Pasukan Elite Afghan yang Dilatih AS Dipermalukan Taliban

Tentara Taliban sedang berjaga-jaga di Bamiyan, Afghanistan.

Foto: ap

Taliban membuat kemajuan yang pesat di Afghanistan.

CB, JAGHORI -- Pasukan paling terlatih di Afghanistan mengalami kekalahan telak. Seperti Dilansir dari Business Insider, Rabu (14/11), pasukan elite tersebut dikalahkan Taliban di sebuah daerah yang paling aman di negara tersebut.

Pasukan yang dilatih oleh Amerika Serikat (AS) tersebut menerjunkan sekitar 50 personelnya ke Jaghori. Dalam laporan yang dipublikasikan New York Times hampir dari seluruh personel tersebut dihancurkan.

Sekitar 30 tentara yang dilatih AS itu terbunuh. Joghuri terkenal sebagai daerah yang paling aman di Afghanistan. Dalam laporan tersebut digambarkan lokasi kejadian pertempuran terlihat sangat menyedihkan.

Beberapa tentara dan polisi menahan air mata sambil mengumpulkan jenazah mengobati rekan-rekan mereka di pinggir jalan. Dalam laporan tersebut disebutkan terlihat keputusasaan di mata para tentara dan petugas keamanan Afghanistan.


Para pejabat Afghanistan kabarnya sedang membahas rencana penyelamatan diri jika Taliban berhasil mengepung Jaghori. AS mendedikasikan sebagian besar waktu dan sumber daya mereka untuk melatih pasukan Afghanistan agar bisa menarik mundur pasukan mereka dari sana.


AS sudah berperang selama 17 tahun di Afghanistan, perang yang paling lama dalam sejarah militer AS.  Pada Oktober lalu Jenderal AS di Timur Tengah, Joseph Votel mengungkapkan kepercayaan dirinya terhadap pasukan keamanan Afghanistan. Ia yakin bisa mengambil alih daerah-daerah yang dikuasai Taliban.



Tapi Taliban membuat kemajuan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka menguasai sekitar 61 persen wilayah-wilayah di sana.

Pada bulan lalu Taliban menembak jendral AS di Afghanistan, Austin 'Scott' Miller. Tapi tembakan tersebut meleset. Penembakan tersebut juga melukai seorang jendral AS lainnya. Dalam kejadian tersebut Kepala Polisi Afghanistan Jendral Polisi Abdul Raziq terbunuh.

Selain Taliban, ISIS juga menancapkan kaki mereka di Afghanistan. ISIS mengklaim yang bertanggungjawab atas bom bunuh diri di Kabul pada hari Senin (12/11) lalu. Bom bunuh diri tersebut menewaskan enam orang dan melukai 20 orang lainnya.

AS sudah menghabiskan hampir 20 tahun berperang di sana. Mereka telah kehilangan lebih dari 2.400 personel dan menghabiskan dana sebesar 900 juta dolar AS. Masih ada sekitar 14 ribu tentara AS di Afghanistan dan mereka juga sulit menemukan alasan untuk menarik diri karena situasi keamanan pun kian memburuk.

Credit  republika.co.id

Kebakaran Dahsyat California Dekati Situs Nuklir Beracun

Kebakaran di wilayah California, Amerika Serikat yang terjadi sejak 8 November 2018. Foto/REUTERS

LOS ANGELES - Kebakaran dahsyat di California, Amerika Serikat (AS), yang melanda kawasan hutan dan permukiman berpotensi menimbulkan bahaya baru. Pasalnya, kobaran api mulai mendekati situs nuklir beracun.

Kebakaran yang telah menewaskan 48 orang itu mulai terjadi sejak 8 November pekan lalu. Banyak rumah hancur dan ratusan orang masih dinyatakan hilang.

Area yang terbakar sejauh ini sudah mencapai 52.600 hektare. Kebakaran dahsyat yang dikenal sebagai "Woolsey Fire" tersebut dilaporkan mulai mendekati Santa Susana, tempat uji coba nuklir yang terkontaminasi.

Laboratorium Lapangan Santa Susana (SSFL) adalah bekas fasilitas penelitian nuklir dan aeronautika yang mengalami kebocoran nuklir parsial yang dirahasiakan pada tahun 1959. Laporan yang dilansir Sputnik, Kamis (15/11/2018), menyebut sebagian dari situs itu sudah terkena dampak Woolsey Fire.

Pekan lalu, pemerintah California mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa api bergerak menjauh dari situs SSFL."Itu tidak menyebabkan bocornya bahan berbahaya yang akan menimbulkan risiko bagi orang yang terkena asap," kata pemerintah California dalam pernyataannya.

Namun, pernyataan itu gagal meredam ketakutan para aktivis lokal dan aktivis hijau. Physicians for Social Responsibility (PSR), sebuah LSM yang mengadvokasi masalah lingkungan, mengklaim bahwa Departemen Pengawasan Zat Beracun California telah lama menunda pembersihan fasilitas nuklir tersebut. Situs itu terletak sekitar 50 km sebelah barat laut dari Pusat Kota Los Angeles.

PSR khawatir bahan-bahan beracun dapat tumpah di tanah dalam bentuk abu radioaktif.

"Kami tahu zat apa yang ada di situs dan seberapa berbahayanya. Kami berbicara tentang radionuklida yang sangat berbahaya dan bahan kimia beracun seperti trikloretilena, perkhlorat, dioksin dan logam berat. Bahan beracun ini berada di tanah dan vegetasi SSFL, dan ketika itu terbakar dan menjadi udara dalam asap dan abu, ada kemungkinan nyata paparan tinggi untuk penduduk setempat," kata Dr Robert Dodge, presiden PSR yang berbasis di Los Angeles.

Selain itu, anggota masyarakat setempat juga telah memperingatkan risiko yang terkait dengan kontaminasi SSFL. Melissa Bumstead, yang tinggal 20 mil dari SSFL, telah meluncurkan petisi online untuk mendesak otoritas lokal untuk "berhenti berbohong" dan membersihkan situs tersebut. Petisi itu mendapat dukungan sebanyak 458.000 tanda tangan.

"Anak perempuan saya yang berusia 8 tahun menderita kanker. Kami mengenali 50 anak lain di komunitas yang telah menderita kanker, dan kami memiliki tingkat kanker payudara invasif di atas rata-rata di sini. Orang-orang yang tinggal di dekat lokasi itu memiliki 60 persen lebih tinggi tingkat kanker dalam radius dua mil dari situs," katanya.

Dia mengklaim bahwa investor swasta telah menghambat upaya pembersihan situs. "Perusahaan Boeing, yang sebagian memiliki situs, mengusulkan agar lahan terbuka untuk keluarga guna rekreasi, bahkan ketika bencana masih belum dibersihkan. Ini adalah tugas Departemen Pengawasan Zat Beracun untuk membersihkan kekacauan ini, tetapi mereka tidak mengambil tindakan yang berarti. Sebaliknya mereka merilis Laporan Dampak Lingkungan yang mengusulkan untuk meninggalkan sejumlah besar limbah radioaktif dan karsinogen di tempat secara permanen," paparnya. 

Credit  sindonews.com

Kebakaran California, Pengacara Menggugat Perusahaan Listrik

Sisa-sisa bangunan yang hangus akibat kebakaran hutan di Paradise, California, 12 November 2018. Sebanyak 42 orang tewas akibat kebakaran hutan dan puluhan lainnya masih dinyatakan hilang. REUTERS/Sharon Bernstein

CB, California – Pengacara dari sekelompok warga yang menjadi korban kebakaran California Utara mengatakan ada sejumlah bukti yang menunjukkan perusahaan jasa listrik PG&E bersalah dalam kasus kebakaran paling mematikan dalam sejarah negara bagian itu.

 

Kebakaran yang terjadi sejak 8 November 2018 itu telah menghanguskan kawasan hutan, semak, dan perumahan seluas 135 ribu acre atau sekitar 55 ribu hektar. Jumlah korban tewas sebanyak 48 orang dan sekitar 9000 bangunan rumah serta perkantoran terbakar. Hingga saat ini, departemen Pemadam Kebakaran California masih menelisik penyebab kebakaran parah ini.
“Dalam kasus ini kamu tahu cukup banyak,” kata Michael Danko, pengacara korban asal Oakland, seperti dilansir CNBC pada 14 November 2018 waktu setempat.

