Kelompok oposisi Sudan ancam akan gelar "pembangkangan sipil"

Rakyat Sudan tetap menggelar protes di jalan guna menuntutDewan Peralihan Militer (MTC) menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil. (Anadolu Agency)

Khartoum (CB) - Kelompok oposisi Sudan, aliansi Perubahan dan Kebebasan, mengancam akan melancarkan aksi "pembangkangan sipil" jika Dewan Peralihan Militer (MTC) menolak untuk secepatnya menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil.

Dalam satu taklimat pada Rabu (8/5) di Ibu Kota Sudan, Khartoum, Khalid Omer Youssef --Sekretaris Jenderal Partai Kongres Sudan (komponen di dalam aliansi Perubahan dan Kebebasan)-- menuduh MTC "bermanuver" untuk menghindari penyerahan kekuasaan eksekutif.

"Kami memiliki banyak pilihan, termasuk demonstrasi dan aksi duduk, selain rencana bagi kegiatan pembangkangan sipil," kata Youssef.

"Tapi kami lebih suka mencapai penyelesaian melalui perundingan dengan MTC jika Dewan tersebut dapat menerima keadaan secara sungguh-sungguh," ia menambahkan, sebagaimana dikutip Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi.

Pada Selasa, MTC menolak rancangan usul yang diajukan oleh aliansi oposisi.

Medani Abas Medani, anggota utama aliansi Perubahan dan Kebebasan, mengatakan penolak yang dilakukan MTC terhadap usul oposisi "membuat rumit keadaan".

Ia menggambarkan pernyataan MTC belum lama ini mengenai peran Hukum Syari'ah sebagai "upaya untuk mengalihkan peralihan perhatian dari masalah utama --yaitu, upaya penyerahan kekuasaan kepada pemerintah sipil".

Medani menuduh MTC "melancarkan taktik rejim lama". Ia juga menyatakan aparatur keamanan lama Sudan "masih menguasai negeri itu".

Pada 11 April, militer Sudan mengumumkan "pencopotan" presiden Omar al-Bashir, setelah berbulan-bulan protes massa terhadap 30 tahun kekuasaannya.

MTC sekarang memimpin "masa peralihan" dua-tahun, dan selama itu MTC berjanji akan menyelenggarakan pemilihan presiden secara bebas.

Namun, demonstran tetap berada di jalan guna menuntut dewan militer menyerahkan kekuasaan --dalam waktu secepatnya-- kepada pemerintah sipil.

Credit  antaranews.com

Tentara Sudan Ingin Syariat Islam Jadi Prinsip Struktur Sipil

Penguasa militer Sudan menyatakan syariat Islam harus tetap menjadi kaidah penuntun dalam menjalankan struktur sipil baru yang dibentuk. (AFP Photo)

Jakarta, CB -- Penguasa militer Sudan menyatakan syariat Islam harus tetap menjadi kaidah penuntun dalam menjalankan struktur sipil baru yang dibentuk.

Keinginan ini terungkap saat dewan militer mengajukan proposal struktur sipil setelah mereka menggulingkan Presiden Omar al-Bashir pada April lalu.

Dewan militer itu mengatakan bahwa para jenderal militer pada dasarnya setuju dengan proposal itu, tapi ada banyak perubahan, termasuk ketiadaan Syariat Islam sebagai dasar.

"Deklarasi tersebut gagal menjelaskan akar dari legislasi dan hukum syariah Islam. Tradisi haruslah menjadi sumber dari legislasi," ujar juru bicara Dewan Militer, Shamseddine Kabbashi.

Di bawah pimpinan Bashir, pelaksanaan hukum Islam di Sudan tidak konsisten meskipun konstitusi negara tersebut menetapkan Syariah sebagai kaidah penuntun.

Selain itu, dewan militer juga menyoroti tuntutan para pengunjuk rasa untuk mengisi kuris dewan penguasa dengan warga sipil. Para jenderal berkeras agar pihak militer yang memimpin.

Selain itu, dewan militer juga mendesak masa transisi dua tahun. Namun, pihak penyelenggara unjuk rasa menentangnya dengan mengusulkan empat tahun masa transisi.

