CUPUMA

Rabu, 06 Maret 2019

Otoritas Pakistan Tangkap 44 Terduga Anggota Kelompok Militan

Pasukan anti-teror saat berlatih penanggulangan terorisme di SMA Elizabeth, Peshawar, Pakistan, 2 Februari 2016. Terdapat informasi intelijen 13 militan Taliban dari Afghanistan merencanakan serangan bunuh diri di sekolah-sekolah Pakistan. REUTERS/Fayaz Aziz

CB, Islamabad – Pemerintah Pakistan mulai menangkap anggota kelompok militan termasuk dari kelompok Jaish-e-Mohammed pasca serangan bom bunuh diri di Kashmir pada pertengahan Februari 2019.

Kementerian Dalam Negeri Pakistan mengatakan otoritas telah menahan 44 orang anggota kelompok militan sebagai langkah untuk meningkatkan tindakan hukum. Ini disebut sebagai bagian dari rencana lama dan bukan untuk merespon kemarahan India, yang menuding Islamabad gagal mengendalikan kelompok militan yang beroperasi di wilayahnya.

Ketegangan Pakistan dan India sempat terjadi pasca serangan bom bunuh diri di Pulwama, Kashmir, yang menewaskan sekitar 40 orang tentara India. Kelompok Jaish-e-Mohammed mengaku bertanggung jawab.

“Kami menginvestigasi mereka dan jika kami mendapatkan bukti mengenai mereka, meraka akan diproses secara hukum. Jika kami tidak mendapatkan bukti apapun, penahanan mereka akan berakhir,” kata Azam Suleman, Menteri Dalam Negeri Pakistan, seperti dilansir Reuters, Selasa, 5 Maret 2019.
Pemerintah Pakistan mendapat tekanan dunia internasional untuk bersikap terhadap kelompok militan JeM, yang mengaku melakukan serangan di Kashmir.
Beberapa anggota keluarga dari pemimpin JeM, Masood Azhar, ikut ditahan dalam operasi penangkapan ini sebagai bagian dari upaya pencegahan. Ini seperti Mufti Abdul Roof dan Hamad Azhar, yang merupakan anak dari Masood. Saat ini, menurut otoritas Paksitan, kondisi Masood sedang tidak sehat.

Pamerintah Pakistan juga memasukkan dua yayasan kemanusiaan bernama Jamaat-ud-Dawa dan Falah-e-Insaniat Foundation ke dalam organisasi terlarang. Kedua yayasan ini terkiat dengan Hafiz Saeed, yang merupakan pendiri organisasi militan Lashkar-e-Taiba, yang melakukan serangan ke Mumbai pada 2008 dan menewaskan 166 orang.
Sebagian nama orang-orang yang ditahan ini tercantum dalam dokumen yang diserahkan India ke Pakistan pasca serangan di Kashmir.

Mengenai ini, seorang pejabat India mengaku skeptis atas penangkapan yang dilakukan pemerintah Pakistan. “Kita telah melihat semua ini sebelumnya selama beberapa dekade. Berapa kali Hafiz Saeed ditahan lalu sengaja dilepas,” kata pejabat ini. “Apakah mereka telah bertindak terhadap kamp pelatihan Jaish?”

Pemerintah Pakistan pimpinan PM Imran Khan, seperti dilansir India Times, sempat meminta informasi dan dokumen dari pemerintah India pascar serangan di Kashmir. Awalnya, India menolak melakukan kerja sama investigasi soal ini. Namun, belakangan India menyerahkan sejumlah dokumen berisi informasi mengenai kelompok JeM ini.

Credit tempo.co

Pakistan Kejar Aset dan Rekening Bank Kelompok Jaish-e-Mohammed

Kereta yang mengangkut truk dan senjata artileri tentara India di sebuah stasiun kereta di pinggiran Jammu, India, Kamis, 28 Februari 2019. Dalam serangan bom mobil tersebut, sedikitnya 42 tentara India tewas. REUTERS

CB, Islamabad – Pemerintah Pakistan bakal mengejar aset dan rekening bank milik kelompok militan, yang beroperasi di dalam wilayahnya dan di wilayah Kashmir yang dikuasai.

Kementerian Luar Negeri Pakistan mengatakan pemerintah Pakistan bakal membekukan aset dan rekening ini sesuai ketentuan Dewan Keamanan PBB, yang mensyaratkan setiap anggota untuk melakukan tindakan ini terhadap lembaga dan individu yang masuk dalam daftar sanksi.
“Dewan Keamanan PBB memiliki hak untuk mengambil tindakan dan memberi efek atas keputusan yang dibuatnya untuk menjaga keamanan dan perdamaian internasional,” begitu pernyataan dari Kemenlu Pakistan seperti dilansir CNN pada Selasa, 5 Maret 2019.

Pemerintah melakukan ini beberapa pekan setelah kelompok milisi Jaish-e-Mohammed mengklaim bertanggung jawab atas serangan bom bunuh diri di Kashmir, yang menewaskan sekitar 40 orang anggota tentara India.

Serangan ini memicu ketegangan antara Pakistan dan India, yang menuding Islamabad membiarkan kelompok ini beroperasi di wilayahnya. Pakistan sendiri telah menyatakan pembubaran kelompok ini sejak 2001 dan melabelinya sebagai kelompok teroris.
Jet tempur Pakistan, seperti dilansir Reuters, menyasar kamp pelatihan JeM di kawasan perbukitan Kota Balakot, Pakistan, dan mengklaim menewaskan sekitar 300 teroris.

Otoritas Pakistan menyangkal klaim itu namun mengakui jet tempur India menjatuhkan bom di kawasan hutan karena dikejar jet tempur Pakistan. Sebaliknya, Pakistan mengklaim menembak dua jet tempur India MIG-21 Bison sehari kemudian dan menahan salah satu pilot, yang telah dikembalikan.

PM Pakistan Imran Khan meminta India untuk menjalin komunikasi untuk menyelesaikan masalah ini, termasuk informasi soal para pelaku. Pemerintah India akhirnya menyerahkan sejumlah dokumen mengenai JeM setelah sebelumnya sempat menolak.

