CB, Paris – Pemerintah Prancis
bakal bertemu dengan para pedagang ritel, dan perusahaan asuransi untuk
mengetahui dampak dari protes nasional terhadap kenaikan biaya bahan
bakar minyak.
“Besok
saya bersama perwakilan dari kementerian Ekonomi akan bertemu dengan
para pedagang ritel, para pengrajin, kamar dagang, dan serikat pegawai
terbesar Medef untuk mengetahui situasi ekonomi, dampak pada penjualan
dan ekonomi kita dan konsekuensi yang harus kita ketahui,” kata Menteri
Keuangan Prancis, Bruno Le Maire, seperti dilansir Reuters, Ahad, 25 November 2018 waktu setempat.
Sejumlah pengunjuk rasa bentrok dengan petugas saat berdemonstrasi menolak kebijakan pajak BBM, yang diluncurkan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, pada akhir 2017. Para pengunjuk rasa, yang mengenakan jaket garis kuning menyala, memblokade jalan raya di seluruh Prancis sejak 17 November 2018.
Mereka juga membakar barikade dan mengerahkan konvoi truk yang bergerak lamban di jalan-jalan. Konvoi ini memblokade akses ke sejumlah pusat perbelanjaan dan pabrik-pabrik.
Para pedagang ritel Prancis memperingatkan protes berkepanjangan ini bisa berdampak pada belanja Natal dan mengancam pekerjaan.
Pada saat yang sama, Presiden Macron terlihat tidak akan mundur dari kebijakan pajak BBM, yang dikenakan pada solar dan bensin. Kebijakan ini untuk mendorong warga beralih ke sarana transportasi lebih bersih.
Pada Sabtu, 24 November 2018, terjadi unjuk rasa di Paris ketika ribuan orang berdemonstrasi di dekat istana Champs-Elysees. Polisi menembakkan gas air mata dan menangkap sekitar 100 orang. Unjuk rasa ini berlangsung ricuh dengan 24 orang terluka.
Sebagian pengunjuk rasa membuat laman Facebook berjudul “Act 3 Macron Mundur” untuk mengajak warga berunjuk rasa hingga pekan ketiga mendesak Macron agar mundur.
“Saya melihat tindak kekerasan yang tidak bisa diterima. Sangat penting untuk membangun kembali persatuan bangsa dan memulai lagi dialog,” kata Le Maire kepada rakyat Prancis.
Sejumlah pengunjuk rasa bentrok dengan petugas saat berdemonstrasi menolak kebijakan pajak BBM, yang diluncurkan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, pada akhir 2017. Para pengunjuk rasa, yang mengenakan jaket garis kuning menyala, memblokade jalan raya di seluruh Prancis sejak 17 November 2018.
Mereka juga membakar barikade dan mengerahkan konvoi truk yang bergerak lamban di jalan-jalan. Konvoi ini memblokade akses ke sejumlah pusat perbelanjaan dan pabrik-pabrik.
Para pedagang ritel Prancis memperingatkan protes berkepanjangan ini bisa berdampak pada belanja Natal dan mengancam pekerjaan.
Pada saat yang sama, Presiden Macron terlihat tidak akan mundur dari kebijakan pajak BBM, yang dikenakan pada solar dan bensin. Kebijakan ini untuk mendorong warga beralih ke sarana transportasi lebih bersih.
Pada Sabtu, 24 November 2018, terjadi unjuk rasa di Paris ketika ribuan orang berdemonstrasi di dekat istana Champs-Elysees. Polisi menembakkan gas air mata dan menangkap sekitar 100 orang. Unjuk rasa ini berlangsung ricuh dengan 24 orang terluka.
Sebagian pengunjuk rasa membuat laman Facebook berjudul “Act 3 Macron Mundur” untuk mengajak warga berunjuk rasa hingga pekan ketiga mendesak Macron agar mundur.
“Saya melihat tindak kekerasan yang tidak bisa diterima. Sangat penting untuk membangun kembali persatuan bangsa dan memulai lagi dialog,” kata Le Maire kepada rakyat Prancis.
Credit tempo.co
