Kamis, 22 September 2016

Waspada, Satelit Cina Rusak dan Bakal Jatuh ke Bumi 2017

AP Photo

CB, Beijing- Waspada, satelit Cina Tiangong-1 (Istana Surgawi) dalam keadaan terbakar dan diperkirakan jatuh ke bumi pada tahun 2017. Pejabat luar angkasa Cina mengumumkan kemungkinan jatuhnya satelit itu dapat membahayakan manusia di bumi.

Satelit itu telah empat setengah tahun berada di orbit, dan dalam keadaan terbakar dan rusak. Cina telah mempersiapkan peluncuran satelit untuk pengganti di stasiun ruang angkasa di Gurun Gobi di Cina utara.

Pengumuman ini muncul membenarkan spekulasi selama ini bahwa Cina telah kehilangan kendali terhadap satelit yang melambangkan kekuatan negeri tirai bambu itu mengalami kegagalan teknis atau mekanis.

"Berdasarkan perhitungan dan analisis kami, sebagian besar laboratorium ruang akan terbakar selama perjalanan menuju ke bumi," kata Wu Ping, Wakil direktur kantor rekayasa luar angkasa berawak .

Pada Juli, gencar diberitakan bahwa stasiun ruang angkasa seberat 8,5 ton yang diluncurkan pada bulan September 2011 dan mengorbit Bumi pada ketinggian 230 mil (370 kilometer) telah kehilangan kendali dan kontak dengan astronom Cina.

Seperti satelit lainnya yang hilang kendali, kemungkinan bahwa stasiun itu akan terbakar dalam perjalanan ke dalam potongan yang lebih kecil dan berpotensi menimbulkan masalah di bumi.

Menurut ahli astrofisika dari Harvard, Jonathan McDowell satelit itu akan jatuh ke bumi secara alami, sehingga mustahil untuk memprediksi lokasi puing-puingnya akan mendarat.

"Anda benar-benar tidak dapat mengendalikan itu. Tidak tahu kapan itu akan turun dan di mana itu akan turun," kata McDowell.

Mc Dowll menjelaskan, sebagian besar badan satelit itu akan meleleh saat melewati atmosfer, namun beberapa bagian seperti mesin roket, yang sangat padat mungkin tidak akan terbakar sepenuhnya. Kemungkinan pecahan logam seberat 100 kg akan memberikan efek yang tidak baik ketika menghantam sesuatu.

Kantor berita Cina Xinhua, Wu mengatakan bahwa bangkai satelit tersebut tidak akan mempengaruhi kegiatan penerbangan atau menyebabkan kerusakan di bumi.

Meski gagal mengendalikan satelit Tiangong-1, Cina berencana meluncurkan kembali stasiun ruang angkasa percobaan kedua yang diberi nama Tiangong-2, dalam upaya untuk mengoperasikan sebuah pos berawak di orbit pada 2022.

Credit TEMPO.CO

Jepang: Ancaman Nuklir Korut Telah Mencapai Dimensi yang Berbeda

NEW YORK - Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, menyoroti perkembangan senjata nuklir Korea Utara (Korut) dalam pidatonya di sidang Majelis Umum PBB. Menurut Abe, ambisi nuklir Korut adalah salah satu ancaman terbesar bagi perdamaian dan keamanan internasional.

Terkait dengan hal tersebut, Abe mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menanggapi uji coba nuklir terbaru Korut dengan cara yang sama sekali berbeda dari tanggapan yang diberikan sejauh ini.

Abe mangatakan, dalam tahun ini saja, lebih dari 21 rudal balistik diluncurkan oleh Korut dimana beberapa dari mereka mencapai perairan dalam zona ekonomi eksklusif Jepang atau 200 mil laut dari pantainya.

"Ini murni soal nasib baik yang didapatkan pesawat komersial atau kapal yang tidak mengalami kerusakan dalam insiden tersebut," kata Abe seperti dikutip dari CNN, Kamis (22/9/2016).

"Tidak ada alternatif selain mengatakan bahwa ancaman saat ini telah mencapai dimensi yang sama sekali berbeda dari apa yang terjadi sampai sekarang," imbuhnya sembari mendesak PBB untuk menunjukkan sikap yang jelas terhadap ancaman nuklir Korut.

Pyongyang mengklaim telah sukses melakukan uji coba hulu ledak nuklir awal bulan ini, sedangkan pada minggu ini mereka menguji tipe baru dari mesin roket bertenaga tinggi dari jenis yang dapat digunakan untuk rudal balistik antarbenua.

Credit Sindonews

PM Pakistan Umbar Ancaman ke India

NEW YORK - Perdana Menteri Pakistan menuding India tengah melakukan pembangunan senjata yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Ia pun menegaskan bahwa negaranya siap mengambil langkah prefentif.

"Pakistan siap untuk mengambil langkah-langkah apa saja yang diperlukan untuk melakukan pencegahan yang dianggap pantas," kata Nawaz Sharif dalam sidang Majelis Umum PBB seperti dikutip dari BBC, Kamis (22/9/2016).

Sharif mengatakan bahwa Pakistan berkomitmen untuk pembentukan stabilitas strategis di kawasan dan tidak ingin terlibat perlombaan senjata dengan India. Ia menuduh India telah menciptakan kondisi yang tidak dapat diterima dalam pembicaraan apapun.

Ketegangan antara India dan Pakistan telah meningkat dalam beberapa pekan terakhir dengan protes kekerasan terhadap kekuasaan India di wilayah Kashmir yang disengketakan.

Pada hari Minggu, militan membunuh 18 tentara India di sebuah pangkalan di wilayah tersebut. India menuduh Pakistan mendalangi serangan paling mematikan terhadap pasukan keamanan di wilayah tersebut dalam dua dekade.

Kedua negara mengklaim wilayah Kashmir yang mayoritas Muslim secara keseluruhan sebagai wilayahnya. Namun kedua negara itu hanya bisa mengkontrol hanya sebagian saja.