 

Danko mewakili sejumlah korban kebakaran dari Kota Paradise dan sekitarnya. Kota Paradise mengalami kehancuran terparah yaitu 80 – 90 bangunan di kota itu terbakar. Selain menghancurkan Kota Paradise, kebakaran California ini juga merusak sebagian Kota Concow dan Magalia di Butte County. Sekitar 100 orang dikabarkan masih hilang.
Danko beralasan informasi mengenai keterlibatan perusahaan PG&E dalam kebakaran di California Utara ini berasal dari sejumlah saksi. Dia juga mengaku telah mendapat laporan dari manajemen PG&E kepada California Public Utilities Commission mengenai masalah peralatan, yang terjadi di dekat lokasi kebakaran pertama kali terjadi yaitu di daerah Camp.

 

Gugatan hukum terhadap PG&E diajukan di Pengadilan Superior San Fransisco. Gugatan itu berbunyi ada pengabaian utilitas yang menyebabkan terjadinya kebakaran yang menghancurkan kawasan itu. Ada sekitar 20 korban yang mengajukan gugatan dan mereka meminta ganti rugi uang yang belum disebutkan.
“Bukannya menggunakan uang yang diperolehnya dari pelanggan listrik untuk perawatan dan keamanan infrastrukturnya, PG&E menggunakan dana ini untuk meningkatkan laba perusahaan dan kompensasi,” begitu bunyi gugatan tadi.

Juru bicara PG&E Mayra Tostado mengatakan dalam surat elektronik pada Rabu pekan ini bahwa perusahaan jasa listrik raksasa berbasis di San Fransisco itu mengetahui adanya gugatan hukum terkait kebakaran. “Penting untuk diingat bahwa penyebab kebakaran itu masih harus dipastikan,” kata dia.

 

Di kawasan California Selatan, kebakaran baru terjadi dan menghanguskan kawasan timur dari Los Angeles. Api muncul sekitar pukul setengah sepuluh malam pada Selasa, 14 November 2018 di dekat Interstate 15.
Kebakaran Sierra Fire ini terjadi sekitar 75 kilometer dari LA. Total korban tewas dari kebakaran California Utara dan Selatan, menurut NBC News, telah mencapai 51 orang.

Credit  tempo.co

5 Hal Soal Kebakaran Besar di California Amerika

Yuba dan deputi Sheriff County Butte membawa tas mayat dengan korban yang meninggal dalam kebakaran hutan di Paradise, California, AS 10 November 2018. REUTERS/Stephen Lam

CB, California – Sekelompok anggota pemadam kebakaran menyisir puing-puing bangunan di Kota Paradise, California Utara, pasca kebakaran yang melanda sebagian besar kota pada Selasa, 13 November 2018 waktu setempat.
Para petugas mencoba menyingkirkan rongsokan mobil yang terbakar di jalan di sana sambil mencari bagian tubuh korban yang masih utuh. Mereka juga menyisir ke kawasan perumahan warga.

“Cari tengkorak, tulang yang besar,” kata seorang pekerja forensik kepada temannya sambil menyisir reruntuhan seperti dilansir Reuters, Selasa, 13 November 2018.
Ada 13 orang tim penyisir yang bekerja saat itu. Mereka akan diperkuat dengan tambahan 150 anggota tim pencari untuk menyisir are Kota Paradise yang terbakar. Diperkirakan 80 – 90 kota terbakar akibat api yang mulai menyala dari kawasan Camp atau disebut Camp Fire.

Berikut ini sejumlah fakta terkait kebakaran, yang mulai terjadi pada Kamis, 8 November 2018, seperti dilansir CNN:

1. 44 Orang Tewas

Jumlah korban tewas akibat kebakaran pada November 2018 ini disebut yang terbanyak yang pernah terjadi. Camp Fire disebut kebakaran yang paling mematikan dalam sejarah California.
 
Seorang petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api dalam kebakaran hutan di Malibu, California, AS, 9 November 2018. Masih terdapat ratusan orang yang hilang dalam kebakaran hutan ini. REUTERS/Eric Thayer

2. 500 Rumah dan Bangunan

Api masih mengancam puluhan ribu rumah akibat dua kebakaran besar yang terjadi di California utara dan selatan. Sebanyak 15.500 bangunan terancam musnah akibat api Camp Fire di California utara.

Api dari Camp Fire telah menghanguskan 8.800 bangunan dengan 7.600 diantaranya merupakan rumah. Dan 57 ribu bangunan terancam di California selatan akibat Woolsey Fire.

3. 500 Titik Api

Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan ratusan titik api dalam 30 hari ini. Sebanyak 225.000 acre atau 91 hektar lahan terbakar sepekan terakhir.

 

4. 9000 Pemadam Kebakaran

Pemerintah mengerahkan ribuan tenaga pemadam kebakaran dari California dan negara bagian lainnya untuk segera memadamkan api, yang terus menyebar karena kuatnya hembusan angin dan keringnya semak di sana.

5. 3200 Kilometr per Segi

Ini merupakan luas lahan di California yang telah terbakar sejak awal tahun. Jumlah ini empat kali lipat lebih luas dari luas rata-rata lahan yang terbakar setiap tahun.
Daerah Butte County, yang hancur dilanda kebakaran ini, mengalami kekeringan selama 210 hari terakhir.  

Credit  tempo.co

Melania Desak Trump Pecat Wakil Penasihat Keamanan Nasional

Presiden Donald Trump dilaporkan sedang dalam tekanan kuat dari istrinya, Melania, untuk memecat wakil penasihat keamanan nasional AS, Mira Ricardel. (Reuters/Yuri Gripas)

Jakarta, CB -- Presiden Donald Trump dilaporkan sedang dalam tekanan kuat dari istrinya, Melania, untuk memecat wakil penasihat keamanan nasional Amerika Serikat, Mira Ricardel.

"Kantor Ibu Negara menganggap [Ricardel] tak lagi pantas memegang kehormatan untuk mengabdi di Gedung Putih," demikian pernyataan direktur komunikasi Melania, Stephanie Grisham, seperti dikutip Reuters.

Dua staf kepresidenan kemudian mengatakan kepada Reuters bahwa Trump sempat mempertimbangkan untuk memecat Ricardel. Namun pada Selasa (13/11) sore, deputi penasihat keamanan itu masih terlihat di kantornya.


Grisham tak menjabarkan lebih lanjut alasan kantor Ibu Negara AS merilis pernyataan seperti itu. Namun, sejumlah pejabat mengatakan bahwa pernyataan itu berkaitan dengan kunjungan Melania ke Afrika pada Oktober lalu.


Menurut para pejabat itu, Melania sempat mengeluh kepada Trump mengenai perlakuan Ricardel padanya selama kunjungan tersebut.

Melania pun secara eksplisit meminta Trump memecat Ricardel karena lawatan ke Afrika itu "tak berjalan baik."



Salah satu sumber Reuters mengatakan bahwa Ricardel mencoba mempersingkat kunjungan Melania tersebut terkait sumber daya pemerintah yang mendukung perjalanan itu. Namun, sumber itu tak menjelaskan lebih lanjut.

Ricardel sendiri disebut tak begitu disukai di lingkungan Dewan Keamanan Nasional (NSC), kecuali oleh bosnya, John Bolton, yang kini sedang mengawal Wakil Presiden AS, Mike Pence, dalam rangkaian lawatannya ke Asia.

Satu sumber lainnya bahkan menyebut Ricardel juga tak disukai oleh Menteri Keamanan AS, Jim Mattis.



Credit  cnnindonesia.com

Sistem Anti-stall tak Ada dalam Manual Boeing 737 MAX

KNKT menjelaskan temuan awal pada kasus jatuhnya pesawat Lion Air.

Foto: ABC NEws

Informasi sistem baru di Boeing 737 MAX itu tidak disampaikan dalam buku manual

CB, Peneliti yang menyelidiki kecelakaan fatal Lion Air JT 610 telah menyarankan lebih banyak pelatihan diperlukan untuk pilot Boeing 737 MAX. Ini setelah mereka menemukan sistem darurat otomatis untuk mencegah pesawat jatuh dari ketinggian tidak disebutkan dalam instruksi manual.


Pilot AS juga tidak menyadari potensi risiko tersebut, seperti diakui dua serikat pilot AS kepada Reuters.

Komentar itu menjelaskan lebih lanjut tentang area yang dicurigai di bawah pengawasan karena para penyidik ​​bersiap untuk mempublikasikan laporan awal mereka pada 28 atau 29 November, satu bulan setelah pesawat Boeing 737 MAX milik maskapai Lion Air jatuh tenggelam di Laut Jawa, menewaskan seluruh ke-189 penumpang dan awaknya.

