Mungkinkah Mary Jane terbebas dari eksekusi mati?

Ilustrasi. Jaksa Agung HM Prasetyo, menjawab pertanyaan wartawan seusai menghadiri pengambilan sumpah jabatan hakim konstitusi di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/4). Jaksa Agung mengatakan persiapan eksekusi sembilan dari sepuluh terpidana mati kasus narkoba sudah seratus persen dan waktu pelaksanaan eksekusi sudah ditentukan namun tidak akan diumumkan ke publik. (ANTARA FOTO/Ismar Patrizki)

Selanjutnya tentu akan kita lihat seperti apa nanti."

Cilacap (CB) - Hukuman eksekusi mati tahap kedua terhadap terpidana kasus narkoba telah dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung di Lapangan Tembak Tunggal Panaluan, Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4), pukul 00.35 WIB.

Akan tetapi, jumlah terpidana kasus narkoba yang dieksekusi berkurang dari data yang dirilis Kejagung pasca-eksekusi tahap pertama yang dilaksanakan pada 18 Januari 2015.

Dalam hal ini, Kejagung merilis 10 nama terpidana kasus narkoba yang masuk daftar eksekusi tahap kedua, yakni Andrew Chan (warga negara Australia), Myuran Sukumaran (Australia), Raheem Agbaje Salami (Nigeria), Zainal Abidin (Indonesia), Serge Areski Atlaoui (Prancis), Rodrigo Gularte (Brazil), Silvester Obiekwe Nwaolise alias Mustofa (Nigeria), Martin Anderson alias Belo (Ghana), Okwudili Oyatanze (Nigeria), dan Mary Jane Fiesta Veloso (Filipina).

Sementara dalam praktiknya, Kejagung hanya mengeksekusi delapan terpidana mati karena eksekusi terhadap dua terpidana ditunda pelaksanaannya.

Sebanyak dua terpidana mati yang eksekusinya ditunda, yakni Serge Areski Atlaoui dan Mary Jane Fiesta Veloso.

Berbeda dengan Serge yang ditarik keluar dari daftar eksekusi tahap kedua beberapa hari sebelum pelaksanaan eksekusi karena adanya gugatan yang diajukan terpidana tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara, penundaan eksekusi Mary Jane disampaikan kepada yang bersangkutan setelah perempuan terpidana mati itu berada di ruang isolasi Lembaga Pemasyarakatan Besi, Pulau Nusakambangan, selama tiga hari.

Bahkan, penundaan tersebut disampaikan kepada Mary Jane menjelang penjemputan para terpidana mati untuk dibawa ke lokasi eksekusi.

Oleh karena eksekusinya ditunda, Mary Jane tidak dibawa ke lokasi eksekusi dan kini telah kembali ke Lapas Wirogunan, Yogyakarta, setelah dipindahkan dari Lapas Besi, Pulai Nusakambangan.

Jaksa Agung H.M. Prasetyo mengatakan penundaan atau penangguhan eksekusi pidana mati terhadap Mary Jane dilakukan atas permintaan pemerintah Filipina karena terpidana tersebut dibutuhkan untuk mengungkap kasus perdagangan manusia.

"Mary Jane diminta untuk memberikan keterangan dan testimoni. Inilah yang menyebabkan kita menghormati proses hukum yang sedang dilaksanakan di Filipina, Mary Jane ditunda pelaksanaan eksekusi matinya. Saya katakan di sini adalah penundaan, bukan pembatalan karena bagaimanapun faktanya Mary Jane tertangkap tangan di Yogyakarta, di wilayah hukum Indonesia, memasukkan heroin ke Indonesia," kata Prasetyo di Cilacap, Rabu (29/4).

Oleh karena itu, Kejagung menunggu hasil dari proses pemeriksaan kasus perdagangan manusia yang dilakukan Filipina.

Menurut dia, jika pemerintah Filipina membutuhkan keterangan dari Mary Jane, merekalah yang harus datang ke Indonesia.

"Jadi, selama diperlukan oleh Filipina untuk mengungkap kasus human trafficking, Mary Jane tetap berada di Indonesia," katanya.

Terkait hal itu, dia mengatakan status Mary Jane tetap terpidana karena eksekusi pidana matinya bukan dibatalkan melainkan ditunda.

"Selanjutnya tentu akan kita lihat seperti apa nanti," katanya.

Menurut dia, Mary Jane sudah mengajukan peninjauan kembali (PK) hingga dua kali.

Akan tetapi, katanya, jika kasus hukum di Filipina bisa dijadikan novum baru, Mary Jane memiliki peluang untuk mengajukan PK lagi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa PK dapat diajukan lebih dari satu kali.

"Kalaupun dia betul korban dari human trafficking, perdagangan manusia, tapi faktanya dia kedapatan membawa heroin ke Indonesia. Jadi, tidak meniadakan tanggung jawab pidana yang selama ini dilakukan oleh Mary Jane," katanya.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Badrodin Haiti mengatakan Polri siap membantu melakukan penyelidikan terkait dengan informasi yang menyebutkan Mary Jane merupakan korban perdagangan manusia.

"Polri siap membantu melakukan penyelidikan, apakah ini benar terjadi satu tindak pidana perdagangan orang, human trafficking, apakah benar bahwa Mary Jane itu korban human trafficking," katanya di Cilacap, Rabu (29/4).

Aktivis Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI) Iweng Karsiwen bersyukur atas kebijakan pemerintah yang menunda pelaksanaan eksekusi hukuman mati terpidana kasus narkoba asal Filipina Mary Jane Fiesta Veloso.

"Saya bersama teman-teman sangat senang sekali atas keputusan yang sementara ini. Tidak sia-sia di mana kami hampir sebulan ini mengunjungi beberapa gereja, beberapa organisasi, lembaga negara, dan melobi pemerintah untuk menghentikan eksekusi Mary Jane," katanya.

Kendati demikian, dia mengaku belum puas karena masih menunggu berlangsungnya proses hukum kasus di Filipina.

Dalam hal ini, kata dia, bandar narkoba sekaligus pelaku "trafficking" yang merekrut Mary Jane, Maria Christina telah menyerahkan diri bersama kekasihnya, Julius.

"Kalau Christina dan Julius sudah dinyatakan bersalah sebagai pihak yang memiliki barang itu, sudah seharusnya pemerintah Indonesia membebaskan Mary Jane. Itulah yang sedang kita kejar, bagaimana meyakinkan Christina dinyatakan bersalah," katanya.

Menurut dia, Mary Jane adalah korban perdagangan manusia yang dilakukan Christina.

"Mary Jane berangkat dari Manila, Filipina, dijanjikan sebagai pekerja rumah tangga di Malaysia. Dia telah membayar uang perekrutan sebesar 7.000 peso dengan memberikan sepeda motornya dan juga HP (telepon seluler, red) dia," katanya.

Sesampainya di Malaysia, Mary Jane diberitahu Christina jika pekerjaannya belum siap dan dibelikan baju-baju bekas.

Selanjutnya, Mary Jane diminta Christina menunggu pekerjaan tersebut selama tujuh hari di Yogyakarta dan dibelikan koper untuk membawa barang bawaannya.

"Koper tersebut terasa berat sehingga Mary Jane memeriksanya karena curiga. Setelah yakin tidak ada apa-apa, Mary Jane segera berkemas untuk berangkat ke Yogyakarta," katanya.

Akan tetapi, katanya, saat menjalani pemeriksaan di Bandara Adisutjipto Yogyakarta, Mary Jane ditangkap petugas Bea dan Cukai karena di balik kulit kopernya ditemukan heroin 2,6 kilogram senilai Rp5,5 miliar.

Dalam hal ini, lanjut dia, petugas curiga terhadap koper yang dibawa Mary Jane sehingga minta izin untuk menyobek kulit kopernya.

"Padahal, Mary Jane sama sekali tidak mengetahui jika ada heroin di kopernya. Dia juga tidak tahu siapa yang akan dituju selama di Yogyakarta karena hanya diberi nomor telepon seseorang," katanya.

Pakar hukum dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Hibnu Nugroho mengatakan jika Mary Jane memang benar-benar korban perdagangan manusia, hal itu harus diuji kebenarannya.

"Pemerintah dalam hal ini pengadilan harus menguji kebenaran bahwa kesaksian itu betul atau tidak, memenuhi unsur kesaksian atau tidak, jadi jangan asal percaya. Kuncinya adalah sejauhmana menguji bahwa Mary Jane hanya sebagai korban," katanya.

Ia mengatakan pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk menguji kebenaran atas kasus perdagangan manusia yang menjadikan Mary Jane sebagai korban, meskipun tempat kejadian perkaranya di negara lain, sedangkan yang narkoba di Indonesia.

Menurut dia, jika kasus perdagangan manusia itu terbukti kebenarannya, bisa dijadikan sebagai novum baru bagi Mary Jane untuk kembali mengajukan PK.

