Ini Daerah di Jawa Barat yang Dikembangkan Jadi Kawasan Industri Baru

Foto: Muhammad Idris-detikFinance

Jakarta - Pertumbuhan industri di Jawa Barat lebih banyak di bagian utara. Agar terjadi pemerataan, pemerintah akan mengembangkan kawasan industri di Selatan Jawa Barat, lantaran di Utara dianggap sudah terlalu sesak.

Lokasinya antara lain Cianjur, Garut, Tasikmalaya, dan Sukabumi.

"Industri coba kita dorong di kawasan yang tepat. Geser dari Jawa Barat Utara ke Selatan, secara natural saja ke Selatan, kemudian perlahan bisa lari ke Jawa Tengah," jelas Mehteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, saat rapat koordinasi Kadin di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (20/9/2016).

Menurut Airlangga, dia telah bertemu dengan Gubernur Jawa Barat agar membangun lebih banyak infrastruktur di Selatan Jawa Barat. Tujuannya untuk mendorong investor mau membangun industri di Selatan Jawa Barat.
.
"Saya sudah bicara dengan Gubernur Jawa Barat infrastruktur di Selatan dibangun. Bogor yang jadi exit ke semua wilayah Selatan Jawa Barat dibenahi, katanya sekarang Bogor termacet kedua dunia, jangan sampai jadi yang termacet di dunia," ujarnya.

Untuk percepatan industri di luar Jawa, menteri asal Partai Golkar ini menjelaskan, pihaknya saat ini tengah menggarap 3 kawasan industri turunan sawit yakni di Dumai, Bontang, dan Sei Mangkei.

"Di Sumatera ada 2 yang sudah siap yaitu Dumai dan Semangke, itu untuk produk turunan palm oil, yang paling siap Dumai. Tapi yang Bontang ini belum siap juga sampai sekarang, karena di sana masih banyak hutan lindung. Kemudian ditawari pindah saja ke Berau yang rupanya lebih siap," terang Airlangga.

Di luar itu, lanjutnya, kementeriannya juga tengah mendorong pembangunan industri di Kalimantan Utara (Kaltara), dengan terlebih dahulu menjamin pasokan listriknya lewat rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

"Di Kaltara kita dorong dengan bangun PLTA, karena di sana potensi sungainya sangat besar, saya ingin Kaltara ini jadi energy centre yang murah. Energi dari PLTA ini kan yang membuat Inalum bisa bertahan.






Credit  detikFinance

Foto: Grandyos Zafna


Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjawab gugatan yang disampaikan oleh beberapa pihak terhadap Undang-undang (UU) nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak atau tax amnesty kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Terutama soal prinsip pajak di Indonesia.

"Para pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa kebijakan pengampunan pajak bertentangan dengan prinsip pajak yang bersifat memaksa, prinsip keadilan, prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum, prinsip penegakan hukum, serta prinsip keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945," kata Sri Mulyani di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (20/9/2016).

Terkait dengan sifat memaksa pajak, yang merujuk pada pasal 23A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatur bahwa pajak sebagaimana juga pungutan negara lainnya yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang. Menurut Sri Mulyani, kata memaksa tidak dapat dimaknai bahwa pemerintah tidak dapat merumuskan kebijakan pengampunan pajak.

"Karena Pasal 23A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sendirilah yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat secara bersama-sama untuk membentuk suatu kebijakan atas pajak dalam bentuk undang-undang," paparnya.

"Sifat memaksa dalam pajak haruslah dimaknai bahwa setiap wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak dan negara memiliki kewenangan untuk memberi sanksi apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakan tersebut," ujar Sri Mulyani.

Mantan Direktur Bank Dunia tersebut menambahkan, sistem perpajakan sendiri menganut sistem self assessment di mana pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya.

"Hal ini menunjukkan bahwa pola pikir para pemohon dalam memaknai kata memaksa di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah pola pikir yang kurang tepat," tegasnya.

Terkait dengan dalil keadilan yang disampaikan penggugat, menurut Sri Mulyani juga tidak tepat. Sebab kebijakan ini justru akan menimbulkan keadilan seluas-luasnya karena kebijakan pengampunan pajak akan menambah basis jumlah subjek dan objek pajak baru serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak setelah kebijakan pengampunan pajak yang pada akhirnya beban pajak untuk pembangunan menjadi lebih merata dan adil.

Bila melihat total jumlah pekerja yaitu sebesar 114,819 juta jiwa atau rakyat Indonesia yang bekerja statusnya dibandingkan dengan jumlah orang pribadi yang telah terdaftar sebagai wajib pajak yaitu sebesar 27,571 juta jiwa pada tahun 2015, maka terlihat hanya 24, 01% dari potensi jumlah pekerja yang telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

"Artinya terdapat potensi sekitar 87 juta wajib pajak yang belum terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan. Bahkan kalau dikurangi mereka yang pendapatannya tidak kena pajak sekalipun, angkanya masih sangat signifikan," ujarnya.

Sri Mulyani menilai para penggugat hanya melihat dari satu sisi, di mana wajib pajak yang patuh tidak diperlakukan sama dengan wajib pajak yang tidak patuh yang dapat menebus kewajiban pajaknya dengan tarif yang rendah, sehingga dapat merugikan negara.

"Akan tetapi para pemohon tidak melihat manfaat lahirnya Undang-Undang Pengampunan Pajak yang dapat menumbuhkan kepatuhan dan manfaatnya dapat menggerakkan perekonomian secara lebih cepat. Prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak," kata Sri Mulyani.






Credit  detikFinance

Ini Jawaban Sri Mulyani Atas Dalil Penggugat UU Tax Amnesty

Foto: Grandyos Zafna



Jakarta - Banyak pihak yang kemudian mempertanyakan, bahkan di antaranya menggugat Undang-undang (UU) pengampunan pajak atau tax amnesty kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Namun reaksi positif juga nyata terlihat.

Demikianlah disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam paparannya saat menjawab gugatan UU pengampunan pajak di Gedung MK, Jakarta, Selasa (20/9/2016).

"Reaksi positif atas kebijakan pengampunan pajak terhadap pasar keuangan di Indonesia nyata terlihat pada pergerakan indeks harga saham gabungan pada tanggal 27 Juni, yakni sebelum Undang-Undang Pengampunan Pajak disahkan," terangnya.

Pada tanggal 20 Juli 2016, indeks harga saham tercatat pada tingkat 4.836,052 dan setelah UU disahkan indeks meningkat ke 5.242,823 atau ada kenaikan sebesar 406,771 poin. Peningkatan juga terjadi pada nilai kapitalisasi pasar di bursa efek Indonesia pada tanggal 20 Juli yang menembus angka Rp 5.639 triliun.

Di samping itu juga terjadi penguatan nilai tukar rupiah dari Rp 13.335,00 per US dollar pada tanggal 27 Juni setelah disahkan menjadi Rp 13.110,00/US$ pada tanggal 20 Juli atau menguat 225 atau 1,69%. Bahkan pada tanggal 14 Juli menguat ke Rp 13.085,00/US$.

Pada pasar obligasi dan pasar uang juga terjadi reaksi positif, yang terlihat dari penguatan pasar obligasi negara dalam bentuk penurunan yield, sbn, benchmark, tenor 10 tahun dari 7,67% pada tanggal 27 Juni menjadi 6,97% pada tanggal 20 Juli 2016 atau menguat 70 basis poin.

"Bayangkan, 70 basis poin dikalikan outstanding sbn negara yang sangat besar, ini nilainya sangat signifikan," ungkapnya.

Sri Mulyani menambahkan rata-rata suku bunga pasar uang antar bank untuk tenor overnight juga mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 5,43% pada 27 Juni menjadi 4,6% pada tanggal 20 Juli atau turun 83 basis poin.

"Pemerintah tetap berupaya maksimal untuk melaksanakan Undang-Undang Pengampunan Pajak secara konsisten dan kredibel," tegasnya.


Credit  detikFinance

Emir Qatar Serang Kebijakan AS di Suriah

 

Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani saat bertemu Presiden AS, Barack Obama. | (Reuters)

 

NEW YORK - Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, menyerang kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama di Suriah. Meski sebagai sekutu, Qatar frustasi dengan langkah AS yang tidak bisa menghentikan perang saudara di Suriah yang berlarut-larut.

Qatar yang menjadi “rumah” bagi militer AS selama ini menjadi kritikus vokal Presiden Suriah Bashar al-Assad. Sama seperti AS, Qatar juga mendukung pemberontak atau oposisi yang berusaha untuk menggulingkan Assad.

