima. Kekayaan panas bumi di hanya 6 GW,” imbuh Doddy.

Sayangnya, dia melanjutkan, dari segi pemanfaatan, Indonesia masih kalah jauh dari negara-negara lain. Saat ini cadangan panas bumi yang dimanfaatkan di Indonesia (Pertamina dan pelaku migas lain) hanya 4 persen dari cadangan. Sementara Filipina yang hanya memiliki cadangan 6 GW, utilitasnya mencapai 33 persen. “Bayangkan! Energi yang sangat kaya itu dia (Filipina) gunakan semaksimal dia bisa,” ujar Doddy.

Lebih lanjut Doddy menuturkan, saat ini Pertamina sudah melakukan eksplorasi maupun kerja sama dengan PT PLN (Persero) untuk pemanfaatan panas bumi. Adapun kapasitas terpasang yang dimanfaatkan saat ini sekitar 402 megawatt (MW) per hari.

Rencananya dengan asumsi pertumbuhan energi panas bumi 4 persen,  pada 2020 mendatang kapasitas terpasang bisa mencapai di atas 800 MW. Doddy menegaskan Pertamina mulai serius mendorong pemanfaatan energi baru. Salah satu buktinya adalah dengan dibentuknya direktorat baru di tubuh Pertamina, yakni Direktorat Energi Baru dan Terbarukan yang dipimpin oleh Yenni Andayani. “Ada juga pemanfaatan energi surya tapi masih riset. Tapi di Pertamina EP, di lapangannya hampir semuanya pakai tenaga surya. Tahun ini kita bisa meng-generate 20 MW tapi dipakai internal dulu. Sementara energi angin masih riset, mikrohidro juga,” ucap Doddy.


Credit  KOMPAS.com

"Mengapa Bangsa Kamu Sangat Alergi terhadap Nuklir?"


 
AFP Pembangkit listrik tenaga nuklir di Cattenom, Perancis bagian timur.


JAKARTA, CB - Indonesia dianggap aneh oleh negara-negara maju lantaran belum memanfaatkan potensi tenaga nuklir untuk sumber energi alternatif.

Ketua Umum Asosiasi Wanita Indonesia Sains and Technlogy, Dewi Motik menuturkan dalam sebuah kongres yang dihadiri di Norwegia, delegasi negara lain banyak menanyakan mengapa Indonesia tidak menggunakan teknologi nuklir untuk sumber energi alternatif.

"Mereka bilang aneh negara kamu kok belum pakai nuklir," kata Motik dalam sebuah diskusi, di Jakarta, Selasa (14/4/2015).

Motik lantas mengatakan, masyarakat Indonesia selalu berfikiran pemanfaatan energi nuklir identik dengan perang. Dia menyebut, dari negara-negara maju di dunia hanya Indonesia lah yang belum memanfatkan nuklir.

"Mengapa bangsa kamu sangat alergi terhadap nuklir? Padahal menurut saya nuklir ini adalah way out. Tapi pemikiran kita masih kuno (soal nuklir), hanya berpikir perang," kata Motik.

Pilihan terakhir

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dalam kesempatan sama menegaskan, energi nuklir menjadi pilihan terakhir sebagai alternatif sumber energi primer.

"Nuklir ini potensinya besar tapi risikonya juga sangat besar. Di Jerman dan China mereka jalankan teknologi nuklir, tapi di Jawa nuklir ini alternatif terakhir. Kita yang agak sembrono ini mengkhawatirkan kalau pakai nuklir," kata Kalla.

Lebih lanjut Kalla menjelaskan, kalaupun dibangun pembangkit listrik di Jawa lantaran pertimbangan banyaknya industri, hal tersebut tidak memungkinkan sebab Jawa relatif berisiko tinggi terhadap gempa.

Namun, jika dibangun di Kalimantan, Kalla mengatakan di tanah Borneo itu masih banyak sumber energi lain seperti batu bara, ketimbang menggunakan nuklir.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Saleh Husin menambahkan, sebenarnya ada potensi sumber energi alternatif selain nuklir, yakni torium.

"Untuk membangun energi murah itu kita bisa membangun pembangkit tenaga torium, kalau kita masih alergi terhadap nuklir. Torium ini lebih murah dan relatif mudah didapat di Babel," kata Saleh.


Credit  KOMPAS.com

Selasa, 14 April 2015

Radiasi Nuklir Fukushima Bisa Membunuh dalam Satu Jam


Radiasi Nuklir Fukushima Bisa Membunuh dalam Satu Jam  
Data radiasi nuklir di Fukushima mencapai 7,0 hingga 9,7 sievert per jam. (Reuters/Shizuo Kambayashi/Pool)
 
 
Jakarta, CB -- Data yang dihimpun oleh sebuah robot di pusat fasilitas nuklir Fukushima mengungkapkan bahwa radiasi nuklir di wilayah tersebut masih sangat tinggi dan bisa membunuh manusia hanya dalam waktu satu jam.

Dilansir RT News, perusahaan operator nuklir Tokyo Electric Power Co (TEPCO) mengumumkan penemuan tersebut setelah mengirimkan sebuah robot pada Jumat (10/4) ke dalam sebuah reaktor Fukushima yang meleleh untuk mencatat data radiasi nuklir. Data yang dihimpun sang robot menunjukkan hingga pekan ini radiasi nuklir mencapai 9,7 sievert per jam.

Robot tersebut direncanakan dapat menjelajahi sejumlah wilayah di fasilitas nuklir Fukushima selama 10 jam. Namun, robot tersebut hanya berfungsi selama tiga jam, sebelum mati dan tidak dapat berfungsi lagi.

Namun, robot setinggi 60 sentimeter ini berhasil mengumpulkan data suhu, tingkat radiasi, dan gambar dari enam lokasi di lantai pertama di bawah reaktor. Dikendalikan dari jarak jauh, robot tersebut menggungkapkan data radiasi mencapai 7,0 hingga 9,7 sievert per jam.

Sementara, data juga menunjukkan suhu dingin, berkisar antara 17,8 hingga 20,2 derajat Celcius.

Juru bicara TEPCO, Teruaki Kobayashi, menilai tingkat radiasi tersebut terlalu tinggi bagi manusia untuk berada di fasilitas nuklir Fukushima, bahkan jika mengenakan pakaian pelindung sekalipun.



Kobayashi menyatakan bahwa data juga mengungkapkan bahwa robot dapat menangani radiasi baik. Tingkat radiasi yang direkam sang robot secara signifikan lebih rendah daripada yang diperkirakan sebelumnya.