Credit Sindonews

PBB Lanjutkan Kirim Konvoi Bantuan Kemanusiaan ke Suriah

NEW YORK - PBB memutuskan untuk kembali mengirimkan konvoi bantuan kemanusiaan ke Suriah pasca serangan yang menewaskan lebih dari 20 warga sipil. Sebelumnya, PBB sempat menunda sementara pengiriman bantuan ke Suriah pasca serangan tersebut.

"Persiapan untuk konvoi ini sekarang telah kembali di mulai dan kami siap untuk memberikan bantuan ke daerah terkepung dan sulit dijangkau sesegera mungkin," bunyi pernyataan Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan seperti dikutip dari Independent, Kamis (22/9/2016).

Pernyataan yang hampir sama juga diungkapkan oleh pemimpin Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) perwakilan di Suriah, Elizabeth Hoff. "Kami pasti mempersiapkan barang-barang kesehatan untuk pergi ke Moadamiya sesegera mungkin. Konvoi sedang dimuat hari ini dan dijadwalkan untuk besok."

Seperti diketahui, pada sejumlah jet tempur melakukan puluhan serangan di sekitar Aleppo, yang beberapa diantaranya mengenai konvoi bantuan kemanusiaan PBB. Serangan tersebut setidaknya menghancurkan 18 dari 31 konvoi truk bantuan kemanusiaan yang membawa bantuan makanan dari toko PBB ke kota URM al-Kubra, barat dari Aleppo, di daerah yang dikuasai kelompok pemberontak.

Serangan itu terjadi di tengah kembalinya permusuhan mengikuti rapuhnya perjanjian gencatan senjata yang diberlakukan selama seminggu. Padahal, gencatan senjata ini diharapkan akan menandai awal dari akhir perang saudara yang telah berlangsung selama lima tahun di Suriah.

Sebuah pernyataan Departemen Luar Negeri AS mengatakan: "Kami tidak tahu pada titik ini apakah itu Rusia atau rezim Damaskus. Dalam kedua kasus, Rusia memiliki tanggung jawab pasti untuk menahan diri dari mengambil tindakan tersebut sendiri, tetapi mereka juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga rezim dari melakukannya." Namun, baik Rusia dan Suriah telah membantah bertanggung jawab atas serangan itu.

Credit Sindonews

Bekas Bos NATO Minta AS Jadi Polisi Dunia untuk Lawan Putin

WASHINGTON - Bekas Kepala NATO, Anders Fogh Rasmussen, telah meminta Amerika Serikat (AS) agar bertindak sebagai polisi dunia untuk melawan otokrat seperti Presiden Rusia, Vladimir Putin. Komentar mantan bos NATO itu dibuat dalam sebuah editorial untuk Wall Street Journal.

Menurutnya, hanya AS yang memiliki kredibilitas menjadi polisi dunia untuk memulihkan ketertiban. ”(Seperti) seorang petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api konflik, dan semacam walikota, cerdas dan logis untuk memimpin pembangunan kembali,” tulis Rasmussen.

Menurutnya, AS yang kuat dibutuhkan untuk melawan Putin yang dia sebut “otokrat”. Dia juga menambahkan bahwa Rusia terobsesi membangun kembali kekaisaran Uni Soviet yang hilang.

Bekas Sekjen NATO yang juga mantan Perdana Menteri Denmark ini mengatakan bahwa AS memiliki potensi dan kebesaran moral untuk menghentikan slide dalam kekacauan.

”Dunia membutuhkan seorang polisi seperti itu jika kebebasan dan kemakmuran yang menang melawan kekuatan penindas, dan satu-satunya kandidat yang mampu, yang dapat diandalkan dan diinginkan untuk posisi itu adalah Amerika Serikat,” lanjut tulisan Rasmussen.

Dia juga memuji AS untuk kepemimpinan internasional berbasis aturan yang diciptakan setelah Perang Dunia II dan yang menjamin periode dunia periode belum pernah terjadi sebelumnya, yakni perdamaian, kemajuan dan kemakmuran.

Rasmussen terus memuji AS tanpa mempertimbangkan fakta bahwa sejak awal milenium baru, AS telah terlibat dalam perang yang jadi bencana seperti di perang di Afghanistan, Irak, Libya dan wilayah kesukuan Pakistan. AS juga sampai saat ini belum berhasil memerangi kelompok Islamic State atau ISIS di Timur Tengah.

Pada 2015, sebuah studi kelompok Physicians for Social Responsibility yang berbasis di Washington DC mengatakan bahwa korban tewas dari 10 tahun “Perang Melawan Teror” yang dikobarkan AS sejak serangan 9/11 mencapai setidaknya 1,3 juta orang dan berpotensi mencapai 2 juta orang.

Meskipun ada catatan statistik mengerikan, Rasmussen tetap mengklaim bahwa AS AS sedang mencari perdamaian di seluruh dunia.

”Hanya Amerika yang memiliki kebesaran materi untuk menghentikan slide dalam kekacauan, hanya Amerika yang memiliki kebesaran moral untuk melakukannya, bukan demi kekuasaan, tapi demi perdamaian,” puji Rasmussen, dalam editorial hari Rabu (21/9/2016).

Credit Sindonews

Indonesia Cari Bantuan AS untuk Danai Pangkalan Militer di Natuna

JAKARTA - Indonesia sedang mencoba mencari bantuan Amerika Serikat (AS) untuk mendanai upgrade Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) di Ranai di Pulau Natuna Besar, Laut China Selatan. Upgrade itu akan memperkuat kehadiran Angkatan Laut Indonesia di Laut China Selatan dan Selat Sunda.

Sekelompok delegasi dari lima petugas senior TNI-AL saat ini berada di AS untuk mengeksplorasi kemungkinan memperoleh pembiayaan Washington melalui program foreign military financing (FMF).

Menurut laporan IHS Jane, sekelompok delegasi itu diundang di bawah Washington's Distinguished Visitor Orientation Tour (DVOT). Mereka juga akan melakukan kunjungan di beberapa kota untuk mempelajari instalasi Angkatan Laut AS dan fasilitas pelatihan termasuk Quantico di Virginia dan San Diego di California. Kunjungan berlangsung selama dua minggu sampai akhir September 2016.