Berbicara di hadapan Majelis Umum PBB, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, mengkritik keras apa yang dia sebut sebagai “garis merah” Obama di Suriah.

Seperti diketahui, pada bulan Agustus tahun 2013, Obama tiba-tiba membatalkan rencana untuk menginvasi rezim Suriah. Padahal, saat itu Obama telah bersumpah menggempur pasukan Assad karena menyeberangi "garis merah" dalam konflik Suriah dan menggunakan senjata kimia.

Kemarahan Obama saat itu muncul sembilan hari setelah terjadi serangan senjata kimia berupa gas Sarin yang menewaskan hingga 1.400 warga Suriah.

”Garis-garis merah yang ditetapkan untuk rezim yang telah mereka langgar, namun mereka yang membatasi garis tidak merasa terprovokasi untuk menaikkan jari,” kata Tamim.

”Garis merah terus bergeser sampai rezim menyadari fakta bahwa tidak ada langit-langit untuk apa dia bisa perbuat tanpa akuntabilitas,” lanjut Tamim, seperti dikutip Reuters, Rabu (21/9/2016).

Sekutu AS menuduh Obama telah menjadi sosok peragu. Intervensi militer Obama di Suriah pada saat ini hanya fokus pada memerangi militan ISIS yang sejumlah wilayah di Suriah dan Irak.

Credit  Sindonews

Obama: Rusia Gunakan Kekuatan untuk Kembalikan Kejayaan

 

Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, pidato di hadapan Majelis Umum PBB, di New York. | (REUTERS)

 

NEW YORK - Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama dalam pidatonya di hadapan Majelis Umum PBB menuduh Rusia menggunakan kekuatan militer untuk mengembalikan kejayaannya yang hilang. Tuduhan Obama ini keluar setelah AS dan Rusia berseberangan dalam krisis Suriah dan krisis Ukraina.

”Dalam dunia yang meninggalkan kekaisaran yang usang ke belakang, kita melihat Rusia berusaha untuk memulihkan kejayaan yang hilang melalui kekuatan,” kata Obama, seperti dikutip dari Guardian, Rabu (21/9/2016).

Tapi, tuduhan Obama itu kontradiksi dengan kondisi militer antara AS dan Rusia. Di mana, anggaran pertahanan dan kehadiran militer AS di luar negeri telah jauh mengalahkan Rusia.

Rusia telah mengalokasikan lebih dari 3 triliun rubel (USD 46 milIar) untuk belanja militernya pada tahun 2016. Angka itu sekitar 20 persen dari total anggaran negara untuk tahun yang sama.

Sedangkan alokasi belanja militer AS tercatat 11 kali lebih banyak dari Rusia. Menurut Departemen Pertahanan AS, anggaran untuk belanja militer pada 2016 sebesar USD585 miliar. Tahun lalu, Washington menghabiskan lebih dari USD560 miliar yang merupakan 54 persen dari total anggaran negara.

Militer AS di luar negeri juga jauh lebih banyak ketimbang Rusia. Sebagai perbandingan, Rusia mempertahankan pangkalan militer di Tajikistan (7.500 prajurit), Belarusia, Armenia, Kyrgyzstan (400 prajurit), Abkhazia (4.000 prajurit) dan fasilitas militer di Vietnam. Rusia juga menggunakan pangkalan militer Kheimim untuk operasi militer Si Suriah.

Sedangkan militer AS, menurut catatan The Nation, ditempatkan di 74 negara dengan hampir 800 pangkalan militer.

Credit  Sindonews

Jet Tempur Israel Tembak Jatuh Drone Hamas

 

Pesawat jet tempur F-15 Angkatan Udara Israel. | (REUTERS)

 

ASHDOD - Pesawat jet tempur Israel menembak jatuh drone milik Hamas di wilayah Ashdod, Israel. Pesawat nirawak Hamas itu ditembak jatuh karena dituduh menerobos wilayah udara Israel pada hari Selasa siang.

”IDF (Pasukan Pertahanan Israel) tidak akan mengizinkan pelanggaran ruang udara, dan akan bertindak dengan tekad melawan setiap upaya seperti itu,” bunyi pernyataan IDF, seperti dikutip dari Jerusalem Post, Rabu (21/9/2016).

Menurut IDF, pesawat tak berawak Hamas berada di bawah pengawasan penuh tak lama setelah lepas landas dari Gaza. Oleh IDF, drone Hamas tidak dibiarkan leluasa menyusup ke Israel.

Dalam beberapa tahun terakhir, drone Hamas telah berkali-kali mendekati wilayah Israel. Bahkan terkadang sudah melanggar wilayah udara Israel, namun selalu ditembak baik oleh rudal darat maupun rudal jet tempur IDF.

Pada bulan Juni 2015, sebuah pesawat tak berawak dari Gaza jatuh di wilayah Israel di dekat pagar perbatasan Gaza dengan Israel. IDF saat itu mengklaim drone tersebut jatuh sendiri di dekat perbatasan Israel.

Pada bulan Februari tahun ini, inspektur Otoritas Penyebarangan bersama dengan lembaga intelijen Shin Bet menggagalkan upaya penyelundupan drone multicopter komersial ke Gaza.

Hamas diketahui mulai menggunakan drone untuk operasi militer sejak perang dengan Israel pada 2014 lalu. Namun, operasi drone Hamas ke wilayah Israel saat itu selalu digagalkan Israel dengan tembakan rudal patriot.

Credit  Sindonews

Oposisi Tak Mau Lagi Diwakili AS dalam Negosiasi Damai Suriah

 

Syria's Tomorrow, salah satu kelompok Oposisi Suriah menuturkan, mereka berharap posisi mediator dalam upaya damai di Suriah bisa diganti. (Istimewa)

 

DAMASKUS -
Syria's Tomorrow, salah satu kelompok Oposisi Suriah menuturkan, mereka berharap posisi mediator dalam upaya damai di Suriah bisa diganti. Selama ini, mediator upaya damai di Suriah diperankan oleh Amerika Serikat (AS) dan Rusia. Dalam negosiasi-negosiasi sebelumnya, AS mewakili pihak oposisi, sedangkan Rusia mewakili kubu pemerintah Suriah.

Syria's Tomorrow berharap, posisi AS bisa digantikan oleh Friends of the Syrian People, sebuah kelompok internasional yang terdiri dari organisasi internasional dan juga sejumlah negara. Juru bicara Syria's Tomorrow, Monzer Akbik mengatakan, saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengganti mediator dalam upaya damai itu. Alasannya, AS dan Rusia telah gagal unuk menjembatani perbedaan antara oposisi dan Damaskus.

Selain itu hubungan antara Moskow dan Washington membuat hal ini menjadi semakin sulit. "Tampaknya relevan untuk kembali ke kelompok pendukung Suriah, yang juga termasuk negara-negara Eropa, serta negara-negara regional dalam rangka upaya untuk mensukseskan upaya damai, di mana Washington dan Moskow telah gagal melakukannya, meski masih ada sedikit harapan," kata Akbik.

"Ketegangan antara Moskow dan Washington mengakibatkan ketidakmampuan untuk mencapai kesepakatan jangka panjang, meskipun semua upaya diplomatik telah dilakukan," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (20/9).

The Friends of Syria adalah kelompok yang beranggotakan negara-negara dan organisasi-organisasi internasional yang bersidang untuk membahas topik krisis Suriah di luar Dewan Keamanan PBB. Kelompok ini terdiri dari sejumlah negara-negara regional, seperti Yordania, Qatar dan Arab Saudi, serta negara-negara Eropa, seperti Inggris dan Italia.

Syria's Tomorrow sendiri adalah kelompok gabungan dari sejumlah oposisi Suriah yang terbentuk pada bulan Maret lalu, sebagai upaya baru untuk menyatukan kekuatan oposisi liberal di bawah satu payung organisasi. Kelompok ini dipimpin oleh Ahmad Jarba, mantan kepala Koalisi Nasional untuk Revolusi Suriah dan Pasukan Oposisi, yang lebih dikenal sebagai Koalisi Nasional Suriah (SNC).

Credit Sindonews

George Soros Siap Investasi Rp6,5 Triliun untuk Pengungsi

 

 

(Reuters/Luke MacGregor)

 

Jakarta, CB -- Miliarder George Soros mengaku akan berinvestasi US$500 juta atau lebih dari Rp6,5 triliun untuk imigran dan pengungsi.