Credit tempo.co

Ketegangan Berlanjut, Pakistan Hentikan Kapal Selam India

Tentara patroli di sepanjang perbatasan berpagar dengan Pakistan di sektor Ranbir Singh Pura dekat Jammu 26 Februari 2019. [REUTERS / Mukesh Gupta]

CB, Jakarta - Angkatan Laut Pakistan mengklaim telah menghentikan kapal selam Angkatan Laut India agar tidak memasuki perairan Pakistan.
"Angkatan Laut Pakistan menggunakan ketrampilan khusus untuk mencegah kapal selam itu, berhasil mencegahnya memasuki perairan Pakistan," ujar juru bicara Angkatan Laut Pakistan seperti dilansir dari India Today, Selasa, 5 Maret 2019.

"Angkatan Laut Pakistan menggunakan ketrampilan khusus untuk mencegah kapal selam itu, berhasil mencegahnya memasuki perairan Pakistan," ujar juru bicara Angkatan Laut Pakistan seperti dilansir dari India Today, Selasa, 5 Maret 2019.
Angkatan Laut Pakistan juga merilis video yang diklaim kapal selam India dengan rekaman berwarna hitam putih tanpa menunjukkan secara jelas tubuh kapal selam itu. Video diberi tanggal 4 Maret 2019.

"Kapal selam India tidak ditargetkan sejalan dengan kebajikan pemerintah menjaga perdamaian," ujar juru bicara tersebut.Namun juru bicara Angkatan Laut Pakistan itu tidak merinci tentang dimana dan kapan kapal selam India itu terdeteksi.
Peristiwa penghentian kapal selam India memasuki perairan Pakistan merupakan insiden pertama sejak tahun 2016, ketika Pakistan mengusir kapal selam India dari perairan negara itu.
Sumber di pertahanan India menjelaskan kepada TV India Today bahwa mereka sedang memverifikasi video itu.
Peristiwa penghentian kapal selam India ini terjadi di tengah ketegangan antara India dan Pakistan dipicu peristiwa bentrokan bersenjata kedua pasukan di perbatasan Khasmir.

Credit tempo.co

Panglima Militer AS-Rusia Bertemu Bahas Situasi di Suriah

Ilustrasi pertempuran di Kota Ghouta dalam perang Suriah. (AFP PHOTO / ABDULMONAM EASSA)

Jakarta, CB -- Panglima Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, Jenderal Joseph Dunford, dan Kepala Staf Militer Rusia, Jenderal Valery Gerasimov, bertemu di Vienna, Austria, untuk membahas situasi di Suriah, Senin (4/3).

Pertemuan keduanya dilakukan ketika AS masih menempatkan sebagian pasukannya di Suriah setelah menarik mundur sebagian besar pasukannya.

"Kedua pemimpin militer membahas dekonflik koalisi dan operasi Rusia di Suriah. Mereka juga bertukar pandangan tentang keadaan hubungan militer AS-Rusia dan situasi keamanan internasional saat ini di Eropa dan topik-topik utama lainnya," ucap juru bicara Dunford, Kolonel Pat Ryder, melalui pernyataan.

Ryder mengatakan kedua panglima militer "mengakui pentingnya menjaga komunikasi reguler untuk menghindari salah perhitungan."

Selain itu, Ryder menuturkan komunikasi juga diperlukan untuk "mempromosikan transparansi dan antisipasi konflik di daerah-daerah di mana militer kedua negara beroperasi dalam jarak dekat."

Sejak Rusia turun tangan dalam perang sipil Suriah pada 2015 lalu, Moskow dan Washington memang sama-sama saling mengacaukan operasi militer mereka di Timur Tengah.

Dikutip AFP, militer kedua negara juga pernah beberapa kali terlibat pertempuran di Suriah, yang sebagian besar terjadi karena miskomunikasi.

Pertemuan Dunford dan Gerasimov kemarin merupakan yang pertama sejak Juni 2018 lalu. Pertemuan keduanya juga berlangsung ketika ketegangan AS-Rusia meningkat menyusul keputusan Washington menarik diri dari Perjanjian Rudal Nuklir Jarak Menegah (Intermediate-Range Nuclear Force/INF).

Perjanjian itu merupakan perjanjian senjata era Perang Dingin penting yang dibuat guna menghentikan perlombaan senjata antara Rusia-AS saat itu.

Kemarin, Presiden Rusia Vladimir Putin juga telah secara resmi menangguhkan keikutsertaan Rusia dalam perjanjian INF.

Terlepas dari konflik Suriah dan meningkatnya ketegangan bilateral, para pemimpin militer AS dan Rusia tetap membuka jalur komunikasi.

Pada Agustus 2018 lalu, Rusia bahkan mengirim surat rahasia yang kemudian bocor berisikan proposal kerjasama dengan AS untuk memastikan rekonstruksi Suriah dan repatriasi para pengungsi.

Presiden AS, Donald Trump, sudah menyatakan mereka bersama pasukan koalisi Kurdi berhasil merebut seluruh wilayah kekuasaan kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Trump pun tetap pada rencananya untuk menarik sebagian besar pasukan mereka di Suriah, dan hanya meninggalkan sebagian kecil perwakilan mereka untuk memantau apakah ISIS menunjukkan tanda-tanda akan kembali.

Credit cnnindonesia.com

Eks Laksamana AS Sebut Putin Orang Paling Berbahaya di Planet Ini

WASHINGTON - Bekas Kepala Operasi Angkatan Laut Amerika Serikat (AS), Laksamana Mike Mullen, memberikan pandangannya tentang utang nasional Amerika dan alasan mengapa Presiden Rusia Vladimir Putin dia sebut sebagai orang yang paling berbahaya di planet ini.

Dalam wawancara dengan FOX Business, Mullen mengatakan bahwa ancaman rudal baru Presiden Putin terhadap Amerika Serikat harus dianggap sangat serius.

"Saya pikir Presiden Putin adalah orang paling berbahaya di planet ini," katanya pada program Countdown to the Closing Bell, hari Senin, yang dilansir Selasa (5/3/2019).

Putin, pada pekan lalu, memperingatkan bahwa rudal baru Rusia akan diarahkan ke Amerika Serikat jika Washington mengerahkan misilnya di Eropa. Ancaman Putin itu menyusul runtuhnya Perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) 1987, sebuah pakta pencegah perang nuklir yang diteken AS dan Uni Soviet.

Pensiunan laksamana AS itu memperingatkan bahaya di sekitar Putin ketika melibatkan senjata nuklir strategisnya di Eropa.