Rekaman video yang dirilis TEPCO menunjukkan sang robot tengah bermanuver di sekitar puing-puing fasilitas nuklir Fukushima yang hancur karena bencana gempa serta tsunami melanda Jepang pada Maret 2011 lalu.

Kobayashi mengungkapkan rencana pengiriman robot kedua ke Fukushima pada Senin (14/4) harus tertunda karena para ilmuwan masih meneliti penyebab rusaknya robot pertama.

TEPCO berencana untuk mengirimkan lebih banyak robot, termasuk robot nirkabel, untuk mencoba mendapatkan data yang diperlukan.

Insiden nuklir Fukushima terjadi saat Jepang dilanda gempa dan tsunami pada Maret 2011, memicu tiga kasus lelehan nuklir dan memaksa 160 ribu warga di sekitarnya mengungsi. Insiden yang disebut terparah sejak bencana nuklir Chernobyl tahun 1986 ini telah mengontaminasi laut, tanah dan udara di Fukushima.

September lalu, Badan Pengawas Nuklir, Nuclear Regulatory Authority (NRA) memberi lampu hijau keoada Pemerintah Jepang untuk mengaktifkan kembali dua reaktor nuklir Fukushima Daiichi pada akhir tahun 2014. Namun, rencana ini tertunda karena radiasi nuklir di kawasan ini masih sangat tinggi.

Korban tewas dalam laporan resmi pemerintah Jepang pada 10 Februari 2014 yang diakibatkan gempa dan tsunami tahun 2011 mencapai 15.884 orang.



Credit  CNN Indonesia

Ada 16 Ribu Senjata Nuklir di Dunia, Siapa Pemiliknya?


Ada 16 Ribu Senjata Nuklir di Dunia, Siapa Pemiliknya? 
 
 
CB, London - Berapa banyak rudal nuklir di dunia saat ini dan negara mana saja yang memilikinya? Jumlah pastinya bervariasi, namun seperti diungkapkan Bulletin of the Atomic Scientists (BAS), terdapat 16.300 senjata nuklir di dunia. Sedang lembaga lain, Federation of American Scientists (FAS), menyebut jumlah berbeda, sekitar 15.650.

Dari jumlah itu, 93 persen senjata itu dimiliki oleh Amerika Serikat dan Rusia. Sisanya tersebar di beberapa negara, mulai dari Korea Utara hingga beberapa negara Eropa.

Yang paling populer adalah Pyotr Veliky milik Rusia yang kini tersebar di 14 negara pada sekitar 98 tempat, jumlahnya sekitar 10 ribu senjata. Senjata-senjata ini kini berada dalam penyimpanan aman dan sebagian di antaranya dijadwalkan untuk segera dimusnahkan.

Dari 10 ribu itu, sekitar 4.000 unit menurut BAS dalam kondisi "siap pakai". Pada waktu tertentu, sebanyak 1.800 unit dalam kondisi "siaga", yang berarti dapat digunakan dengan hanya waktu persiapan beberapa menit saja.

Data terbaru yang dimiliki BAS, AS memiliki 7.100 hulu ledak nuklir, yang terdiri dari 2.080 unit yang sudah ditempatkan, 2.680 unit dalam penyimpanan, dan 2.340 unit menunggu dimusnahkan. Rusia - yang kurang terbuka dalam hal ini - diperkirakan memiliki sedikit lebih banyak, sekitar 8.000 unit.

Inggris memiliki sekitar 215 hulu ledak, meskipun sangat bergantung pada AS untuk mempertahankannya. Masing-masing dari empat kapal selam nuklirnya membawa 16 rudal Trident pada waktu tertentu.

Perancis memiliki 300 hulu ledak, beberapa di antaranya dipasang pada pesawat tempurnya. Seperti Inggris, negara ini memiliki satu kapal selam bersenjata nuklir yang berpatroli setiap saat.

Cina hanya memiliki sekitar 250 hulu ledak, dan tidak satupun dari mereka yang dianggap sepenuhnya siap digunakan. Cina diyakini dalam proses meningkatkan persenjataannya.

Data terbaru BAS, Israel memiliki 80 hulu ledak nuklir, meskipun negara itu secara resmi tidak mengkonfirmasikan atau menyangkal keberadaan mereka. FAS mengatakan Pakistan memiliki sekitar 100-120 unit, India 90-110 unit, dan Korea Utara kurang dari 10 unit.

Menurut International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), saat ini, sebanyak 40 negara memiliki reaktor penelitian nuklir yang sewaktu-waktu bisa dialihkan untuk memproduksi senjata. Pakistan dan Korea Utara adalah negara dalam katagori ini, menyusul kemudian Iran. Libya, yang membeli rincian program nuklir Pakistan dari ilmuwan Abdul Qadeer Khan yang membelot ke negara itu, meninggalkan upayanya di bawah tekanan dari AS.

Menurut Forbes, Suriah berusaha untuk membangun reaktor rahasia senjata dengan bantuan Korea Utara tetapi dibom oleh Israel pada tahun 2007 sebelum banyak kemajuan dibuat.


Credit  TEMPO.CO

Makna Peringatan KAA 2015


Makna Peringatan KAA 2015
Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi (Foto:Feri/Okezone)
JAKARTA  (CB) – Penyelenggaraan peringatan Konferensi Asia Afrika (KAA) tinggal menghitung hari, namun apa yang akan dibahas pada peringatan tahun ini.
“Dalam pertemuan nanti aka nada tiga dokumen yang akan dibahas yaitu Bandung Message, Declaration on strategic Asia Africa partnership, dan masalah Palestina,” Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, saat ditemui Okezone di kantornya di Jakarta, Senin (13/4/2015).
“Indonesia mempunyai kewajiban untuk menggaungkan kembali Dasasila Bandung 1955,” tegasnya.
Menlu Retno mengatakan, jika saat ini nilai-nilai Dasasila Bandung 1955 masih relevan dengan konteks modern seperti pengakuan hak asasi manusia, ia sendiri kagum karena waktu itu Indonesia yang baru berumur 10 tahun mampu menghasilkan gagasan yang tidak lekang dimakan waktu.
Menurutnya, KAA merupakan awal dari gerakan non blok, jika kita berkunjung ke negara Asia Afrika dan bicara mengenai Indonesia, maka akan bicara tentang Bandung.
Selain itu dalam situasi perpolitikan dunia saat ini, Benua Asia telah menjadi engine of growth (mesin pertumbuhan) sedangkan Benua Afrika menjadi continent of hope (benua harapan), maka peran Indonesia diperlukan untuk menjembatani antara Benua Asia dan Afrika


Credit  Okezone.com

14-4-1865: Abraham Lincoln Ditembak


Dia menjadi Presiden AS pertama yang meninggal karena dibunuh.