Dalam tulisan opininya di Wall Street Journal, Selasa (20/9), Soros mengatakan investasi akan dimiliki oleh organisasi nirlaba miliknya dan semua pemasukan akan dialirkan melalui program pendanaan Open Society Foundation, yayasan amal Soros untuk mendukung pendidikan, HAM, migrasi, dan pengungsi.

Taipan berusia 86 tahun ini mengaku akan bekerja sama dengan badan pengungsi PBB, UNHCR, dalam investasi untuk imigran dan pengungsi.

"Kami akan berinvestasi di perusahaan perintis, perusahaan besar, inisiatif sosial, dan usaha yang akan dijalankan oleh imigran dan pengungsi. Investasi ini akan sukses," ujar Soros di Wall Street Journal.

Soros adalah pemilik perusahaan investasi Soros Fund Management yang bernilai US$25 miliar.

Komitmen Soros ini datang sehari setelah berakhirnya gencatan senjata di Suriah yang digagas Amerika Serikat dan Suriah.

Saat ini ada 65,3 juta orang yang tersingkir dari rumah mereka di seluruh dunia, berdasarkan data UNHCR. Sebanyak 21,3 juta di antaranya adalah pengungsi, dan 10 juta tanpa kewarganegaraan. Setengah dari jumlah pengungsi dunia berasal dari Suriah, Afghanistan dan Somalia.


Credit  CNN Indonesia

Di PBB, Buruh Migran RI Serukan Penghentian Eksploitasi

 

 

Ketua Aliansi Migran Internasional, Eni Lestari, menyerukan penghentian eksploitasi buruh dan perbaikan nasib buruh yang selama ini seakan terabaikan. (Dok. UN Media)

 

Jakarta, CB -- Ketua Aliansi Migran Internasional, Eni Lestari, memaparkan berbagai permasalahan yang dialami para buruh migran dalam sesi pembukaan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-71 di Amerika Serikat. Eni menyerukan penghentian eksploitasi buruh dan mendesak pemerintah untuk lebih memerhatikan nasib para buruh migran yang selama ini seakan terabaikan.

Pada KTT PBB yang berfokus pada pengungsi dan migran di New York pada Senin (19/9), Eni membuka pidatonya dengan menyoroti bahwa ia merupakan perwakilan pertama dari 244 juta buruh migran dunia yang akhirnya dapat menyampaikan aspirasi di mimbar PBB. "Setelah bertahun-tahun tak punya suara dan seakan tak terlihat, kami kini dapat menyuarakan pendapat," tutur Eni, seperti dalam pernyataan yang diterima CNN Indonesia.

Dalam pidato itu, Eni menceritakan impian masa kecilnya, yakni mengenyam pendidikan tinggi dan berkontribusi kepada masyarakat -- hal yang tak kunjung dapat diraih karena keterbatasan biaya. Ia kemudian memutuskan menjadi buruh migran demi menafkahi keluarganya.

"Seperti banyak [rekan buruh] lainnya, saya tidak memiliki pilihan lain selain bekerja di luar negeri sebagai pekerja domestik migran, sehingga keluarga saya bisa makan, terbebas dari utang, dan adik-adik saya bisa bersekolah," ujarnya.

Meski iming-iming upah besar, menjadi buruh migran bukan tanpa masalah. "Untuk sebagian besar migran, janji akan kehidupan lainnya seakan seperti sebuah kebohongan. Kami terjebak dalam lilitan utang, diperdagangkan menjadi budak, hak-hak kami dirampas, kami disiksa. Banyak yang menghilang dan bahkan tewas," tutur Eni.

Ia menegaskan bahwa keberadaan kaum buruh migran dan pengungsi sering kali terabaikan, meski turut memberikan kontribusi kepada negara. "Tak peduli seberapa keras kami bekerja, kami tidak akan pernah disebut sebagai pekerja, tak akan pernah dipandang sebagai manusia bermartabat dan sederajat," ujarnya.

Eni juga menyoroti bahwa buruh migran rentan terhadap praktik eksploitasi dan perdagangan manusia. "Impian kami berubah jadi mimpi buruk. Mimpi buruk yang dihasilkan dari sistem yang hanya mementingkan keuntungan bisnis dari migrasi dan mengizinkan perusahaan menekan upah. Masa depan kami buram," ujarnya.

"Kelemahan kami dieksploitasi, dan berbagai kebijakan migrasi memanfaatkan ketidakberdayaan kami. Kami dianggap ancaman terhadap keamanan, sementara kami bertranformasi menjadi industri yang menghasilkan pundi-pundi uang yang disebut 'kesempatan pembangunan' oleh beberapa negara," kata Eni.

Eni berharap aspirasi yang ia sampaikan dapat mendorong terciptanya kebijakan yang dapat mengubah kehidupan para buruh migran. "Mari ciptakan kebijakan nyata yang dapat diterapkan, dan memastikan bahwa kebijakan itu tidak akan memperdalam praktik eksploitasi, pemaksaan migrasi, konflik, dan kemiskinan," ujarnya.

Terkait dengan pidato Eni, Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI) menyerukan agar pemerintah Indonesia harus semakin membuka diri, mendengarkan tuntutan migran, dan segera mengambil langkah strategis untuk memperbaiki permasalahan buruh migran Indonesia dengan memastikan sistem yang adil dan perlindungan yang kuat.

"Pesan singkat Eni Lestari telah mewakili suara dan tuntutan migran dunia seperti yang selama ini kami tuntut. Apa yang disampaikannya itu benar dan kami adalah saksi ketidakadilan, kekerasan dan eksploitasi yang kita lihat dan rasakan setiap hari," ungkap Koordinator JBMI, Sringatin dalam pernyataan bersama dengan Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia dan The Institute for National and Democratic Studies.




Credit  CNN Indonesia

Pesawat mata-mata U-2 jatuh, tewaskan seorang pilot

Washington (CB) - Seorang pilot Amerika Serikat tewas dan seorang lainnya cedera setelah keduanya melontarkan diri dari pesawat mata-mata U-2 ketika menjalani latihan di wilayah pedesaan California, menurut keterangan Angkatan Udara, Selasa (20/9).

Pesawat tersebut jatuh sekitar pukul 9.00 waktu setempat sesaat setelah lepas landas di kawasan tidak berpenghuni di daerah Sutter, di utara ibu kota negara bagian Sacramento, menurut pernyataan Angkatan Udara.

Angkatan Udara awalnya mengungkapkan kedua pilot melontarkan diri dengan selamat, namun kemudian menyatakan salah satu pilot tewas.

AFP melaporkan, pesawat mata-mata tersebut merupakan milik Skuadron Reconnaissance Pertama di Pangkalan Udara Beale.

Juru bicara Beale Tristan Viglianco mengatakan pihaknya belum mengetahui apakah korban tewas saat melontarkan diri atau sesudahnya.

Pesawat mata-mata U-2 menjadi sorotan dunia saat Perang Dingin ketika salah satu pesawat mata-mata rahasia tersebut yang diterbangkan oleh pilot Gary Powers ditembak jatuh di Uni Soviet.

Angkatan Udara AS masih mengoperasikan 33 unit U-2, lima di antaranya merupakan pesawat latihan dengan dua kursi.

Dengan ketinggian maksimum 70.000 kaki, U-2 awalnya dirancang untuk terbang di luar jangkauan pertahanan udara Soviet.