"Mereka yang menghabiskan banyak waktu pada masalah nuklir menggeser jam kiamat kembali ke arah yang salah, lebih dekat ke pukul 12.00 tengah malam ketika ketika selama bertahun-tahun itu telah bergeser, kata Mullen. "Saya pikir Putin sangat serius tentang apa yang dia usulkan untuk dilakukan," ujarnya.

Mullen juga menjadi orang pertama yang mengibarkan bendera peringatan dari sudut pandang militer bahwa utang nasional AS adalah ancaman keamanan. "Utang besar dan meluas adalah ancaman paling signifikan bagi keamanan nasional kita," katanya.

Amerika melakukan kebalikannya dari menabung untuk tahun-tahun emasnya. AS telah secara resmi menghancurkannya melalui plafon utang dan utang nasional negara itu telah meningkat di atas USD22 triliun.

Batas utang ditangguhkan tahun lalu, ketika Undang-Undang Anggaran Bipartisan Tahun 2018 diberlakukan.

Credit sindonews.com

Rusia Sebut Infrastruktur Nuklir AS di Eropa Harus Dihancurkan

MOSKOW - Perdana Menteri Rusia, Dmitry Medvedev mengatakan, akan sangat tepat untuk menghancurkan seluruh infrastruktur untuk senjata nuklir Amerika Serikat (AS) yang berada di Eropa.

"Semua orang akan merasa lebih nyaman ketika semua senjata nuklir AS kembali ke wilayah AS, dan infrastruktur di Eropa yang memungkinkan untuk menyimpan, melayani, dan menyebarkan senjata-senjata itu, akan dihilangkan," kata Medvedev, seperti dilansir Tass pada Rabu (6/3).

Medvedev mencatat bahwa ini juga menyangkut latihan militer tentang kemungkinan penggunaan senjata nuklir yang secara rutin diadakan di negara-negara anggota NATO.

"Ini hanya menambah tekanan yang tidak perlu, sebagian besar untuk negara-negara NATO sendiri. AS, bukan Rusia, memutuskan untuk menarik diri dari perjanjian fundamental dalam bidang keamanan global, Perjanjian Pasukan Nuklir Internasional (INF)," ucapnya.

"Inilah sebabnya mengapa presiden Rusia menandatangani, sebagai tindakan timbal balik, sebuah dekrit mengenai penangguhan keanggotaan dalam Perjanjian INF sampai AS menghapuskan pelanggaran mereka sendiri. Kami tidak mengancam siapa pun, dan kami pasti tidak akan menyerang siapa pun atau bertarung dengan siapa pun," kata Medvedev. "Setiap upaya pemerasan nuklir, menurut pendapat kami, memperburuk ketegangan internasional," sambungnya.

Dia lalu menegaskan bahwa Moskow menginginkan perdamaian dan stabilitas di Eropa, dan menjaga dialog dengan negara-negara anggota NATO. "Kami bekerja sama dengan mereka dalam beberapa masalah. Kerja sama kami konstruktif, dan kami mengharapkan pendekatan yang sama dari mitra kami," tambahnya.

Credit sindonews.com

Korut Dilaporkan Mulai Aktifkan Lagi Situs Peluncuran Rudal

Ilustrasi. (KCNA/via Reuters)

Jakarta, CB -- Sejumlah badan intelijen Korea Selatan mendeteksi indikasi bahwa Korea Utara berupaya mengaktifkan kembali situs peluncuran rudal yang sempat mereka tutup setelah Kim Jong-un bertemu untuk pertama kalinya dengan Presiden Donald Trump tahun lalu.

Mengutip sejumlah sumber dari Badan Intelijen Nasional Korsel (NIS), Yonhap melaporkan bahwa Korut berupaya mengaktifkan kembali Tongchang-ri tersebut dengan membuka atap dan pintu situs itu.

Sebagaimana dilansir Reuters, Yonhap tak menjabarkan lebih jauh waktu pasti pergerakan ini terdeteksi.

Namun, Korut dilaporkan sudah sempat menutup situs ini setelah bertemu untuk pertama kalinya dengan Trump pada Juni 2018 di Singapura.

Dalam pertemuan itu, Korut dan AS menghasilkan kesepakatan, salah satunya mengenai denuklirisasi di Semenanjung Korea. Namun, definisi denuklirisasi itu masih belum jelas.

Trump dan Kim pun kembali bertemu di Vietnam pada 28 Februari lalu untuk membahas tindak lanjut dari pertemuan pertama mereka. Namun, kedua pemimpin tak menghasilkan kesepakatan apa pun.

Dalam konferensi pers setelah pertemuan di Hanoi tersebut, Trump membeberkan bahwa AS sebenarnya sudah menyiapkan satu dokumen kesepakatan yang dapat ditandatangani usai konferensi tingkat tinggi dengan Kim.

Di akhir pertemuan, Trump memilih untuk tak meneken dokumen apa pun karena tidak mencapai kesepakatan mengenai denuklirisasi.

Menurut Trump, Kim menawarkan menutup sejumlah situs peluncuran rudal dan kompleks nuklir dengan timbal balik AS mencabut sanksi atas Korut.

Sementara itu, Trump ingin Korut melucuti senjata nuklirnya secara keseluruhan, baru AS dapat mencabut sanksi atas negara pimpinan Kim tersebut.

Credit cnnindonesia.com

Rusia Tolak Akui Korut sebagai Negara Nuklir

WASHINGTON - Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat (AS), Anatoly Antonov mengatakan, Rusia tidak akan pernah mengakui Korea Utara (Korut) sebagai negara nuklir. Dia juga menuturkan, Moskow siap bekerja sama dengan AS untuk mencapai denuklirisasi Semenanjung Korea.

"Kami tidak akan pernah mengakui Korut sebagai negara senjata nuklir. Kami ingin melihat Korut sebagai negara non-nuklir," kata Antonov dalam sambutannya di Stimson Center di Washington DC.

"Rusia juga siap bekerja sama dengan AS dalam masalah Korut," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (5/3).

Seperti diketahui, pertemuan terakhir antara Presiden AS, Donald Trump dan pemimpin Korut, Kim Jong-un mengenai denuklirisasi Semenanjung Korea di Hanoi, Vietnam, berakhir tanpa kesepakatan.