14-4-1865: Abraham Lincoln Ditembak
Abraham Lincoln (ALPLM)
 
  CB - Pada 14 April 1865, John Wilkes Booth, seorang aktor dan simpatisan kubu Konfederasi, menembak Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln, saat menonton pertunjukan di teater Ford, Washington.

Dilansir dari laman History, serangan terjadi hanya lima hari, setelah pemimpin pasukan Konfederasi, Jenderal Robert E. Lee, menyatakan menyerah di Virginia, menandai berakhirnya Perang Sipil AS.

Booth sebelumnya berencana menculik Lincoln, membawanya ke Richmond yang menjadi Ibu kota kubu Konfederasi pada 20 Maret 1865. Tapi gagal, karena Lincoln tidak hadir di lokasi, di mana Booth dan enam rekannya telah menunggu.

Dua minggu kemudian, pasukan Serikat berhasil menguasai Richmond. Setelah banyak kekalahan yang diderita, Booth merancang rencana putus asa untuk menyelamatkan Konfederasi.

Booth menjadi otak rencana pembunuhan simultan untuk membunuh Lincoln, serta dua orang lain yang dapat menjadi penggantinya, yaitu Wapres Andrew Johnson dan Menlu William H. Seward.

Dia berharap, pembunuhan tiga orang itu akan menyebabkan kehancuran bagi pemerintah AS. Pada malam 14 April, Lewis T Powell, menyerang rumah Seward. Serangan Powell mengakibatkan Seward terluka, namun tidak berhasil membunuhnya.

George A. Atzerodt yang ditugaskan membunuh Johnson, kehilangan keberanian di saat terakhir, lalu melarikan diri. Namun, Booth berhasil memasuki teater dan menembak Lincoln di bagian belakang kepalanya.

Booth, kemudian melarikan diri dengan meloncat keluar dari teater. Walau tulang kakinya patah, tetapi dia berhasil keluar dari Washington, dengan menunggang kuda.

Lincoln yang merupakan Presiden ke-16 AS, menderita luka serius, lalu meninggal beberapa jam kemudian pada usia 56 tahun. Dia dimakamkan di Springfield, Illinois pada 4 Mei 1865.

Pasukan AS yang mengejar Booth, menemukannya bersembunyi di Virginia. Terpojok dalam sebuah gudang, Booth menembak dirinya sendiri dan membakar kandang itu.

Delapan orang lain ditangkap dan dituntut terlibat dalam konspirasi pembunuhan Lincoln. Hanya empat orang yang dipenjara, sedangkan empat lainnya dihukum mati di tiang gantungan.


Credit  VIVA.co.id

Rusia Cabut Embargo Rudal S-300, Iran Senang



Rusia Cabut Embargo Rudal S 300 Iran Senang
Iran senang dengan keputusan Rusia yang mencabut embargo rudal S-300 pada Teheran. | (Wikimedia)
 
 
TEHERAN  (CB) - Iran senang dengan keputusan Presiden Rusia, Vladimir Putin, yang mencabut embargo rudal S-300 terhadap Teheran. Keputusan Rusia itu membuka jalan bagi Putin untuk memasok rudal canggih S-300 terhadap Iran.

Iran yang memuji langkah Rusia itu menganggap keputusan Putin sebagai langkah menuju penciptaan “keamanan abadi” di Timur Tengah. 


”Pengembangan kerjasama bilateral (dengan Rusia) dan dengan negara-negara tetangga di berbagai bidang dapat sangat efektif untuk stabilitas dan keamanan abadi di wilayah tersebut,” kata Menteri Pertahanan Iran, Hossein Dehqan, seperti dilansir kantor berita IRNA, Selasa (14/4/2015).

Rusia semula menandatangani kontrak senilai US$800 juta untuk menjual sistem rudal S-300 kepada Iran pada tahun 2007. Tapi, pada tahun 2010, kontrak itu ditangguhkan Dmitry Medvedev (Presiden Rusia kala itu) karena muncul keberatan dari AS dan Israel terkait akivitas program nuklir Iran.

Tapi, Rusia kini menilai embargo senjata kepada Iran sudah tidak diperlukan lagi. Alasannya, perundingan nuklir Iran sudah mengalami kemajuan.


Sementara itu, suara keberatan muncul dari Amerika Serikat (AS) dan Israel atas keputusan berani Rusia itu. AS prihatin dengan keputusan pencabutan embargo rudal S-300 oleh Rusia terhadap Iran. Langkah Rusia itu dianggap AS bisa meningkatkan kekhawatiran.

Sedangkan Israel mengecam keras keputusan Rusia tersebut. Israel menganggap pencabutan embargo senjata oleh Rusia terhadap Iran sebagai imbas langsung dari perundingan nuklir Teheran antara Iran dan enam negara kekuatan dunia yang selama ini ditentang keras oleh Israel.



Credit  SINDOnews


Rusia Cabut Embargo Rudal S-300 ke Iran, AS Prihatin


Rusia Cabut Embargo Rudal S 300 ke Iran AS Prihatin
AS prihatin dengan keputusan Iran mencabut embargo rudal S-300 terhadap Iran. | (Reuters)
 
 
WASHINGTON  (CB) - Amerika Serikat (AS) prihatin dengan keputusan Rusia yang telah mencabut sanksi atau embargo terhadap Iran, termasuk soal pengiriman rudal S-300. AS menilai tindakan Rusia bisa mempengaruhi negara-negara besar yang akan melanjutkan perundingan nuklir dengan Iran.

Keprihatinan AS itu disuarakan Menteri Luar Negeri AS, John Kerry, dan juru bicara Gedung Putih, Josh Earnest. Menurut Gedung Putih, keputusan Rusia yang mencabut embargo rudal kepada Iran bisa meningkatkan kekhawatiran.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Marie Harf, mengatakan, AS berharap tindakan Rusia ini tidak akan mempengaruhi negara-negara besar. ”Dalam pembicaraan nuklir yang akan berlangsung,” kata Harf.

Sebelumnya, Presiden Rusia, Vladimir Putin resmi mencabut larangan pengiriman rudal pertahanan udara S-300 kepada Iran. Dengan demikian, Putin bakal leluasa untuk memasok rudal canggih S-300 buatan Rusia itu kepada Iran. 