"Tapi lagi-lagi, sejauhmana pengadilan negara melihat keabsahan bukti -bukti tadi. Kita harus berpikir negatif, yang namanya narkoba itu mafianya tinggi sekali sehingga negara harus hati-hati," katanya.

Dengan demikian, Mary Jane belum bisa 100 persen terbebas dari eksekusi atas vonis mati yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Sleman pada 2010 karena TKP kasus perdagangan manusia berada di negara lain, sedangkan kasus narkoba terjadi di Indonesia.

Credit  ANTARA News

Filipina euforia oleh "mukjizat" sementara Mary Jane

Dua saudara perempuan terpidana mati Mary Jane Veloso berpelukan saat mengetahui saudaranya itu urung dieksekusi mati Rabu dini hari lalu (ANTARA FOTO/Idhad Zakaria) 

 

 

 

Manila (CB) - Penangguhan eksekusi hukuman mati pada menit-menit terakhir untuk terpidana narkotika Mary Jane Veloso telah memicu curahan euforia sekaligus ketidakpercayaan di Filipina.

Gerombolan manusia menangis bahagia, sedangkan anak-anak Mary Jane menangis lalu  berseru "Mama akan hidup!"

Keluarga Mary Jane Veloso mengatakan doa mereka telah dijawab Tuhan setelah mengetahui ibu berstatus orang tua tunggal berusia 30 tahun itu tidak termasuk daftar orang asing tervonis hukuman mati karena kasus narkoba yang ditembak mati regu tembak tengah malam lalu.

"Mukjizat telah tiba," kata ibunya, Celia, kepada radio Manila dari Indonesia melalui telepon.

Dua anak Mary Jane Veloso yang masing-masing berusia enam dan 12 tahun, yang juga ada di Indonesia dan tadinya hendak menyampaikan perpisahan terakhir kepada ibu mereka, berteriak, "Yes, yes! Mama akan hidup!". Kesaksian ini diutarakan nenek kedua bocah itu.

Pemerintah Presiden Filipina Benigno Aquino mengaku telah membujuk Indonesia bahwa mereka memiliki informasi baru yang diharapkan bisa membuktikan bahwa Mary Jane telah diperalat dan akan digunakan untuk menjerat geng narkotika yang memanfaatkan Mary Jane sebagai kurir narkoba.

"Sebagai bangsa, kita merayakan fakta bahwa Mary Jane hidup," kata sekretaris kabinet Rene Almendras kepada wartawan.

Di luar kedutaan besar Indonesia di Manila, para pendukung larut dalam air mata bahagia dengan saling berpelukan dan mengacungkan tangan terkepal ke udara.

Di kota asal Mary Jane di Cabanatuan, dua jam berkendara dari arah utara Manila, sanak keluarga bernafas lega.

"Ini seperti mukjizat. Kami sangat bergembira. Terpujilah Tuhan," kata bibi Mary Jane, Imelda Magday, kepada televisi lokal.

Pendeta Katolik Filipina Harold Toledano, yang terus mendampingi keluarga, mengatakan bahwa Mary Jane yang bersikukuh dia bukanlah bandar narkoba, tidak pernah kelihatan harapan.

"Ini bagaikan kebangkitan bagi kami. Dia hidup. Ini bagaikan pengalaman mengenal orang yang sudah meninggal dunia dan kemudian bangkit lagi," kata dia kepada AFP di Cilacap, Indonesia, di mana keluarga Mary Jane tetap terjaga.

Menit-menit terakhir

Mary Jane bersikukuh bahwa sebuah geng penyelundup manusia dan narkotika internasional telah memperdayainya dengan mengisikan 2,6 kg heroin ke Indonesia dari Malaysia lima tahun lalu.

Mary Jane selamat dari eksekusi mati setelah orang yang diduga memintanya membawa narkotika tiba-tiba menyerahkan diri ke pihak berwenang di Filipina Selasa kemarin.

Penangguhan sementara membuat media massa Filipina terkejut.  Koran-koran sudah menurunkan headline-headline memuat perpisahan terakhir Mary Jane dan tuduhan bahwa pemerintah telah gagal menyelamatkan Mary Jane.

Sekretaris Kabinet Almendras mengungkapkan tukar menukar panggilan telepon yang panik antara para pejabat Filipina dan Indonesia beberapa jam sebelum eksekusi dilaksanakan yang memaksa Aquino melanggar protokol ketika menelepon Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi.

"Prakarsa saat itu menjadi permainan dari menit ke menit," kata Almendras.

Kendati demikian, secara teoritis eksekusi mati Mary Jane tetap akan dijalankan.

"Kini kami harus bertindak dan membuktikan pada kasus yang kami ajukan bahwa dia adalah korban," kata Almendras sembari mengatakan Manila mendapati "beberapa saksi direkrut secara ilegal" dalam kasus Mary Jane.

Menteri Luar Negeri Albert del Rosario mengatakan pemerintah Filipina akan mengadakan investigasi menyeluruh atas siapa yang bertanggung jawab terhadap viktimisasi Mary Jane".

Menteri Kehakiman Leila de Lima berkata kepada wartawan bahwa dia tengah berbicara dengan para pejabat Indonesia dalam membantu Indonesia mengejar para perekrut Mary Jane.

Mary Jane telah menjadi semacam ikon untuk 10 juta warga biasa Filipina atau sepersepuluh penduduk negeri itu yang bekerja di luar negeri untuk melawan kemiskinan dan sulitnya mencari lapangan pekerjaan di dalam negeri.

Terlahir dari orang tua pemungut sampah, Mary Jane putus SMA dan menikah dalam usia remaja sebelum bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Dubai pada 2009.

Keluarganya mengungkapkan bahwa dia terpaksa kembali ke Filipina setelah tuannya di Dubai berusaha memperkosa dia.

Dia kemudian direkrut untuk bekerja sebagai pembantu di Indonesia oleh warga Filipina Cristina Sergio, yang dituduh keluarga Mary Jane bekerja untuk geng narkotika untuk menyembunyikan heroin di dalam koper Mary Jane.

Cristina Sergio (47), yang berusaha mencari perlindungan di sebuah kantor polisi di Cabanatuan, mengaku menerima ancaman mati berkaitan dengan tuduhan keluarga Mary Jane, kata Inspektur Polisi Rey de la Cruz.

Dia tidak memiiki catatan kriminal apa pun dan tidak pernah ditahan, kata dia kepada AFP.

Para penyelidik kejahatan terorganisasi telah mengajukan tuduhan perdagangan manusia dan penipuan kepada Cristina Sergio.  Departemen kehakiman diperkirakan akan segera memutuskan akan mengajukan dakwaan di pengadilan.

Credit    ANTARA News

Moratorium dorong upaya Indonesia turunkan emisi 26 persen

Jakarta (CB) - Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) menyatakan, kebijakan penundaan atau moratorium pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer serta lahan gambut, menjadi salah satu upaya Indonesia untuk menurunkan emisi sebesar 26 persen hingga 2020.

"Di satu sisi kita menginginkan pembangunan ekonomi yang terus meningkat, namun di sisi lain kepentingan lingkungan juga harus dilestarikan," kata Penanggung Jawab Program Ditjen Pengendalian Perubahan Iklm KLHK Arief Yuwono di Jakarta, Rabu.

Berbicara dalam peluncuran hasil analisis kebijakan moratorium Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Kemitraan (Partnership), Arief menyatakan moratorium tersebut juga bertujuan untuk penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut.

Oleh karena itu, sambungnya, diperlukan keseimbangan di antara keduanya, sehingga pembangunan ekonomi perlu terus dipacu tanpa mengorbankan generasi masa depan.

"Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah juga telah mengeluarkan Perpres No 26 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)," ujarnya.

Selain itu terdapat juga Perpres No 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) Nasional.

Analisis kebijakan moratorium tersebut dilakukan Walhi dan Kemitraan di empat wilayah, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah.

Dalam kajian kebijakan moratorium itu, salah satu isu utama yang diperhatikan adalah keberadaan hutan primer, serta keberadaan lahan gambut dari ancaman konversi dan perusakan alam.

Ketua tim peneliti sekaligus tim ahli Kemitraan, I Nengah Surati Jaya mengatakan moratorium tersebut perlu dilanjutkan untuk memberikan waktu yang cukup bagi upaya perbaikan serta pemulihan demi terciptanya tata kelola hutan dan lahan yang lebih baik.

"Saat ini, sejalan dengan pembangunan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan penduduk akan sandang dan pangan, keberadaan hutan tropis menjadi sangat terancam dari berbagai kepentingan, termasuk di dalamnya konversi hutan tropis alam menjadi penggunaan bukan hutan," kata dia.


Credit   ANTARA News

Biodiversitas Indonesia temukan bekantan di Pulau Curiak

Seekor bekantan jantan berteriak di Kawasan Konservasi Bangrove dan Bekantan di Tarakan, Kaltim. (FOTO ANTARA/Yusran Uccang)

 

 

Banjarmasin (CB)  Biodiversitas Indonesia Universitas Lambung Mangkurat yang dipimpin Amalia Rezeki menemukan habitat dan populasi bekantan di Pulau Curiak, Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan.