Hingga saat ini, perhatian publik masih terfokus pada potensi masalah pada sistem perawatan pesawat termasuk sensor yang rusak untuk 'angle of attack', bagian penting dari data yang diperlukan untuk membantu pesawat terbang berada pada sudut yang tepat terhadap arus udara dan mencegah sebuah insiden pesawat mengalami ‘stall’.

Sekarang fokus penyelidikan tampaknya telah meluas ke kejelasan prosedur yang disetujui AS untuk membantu pilot mencegah Boeing 737 MAX bereaksi berlebihan terhadap kehilangan data seperti itu dan metode untuk melatih pilot.

Dennis Tajer, 737 kapten dan juru bicara untuk Aliansi Asosiasi Pilot (APA), yang mewakili pilot American Airlines Group Inc, mengatakan serikatnya diberitahu setelah kecelakaan tentang sistem baru yang dipasang Boeing pada 737 MAX yang dapat memerintahkan hidung pesawat ke bawah dalam situasi tertentu untuk mencegah stal.

"Ini adalah informasi yang kami belum diikutsertakan dalam pelatihan atau di manual atau bahan lain," katanya.

Soerjanto Tjahjono, Kepala Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), mengatakan pada hari Senin (12/11/2018) bahwa regulator Indonesia akan memperketat persyaratan pelatihan sebagai hasil dari temuan investigasi sejauh ini.

"Kami tahu, karena insiden ini terjadi, kami tahu kami membutuhkan pelatihan tambahan," katanya.

Komentar ini memusatkan perhatian pada isi manual pesawat dan kursus konversi yang memungkinkan pilot generasi sebelumnya dari jet Boeing, 737 NG ke series MAX.

Investigator diharapkan untuk mengirimkan laporan ke dalam kecelakaan Lion Air pada 28 atau 29 November. (Reuters: Beawiharta)

Buku petunjuk itu tidak membahas bagaimana menangani situasi seperti yang terjadi dalam kecelakaan itu, kata Soerjanto kepada wartawan.

Pejabat Lion Air mengatakan pada hari Senin (12/11/2018) bahwa mereka telah mengikuti rezim pelatihan yang disetujui oleh regulator AS dan Eropa.

Pelatihan yang disetujui itu dibatasi hingga tiga jam pelatihan berbasis komputer dan penerbangan sosialisasi, kata manajer umum Lion Air Training Center Dibyo Soesilo dalam tur media di pusat itu hari Senin (12/11/2018).

Kecelakaan pada 29 Oktober adalah kecelakaan pertama yang melibatkan Boeing 737 MAX, versi terbaru dari pesawat jet Boeing yang mulai dioperasikan tahun lalu.

Investigasi Picu Peringatan Bagi Maskapai AS


Informasi yang diperoleh dari perekam data penerbangan jet minggu lalu menyebabkan Federal Aviation Administration (FAA) AS mengeluarkan perintah kelaikan udara darurat yang mendesak maskapai penerbangan untuk memperbarui manual penerbangan mereka.

Pedoman itu memperingatkan pilot bahwa sebuah komputer di Boeing 737 MAX dapat menyebabkan pesawat itu dipaksa menurun tajam hingga 10 detik bahkan dalam penerbangan manual, yang menyebabkan potensi kesulitan dalam mengendalikan pesawat.

Pilot dapat menghentikan respons otomatis ini dengan menekan dua tombol jika sistem berperilaku tidak terduga, tetapi pertanyaan yang telah diajukan tentang seberapa baik persiapan mereka untuk reaksi otomatis ini dan berapa banyak waktu yang mereka miliki untuk melakukan respon.

Prajurit angkatan laut Indonesia mencoba mengambil puing-puing dari air selama operasi pencarian. (AP: Tatan Syuflana)

Seorang juru bicara American Airlines mengatakan operator telah menerima arahan FAA serta buletin dari Boeing tentang memperbarui manual operasi bagi awak pesawat.

Boeing menolak berkomentar secara langsung tentang program pelatihannya tetapi mengatakan pihaknya telah mengambil "setiap ukuran" untuk sepenuhnya memahami semua aspek dari insiden ini dan bekerja erat dengan tim investigasi dan semua otoritas yang terlibat.

Minggu lalu Boeing mengatakan perbaikan untuk jenis insiden ini - yang dikenal sebagai stabilisator runaway - ditutupi oleh prosedur yang ada.

Meskipun masalah ini, menurut para penyelidik, tidak tercakup dalam manual operasi, pilot memiliki akses ke daftar periksa yang dirancang untuk mematikan sistem yang salah ketika pesawat mulai menekan ke bawah pada saat yang salah, kata Soejono, seorang instruktur Lion Air.

Para ahli mengatakan para penyelidik akan memeriksa apakah kru Lion Air JT 610 memeriksa daftar periksa ini dan jika demikian apakah mereka memiliki waktu untuk menghentikan sistem hidung menjorok kebawah otomatis ketika terbang pada ketinggian yang relatif rendah sekitar 1.500 meter. Pilot pada penerbangan sebelumnya dilaporkan telah berhasil mengatasi masalah sensor yang sama.

Untuk menjawab pertanyaan itu sepenuhnya, penyelidik mungkin memerlukan akses ke rekaman suara kokpit yang diduga tersembunyi di dasar laut.

Pencarian terhadap perekam suara kokpit jet yang hilang masih terus dilakukan dan dapat memberikan informasi penting tentang faktor manusia yang berkaitan dengan kecelakaan itu, kata Soerjanto.


FAA mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya akan mengambil tindakan lebih lanjut jika itu dibenarkan berdasarkan temuan dari penyelidikan kecelakaan.


Credit  republika.co.id

Presiden Prancis: Jadi Sekutu AS Tak Berarti Jadi Negara Bawahan

Presiden Prancis Emmanuel Macron. Foto/REUTERS/Christophe Simon

PARIS - Presiden Prancis Emmanuel Macron mengaku tidak tersinggung oleh beberapa tweet marah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang ditujukan kepadanya. Dia memaklumi Trump yang sedang "bermain politik" untuk warganya di Amerika Serikat.

Macron, yang berbicara kepada wartawan di kapal induk Charles de Gaulle, mengatakan bahwa rasa hormatnya melekat karena AS dan Prancis adalah dua sekutu lawas.

Dia mengingat sejarah bahwa Prancis berada di sisi Amerika selama perjuangan untuk kemerdekaan. Komentar Macron itu sebagai respons setelah Trump mengejek Prancis yang dia sebut bisa kalah dalam keedua perang dunia tanpa bantuan Amerika Serikat.

"Pada setiap momen dalam sejarah kami, kami adalah sekutu, jadi di antara sekutu, rasa hormat itu ada," kata Macron.

Ditanya tentang tweet-tweet Trump, Presiden Prancis itu mengatakan; "Saya pikir dia bermain politik, dan saya membiarkan dia bermain politik."

"Amerika Serikat adalah sekutu bersejarah kita dan akan terus berlanjut. Ini adalah sekutu yang kita gunakan untuk mengambil semua risiko, dengan mana kita melakukan operasi yang paling rumit. Tetapi menjadi sekutu tidak berarti menjadi negara bawahan," paparnya, seperti dikutip France 24, Kamis (15/11/2018).

Sebelumnya, juru bicara pemerintah Prancis tersinggung dengan sikap Trump yang seharusnya menunjukkan kesopanan terhadap Paris. Terlebih, tweet-tweet Trump muncul pada peringatan ketiga serangan teror mematikan di Paris.

Trump mem-posting lima tweet pada hari Selasa, di mana dia mengejek kerugian Prancis selama dua perang dunia. Dia presiden Prancis memiliki "peringkat dukungan yang sangat rendah di negaranya." 

Credit  sindonews.com

Prancis: Trump Harusnya Bisa Lebih Sopan pada Kami

Prancis mengatakan Trump seharusnya menunjukkan sedikit rasa sopan dan menghormati Prancis, yang tengah memperingati tahun ketiga serangan 13 November di Paris. Foto/Reuters

PARIS - Prancis mengatakan, Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump seharusnya menunjukkan sedikit rasa sopan dan menghormati Prancis, yang tengah memperingati tahun ketiga serangan 13 November di Paris.

Saat menggelar jumpa pers di Paris, juru bicara pemerintah Prancis, Benjamin Griveaux ditanya mengenai kicauan Trump. Dia menyebut, kicauan Trump tersebut terasa kurang sopan.