 
Larangan mengirim rudal canggih Rusia kepada Iran itu semula diperkenalkan oleh mantan Presiden Rusia, Medvedev pada tahun 2010.

”Keputusan (presiden) adalah mencabut larangan transit melalui wilayah Rusia, termasuk airlift, dan ekspor dari Federasi Rusia ke Republik Islam Iran. Juga transfer rudal sistem pertahanan udara S-300 ke Republik Islam Iran, baik melalui laut dan udara,” bunyi dokumen pencabutan sanksi oleh Rusia terhadap Iran seperti dilaporkan kantor berita RIA Novosti.

Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditandatangani Presiden Putin. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, mengomentari keputusan Presiden Putin itu. Menurutnya, embargo rudal S-300 oleh Moskow (pada Teheran) tidak diperlukan lagi. Alasannya, sudah ada kemajuan dalam perundingan nuklir Teheran di Lausanne, Swiss pada 2 April 2015 lalu.

“Selama pembicaraan di Swiss, kelompok P5 + 1 telah membuat kemajuan substansial dalam menyelesaikan program nuklir Iran,” kata Lavrov. ”Kerangka politik dari kesepakatan (nuklir Iran) akhirnya disepakati dan sangat dipuji oleh masyarakat internasional,” katanya lagi, seperti dilansir Reuters, Selasa (14/4/2015).




Credit  SINDOnews


Israel Kecam Rusia yang Cabut Embargo Rudal ke Iran


Israel Kecam Rusia yang Cabut Embargo Rudal ke Iran
Israel kecam keputusan Rusia yang mencabut embargo rudal S-300 terhadap Iran. | (BBC/AP)
 
 
JERUSALEM  (CB) - Setelah Amerika Serikat (AS) prihatin dengan keputusan Rusia yang mencabut embargo rudal S-300 terhadap Iran, gini giliran Israel yang mengecam keputusan Rusia itu.

Israel mengecam keputusan Rusia sebagai imbas langsung dari perundingan nuklir Teheran antara Iran dan enam negara kekuatan dunia yang dianggap telah mengalami kemajuan. Israel sendiri merupakan penentang keras perundingan nuklir Iran dan enam negara kekuatan dunia atau P5+1.

“Ini adalah akibat langsung dari legitimasi yang diperoleh dari kesepakatan nuklir yang muncul,” kata Menteri Intelijen Israel, Yuval Steinitz, seperti dilansir Reuters, Selasa (14/4/2015). 


Menurut Steinitz, kesepakatan pencabutan embargo senjata terhadap Iran itu menunjukkan bahwa Iran berencana untuk menggunakan bantuan dari pencabutan sanksi ekonomi untuk membeli senjata, bukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Presiden Rusia, Vladimir Putin resmi mencabut larangan pengiriman rudal pertahanan udara S-300 kepada Iran. Dengan demikian, Putin bakal leluasa untuk memasok rudal canggih S-300 buatan Rusia itu kepada Iran. 


Rusia semula menandatangani kontrak senilai US$800 juta untuk menjual sistem rudal S-300 kepada Iran pada tahun 2007. Tapi, pada tahun 2010, kontrak itu ditangguhkan Dmitry Medvedev (Presiden Rusia kala itu) karena muncul keberatan dari AS dan Israel terkait akivitas program nuklir Iran.

Tapi, Rusia kini menilai embargo senjata kepada Iran sudah tidak diperlukan lagi. Alasannya, perundingan nuklir Iran sudah mengalami kemajuan.

”Keputusan (presiden) adalah mencabut larangan transit melalui wilayah Rusia, termasuk airlift, dan ekspor dari Federasi Rusia ke Republik Islam Iran. Juga transfer rudal sistem pertahanan udara S-300 ke Republik Islam Iran, baik melalui laut dan udara,” bunyi dokumen pencabutan sanksi oleh Rusia terhadap Iran seperti dilaporkan kantor berita RIA Novosti.




Credit  SINDOnews

Menteri Susi Perpanjang Moratorium Kapal Eks Asing 6 Bulan


Menteri Susi Perpanjang Moratorium Kapal Eks Asing 6 Bulan  
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat memberikan keterangan terkait evaluasi dan tindak lanjut penanganan ABK kapal asing di Benjina oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan. Jakarta, Rabu, April 2015. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
 
 
Jakarta, CB -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan memperpanjang penghentian sementara (moratorium) izin kapal eks asing selama enam bulan ke depan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan kebijakan itu akan efektif berlaku setelah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2014 yang menajdi payung hukum disahkan.

"Memang diperpanjang. Nunggu dari Menteri Hukum dan HAM. Kami bikin perpanjangan. Sifatnya perpanjangan dan isinya tetap," kata Susi kepada wartawan di kantornya, Senin (13/4).

Alasan perpanjangan moratorium, jelas Susi, karena masih ditemukan  sejumlah kasus yang mencurigakan yang melibatkan kapal eks asing. "Karena kapal asing hampir semuanya identik dengan illegal fishing. Sudah bilang berkali-kali. Hampir semuanya identik dengan pencurian ikan," katanya.

Secara umum, menurut Susi, kapal eks asing yang ada di Indonesia jumlahnya 1.132 kapal. Dari jumlah tersebut, 799 kapal telah mengalami perubahan nama pada saat pergantian bendera, 280 kapal yang dibuat di luar negeri dan langsung berbendera Indonesia tanpa dokumen resmi atau deletion certificate, serta 53 kapal ikan asing yang statusnya disewa.

Selain itu, lanjutnya, banyak alat tangkap yang digunakan kapal tidak ramah lingkungan seperti pukat (trawl). Termasuk kasus PT Pusaka Benjina Resources (PBR).

Susi juga meminta pencabutan izin 101 kapal milik PBR, yang terdiri dari 92 kapal tangkap dan 9 kapal angkut. "Semestinya pemerintah komitmen lebih serius dengan moratorium itu pakai  aturan Peraturan Presiden (perpres)," katanya.



Credit  CNN Indonesia

Menko Maritim Ingin Komponen Lokal Survei Migas 50 Persen


Menko Maritim Ingin Komponen Lokal Survei Migas 50 Persen  
Menko Maritim Indroyono Soesilo. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
 
 
Jakarta, CB -- Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Indroyono Soesilo menargetkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada kegiatan survei geologi dan seismik di Indonesia bisa mencapai 50 persen pada 2015. Saat ini tingkat kandungan dalam negeri atau lokal dalam kegiatan-kegiatan tersebut baru mencapai 15 persen.