Pulau Curiak yang luasnya lebih kurang tujuh hektare dengan ditumbuhi vegetasi khas rawa mangrove yang saat ini dijadikan tambatan tongkang oleh satu perusahaan, ternyata dihuni oleh sekelompok bekantan. Populasi bekantan di Pulau Curiak diperkirakan mencapai 15 ekor, kata Amalia Rezeki di Banjarmasin, Rabu.

Bekantan yang dikenal dengan nama ilmiahnya Nasalis larvatus, merupakan primata endemik Kalimantan dan termasuk dalam subfamili Colobinae.

Bekantan dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah No 7 tahun 1999, dan secara internasional termasuk dalam appendiks I CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora).

Bekantan juga termasuk dalam kategori terancam punah - Endangered Species oleh Lembaga Internasional IUCN (International Union For Conservation of Nature and Natural Resources) sejak tahun 2000.

Selain itu, sejak tahun 1990 Bekantan ditetapkan sebagai maskot Provinsi Kalimantan Selatan, kata Amalia Rezeki.

Menurutnya, temuan habitat bekantan ini tentunya merupakan kabar gembira bagi pecinta lingkungan, mengingat selama ini habitat bekantan terus menyusut akibat terjadinya alih fungsi hutan, yang mengakibatkan degradasi habitat bekantan di alam liar.

Luas hutan di Kalimantan yang menjadi habitat bekantan pada awalnya diperkirakan 29.500 km2, dari luas tersebut 40 persen diantaranya sudah berubah fungsi dan hanya 41 persen yang tersisa di kawasan konservasi.

Kondisi ini diikuti dengan penurunan populasi bekantan. Jika tidak dilakukan upaya penyelamatan habitat dan populasi bekantan, maka diperkirakan, bekantan akan punah 12 tahun kemudian, seperti yang terjadi di kota Banjarmasin.

Penemuan habitat dan populasi bekantan di Pulau Curiak yang berdekatan dengan kawasan TWA Pulau Bakut merupakan kabar gembira karena setidaknya ada satu lagi habitat bekantan di wilayah Kalimantan Selatan.

Hanya saja yang menjadi pertanyaan, apakah bekantan tersebut adalah asli dari pulau tersebut, atau merupakan pindahan dari daerah sekitarnya yang sekarang banyak menjadi lahan pertanian dan perindustrian.

Ini tentunya membutuhkan penelitian lebih lanjut , ujar Amalia Rezeki yang juga dikenal sebagai dosen Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Seperti diketahui, bekantan merupakan primata yang unik, ia pandai berenang. Oleh karenanya bekantan memiliki selaput renang dikedua kakinya.

Jadi tak jarang bekantan ditemukan sedang melakukan migrasi dengan berenang di sungai yang membelah habitatnya. Sebagai mahluk dispersal, bekantan yang juga memiliki sifat adatif, ia akan menyesuaikan kondisi lingkungannya baik dari keterancaman, oleh mahluk hidup lainnya atau juga kerena ketersediaan pakannya yang mulai menyusut.

Beberapa faktor lingkungan tersebut akan mempengaruhi bekantan untuk melakukan migrasi, kata Amelia yang juga Ketua Sahabat Bekantan Indonesia (SBI) ini.

Sementara itu Prof Dr Ir HM Arief Soendjoto, guru besar fakultas kehutanan Universitas Lambung Mangkurat, yang juga peneliti bekantan Indonesia, mengatakan populasi bekantan di suatu kawasan memang unik dan selalu mengalami fluktuasi, karena pada waktu tertentu jumlahnya bisa saja berkurang, namun kemudian bertambah lagi.

Ini disebabkan bekantan melakukan migrasi ke daerah lain jika ketersediaan pakannya mulai menyusut. Hal tersebut sesuai dengan sifat makhluk hidup bila berkembang akan menyebar (dispersal), katanya.

Sementara itu Mang Ipan yang telah lama menghuni pulau Curiak, mengatakan, bahwa bekantan di pulau tersebut memang sudah lama bermukim, bahkan sebelum beliau menjaga Pulau Curiak tujuh tahun lalu.

"Sejak dulu saya sudah melihat bekantan ini, setiap hari sekitar jam 8 pagi ia sering terlihat bergerombol sedang memakan pucuk daun. Jumlahnya sekitar 15 ekor dan ada satu ekor betina yang sedang menggendong bayinya, jelas Mang Ipan kepada Tim Biodiversitas Indonesia dari Universitas Lambung Mangkurat yang sedang melakukan pengamatan bekantan tersebut.

Credit   ANTARA News

IMI siapkan pesawat tanpa awak untuk perbatasan

Pesawat Terbang Tanpa Awak (UAV) buatan Indonesia Maritime Institute (IMI) dengan type flyingboat yang diberi nama OS-Wifanusa khusus untuk pengawasan wilayah perbatasan baik darat maupun laut. (istimewa) 

Jakarta (CB) - Indonesia Maritime Institute (IMI) sedang menyiapkan Pesawat Terbang Tanpa Awak (UAV) type flyingboat yang diberi nama OS-Wifanusa khusus untuk pengawasan wilayah perbatasan baik darat maupun laut.

Direktur Eksekutif IMI sekaligus inisator, Dr Y Paonganan mengatakan, UAV tersebut didesain agar memudahkan pengoperasian di wilayah perbatasan ‎yang kondisnya relatif sulit jika menggunakan jenis UAV fix wing yang butuh landasan lebih dari 200 meter.

"UAV OS-Wifanusa didesain mampu lepas landas baik di sungai, danau, laut maupun daratan," kata Paonganan dalam keterangan persnya, di Jakarta, Rabu.

Ongen biasa disapa menjelaskan, untuk lepas landas di air (sungai, danau dan laut) UAV ini hanya butuh panjang landasan 50 meter untuk lepas landas, sementara di darat hanya butuh 30 meter pada tanah rata untuk bisa lepas landas.

"Ketinggian jelajah minimum 300 meter dan maksimum 5000 meter dengan durasi terbang bisa mencapai 5 jam," katanya.

Doktor lulusan IPB itu menegaskan bahwa sistem UAV tersebut dirancang sendiri oleh tim dari IMI, antara lain memiliki kemampuan kontrol kendali terbang sejauh 100 km untuk ketinggian terbang 300 meter dan semakin tinggi akan semakin jauh jangkauanannya menerima real time video," tegasnya.

UAV juga dilengkapi dengan Mobile Ground Control Station‎ (MGCS) dilengkapi antena helical setinggi 6 meter dan monitor control system untuk memonitor UAV selama penerbangan. "UAV ini juga akan dilengkapi LIDAR system untuk keperluan foto udara dan pemetaan," terangnya.

Desain pesawat ini sampai proses produksi, UAV system, landing gear system dan propeller adalah buatan‎ anak bangsa yang tergabung di Indonesia Maritime Institute (IMI). "Kecuali beberapa komponen elektronik dan mesin yang masih kita import dan direncanakan akan kami buat sendiri," tandas Ongen.


Credit  ANTARA News

Teleskop Robot Deteksi Tiga Planet Superbesar

 

Bintang HD 7924 dan ketiga planetnya. Diilustrasikan oleh Karen Teramura dan BJ Fulton. (Dok. newscenter.berkeley.edu)

 

 

 

Jakarta, CB -- Dengan sebuah teleskop robotik di Lick Observatory, ahli astronomi telah menemukan tiga planet yang berukuran superbesar (dibandingkan Bumi), di dekat sebuah Bintang yang diberi nama HD 7924. Bintang ini berada di luar tata surya.

Planet itu disebut tak ada pembandingnya di dalam sistem tata surya kita. “Yang jelas, massanya diperkirakan delapan kali bumi dan mengorbit dekat sekali dengan bintangnya,” kata Lauren Weiss dari UC Berkeley.

Weiss adalah pemimpin komponen UC Berkeley di dalam tim yang menemukan planet itu. Penemuan dilakukan atas bantuan telesko Automated Planet Finder (APF). Ini adalah teleskop baru yang dipasang di puncak Gunung Hamilton dekat San Jose. Teleskop memang dipasang untuk menemukan super-Bumi dan planet seukuran Bumi.

Sampai hari ini, kebanyakan planet yang ditemukan di luar tata surya berukuran seperti Neptunus, yang mempunyai massa 17 kali Bumi, atau lebih besar lagi. Mayoritasnya adalah raksasa yang merupakan gas seperti Jupiter, yang massanya ratusan kali Bumi.

Tujuan APF adalah menemukan planet-planet kecil di sekitar bintang-bintang terdekat, yang mungkin mempunyai temperatur dan kondisi permukaan yang bisa dihidupi oleh manusia.

“Penemuan ini mendemonstrasikan kemampuan APF dalam menemukan planet-planet bermassa rendah di sekitar Bintang terdekat,” kata Weiss. “Teleskop robotika akan menjadi cara kita menemukan planet-planet lain di masa depan.”