"Kemarin adalah 13 November, kami memperingati tewasnya 130 warga kami. Jadi, saya akan menjawab dalam bahasa Inggris, sedikit rasa sopan akan lebih baik," ucapnya, seperti dilansir Reuters pada Rabu (14/11).

Sebelumnya diwartakan, Trump melalui akun Twitternya menyebut Eropa akan kalah dalam dua Perang Dunia jika bukan karena senjata yang diberikan oleh AS.

Pernyataan Trump itu merujuk pada usulan dari Presiden Prancis, Emmanuel Macron bahwa Eropa perlu membangun militernya sendiri agar benua itu tidak lagi bergantung kepada AS untuk pertahanan. Macron juga mengatakan Eropa perlu melindungi diri dari ancaman cyberthreats dari China, Rusia dan AS.

"Macron menyarankan untuk membangun pasukannya sendiri untuk melindungi Eropa melawan AS, China, dan Rusia. Tapi, bagaimana dengan Jerman di Perang Dunia Pertama dan Kedua - Bagaimana itu berhasil bagi Prancis? Mereka mulai belajar bahasa Jerman di Paris sebelum AS datang. Bayar untuk NATO atau tidak!" kicau Trump.

Trump telah lama mengeluh bahwa negara-negara NATO tidak bagiannya dalam biaya aliansi pertahanan dengan adil, membuat AS harus menanggung sebagian besar beban biaya tersebut. Ia pun mengkritik Macron sebelum dan sesudah menghadiri upacara memperingati 100 tahun berakhirnya Perang Dunia pada akhir pekan kemarin. 

Credit  sindonews.com

Trump serang Macron sepulang dari Paris

Presiden Amerika Serikat Donald Trump (ki) dan Presiden Prancis Emmanuel Macron berjalan melewati pilar di Gedung Putih menyusul upacara kedatangan resmi untuk Macron di South Lawn Gedung Putih di Washington, Amerika Serikat, Selasa (24/4/2018). (REUTERS/Kevin Lamarque)

Washington/Paris (CB)  - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyerang rekan sejawatnya dari Prancis, Presiden Emmanuel Macron, pada Selasa (13/11) dalam serangkaian cuitan yang menggarisbawahi hubungan antara dua pemimpin, yang sebelumnya bersahabat berubah menjadi renggang, hanya dua hari setelah kembali dari Paris.

Dalam lima cuitan pada hari sama saat para pejabat Prancis memperingati serangan-serangan teroris tahun 2015, Trump menyinggung sekutu kunci AS itu atas kekalahan yang hampir dialaminya dari Jerman dalam dua perang dunia, industri anggurnya dan tingkat penerimaan Macron.

Trump kembali ke Washington dari lawatan akhir pekan di Paris untuk merayakan peringatan ke-100 Perang Dunia Satu. Di kota tersebut, hubungan yang renggang antara presiden AS dan para sekutunya dari Eropa terlihat jelas.

Pada Selasa, Trump menolak peringatan-peringatan Macron soal ancaman nasionalisme, yang disampaikan dalam upacara mengharukan di Paris pada Ahad. Sejumlah pemimin dunia menghadiri upacara tersebut.

Trump, yang mendengarkan pidato dari jarak beberapa meter, telah melukiskan dirinya sebagai nasionalis dan telah menjanjikan kebijakan "Dahulukan Amerika".

Trump, pengembang properti serta mantan bintang acara realitas di televisi, mengatakan Macron memiliki "tingkat penerimaan yang rendah." Ia juga menuduh Prancis melakukan praktek-praktek dagang tak adil atas anggur serta menyerang liputan berita lawatannya.

Presiden AS menunjuk komentar-komentar yang dilontarkan Macron baru-baru ini mengenai perlunya Eropa melindungi dirinya sendiri, dengan mencuit "Adalah Jerman dalam Perang Satu dan Dua - Bagaimana Prancis menangani itu? Mereka mulai belajar Bahasa Jerman di Paris sebelum AS datang. Bayar untuk NATO atau tidak!?"

"Omong-omong tak ada negara yang lebih nasionalis daripada Prancis, orang-orang yang sangat bangga - dan memang seharusnya begitu!" tulis Trump di cuitan lain, mengakhirinya dengan "BIKIN PRANCIS HEBAT LAGI!"

Ia membela diri atas ketakhadirannya yang banyak dikecam di acara peringatan pada Sabtu, dengan mengatakan Dinas Rahasia AS telah melarang pergi ke tempat acara karena masalah logistik. Gedung Putih sebelumnya mengatakan pihaknya membatalkan kehadiran Trump dengan menyebut alasan cuaca buruk sehingga penerbangan yang direncanakan dengan helikopter dibatalkan.

Direktur Komunikasi Strategis Gedung Putih Mercedes Schlapp, sementara itu, mengatakan lawatan Trump ke Paris berlangsung positif.

"Jelas lawatannya sukses," ujar Schlapp kepada Fox News pada Selasa, dengan menyatakan Trump dan Macron "mengadakan pertemuan produktif" mengenai perdagangan dan NATO.

"Dia telah mengirim pesan kuat kepada sekutu kita di Eropa. Dan kami melihat beberapa perubahan dan sebagian positif datang dari para sekutu kita untuk membayar lebih kepada NATO. Kita perlu bantuan mereka," katanya.

Credit  antaranews.com

Fox News Bantu CNN Gugat Trump, Gedung Putih Bela Diri

Pengusiran wartawan CNN Jim Acosta oleh Trump berbuntut kasus hukum. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Jakarta, CB -- Fox News akan membantu CNN yang menggungat Gedung Putih terhadap pencabutan akses liputan dan pengusiran koresponden CNN Jim Acosta oleh Presiden Amerika Serikat (AS).

Sebegaimana dilansir AFP, Fox News, yang kerap memuji pemerintahan Donald Trump menegaskan tindakan Gedung Putih terhadap wartawan CNN telah melanggar kebebasan berpendapat.

"Fox News mendukung upaya gugatan yang dilakukan CNN melawan Gedung Putih," tegas Presiden Fox News, Jay Wallace, Rabu (14/11).


Salah satu langkah yang akan diambil Fox News adalah dengan mengajukan 'amicus brief' kepada Pengadilan Distrik AS. Dalam pengajuan hukum tersebut, Fox News menolak kebiijakan Secret Service AS yang melakukan pengamanan di Gedung Putih dibekali senjata.

Fox memastikan pihaknya mendukung keterbukaan informasi baik dari Presiden maupun wartawan yang melakukan liputan di Gedung Putih untuk rakyat Amerika.


Gedung Putih Angkat Bicara

Gedung Putih menegaskan memiliki kebijaksanaan yang bersifat luas untuk membatasi akses media kepada Presiden AS.

"Presiden dan Gedung Putih memiliki kebijaksanaan luas untuk mengatur akses wartawan dan masyarakat lain untuk wawancara atau hadir di konferensi pers," tulis laporan Gedung Putih yang dibacakan di pengadilan Federal AS, Rabu (14/11).

Dalam pengadilan, pengacara yang diutus oleh Kementerian Kehakiman AS menyatakan bahwa Presiden AS dapat memilih pihak-pihak yang berkah memilih untuk tidak lagi mengadakan konferensi pers dan membatalkan semua kehadiran wartawan tanpa ada konsekuensi hukum.



Kantor berita CNN menggugat pemerintah Donald Trump atas pencabutan izin liputan terhadap korensponden Jim Acosta di Gedung Putih.

"Kami sudah meminta pengadilan untuk perintah penahanan dan segera mengembalikan akses Jim ke Gedung Putih," tulis pernyataan resmi CNN seperti dikutip Reuters, Selasa (13/11).

Kantor saluran berita kabel yang berpusat di Atlanta itu menegaskan akan mencari bantuan hukum permanen untuk mengawal kasus pengusiran wartawan itu. CNN beranggapan tindakan hukum ini diambil untuk melawan arogansi Gedung Putih agar kejadian serupa tidak menimpa wartawan lain.

"Ini bisa terjadi pada siapa pun. Jika dibiarkan tanpa ada perlawanan untuk Gedung Putih, maka akan menciptakan efek bahaya bagi wartawan yang meliput pejabat terpilih," tegas pihak CNN.



Credit  cnnindonesia.com

Disetujui Kabinet Inggris, Draft Perjanjian Brexit Dirilis ke Publik

Perdana Menteri Inggris Theresa May. Foto/REUTERS/Henry Nicholls

LONDON - Kabinet Inggris telah menyetujui draft atau rancangan perjanjian keluarnya Inggris dari Uni Eropa atau Brexit. Perdana Menteri Theresa May telah mengonfirmasi persetujuan tersebut dan draft telah dirilis ke publik.