Credit  cnnindonesia.com

CIA Ingatkan Aktivis Saudi di Norwegia Jadi Sasaran Kerajaan

Ilustrasi. (AFP Photo/Saul Loeb)

Jakarta, CB -- Badan Pusat Intelijen Amerika Serikat (CIA) dikabarkan memperingatkan pemerintah Norwegia bahwa Iyad el-Baghdadi, aktivis asal Arab Saudi yang tinggal di negara itu, terancam menjadi target Riyadh.

El-Baghdadi merupakan salah satu aktivis ternama Saudi yang vokal mengkritik Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MbS). Ia saat ini mengasingkan diri di Norwegia dan dilindungi di bawah kebijakan pencari suaka negara tersebut.

Ia menyadari ada ancaman tersebut pada 25 April lalu, ketika aparat Norwegia datang ke tempat tinggalnya dan membawanya ke tempat yang aman.


Otoritas Norwegia juga disebut memperingatkan bahwa dia kemungkinan berada dalam bahaya dari ancaman yang belum bisa dipastikan dan berasal dari pemerintah Saudi.

Aktivis tersebut diberi informasi bahwa ancaman tersebut didapat pemerintah Norwegia dari lembaga intelijen asing. Guardian telah mengonfirmasi bahwa lembaga asing tersebut ialah CIA.

"Cara saya memahaminya adalah Saudi mengincar saya tetapi belum tahu tentang apa yang akan mereka lakukan," tutur El-Baghdadi dalam wawancara melalui sambungan telepon pada Selasa (7/5).

"Mereka (Norwegia) meyakinkan saya bahwa mereka tengah menanggapi isu ini dengan sangat serius. Mereka telah bersiap-siap," katanya.

Meski keamanannya terancam, El-Baghdadi menganggap ancaman-ancaman tersebut menandakan bahwa kritik pedasnya selama ini manjur.

"Jika mereka (Saudi) tidak ingin membunuh saya berarti saya tidak melakukan pekerjaan saya," tuturnya.

Hingga kini, Kedutaan Besar Saudi di Amerika Serikat belum menanggapi pertanyaan Guardian terkait laporan ini.

El-Baghdadi sendiri merupakan seorang penulis kelahiran Palestina yang aktif di media sosial Twitter. Namanya semakin dikenal saat Arab Spring, terutama ketika ia banyak berkomentar terkait pemberontakan terhadap pemerintah Mesir saat itu.

Ia kerap berkomentar tajam dan bernada sarkasme kepada para pemimpin otokratis hingga menarik puluhan ribu pengikut di Twitter.

El-Baghdadi diberikan suaka politik oleh Norwegia pada 2015 lalu setelah sempat ditangkap dan diusir dari Uni Emirat Arab, sekutu Saudi. Sejak itu, MbS selalu menjadi topik utama kritik El-Baghdadi.

Ketika dunia diramaikan kasus pembunuhan wartawan Saudi pengkritik MbS, Jamal Khashoggi, pada tahun lalu, El-Baghdadi turut berkomentar.

Ia memperingatkan para pengikutnya di Twitter bahwa MbS akan menjadi lebih berbahaya jika tidak ditahan oleh negara Barat.

"Jika mereka lolos dari penculikan, langkah selanjutnya adalah pembunuhan di ibu kota Anda. Saya tidak bercanda sedikit pun," kicau El-Baghdadi beberapa waktu lalu.

Meski begitu, langkah CIA memperingatkan otoritas Norwegia tak serta merta mengartikan bahwa El-Baghdadi dalam bahaya pasti.

Di bawah kebijakan AS yang dikenal sebagai arahan komunitas intelijen 191, CIA memiliki "kewajiban untuk memperingatkan" secara hukum pihak-pihak yang kemungkinan menjadi korban.

Hal itu bisa dilakukan CIA jika lembaga tersebut "mengumpulkan informasi kredibel dan spesifik yang mengindikasikan ancaman pembunuhan atau penculikan berencana yang disengaja oleh sekelompok orang."

Namun, hingga kini CIA menolak untuk berkomentar mengenai laporan ancaman terhadap El-Baghdadi tersebut.