Credit  ANTARA News

Pesawat Mata-mata Amerika Serikat U-2 Jatuh

Pesawat mata-mata Amerika Serikat U-2 "Dragon Lady" dilaporkan mengalami kecelakaan tidak lama setelah lepas landas di di Northern California, 21 September 2016. Pesawat mata-mata dari 9th Reconnaissance Wing di Pangkalan Udara Beale dan ditugaskan ke 1th Reconnaissance Squadron. REUTERS/U.S. Air Force/Brian Ferguson

 

Reruntuhan pesawat mata-mata U-2 "Dragon Lady" yang terjatuh setelah lepas landas dari Pangkalan Udara Beale, Northern California, 21 September 2016. Angkatan Udara Amerika Serikat melaporkan satu pilot tewas dan satu lagi cidera setelah mereka keluar dengan kursi lontar. Hector Amezcua/The Sacramento Bee via AP

 

Tim inspeksi dari Angkatan Udara Amerika Serikat memeriksa reruntuhan pesawat mata-mata U-2 "Dragon Lady" yang jatuh di pegunungan Sutter Butte, dekat Yuba City, California, 21 September 2016. AP/Rich Pedroncelli

 

Petugas dari Angkatan Udara Amerika Serikat memeriksa reruntuhan pesawat mata-mata U-2 "Dragon Lady" yang jatuh saat latihan di pegunungan Sutter Butte, dekat Yuba City, California, 21 September 2016. AP/Rich Pedroncelli

 

Reruntuhan pesawat mata-mata U-2 "Dragon Lady" yang terjatuh setelah lepas landas dari Pangkalan Udara Beale, Northern California, 21 September 2016. AP/Rich Pedroncelli

 

Pesawat mata-mata U-2 Dragon Lady merupakan salah satu pesawat mata-mata legendaris. Pesawat ini pernah ditembak jatuh Uni Soviet, pada tahun 1960 dan pilotnya, Francis Gary Powers ditawan Uni Soviet. Saat ini, U-2 Dragon Lady merupakan pesawat mata-mata tertua yang dimiliki Amerika Serikat. Airman 1st Class Ramon A. Adelan/Released U.S. Air Force via AP

Credit  Tempo.co

Obama desak Israel akhiri pendudukan di Palestina

 

Presiden Amerika Serikat Barack Obama (REUTERS/Kevin Lamarque)

 

Perserikatan Bangsa-bangsa (CB) - Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengatakan Israel akan mendapat keuntungan jika menyadari bahwa mereka tidak bisa secara permanen menduduki tanah Palestina.

Pada saat yang sama, Palestina akan beruntung jika mengakui keabsahan Israel dan menolak hasutan, kata Obama ketika menyampaikan pidato di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Selasa.

Upaya Obama untuk mewujudkan perjanjian perdamaian Israel-Palestina mengalami kegagalan selama hampir delapan tahun masa kepemimpinannya di Gedung Putih. Upaya terakhir yang dilancarkan Menteri Luar Negeri John Kerry juga rontok pada 2014.

Para pejabat AS menyampaikan kemungkinan bahwa Obama akan mengungkapkan garis besar parameter kesepakatan setelah pemilihan presiden pada 8 November dan sebelum ia meninggalkan jabatannya sebagai presiden pada Januari.

Ketika berpidato pada sidang Majelis Umum tahunan PBB untuk terakhir kalinya sebagai presiden, Obama juga mengatakan Rusia sedang berupaya memulihkan "kejayaan yang hilang" melalui pengerahan kekuatan.

Ia memperingatkan Rusia bahwa jika negara itu "terus mencampuri urusan tetangga-tetangganya...kebesaran (negara itu) akan hilang dan perbatasan-perbatasan miliknya menjadi kurang aman."

Rusia pada 2014 mencaplok semenanjung Krimea milik Ukraina setelah unjuk rasa selama berbulan bulan di Kiev, membuat Presiden Ukraina yang pro-Moskow, Viktor Yanukovich, terdepak dari jabatannya.

Menyangkut persengketaan internasional seputar Laut China Selatan, Obama mengatakan, "Penyelesaian yang damai bagi sengketa itu seperti yang dianjurkan oleh hukum akan memberikan stabilitas lebih luas dibandingkan dengan militerisasi di batuan dan karang."

China menyatakan hampir seluruh Laut China Selatan sebagai wilayah miliknya.

Melalui wilayah perairan itu, kapal-kapal berlalu lalang membawa komoditas dengan nilai transaksi sebesar lima triliun dolar AS (Rp65,7 biliun) setiap tahunnya.

Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam juga memiliki klaim di wilayah Laut China Selatan.

Wilayah perairan itu juga diyakini kaya akan sumber daya energi dan pasokan ikan.

Pada Juli, pengadilan arbitrase di Den Haag mengatakan bahwa klaim China di perairan tersebut tidak sah. Kasus itu dibawa ke pengadilan Den Haag oleh Filipina.

Beijing menolak untuk mengakui putusan tersebut, demikian Reuters.



Credit  ANTARA News

Geopolitik dan perang dunia terselubung di Suriah

 

Perang saudara Suriah diyakini sebagai keterusan dari persaingan ideologis antara Iran dan Saudi, selain persaingan membangun akses gas ke Eropa antara Qatar dan Iran, seperti terlihat dalam gambar. Iran berusaha membangun jalur pipa gas melalui Iran-Irak-Suriah yang sampai di Eropa tanpa melalui Turki, sebaliknya Qatar ingin membangun jalur jalur pipa gas Qatar-Saudi-Yordania-Suriah-Turki. (oil-price.net)

 

Jakarta (CB) - Perang saudara di Suriah sudah tak bisa dilihat lagi sebagai konflik domestik semata karena telah menjadi ajang banyak negara untuk saling membendung dan menanamkan pengaruh.

Awalnya yang terjadi di Suriah adalah gerakan prodemokrasi yang disemai dari protes sosial yang menular dari revolusi Tunisia yang mengawali apa yang kemudian disebut Arab Spring.

Tetapi, setelah lima tahun perang, yang terjadi di Suriah sekarang tak lagi soal demokratisasi melawan kediktatoran. Bukan pula semata perang saudara antara kelompok-kelompok berbeda kepentingan.

Sebaliknya, mengutip Huffington Post, Suriah telah menjadi teater perang terselubung (proxy war) antara Amerika Serikat, Rusia, Iran, Arab Saudi, Qatar, Turki, Uni Eropa, dan bahkan Hizbullah di Lebanon.

Dan prolog perang terselubung itu setidaknya berawal pada dua hal, yakni membendung pengaruh Iran dan persaingan membuat jalur distribusi gas ke Eropa yang dahaga mencari alternatif gas lebih murah dan nyaman ketimbang gas Rusia.


Jalur pipa gas
Simpul pertama ditarik dari salah satu pilar kebijakan luar negeri AS dan Uni Eropa di Timur Tengah, yakni mengasingkan Iran. Kejatuhan Bashar al-Assad yang berasal dari minoritas Syiah Alawiyah dan menjadi sekutu utama Iran di Timur Tengah akan menjadi pukulan hebat bagi kampanye Iran dalam menentang Barat, AS dan Israel.

Sebaliknya, aliansi strategis Iran-Suriah akan membuat Iran bisa membentuk "Poros Syiah" (Iran-Irak-Suriah-Hizbullah di Lebanon) yang mengancam kekuatan Sunni Arab seperti Saudi dan juga Israel.

Poros ini juga membuat Iran mendapat jalan keluar dari sanksi ekonomi Barat, menjadi alat untuk melancarkan perang terselubung di Suriah demi menaikkan posisi tawar dalam masalah nuklir dan menangkal ancaman militer Israel.

Simpul kedua adalah pertarungan membangun jalur pipa gas antara Qatar dan Iran. Kedua negara mengusahakan ladang gas bercadangan terbesar di dunia, persis di tengah Teluk Persia, di Parsi Selatan (Iran) dan Kubah Utara (Qatar).

Iran mengeluh sanksi internasional telah membuatnya tak bisa mengekstrak gas secepat dilakukan Qatar.

Pada 2015, Iran, Irak dan Suriah menyepakati perjanjian pembangunan jalur pipa gas dari Teluk Persia ke Laut Tengah untuk mencapai Eropa.

Sebelum itu, Qatar yang harus mengangkut gas ke Eropa dengan memutar lewat Selat Hormuz, Laut Merah, Terusan Suez, sebelum mencapai Laut Tengah, berencana membangun jalur pipa gas serupa melalui Arab Saudi, Yordania, Suriah, Turki dan daratan Eropa.

Namun Assad memilih bersepakat dengan Iran, selain demi menghormati Rusia yang sudah menjalin kesepakatan pasokan energi jangka panjang dengan Suriah.

Eropa yang tergantung kepada gas Rusia, berusaha mencari pemasok gas dengan harga lebih murah. Aspirasi itu selaras dengan keinginan Qatar.

Eropa berkeyakinan rezim Sunni di Suriah akan bisa memuluskan rencana jalur pipa gas Qatar-Saudi-Yordania-Suriah-Turki sehingga Eropa mendapatkan gas untuk mengurangi ketergantungan kepada Rusia. Skenario rezim Sunni di Suriah juga akan membuat Eropa semakin bisa mengisolasi Iran.

Namun Rusia tak membiarkan hal itu terjadi untuk kemudian melakukan intervensi langsung di Suriah, sebagian besar demi menutup alternatif gas untuk Eropa karena jika Eropa mendapatkan pilihan gas yang lebih murah niscaya memukul ekonomi Rusia.