PM May mengatakan bahwa kesepakatan Brexit adalah yang terbaik yang bisa dinegosiasikan untuk kepentingan negaranya. Teks resmi perjanjian Brexit setebal 585 halaman telah diterbitkan oleh Komisi Eropa.

Sebelum memberikan persetujuan, para menteri terkemuka Inggris memperdebatkan draft perjanjian tersebut dalam pertemuan lima jam di Downing Street. Beberapa menteri bahkan telah diundang ke kantor PM May sehari sebelumnya untuk membaca teks perjanjian tersebut.

"Dan saya sangat yakin dengan kepala dan hati saya bahwa ini adalah keputusan yang terbaik bagi seluruh Inggris kami,” kata May, seperti dikutip dari BBC, Kamis (15/11/2018).

May mencatat bahwa kesepakatan itu akan berada di bawah pengawasan ketat. Dia menyadari akan ada hari-hari yang sulit di depan setelah perjanjian Brexit disepakati kabinet.

May menolak menjawab pertanyaan dari media. Dia memilih untuk membuat pernyataan resmi di parlemen pada hari Kamis waktu setempat.

Meskipun perjanjian itu didukung oleh kabinet, May masih menghadapi perlawanan sengit, termasuk dari anggota parlemen Konservatif Jacob Rees-Mogg yang menulis surat kepada rekan-rekannya yang mendesak mereka untuk menentang kesepakatan Brexit di Parlemen.

Dia memaparkan ketidaksetujuannya atas rencana tersebut dalam empat bagian, termasuk fakta bahwa Inggris akan diminta menyerahkan lebih dari £ 39 miliar kepada Uni Eropa.

Credit  sindonews.com

Pembantaian Etnis Rohingya, Tanda Militer Myanmar Masih Berkuasa

Kyaw Win, Direktur Eksekutif Yayasan HAM Burma. Sumber: TEMPO/Suci Sekarwati

CB, Jakarta - Sikap Pemimpin de Facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, yang tidak melakukan banyak tindakan atas pembantaian yang dialami penduduk etnis minoritas Rohingya, Myanmar, adalah sebuah kegagalan. Kondisi ini sekaligus memperlihatkan betapa militer masih sangat berkuasa di Myanmar.
"Ada hal-hal tertentu yang tak bisa dilakukan oleh Aung San Suu Kyi kendati dia adalah pemimpin de facto di Myanmar saat ini. Sebab konstitusi Myanmar telah 'mengikat kedua tangannya'. Namun Suu Kyi juga banyak tak bicara tentang apa yang terjadi di Myanmar. Jadi satu sisi dia mengalami kegagalan, tapi hal terpenting yang patut disoroti adalah militer sangat berkuasa di Myanmar," kata Kyaw Win, Direktur Eksekutif Yayasan HAM Burma, dalam diskusi terbuka yang dilakukan oleh Komite Nasional Solidaritas Rohingya (KNSR) yang diinisiasi ACT, Rabu, 14 November 2018.

Dia mengatakan walau Myanmar saat ini dipimpin pemerintahan sipil, namun militer masih sangat berpengaruh. Militer mengontrol hampir seluruh lini di Myanmar termasuk ekonomi.

Acara diskusi terbuka mengenai nasib etnis minoritas Rohingya yang dilakukan oleh Komite Nasional Solidaritas Rohingya (KNSR) yang diinisiasi ACT, Rabu, 14 November 2018. Sumber: TEMPO/Suci Sekarwati



Dina Wisnu, Dewan HAM ASEAN, mengatakan kuatnya pengaruh militer bisa terlihat dari tidak bisanya sembarang orang masuk Myanmar. Di negara yang dulu bernama Burma itu, militer adalah pemersatu dan penanggung jawab stabilitas, kondisi ini sangat berbeda dengan Indonesia.

Etnis Rohingya adalah kelompok minoritas di Myanmar. Pada Agustus 2017, bentrokan antara polisi perbatasan dan masyarakat Rohingya, telah memicu terjadinya pembantaian atau yang disebut PBB pembersihan etnis.Heru Susetyo, Ketua Tim Kajian Hukum dan HAM KNSR, mengatakan tindak kekerasan yang dialami etnis minoritas Rohingya di Myanmar dipicu multi-faktor. Myanmar diduga tidak mau mengakui Rohingya. Masyarakat minoritas ini, diakui sebagai orang Bangladesh yang datang ke Myanmar. Faktor sejarah, ekonomi dan sosial telah berkontribusi terjadinya kejahatan sistematis pada etnis Rohingya.

Credit  tempo.co

Tiga Pelanggaran HAM Berat yang Dilakukan Myanmar pada Rohingya

Pengungsi Rohingya menangis saat berdoa bersama dalam aksi damai di kamp pengungsian Kutupalong, Cox's Bazar, Bangladesh, Sabtu, 25 Agustus 2018. Pada November 2017, Myanmar bersepakat dengan Bangladesh untuk memulangkan warga Rohingya kembali ke daerah mereka. Namun, hingga saat ini, belum ada perkembangan mengenai pemulangan itu. REUTERS/Mohammad Ponir Hossain

CB, Jakarta - Tim Pencari Fakta (TPF) PBB menemukan tiga pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Myanmar terhadap penduduk etnis minoritas Rohingya. Tiga pelanggaran itu adalah pembantaian atau genosida, kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang.
Berdasarkan pelanggaran tersebut, PBB rencananya akan menggelar sidang Majelis Umum PBB pada 10 Desember 2018. Sidang itu ditujukan untuk menerbitkan resolusi PBB tentang pelanggaran HAM berat bagi pemerintah Myanmar.

Marzuki Darusman, Ketua Tim Pencari Fakta PBB, menceritakan Myanmar menentang pembentukan tim pencari fakta PBB dan organisasi internasional lainnya, masuknya ke lokasi pembantaian. Pemerintah Myanmar beralasan ingin menyelesaikan masalahnya sendiri. Namun sampai November 2018, belum ada laporan dari tim pencari fakta yang dibentuk Myanmar.

"Mereka (Myanmar) bahkan sudah bentuk enam tim pencari fakta, tapi sampai sekarang belum ada laporan yang dikeluarkan. Tim pencari fakta dari PBB bahkan tidak diizinkan masuk oleh Myanmar," kata Marzuki dalam diskusi terbuka yang dilakukan oleh Komite Nasional Solidaritas Rohingya (KNSR) yang diinisiasi ACT, Rabu, 14 November 2018.

Acara diskusi terbuka mengenai nasib etnis minoritas Rohingya yang dilakukan oleh Komite Nasional Solidaritas Rohingya (KNSR) yang diinisiasi ACT, Rabu, 14 November 2018. Sumber: TEMPO/Suci Sekarwati

Menurut Marzuki, timnya telah menemukan adanya upaya pembersihan etnis luar biasa. Bentrokan antara aparat kepolisian perbatasan dengan etnis Rohingya adalah puncak kekesalan akibat diskriminasi yang diterima etnis monioritas Rohingya. Diantara diskriminasi yang mereka terima adalah larangan bepergian tanpa surat izin dari otoritas berwenang, lingkup geraknya dibatasi, dan adanya diskriminasi yang sistematis.
"Bagaimana kita bisa temukan fakta-fakta kalau tim pencari fakta tak bisa masuk? Maka yang kami lakukan diantaranya bergerak ke kamp pengungsi di Cox Bazar, Bangladesh. Di sana para pengungsi yang selamat dari pembantaian bercerita apa yang terjadi pada mereka," kata Marzuki.
Ditutupnya akses bagi tim pencari fakta PBB dan komunitas internasional ke lokasi pembantaian oleh Myanmar disesalkan Kyaw Win, Direktur Eksekutif Yayasan HAM Burma. Penutupan akses ini telah membuat banyak pihak sulit menggali data akurat total korban tindak kekerasan yang dialami suku minoritas Rohingya. Saat ini, diperkirakan ada sekitar 30 ribu anak-anak etnis Rohingya kehilangan orang tuanya.
Setelah pembantaian besar-besaran yang terjadi pada Agustus 2017, ada sekitar 250 ribu masyarakat etnis Rohingya yang bertahan di negara bagian Rakhine, Myanmar. Namun jumlah mereka terus berangsur menurun. Tim pencari fakta PBB saat ini menuntut agar dilakukan proses penuntutan secara hukum pada para pelaku pembantaian, baik itu ke Mahkamah yang dibentuk PBB atau Pengadilan Pidana Internasional di Den Haag, Belanda.