Credit  cnnindonesia.com

Rudal yang Diuji Tembak Korut Mirip Rudal Iskander Rusia

Rudal jarak pendek terbaru yang diuji tembak Korea Utara 4 Mei lalu mirip dengan rudal Iskander Rusia. Foto/KCNA/REUTERS

WASHINGTON - Para pakar senjata menilai rudal jarak pendek terbaru yang diuji tembak Korea Utara (Korut) pada 4 Mei lalu mirip dengan rudal Iskander Rusia. Pyongyang menggambarkannya sebagai senjata taktis terpandu.

Menurut para pakar senjata, kemiripan yang mencolok terletak pada desain. Misil Iskander Rusia merupakan senjata jarak dekat yang sangat akurat dan mampu menyerang sasaran lebih dari 150 mil jauhnya.

Sistem semacam itu memiliki potensi untuk menantang pertahanan rudal di Korea Selatan dan semakin meningkatkan ketegangan di kawasan itu. Uji tembak itu juga menunjukkan bahwa Korea Utara sedang mengembangkan sistem senjata baru, bahkan ketika Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan optimisme tentang kesepakatan masa depan dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.

"Rudal gaya Iskander ini adalah hal yang perlu mulai kita khawatirkan," kata Melissa Hanham, pakar senjata di One Earth Future, seperti dikutip NPR, Kamis (9/5/2019).

Korea Utara menguji senjata itu pada 4 Mei sebagai bagian dari "latihan serangan" yang mencakup penggunaan senjata lain seperti roket artileri. Itu adalah uji coba rudal yang dipublikasikan pertama kali sejak Korea Utara mendeklarasikan moratorium uji coba rudal antarbenua pada bulan April 2018.

Rudal baru yang diuji tembak tergolong jarak pendek, yang artinya tidak melanggar moratorium yang dibuat sendiri oleh rezim Kim Jong-un.

Presiden Trump di Twitter meremehkan uji coba senjata tersebut. "Saya percaya bahwa Kim Jong-un sepenuhnya menyadari potensi ekonomi Korea Utara yang besar, dan tidak akan melakukan apa pun untuk mengganggunya atau mengakhirinya," tulis Trump di Twitter.

Kendati demikian, rudal baru itu terlihat lebih canggih daripada beberapa desain misil Korea Utara sebelumnya. Menurut Hanham, tidak seperti rudal jarak jauh Korea Utara, rudal jarak pendek baru ini terlihat berbahan bakar padat. Senjata seperti ini dapat diluncurkan dengan cepat dengan sedikit peringatan.

Michael Elleman, seorang ahli fisika dan peneliti senior untuk pertahanan rudal di International Institute for Strategic Studies mengatakan jika itu adalah rudal seperti Iskander, maka senjata baru Pyongyang tersebut akan sulit untuk dicegat oleh sistem pertahanan udara.

Ellemen menjelaskan, misil Iskander terbang pada ketinggian sekitar 30 mil. Itu terlalu tinggi untuk rudal pencegat surface-to-air (darat-ke-udara) Patriot Amerika Serikat (AS), tetapi terlalu rendah untuk Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), sebuah sistem yang mampu mencegat rudal jarak jauh. 

Credit  sindonews.com

Soal Peluncuran Roket, Korut Mengaku Sebagai Latihan Reguler

Korut mengatakan peluncuran roket pada akhir pekan lalu adalah latihan reguler dan bagian dari pertahanan diri. Foto/Ilustrasi/Istimewa

SEOUL - Korea Utara (Korut) buka suara soal peluncuran roket pada akhir pekan lalu. Pyongyang menyatakan peluncuran roket itu adalah latihan reguler dan pertahanan diri. Pyongyang juga membenarkan jika Pemimpin Korut, Kim Jong-un, turut mengawasi latihan tersebut.

"Latihan baru-baru ini yang dilakukan oleh tentara kami tidak lebih dari bagian dari latihan militer reguler, dan itu tidak menargetkan siapa pun atau memicu memburuknya situasi di kawasan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Korut yang tidak dikenal dalam sebuah pernyataan kepada kantor berita KCNA yang dikutip Reuters, Rabu (8/5/2019).

Dalam kesempatan itu, Korut juga memperingatkan para kritikus yang mengomentari uji coba rudal tersebut.

"Tuduhan yang tidak berdasar mungkin akan menghasilkan hasil yang mengarah ke arah yang kita maupun mereka tidak ingin lihat sama sekali," tulis KCNA mengutip juru bicara tersebut.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Korut mengatakan ada standar ganda, dimana latihan militer yang dilakukan oleh Korsel dan AS hanya mendatangkan sedikit kritik.