Penasihat Keamanan Nasional AS, John Bolton saat melakukan wawancara dengan CBS News menuturkan, pemimpin Kim Jong-un adalah penyebab gagalnya dicapai kesepakatan dalam pertemuan Hanoi. Bolton menuturkan Jong-un tidak siap untuk kesepakatan yang ditawarkan oleh Presiden AS, Donald Trump dalam pertemuan pekan lalu.

"Diskusi ekstensif antara Trump dan Jong-un dan masalah sebenarnya adalah apakah Korut siap untuk menerima apa yang disebut Trump sebagai 'masalah besar', yang sepenuhnya denuklirisasi di bawah definisi yang diberikan presiden kepada Kim Jong-un dan memiliki potensi untuk masa depan ekonomi yang sangat besar atau mencoba dan melakukan sesuatu yang kurang dari apa yang tidak dapat kita terima," kata Bolton.

Credit sindonews.com

Netanyahu Diminta Bangun Sinagoge di Kompleks Al-Aqsha

Kompleks Masjid Al Aqsha.

Foto: AP

Sejak bulan lalu, ketegangan telah meliputi kompleks Masjid Al Aqsha.

CB, TEL AVIV -- Aktivis sayap kanan Israel meminta pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu membangun sebuah sinagoge di kompleks Masjid Al- Aqsha. Menurut mereka kehadiran sinagoge diperlukan untuk kegiatan ibadah kaum Yahudi.

Harian The Jerusalem Post pada Selasa (5/3) melaporkan, para aktivis sayap kanan Israel mendesak Netanyahu merealisasikan keinginan mereka. Namun, Jurusalem Post tak menyebutkan nama-nama aktivis tersebut.

Sejak bulan lalu, ketegangan telah meliputi kompleks Masjid Al Aqsha. Hal itu terjadi setelah pasukan keamanan Israel menutup semua gerbang menuju situs suci ketiga umat Islam itu pada 18 Februari.

Tak hanya menutup akses, pasukan Israel bahkan sempat menyerang sejumlah Muslim yang sedang menunaikan shalat di masjid tersebut. Kejadian itu dikecam oleh Palestina. Namun, otoritas Israel tak memberi keterangan resmi tentang alasan di balik tindakannya.

Itu bukan pertama kalinya Israel menutup akses menuju Masjid Al-Aqsha. Tahun lalu Israel tercatat beberapa kali melakukan hal yang sama dengan dalih keamanan.

Pada Juli 2017, Israel bahkan sempat memasang detektor logam di gerbang menuju kompleks Al-Aqsha. Hal itu dilakukan setelah terjadi aksi penikaman oleh tiga warga Palestina terhadap dua personel polisi Israel hingga tewas. Ketiga warga Palestina itu pun akhirnya meninggal setelah ditembak pasukan Israel.

Pemasangan detektor logam di Masjid Al-Aqsha diprotes keras oleh warga Palestina. Mereka menilai tindakan Israel itu jelas telah mengintervensi kegiatan ibadah umat Muslim.

Mereka pun menolak memasuki Masjid Al-Aqsha. Sebagai bentuk perlawanan terhadap Israel, umat Muslim di sana melaksanakan shalat di luar kompleks Al-Aqsha.

Namun pada akhirnya bentrokan tetap tak terelakkan. Sebanyak empat warga Palestina tewas dan puluhan lainnya luka-luka akibat diserang pasukan Israel saat berdemo memprotes pengoperasian detektor logam di Masjid Al-Aqsha.

Credit republika.co.id

Palestina Apresiasi Sikap Uni Eropa untuk Yerusalem

Rambu jalan kedutaan besar AS di Yerusalem

Foto: Jerusalem Municipality via AP

Palestina memperingatkan salah satu negara Uni Eropa untuk buka kantor di Yerusalem.

CB, RAMALLAH -- Otoritas Palestina berterima kasih kepada Uni Eropa karena tetap memandang Yerusalem sebagai wilayah yang diduduki. Hal itu dinilai sejalan dengan hukum dan resolusi internasional.

"Negara Palestina ingin menyampaikan rasa terima kasihnya terhadap sikap Eropa yang sejalan dengan resolusi internasional dan berkontribusi pada stabilitas serta perdamaian di kawasan tersebut," kata Kementerian Luar Negeri Palestina dalam sebuah pernyataan pada Selasa (5/3).

Namun, Palestina memperingatkan salah satu negara Uni Eropa, yakni Hungaria, yang hendak membuka kantor komersial di Yerusalem dengan status diplomatik. Hal itu jelas melanggar konsensus Eropa dan resolusi internasional, khususnya resolusi Dewan Keamanan 478.

Sebelumnya juru bicara Uni Eropa di Yerusalem Shadi Othman mengatakan Uni Eropa menganggap Yerusalem sebagai wilayah yang diduduki Israel. Ia menyebut terdapat konsensus di antara negara-negara Eropa untuk tidak memindahkan kantor diplomatiknya ke kota tersebut.

Yerusalem diduduki Israel pasca-Perang Enam Hari pada 1967. Sebelumnya kota itu berada di bawah kekuasaan Yordania. Kendati telah dianggap ilegal, Israel enggan melepaskan kekuasaannya atas Yerusalem.

Ia juga menolak membagi-bagi wilayah Yerusalem. Hal tersebut dinilai menjadi penghambat utama tercapainya perdamaian antara Palestina dan Israel. Sebab, Palestina menginginkan Yerusalem Timur menjadi ibu kota masa depan negara mereka.

Credit republika.co.id

Trump Perpanjang Sanksi Untuk Zimbabwe

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memperpanjang sanksi terhadap Zimbabwe selama satu tahun. Penyebabnya adalah rezim negara itu dianggap belum demokratis dan masih mengekang kebebasan pers.

"Tindakan dan kebijakan orang-orang ini terus menimbulkan ancaman yang tidak biasa dan luar biasa terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat," kata Trump saat pengumuman perpanjangan sanksi, seperti dilansir Reuters, Selasa (5/3).

Salah satu petinggi pemerintahan Trump mengatakan sanksi akan terus diberlakukan sampai Presiden Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, mengubah undang-undang yang membatasi kebebasan media dan aksi demonstrasi.

Perpanjangan itu tetap dilaksanakan meskipun para pemimpin Afrika, termasuk Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, meminta agar sanksi tersebut dicabut. Dia berharap AS memberi negara itu kesempatan untuk memulihkan negaranya dari krisis ekonomi.