Dalam laporannya, IHS Jane juga mengutip sebuah transkrip dari pertemuan antara Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo, dengan Komisi I DPR RI (Komisi untuk Pertahanan, Intelijen dan Hubungan Luar Negeri) pada Februari 2016 yang mengungkapkan bahwa Indonesia berencana untuk mencari lokasi pangkalan untuk kapal selam ketiga di Natuna.

Selain untuk memperkuat pangkalan militer Indonesia di Natuna, Laut China Selatan, hasil dari FMF juga sedang direncanakan untuk meng-upgrade pangkalan militer Indonesia lainnya, seperti di Piabung, Lampung, yang terletak di dekat Selat Sunda.

Masih menurut laporan IHS Jane yang dikutip semalam (21/9/2016), upaya mencari bantuan FMF dari AS itu juga akan dilakukan secara resmi oleh Departemen Pertahanan Indonesia kepada Departemen Pertahanan AS atau Pentagon di lain waktu.

Credit Sindonews

Mesir pada Israel: Berdamailah dengan Palestina!

NEW YORK - Mesir menyatakan, jika Israel ingin memiliki catatan bagus dalam sejarah Timur Tengah, maka mereka harus segera berdamai dengan Palestina. Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi.

Berbicara saat menyampaikan Sidang Umum PBB, Sisi memiliki pesan khusus kepada pemerintah dan masyarakat Israel. Sisi mengatakan, konflik antara Israel dan Palestina adalah salah satu penyebab tidak stabilnya situasi di Timur Tengah.

Oleh karena itu, pemimpin Mesir itu menyerukan pemerintah Israel untuk segera menyelesaikan perjanjian damai dengan Palestina, guna menstabilkan situasi di kawasan. Jika itu terjadi, maka Israel akan memiliki catatan bagus dalam sejarah Timur Tengah.

"Izinkan saya untuk berbicara di luar dari pidato yang sudah ditulis. Saya memiliki pesan khusus untuk para pemimpin dan juga rakyat Israel," kata Sisi dalam pidatonya, seperti dilansir Al Arabiya pada Rabu (21/9).

"Kita memiliki kesempatan nyata untuk menulis sebuah halaman yang cerah dalam sejarah di wilayah kita, untuk bergerak ke arah perdamaian," ucapnya, merujuk pada upaya damai Israel dan Palestina.

Mesir, sebagai negara Arab pertama yang berdamai dengan Israel, telah meningkatkan diplomasi selama beberapa bulan terakhir untuk mencoba memulai kembali perundingan perdamaian Israel-Palestina. Perundingan damai Israel dan Palestina terakhir berlangsung pada awal 2014 lalu.

Credit Sindonews

Pertamina Ingin Tanjung Uban Jadi Pusat Blending Minyak Asia

Bisnis blending minyak di masa depan memiliki prospek yang menjanjikan. Alasannya, kebutuhan BBM di regional Asia diprediksi akan terus bertumbuh. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Jakarta, CB -- PT Pertamina (Persero) akan menyulap terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) di Tanjung Uban, Kepulauan Riau menjadi kompleks fasilitas blending minyak demi mengurangi ketergantungan akan impor BBM. Namun dalam jangka panjang, perusahaan berharap bisa menjadikan Tanjung Uban sebagai salah satu pusat kegiatan blending minyak utama di kawasan Asia Pasifik.

Vice President Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina, Daniel Purba menjelaskan, bisnis blending minyak di masa depan memiliki prospek yang menjanjikan. Alasannya, kebutuhan BBM di regional Asia diprediksi akan terus bertumbuh. Apalagi, nilai tambah dari minyak blending dianggapnya cukup menggiurkan.

"Blending business is a huge business. Masa depannya sangat menjanjikan. Sehingga di masa depan, kami berniat agar Tanjung Uban ini bisa menyuplai minyak bagi kawasan Asia Pasifik. Memangnya hanya Singapura saja yang bisa lakukan blending?" ujar Daniel, Rabu (21/9).

Tak hanya bisnis blending, perusahaan juga akan menyiapkan fasilitas Tanjung Uban sebagai hub perdagangan minyak Asia. Ia mengatakan, saat ini lahan perusahaan di fasilitas Tanjung Uban masih banyak yang masih kosong, sehingga ada kesempatan untuk membangun tangki minyak di dalamnya.

"Nantinya, tangki-tangki tersebut bisa disewakan oleh perusahaan-perusahaan yang berminat sebagai terminal BBM. Ini juga sejalan dengan visi perusahaan yang ingin melakukan ekspansi secara internasional," ujarnya.

Untuk mendukung hal tersebut, saat ini perusahaan tengah membenahi infrastruktur Tanjung Uban seperti pembangunan tangki berkapasitas 4x50 ribu barel dan juga perpanjangan dermaga yang bisa menampung kapal berukuran 100 ribu Dead Weight Ton (DWT). Perbaikan fasilitas ini, tambahnya, diharapkan rampung akhir tahun 2016 mendatang.

Lebih lanjut Daniel menyebut, fasilitas blending ini akan menyuplai berbagai jenis BBM yang memang sedang dibutuhkan di kawasan Asia, baik memiliki kadar oktan rendah hingga BBM dengan kadar oktan tinggi.

"Bahkan kadar oktan 86 dan 87 pun masih digunakan di negara-negara semenanjung Indocina dan Myanmar. Kami tak mau fasilitas blending ini hanya memproduksi satu jenis BBM saja," terangnya.

Untuk mengembangkan fasilitas Tanjung Uban, perusahaan sudah berguru dengan pelaku bisnis serupa di Singapura. Sembari belajar, Pertamina juga mempertimbangkan skema bisnis terbaik untuk mengelola fasilitas ini.

"Kami tengah pikirkan, apakah kami perlu melakukan partnership atau melakukan joint venture," tambahnya.

Kendati demikian, perusahaan baru akan memproduksi BBM jenis Premium di Tanjung Uban, yang rencananya dimulai pada semester I tahun depan. Ini dilakukan untuk mengurangi impor BBM jenis Premium sebesar 2 juta barel per bulannya.