"Indonesia sudah 70 tahun (bergelut) di industri migas tapi kemampuan nasional di bidang barang dan jasa masih menyedihkan. Saya ingin bersama-sama industri migas nasional meningkatkan kandungan lokal kita dengan mengoptimalkan kemampuan nasional," ujar Indroyono di Jakarta, Selasa (14/4).


Indroyono mengungkapkan, untuk menggapai peningkatan kandungan lokal di industri migas pemerintah akan memberikan sejumlah insentif khusus. Satu diantaranya perihal pembebasan pengenaan Pajak Penambahan Nilai (PPN) atau tax holiday untuk pelaku industri galangan kapal.

Selain itu, pemerintah juga telah meminta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) selaku regulator hulu migas untuk melakukan inventarisir mengenai hal-hal apa saja yang harus dilakukan guna menggapai target tingkat kandungan lokal.

"Ini juga ditujukan untuk meningkatkan tingkat kandungan lokal," tuturnya.

Selain kegiatan survey Indroyono bilang, pihaknya juga tengah berupaya meningkatkan TKDN pada kegiatan pengeboran sumur migas tahun ini. Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan angka TKDN dalam kegiatan tersebut mencapai 50 persen sampai 65 persen tahun ini.

"Begitu juga dengan kemampuan (TKDN) lumpur bor yang kedepannya harus 50 sampai 60 persen," kata Indroyono.


Credit  CNN Indonesia

Sumbangan Letusan Tambora bagi Seni Eropa


Sumbangan Letusan Tambora bagi Seni Eropa "Amukan" Tambora, dua abad lalu, menginspirasi pelukis J.M.W. Turner. (CNNIndonesia Internet/NASA Earth Obesrvatory)
 
Jakarta, CB -- Matahari terbenam di mata penduduk Eropa tak pernah berwarna jingga kental. Biasanya langit hanya menggelap, atau sedikit kekuningan. Namun lukisan J.M.W. Turner menunjukkan pemandangan langit yang benar-benar berbeda.

Lihat saja lukisannya yang berjudul Chichester Canal Circa, dirampungkan pada 1828. Di atas kanal dengan perairan tenang sebening kaca itu, ada langit keemasan. Awannya seperti menyimpan sesuatu berwarna kelabu bak polusi.

Lukisannya yang lain lagi, dirampungkan pada tahun-tahun sekitar 1800-an, bernuansa sama. Atmosfernya dipenuhi warna oranye, dengan langit pekat. Kalau pun ada sinar matahari, berkas-berkasnya seperti menembus awan tebal.


Turner bukan melukis imajinasi. Pada tahun-tahun itu, Eropa memang tengah dibekap sesuatu. Ada lapisan seperti atmosfer tambahan di atas langitnya, yang membuat sinar matahari perlu tenaga ekstra untuk menembusnya.

Atmosfer tambahan itu yang membuat Eropa dilanda musim dingin berkepanjangan. Tanahnya lebih mirip es untuk ditanami. Tak heran masyarakat kala itu kelaparan. 1800-an Eropa didera "kiamat kecil". Ratusan ribu orang meninggal karena kelaparan dan kedinginan.

Tahukah Anda, apa penyebabnya?

Yang menjadi inspirasi Turner melukis langit pekat Eropa itu adalah letusan Tambora. Tahun 1815, gunung yang berlokasi di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Indonesia itu memuntahkan isi perutnya. Sekitar 60 ribu orang meninggal.

Letusan tambora juga berdampak ke negara-negara lain. Tiongkok gagal panen. Rakyat Perancis sampai harus makan kucing dan tikus.

Namun letusan Tambora dua abad lalu itu juga menyumbangkan ukiran sejarah bagi dunia seni. Selain Turner yang mengabadikan kondisi langit Eropa tanpa musim panas, ada pula sebuah grup rock bernama Rasputina yang memanfaatkannya.

Mengutip Wikipedia, grup itu punya sebuah lagu berjudul 1816, The Year Without A Summer. Lagu itu muncul di album 2007, Oh Perilous World.

Masih ada penyanyi folksong, Pete Sutherland yang menciptakan lagu juga tentang ledakan Tambora. Judulnya 1800 and Froze-to-Death. Lagu itu direkam tahun 2009 untuk album berjudul Thufters and Through-Stones: The Music of Vermont's first 400 Years.

BUkan itu saja. Tahun 1800-an saat Tambora meletus juga digunakan novelis Guillermo del Toro sebagai masa penciptaan vampir. Bersama penulis Amerika, Chuck Hogan tahun 1816 direferensikan sebagai munculnya vampir karena Eropa dirundung kegelapan. Itu tertulis dalam tesis berjudul Why Vampires Never Die.

Kini, usia letusan Tambora dua abad sudah. Masyarakat dan pemerintah Indonesia memeringatinya tidak lagi dengan duka, melainkan suka cita. Berbagai kegiatan seni budaya dan kuliner digelar gegap gempita.


Credit  CNN Indonesia

Cabut Pembekuan, Rusia Siap Kirim Rudal Pertahanan Udara S-300 ke Iran


 
AP Sistem pertahanan rudal anti pesawat S-300 buatan Rusia yang dipesan Iran tahun 2010, namun kemudian dibatalkan

MOSKWA, CB - Pemerintah Rusia mencabut larangan pemasokan sistem pertahanan udara peluru kendali S-300 kepada Iran.
Pengiriman S-300 dibatalkan pada tahun 2010 setelah PBB menerapkan sanksi terhadap Iran terkait program nuklirnya.
Tetapi presiden Rusia mengizinkan pengiriman S-300 setelah Teheran menyetujui kesepakatan sementara dengan kekuatan dunia, termasuk Amerika Serikat, untuk menghentikan kegiatan nuklir dengan imbalan pengurangan sanksi.
Dilansir dari kantor berita Interfaxyang mengutip pejabat Rusia, Kementerian Pertahanan Rusia pun menyatakan siap memasok peralatan S-300 dengan "segera". Rusia adalah satu dari enam negara adikuasa dunia yang menyepakati garis besar kesepakatan dengan Iran terkait program nuklirnya. Rusia dan Iran tetap menjadi sekutu dekat meskipun sanksi PBB diterapkan.
Kontrak pengiriman sistem pertahanan tersebut sangat dikecam Israel dan Amerika Serikat. Kedua negara khawatir hal tersebut dapat dipakai untuk melindungi situs nuklir Iran.
Ketika sempat dibatalkan oleh Rusia pada 2010, Iran mengajukan tuntutan ganti rugi senilai miliaran dolar.
Saat itu Moskwa mengatakan, pihaknya tidak memiliki pilihan kecuali membatalkan kesepakatan ketika PBB menerapkan sanksi, dan melarang penjualan senjata canggih, termasuk S-300.