Planet superbesar itu tak kelihatan oleh mata telanjang. Wujudnya sulit dilihat karena melakukan gerakan-gerakan pelan di sekitar bintangnya. Tapi dengan teknik Doppler yang dipelopori Geoff Marcy, seorang profesor astronomi di Berkeley, wujudnya tertangkap.

“Kami memakai APF seperti teleskop reguler, terus berjaga mencari bintang demi bintang. Tapi ide untuk memakai komputer sebagai pengganti, makin menarik demi mengganti tidur yang kurang,” kata Benjamin Fulton dari Universitas Hawaii yang juga terlibat dalam penelitian itu. “Maka kami mendesain software untuk mengganti diri kami dengan sebuah robot.”

HD 7924 tadinya diketahui hanya diorbit oleh sebuah planet, berdasarkan penemuan W. M. Keck Observatory di Hawaii pada 2009. Itu terjadi setelah lima tahun penelitian.

Kemudian Teleskop APF menemukan dua lagi. Penemuan, yang kemudian dipublikasikan di Jurnal Astrophysical, itu dikonfirmasi pula oleh Keck Observatory dan Automatic Photometric Telescope di Fairborn Observatory di Arizona.

“Level otomatisasi seperti ini adalah pengubah permainan dalam astronomi,” kata Andrew Howard, guru besar astronomi di Universitas Hawaii. “Itu rasanya seperti punya mobil tanpa pengemudi saat pergi berbelanja ke planet-planet.”

Ketiga planet itu mengorbit bintangnya dalam jarak yang lebih dekat ketimbang jarak Merkurius ke Matahari. Ia menyelesaikan orbitnya dalam waktu lima, 15, dan 24 hari. Bintang itu sendiri berjarak 54 tahun cahaya, cukup dekat kalau mau disebut tetangga Bumi.


Credit    CNN Indonesia

Eurofighter Typhoon klarifikasi soal kandungan domestik

Dokumentasi kepala pilot uji Eurofighter Typhoon, Paul Smith, memberi penjelasan teknis dan doktrin operasi dasar pesawat tempur Eurofighter Typhoon, di hanggar PT DIrgantara Indonesia, Bandung, Rabu (15/4). Pesawat tempur ini ditawarkan konsorsium Eurofighter sebagai calon pengganti F-5E/F Tiger II dari Skuadron Udara 14 TNI AU. (www.antaranews/Ade P Marboen)

 

 

Jakarta (CB) - Sejalan wacana penggantian pesawat tempur F-5E/F Tiger II di Skuadron Udara 14 TNI AU, sejumlah pabrikan pesawat tempur dunia berniat turut dalam proyek pengadaan itu. 

Disebut-sebut mereka adalah JAS39 Gripen (SAAB/Swedia), Eurofighter Typhoon (konsorsium Eurofighter/Inggris, Jerman, Spanyol, dan Italia), Sukhoi Su-35 Berkut (KNAAPO/Rusia), Dassault Rafale (Dassault Aviation/Prancis), dan F-16 Fighting Falcon Block 60 (Lockheed-Martin/Amerika Serikat). 

Salah satu syarat pokok pengadaan, sejalan UU Nomor 16/2012 Tentang Industri Pertahanan, adalah kandungan komponen dan teknologi dalam negeri yang dibungkus dalam transfer teknologi. 

Terkait itu, dalam keterangan pers konsorsium Eurofighter, diterima di Jakarta, Rabu, menyatakan, sampai saat ini konsorsium Eurofighter itu belum dan tidak dapat memberikan konfirmasi mengenai produksi lokal bagian-bagian lain pesawat tempur itu, sebagaimana dispekulasikan di sejumlah media.

Konsorsium Eurofighter, kata pernyataan itu, telah memberikan tanggapan terhadap permintaan atas informasi (request for information) yang diajukan pemerintah Indonesia. 

Ini adalah tahap paling awal dari proses pengadaan alias pembelian arsenal pertahanan suatu negara, yang diakhiri dengan kontrak pasti pembelian dan hal-hal lain terkait.

Pula, konsorsium produser pesawat tempur itu telah  berdiskusi dengan PT Dirgantara Indonesia, di Bandung, dan pihak-pihak terkait lain mengenai kemungkinan perwujudan fasilitas perakitan akhir pesawat Eurofighter Typhoon di Indonesia.

Eurofighter telah memaparkan, keuntungan yang akan diperoleh dari produksi dalam negeri itu dapat mencakup pula kemungkinan memproduksi tangki bahan bakar tambahan (conformal-fuel tank), yang dapat meningkatkan daya jelajah pesawat tempur secara domestik.

Beberapa pekan lalu, model skala penuh (mock up) Eurofighter Typhoon didatangkan ke hanggar produksi PT Dirgantara Indonesia, di Bandung, untuk diperkenalkan kepada media massa nasional dan pemangku kepentingan yang turut berperan dalam menentukan pengadaan persenjataan nasional. 

Di media sosial, sejak cukup lama telah berkembang diskursus sangat dinamis di kalangan sipil soal calon pengganti F-5E/F Tiger II yang paling pas bagi Indonesia, dengan berbagai tinjauan dan argumennya.

Credit    ANTARA News

TNI akan satukan Denjaka, Sat 81 dan Denbravo

CB  - Panglima TNI Jenderal Moeldoko meminta kepada seluruh personel Komando Pasukan Khusus (Kopassus) untuk lebih humanis kepada rakyat dalam menciptakan perdamaian di Negeri ini. Selain itu, Moeldoko juga meminta prajurit Kopassus terus meningkatkan kapasitas dan kemampuannya sebagai satuan elite di TNI AD.

"Prajurit TNI dilatih menjadi prajurit rakyat yang profesional. Karena itu prajurit harus mampu melindungi rakyat Indonesia," kata Panglima TNI dalam sambutannya saat peringatan HUT Ke-63 Kopassus, di Lapangan Upacara Makopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Rabu (29/4).
Moeldoko melanjutkan, hal itu penting untuk mengantisipasi berbagai ancaman dari dalam negeri maupun internasional seperti kelompok radikal ISIS. Dia menambahkan, perubahan dunia sangat cepat, sehingga Kopassus juga dituntut cepat dalam membaca situasi.
"Sebagai prajurit untuk terus mengembangkan kemampuan disiplin, loyalitas tinggi, karakter prajurit komando TNI, dan semuanya," jelas Moeldoko.
Moeldoko menekankan, perang dalam era teknologi yang semakin canggih saat ini, berbeda dengan perang zaman kemerdekaan. Menurut dia, perang kali ini bukan lagi antara negara dan negara, tetapi perang saat ini adalah 'within society' yang juga kecenderungan diprovokasi oleh pertentangan etnis dan ideologi radikal.
"Dalam konteks perang dan tugas ini lah, Kopassus menjadi unsur utama strategi dari komando operasi TNI. Oleh karena itu, guna pengembangan kemampuan dan optimalisasi operasionalisasi Kopassus dan pasukan khusus TNI lainnya. TNI akan membentuk Komando Operasi Pasukan Khusus TNI sebagai bagian dari optimalisasi interoperability TNI sekaligus sebagai kekuatan standby force TNI dalam penanggulangan terorisme," jelasnya.

Moeldoko melanjutkan, keberadaan Kopassus pada komando operasi itu direpresentasikan oleh satuan 81 untuk menjadi kekuatan trimarta terpadu bersama dengan Denjaka TNI AL dan Denbravo TNI AU yang diformat dalam satuan tugas dengan paket rotasi penugasan.

"Saya harap satuan ini bisa berjalan dengan baik demi menjaga kedaulatan NKRI," tandasnya.



Credit  Merdeka.com

Tokoh masyarakat daerah konflik hadiri silaturahmi Kopassus TNI AD

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko (tengah) didampingi Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kiri) dan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus Mayjen TNI Doni Monardo (kanan) menari bersama tarian adat suku Kamoro Papua saat acara syukuran HUT ke-63 Kopassus di Cijantung, Jakarta, Rabu (29/4). (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

... sudah tidak mengangkat senjata dan bersama masyarakat lain kembali ke kampung setelah melihat pemerintah bersungguh-sungguh membangun...

Jakarta (CB) - Jika puluhan atau belasan tahun lalu mereka berkonfrontasi fisik dan angkat senjata, maka jaman berubah dan kini puluhan tokoh masyarakat yang daerah sempat berkonflik, di antaranya Aceh, Papua, dan Maluku, Rabu ini, menghadiri silaturahmi Kopassus TNI AD.

Satu hal yang berbeda pada peringatan hari jadi ke-63 Korps Baret Merah TNI AD itu adalah silaturahmi dengan anak-anak bangsa yang sempat berbeda pendapat dengan negara dan pemerintah itu. 

Silaturahmi itu juga dihadiri Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko, Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, dan sejumlah mantan pejabat di lingkungan Korps Baret Merah TNI AD, di antaranya Letnan Jenderal TNI (Purnawirawan) Prabowo Subianto.