Credit  tempo.co

Cina akan Perketat Program Bantuan Luar Negeri

Bendera Cina

Banyak negara yang merasa 'terjebak' dengan bantuan Cina.

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Cina dikabarkan akan memperketat kontrol terhadap bantuan dan investasi mereka di luar negeri. Dalam sebuah dokumen yang berjudul 'Langkah untuk Administrasi Bantuan Luar Negeri' yang dipublikasi di situs China International Development Cooperation Agency (CIDCA) terdapat sebuah regulasi baru yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan program bantuan luar negeri.

Dokumen tersebut meminta CIDCA dan badan pemerintah lainnya untuk terlibat sepenuhnya dalam mengevaluasi projek mereka di luar negeri. Dokumen ini dipublikasikan ketika semakin kuatnya tuduhan terhadap kebijakan investasi Cina yang dinilai menjebak negara-negara tempat mereka berinvestasi dengan utang.

Profesor hukum di Beihang University di Beijing, Tain Feilong mengatakan regulasi baru ini sepertinya sebuah reaksi atas tantangan yang dihadapi Cina dalam menjalankan Belt and Road Plan. Belt and Road plan adalah sebuah peta jalan investasi Cina yang diciptakan Presiden Xi Jinping dalam membangun infrastruktur yang menghubungkan Asia, Afrika dan Eropa.

"Proyek di bawah Belt and Road plan biasanya diimplementasikan dengan mengutamakan politik," kata Feilong, seperti dilansir dari South Morning China Post, Rabu (14/11).

Tapi faktanya, kata Feilong, projek yang dijalankan dengan kebijakan pemerintah ini tidak memiliki penilaian risiko yang tepat serta dikelola dengan buruk. Hal ini terlihat dari tuduhan yang diberikan terhadap rencana ini. Banyak negara melihat bantuan Cina yang berupa utang akan sangat sulit dikembalikan dan sangat mengikat.

"Hal ini telah menghambat keefektifan bantuan Cina, meningkatkan pertanyaan tentang legitimasi dan memicu tuduhan diplomasi jebakan utang," kata Feilong. 

Cina membantah keras tuduhan tersebut dan mengatakan investasi yang mereka lakukan tidak pernah ada hubungannya dengan politik. Mereka juga berjanji tidak akan mencampuri urusan internal negara-negara yang mereka investasikan. Tapi proyek Belt and Road plan ini dituduh sebagai upaya Cina memperkuat pengaruh mereka di seluruh dunia.

Di Cina sendiri banyak yang menganggap proyek ini tidak berguna. Karena dana investasi Cina justru dipakai untuk membangun infrastruktur yang tidak benar-benar bermanfaat seperti gedung pemerintahan yang mewah atau stadion olahraga.

Contohnya seperti Bandara Internasional Mattala Rajapaksa di Sri Langka. Pembangunan bandara terbesar kedua di Asia Selatan itu memakai dana investasi Cina dan menggunakan kontraktor dari Cina. Bandara tersebut rencananya dapat menampung 1 juta penumpang per tahun.

Professor hukum Heidelberg University di Jerman, Marina Rudyak mengatakan sistem evaluasi yang baru ini akan menjadi langkah penting bagi Cina. Tapi hanya bila evaluasi dilakukan oleh tim independen dan tidak memiliki hubungan dengan pemerintah Cina.

"Evaluasi diri sendiri akan mengarah pada konflik kepentingan, yang menjadi alasan mengapa kebanyakan penyumbang bantuan tradisional bersikeras agar proyek bantuan luar negeri mereka dievaluasi oleh tim independen," kata Rudyak. 

CIDCA didirikan pada bulan Maret lalu, mereka akan memberi laporan kepada Dewan Negara yang terdiri dari Kabinet Menteri Cina. Badan ini dibentuk sebagai upaya Cina memperkuat strategi dan mengkonsolidasi manajemen program bantuan luar negeri mereka. Karena bentuk program bantuan ini sangat bervariasi dari hibah, hutang bebas bungan sampai bunga ringan.

Menurut AidDAta, sebuah pusat penelitian bantuan luar negeri William Mary University di Amerika Serikat, kini Cina sudah mengalokasikan sekitar 81 juta dolar AS untuk program bantuan pembanguan luar negeri. Bantuan tersebut diberikan dari tahun 2000 sampai 2014. Membuat Cina negara kedua penyumbang terbesar di dunia setelah Amerika Serikat. 

Credit  republika.co.id

Aktivis Uighur Minta AS Tekan Cina

Seorang lelaki Uighur di Daerah Otonomi Xinjiang Uighur, China.

Foto: Thomas Peter/Reuters

Cina membantah melakukan penyekapan terhadap Muslim Uighur.

CB, WASHINGTON DC -- Aktivis Uighur di Amerika Serikat (AS) memperingati 'hari kemerdekaan' komunitas mereka dengan protes dan pawai di ibu kota AS pada Selasa (13/11). Seperti dilansir Aljazirah, Rabu (14/11), 12 November adalah peringatan ke-74 dan ke-85 dari dua Republik Uighur atau dikenal sebagai Turkestan Timur yang didirikan di wilayah yang kini menjadi bagian dari Cina.

Mereka yang hadir di acara yang diselenggarakan oleh Gerakan Kebangkitan Nasional Turkistan Timur termasuk Rebiya Kadeer. Ia adalah salah satu muslim Uighur paling terkenal di dunia dan mantan presiden Kongres Uighur Dunia.

Dengan membawa bendera kemerdekaan AS dan Turkestan Timur , para aktivis di luar Gedung Putih meminta AS untuk menekan Cina agar menghentikan penganiayaan terhadap minoritas Muslim.

Meskipun laporan tentang pelecehan terhadap warga Uighur sudah ada sejak lebih dari satu dekade, namun tahun lalu telah terjadi intensifikasi penganiayaan.

PBB telah mengkritik Cina karena menahan sekitar satu juta Muslim di kamp-kamp penahanan.  Cina juga dituduh memaksa orang Uighur untuk meninggalkan keyakinan mereka. Pihak berwenang Cina telah melarang puasa Ramadhan, serta pembelajaran Alquran untuk anak-anak muda.

Warga Amerika-Uighur Aydin Anwar mengatakan kepada Aljazirah bahwa Cina berusaha untuk menghapus identitas Uighur. "Cina telah menempatkan setidaknya tiga juta orang di kamp-kamp. Di kamp-kamp ini mereka dipaksa untuk meninggalkan Islam, mengadopsi ateisme, dan berjanji setia kepada negara Cina," katanya.

Anwar mengatakan semua komunitas Uighur yang hadir dalam aksi itu memiliki setidaknya satu kerabat yang ditahan di kamp. "Suami bibiku punya lebih dari 70 kerabat di kamp dan penjara, dan salah satu dari mereka benar-benar terbunuh dengan suntikan mematikan di kamp-kamp. Bahkan di luar kehidupan kamp-kamp ini tidak lebih baik. Mempraktikkan Islam benar-benar dilarang; berdoa, berpuasa, memakai janggut, memakai jilbab bahkan menamai bayi Anda dengan nama Islam," katanya.


Wakil Presiden AS Mike Pence mengecam Cina atas pelanggarannya terhadap Muslim dan minoritas lainnya. Senator Republik Marco Rubio juga melobi Departemen Luar Negeri AS untuk mengambil tindakan terhadap Cina atas pelanggarannya terhadap orang-orang Uighur.


Cinta membantah segala tuduhan yang menyebut pelanggaran terhadap Muslim Uighur. Beijing menilai kabar itu hanya gosip dan sebaikknya diabaikan. 

Credit  republika.co.id

Pence Kritik Suu Kyi Atas Kebijakan Terhadap Muslim Rohingya

Aung San Suu Kyi

Foto: AP

Suu Kyi mengaku lebih memahami keadaan negaranya sendiri.

CB, SINGAPURA -- Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Mike Pence mengkritik militer Myanmar atas penganiyaan Muslim Rohingya dalam pertemuannya dengan Aung San Suu Kyi pada Rabu (14/11) di Singapura. Pence mendesak Suu Kyi untuk bertanggung jawab atas kekerasan tersebut.

"Kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan militer Myanmar membuat 700 ribu Muslim Rohingya ke Bangladesh tanpa alasan," kata Pence kepada Suu Kyi dalam pertemuan singkat dengan media sebelum keduanya menghadiri pembicaraan di sela-sela pertemuan Asia-Pasifik di Singapura dilansir dari Channel News Asia, Rabu.

Pence mengaku ingin sekali mendengar kemajuan yang dbuat Pemerintah Myanmar. Ia juga ingin meminta pertanggung jawaban atas kekerasan dan penganiayaan yang membuat ratusan ribu warga Myanmar terlantar, menderita dan bahkan banyak yang tewas.

Washington juga mau mendengar tentang kemajuan dalam proses pemulangan pengungsi Myanmar dari tempat pengungsian di Bangladesh ke daerah asal mereka.

Selain itu, Pence ikut mengomentari dua wartawan yang ditahan oleh Myanmar. Washington, kata Wapres AS, mau melihat pers yang bebas dan demokratis di Myanmar. Pemenjaraan dua wartawan tahun lalu dianggap sangat mengganggu bagi jutaan orang Amerika.

"Di Amerika, kami percaya pada institusi demokrasi dan cita-cita kami, termasuk pers yang bebas dan independen," katanya.



Meskipun ia tidak menyebutkan nama Wa Lone dan Kyaw Soe Oo, dua wartawan Reuters yang ditangkap di Yangon pada Desember 2017. Mereka dinyatakan bersalah pada September karena melanggar Undang-Undang Rahasia Resmi dan dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara. Pada 5 November, pengacara untuk dua wartawan Reuters mengajukan banding terhadap tuduhan mereka.

AS menuduh militer Myanmar melakukan pembersihan etnis muslim Rohingya. Sementara itu, Myanmar mengatakan, operasi yang dilakukan militer Myanmar tahun lalu merupakan tanggapan terhadap serangan pasukan keamanan oleh tentara militan Rohingya.

"Tentu saja orang-orang memiliki sudut pandang yang berbeda tetapi intinya adalah bahwa Anda harus bertukar pandangan ini dan mencoba untuk saling memahami dengan lebih baik," ujar Suu Kyi menanggapi Pence.

Suu KYi mengatakan, Myanmar bisa memahami keadaan negaranya sendiri. Untuk itu dia yakin negara lain bisa mengatakan hal yang sama seperti yang dia katakan. "Saya yakin Anda akan mengatakan hal yang sama dari Anda, bahwa Anda memahami negara Anda lebih baik daripada orang lain," ujarnya.

Amnesty International yang menarik penghargaan hak asasi manusia baginya.  Amnesty memberikan penghargaan hak asasi manusia (HAM) tertinggi "Ambassador of Conscience" ke Aung San Suu Kyi pada  2009.

Terdapat lebih dari 700 ribu pengungsi Rohingya yang kini berada di Bangladesh. Mereka mulai melarikan diri pada Agustus tahun lalu, yakni ketika militer Myanmar menggelar operasi pemburuan terhadap milisi Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) di negara bagian Rakhine.

Credit  republika.co.id

Pemulangan Rohingya ke Myanmar dikhawatirkan berbahaya

Pengungsi Rohingya Mencapai 480.000 Seorang wanita pengungsi Rohingya bersama anaknya berlajan di sekiutar Kamp Pengungsian Ukhia, Cox Bazar, Bangladesh, Kamis (28/9/2017). PBB menyatakan jumlah pengungsi Rohinya telah mencapai 480.000 orang sejak konflik di Rakhine berlangsung pada 25 Agustus 2017. (ANTARA/Akbar Nugroho Gumay)

Jakarta (CB) - Pemulangan atau repatriasi para warga Rohingya ke negara bagian Rakhine, Myanmar, dikhawatirkan akan menciptakan situasi yang semakin berbahaya bagi kaum etnis minoritas itu, kata Direktur Burma Human Rights, Kyaw Win.

Pemimpin lembaga yang bermarkas di London, Inggris, itu mengungkapkan kekhawatiran tersebut terkait rencana pemerintah Bangladesh untuk merepatriasi pengungsi Rohingya dari Negara Bagian Rakhine, Myanmar, yang kini tinggal di penampungan di Cox's Bazar.

"Selama mereka belum diberi status kewarganegaraan yang jelas, dan pihak yang bertanggung jawab belum diadili, maka keadaan di sana masih sangat berbahaya untuk mereka datangi kembali. Mereka membutuhkan perlindungan," ujarnya seusai diskusi panel bertajuk "Ungkap Fakta Pelanggaran HAM Berat Pemerintah Myanmar atas Etnis Rohingya" di Auditorium Adhyana, Wisma Antara, Jakarta, Rabu.

Bahkan menurut dia, apabila repatriasi tersebut tetap dilakukan, hal itu akan menjadi bentuk gagalnya misi kemanusiaan.

Terhitung sejak bulan Agustus, jumlah warga etnis Rohingya yang telah meninggalkan Rakhine ke Cox's Bazar, Bangladesh, telah mencapai 725.000 jiwa.

Pada Agustus 2017, sebanyak 700.000 warga Rohingya meninggalkan Myanmar untuk menyelamatkan diri dari "Operasi Pembersihan" di Rakhine.

"Mereka mengalami trauma yang sangat berat. Mereka telah menyaksikan dengan mata mereka sendiri berbagai tindak kekerasan dan kriminal yang terjadi. Tentu tidak akan mudah bagi mereka untuk kembali ke Myanmar begitu saja,"  kata Win.

Ia mengaku sempat melakukan percakapan dan wawancara dengan beberapa pengungsi Rohingnya di Cox's Bazar.

"Mereka mengaku lebih baik bunuh diri daripada kembali ke Rakhine dengan kondisi saat ini. Akan menjadi keputusan yang sangat salah dan tidak etis untuk mengirim mereka kembali ke sana sekarang ini," tuturya.

Sementara itu, penundaan pemulangan etnis Rohingya juga digarisbawahi oleh perwakilan Indonesia di Komisi HAM ASEAN atau ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) Dinna Wisnu. "Agenda repatriasi itu harus ditunda sampai situasi sudah kondusif dan para pelaku telah diminta pertanggungjawaban. Kalau tidak, Myanmar akan menjadi semakin imun," ujarnya.

Credit  antaranews.com

Mahathir: pemimpin ASEAN sangat diplomatis soal Rohingya

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengikuti pertemuan ASEAN Leaders Gathering yang diikuti para kepala negara/pemerintahan negara-negara ASEAN, Sekjen ASEAN, Direktur Pelaksana IMF, Presiden Grup Bank Dunia, Sekjen PBB di Hotel Sofitel, Nusa Dua, Bali, Kamis (11/10/2018). ASEAN Leaders Gathering digelar di sela-sela Pertemuan Tahunan IMF - World Bank Group Tahun 2018. ANTARA FOTO/ICom/AM IMF-WBG/Afriadi Hikmal/kye

Singapura (CB) - Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan para pemimpin anggota perhimpunan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) bersikap sangat diplomatis terkait isu Rohingya sebagai upaya untuk menghindarkan perdebatan antara sesama negara ASEAN.

"Para pemimpin ASEAN sangat diplomatis karena kami tidak ingin membuat suatu pernyataan tegas yang menyerang satu sama lain," ujar Mahathir Mohammad di sela-sela KTT ASEAN ke-33, Singapura, Rabu.

Ia mengatakan para pemimpin negara-negara anggota ASEAN lainnya menanyakan perkembangan isu Rohingya kepada pemimpin `de facto` pemerintahan sipil Myanmar, Aung San Suu Kyi.

"Beberapa orang mengajukan pertanyaan, begitu juga saya, terutama ke arah bagaimana mencoba dan menyelesaikan masalah ini," ujar dia.

Sebelumnya, Amnesty International mengumumkan pencabutan penghargaan hak asasi manusia (HAM) tertinggi "Ambassador of Conscience" yang pernah diberikan kepada Aung San Suu Kyi pada ?2009.

Amnesty Internasional mencabut penghargaan tersebut karena pemimpin Myanmar tersebut dianggap menghianati nilai-nilai yang pernah dibelanya.

Pada 11 November 2018, Sekretaris Jenderal Amnesty International Kumi Naidoo mengirimkan surat kepada Aung San Suu Kyi mengenai pencabutan penghargaan tersebut, demikian disebutkan dalam pernyataan pers yang diterima Antara, Selasa.