"Hanya latihan militer reguler dan pertahanan diri kami yang dicap sebagai provokatif, dan ini adalah manifestasi yang tak terselubung dari upaya untuk menekan perlucutan senjata negara kami secara bertahap dan akhirnya menyerang kami," kata juru bicara itu.

"Kami pikir ini sangat tidak menyenangkan dan disesalkan, dan kami membunyikan nada peringatan," cetusnya memperingatkan.

Latihan pada hari Sabtu itu adalah uji coba pertama rudal balistik yang dilakukan Korut sejak meluncurkan rudal balistik antarbenua jarak jauh pada November 2017.

Uji coba itu dilakukan setelah pembicaraan dengan Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan (Korsel) pada bulan Februari macet, dan menimbulkan kekhawatiran di kedua negara, yang telah berusaha membujuk Korut untuk meninggalkan senjata nuklir dan program rudal balistiknya.

Seoul merespons dengan menyerukan tetangganya untuk menghentikan tindakan yang meningkatkan ketegangan militer di Semenanjung Korea.

Tetapi Presiden AS Donald Trump, yang telah bertemu dengan Kim Jong-un dua kali, mengatakan ia masih yakin dia bisa membuat kesepakatan dengan Jong-un, dan para pejabat Korsel juga telah mengecilkan ujian.

Credit  sindonews.com

Utusan AS dan China Berseteru di PBB Terkait Isu Uighur

Ilustrasi warga etnis Uighur di Turki. (REUTERS/Murad Sezer)

Jakarta, CB -- Utusan Amerika Serikat dan China untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terlibat perseteruan dalam rapat. Pangkal persoalannya adalah tudingan pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Uighur di Xinjiang yang dibantah Negeri Tirai Bambu.

Pertikaian itu terjadi pada Selasa (7/5) kemarin. China geram dengan tindakan AS yang mengajak negara anggota PBB untuk menarik posisi Beijing dari lembaga itu.

Ini merupakan kali keduanya China dan AS bersitegang di PBB terkait isu Uighur dan minoritas Muslim yang dipaksa masuk kamp-kamp khusus di Xinjiang, seperti dilansir AFP, Rabu (8/5).


Pekan lalu, perwakilan AS di PBB mengundang pimpinan lembaga Kongres Uighur Dunia (WUC), Dolkun Isa, untuk memaparkan persoalan yang dihadapi etnis minoritas itu dengan pemerintah China. Namun, tindakan AS ini justru membangkitkan amarah China.

Isa menyatakan aparat China menangkap etnis Uighur secara acak dan dijebloskan ke dalam kamp, di mana mereka kehilangan kebebasan dan haknya untuk beragama.

Dalam pertemuan tersebut, diplomat China menyebut Isa sebagai "teroris" dengan dukungan AS dan digunakan untuk menyerang dan memfitnah.

Menurut penuturan Duta Besar AS untuk PBB, Courtney Nemoff, perlakuan China terhadap masyarakat Uighur perlu dijadikan faktor untuk mempertimbangkan keanggotaan Negeri Tirai Bambu di PBB, menjelang pemilihan pada Selasa pekan depan.

"AS khawatir terhadap jutaan masyarakat Uighur, etnis Kazakh, Kirgistan, serta umat Muslim lainnya yang menderita akibat aksi penahanan semena-mena, kerja paksa, penyiksaan, dan kematian yang terjadi di kamp-kamp China di daerah Xinjiang," ujar Nemoff.

"Kekejaman ini harus segera dihentikan. Kami memperingatkan semua negara anggota pada forum yang amat penting ini," tambahnya.

Duta Besar China untuk PBB, Zhang Xiaoan, membantah tuduhan AS tersebut. Ia menyatakan China marah terkait hal itu karena dianggap fitnah.

China menegaskan kamp-kamp di daerah Xinjiang sebagai "pusat pelatihan keterampilan", yang dibangun dengan dalih untuk menjauhkan etnis Uighur dari pengaruh paham ekstrem.

AS juga mendesak Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, untuk memperhatikan nasib masyarakat Uighur.