Lebih dari itu, intervensi militer di Suriah adalah juga unjuk kekuatan Rusia dalam menggertak negara-negara bekas satelit Uni Soviet yang kini ramai-ramai meminta perlindungan NATO, termasuk Ukraina yang kehilangan Semenanjung Krimea.

Saudi, Iran, Hizbullah
Pada matra lain, petualangan Iran di Suriah membuat Saudi merasa dikepung.  Iran sudah mencatat sukses menyanggga rezim-rezim Syiah di Irak dan Yaman yang keduanya berbatasan langsung dengan Saudi yang sekitar 15 persen penduduknya Syiah dan aktif menuntut persamaan hak yang memicu pergolakan di sana.

Poros Syiah Iran-Irak-Suriah, ditambah Hizbullah di Lebanon dan Yaman, jelas mengepung Saudi dari berbagai sudut. Saudi hanya bebas dari ancaman aliansi Syiah di sebelah barat di perbatasan Yordania dan Laut Merah.

Konflik Suriah dan Irak pun semakin terbakar isu Syiah kontra Sunni, padahal alasan ideologis lebih sering merupakan selubung untuk perebutan pengaruh antarpenguasa kawasan yang saling bersaing.

Saudi tak memiliki agresivitas seperti Iran yang aktif mengirimkan kontingen-kontingen tempurnya ke medan perang Irak, Suriah dan Yaman, namun Saudi memiliki instrumen sama mengerikannya dengan senjata, yakni minyak.

Saudi dan juga AS adalah aktor utama di balik turunnya harga minyak.  Harga minyak yang rendah akan membatasi energi perang Iran yang baru saja terbebas dari sanksi internasional. Sebaliknya, harga minyak tinggi akan membuat Iran dan Rusia semakin agresif membiayai petualangan-petualangan politik dan militernya di luar negeri.

Bagi Iran sendiri, Suriah adalah jalur kunci menuju Eropa lewat Laut Tengah. Iran ingin membangun jalur distribusi minyak dan gas ke Eropa dengan membangun jalur pipa energi melalui Suriah, setelah Irak kini diperintah rezim mayoritas Syiah pro-Iran.

Iran juga ingin menancapkan pengaruh kuatnya di Suriah yang berbatasan langsung dengan Lebanon di mana Hizbullah menjadi salah satu aktor terkuat di kawasan ini dan menjadi sekutu utama Iran dalam menghadapi Israel.

Iran berkepentingan menyangga Assad karena jika Assad tumbang, maka tamatlah petualangan Iran di Timur Tengah.

Aspirasi Iran itu dalam selaras dengan Rusia yang telah menjadi sekutu tradisional Suriah sejak era Uni Soviet.

Rusia berkepentingan menghambat jalur pipa gas Qatar-Arab Saudi-Suriah-Turki-Eropa yang sudah pasti mengancam dominasi gasnya di Eropa. Membiarkan Eropa mendapatkan alternatif gas yang lebih murah adalah mimpi buruk bagi Rusia.

Lain halnya dengan Hizbullah di Lebanon. Kombinasi kaitan emosional sesama Syiah dan pertimbangan geopolitik serta kawasan membuat Hizbullah menganggap aspirasi mempertahankan rezim Assad sebagai kepentingan strategis utamanya. Kemenangan atau kejatuhan Assad akan berarti kemenangan atau kejatuhan bagi Hizbullah.

Turki dan Israel

Peran Turki dalam konflik Suriah lain lagi. Koran Inggris The Guardian edisi 2 September 2016 menyebut ofensif Turki ke Suriah belakangan ini semakin menguatkan pandangan bahwa semua pihak yang berkepentingan di Suriah hanya berperang demi kepentingannya sendiri, bukan demi rakyat Suriah.

Faktanya, Turki memang lebih mengkhawatirkan Kurdi, ketimbang siapa pun di Suriah, termasuk ISIS dan rezim Assad.

Menurut Institute for Islamic Strategic Affairs, sejak awal konflik Suriah, kebijakan luar negeri Turki di Suriah berpilar kepada tiga hal, yakni (1) melindungi perbatasan dan kedaulatan Turki, (2) mengendalikan situasi keamanan internal sehingga tak mengancam Turki, dan (3) menggulingkan Assad dengan mendukung rezim yang menguntungkan Turki di Suriah.

Dikritik Barat karena tak cukup berbuat dalam menangkal ISIS, Turki memandang sepanjang ISIS tak menyerang langsung mereka, tak ada alasan bagi Turki untuk menambah musuh selain rezim Assad yang juga berusaha digulingkan Uni Emirat Arab, Saudi, Qatar dan kebanyakan negara Arab Sunni.

Situasi berubah manakala ISIS membuka konfrontasi langsung dengan Turki lewat serangan bom bunuh diri di tanah Turki. Turki juga menjadi terlecut setelah AS aktif memperkuat kelompok Kurdi Suriah yang sangat instrumental dalam memukul ISIS di Suriah. Turki menjadi kian khawatir karena rangkaian sukses Kurdi di Suriah dan juga Irak, akan memperkuat aspirasi separatisme warga Kurdi di Turki.

Kemudian, setelah AS dan Barat menjadi lebih terobsesi menghancurkan ISIS, bukan lagi fokus menggulingkan Assad yang disebut Turki sebagai sumber masalah Suriah, Turki kini menempuh jalan lebih pragmatis "berbaikkan" dengan Assad dan Rusia yang sama-sama melihat Kurdi ancaman utama mereka karena selain Front Nusra yang disebut Barat teroris namun diam-diam mendapat simpati Arab Sunni dan Turki, pejuang Kurdi adalah lawan paling tangguh baik bagi ISIS maupun rezim Assad.

Yang juga menarik dicermati adalah sikap Israel. Poros Iran-Irak-Suriah yang dilanjutkan ke Lebanon melalui Hizbullah, adalah ancaman nyata bagi negara Yahudi ini. Jika poros Syiah itu menguat, Israel semakin terbuka dari ancaman militer karena Iran akan semakin leluasa memasok dukungan kepada Hizbullah yang saat ini menjadi satelit Iran yang paling efektif dalam menggertak Israel.

Kini pendulum perang bergerak ke pihak Assad, berkat dukungan serangan udara Rusia dan partisipasi aktif militer Iran dan Hizbullah.  Inisiatif gencatan senjata AS dan Rusia pun malah membuat Assad menjadi percaya diri dengan bersumpah merebut kembali setiap jengkal wilayah yang jatuh ke pihak lawan.

Bahkan pada 19 September lalu Suriah berani menembakkan rudalnya ke arah pesawat tempur Israel di perbatasan negara itu di Dataran Tinggi Golan.

Koran Israel, Jerusalem Post, edisi 20 September 2016, menyebut insiden itu sebagai bukti naiknya kepercayaan diri pasukan Assad yang bukan mustahil menyeret Israel dalam konflik Suriah. Lagi pula selama ini Israel, seperti diyakini para pakar strategis internasional, diam-diam mendukung kelompok perlawanan Sunni di Suriah. Israel pula, bersama Barat dan AS serta Arab Saudi, yang disebut-sebut berada di balik kampanye perubahan rezim Suriah, setelah Assad cenderung lebih suka bersekutu dengan Iran.

Intinya, perang saudara Suriah tak bisa disederhanakan sebagai konflik domestik, apalagi disebut sebagai konflik Syiah kontra Sunni. Yang jelas, rakyat Suriah telah menjadi korban terbesar konflik ini.  Sudah sekitar 400.000 nyawa melayang akibat perang saudara Suriah dan jutaan terusir dari tanah airnya.

Dunia harus menyelamatkan rakyat Suriah. Dan untuk itu mesti ada terobosan baru nan radikal dari negara-negara yang bebas kepentingan dari konflik Suriah untuk intensif mendorong masalah Suriah diselesaikan lewat mekanisme PBB.

Mungkin itu posisi yang bisa dimainkan Indonesia yang bagaimana pun tetap menjadi aktor penting di dunia Islam.


Credit  ANTARA News

PBB tangguhkan semua konvoi bantuan di Suriah pascaserangan

 

Ilustrasi - Barisan truk berisi bantuan memenuhi jalan sebelum tiba di Damaskus dalam foto handout yang dirilis Rabu (17/2/2016). (REUTERS/Syrian Arab Red Crescent/Handout via Reuters)

 

Jenewa (CB) - Perserikatan Bangsa-Bangsa, Selasa (20/9), mengatakan menangguhkan semua konvoi bantuan kemanusiaan di Suriah setelah serangan udara mematikan menghantam beberapa truk yang mengantarkan bantuan di dekat Aleppo, menewaskan seorang anggota staf Gerakan Bulan Sabit Merah dan warga sipil.