Sebagai informasi, realisasi impor Premium sepanjang tahun 2016 rata-rata sebesar 6,92 juta barel per bulannya. Dengan kata lain, Premium hasil blending ini sekiranya bisa mengurangi impor sebesar 28,9 persen.

"Kami memang fokus di Premium, tapi karena saat ini konsumsi Premium menurun maka tak menutup kemungkinan fasilitas blending ini bisa menghasilkan BBM dengan RON 90 atau 92. Saat ini, kami tengah melakukan ujicoba blending, mencari jenis minyak apa yang ekonomis untuk menghasilkan nilai tambah produk yang tinggi," tambahnya.

Sepanjang tahun 2016, Pertamina telah melakukan impor Premium rata-rata sebesar 6,92 juta barel dan Pertamax sebesar 1,57 juta barel. Hingga akhir tahun, perusahaan memprediksi impor Premium menurun di kisaran 5 juta barel, sedangkan Pertamax meningkat ke angka 3,5 juta barel.

Credit CNN Indonesia

Rp2.600 T jadi Alasan Kuat Bank Singapura Takut Tax Amnesty

Pekan lalu ramai diberitakan perbankan Singapura mengancam bakal melaporkan transaksi mencurigakan WNI yang merepatriasi asetnya untuk ikut tax amnesty. (Pixabay/Joinbrand).

Jakarta, CB -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan data nilai kekayaan warga negara Indonesia (WNI) yang disimpan di Singapura mencapai Rp2.600 triliun.

Nominal yang mencakup 80 persen dari total harta kekayaan yang disimpan di luar negeri tersebut berpotensi menyusut, jika banyak wajib pajak (WP) yang tergerak memindahkan hartanya ke Indonesia (repatriasi) untuk ikut program tax amnesty.

"Studi sebuah konsultan international yang cukup kredibel menjelaskan, dari US$250 miliar atau Rp3.250 triliun harta orang-orang terkaya di Indonesia di luar negeri. Sekitar US$200 miliar diantaranya atau Rp2.600 triliun disimpan di Singapura,” kata Sri Mulyani dikutip dari kantor berita Antara, Rabu (21/9).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia kemudian merinci, harta tersebut diinvestasikan di negeri Merlion dalam bentuk non-investable assets seperti properti sekitar Rp650 triliun.

“Itu belum termasuk aset yang dimiliki berupa special purpose vehicle (SPV) yang menjadi bagian kegiatan ekonomi bawah tanah WNI," kritik Sri Mulyani.

Oleh karena itu, tidak heran rasio pajak atau perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan produk domestik bruto di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan negara berkembang lain.

Ia berkesimpulan, rendahnya rasio pajak karena rendahnya kepatuhan para WP. Dalam catatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), jumlah WP terdaftar yang memiliki kewajiban sebanyak 18 juta. Namun jumlah surat pemberitahuan tahunan pajak yang diterima pemerintah dari para WP hanya 10,8 juta atau 60 persen.

“Masih ada potensi wajib pajak 40 persen dari yang terdaftar. Itu belum termasuk wajib pajak berpotensi yang belum memiliki nomor pokok wajib pajak," tegas Sri Mulyani.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak per tanggal 15 September 2016, jumlah repatriasi aset program amnesti pajak dari Singapura mencapai Rp14,09 triliun atau 76,14 persen dari total repatriasi.

Adapun, harta bersih yang diungkap WNI yang tinggal di Singapura mencapai Rp103,16 triliun atau 74,51 persen dari total harta deklarasi luar negeri.

Credit CNN Indonesia

BI Cabut Uang-uang Rupiah Ini dari Peredaran, Apa Saja?

BANK INDONESIA Pecahan rupiah yang ditarik dari peredaran. Batas waktu penukaran hingga 29 November 2016.

JAKARTA, CB - Bank Indonesia (BI) melakukan pencabutan dan penarikan beberapa uang pecahan rupiah.
Pencabutan dan penarikan ini tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/27/PBI/2006.
Adapun uang-uang pecahan rupiah yang dicabut dan ditarik peredarannya terdiri dari empat pecahan uang kertas dan tiga pecahan uang logam.
Uang kertas yang ditarik dan dicabut adalah pecahan Rp 5.000 tahun emisi 1992 yang bergambar alat musik sasando rote.
Selain itu, ada pula uang kertas pecahan Rp 1.000 tahun emisi 1992. Uang kertas ini berwarna biru dengan gambar lompat batu Pulau Nias pada salah satu sisi mukanya.
Uang kertas pecahan Rp 500 tahun emisi 1992 berwarna latar hijau dengan gambar orang utan pada salah satu sisi mukanya juga dicabut dan ditarik dari peredaran.
Di samping itu, uang kertas pecahan Rp 100 tahun emisi 1992 berwarna latar merah dan pada satu sisinya menampilkan gambar kapal pinisi pun ditarik.
Uang logam yang ditarik dan dicabut peredarannya adalah uang logam pecahan Rp 100 tahun emisi 1991 dengan gambar karapan sapi.
Pun uang logam pecahan Rp 50 tahun emisi 1991 dan uang logam pecahan Rp 5 tahun emisi 1979 juga dicabut dan ditarik.
"Bagi masyarakat yang masih memiliki uang pecahan emisi tersebut, penukaran masih dapat dilakukan di Bank Indonesia hingga 29 November 2016," tulis bank sentral dalam pernyataan resminya di Jakarta, Rabu (21/9/2016).
Penukaran uang kertas dan uang logam yang ditarik dan dicabut peredarannya tersebut dapat dilakukan di seluruh kantor perwakilan (KPw) BI di Indonesia.

Tukarkan uang rusak & lusuhmu, di Kas Keliling BI. Berikut Jadwal Layanan #KasKeliling September 2016, info: 131 pic.twitter.com/ofrfefQQRy
— Bank Indonesia (@bank_indonesia) September 13, 2016

Credit KOMPAS.com

Bikin Mobil Made in RI, Hendropriyono Gandeng Eropa dan China

Foto: Rachman Haryanto

Jakarta - Mantan Kepala BIN, Abdullah Makhmud Hendropriyono, membatalkan niatnya mengembangkan mobil nasional bersama mobil Malaysia, Proton. Tidak dilanjutkannya kerja sama tersebut dikarenakan gejolak politik Malaysia yang tidak lagi mendukung Proton sebagai mobil nasional Malaysia.