Mnangagwa dilantik sebagai presiden baru Zimbabwe pada 26 Agustus 2018 yang lalu setelah mahkamah konstitusi mengesahkan kemenangannya dalam pemilihan presiden 30 Juli 2018.

Mnangagwa sebelumnya telah menyerukan pencabutan sanksi AS terhadap para pejabat dari partai yang berkuasa, Zanu-PF, tokoh tokoh militer terkenal dan beberapa perusahaan pemilik pemerintah. Mereka dijatuhi sanksi pada masa pemerintahan Robert Mugabe karena disebut melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

Menurut petinggi AS, ada 141 entitas dan individu Zimbabwe termasuk Mnangagwa dan mantan presiden Robert Mugabe yang saat ini berada di bawah sanksi AS.

Duta Besar AS untuk Zimbabwe, Brian Nichols, menekankan pemerintahnya hanya menargetkan sanksi pada beberapa individu dan entitas Zimbabwe, tetapi tidak untuk seluruh negara. Ia juga menambahkan bahwa bisnis AS tidak dibatasi untuk berinvestasi atau melakukan bisnis di Zimbabwe.

Credit cnnindonesia.com

Bomber B-52 AS Terbang di Pulau Sengketa Laut China Selatan

JAKARTA - Amerika Serikat (AS) telah menerbangkan dua pesawat pembom (bomber) B-52 di atas pulau-pulau yang disengketakan di Laut China Selatan dan sekitar Jepang. Misi pada 4 Maret 2019 ini telah dikonfirmasi Angkatan Udara Pasifik AS, Rabu (6/2/2019).

Sebelum ini, pesawat B-52 Amerika pernah terbang di sekitar Laut China Selatan pada 20 November 2018.

"Dua pembom B-52H Stratofortress lepas landas dari Pangkalan Angkatan Udara Andersen, Guam, dan berpartisipasi dalam misi pelatihan rutin, 4 Maret 2019," bunyi pernyataan Angkatan Udara Pasifik AS.

"Satu pembom melakukan pelatihan di sekitar Laut China Selatan sebelum kembali ke Guam, sementara yang lain melakukan pelatihan di sekitar Jepang berkoordinasi dengan Angkatan Laut AS dan bersama rekan-rekan Angkatan Udara Jepang sebelum kembali ke Guam," lanjut pernyataan tersebut, seperti dikutip ABC.

Pesawat B-52 yang terlibat dalam misi tersebut adalah bagian dari Kehadiran Bomber Berkelanjutan(CBP) Angkatan Udara AS yang berpusat di Guam. Sejak 2004, AS telah merotasi pembom jarak jauh B-1, B-52, dan B-2 dari Pangkalan Angkatan Udara Andersen di Guam untuk melakukan misi pelatihan di Asia.

Mirip seperti operasi kebebasan navigasi Angkatan Laut AS yang melibatkan kapal-kapal perang berlayar melewati dua rantai pulau yang disengketakan yang diklaim oleh China di Laut China Selatan, misi Angkatan Udara AS juga dimaksudkan untuk menyatakan bahwa wilayah itu merupakan wilayah udara internasional.

Di Laut China Selatan, Beijing mengklaim Kepulauan Paracel serta tujuh pulau reklamasi yang masuk dalam rantai Kepulauan Spratly. Beijing telah melakukan militerisasi dan mengklaim kedaulatan atas perairan dan wilayah udara di sekitar pulau-pulau sengketa tersebut.

Pemerintah maupun militer China yang biasanya bereaksi keras terhadap misi kapal perang maupun pesawat tempur Amerika Serikat di Laut China Selatan hingga kini belum berkomentar terkait manuver pesawat pembom B-52.

Credit sindonews.com

Sabah Minta Royalti Minyak ke Pemerintah Pusat Malaysia

Sabah salah satu kesultanan dibawah federasi Malaysia

Foto: Googlemap

Sabah meminta royalti minyak sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Malaysia 1963.

CB, KUALA LUMPUR -- Pemerintah Negara Bagian Sabah meminta royalti minyak kepada Pemerintah Federal atau Pemerintah Persekutuan Malaysia sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Malaysia 1963.

Mantan Menteri Luar Negeri Malaysia yang juga anggota parlemen Daerah Pemilihan Kimanis Sabah Datuk Seri Panglima Anifah Haji Aman mengemukakan hal itu kepada media di Kuala Lumpur, Selasa (5/3) usai bertemu Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad.

"Saya telah mengadakan pertemuan dan kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir Mohamad di kediamannya di The Mines," katanya.

Ia menegaskan intisari utama perbincangan dirinya dengan Perdana Menteri Mahathir Mohamad berkenaan dengan Perjanjian Malaysia 1963. Termasuk soal persetujuan Pemerintah Persekutuan untuk mengembalikan status Sabah menurut Perjanjian Malaysia 1963 (MA63) yang menjadi asas pendirian Malaysia.

"Secara konsisten saya menyatakan bahwa Pemerintah Persekutuan seharusnya melaksanakan apa yang telah dijanjikan termasuk mengembalikan hak-hak negeri Sabah di antaranya pembayaran royalti minyak atau petroleum," katanya .

Anifah juga menyatakan kepada Perdana Menteri Mahathir Mohamad bahwa ia tidak menghalangi sekiranya Parti Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM) pimpinan Mahathir Mohamad ingin melebarkan sayapnya ke negeri Sabah. Karena hal tersebut sesuai dengan norma demokrasi.

"Saya akan tetap mendukung Perdana Menteri Mahathir dan pemerintah selama pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 dilaksanakan," katanya.

Anifah menyampaikan penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Mahathir karena telah menerima baik segala usul yang dia utarakan kepadanya.

Credit republika.co.id

Tekan Maduro, Guaido Ancam Lumpuhkan Sektor Publik Venezuela

Pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido, mengancam akan melumpuhkan sektor publik untuk menekan Presiden Nicolas Maduro agar mundur. (Reuters/Carlos Garcia Rawlins)

Jakarta, CB -- Pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido, mengancam akan melumpuhkan sektor publik untuk menekan Presiden Nicolas Maduro agar mundur.