Sebagai "langkah keamanan darurat, pergerakan konvoi lain di Suriah telah dihentikan," ujar Jens Laerke, juru bicara badan kemanusiaan PBB kepada wartawan di Jenewa.

Insiden tersebut menandai "saat yang begitu muram bagi lembaga kemanusiaan di Suriah dan tentu di seluruh dunia," katanya, menekankan bahwa "rasanya penting bagi kami untuk mencari fakta melalui penyelidikan independen." 

PBB mengatakan sedikitnya 18 truk dalam konvoi sebanyak 31 kendaraan hancur pada Senin malam dalam perjalanan mereka untuk memberikan bantuan kemanusiaan ke kota Orum al Kubra, yang terkena dampak serangan paling besar.

Observatorium HAM Suriah menyebutkan bahwa 12 sukarelawan Bulan Sabit Merah dan beberapa pengemudi tewas dalam serangan itu.

Juru bicara Palang Merah Benoit Carpentier mengatakan kepada wartawan bahwa direktur subcabang Bulan Sabit Merah Suriah tewas, bersama sejumlah warga sipil.

Laerke mengatakan bahwa konvoi tersebut membawa bantuan makanan dan nonmakanan untuk sekitar 78.000 orang, sebagaimana dilaporkan AFP.



Credit  ANTARA News

Militer Suriah bantah serang rombongan bantuan di Aleppo

 

Pesawat militer Rusia mengudara sesaat setelah lepas landas, sebagai bagian dari penarikan pasukan Rusia dari Suriah, di pangakalan militer Hmeymim, Suriah, Rabu (16/3/16). (REUTERS/Russian Ministry of Defence/Vadim Grishankin/Handout via Reuters)

 

Damaskus (CB) - Militer Suriah pada Selasa membantah telah menyerang rombongan bantuan di Provinsi Aleppo, Suriah Utara, demikian laporan stasiun televisi nasional Suriah.

Militer Suriah menyatakan laporan yang berbicara mengenai serangan udara terhadap rombongan bantuan di pinggiran utara Aleppo tak berdasar, lapor Xinhua-OANA.

Beberapa kelompok oposisi menuduh pesawat tempur Suriah dan Rusia menyerang rombongan tersebut.

Organisasi kemanusiaan di Suriah mengutuk serangan itu pada Selasa.

Dalam pernyataan bersama, SARC serta Komite Palang Merah Internasional (ICRC) serta Federasi Masyarakat Bulan Sabit Merah Palang Merah Internasional (IFRC) mengatakan mereka marah oleh serangan mengerikan tersebut, yang dilancarkan pada Senin malam (19/9) terhadap satu gudang SARC dan rombongan bantuan di Orem Al-Kubra di pinggiran Aleppo.

Pernyataan bersama itu mengatakan 20 warga sipil tewas selain seorang anggota staf SARC, Omar Barakat, demikian laporan Xinhua. Serangan tersebut dilancarkan saat organisasi bantuan sedang membongkar muatan yang membawa barang bantuan, kebanyakan barang bantuan itu hancur.

"Serangan tersebut membuat ribuan warga sipil kehilangan bantuan medis dan makanan yang sangat mereka perlukan," kata pernyataan bersama itu.

Pada Selasa, SARC menyatakan organisasi tersebut akan membekukan operasi selama tiga hari akibat serangan itu. PBB pada Selasa juga mengumumkan badan dunia tersebut telah membekukan pengiriman semua rombongan bantuan di Suriah, setelah beberapa truknya diserang oleh pesawat udara di dekat Aleppo pada Senin.




Credit  ANTARA News

Korut Klaim Sukses Lakukan Uji Coba Mesin Roket

 

Kim Jong-un dan Lee saat membantu latihan militer pada tahun 2011/dok: worldnewsdailyreport.com

CB, Pyongyang - Korea Utara kembali melakukan uji coba mesin roket untuk meluncurkan satelit. Menurut laporan media pemerintah Korut, percobaan itu berlangsung dengan sukses.
Kim Jong-un meminta para ilmuwan dan insinyur untuk membuat persiapan peluncuran satelit sesegera mungkin. Menurut laporan KCNA, diktator itu turut mengawasi uji coba di situs peluncuruan satelit Sohae, di mana pada Februari lalu Korut juga dikabarkan telah meluncurkan roket pembawa satelit.

Menurut laporan tersebut, pengujian mesin roket akan memberikan Korut kemampuan pengangkut yang cukup untuk meluncurkan berbagai jenis satelit, termasuk untuk mengobservasi Bumi.
KCNA menambahkan, Kim Jong-un menyerukan peluncuran lebih banyak roket untuk membuat Korea Utara menjadi pemilik satelit geostasioner dalam beberapa tahun mendatang.
Dikutip dari BBC, Selasa (20/9/2016), tindakan itu dilihat oleh para pengamat sebagai indikasi bahwa Pemerintah Korut akan meluncurkan roket dengan jangkauan panjang dalam waktu dekat.
Walaupun Korea Utara bersikeras bahwa program angkasa luar itu murni untuk urusan ilmiah, namun AS, Korea Selatan, dan China mengatakan bahwa peluncuran roket tersebut bertujuan untuk membangun misil balistik antar negara.
Pada awal bulan ini, Korut telah melakukan uji coba nuklir bawah tanah dan dianggap sebagai yang terkuat yang dimiliki oleh Korut hingga saat ini.
Korut secara rutin mengklaim tentang perkembangan program nuklir dan misilnya. Namun menurut para analis, sebagian besar klaim tersebut tak mungkin untuk diverfikasi secara independen.
Seperti dilansir dari Reuters, Pemerintah AS dan China telah memulai diskusi tentang kemungkinan resolusi sanksi PBB. Namun Beijing belum mengatakan secara langsung apakah mereka akan mendukung langkah-langkah yang lebih keras keras terhadap Pyongyang.
China merupakan sekutu dan mitra dagang utama Korea Utara, namun Negeri Tirai Bambu itu makin tidak memiliki toleransi akibat tindakan militer dan retorika agresif Kim Jong-un.
China juga mendukung diberlakukannya sanksi keras jika Korut melakukan suatu hal yang dianggap membahayakan. Namun mereka telah berulang kali mengatakan, langkah itu tak menjadi jawaban utama atas masalah ini.

Credit  Liputan6.com

Jika Ekspor Pasir Timah Diteruskan, Cadangan di RI Bisa Habis

Foto: Istimewa/dok PT Timah



Nusa Dua - Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi (Bappebti) Bachrul Chairi mengatakan dalam 10-15 tahun ke depan cadangan timah Indonesia bisa habis jika terus dilakukan ekspor pasir timah. Saat ini Indonesia sudah melarang ekspor dalam bentuk pasir timah tetapi dianjurkan untuk mengekspor dalam bentuk value added.

Sebelum ada aturan perdagangan ekspor melalui Indonesia Commodity and Derivative Exchange, ekspor Indonesia dalam bentuk pasir dan belum diolah lebih dari 100.000 ton sehingga bila dibiarkan selama 5 tahun ketersediaan timah di Bangka Belitung akan habis. Pada waktu itu, harga ekspor ditentukan oleh negara lain sebagai konsumen, tetapi kini volume Indonesia lebih kecil dan harganya lebih baik sehingga dapat memperpanjang pasokan untuk timah hingga 10-15 tahun ke depan dan menambah royalti bagi daerah.

"Contohnya kenapa waktu sebelum 2013 kurang lebih ekspor Malaysia dan Singapura lebih besar dari kita pertanyaannya dari mana? Padahal mereka nggak punya sumbernya mereka ambil pasir dri sini mereka olah. Padahal kan value addednya kan ada di sini untuk itu kita nggak boleh lagi dalam bentuk pasir harus dalam bentuk jadi," kata Bachrul, di Hotel Sofitel, Nusa Dua Bali, Bali, Senin (19/9/2016).

Selama 10-15 tahun ke depan, daerah harus bisa menyiapkan diri apakah lahan tambang tersebut ingin dibiarkan terbengkalai atau dikembangkan menjadi pariwisata. Bachrul khawatir jika oknum penjual timah dalam bentuk pasir masih terus terjadi ke negara lain maka dikhawatirkan Indonesia menjadi negara importir timah.