Mantan Wakil Presiden yang juga mantan Panglima ABRI, Jenderal TNI (Purnawirawan) Tri Sutrino, juga hadir, bersama-sama dengan sejumlah pejabat dari negara tetangga, di antaranya dari negara Timor Timur, Malaysia, dan Kamboja. 

Konflik bersenjata dalam negeri pernah dialami Kopassus TNI AD bersama unsur lain TNI (ABRI saat itu), di antaranya Provinsi Aceh, Provinsi Papua, Provinsi Maluku, dan (saat itu) Provinsi Timor Timur. Kopassus TNI AD sempat berganti nama beberapa kali, di antaranya RPKAD, Kopassandha, dan kini Kopassus TNI AD.

Dengan negara tetangga, itu adalah di Malaysia, sedangkan dengan Kamboja, ada kerja sama militer Indonesia dengan militer Kamboja. Pasukan Pengamanan Presiden Markas Besar TNI melatih koleganya di Kamboja. 

Adapun tokoh-tokoh dari daerah konflik antara laun Wakil Gubernur Provinsi Aceh, Muzakir Manaf, yang juga mantan Panglima GAM, Panglima Perang Ambon, Muhammad Attamimi dan Abdul Wahab Polpoke, dari Papua hadir Nicolas Youwe, Nick Meset, Frans Yocku, Supir Murib.

Murib, salah satu anggota kelompok bersenjata yang sempat mengangkat senjata dan beroperasi disekitar Kabupaten Puncak Jaya, mengatakan, dia saat ini sudah tidak mengangkat senjata setelah melihat dan merasakan pembangunan dilaksanakan didaerahnya.

"Saya bersama beberapa kawan sudah tidak mengangkat senjata dan bersama masyarakat lain kembali ke kampung setelah melihat pemerintah bersungguh-sungguh membangun," kata Murib yang didampingi Maipur Murib.

Supir Murib dan Maipur Murib terlibat dalam beberapa kasus penembakan di Kabupaten Puncak Jaya yang menewaskan aparat keamanan.

Selain menghadirkan para tokoh daerah konflik di Indonesia, dalam silaturahmi HUT ke-63 Kopassus TNI AD, juga menghadirkan tarian dan kesenian dari daerah tersebut termasuk tarian dari Malino, Kalimantan Utara.


Credit   ANTARA News

Buyung Lalana Dilantik Menjadi Komandan Korps Marinir

ANTARA FOTO/Muhammad AdimajaKepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi (tengah) memimpin upacara serah terima jabatan Komandan Korps Marinir dari Mayjen TNI (Mar) Ahmad Faridz Washington (kanan) kepada Brigadir Jenderal TNI (Mar) Buyung Lalana (kiri) di Kesatrian Marinir Cilandak, Jakarta, Selasa (28/4).

JAKARTA, CB — Brigadir Jenderal TNI (Mar) Buyung Lalana dilantik menjadi Komandan Korps Marinir menggantikan Mayor Jenderal TNI (Mar) Ahmad Faridz Washington, Selasa (28/4), di Markas Brigade Infanteri 2 Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. Buyung sebelumnya menjabat Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut XI Merauke dan tercatat bertanggung jawab atas penangkapan kapal pencuri ikan MV Hai Fa asal Tiongkok.

Kepala Staf TNI AL Laksamana Ade Supandi yang memimpin upacara serah terima jabatan tersebut mengingatkan, Korps Marinir selalu menjadi bagian penting dalam dinamika perjalanan bangsa. "Sesuai visi maritim, Korps Marinir sebagai bagian kekuatan TNI AL menjadi penting. Diperlukan komandan yang melakukan pembinaan profesi menghadapi ancaman faktual dan sesuai kebijakan pemerintah, sesuai visi Poros Maritim," katanya.
Ade mengatakan, Marinir adalah prajurit petarung yang religius dan humanis. Dia berharap kinerja Marinir semakin baik dari waktu ke waktu.
Dalam serah terima jabatan tersebut, KSAL memberikan ruang kreativitas dan performa organisasi dalam menghadapi tantangan tugas masa akan datang. Korps Marinir adalah bagian dari sistem kekuatan negara dengan kemampuan proyeksi kekuatan dari laut-darat sebagai pasukan pendarat dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dengan ciri khusus tersebut, jabatan Komandan Korps Marinir (Dankormar) adalah salah satu jabatan strategis TNI AL secara khusus dan TNI secara umum.
"Dankormar harus tanggung jawab dalam pembentukan karakter prajurit Marinir. Perwira yang ditunjuk menjadi Dankormar adalah yang terbaik dan teruji integritasnya. Perkembangan situasi tidak saja konflik Timteng, tetapi juga konflik Laut Tiongkok Selatan yang dapat memengaruhi keamanan global," ujar Ade Supandi.
Pembangunan kekuatan Korps Marinir menjadi sarana deterensi dalam persaingan kekuatan regional dan global. Isu global, seperti teroris, perompakan, serta imigran gelap dan narkoba, perlu disikapi kesiagaan satuan maritime operation dan ancaman teror di laut.
KSAL menyatakan, pihaknya berusaha membangun kekuatan Korps Marinir dengan persenjataan baru dan pemenuhan kekuatan minimum (minimum essential forces/MEF). Sampai tahun 2014 terdapat 54 tank BMP-3F baru, 15 kendaraan pendarat LVTP 7, penambahan roket multilaras, dan lain-lain sehingga mengimbangi perkembangan kekuatan militer.
Acara dibuka dengan masuknya ribuan pasukan pendarat Marinir dengan menumpang tank, tank amfibi pengangkut pasukan, sea raider, dan satuan artileri yang diselubungi tirai asap (smoke screen) diiringi tembakan meriam dengan peluru hampa. Setelah asap menghilang, tampak ribuan prajurit Marinir beserta perlengkapan tempur sudah berbaris rapi di lapangan upacara Brigade Infanteri-2 Marinir.
KSAL secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Ahmad Faridz Washington atas jasa-jasanya dalam membina Korps Marinir TNI AL. Selanjutnya, Ahmad Faridz Washington akan menjabat sebagai Asisten Intelijen Panglima TNI.

Credit  KOMPAS.com

Saat WNI yang Dieksekusi Mati, Kenapa PBB Diam Saja?

Tribun Bali/

Relawan membagikan stiker hope mercy kepada pengguna jalan di perempatan Renon Jalan Kusuma Atmajaya, Denpasar. Sabtu (31/1/2015). Aksi simpatik yang diikuti puluhan relawan Mercy ini menyampaikan pesan agar terpidana mati Bali Nine, Myuran Sukumaran dan Andrew chan diberikan pengampunan hukuman mati. 

 

CB, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, Perserikatan Bangsa-Bangsa seharusnya tak ikut campur soal eksekusi yang akan dilakukan pemerintah Indonesia terhadap terpidana mati kasus narkoba. Fahri menilai, PBB sudah menerapkan standar ganda dalam menanggapi eksekusi mati.

Saat Indonesia akan mengeksekusi warga negara asing yang terjerat kasus narkoba, PBB langsung melayangkan protes. Namun, PBB tak bersikap saat warga negara Indonesia dieksekusi oleh negara lain.
"Di Saudi Arabia, WNI dieksekusi mati mereka diam saja, tapi giliran nyawa mereka sepertinya mahal betul," kata Fahri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/4/2015).
Menurut Fahri, kritik yang dilayangkan Presiden Joko Widodo kepada PBB dalam pidato pembukaan Konferensi Asia Afrika beberapa waktu lalu, sudah tepat. Ia menilai, PBB membutuhkan perbaikan di berbagai struktur.
"PBB diam saja saat melihat aktivis, wartawan, politisi dihukum mati di Mesir karena perbedaan pendapat," ujarnya.
Sebelumnya, seperti dilansir kantor berita AFP, Minggu (26/4/2015), Sekjen PBB melalui juru bicaranya, mengatakan, eksekusi mati berdasarkan ketentuan hukum internasional hanya dapat diberikan bagi pihak yang melakukan kejahatan serius, seperti mencabut banyak nyawa orang sekaligus.Sementara itu, narkoba tidak termasuk kategori itu.
Berdasarkan hukum internasional, hukuman mati bisa diterapkan untuk kejahatan yang sifatnya paling serius, seperti pembunuhan secara disengaja. Sementara itu, pelanggaran terkait obat umumnya tidak termasuk kategori "kejahatan paling serius". (Baca: Jokowi Tegaskan Generasi Bangsa Rusak karena Narkoba)
Sebanyak sembilan terpidana kasus narkoba akan dieksekusi mati dalam waktu dekat. Mereka adalah Mary Jane Veloso (Filipina), Myuran Sukumaran dan Andrew Chan (Australia), Martin Anderson, Raheem A Salami, Sylvester Obiekwe, dan Okwudili Oyatanze (Nigeria), Rodrigo Gularte (Brasil), serta Zainal Abidin (Indonesia).