Untuk mewujudkan ancamannya ini, Guaido bertemu dengan serikat pekerja sektor publik Venezuela pada Selasa (5/3). Ia mengajak para pekerja untuk mengadakan mogok massal.

"Pekerja sektor publik secara praktis sudah kehilangan hak-haknya. Kami tak punya pilihan lagi selain menyerukan mogok massal," ujar Guaido sebagaimana dikutip AFP.

Menurut Guaido, usulan ini datang langsung dari serikat pekerja yang sudah merasa muak dengan kepemimpinan Maduro.

"Ini adalah usulan para pekerja. Mereka tak mau lagi bekerja sama dengan rezim," tutur Guaido.

Para pemimpin serikat pekerja dari perusahaan telekomunikasi negara, Cantv; perusahaan listrik Venezuela, Corpoelec; dan kementerian luar negeri mengatakan kepada Reuters bahwa mereka akan ikut serta dalam aksi mogok tersebut.

Namun, Guaido tak menjabarkan lebih lanjut kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan dengan serikat pekerja tersebut, termasuk detail rencana aksi mogok.

Sebelumnya, Guaido juga mengajak masyarakat Venezuela turun ke jalan pada akhir pekan mendaatang untuk mendesak Maduro mundur.

Ketidakpercayaan rakyat terhadap Maduro mulai mencuat sejak Venezuela mengalami hiperinflasi beberapa tahun lalu. Amarah warga memuncak pada Januari lalu, ketika Maduro dilantik setelah menang pemilu yang dianggap tidak sah.

Warga pun menggelar unjuk rasa besar-besaran. Di tengah kisruh tersebut, Guaido selaku pemimpin parlemen, Majelis Nasional, mendeklarasikan diri sebagai presiden interim. Ia mendapatkan dukungan dari setidaknya 50 negara, termasuk Amerika Serikat.

Credit cnnindonesia.com

Sebulan, 76 Ribu Imigran Ilegal Coba Terobos Perbatasan AS

Jumlah imigran ilegal yang mencoba menerobos perbatasan AS pada Februari dilaporkan mencapai 76 ribu orang, angka bulanan tertinggi dalam beberapa tahun. (Reuters/Jorge Duenes)

Jakarta, CB -- Jumlah imigran ilegal yang mencoba menerobos perbatasan Amerika Serikat pada Februari dilaporkan mencapai 76 ribu orang, angka penerobosan bulanan tertinggi dalam beberapa tahun belakangan.

Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP) melaporkan bahwa total 76.103 orang ditahan di perbatasan dengan Meksiko karena berupaya menerobos.

Angka ini melonjak dari tiga bulan sebelumnya yang rata-ratanya hanya mencapai 61 ribu. Aparat tak menduga peningkatan ini karena biasanya angka penerobosan di awal tahun kecil mengingat cuaca yang dingin.

Komisioner CBP, Kevin McAleenan, mengatakan bahwa angka ini juga melonjak dua kali lipat dari Februari 2018 dan 3,2 kali lebih tinggi dari bulan yang sama tahun 2017.

"Kami sedang mengalami krisis kemanusiaan dan kemanusiaan nasional di sepanjang perbatasan barat daya," ujar McAleenan seperti dikutip AFP.

Melanjutkan pernyataannya, ia berkata, "Peningkatan jumlah keluarga dan anak yang datang ke perbatasan meningkat pesat ini menimbulkan ancaman unik bagi operasi dan fasilitas kami."

Peningkatan pesat penerobosan ini justru membuat sejumlah pakar mempertanyakan taktik Trump yang selama ini menggembar-gemborkan pendekatan keras untuk memberantas imigran ilegal.

Salah satu upaya Trump yang menjadi sorotan belakangan ini adalah permintaan biaya US$5,7 miliar atau setara Rp80,5 triliun untuk membangun tembok di sepanjang perbatasan dengan Meksiko.

Permintaan ini sempat membuat pemerintahan AS tutup selama lebih dari satu bulan karena dua kubu di Kongres tak menyepakati rancangan anggaran tahunan.

Partai Republik ingin memenuhi permintaan Trump, sementara kubu Demokrat menganggap dana itu terlalu tinggi karena sebenarnya AS sudah punya pagar pembatas, hanya perlu diperbaiki.

Untuk menghindari penutupan pemerintahan lebih lanjut, kedua kubu sepakat mengucurkan anggaran US$1,375 miliar untuk pembangunan tembok tersebut.

Kecewa, Trump akhirnya mendeklarasikan situasi darurat nasional. Dengan deklarasi ini, pemerintah dapat memanfaatkan anggaran militer dan dana negara lainnya untuk membangun tembok pembatas di perbatasan dengan Meksiko yang situasinya dianggap sudah mendesak.

Credit cnnindonesia.com

Pakistan Ingin Warga Kashmir Menentukan Nasib Mereka Sendiri

Foto yang diambil dari video pasokan PTV memperlihatkan Komandan Abhinandan Varthaman, yang menjadi wajah dan simbol dari bentrok terbesar antara India dan Pakistan, berjalan melintasi perbatasan menuju India di Wagah, Pakistan, Jumat (1/3). Pakistan telah menyerahkan pilot India.

Foto: AP

Pakistan ingin penyelesaian sengketa sesuai Resolusi DK PBB.

CB, ANKARA -- Utusan senior Pakistan di Turki pada Senin (4/3) mengatakan, nasib Jammu dan Kashmir harus ditentukan oleh rakyat di wilayah sengketa itu sendiri.

Hal itu diungkapkan Muhammad Syrus Sajjad Qazi ketika berbicara dalam satu konferensi yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemikiran Strategis yang berpusat di Ibu Kota Turki, Ankara. Qazi juga mengomentari sumbangan Pakistan bagi kestabilan dan perdamaian regional dan perkembangan baru-baru ini di Jammu dan Kashmir.

"Tak ada perdamaian yang langgeng di Asia Selatan tanpa penyelesaian adil sengketa Kashmir dengan dasar resolusi Dewan Keamanan PBB dan keinginan rakyat Kashmir," katanya seperti dilansir Anadolu, Selasa (5/3).

"India dan Pakistan ingin masalah masuknya Jammu dan Kashmir ke dalam India atau Pakistan mesti diputuskan melalui metode demokratis pemungutan suara yang adil dan tidak memihak," ujarnya menambahkan.