Tidak berhenti sampai di situ, pengusaha nasional tersebut masih ingin melanjutkan mimpinya untuk bisa membangun industri mobil buatan Indonesia. Selama ini, industri otomotif Indonesia masih dibanjiri oleh produk buatan asing.

"Ini bukan mobil nasional, mobil buatan indonesia 100% buatan swasta, buatan Indonesia. Kita kan sudah merdeka, dulu kompeni, sekarang kan produknya berarti masih dijajah, kita bikin sendiri, agak nekat juga sih," jelas Hendropriyono di Kantor Wilayah Pajak Besar Gedung Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (21/9/2016).

Untuk memuluskan rencananya tersebut, pihaknya menjalin kerja sama dengan beberapa negara yang sudah ahli di industri otomotif. Beberapa negara tersebut antara lain China, Malaysia, juga beberapa negara di Eropa.

"Ada Eropa, China juga, kerja sama juga Malaysia tidak terbatas Proton saja. Kami mengambil research and development saja," ujar Hendropriyono.

Namun, Jenderal TNI AD bintang empat ini enggan merinci kerja sama yang tengah berlangsung. Ia berharap kerja sama pembuatan mobil made in Indonesia dapat terwujud.

"Kalau saya ceritain ini semua kredit bisa disetop. Karena ini kan pasar, begitu jahatnya. Jangan ditanya bisa gagal," tutupnya.

Credit detikFinance

Hendropriyono Hentikan Kerja Sama dengan Proton

Foto: Rachman Haryanto

Jakarta - Tahun lalu, PT Adiperkasa Citra Lestari, perusahaan AM Hendropriyono menggandeng Proton Holdings Berhad untuk membuat mobil nasional. Kedua perusahaan telah menyepakati MoU terkait industri mobil pada awal tahun lalu.

Lantas, setelah setahun lebih berlalu, bagaimana kelanjutan proyek tersebut?

"Kita ini dagang dan lain-lain kehidupan di semua sektor. Kita tergantung juga politik, politik Malaysia membuat Proton jalan di tempat, masa jalan di tempat saya terusin. Sehingga saya nggak terusin dengan Proton," jelas Hendropriyono di Kantor Wilayah Pajak Besar Gedung Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (21/9/2016).

"Kita saling menasihati aja. Ini kan baru MoU belum agreement, kalau MoU kan saling mengerti," tambah Hendropriyono.

Sebelumnya, pada 6 Februari 2015, MoU ditandatangani oleh Chief Executive Officer Proton Holdings Bhd Datuk Abdul Harith Abdullah dan CEO Adiperkasa Citra Lestari AM Hendropriyono di Proton Centre of Exellence. Turut menyaksikan acara itu di antaranya Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, Pemimpin Proton Tun Dr Mahathir Mohamad, serta Presiden Indonesia Joko Widodo.

Hendropriyono menambahkan, perkembangan industri Proton di Malaysia tidak lagi bagus. Proton tidak lagi masuk sebagai mobil nasional Malaysia, sehingga tidak lagi didukung secara penuh Pemerintah Malaysia.

"Karena masalah politik dalam negerinya. Proton kan nggak berkembang juga, jadi kalau gembel jangan bergaul dengan yang kere, kapan kayanya," tutur Hendropriyono.

Credit detikFinance

Pemerintah Relaksasi Sejumlah Aturan Amnesti Pajak

Petugas melayani wajib pajak yang ingin memperoleh informasi mengenai kebijakan amnesti pajak (tax amnesty) di Help Desk , Bursa Efek Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (23/8).

CB, JAKARTA - Pemerintah mempermudah sejumlah aturan dalam pelaksanaan amnesti pajak. Relaksasi aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini dilakukan demi menggenjot penerimaan negara dari kebijakan yang sudah berjalan sejak Mei lalu tersebut.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Suryo Utomo menjelaskan kemudahan atau relaksasi aturan turunan dari Undang-Undang Pengampunan Pajak dibuat melalui revisi PMK No. 118/PMK.8/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pengampunan Pajak dan PMK Nomor 127/2016 tentang tata cara pengalihan aset perusahaan cangkang atau perusahaan bertujuan khusus (Special Purpose Vehicle/SPV).

Sejumlah aturan yang dipermudah, lanjut Suryo, misalnya kemudahan bagi wajib pajak yang mau menyerahkan Surat Pernyataan Harta (SPH) tanpa mengumpulkan dokumen dalam bentuk soft copy. Langkah ini diambil lantaran banyak masukan dari wajib pajak yang mengeluhkan bahwa keharusan mengumpulkan dokumen baik dalam bentuk hard copy dan soft copy.

"Kami berpikir bahwa untuk fasilitasi WP yang mungkin tidak dapat melakukan akses komputer lah paling tidak, kami berikan relaksasi bahwa terhadap jumlah harta dan utang yang kurang 20 item nantinya kita lagi propose, kepadanya boleh tidak sampaikan dengan soft copy. Jadi hard copy kami terima. Kami coba perluas akses wajib pajak yang dapat memanfaatkan pelaksanaan program amnesti pajak," jelas Suryo dalam konferensi pers, Rabu (21/9).

Relaksasi lainnya adalah perpanjangan periode pelaporan atas harta yang dideklarasikan setelah amnesti pajak. Bila dalam aturan sebelumnya disebutkan bahwa wajib pajak harus melaporkan posisi harta atau investasi yang ia deklarasikan setap enam bulan, maka ke depan laporan kepada Ditjen Pajak dalam rentang satu tahun.