Credit  KOMPAS.com

Habibie Minta Jokowi Bantu Produksi Pesawat R80


 
Kompas.com/SABRINA ASRIL Presiden Joko Widodo bersama dengan Presiden ketiga RI BJ Habibie usai bertemu di Istana Merdeka, Kamis (29/1/2015).


TANGERANG SELATAN, CB
- Presiden ketiga RI BJ Habibie memperkenalkan rancangan pesawat baru yang akan digarap oleh Regio Aviasi Industri. Pesawat itu dinamakan R80. Untuk membuat pesawat ini, Habibie meminta bantuan kepada Presiden Joko Widodo.
"Yang kami butuhkan adalah dukungan pemerintah untuk financing bagian Indonesia. Bagian swasta dan luar negeri, mereka akan ikut kalau dari pemerintah ikut menyumbang dalam arti mengatakan 'silakan' karena industri pesawat terbang seperti Boeing dan Airbus dapat bantuan yang sama," ujar Habibie kepada Jokowi saat menunjukkan miniatur R80.
Habibie memaparkan kehebatan dari R80. Menurut dia, pesawat yang digerakkan oleh baling-baling memiliki kelebihan seperti mampu mengangkut penumpang dalam jumlah banyak, yakni antara 80-90 orang, waktu berputar yang singkat, hemat bahan bakar, dan perawatan yang mudah.
Habibie menyebut bahwa pesawat ini nantinya tidak kalah hebatnya dibandingkan Boeing 777. Pesawat R80, lanjut dia, sangat tepat digunakan untuk tipe bandara sedang yang banyak ada di Indonesia.
Saat ini, pengerjaan R80 baru dalam tahap desain awal. Regio Aviasi di mana Habibie menjadi pendiri sekaligus pemiliknya sudah melakukan studi di Amerika Serikat.
"Diharapkan pada tahun 2019 sudah mulai mengudara apabila ada bantuan pemerintah," kata Habibie.
Meski secara fisik pesawat ini belum dibuat, tetapi Regio Aviasi sudah mulai mendapat pesanan terutama maskapai penerbangan komersial dalam negeri.
Manager Marketing Regio Aviasi Industri Wuri Rejeki menyebutkan, saat ini sudah tiga perusahaan yang menandatangani letter of intent (LoI), yakni Nam Air untuk pemesanan 100 unit, Kalstar (25 unit), dan Trigana Air (20 unit).
Menurut Wuri, pesawat ini menarik minat maskapai penerbangan dalam negeri karena kecepatan yang dimiliki lebih baik dibandingkan propeller yang ada saat ini. Diharapkan dengan kecepatan lebih baik, maka pesawat bisa menambah frekuensi perjalanan yang dilakukan.
Wuri berharap pemerintah bisa membantu industri penerbangan saat ini, termasuk dalam membuat pesawat asli buatan Indonesia.
"Pabrik pesawat di tempat lain diberikan dukungan oleh pemerintahnya bukan dalam bentuk uang, tapi jaminan karena ini adalah industri strategis," ucap Wuri.
Menanggapi permintaan Habibie ini, Jokowi menyatakan siap membantu. "Ya, ini seharusnya mendapat perhatian menjadi proyek nasional," ucap dia.



Credit  KOMPAS.com

Menteri Susi: Kalau Jokowi-JK Tak Lakukan Perubahan, Berarti Kita Salah Pilih


 
TRIBUN NEWS / DANY PERMANA Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti


JAKARTA, CB - Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti mengatakan, Pemerintahan Jokowi-JK membawa misi perubahan. Bahkan, dia mengakui salah satu faktor yang membuat dirinya tertarik menjadi Menteri Kabinet Kerja adalah karena Jokowi-JK membawa misi tersebut. Namun, kata dia, apabila pemerintah tak melakukan perubahan, maka rakyat telah salah pilih.

"Sebelumnya, tahun-tahun pemerintah sebelumnya, barangkali memperbolehkan (kapal-kapal tangkap menggunakan alat yang merusak lingkungan) tapi tidak pemerintahan Jokowi-JK. Mereka ingin Indonesia berubah, dan kita memilih mereka (Jokowi-JK) karena kita ingin perubahan. Kalau tidak berubah, berarti kita salah pilih mereka," ujar Susi saat memberikan arahan kepada 448 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin (13/4/2015).

Sebagai menteri, Susi mengaku sudah berusaha melakukan berbagai perubahan di sektor kelautan dan perikanan. Bahkan beberapa kebijakan agar tercipta perubahan itu sudah dilakukan misalnya pelarangan bongkar muat kapal ikan di tengah laut dan pelarangan penggunakan alat tangkap ikan yang tak ramah lingkungan.

Selain itu Susi juga melakukan moratorium kapal-kapal eks asing sehingga kapal-kapal tersebut tak bisa seenaknya keluar-masuk perairan Indonesia. Meski begitu, dia berujar, perubahan tak bisa dilakukan oleh dirinya saja. Semua stakeholder yang terlibat baik langsung maupun tidak di sektor Kelautan dan Perikanan harus ikut memperbaiki diri sehingga sektor yang menjadi jati diri Indonesia sebagai bangsa maritim itu bisa maju.

"Kita harus berikan program pembangunan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jangan lagi bangun program atas project, atas dasar komisi, atas dasar feed back, ini semua tidak boleh ada lagi. Dan saya tidak mau mendengar hal ini kembali terjadi," kata dia.

Oleh karena itu, Susi meminta semua jajaran KKP untuk bekerjasama dan kerja sama-sama untuk menciptakan perubahan yang didambakan tersebut.



Credit  KOMPAS.com

PM Yaman dilantik sebagai wakil presiden di pengasingan


PM Yaman dilantik sebagai wakil presiden di pengasingan
Ilustrasi-Milisi Houthi, Sanaa, Yaman, January 21, 2015. (REUTERS/Khaled Abdullah)
 
 
Riyadh (CB) - Perdana Menteri Yaman Khaled Bahah, Senin, dilantik sebagai wakil presiden di kedutaan negara itu di Riyadh, sementara koalisi pimpinan Arab Saudi menggencarkan serangan udara terhadap para pemberontak Yaman.

Bahah diambil sumpah di depan Presiden Abedrabbo Mansour Hadi, yang sedang berada dalam pengasingan, satu hari setelah ia ditunjuk sebagai wakil presiden, demikian dilaporkan kantor berita resmi pemerintah Saudi, SPA.