Menurut Qazi, penyelesaian sengketa itu sebagaimana dijanjikan oleh Resolusi 47 Dewan Keamanan PBB pada 1948. Resolusi Dewan Keamanan PBB menolak klaim India atas Kashmir dan menetapkan hak untuk menentukan nasib sendiri sebagai prinsip yang mengatur bagi penyelesaian sengketa Kashmir.

Sajjad Qazi menyayangkan upaya Pakistan untuk mewujudkan perdamaian dan kestabilan di Asia Selatan diremehkan. Ia menekankan dukungan Pakistan yang terus-menerus bagi perdamaian dan dialog kendati retorika perang kerap dilontarkan oleh India.

Hubungan antara kedua negara tetangga pemilik senjata nuklir tersebut bertambah keruh ketika pesawat tempur dari kedua pihak terlibat perseteruan di udara di sepanjang perbatasan Kashmir. India dan Pakistan saling mengklaim telah menembak-jatuh pesawat masing-masing. Seorang pilot India dilaporkan ditangkap.

Pakistan namun tak mau berlama-lama menahan pilot India Abhinandan Varthaman. Pilot itu sudah diserahkan ke pihak India. AS, Uni Eropa, Turki dan banyak negara lain mendesak kedua negara tersebut agar menyelesaikan silang pendapat mereka melalui pembicaraan.

Kedua negara bertetangga di Asia Selatan itu telah tiga kali terlibat pertempuran --pada 1948, 1965 dan 1971, dua di antaranya mengenai Kashmir-- sejak keduanya berpisah pada 1947.

Credit republika.co.id

Jet Tempur India Jatuh, Oposisi Tuding PM India Modi Korupsi

Perdana Menteri India, Narendra Modi, saat berkampanye di kawasan Jammu pada Februari 2019. PTI

CB, New Delhi – Tokoh oposisi India, Rahul Gandhi, mengkritik Perdana Menteri India, Narendra Modi, telah menunda pembelian jet tempur Rafale untuk menguntungkan seorang teman bisnisnya pasca jatuhnya jet tempur negara itu yang tertembak jet tempur Pakistan pada pekan lalu.

Gandhi mengatakan ini menanggapi serangan Modi yang meminta parlemen menggunakan akal sehat dan mempercepat pembelian jet tempur Rafale buatan Prancis. Modi meyakini jet tempur Rafale bermesin ganda itu bisa melawan jet tempur F-16 Pakistan buatan Amerika Serikat.

“Perdana Menteri yang terhormat, apakah Anda tidak punya rasa malu sama sekali? ANDA mencuri 30.000 crore dan memberikannya kepada teman Anda Anil. ANDA sendiri yang bertanggung jawab atas penundaan kedatangan jet tempur RAFALE. AND adalah penyebab mengapa jet tempur angkatan udara India yang pemberani seperti Wing Commander Abhinandan mempertaruhnya nyawanya menerbangkan jet tempur lama,” kata Gandhi lewat akun Twitternya @RahulGandhi sambil menggunakan huruf kapital untuk menyapa Modi. 30 ribu crore setara sekitar Rp60 triliun.

Gandhi mencuit ulang berita dari Indian Expres yang menampilkan pernyataan Modi bahwa India bakal bisa mengimbangi Pakistan jika memiliki jet tempur Rafale.
Sebelumnya, Modi mengatakan bahwa sikap penolakan Kongres terhadap rencana pembelian 36 jet tempur Rafale dengan Prancis telah menyebabkan terjadinya penundaan pengiriman jet tempur itu. Ini membuat pertahanan udara India menjadi lemah saat harus menyerang kamp pelatihan milisi Jaish-e-Mohammed, yang mengaku mengebom pasukan paramiliter India di Kashmir. Satu jet tempur MIG-21 Bison milik India juga jatuh tertembak oleh jet tempur Pakistan saat terjadi pertempuran udara.

Pemerintah India merasa semakin malu setelah pilotnya tertangkap dan sempat dikeroyok masyarakat di daerah perbatasan Kashmir dengan Pakistan. Pada Jumat pekan lalu, Aljazeera melansir, PM Imran Khan memutuskan untuk mengembalikan pilot Abhinandan, yang wajahnya sempat terluka akibat lemparan batu warga perbatasan Pakistan ke pemerintah India untuk mengurangi ketegangan.

Credit tempo.co

Temui Menlu Saudi, Lavrov Bahas Isu Palestina-Israel

RIYADH - Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov dilaporkan telah melakukan pertemuan dengan Menteri Negara Urusan Luar Negeri Arab Saudi, Adel Jubeir di Riyadh. Isu Palestina-Israel menjadi salah satu isu utama yang dibahas keduanya.

Dalam konferensi pers bersama, Lavrov menuturkan bahwa Moskow dan Riyadh sepakat bahwa konflik Palestina-Israel harus diselesaikan berdasarkan resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB dan Prakarsa Perdamaian Arab.

"Kami memberikan perhatian khusus pada kebutuhan untuk mencapai kemajuan dalam menyelesaikan masalah Palestina-Israel, yang telah terhenti. Kami yakin bahwa hanya mungkin untuk mengatasi kebuntuan dengan menggunakan prinsip-prinsip untuk penyelesaian damai yang digariskan oleh PBB pada dasar dari solusi dua negara," ucap Lavrov.

"Kami pasti akan berusaha untuk memastikan bahwa upaya lebih lanjut dilakukan berdasarkan resolusi DK PBB dan Prakarsa Perdamaian Arab, yang diajukan oleh mendiang Raja Saudi Abdullah bin Abdul Aziz al Saud," sambungnya, seperti dilansir Tass pada Rabu (6/3).

Lavrov menambahkan bahwa dia dan Juebir juga telah membahas situasi di Timur Tengah dan Afrika Utara, mengingat kebutuhan utama untuk memerangi terorisme dan penyebaran ide-ide ekstremis," serta upaya untuk menyelesaikan krisis di Suriah dan Yaman.

Credit sindonews.com

Penggabungan Konsulat AS di Yerusalem Bentuk Kelancangan AS

Negara Pengaku Yerusalem

Foto: Republika

Keputusan AS dinilai sebagai bentuk pelanggaran hukum internasional.