"Bisa terjadi juga paling lambat dalam penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan) tahunan. Jadi pas sampaikan SPT tahunan PPh yang bersangkutan dapat sampai laporan tentang posisi harta atau investasi harta yang ia miliki," katanya.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

OJK Panggil 3 Bank Asal Singapura Terkait Tax Amnesty

Wajib pajak mengantre untuk melaporkan harta kekayaannya dalam program amnesti pajak. (ilustrasi)

CB,JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memanggil tiga bank yang memiliki afiliasi dengan Singapura untuk dimintai klarifikasi. Hal ini dikarenakan perbankan di Singapura dicurigai melaporkan warga negara Indonesia yang melakukan repatriasi dana untuk pengampunan pajak sebagai transaksi mencurigakan.
Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III Irwan Lubis menyebutkan, ketiga bank yang dipanggil adalah Bank OCBC NISP, UOB, dan DBS. Pertemuan yang dipimpin oleh Irwan tersebut dilakukan pada Selasa (20/9) di Kantor OJK.
"OJK sengaja memanggil khusus bank-bank yang memiliki afiliasi dengan Singapura untuk meminta penjelasan tentang kebenaran informasi bahwa bank induk mereka di Singapura melaporkan warga negara Indonesia yang mau merepatriasi dananya dalam rangka tax amnesty," ujar Irwan Lubis di Jakarta, Rabu (21/9).
Sebelumnya beredar informasi yang menyebutkan bahwa bank di Singapura melaporkan nasabahnya asal Indonesia yang melakukan repatriasi dalam rangka pengampunan pajak sebagai suspicious transaction report atau laporan transaksi mencurigakan. Laporan tersebut dilayangkan kepada unit kepolisian negara itu yang menangani kejahatan keuangan, Singapore’s Commercial Affairs Departemen (CAD).
Menurut panjelasan tiga bank anak perusahaan bank Singapura tersebut, laporan memang dilakukan dalam rangka memenuhi standar Financial Action Task Force (FATF), sebuah lembaga yang dibentuk untuk mencegah pencucian uang antarnegara. Akan tetapi laporan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh kepolisian Singapura (CAD), sehingga nasabah warga negara Indonesia dapat terus melakukan transaksi.
Irwan menjelaskan, bank-bank afiliasi Singapura dan juga induknya tetap mendukung program tax amnesty bahkan mereka melakukan asistensi dan sosialisasi mengenai program ini. "Saya menegaskan bahwa OJK sangat menaruh perhatian pada keberhasilan program tax amnesty dan meminta bank-bank tersebut mendukung secara penuh serta mengkomunikasikan dengan induk perusahaanya di Singapura," tegas Irwan.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Bank Singapura Resmi Laporkan Peserta Tax Amnesty ke Polisi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memanggil Bank OCBC NISP, UOB, dan DBS Bank terkait informasi yang menyebut bahwa perbankan negeri singa itu melaporkan warga negara Indonesia (WNI) yang melakukan repatriasi dana dalam rangka tax amnesty. (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma).

Jakarta, CB -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memanggil Bank OCBC NISP, UOB, dan DBS Bank terkait informasi yang menyebut bahwa perbankan negeri singa itu melaporkan warga negara Indonesia (WNI) yang melakukan repatriasi dana dalam rangka tax amnesty.

Pertemuan OJK dengan bank-bank yang terafiliasi dengan Singapura tersebut dipimpin oleh Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III Irwan Lubis. "OJK sengaja memanggil khusus perbankan yang terafiliasi dengan Singapura untuk meminta penjelasan tentang kebenaran informasi bahwa bank induk mereka di Singapura melaporkan WNI yang merepatriasi aset," ujarnya, Rabu (21/9).

Sebelumnya, beredar informasi yang menyebutkan bank di Singapura melaporkan WNI ke unit kejahatan keuangan Kepolisian Singapura yang merepatriasi asetnya sebagai transaksi yang mencurigakan (suspicious transaction report).

Berdasarkan pertemuan itu, Irwan mengatakan, tiga bank-bank yang berbasis di Singapura tersebut memang mengakui telah melakukan laporan. Laporan itu dalam rangka memenuhi standar Financial Action Task Force (FATF), yakni lembaga yang dibentuk untuk mencegah pencucian uang antarnegara.

Namun, laporan itu tidak ditindaklanjuti oleh Kepolisian Singapura, sehingga WNI dapat terus melakukan transaksi. Bahkan, bank-bank Singapura tersebut mengklaim mendukung program pengampunan pajak yang sedang dilakukan pemerintah Indonesia, melakukan asistensi, serta sosialisasi.

"Saya menegaskan, OJK sangat menaruh perhatian pada keberhasilan program tax amnesty dan meminta bank-bank tersebut mendukung secara penuh, serta mengkomunikasikan dengan induk perusahaannya di Singapura," terang Irwan.

Sebelumnya Sekretariat Kabinet Pramono Anung menyatakan, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong telah menjelaskan sikap pemerintahannya untuk tidak menghambat program tax amnesty yang digalang pemerintah Indonesia. Untuk menegaskan sikap pemerintah tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengaku, menghubungi Deputi Perdana Menteri Singapura Tharman Shanmugaratnam.

Sri Mulyani mengungkapkan, Singapura merupakan tempat parkir terbesar penyimpanan aset WNI di luar negeri. Kepada mantan Direktur Bank Dunia itu, pemerintah Singapura mengklaim bahwa pihaknya meminta empat bank yang terafiliasi dengan Singapura untuk memfasilitasi WNI yang hendak mengikuti program tax amnesty.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, per tanggal 15 September 2016, jumlah repatriasi aset program tax amnesty dari Singapura mencapai Rp14,09 triliun atau 76,14 persen dari total repatriasi.

Credit CNN Indonesia

Cina Serukan Dialog Denuklirisasi Korea Utara

Citra satelit yang menunjukkan lokasi reaktor nuklir Korea Utara (Korut) Yongbyon.