Credit   SERAMBINEWS.COM

Indonesia Tak Khawatir Australia Tarik Dubes

Tindakan penarikan itu dinilai biasa saja.

Perdana Menteri Australia Tony Abbot kunjungi Indonesia. (VIVAnews/Anhar Rizki Affandi)

 

  CB - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan tak perlu khawatir jika Australia menarik duta besarnya di Indonesia. Apalagi, Indonesia juga pernah menarik duta besarnya dari Australia.

"Kita pernah menarik duta besar kita dari Australia, jangan lupa," kata Kalla di Gedung Bidakara, Jakarta, Rabu 23 April 2015.

Kalla yakin ketegangan diplomatik ini hanya berlangsung sementara. "Satu atau dua bulan juga kembali lagi," ujar Kalla.

Penarikan duta besar itu, lanjut Kalla, hanya menandakan protes setelah warga negaranya Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dieksekusi mati tadi malam.

"Kita juga sering begitu, kembalikan dubes dari Australia, dari Brasil, biasa saja," kata dia.

Kalla juga optimistis bahwa ketegangan ini tidak akan menganggu hubungan diplomatik di bidang ekonomi sekalipun.

"Kita lebih banyak mengimpor dari Australia. Berarti kalau menghentikan perdagangan dia rugi," ucapnya


Credit  VIVA.co.id

Dinginnya Tanggapan Jokowi Soal Penarikan Dubes Australia

Penarikan Duta Besar usai duo Balinine dieksekusi.

Perdana Menteri Australia, Tony Abbott dan Presiden Joko Widodo (REUTERS/G20 Australia/Handout via Reuters)

CB - Presiden Joko Widodo menanggapi dingin soal pemanggilan Duta Besar Australia di Indonesia oleh Perdana Menteri Tony Abbott. Ini buntut dari eksekusi mati duo Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dini hari tadi.

"Ini kedaulatan hukum kita. Saya tidak akan mengulang-ulang lagi. Jangan ditanya itu lagi," kata Jokowi di Gedung Bidakara, Jakarta, Rabu 29 April 2015.

Jawaban yang sama kembali diucapkan Jokowi ketika ditanya mengenai implikasinya pada hubungan bilateral. "Ini kedaulatan hukum kita," ujar Jokowi.

Presiden Jokowi menegaskan bahwa hukuman mati bagi gembong narkoba adalah hukum yang masih berlaku di Indonesia. Semua negara harus menghormati kedaulatan hukum negara lain.

"Ini kedaulatan hukum negara kita. Harus dihormati. Kita juga menghormati kedaulatan hukum negara lain. Hukum positif kita masih ada. Di hukum positif kita masih ada," katanya.

Jokowi menegaskan tak akan ada moratorium hukuman mati bagi gembong narkoba, selama hukum itu masih berlaku di Indonesia.

Pemerintah Australia marah atas pelaksanaan eksekusi warga negara mereka di Nusakambangan. Seperti dilansir Reuteurs, Perdana Menteri Australia, Tony Abbott di Canberra mengatakan, pemerintah Australia sangat menyesali sikap pemerintah Indonesia yang enggan menerima permohonan pembatalan eksekusi mati yang dilayangkan Australia.

Abbott mengancam akan memutus kerja sama politik dan ekonomi dengan pemerintah Indonesia pasca eksekusi mati.  Australia juga akan menarik duta besarnya dari Indonesia. Penarikan akan dilakukan dalam pekan ini.


Credit   VIVA.co.id

PBB Sesalkan RI Tetap Lakukan Eksekusi Mati

PBB menganggap Indonesia memiliki standar ganda soal eksekusi mati.

Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Sekjen PBB Ban Ki-moon dan delegasi di sela-sela KTT ASEAN ke-25 di kota Nay Pyi Taw, Myanmar, Kamis (13/11) (ANTARA/Widodo S. Jusuf)

 

CB - Juru bicara Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB di Jenewa, Swiss, Rupert Colville, menyesalkan Indonesia tetap mengeksekusi mati delapan terpidana pada Rabu dini hari tadi. Colville mengaku tidak paham terhadap sikap Pemerintah Indonesia.

Sebab, di saat Indonesia tegas memberlakukan eksekusi mati bagi pelaku tindak kejahatan narkoba, di sisi lain RI turut mengajukan permohonan agar warganya yang terancam hukuman mati bisa diselamatkan. Dikutip dari kantor berita Reuters, Rabu, 29 April 2015, mengaku tidak habis pikir terhadap alasan Presiden Joko Widodo menolak pemberian grasi.

"Indonesia mengajukan pengampunan ketika warga negaranya sendiri menghadapi ancaman eksekusi mati di negara lain. Tetapi, menolak tegas pemberian grasi bagi pelaku tindak kejahatan yang dianggap tidak serius di dalam negerinya sendiri," kata Colville.

Dia turut menyerukan agar Indonesia segera memberlakukan kembali moratorium hukuman mati. Seruan serupa juga telah disampaikan kembali oleh Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon pada akhir pekan lalu melalui jubirnya.
Dalam keterangan tertulis, Jubir Ban mengatakan, tindak kejahatan narkoba tidak termasuk kejahatan serius sehingga tidak perlu sampai harus dihukum mati.
Sementara, Pemerintah Brasil dalam keterangan resmi mengaku terkejut dengan eksekusi terhadap warganya yang kedua, Rodrigo Gularte. Padahal eksekusi kedua ini hanya selang tiga bulan dari eksekusi pertama terhadap Marco Archer Cardoso Moreira.

Saat itu, Presiden Dilma Rousseff telah mengajukan permohonan pribadi atas nama kemanusiaan kepada Presiden Joko Widodo agar tak mengeksekusi Moreira. Namun, permohonan itu tak digubris oleh mantan Gubernur DKI Jakarta.

Kementerian Luar Negeri Brasil mengatakan akan mengevaluasi kembali hubungan bilateral dengan Indonesia sebelum memutuskan bagaimana harus bersikap terhadap Pemerintah Indonesia. Sebelumnya, Presiden Rousseff telah memanggil pulang Dubes  Paulo Alberto Da Silveira Soares yang tengah bertugas di Jakarta.

Da Silveira telah kembali pulang ke Jakarta. Saat Presiden Rousseff menolak surat kredensial yang dibawa oleh Dubes RI untuk Brasil, Toto Riyanto, Kemlu RI memanggil Da Silveira ke Pejambon untuk memprotes tindakan tersebut.

"Karena respons yang kami terima terhadap pengajuan kami kurang memuaskan, maka ini harus dievaluasi kembali untuk memutuskan sikap apa yang akan kami berlakukan terhadap Indonesia mulai saat ini," kata Wakil Menteri Luar Negeri, Sergio Franca Danese.

Pemerintah Indonesia sendiri juga sempat melontarkan akan kembali meninjau kerja sama dengan Negeri Samba di bidang militer. Sebelumnya, Indonesia mempertimbangkan untuk membeli satu skuadron pesawat Super Tucano Embraer EMB-314 dan sistem peluncur roket jarak jauh.

Credit  VIVA.co.id

Prancis Kecam Eksekusi Mati Indonesia

Indonesia terancam konsekuensi diplomatik jika eksekusi warga Prancis.

Serge Atlaoui (REUTERS/Beawiharta)

 

  CB - Prancis mengecam eksekusi mati yang dilakukan Indonesia, Rabu, 29 April 2015, terhadap tujuh warga negara asing dan seorang warga Indonesia, serta menegaskan kembali keprihatinan atas nasib seorang warga negara mereka.

"Pemerintah mengulangi penentangan atas hukuman mati, dalam semua kasus dan situasi," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis, Romain Nadal, yang dikutip Channel News Asia.

Nadal menyampaikan rasa solidaritas, bagi negara-negara yang warganya diesekusi mati. Dia menyebut otoritas Prancis juga sepenuhnya terus membantu Serge Atlaoui, yang situasinya sangat mengkhawatirkan.

Atlaoui (51 tahun) sebelumnya termasuk daftar terpidana yang akan dieksekusi mati, namun ditunda sementara pada Sabtu, 25 April lalu, setelah upaya bandingnya disetujui.

Sementara eksekusi mati terhadap wanita Filipina, Marry Jane Veloso, ditunda hanya 11 jam sebelum pelaksanaan eksekusi mati, setelah tertangkapnya dua tersangka yang menjebaknya untuk membawa narkotika ke Indonesia.

Presiden Prancis, Francois Hollande, memperingatkan bahwa Indonesia akan menghadapi konsekuensi diplomatik, apabila tetap bersikeras melanjutkan eksekusi mati terhadap Atlaoui.

Credit  VIVA.co.id

Warganya Dieksekusi Lagi, Brasil Siapkan Respons Baru ke RI

Kini sudah dua warga Brasil yang dieksekusi mati di Indonesia.