Menurut laporan dari juru bicara PBB, Stephane Dujarric, Guterres telah berbicara dengan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, untuk menghargai HAM dalam melawan terorisme.

Akan tetapi, hal itu tidak membuat Zhang Xiaoan kalah. Dia justru terpilih secara aklamasi menjadi anggota forum PBB yang beranggotakan 16 negara bersamaan dengan perwakilan lainnya dari Burundi, Namibia, Denmark, dan Rusia. Meski demikian AS mengajukan banding atas keputusan itu.

Credit  cnnindonesia.com

Malaysia tarik diri dari Statuta Roma

Perdana Menteri Malaysia Tun Dr Mahathir Mohamad (kiri) didampingi Wakil PM Dr Wan Azizah Wan Ismail mengadakan jumpa pers di Kantor Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) atau Komisi Pemberantasan Korupsi, Kualalumpur, Malaysia, Selasa (10/7/2018), usai menghadiri program anti korupsi. Sebanyak 160 anggota parlemen dari Pakatan Harapan menghadiri program sehari Pakta Integritas dan anti korupsi. (ANTARA FOTO/Agus Setiawan)

Kuala Lumpur (CB) - Pemerintah Malaysia menarik diri dari Statuta Roma Pengadilan Kejahatan Internasional atau International Criminal Court Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Kementrian Luar Negeri Malaysia dalam pernyataannya kepada media di Putrajaya, Rabu, menyebutkan pada (5/4) Perdana Menteri Mahathir Mohamad telah mengumumkan keputusan rapat kabinet supaya Malaysia menarik diri penyertaannya ke Statuta Roma ICC.

Setelah mempertimbangkan semua langkah yang perlu diambil untuk melaksanakan proses penarikan diri tersebut Pemerintah Malaysia telah menyampaikan surat penarikan diri penyertaan Malaysia ke Statuta Roma kepada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 29 April 2019.

Isu penarikan diri Malaysia dari Statuta Roma juga telah disinggung saat penutupan sidang parlemen yang berlangsung pada 30 April 2019 di mana persoalan mengenai perkara ini telah dijawab oleh Wakil Menteri Luar Negeri Dato’ Marzuki Yahya.

PBB akan mengeluarkan nama Malaysia dari daftar negara-negara anggota Statuta Roma Mahkamah Kejahatan Internasional setelah badan dunia itu melengkapkan prosedur penarikan diri Malaysia dari Statuta Roma Mahkamah Kejahatan Internasional.

Statuta ICC atau Statuta Roma adalah traktat yang mendirikan Pengadilan Kejahatan Internasional.Statuta tersebut diadopsi di sebuah konferensi diplomatik di Roma pada 17 Juli 1998 dan diterapkan pada 1 Juli 2002.

Pada Maret 2016 sebanyak 124 negara menjadi pendukung untuk statuta tersebut.

Credit  antaranews.com

Kian Memanas, Kompleks Pertokoan Muslim Sri Lanka Dibakar

Seorang Muslim Sri Lanka dan putranya berjalan setelah dari pasar di Kolombo, Sri Lanka, Senin (29/4). Sri Lanka resmi melarang penggunaan cadar.

Foto: AP Photo/Eranga Jayawardena

Kompleks pertokoan Muslim diserang orang tak dikenal.

CB, KOLOMBO — Kasus kekerasan antara umat beragama dilaporkan kembali terjadi di Sri Lanka. Sejumlah pertokoan milik warga Muslim di negara itu, serta harta benda mereka seperti kendaraan diserang oleh kelompok orang-orang beragama Katolik.


Insiden tersebut telah memicu otoritas gereja di Sri Lanka menyerukan agar semua umat tetap tenang. Seluruh warga beragama diminta untuk tidak melanjutkan permusuhan terhadap warga Muslim di negara itu.

Dalam kasus terbaru, terjadi bentrokan di wilayah Porutota pada Ahad (5/5) lalu, di mana seorang sopir kendaraan umum ’tuk tuk’ yang diketahui sebagai warga Muslim berselisih dengan sekelompok umat Katolik. Menurut laporan intelijen militer kepada //CNN//, saat itu sekelompok warga Katolik hendak memeriksa kendaraan yang warga Muslim tersebut kemudikan.