Kantor berita itu mengatakan sejumlah menteri, pejabat dan pemimpin politik Yaman hadir dalam acara pengambilan sumpah.

Dewan Kerja Sama Teluk menyambut baik penunjukan Bahah tersebut dengan menganggapnya sebagai sebuah langkah penting dalam membantu upaya Hadi untuk "mengembalikan keamanan dan stabilitas di Yaman."

Dewan yang beranggotakan Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar dan Uni Emirat Arab itu berjanji akan "terus mendukung semua upaya" untuk mewujudkan penyelesaian politik di Yaman.

Baik Hadi maupun Bahah sebelumnya mengalami penahanan rumah di Sanaa oleh kelompok pemberontak Huthi Syiah, yang menduduki ibu kota negara itu pada September dan memperkuat cengkeraman kekuasaannya setelah kedua pemimpin tersebut menyampaikan pengunduran diri pada Januari.

Namun, sementara Hadi melarikan diri pada Februari dan muncul di Aden, Bahah membuat kesepakatan dengan milisi Syiah dukungan Iran untuk mengakhiri penahanan rumah pada Maret.

Ia kemudian pergi ke Hadramawt, provinsi di wilayah tenggara tempatnya berasal.

Pada 24 Maret, Bahah dilaporkan pergi ke New York, tempat keluarganya tinggal, sementara para pemberontak memperkuat cengkeraman di Aden, dua hari sebelum Arab Saudi meningkatkan serangan udara sebagai dukungan bagi Hadi.

Ia terbang awal bulan ini ke Riyadh, tempat Hadi mengasingkan diri sementara pertempuran sedang membara di Aden.

Bahah belajar administrasi dan keuangan di Yaman dan India. Ia pernah menjabat sebagai menteri perminyakan antara 2006 hingga 2008, sebelum mengisi pos sebagai duta besar untuk Kanada hingga 2014.

Ia kembali memegang jabatan sebagai menteri perminyakan selama beberapa bulan, sebelum menjadi duta besar Yaman untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam waktu singkat. Bahah kemudian ditunjuk sebagai perdana menteri pada Oktober 2014.

Yaman, salah satu tempat jaringan Al Qaida, merupakan negara termiskin di Semenanjung Arab dan telah mengalami banyak konflik. Sejak Huthi menguasai Sanaa, kekerasan meningkat. Demikian laporan AFP.


Credit  ANTARA News

PM Irak akan minta AS tambah senjata dan serangan



PM Irak akan minta AS tambah senjata dan serangan
Haider al-Abadi (REUTERS)
 
 
Baghdad (CB) - Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi mengatakan, Senin, ia akan memanfaatkan kunjungannya ke Amerika Serikat untuk mengupayakan tambahan serangan udara serta pasokan persenjataan guna membantu pertempuran Baghdad melawan para pejihad.

"Nomor satu adalah peningkatan yang nyata dalam hal serangan militer serta pengiriman senjata," kata Abadi kepada para wartawan ketika ditanya apa yang ia inginkan selama kunjungan ke Washington.

Di ibu kota negara AS itu, Abadi akan bertemu dengan Presiden Barack Obama pada Selasa.

Abadi juga mengatakan bahwa "kita menginginkan adanya langkah-langkah tegas untuk menghentikan aliran teroris-teroris asing ke Irak," dan bahwa upaya internasional diperlukan untuk menghentikan penyelundupan minyak serta barang-barang antik, yang menjadi sumber pemasukan dana bagi kelompok pejihad.

Ia diperkirakan akan meminta agar Irak dibolehkan menunda pembayaran pembelian persenjataan, mengingat negaranya sedang mengalami kesulitan dana akibat menurunnya harga minyak serta biaya yang harus dikeluarkan dalam memerangi kelompok pejihad Negara Islam (IS).

Amerika Serikat saat ini memimpin sebuah koalisi internasional yang melancarkan serangan-serangan udara ke IS serta menyediakan persenjataan dan pelatihan bagi pasukan keamanan Irak.

Kelompok pejihad itu memimpin serangan hingga menguasai banyak wilayah di Irak pada Juni lalu.

Sejumlah divisi mengalami kejatuhan pada saat-saat awal munculnya pergerakan yang dipimpin pejihad, namun pasukan Irak serta paramiliter sekutu sejak itu berhasil mengambil alih wilayah penting dari IS.

Namun, banyak daerah di dua provinsi, yaitu Nineveh di utara serta Anbar di barat, masih berada di bawah kendali IS, demikian AFP.


Credit  ANTARA News

Amerika Latin kompak kecam AS


Amerika Latin kompak kecam AS
Presiden Argentina Cristina Fernandez de Kirchner (REUTERS/Enrique Marcarian)
Menggelikan bahwa ada negara di benua kita yang bisa mengancam negara paling kuat di dunia"
Kota Panama (CB) - Para pemimpin Amerika Latin, Sabtu waktu setempat, bersatu dan berbicara pedas mengecam sanksi AS terhadap Kuba dan Venezuela sebagai sisa langkah kuno Era Perang Dingin.

Para kepala negara regional yang menghadiri Pertemuan Puncak Ke-7 Negara-negara Amerika di Kota Panama, bergantian menyeru Washington untuk mencabut embargo perdagangan selama setengah abad kepada Kuba dan mencabut dekrit yang menyatakan Venezuela "ancaman tak biasa dan luar biasa" bagi keamanan nasional AS.

Dekrit yang belum ini disampaikan itu juga berisi sanksi ekonomi terhadap para pejabat dan mantan pejabat Venezuela.

Presiden Brasil Dilma Rousseff, pemimpin ekonomi terbesar wilayah itu dan terbesar ketujuh dunia, berkata, "Hubungan baik belahan dunia tak lagi membolehkan aksi sepihak dan kebijakan pengucilan. Semua itu kontraproduktif dan tak efisien. Itu sebabnya mengapa kami menolak sanksi terhadap Venezuela."

Presiden Argentina Cristina Fernandez bahkan lebih blak-blakan dengan menyebut dekrit tersebut "menggelikan".

"Saya mengakui ... ketika saya pertama kali mendengar berita itu saya mengatakan, pasti ada kekeliruan... Menggelikan bahwa ada negara di benua kita yang bisa mengancam negara paling kuat di dunia," kata Cristina Fernandez sebagaimana dikutip Xinhua.

Ia mengatakan anggaran militer AS yang jumlahnya ratusan miliar dolar AS membuat kerdil anggaran militer Venezuela.