Rodrigo Gularte terpidana mati asal Brasil yang telah dieksekusi di Nusakambangan Rabu dini hari, 29 April 2015. (REUTERS/Handout via Reuters)

 

  CB - Dipaksakannya eksekusi mati terhadap delapan terpidana, Rabu, 29 April 2015, memicu kemarahan dari beberapa negara yang warga negaranya termasuk dalam daftar dieksekusi.

Australia menarik pulang duta besarnya, sementara Brasil yang telah menarik dubes saat eksekusi mati pertama pada Januari lalu, mengatakan sangat terkejut dengan eksekusi mati warganya yang kedua.

Dilansir dari Reuters, Rodrigo Gularte merupakan warga Brasil kedua yang dieksekusi mati di Indonesia dalam tiga bulan terakhir. Kementerian Luar Negeri Brasil mengatakan tengah mengevaluasi hubungan dengan Indonesia.

"Merujuk pada kurang memuaskannya tanggapan atas permohonan kami, ini harus dievaluasi untuk memutuskan sikap yang akan kami ambil terhadap Indonesia," kata Wakil Menlu Brasil, Sergio Franca Danese.

Indonesia sebelumnya mengatakan mempertimbangkan kembali kontrak pembelian satu skuadron pesawat Embraer EMB-314 Super Tuscano buatan Brasil setelah insiden penolakan terhadap duta besar Indonesia yang baru.

Kelompok HAM, Amnesty International, mengatakan eksekusi mati sangat tercela dan memperlihatkan diabaikannya proses hukum. Beberapa warga Australia dan beberapa negara lain, juga bereaksi keras di media sosial.

"Kebijakan tidak baik dari rezim abad pertengahan," tulis pengguna Twitter Darren Reid, yang juga menyebut tidak akan pernah ingin melakukan perjalanan wisata ke Indonesia


Credit  VIVA.co.id

Warganya Dieksekusi, Brazil Ancam Putus Kerja Sama Ekonomi

Sudah dua warga Brazil dieksekusi di Nusakambangan.

  CB - Pemerintah Brazil akan mengevaluasi ulang hubungan diplomasi dengan Indonesia sebagai reaksi atas eksekusi mati seorang warganya di Pulau Nusakambangan.

Menteri Luar Negeri Brazil, Sergio Franca Dense seperti dilansir Reuters mengatakan, Brazil sangat kecewa karena sudah dua warga Brazil yang menjalani eksekusi mati di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir.

Hal itu sungguh melukai pemerintah Brazil karena eksekusi dilakukan tanpa ada pengampunan meskipun secara pribadi Presiden Dilma Rousseff telah mengajukan pengampunan kepada Presiden Joko Widodo.

"Mengingat kurangnya jawaban yang memuaskan untuk banding kami, ini harus dievaluasi untuk memutuskan apa sikap kita akan mengadopsi terhadap Indonesia dari sekarang," kata Sergio Franca Danese, rabu 29 April 2015.

Brazil juga menyatakan tengah mempertimbangkan pemutusan kerja sama perdagangan dan kerja sama militer dengan Indonesia.

Seperti diketahui, Brazil dan Indonesia memiliki hubungan ekonomi terbesar dengan nilai mencapai $ 5 miliar.

Seorang warga negera Brazil Rodrigo Gularte menjalani eksekusi mati bersama tujuh terpidana mati di Pulau Nusakambangan sekitar pukul 00.15 WIB dini hari tadi.


Credit  VIVA.co.id

Ini Penjelasan BI soal Utang ke IMF

SHUTTERSTOCK Ilustrasi

JAKARTA, CB - Bank Indonesia (BI) memberikan penjelasan terkait pernyataan Presiden Joko Widodo, yang kemudian "memantik" kicauan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diakun twitter-nya terkait utang Indonesia ke Dana Moneter Internasional atau IMF.

BI mengakui punya kewajiban kepada IMF, tapi bank sentral Indonesia itu menyampaikan bahwa kewajiban tersebut bukanlah utang. "Posisi kewajiban sebesar 2,8 miliar dolar AS tersebut bukan utang kepada IMF dalam bentuk pinjaman yg selama ini kita kenal," kata Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia Peter Jacobs dalam pesan tertulis, Selasa (28/4/2015).

Dia menjelaskan, kewajiban BI tersebut merupakan alokasi Special Drawing Right (SDR) di IMF. SDR yaitu aset cadangan internasional yang diciptakan IMF sejak 1969 dari negera-negara anggotanya. Dana itu bisa dimanfaatkan untuk memperkuat cadangan devisa suatu negara anggota IMF.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa pencatatan teknis alokasi SDR kepada IMF tersebut dilakukan Indonesia sejak 2009. Hal ini juga dilakukan oleh seluruh anggota IMF.

"Sebagai anggota IMF, kita membayar iuran sehingga kita memperoleh alokasi SDR sesuai kuota dan dicatat sebagai bagian cadangan devisa. Secara teknis pencatatan, alokasi tersebut juga dicatat sebagai kewajiban kita," kata dia.

Sementara itu, BI menyampaikan bahwa utang Indonesia ke IMF pada 1998 lalu sebesar 9,1 miliar dollar AS, sudah dilunasi sejak 2006. Utang itu kata BI dilakukan untuk kebutuhan neraca pembayaran yang tergerus akibat krisis.

"Karena ini alokasi (SDR) sebagai konsekuensi keanggotaan maka akan tetap muncul sepanjang kita masih jadi anggota. Berbeda dengan pinjaman ketika krisis 1998 yang memang bisa dilunasi setelah kita punya kemampuan tanpa harus keluar dari keanggotaan," jelas Peter.

Sebelumnya, SBY membantah pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan Indonesia memiliki utang kepada IMF.

Usai pernyataan SBY itu, Istana bereaksi dan memperkuat pernyataan Jokowi bahwa Indonesia masih memiliki utang kepada IMF yang dicatat Bank Indonesia.

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menuturkan pada 2006, Indonesia memang tidak memiliki utang kepada IMF. Namun pada 2009 kata dia, utang kepada IMF muncul lagi sebesar 3,09 miliar dollar AS.

Sementara itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro juga mengklarifikasi mengenai utang pemerintah Indonesia utang ke Dana Moneter Internasional (IMF).

“Itu bukan utang pemerintah. Utang pemerintah ke IMF sudah selesai 2006,” kata Bambang di kantornya kemarin.

Credit  KOMPAS.com

Menteri Bambang Pastikan Indonesia Bebas Utang IMF

 

 Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menegaskan Indonesia sudah terbebas dari utang IMF. (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

 

 

Jakarta, CB -- Ketidaksepahaman di internal Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla kembali terjadi, yang kali ini menyangkut posisi utang pemerintah terhadap Dana Moneter Internasional (IMF). Pernyataan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto soal sisa utang pemerintah ke IMF langsung dibantah oleh Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro.

"Pemerintah tidak berutang ke IMF," ujar Bambang di Jakarta, Selasa (28/4).

Sekalipun ada, kata Bambang, utang ke IMF tersebut dicatatkan oleh Bank Indonesia, bukan oleh pemerintah. Menurutnya, bank sentral pernah berutang ke IMF sebesar US$ 2,9 juta dalam rangka pengelolaan devisa. " Jadi bukan utang yang harus dibayar," tuturnya.

Soal pinjaman asing, Menteri Keuangan tidak menampik ada utang luar negeri yang belum lunas ke sejumlah lembaga multilateral, antara lain dari Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB).

"Utang di IMF itu sudah selesai di 2006," kata Bambang menegaskan.

Sebelumnya, Andi Wijayanto mengungkap statistik utang luar negeri Indonesia yang dicatatkan BI per 31 Januari 2015. Berdasarkan pengamatannnya, masih ada sisa utang ke IMF sebesar US$ 2,79 miliar yang berlum terbayarkan oleh Indonesia.

"Utang tersebut dalam bentuk mata uang special drawing right (SDR)," tuturnya di Istana Kepresidenan, Selasa (28/4).

SDR merupakan instrumen yang dikembangkan oleh IMF pada 1969 sebagai aset cadangan devisa yang sewaktu-waktu dapat digunakan suatu negara untuk memperkuat cadangan devisa.

Untuk meluruskan pernyataan Andi, Bambang Brodjonegoro menegaskan kuota alokasi SDR sebesar US$ 2,79 miliar itu bukan kategori utang. Kuota SDR tersebut merupakan komitmen pinjaman siaga (standby loan) yang diberikan kepada seluruh negara anggota IMF.

"Itu fasilitas IMF ke negara anggota dalam bentuk stanby loan, bukan dari masa lalu," ujarnya kepada CNN Indonesia.

Menurut Bambang, Indonesia masih tercatat sebagai anggota IMF sampai saat ini sehingga mendapatkan fasilitas tersebut. Namun, karena sampai sekarang kondisi ekonomi Indonesia tergolong baik, maka fasilitas tersebut tidak pernah dipakai.

"Tapi karena (komitmen itu) dialokasikan oleh IMF, itu secara statistik dihitung sebagai utang. Bisa dipakai ataupun tidak," jelasnya.