Adanya pemeriksaan tersebut menjadi pemicu bentrokan antara warga. Puluhan orang turun ke jalan-jalan di wilayah itu. Kendaraan tuk tuk yang dikemudikan warga Muslim tersebut dibakar, kemudian dua toko yang juga dimiliki warga Muslim di sana diserang.


Dalam sebuah video yang menunjukkan insiden tersebut, terlihat sejumlah pria yang mengacungkan tongkat di jalan-jalan. Banyak puing-puing dari bentrokan serta bangunan rusak yang berserakan.


Menurut juru bicara Kepolisian Sri Lanka, Ruwan Gunasekara, bentrokan terjadi karena ulah dari dua kelompok warga yang sedang mabuk. Mereka disebut bertanggungjawab atas kerusuhan yang terjadi. 


Saat ini, personil tambahan dari kepolisian telah dikerahkan ke Porutota. Jam malam di wilayah pinggir pantai itu juga diberlakukan untuk mengendalikan situasi. 


Perdana Menteri Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, dalam sebuah pernyataan mengatakan pemerintah akan memberi kompensasi kepada siapapun yang mengalami kerugian akibat kerusakan properti dalam kerusuhan di Porutota. 


Kepala Gereja Katolik Sri Lanka, Kardinal Malcolm Ranjith, mengatakan insiden kekerasan terbaru yang terjadi di Pororuta adalah akibat orang-orang yang mabuk. Dia menyerukan penutupan toko-toko yang menjual minuman keras di wilayah itu. 


"Ketika orang berada di bawah pengaruh alkohol, orang terkadang dapat berperilaku lebih buruk daripada binatang," ujar Ranjith dilansir //CNN??, Rabu (8/5).


Ranjith kemudian berterima kasih kepada semua orang yang tetap tenang dan menahan diri atas situasi yang terjadi. Secara khusus dia menyampaikan hal itu kepada para pemimpin agama Buddha, Hindu, dan Muslim.


Menurutnya, ada pihak-pihak yang berusaha memicu kebencian komunal, untuk menciptakan bentrokan antar umat beragama. Para pemuka agama, baik dari komunitas Muslim dan Kristen di Sri Lanka sebelumnya juga menyatakan keprihatinan atas potensi kekerasan lebih lanjut pasca insiden pengemboman besar-besaran yang terjadi pada 21 April lalu.


“Saya sungguh meminta umat Katolik agar tidak mengangkat tangan melawan Muslim. Umat Muslim tidak berada di belakang insiden ini, namun mereka yang berada di balik serangan ini adalah orang-orang yang dimanipulasi kelompok internasional untuk mewujudkan tujuan politik mereka,” jelas Ranjith.


Sri Lanka telah diguncang serangkaian bom terkoordinasi yang terjadi bertepatan dengan Paskah bagi umat Kristiani. Sebanyak tiga gereja dan tiga hotel di Ibu Kota Kolombo menjadi target serangan dan membuat 257 orang tewas. Jumlah korban diperkirakan dapat meningkat, seiring kondisi korban terluka yang kritis dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. 


National Thowheeth Jama’ath (NTJ) diyakini sebagai kelompok berideologi teroris dan telah dituding berada di balik serangan tersebut. Meski demikian, pihak berwenang Sri Lanka tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan kelompok atau organisasi teroris asing, melihat skala besarnya insiden tersebut.


Pemerintah negara itu juga telah meminta bantuan internasional untuk melakukan penyelidikan. Sebelumnya, Pemerintah Australia mengkonfrimasi bahwa pelaku serangan bom Sri Lanka didukung Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).


Laporan ini muncul diikuti dengan klaim kelompok militan tersebut yang mengatakan berada di balik insiden dan mendistribusikan video yang memperlihatkan pemimpin NTJ, Mohamed Zahran berjanji setia kepada ISIS.

Credit  republika.co.id

Kuatkan Gertakan pada Iran, AS Kerahkan 4 Bomber B-52

Pesawat pengebom strategis B-52 Amerika Serikat. Foto/REUTERS/DarrenStaples/File Photo

WASHINGTON - Seorang pejabat Pentagon mengungkap ada empat pesawat pengebom (bomber) strategis B-52 Amerika Serikat (AS) yang dikerahkan ke Timur Tengah untuk menambah kekuatan gertakan terhadap rezim Iran. Pengerahan pesawat-pesawat pembom bersamaan dengan pengiriman kapal Kelompok Tempur Kapal Induk USS Abraham Lincoln.