Naidoo mengekspresikan kekecewaan Amnesty International atas kenyataan bahwa, walaupun telah mencapai separuh dari masa jabatannya dan setelah delapan tahun dibebaskan dari tahanan rumah, Aung San Suu Kyi tidak menggunakan kekuatan politik dan moralnya untuk menjaga HAM, menegakkan keadilan dan kesetaraan.

Suu Kyi dianggap justru menutup mata atas kekejaman militer Myanmar dan peningkatan serangan terhadap kebebasan berekspresi di negara tersebut.

"Sebagai seorang `Ambassador of Conscience Amnesty International`, harapan kami adalah Anda melanjutkan otoritas moral Anda untuk menentang ketidakadilan di mana pun Anda melihatnya, termasuk di Myanmar sendiri," kata Kumi Naidoo dalam surat tersebut.

"Hari ini kami sangat kecewa menyampaikan bahwa Anda tidak lagi mewakili simbol harapan, keberanian, dan pembela hak asasi manusia. Amnesty International tidak mempunyai alasan untuk tetap mempertahankan status Anda sebagai penerima penghargaan Ambassador of Conscience. Oleh karena itu, dengan sangat sedih kami menariknya dari Anda," kata Naidoo.

Credit  antaranews.com

Didesak Cabut Bantuan RI, PM Australia Redakan Ketegangan

PM Scott Morrison meredakan ketegangan usai senator Australia mendesak pemerintah mencabut bantuan untuk RI jika Jakarta terus mendikte Canberra soal Yerusalem. (AAP/Mick Tsikas/via Reuters)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Scott Morrison berupaya meredakan ketegangan setelah seorang senator Australia mendesak pemerintahannya untuk mencabut bantuan bagi Indonesia jika Jakarta terus "mendikte" Canberra soal pemindahan kedutaan Israel ke Yerusalem.

"Australia selalu ada untuk Indonesia, dan itu dihargai dan diapresiasi oleh Indonesia," ujar Morrison sebagaimana dikutip The Guardian, Rabu (14/11).



Morrison melontarkan pernyataan ini untuk menanggapi desakan seorang senator di Tanzania, Eric Abetz, yang mengatakan bahwa pemerintah harus berpikir dua kali untuk meneruskan aliran bantuan senilai US$360 juta (Rp5,3 triliun) setiap tahunnya bagi Indonesia.

"Jika Indonesia benar-benar ingin mendikte politik luar negeri Australia di Timur Tengah, apakah kita harus berpikir ulang terkait pemberian bantuan US$360 juta setiap tahunnya kepada mereka?" ucap Abetz melalui akun Twitter pribadinya, Rabu (14/11).


Abetz kemudian mengusulkan agar Australia lebih berfokus pada penyelesaian kesepakatan perdagangan bebas dengan Indonesia yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat kedua negara.

"Bagaimana jika kita dengan tenang menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas yang bisa mendorong banyak orang Indonesia keluar dari kemiskinan itu dan membantu para petani Australia, dan meningkatkan lapangan pekerjaan," ucapnya.

Pernyataan ini sendiri dilontarkan Abetz setelah Morrison bertemu dengan Presiden Joko Widodo di sela Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Singapura.

Dalam pertemuan itu, Morrison dan Jokowi fokus membahas penyelesaian perjanjian perdagangan senilai US$11,4 miliar (Rp17,3 triliun) antara Australia-Indonesia.

Perjanjian yang tertuang dalam Kemitraan Ekonomi Komperhensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) itu telah digodok selama lebih dari satu dekade. Semula, kedua negara menargetkan IA-CEPA bisa diteken akhir tahun ini.


Namun, rencana itu nampaknya meleset lantaran kedua negara masih belum bisa memastikan kapan perjanjian itu ditandatangani.

Sejumlah pihak menganggap penandatanganan ini molor karena relasi Canberra-Jakarta yang belakangan renggang terkait kisruh relokasi kedutaan.

Indonesia memang menjadi salah satu negara paling vokal di kawasan yang mengecam rencana kontroversial Australia itu.


Tak lama setelah Morrison mengumumkan rencana tersebut, Indonesia langsung mengeluarkan pernyataan kecaman hingga memanggil duta besar Australia di Jakarta.

Kini, Morrison mengatakan bahwa pemerintahannya masih mempertimbangkan rencana relokasi yang dianggap dapat merusak upaya perdamaian antara Israel dan Palestina tersebut.

Sebelumnya, Morrison mengatakan bahwa Australia mulai mempertimbangkan keputusan ini karena proses perdamaian antara Israel dan Palestina tak kunjung usai, dengan salah satu isu utama perebutan Yerusalem sebagai ibu kota.

"Dan bagi yang memperhatikan isu ini sejak lama, banyak keputusasaan terkait progres menuju perdamaian, dan kami ingin itu terwujud, dan itu yang memotivasi saya," ucap Morrison.




Credit  cnnindonesia.com

Ogah Didikte soal Yerusalem, Australia Ungkit Bantuan Buat RI

Seorang senator Australia, Eric Abetz, meminta pemerintahan PM Scott Morrison mempertimbangkan pencabutan bantuan bagi RI jika Jakarta mendikte Canberra soal Yerusalem. (AFP Photo/Sonny Tumbelaka)

Jakarta, CB -- Senator Australia untuk wilayah Tasmania, Eric Abetz, meminta pemerintahan Perdana Menteri Scott Morrison mempertimbangkan pencabutan bantuan kepada Indonesia jika Jakarta terus "mendikte" Canberra soal pemindahan kedutaan Israel ke Yerusalem.

Abetz menuturkan Australia harus berpikir dua kali untuk meneruskan aliran bantuan senilai US$360 juta (Rp5,3 triliun) setiap tahunnya menyusul langkah Indonesia yang dinilainya berupaya mendikte politik luar negeri Negeri Kangguru.

"Jika Indonesia benar-benar ingin mendikte politik luar negeri Australia di Timur Tengah, apakah kita harus berpikir ulang terkait pemberian bantuan US$360 juta setiap tahunnya kepada mereka?" ucap Abetz melalui akun Twitter-nya, Rabu (14/11).


"Bagaimana jika kita dengan tenang menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas yang bisa mendorong banyak orang Indonesia keluar dari kemiskinan itu dan membantu para petani Australia, dan meningkatkan lapangan pekerjaan."

Pernyataan itu diutarakan Abetz menyusul pertemuan Morrison dan Presiden Joko Widodo di sela-sela rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Singapura, Rabu (14/11).

Dalam pertemuan itu, Morrison dan Jokowi fokus membahas penyelesaian perjanjian perdagangan senilai US$11,4 miliar (Rp17,3 triliun) antara Australia-Indonesia.

Perjanjian yang tertuang dalam Kemitraan Ekonomi Komperhensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) itu telah digodok selama lebih dari satu dekade. Semula, kedua negara menargetkan IA-CEPA bisa diteken akhir tahun ini.

Namun, rencana itu nampaknya meleset lantaran kedua negara masih belum bisa memastikan kapan perjanjian itu ditandatangani.

Sejumlah pihak menganggap penandatanganan ini molor karena relasi Canberra-Jakarta yang belakangan renggang terkait kisruh relokasi kedutaan.


Indonesia memang menjadi salah satu negara paling vokal di kawasan yang mengecam rencana kontroversial Australia itu.

Tak lama setelah rencana itu diumumkan Morrison, Indonesia langsung mengeluarkan pernyataan kecaman hingga memanggil duta besar Australia di Jakarta.

Dalam wawancaranya bersama Sky News Australia, Abetz menuturkan bahwa Indonesia tidak seharusnya mendikte politk luar negeri Australia terkait pemindahan kedutaan untuk Israel ke Yerusalem.


"Relasi ekonomi kedua negara memiliki potensi tumbuh sangat besar yang bisa bermanfaat bagi kedua bangsa. Kedua, politik luar negeri Australia tidak seharusnya didikte oleh negara lain, termasuk oleh Indonesia, yang hingga kini tidak mengakui Israel sebagai negara," kata Abetz.

"Saya pikir dalam situasi ini, langkah Australia adalah benar untuk mempertahankan kebijakan luar negerinya tanpa didikte pihak luar."

Menurut Abetz, rencana pemindahan kedutaan ke Yerusalem justru dapat memajukan progres perdamaian antara Israel-Palestina yang telah mandek selama puluhan tahun.

"Australia memang tengah mempertimbangkan mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, tapi kami juga mempertimbangkan melihat Yerusalem Timur sebagai ibu kota masa depan Palestina. Langkah ini lah yang menurut saya benar-benar murni bisa membantu tercapainya solusi dua negara."



Credit cnnindonesia.com