"Iya habis setelah itu makanya kita harus siapkan perpanjang. Apakah hasil tambang akan ditinggalkan gitu aja atau dikembangkan jadi pariwisata atau manufaktur. Jadi 15 tahun ini lah waktu buat Pemda berpikir untuk daerah itu apa. Kalau nggak ada, ya terpaksa kita impor kalau kita sudah tidak punya lagi cadangan untuk industri karena kalau minyak masih ada cadangan," kata Bachrul.

Kini kebutuhan dalam negeri untuk timah ada 5%. Saat ini, pengusaha diimbau untuk mengekspor secara legal untuk menambah pemasukan bagi negara.

"Nah ini penting untuk Indonesia dan juga daerah karena dengan sekarang mereka punya pendapatan yang jelas dari royalty karena ekspor dikaitkan kewajiban dia langsung dengan mereka bayar royalty. Yang sekarang diaturnya sehingga pemerintah dan Pemda memiliki pemasukan, dana yang cukup dari royalty untuk membangun, ICDX merupakan gateway tapi manfaat inilah yang kita ciptakan untuk manfaatnya lebih banyak Indonesia," ujar Chairi.

Indonesia paling banyak mengekspor ke Singapura, karena negara tetangga itu membeli timah Indonesia untuk dijual lagi ke negara lain ketika harga dunia mahal. Saat ini Indonesia sedang membangun Pusat Logistik Berikat (PLB) yang digunakan untuk menyimpan pasokan timah daripada harus menyimpan di Singapura yang telah mulai tahun 2016.

"Untuk itu lagi diciptakan finalisasi nanti penjelasannya ada pusat logistik berikat PLB, rencananya ICDX punya gudang daripada disimpan di Singapura bisa disimpan oleh Asosiasi berikat di PLB, soal nanti financingnya dari internasional baru masuk Singapura, lebih murah biayanya, boleh kira-kira gitu. jadi nggak perlu distok di Singapura, di sini saja," ujarnya.





Credit  detikFinance

Daftar Tax Amnesty di Injury Time, Ketum KADIN: 1 Pengusaha Perusahaannya Ribuan

Foto: Eduardo Simorangkir



Jakarta - Pelaksanaan periode pertama program pengampunan pajak atau tax amnesty memasuki masa injury time karena akan berakhir pada tanggal 30 September nanti. Periode pertama menjadi periode dengan tarif tebusan paling rendah, dan dirasa paling menguntungkan bagi para wajib pajak yang ingin menebus 'dosa' nya selama ini dalam urusan perpajakan.

Tapi baru sedikit pengusaha besar yang diketahui mendaftarkan diri mengikuti program pemerintah ini. Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Rosan P Roeslani mengatakan, para pengusaha lainnya bukan tidak mau segera mengikuti program tax amnesty.

Hanya saja, ada sejumlah persoalan yang terlebih dahulu harus dituntaskan pengusaha sebelum mengikuti program ini.

Setidaknya ada tiga persoalan, yang pertama adalah, para pengusaha membutuhkan waktu untuk menyelesaikan konsolidasi dana atau hartanya untuk ikut tax amnesty.

Rosan mengungkapkan, ada ratusan bahkan ribuan perusahaan yang dimiliki oleh pengusaha dan butuh konsolidasi sehingga proses ini cukup lama.

"Saya contohkan mau ikut tax amnesty, perusahaan yang mau kita ikutkan itu kan bukan puluhan, ratusan, bahkan ada yang ribuan. Seribu lebih itu bahkan ada. Saya tahu sekali itu ada. Dan semua itu sangat butuh waktu," ujar dia saat ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Senin (19/9/2016).

Selain itu, banyaknya pengusaha yang memiliki perusahaan cangkang di luar negeri menambah panjang proses administrasi ini. Hal ini mengingat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai perusahaan cangkang (SPV) juga baru saja dirilis.

"Begitu yang dikonsolidasi itu juga kan harus rapi, kita ingin melaporkannya dengan rapi. Sedangkan PMK mengenai SPV atau perusahaan cangkang saja belum begitu lama keluarnya. Para pengusaha rata-rata memakai SPV yang di luar. Itu pun harus dikonsolidasikan juga," tambahnya.

Yang terakhir adalah banyak para pengusaha yang ingin memasukkan dana luar negeri ke perusahaan-perusahaan sendiri yang ada di pasar modal. Ia berujar, banyak hal-hal teknis yang membuat prosesnya tidak bisa selesai dalam waktu yang singkat.

"Banyak yang mau masuk ke pasar modal. Di pasar modal juga kan ada proses pasar modal yang harus kita ikuti. Paling gampang, manggil RUPS perusahaan sendiri yang sudah terdaftar di pasar modal itu 2x14 hari. Itu saja sudah satu bulan. Jadi proses administrasi yang mendorong ini lewat dari satu bulan," jelasnya.

Mengenai adanya upaya perbankan luar negeri yang menghambat, menurutnya hal tersebut tidak menjadi masalah. Menurutnya, hal tersebut merupakan mekanisme wajar yang dilakukan oleh suatu bank, termasuk bank Indonesia.

"Saya bilang itu bukan hambatan. Karena dari dulu bank-bank di Singapura kalau kita menarik dana pasti ditanya, kegunaannya untuk apa. Ini underline transaksi nya apa. Itu pasti ditanya. Bukan hanya sekarang. Saya rasa bank-bank di Indonesia juga begitu kan," tutur dia.

"Perbankan di kita pun kalau mau ngeluarin dana besar, pasti akan mencoba untuk dana itu stay. Ditawarkan dari segi bunga dinaikkan. Jadi nggak ada kendala tuh saya bicara dengan teman-teman di Singapura untuk pindahin duit. Kendala begitu berubah nama baru ada. Karena ditanya apa jangan-jangan ini ada pembayaran untuk yang tidak jelas, tindakan pencucian uang. Jadi itu praktik bank biasa," pungkasnya.





Credit  detikFinance

Ini Daftar Lembaga Keuangan yang Jadi Gateway Dana Repatriasi

Foto: Eduardo Simorangkir

Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, telah menunjuk 3 bank sebagai gateway alias institusi yang menjadi pintu masuk bagi dana para peserta tax amnesty yang direpatriasi atau dibawa balik dari luar negeri. Ketiga bank ini adalah Deutsche Bank AG, PT Bank OCBC NISP Tbk, dan Standard Chartered Bank.

"Penunjukan ini dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dan Peraturan Menteri Keuangan," sebut keterangan tertulis Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Senin (19/9/2016)

Dengan ada penunjukan ini, maka jumlah perusahaan yang telah ditetapkan sebagai gateway menjadi 58 perusahaan. Terdiri dari 21 bank, 18 manajer investasi, dan 19 perantara pedagang efek.

Wajib pajak yang akan merepatriasi harta ke dalam wilayah NKRI, dapat bekerja sama dengan gateway untuk membantu penempatan investasinya di dalam negeri, baik itu instrumen pasar keuangan maupun di luar pasar keuangan sesuai peraturan berlaku.

Berikut daftar perusahaan yang ditunjuk sebagai gateway:

Perbankan

• Citibank NA
• Deutsche Bank AG
• PT Bank Bukopin Tbk
• PT Bank Central Asia Tbk
• PT Bank CIMB Niaga Tbk
• PT Bank Danamon Indonesia Tbk
• PT Bank DBS Indonesia
• PT Bank Mandiri Tbk
• PT Bank Maybank Indonesia Tbk
• PT Bank Mega Tbk
• PT Bank Negara Indonesia Tbk
• PT Bank OCBC NISP
• PT Bank Pan Indonesia Tbk
• PT BPD Jabar dan Banten Tbk
• PT Bank Permata Tbk
• PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
• PT Bank Syariah Mandiri
• PT Bank Tabungan Negara Tbk
• PT Bank UOB Indonesia
• Standard Chartered Bank
• The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Ltd (HSBC)

Manajer Investasi

• PT Ashmore Asset Management Indonesia
• PT Bahana TCW Investment Management
• PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
• PT BNI Asset Management
• PT BNP Paribas Investment Partners
• PT Bowsprit Asset Management
• PT Ciptadana Asset Management
• PT Danareksa Investment Management
• PT Eastpring Investments Indonesia
• PT Indosurya Asset Management
• PT Mandiri Manajemen Investasi
• PT Manulife Aset Manajemen Indonesia
• PT Panian Asset Management
• PT Syailendra Capital
• PT Schroder Investment Management Indonesia
• PT Sinarmas Asset Management
• PT Trimegah Asset Management

Perantara Pedagang Efek

• PT Bahana Securities
• PT BNI Securities
• PT CIMB Securities Indonesia
• PT CLSA Indonesia
• PT Daewoo Securities Indonesia
• PT Danpac Sekuritas
• PT Indo Premier Securities
• PT Mandiri Sekuritas
• PT Mega Capital Indonesia
• PT MNC Securities
• PT Pacific Capital
• PT Panin Sekuritas Tbk
• PT Panca Global Securities Tbk
• PT Pratama Capital Indonesia
• PT RHB Securities Indonesia
• PT Sinarmas Sekuritas
• PT Sucorinvest Central Gani
• PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
• PT UOB Kay Hian Secuirities

Credit  detikFinance

Ada Pusat Logistik, Timah Asal RI Tak Perlu 'Parkir' di Singapura dan Malaysia

Foto: Yulida Medistiara

Nusa Dua - Indonesia akan memiliki pusat logistik timah di kawasan Marunda, Jakarta Utara. Pusat logistik ini rencananya akan mulai beroperasi pada Oktober tahun ini.