CB, RAMALLAH— Komite Pelaksana Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) mengecam keras keputusan Amerika Serikat (AS) untuk menutup konsulatnya di Tel Aviv dan memindahkannya ke al-Quds (Yerusalem) dan menggabungkannya dengan kedutaan besarnya yang baru dibuka, di kota suci itu.

Komite tersebut mengatakan dengan tindakan itu, AS bertindak melawan semua konvensi dan hukum internasional. Keputusan pemerintah Amerika untuk menutup konsulat Amerika di Palestina, yang dibuka di al-Quds pada 1844, hingga pagi ini dan menggabungkannya dengan kedutaan AS di Israel setelah memindahkannya dari Tel Aviv ke al-Quds dan mengoperasikan unit khusus buat Palestina di kedutaan tersebut mencerminkan tingkat kelancangan pemerintah Amerika dalam melanggar keputusan internasional.

“Padahal AS telah memberi sumbangan dalam penulisannya dan penolakan terhadap hak bersejarah rakyat kami dan hukum serta konvensi internasional, yang mendukung hak rakyat kami untuk mengakhiri pendudukan Israel atas wilayah Palestina, yang dimulai pada 1967, berdirinya Palestina merdeka dengan al-Quds Timur sebagai ibu kotanya dan hak pulang buat pengungsi sebagaimana ditetapkan dalam Resolusi 194 PBB," demikian pernyataan komite ini, Senin (4/2).

Di dalam satu pernyataan, Komite itu mengatakan keputusan tersebut adalah pelaksanaan kebijakan dan keputusan dewan permukiman kolonial di Tepi Barat Sungai Yordania.

Komite PLO itu, sebagaimana dikutip Kantor Berita Palestina, WAFA Selasa (5/3), mengatakan, desakan pemerintah Amerika untuk melaksanakan rencananya memaksakan penyelesaian penyerahan diri atas rakyat Palestina sejalan dengan pemahaman sayap-kanan di israel di bawah pimpinan (Perdana Menteri Benjamin) Netanyahu mengenai proses perdamaian yang mereka inginkan dengan memisahkan Jalur Gaza dari Tepi Barat, sebagaimana diusulkan Netanyahu secara pribadi belum lama ini, dan mendirikan negara mini di sana.

Pada saat yang sama, mereka ingin menciptakan pemerintah otonomi di Tepi Barat di bawah pendudukan Israel selamanya.

Masih dalam pernyataan yang sama disebutkan, tindakan AS melanjutkan kebijakannya sekali lagi membuktikan AS telah memilih untuk mendiskualifikasi dirinya untuk sendirian memimpin proses perdamaian, yang bagaimanapun takkan diterima rakyat Palestina.

Komite itu menegaskan proses perdamaian mesti dihidupkan kembali melalui konferensi perdamaian internasional yang dihadiri anggota tetap Dewan Keamanan (PBB) dan memperluas lingkaran peserta secara politik dan regional di bawah payung PBB dan berdasarkan resolusi internasionalnya.

Komite Pelaksana tersebut juga kembali menegaskan perlunya untuk memperkuat persatuan semua faksi di dalam PLO dan perannya dalam memimpin perjuangan rakyat Palestina, dengan penyatuan kemampuan dan potensinya untuk menghadapi upaya Amerika-Israel untuk menghapuskan masalah Palestina dan berusaha mengukuhkan posisi Palestina dan Arab dalam mematuhi program nasional Palestina dan Gagasan Perdamaian Arab di dalam kata-kata dan semangat, yang belum lama ini diwujudkan dalam pertemuan puncak Arab-Eropa, yang diselenggarakan di Sharm Esh-Sheikh, Mesir.

Komite PLO itu juga memuji pendirian Palestina-Arab-Islam, yang disampaikan kembali dalam keputusan menteri luar negeri Organisasi Kerja Sama Islam setelah pertemuan mereka di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

Komite tersebut kembali menyapaikan keputusannya untuk menghentikan semua kontak politik dengan pemerintah AS dan wakilnya, dan memperingatkan siapa saja agar tidak mengedarkan keputusan ini, baik secara per orangan maupun lembaga, sebagaimana diingini oleh AS atau Israel untuk menghancurkan posisi Palestina dengan membuat lemah peran PLO, yang menolak 'kesepakatan abad ini.

Credit republika.co.id

Palestina Desak ICC Percepat Penyelidikan Kejahatan Israel

Mohammad An-Najjar, kesakitan di kediaman keluarganya setelah hampir seminggu sejak terluka saat bentrok di tapal batas Gaza - Israel.

Foto: Ibraheem Abu Mustafa/Antara

Kejahatan paling akhir Israel, adalah pembunuhan dua pemuda Palestina.

CB, RAMALLAH -- Kementerian Luar Negeri Palestina pada Senin (4/3) menyeru Mahkamah Pidana Internasional (ICC) agar mempercepat penyelidikan terhadap kejahatan Israel terhadap rakyat Palestina.

Kejahatan paling akhir Israel, adalah pembunuhan dua pemuda Palestina di dekat Ramallah di Tepi Barat Sungai Jordan.

Menurut laporan, tentara Israel melepaskan tembakan ke satu mobil orang Palestina di luar Desa Kfur Nimeh. Tembakan itu menewaskan dua warga desa yang berusia 20 tahun dan tinggal di dekat lokasi penembakan. Mereka dituduh menabrakkan mobil ke arah tentara Israel.

Kementerian Luar Negeri tersebut menggambarkan pembunuhan itu sebagai kejahatan keji yang dilakukan dengan darah dingin dan penghukuman mati tanpa proses pengadilan.

Kementerian itu menyerukan dimintanya pertanggung-jawaban dari para pejabat Israel yang memerintahkan tentara untuk melepaskan tembakan dan membunuh orang Palestina sesuka mereka.

"Kegagalan untuk memintah pertanggung-jawaban para pejabat Israel atas kejahatan mereka dan pelanggaran besar hukum kemanusiaan dan internasional membuat militer pendudukan melanjutkan perbuatan mereka," kata kementerian itu seperti dilaporkan Kantor Berita Palestina, WAFA.

Kementerian tersebut menyatakan Kementerian Luar Negeri Palestina menindak-lanjuti kejahatan itu ke ICC. Palestina menyeru mahkamah itu agar mempercepat dimulainya penyelidikan resmi untuk meminta pertanggung-jawaban dan menghukum penjahat perang Israel.

Credit republika.co.id