Dalam Buku Statistik Utang Luar Ngeri yang dirilis Bank Indonesia pada 2010, posisi terakhir utang pemerintah dan BI ke IMF sebesar US$ 7,8 miliar pada 2005. Angka tersebut menyusut dari posisi tahun sebelumnya (2004) yang sebesar US$ 9,65 miliar. Memasuki 2006, utang ke IMF sirna dari neraca pemerintah dan Bank Indonesia, sebelum muncul kembali pada Sewptember 2009.

Dalam keterangan tertulisnya, BI menjelaskan kembali munculnya utang IMF dalam catatan bank sentral karena Indonesia sebagai negara anggota mendapat kuota pinjaman siaga sebesar SDR 1,98 miliar atau ekuivalen US$ 3,1 miliar.

Pada Buku Statistik Utang Luar Negeri edisi terbaru, April 2015, posisi kuota pinjaman IMF yang belum ditarik Indonesia oper Februari 2015 sebesar US$ 2,8 miliar.



Credit  CNN Indonesia

Lewat Twitter, SBY Koreksi Pernyataan Jokowi soal Utang IMF

 

 Mantan Presiden RI sekaligus Ketua Global Green Growth Institute Susilo Bambang Yudhoyono saat menjadi pembicara dalam Asia Africa Parliamentary Conference sebagai rangkaian KTT Asia-Afrika, Di Komplek Parlemen Senayan, Kamis, 23 April 2015. (CNN indonesia/Adhi Wicaksono)

 

 

 

Jakarta, CB -- Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan koreksinya lewat media sosial Twitter, Selasa (28/4), terhadap pernyataan Presiden Joko Widodo terkait utang Indonesia terhadap Dana Moneter Internasional (IMF).

Melalui akun @SBYudhoyono, Yudhoyono mengoreksi kesalahan data Presiden Jokowi yang mengatakan Indonesia masih pinjam uang ke IMF. "Berarti kita dianggap masih punya utang kepada IMF," tulis Yudhoyono di Twitter pukul 9.38 WIB.

Menurut Yudhoyono, pernyataan itu dikatakan Presiden Jokowi dan dimuat di harian Rakyat Merdeka pada 27 April 2015.

Yudhoyono melanjutkan, ketika pemerintahan dipimpin olehnya, Indonesia sudah melunasi utang sebesar US$ 9,1 miliar terhadap IMF pada 2006 atau empat tahun lebih cepat dari jadwal.

"Jika pernyataan Presiden Jokowi tsb tidak saya koreksi, rakyat bisa menuduh saya yg berbohong. Kebenaran bagi saya mutlak. *SBY*" tulisnya.

Ia pun menjelaskan tiga alasan penting yang mendasari percepatan pelunasan utang IMF itu. Totalnya da 13 kicauan Yudhoyono yang mengoreksi pernyataan tersebut, berikut kicauannya:


Credit  CNN Indonesia

Istana Bantah Klaim Bebas Utang IMF Versi SBY

 

 Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

 

 

Jakarta, CB -- Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto memastikan tidak ada yang salah dengan pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Konferensi Asia Afrika pekan lalu yang menyerukan agar negara-negara di dua benua tersebut tidak lagi bergantung pada utang dari International Monetary Fund (IMF), Bank Dunia, dan Asian Development Bank (ADB).

Andi malah menyebut koreksi yang dibuat mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa Indonesia telah terbebas dari utang IMF, tidak berdasarkan data utang luar negeri terbaru yang dikeluarkan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

“Di 2006 memang kita tidak memiliki utang dengan IMF tapi muncul lagi pada 2009. Besarnya US$ 3,09 miliar dan terus ada sampai hari ini berdasarkan data posisi utang luar negeri Indonesia menurut kreditor yang dikeluarkan Kementerian Keuangan,” ujar Andi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/4).

Dilihat dari waktu timbulnya kewajiban utang tersebut, Andi memastikan bukan Pemerintahan Jokowi yang menjadi debitur dari IMF. Secara teknis, Andi juga mengaku tidak tahu untuk apa pemerintah sebelumnya menarik utang dari IMF sebesar itu. Dia meminta awak media untuk menanyakannya kepada Kementerian Keuangan maupun Bank Indonesia.

“Kalau melihat datanya, per November 2014 jumlahnya turun sedikit menjadi US$ 2,9 miliar dan terakhir pada Februari 2015 masih tercatat US$ 2,8 miliar,” tegasnya.

Jokowi disebut Andi ingin pemerintah secepatnya melunasi utang ke IMF tersebut. Namun dari sisi neraca keuangan negara yang tertuang dalam APBN, pemerintah menurutnya perlu menjaga rasio utang terhadap PDB.

“Kita perlu jaga antara 20-24 persen, tidak lebih dari itu supaya tidak terlalu memberatkan,” kata Andi.

Pada 26 April lalu, Jokowi sempat mengungkapkan kegeramannya terhadap IMF yang gemar memberikan utang namun dengan syarat-syarat yang memberatkan.

“Kita masih pinjam dari sana. Saya berpandangan perlu dibuat tatanan keuangan global yang lebih baik yang memperhatikan negara miskin. Seharusnya lembaga keuangan itu memberi bantuan buat negara yang kurang, beri rangsangan untuk pertumbuhan ekonomi. Jangan malah memberatkan,” tegas Jokowi.

Pagi ini, SBY menyampaikan koreksinya lewat media sosial Twitter terhadap pernyataan Presiden Joko Widodo terkait utang Indonesia di IMF.

Melalui akun @SBYudhoyono, SBY mengoreksi kesalahan data Jokowi yang mengatakan Indonesia masih pinjam uang ke IMF. "Berarti kita dianggap masih punya utang kepada IMF," tulis Yudhoyono di Twitter pukul 09.38 WIB.

SBY melanjutkan, ketika pemerintahan dipimpin olehnya, Indonesia sudah melunasi utang sebesar US$ 9,1 miliar terhadap IMF pada 2006 atau empat tahun lebih cepat dari jadwal.

"Jika pernyataan Presiden Jokowi tsb tidak saya koreksi, rakyat bisa menuduh saya yg berbohong. Kebenaran bagi saya mutlak. *SBY*" tulisnya dalam twitter.


Credit  CNN Indonesia

Kerusuhan di AS, Kota Baltimore Seperti Medan Perang

 

Ratusan mobil dan puluhan bangunan dibakar di kota Baltimore usai pemakaman seorang warga kulit hitam, kondisi di kota itu tidak ubahnya seperti medan perang. (Reuters/Shannon Stapleton)

 

 

Baltimore, CB -- Kerusuhan masih terus terjadi di kota Baltimore, negara bagian Maryland, Amerika Serikat, saat massa yang marah membakar dan menjarah toko-toko, usai pemakaman seorang pria kulit hitam yang tewas di tangan polisi. Ratusan mobil dan puluhan bangunan terbakar, kondisi di kota itu tidak ubahnya seperti medan perang.

Berdasarkan data yang dihimpun CNN pada Selasa (28/4), polisi telah menangkap sedikitnya 200 orang. Sebanyak 144 kendaraan dan 15 bangunan dibakar dan dijarah. Penjarahan terjadi di banyak toko, seperti kedai minuman, apotek, mal dan tempat penyimpanan uang.

Massa masih melempari polisi dengan batu, botol dan apapun yang muat di genggaman tangan. Sedikitnya 15 polisi terluka, enam di antaranya cedera serius.

Sebanyak 500 pasukan Garda Nasional diturunkan ke Baltimore pada Selasa pagi waktu setempat, dan ratusan lainnya akan menyusul untuk mengendalikan situasi.

Walikota Baltimore Stephanie Rawling-Blake mengatakan bahwa kerusuhan ini telah mengubah kota tempat bekerja, bermain dan bersosialisasi itu sebagai medan pertempuran.

"Banyak orang yang menghabiskan beberapa generasi membangun kota ini dan kini dihancurkan oleh para berandalan," kata Walikota Blake.

Kerusuhan terjadi setelah pemakaman Freddie Gray, 25, awal pekan ini. Gray tewas pada 19 April di tahanan polisi, diduga akibat cedera pada syaraf tulang belakang. Pria kulit hitam ini disinyalir disiksa oleh aparat.

Peristiwa ini terjadi di tengah kemarahan warga AS atas pembunuhan oleh polisi terhadap warga kulit hitam, di antaranya Michael Brown di Ferguson, Eric Garner di New York dan Walter Scott di North Charleston.

Mencegah kerusuhan yang meluas, Walikota Blake menerapkan jam malam mulai dari pukul 22.00 hingga 05.00. Sementara itu pemerintah negara bagian Maryland menerapkan status darurat dan mengaktifkan Garda Nasional.

"Penjarahan hari ini dan tindak kekerasan di Baltimore tidak akan ditoleransi. Ada perbedaan yang signifikan antara pemrotes dan perusuh, mereka yang melakukan tindakan ini akan diadili sesuai hukum," ujar Gubernur Maryland Larry Hogan.


Credit   CNN Indonesia