Pusat logistik bernama ICDX Logistik Berikat (ILBI). Dengan adanya pusat logistik ini, maka importir tak perlu lagi membeli timah asal Indonesia dari pusat penyimpanan timah di Malaysia maupun Singapura.

"Asal muasal dari konsep ini kan dimulai dari kebijakan pemerintah pada Maret kemarin ada konsep PLB. Itu asal muasalnya bagaimana agar barang impor yang biasanya dulu parkir di Singapura dan Malaysia bisa dipindah ke sini, jadi bisa lebih efisien dan cash flownya nggak memberatkan perusahaan. Ketika kita lihat kesempatan ini, kita bilang loh kalau impor bisa, ekspor kenapa nggak bisa?," ujar CEO Indonesia Commodity and Derivative Exchange (ICDX), di Sofitel, Nusa Dua, Bali, Senin (19/9/2016).

Megain mengatakan, nantinya timah bisa disimpan di pusat logistik sebelum diekspor sehingga pengusaha bisa lebih hemat biaya.

"Para pelaku pasar yang di sini, ketika mereka taruh barangnya di situ, akan imune dengan peraturan dan dapat fasilitas keuangan yang lebih karena dihitung sebagai offshore rate, bukan onshore rate. Kalau onshore rate dilihat dari country rate Indonesia, tapi kalau dianggap ekspor atau yurisdiksi negara lain, financing rate akan jauh lebih kompetitif. Jadi ini harus ada, jadi ini dibuat untuk mendukung industri timah lebih kompetitif dan maju," kata Megain.

Direktur Fasilitas Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Robi Toni, mengatakan dengan adanya gudang ini tidak diberlakukan bea impor bagi negara yang memesan. Oleh karenanya harga akan lebih efisien.

"Ini gudang jadi barang yang masuk situ, nggak perlu bayar bea impor, pajak nggak usah. Kalau dijual lokal baru diberlakukan, kalau exchange nggak, dianggap sudah ekspor," ujar Robi.

Dalam tahap pertama ini, akan ada timah yang dimasukan dalam PLB, tapi ke depannya beberapa komoditas lainnya juga menyusul.

"Sementara timah sekarang tapi aturan ini semua barang ada otomotif, kimia, oil and gas, pertambangan yang diresmikan presiden itu yang untuk pertambangan," ujar Robi.







Credit  detikFinance

Batam Akan Jadi Kawasan Ekonomi Khusus, Darmin: Sudah Diajukan ke Presiden

Foto: Maikel Jefriando

Jakarta -
Kawasan Batam akan berubah status dari Free Trade Zone (FTZ) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Saat ini, pembangunan sudah mulai dilakukan.

Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan pembangunan akan dilakukan pada seluruh sektor, diantaranya adalah pembangunan infrastruktur pelabuhan hingga Bandar Udara. Rencana ini pun sudah disampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pembentukan KEK nya kita sudah ajukan ke Pak Presiden, memang di dalam UU KEK itu kalau dari prediksi pelabuhan perdagangan bebas itu tidak bisa bertahan maka di dalam UU KEK itu disebutkan untuk merubah dari FTZ menjadi KEK itu dibolehkan pakai masa transisi. Nah itu sudah kita ajukan ke Presiden," ujar Darmin di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (19/9/2016).

Darmin menambahkan, saat ini, terkait masa transisi Batam menjadi KEK masih tengah dibahas. Ditargetkan, masa transisi dan pembangunan ini memakan waktu selama 3 tahun.

"Sebenarnya sudah disampaikan struktur masa transisinya seperti apa dan itu kita usulkan berlaku untuk tiga tahunan masa transisinya. Setelah itu nanti kita lihat seperti apa Batam itu," tutur Darmin.




Credit  detikFinance

Darmin: Sudah Lama Singapura Tak Investasi di Batam

Foto: Maikel Jefriando

Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa Batam selama ini sudah lama tak dilirik sebagai tujuan investasi oleh Singapura. Hal ini disebabkan karena Batam selama ini belum memiliki infrastruktur penunjang untuk mendorong minat investor.

Darmin mengatakan, walaupun di Indonesia tiap tahunnya yang paling banyak berinvestasi adalah Singapura, tetapi khusus di wilayah Batam, Singapura sudah lama tidak berinvestasi.

"Sebenarnya ya memang sebetulnya sudah lama Singapura tidak investasi disini (Batam) walaupun tiap tahun investasi nomor satu di Indonesia itu Singapura, tapi selama ini sebetulnya yang investasi itu multinasionalnya yang ada disana," ujar Darmin di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (19/9/2016).

Darmin menambahkan, pemerintah akan membangun berbagai infrastruktur di Kota Batam. Pembangunan dimulai dari hal yang kecil, contohnya izin pembangunan infrastruktur.

"Ya memang masih ada yang perlu perbaikan yang bagaimana pun sudah cukup lama Batam itu belum diperbaiki. Kita mulai dari yang kecil dulu karena dananya kita tidak punya dana khusus apalagi dengan situasi APBN seperti ini," ujar Darmin.

Ia menambahkan, Setelah dimulai dari proyek yang kecil, proyek skala besar akan dikembangkan, seperti pelabuhan hingga bandara.

"Tapi Itu kemudian pelabuhan dan bandara itu penting sekali karena menentukan kecepatan bongkar barang ke Batam, jadi ini membuat kita sesuatu yang menggembirakan. Akan segera kita kembangkan," tutup Darmin.


Credit  detikFinance

Deklarasi Harta Tax Amnesty Tembus Rp 1.000 T, Repatriasi Capai Rp 55,1 T

Foto: Muhammad Damar Wicaksono

Jakarta - Berdasarkan data statistik tax amnesty Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) http://pajak.go.id/statistik-amnesti, hingga pukul 21.30, Senin (19/9/2016), berdasarkan surat pernyataan harta (SPH) yang masuk, total harta yang telah dilaporkan (deklarasi) telah tembus Rp 1.000 triliun.

Tepatnya, mencapai Rp 1.013 triliun. Rinciannya, deklarasi harta dalam negeri mencapai Rp 705 triliun.

Sedangkan deklarasi harta luar negeri mencapai Rp 253 triliun. Dari total harta yang dilaporkan itu, sebanyak Rp 55,1 triliun direpatriasi alias dibawa kembali ke Indonesia.

Sedangkan untuk total uang tebusan berdasarkan SPH yang diterima Ditjen Pajak mencapai Rp 24 triliun. Mayoritas uang tebusan berasal dari wajib pajak (WP) orang pribadi non UMKM.

Rinciannya, uang tebusan WP orang pribadi non UMKM mencapai Rp 21,1 triliun. Kemudian, uang tebusan dari WP badan non UMKM sebesar Rp 2,02 triliun.

Berikutnya, uang tebusan dari WP orang pribadi UMKM sebesar Rp 788 miliar, dan WP badan UMKM Rp 29,9 miliar.

Sedangkan realisasi uang tebusan yang sudah dibayar ke bank berdasarkan Surat Setoran Pajak (SSP), telah mencapai Rp 32,1 triliun.

Berdasarkan data statistik tersebut, jumlah surat pernyataan harta yang masuk selama September ini mencapai 66.778. Sedangkan total surat pernyataan harta yang masuk telah mencapai 73.496.

Program tax amnesty bergulir sejak Juli 2016 dan berakhir pada 31 Maret 2017. Melalui tax amnesty, pemerintah menargetkan ada tambahan penerimaan negara sebanyak Rp 165 triliun dari uang tebusan yang masuk.




Credit  detikFinance