CB, NEW YORK -- Perdana Menteri Cina Li Keqiang mengatakan setiap negara harus bersama-sama mencari solusi atas masalah nuklir Korea Utara (Korut). Ia meminta semua pihak mendukung agar denuklirisasi tercapai dan dapat menghentikan ketegangan di Semenanjung Korea.
Dalam pidato di pertemuan tahunan Majelis Umum PBB, Li menekankan dialog dengan Korut harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Sebelumnya, Cina juga menekankan bahwa pemberian sanksi kepada negara sekutunya itu bukanlah jawaban.
"Kami berkomitmen untuk denuklirisasi Semenanjung Korea dan menilai dialog serta konsultasi harus dilakukan untuk mencari solusi guna mempertahankan rezim non-proliferasi nuklir internasional," ujar Li, Rabu (21/9).
Cina telah menyatakan kemarahan atas uji coba nuklir yang dilakukan Korut berulang kali sepanjang tahun ini. Pihaknya meminta agar perundingan internasional tetap dilakukan, terlepas dari skeptimisme kekuatan dunia lainnya.
Bersama dengan Amerika Serikat (AS), Cina juga mulai membahas kemungkinan adanya resolusi sanksi terhadap Korut. Meski belum sepakat tindakan itu dilakukan, dua negara yang merupakan anggota Dewan Keamanan PBB dilaporkan setuju meningkatkan kerjasama untuk menegakkan hukum lebih tegas.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Duterte Kecam Uni Eropa, Ada Apa?

Presiden Filipina Rodrigo Duterte.

CB, MANILA -- Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengecam Uni Eropa dengan kata-kata sumpah serapah, Rabu (21/9). Hal ini dilakukan olehnya setelah organisasi supranasional tersebut menentang tindakan adanya tindakan brutal dari pemerintah negara itu dalam upaya memberantas narkotika.
Duterte mengatakan parlemen Uni Eropa telah bertindak di luar batas dengan meminta dirinya menghentikan upaya memberantas kejahatan yang ada di negaranya. Ia menilai negara-negara di Eropa bersikap munafik, tanpa mengingat kesalahan mereka saat melakukan penjajahan di masa lampau.
"Uni Eropa bersikap munafik. Seperti halnya Prancis yang seakan memberi peringatan kepada kami untuk menebus dosa mereka sendiri saat era kolonial berlangsung," ujar Duterte dilansir BBC, Rabu (21/9).

Sejak Duterte resmi menjabat sebagai Presiden Filipina, setidaknya 3000 orang yang berkaitan dengan kejahatan narkotika tewas. Mantan Wali Kota Davao itu telah menyerukan pemberantasan peredaran obat-obat terlarang dan memberi wewenang kepada aparat keamanan melakukan tindak kekerasan, termasuk membunuh.
Tindakan keras itu menimbulkan banyak kecaman dari masyarakat internasional. Parlemen Eropa mengatakan khawatir adanya tingkat kematian yang tinggi selama operasi pemberantasan kejahatan dilakukan pihak berwenang Filipina. Mereka meminta agar Duterte mengadakan penyelidikan untuk keadilan.
Duterte merespon permintaan itu dengan mengecam kembali Uni Eropa. Ia menegaskan telah menegakkan keadilan, karena yang tebunuh adalah orang-orang bersalah.
"Siapa mereka yang berani mengkritik saya? Mereka justru telah membunuh ribuan orang tak bersalah di masa kolonial, berbeda halnya dengan saya yang menegakkan hukum," jelas Duterte.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Gencatan Senjata Suriah Gagal, Hollande: Saya tak Bisa Berkata-kata

Francois Hollande

CB, NEW YORK -- Presiden Prancis Francois Hollande menyalahkan pemerintah Suriah atas kegagalan gencatan senjata yang diprakarsai Amerika Serikat dan Rusia.
Hollande mendesak para pendukung internasional Presiden Bashar al-Assad membantu mewujudkan perdamaian di Suriah. Rusia dan Iran adalah negara-negara utama pendukung Assad dan pemerintahannya.
"Saya katakan kepada para pendukung pemerintahan Suriah dari luar negeri mereka harus memaksa pemerintah melaksanakan perdamaian. Jika tidak, mereka akan memikul tanggung jawab karena memecah belah negara itu (Suriah) dan membiarkan kekacauan terjadi," kata Hollande saat menyampaikan pidato pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa di New York, Selasa (20/9).
Presiden Prancis itu juga menekankan para pelaku penggunaan senjata kimia di Suriah jangan sampai dibiarkan bebas tanpa hukuman. Ia mengatakan kepada para pemimpin dunia konflik Suriah harus dilihat sebagai aib bagi masyarakat internasional jika masyarakat global gagal segera mengakhiri pertempuran.
PBB pada Selasa menangguhkan semua pengiriman bantuan ke Suriah setelah iring-iringan kendaraan yang membawa pasokan kemanusiaan diserang di Aleppo.
Hollande menyebut Aleppo sebagai "kota syahid, tempat ribuan anak terbunuh dalam serangan-serangan bom, seluruh penduduknya mengalami kelaparan, iring-iringan pembawa bantuan kemanusiaan diserang, senjata kimia digunakan".
"Saya tak bisa lagi berkata-kata. Cukup, sudah," kata Hollande.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Rusia dan AS Saling Tuding Terkait Serangan Udara atas Konvoi Truk Bantuan

Reuters/Ammar Abdullah Konvoi truk bantuan kemanusiaan hancur oleh serangan udara di dekat Aleppo, ibu kota Provinsi Aleppo, Suriah utara, Senin (19/9/2016) malam. Sebanyak 18 dari 31 truk hancur, 12 relawan dan sopir truk tewas.