Mengutip CBS News, Komando Pusat (CENTCOM) militer AS juga diperkirakan akan meminta pasukan tambahan, termasuk baterai sistem rudal pertahanan Patriot.

Dua dari empat bomber B-52 lepas landas dari Pangkalan Angkatan Udara Barksdale di Louisiana pada hari Selasa. Keduanya, dijadwalkan tiba di Pangkalan Udara Al Udeid di Qatar pada hari Rabu (8/5/2019). Keberadaan dua bomber lainnya tidak diungkap militer Amerika Serikat.

"AS telah mendeteksi sejumlah persiapan untuk kemungkinan serangan terhadap pasukan AS di laut dan di darat," kata pejabat Pentagon yang berbicara dalam kondisi anonim kepada CBS News merujuk pada ancaman serangan Iran yang dia sebut nyata.

"Ada lebih dari satu jalur serangan atau kemungkinan serangan yang kami lacak," lanjut dia. Jumlah bomber B-52 yang dikerahkan kemungkinan bisa bertambah lagi. Pesawat pengebom itu memiliki kemampuan untuk menjatuhkan bom nuklir.

Juru bicara CENTCOM Kapten Bill Urban membenarkan bahwa satuan tugas pengebom yang dikerahkan terdiri dari B-52.

"Komando Pusat AS terus melacak sejumlah arus ancaman yang dapat dipercaya yang berasal dari rezim di Iran di seluruh wilayah tanggung jawab CENTCOM," kata Kapten Urban.

Para pejabat AS lainnya kepada Reuters mengatakan informasi intelijen menyebut ancaman spesifik dan kredibel mengarah pada pasukan AS di Irak, Suriah, dan wilayah yang lebih luas.

Menurut salah satu pejabat AS indikasi bahwa Iran akan melakukan serangan terhadap pasukan AS dan kepentingannya di Timur Tengah adalah dengan memindahkan rudal balistik jarak pendek di kapal-kapal di wilayah tersebut.

Awal mula pengerahan Kelompok Tempur Kapal Induk USS Abraham Lincoln diumumkan Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih John Bolton pada hari Minggu lalu. Bolton mengatakan gerakan itu sebagai respons terhadap sejumlah indikasi dan peringatan yang meresahkan dan meningkat oleh rezim Iran.

"Amerika Serikat tidak mencari perang dengan rezim Iran, tetapi kami sepenuhnya siap untuk menanggapi serangan apa pun, apakah dengan wakil, Korps Pengawal Revolusi Islam, atau pasukan reguler Iran," kata Bolton.

Iran sebelumnya meremahkan pengerahan kapal induk AS yang diumumkan Bolton sebagai pertunjukan kedaluwarsa.

"Pernyataan Bolton adalah penggunaan pertunjukan kedaluwarsa untuk perang psikologis," juru bicara Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Keyvan Khosravi.

Khosravi mengatakan bahwa angkatan bersenjata Iran telah mengamati kapal induk yang memasuki Laut Mediterania 21 hari yang lalu.

"Bolton kurang memiliki pemahaman militer dan keamanan dan pernyataannya sebagian besar dimaksudkan untuk menarik perhatian pada dirinya sendiri," ujar Khosravi. 

Credit  sindonews.com

Sekjen PBB berharap kesepakatan nuklir Iran dapat diselamatkan

Peta fasilitas nuklir Iran. (iranreview.org) (Istimewa)

Washington (CB) - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres berharap kesepakatan nuklir Iran dapat diselamatkan, kata juru bicaranya pada Rabu (8/5), setelah Teheran mengancam akan keluar dari kesepakatan 2015 tersebut.

"Sekretaris Jenderal terus kembali menyatakan bahwa Rencana Aksi Gabungan Menyeluruh (JCPOA) merupakan prestasi besar dalam anti-penyebaran nuklir dan diplomasi dan telah memberi sumbangan bagi ekamanan serta perdamaian regional dan internasional," kata Farhan Haq dalam satu taklimat.

Kesepakatan bersejarah itu antara Iran kelompok negara P5+1 -- kelima anggota tetap Dewan Keamanan PBB ditambah Jerman-- memberlakukan pengekangan ketat atas program nuklir Iran sebagai imbalan bagi pencabutan sanksi lama AS.