"Memalukan bahwa pertemuan puncak ini diselimuti oleh dekrit tersebut," tambah perempuan presiden itu.

Pemimpin Kuba Raul Castro mengulangi permintaan negaranya agar AS mencabut embargo tersebut, terutama jika Washington mengupayakan normalisasi hubungan.

Tapi ia juga memuji Presiden AS Barack Obama karena berani menempatkan kembali kebijakan luar negeri AS, yang berusia setengah abad, terhadap negara pulau sosialis itu.

Raul juga mengutuk sanksi tersebut dan dekrit terhadap Venezuela, sebagaimana kepada para pemimpin lain Amerika Serikat termasuk Presiden Bolivia Evo Morales.

"Rekan Obama, sudah tiba waktunya untuk mendengarkan bukan hanya suara pemerintah dan rakyat kami, tapi juga suara rakyat Anda sendiri, yang pasti sudah lelah dengan demikian banyak perang," kata Morales. "Sudah tiba waktunya kita harus hidup berdampingan dalam kedamaian, keharmonisan dan saling menghormati."

Semua negara Amerika Latin menyambut baik pendekatan Kuba dan Amerika Serikat, tapi sependapat masih sangat banyak yang harus dilakukan sebelum hubungan diplomatik dengan AS mencerminkan kenyataan baru mengenai wilayah yang lebih independen dan bersatu.

"Saya sepenuhnya percaya bahwa kita berada pada fajar era baru," kata Maduro. "Marilah kita hadapi tantangan untuk membina hubungan dengan landasan saling menghormati dan perdamaian."



Credit  ANTARA News

Senin, 13 April 2015

Arab Saudi Tolak Permintaan Iran untuk Setop Gempur Yaman


CB, Aden - Pemerintah Arab Saudi menegaskan akan terus melanjutkan serangan di Yaman demi memberangus kelompok Houthi yang dianggap memberontak dan membuat kacau pemerintahan Presiden Abdrabbu Mansour Hadi.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Arab Saudi, Pangeran Saud Al Faisal, menyatakan menolak permintaan Iran untuk menghentikan operasi militer "Decisive Storm" di Yaman. Sebab gempuran dari pihaknya bersama 9 negara teluk lain merupakan permintaan Abdrabbu Mansour Hadi demi mengembalikan stabilitas negara.

Iran dituding Arab Saudi sebagai negara yang membekingi aksi pemberontakan Houthi di Yaman. Selain Iran, ada juga kelompok loyalis mantan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh di balik Houthi.

"Bagaimanapun permintaan Iran menghentikan pertempuran di Yaman, tak bisa kami penuhi. Kami datang ke Yaman untuk membantu pemerintahan yang sah dan Iran tak berhak ikut campur di Yaman," ujar Sang Pangeran.

10 negara koalisi Arab yang melancarkan serangan "Decisive Storm" sejak 26 Maret ini adalah Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Yordania, Mesir, Maroko, Sudan, dan Pakistan.

Arab Saudi mengklaim ada sekitar 500 pemberontak Houthi yang tewas akibat 1.200 kali serangan "Decisive Storm" yang telah berlangsung selama 2 pekan tersebut. Demikian yang dilansir VOA. Sementara, Badan kesehatan dunia (WHO) mengatakan nyaris 650 orang tewas dan 2.200 lainnya cedera.

Selain itu, pihak Barat turut membeking Arab Saudi cs untuk menggempur Yaman. Menteri Luar Negeri Prancis Laurent Fabius menegaskan serangan diperlukan untuk mengembalikan legitimasi sepenuhnya kepada Presiden Hadi.

Palang Merah Internasional (ICRC) mengirim pesawat yang mengangkut 16 ton obat-obatan dan peralatan bedah di sekitar lokasi pertempuran di Yaman. Pada saat bersamaan, Badan PBB untuk anak-anak (UNICEF) juga mengirim obat-obatan dan bahan makanan untuk 20 ribu anak-anak.

"Suplai yang kami bawa menentukan hidup dan mati bagi anak-anak dan keluarga mereka," kata pejabat Unicef, Julien Harneis.

Koordinator kemanusiaan PBB untuk Yaman, Johannes van der Klaauw, menyerukan semua pihak untuk melakukan gencatan senjata sehingga bantuan dapat disalurkan kepada warga sipil.


Credit  Liputan6.com

Lebih dari 6.000 Militan Eropa Berperang di Suriah


Lebih dari 6 000 Militan Eropa Berperang di Suriah
Uni Eropa mengkonfirmasi ada lebih dari 6.000 militan Eropa di Suriah. | (Al Arabiya)
 
 
BRUSSELS  (CB) - Uni Eropa mengkonfirmasi bahwa lebih dari 6.000 warga Eropa menjadi militan dan berperang bersama kelompok “jihadis” di Suriah. Data itu dilansir surat kabar Prancis, Le Figaro, Senin (13/4/2015).

”Di tingkat Eropa, kami memperkirakan bahwa 5.000-6.000 orang telah meninggalkan negaranya untuk Suriah,” kata Komisaris Kehakiman Uni Eropa, Vera Jourova, dalam sebuah wawancara. Menurutnya, jumlah yang sebenarnya mungkin jauh lebih tinggi karena pihaknya kesulitan melacak para militan asing dalam konflik Suriah.

”Pada saat serangan di Paris dan Kopenhagen, kami memutuskan untuk tidak membiarkan diri kita dibimbing oleh rasa takut," katanya, mengacu pada serangan di Paris Januari 2015 lalu dan penembakan di pusat kebudayaan di Denmark.

Jouriva mengatakan, bahwa Uni Eropa ingin mempromosikan pencegahan sebagai cara membendung warga Eropa menjadi militan yang bergabung dengan kelompok radikal di Timur Tengah.

Dia juga mempelajari hasil penelitian di Inggris, bahwa banyaknya warga Eropa yang pergi menjadi militan di Timur Tengah karena ingin berpetualang, bosan dan tidak puas dengan situasi di negaranya. “Mereka telah memilih untuk meninggalkan keluarga mereka di belakang dan (mempertaruhkan) kepala untuk (berperang) di Suriah,” lanjut dia.

Uni Eropa kini fokus untuk mempercepat pertukaran informasi antara pasukan polisi dan sistem pengadilan dari negara-negara anggota Uni Eropa. Selain itu, Uni Eropa juga akan berbagi data intelijen satu sama lain untuk mengantisipasi ancaman yang mungkin muncul dari para militan yang mudik dari Suriah.



credit  SINDOnews