NEW YORK, CB - Rusia dan Amerika Serikat saling tuding di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, AS, Rabu (21/9/2016), terkait serangan udara terhadap konvoi bantuan kemanusiaan di Suriah utara.
Dewan Keamanan PBB bertemu untuk membahas krisis yang terus meningkat di Suriah dan berusaha menegakkan lagi gencatan senjata dalam upaya mengakhiri perang saudara lima tahun yang telah menewaskan 300.000 orang.
"Kita ingin menegakkan atau menghentikan," kata Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon kepada DK PBB merujuk pada upaya mengakhiri krisis Suriah seperti dilaporkan Agence France-Presse.
Ban mendesak kekuatan dunia untuk menggunakan pengaruh mereka untuk membantu memulai kembali perundingan politik sehingga Suriah bisa "menegosiasikan jalan keluar dari penderitaan yang membuat mereka terperangkap”.
Rusia dan Amerika Serikat telah menegosiasikan rencana gencatan senjata terbaru.
Suriah memutuskan untuk menghentikan jedah perang pada Senin (19/9/2016) setelah serangan udara AS menyasar tentara Suriah yang sedang memerangi kelompok teror, pekan sebelumnya.
Tidak lama setelah jedah perang diakhiri oleh Suriah, sebuah serangan udara pun menghantam konvoi bantuan kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Akibat serangan udara kepada konvoi bantuan itu, 18 dari 31 truk bantuan rusak parah dan 12 relawan Bulan Sabit Merah Suriah pun tewas.
Pada Rabu (21/9/2016), serangan besar kembali melanda fasilitas medis di Aleppo, ibu kota Provinsi Aleppo, yang sekaligus kota terbesar kedua di Suriah setelah Damaskus, ibu kota negara itu.
Ketika berpidato di DK PBB, Menteri Luar Negeri AS John Kerry meminta pasukan Rusia untuk kembali ke pangkalan.
Kerry menuding Rusia menyerang konvoi bantuan kemanusiaan PBB yang sedang bergerak menuju kota Orum al-Kubra (dekat Aleppo), yang telah berbulan-bulan terkepung perang.
Suriah juga dituding melakukan serangan mematikan ke fasilitas medis di Aleppo dan menjatuhkan bom barel ke warga sipil.
"Kita harus bergerak maju untuk mencoba menarik semua pesawat ke pangkalan dan memberikan kesempatan kepada konvoi bantuan kemanusiaan bergerak tanpa hambatan," katanya.
Moskwa membantah kalau pasukan Rusia telah menyerang konvoi bantuan kemanusiaan yang menghancurkan 18 truk dan menewaskan 20 orang termasuk 12 relawan Bulan Sabit Merah.
Bahkan Moskwa mengatakan, pesawat nirawak AS sedang terbang di dekat konvoi bantuan kemanusiaan itu ketika serangan udara terjadi.
Serangan udara pada Senin (19/9/2016) malam itu menarget konvoi truk bantuan PBB di dekat kota Aleppo yang akan menyalurkan bahan makanan darurat untuk 78.000 warga Orum al-Kubra yang terancam kelaparan.

Credit KOMPAS.com

Kerry Minta PBB Larang Pesawat Tempur Terbang di Suriah Utara

NEW YORK, CB - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry, Rabu (21/9/2016), meminta Dewan Keamanan PBB agar seluruh pesawat di Suriah utara harus dilarang terbang untuk memungkinkan penyaluran bantuan.
Kerry mengatakan itu serelah sebuah serangan udara pada Senin (19/9/2016) malam menyasar konvoi bantuan di dekat Aleppo, ibu kota Provinsi Aleppo, Suriah utara.
Menurut PBB, 18 truk dari seluruhnya 31 truk yang berada dalam konvoi bantuan itu hancur akibat serangan itu, seperti dilaporkan Agence France-Presse.
Organisasi Pemantau Hak Asasi Manusia Suriah (SOHR) melaporkan, 12 relawan Bulan Sabit Merah dan pengemudi truk tewas.
Washington telah menuding Suriah sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Juga menunjukkan tentang ketidakseriusan Rusia dan Suriah untuk mematuhi syarat-syarat kesepakatan gencatan senjata.
"Saya percaya bahwa untuk memulihkan kredibilitas proses ini, kita harus menempuh langkah maju untuk serta merta melarang terbang seluruh pesawat di wilayah-wilayah penting itu, dan untuk memberikan kesempatan bagi penyaluran bantuan kemanusiaan tanpa hambatan," kata Kerry di New York pada Rabu (21/9/2016) seperti dilaporkan Voice of America.
"Jika hal itu terjadi maka ada kemungkinan upaya-upaya untuk mengakhiri pertempuran punya kredibilitas," kata Kerry.
Gedung Putih mengatakan pesawat-pesawat tempur Rusia-lah yang melakukan serangan itu tetapi Rusia menepisnya.
Kementerian Pertahanan Rusia sekarang mengatakan pesawat nirawak Amerika Serikat (AS) berada di lokasi kejadian ketika konvoi bantuan kemanusiaan diserang di dekat Aleppo.

Credit KOMPAS.com

AS Beri Izin Airbus Jual Pesawat ke Iran

SHUTTERSTOCK Airbus

WASHINGTON DC, CB - Pemerintah AS, Rabu (21/9/2016), telah memberi izin kepada perusahaan dirgantara Airbus untuk menjual 17 unit pesawatnya ke Iran.

Kesepakatan penjualan Airbus ini dimungkinkan setelah kesepakatan nuklir bersenjarah tahun lalu yang sekaligus mencabut sejumlah sanksi ekonomi terhadap Iran.

Juru bicara Airbus, Justin Dubon mengatakan, perusahaan itu telah menerima izin dari badan pengendalian aset luar negeri Kementerian Keuangan AS.

"Airbus adalah perusahaan pertama yang menandatangani kesepakatan dengan maskapai Iran Air dan kami gembira mendapatkan izin untuk melaksanakan kesepakatan ini," ujar Dubon kepada The Independent.

Dubon melanjutkan, izin yang diberikan pemerintah AS itu mencakup izin penjualan pesawat jenis A320 dan A330 yang akan segera dikirim ke Iran.

Namun, Dubon tak merinci jumlah masing-masing tipe pesawat yang akan dijual ke Iran.

Pada Januari lalu, maskapai nasional Iran itu meneken kesepakatan bersejarah untuk membeli 118 pesawat bernilai 27 miliar dolar dari Airbus.

Namun, manajemen Iran Air mengeluhkan penundaan pengiriman karena menunggu izin dari pemerintah AS. Izin ini dibutuhkan karena pesawat Airbus mengandung banyak bagian yang diproduksi di AS.

Menyusul terbitnya izin ini, perusahaan dirgantara AS juga berharap bisa menjual pesawat-pesawatnya ke Iran dalam waktu dekat.

Boeing juga telah meneken kesepakatan dengan Iran yang nilainya bisa mencapai 25 miliar dolar AS.

Credit KOMPAS.com