Presiden Iran Hassan Rouhani pada Rabu mengancam akan keluar dari kesepakatan tersebut dalam waktu 60 hari jika kepentingan Teheran tidak dilindungi.

Iran juga bersiap melanjutkan kegiatan pengayaan uraniumnya kapan saja diperlukan, kata Kepala Badan Tenaga Atom Iran Ali Akbar Salehi.

"(Guterres) sangat berharap bahwa Rencana Aksi Gabungan Menyeluruh dapat dipelihara," kata Haq, sebagaimana dikutip Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi.

Tahun lalu, Presiden AS Donald Trump membawa Washington ke luar dari kesepakatan nuklir itu, dan apa yang mengikuti adalah kegiatan "tekanan maksimal", yaitu pemerintah Trump menjatuhkan kembali sanksi ekonomi atas sektor energi dan perbankan Iran. Washington juga mengakhiri keringanan sanksi buat negara yang membeli minyak Iran.

Credit  antaranews.com

Kremlin Salahkan AS Jika Iran Mundur dari Kesepakatan Nuklir

Para teknisi sedang bekerja di pusat pemrosesan uranium di Iran.

Foto: reuters

Iran mengancam akan melanjutkan pengayaan uranium tingkat tinggi.

CB, MOSKOW -- Kremlin mengatakan Iran telah diprovokasi untuk mengekang ketentuan dalam kesepakatan nuklir 2015, Rabu (8/5). Iran pada Rabu pagi menyatakan menarik diri dari sebagian kesepakatan nuklir 2015 yang ditandatangani dengan enam negara.


Iran mengancam akan melakukan lebih banyak jika negara besar tidak melindunginya dari sanksi-sanksi, setahun setelah AS keluar dari kesepakatan tersebut. "Presiden (Vladimir) Putin telah berulang kali berbicara mengenai konsekuensi dari tindakan tanpa dipikirkan berkaitan dengan Iran dan dengan itu saya maksudkan keputusan yang diambil oleh AS (untuk meninggalkan kesepakatan itu). Sekarang kami memandang konsekuensi itu mulai terjadi," kata Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan dalam satu taklimat.

Peskov berbicara saat pembicaraan di Moskow antara Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov berlangsung. Ketika ditanya apakah Rusia mungkin siap bergabung dengan negara lain dalam menjatuhkan sanksi baru atas Iran sehubungan dengan sebagian pengunduran diri dari kesepakatan itu, Peskov mengatakan, "Untuk sekarang, kami perlu secara bijaksana menganalisis situasi dan bertukar pendapat mengenai ini. Situasinya serius."


Presiden Iran Hassan Rouhani mengancam untuk melanjutkan pengembangan uranium tingkat tinggi jika kepentingan negaranya dalam kesepakatan nuklir dengan beberapa negara kekuatan dunia tidak dilindungi. Atas ancamannya itu, dia memberi waktu hingga 60 hari ke depan.

Credit  republika.co.id

Trump Tampar Iran dengan Sanksi Baru

AS menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran di tengah meningkatnya ketegangan. Foto/Ilustrasi/SINDOnews/Ian

WASHINGTON - Presiden Amerka Serikat (AS) Donald Trump memberlakukan sanksi baru terhadap Iran. Sanksi tersebut menargetkan sektor baja, alumunium, tembaga dan besi Iran yang bernilai sekitar 10 persen dari ekonomi negara itu.

Sanksi tersebut diberlakukan beberapa jam setelah Teheran mengatakan pihaknya mengendurkan beberapa pembatasan pada program nuklirnya.

Pemerintahan Trump mengatakan akan melanjutkan kampanye "tekanan maksimum" pada pemerintah Iran sampai menghentikan kegiatan yang mendestabilisasi kawasan Timur Tengah, menghentikan segala upaya senjata nuklir dan mengakhiri segala pengembangan rudal balistik.

"Teheran dapat mengharapkan tindakan lebih lanjut kecuali secara fundamental mengubah perilakunya," kata Trump, seperti dikutip dari Independent, Kamis (9/5/2019)

Ia juga menyerukan kepada Iran untuk kembali dengan itikad baik ke meja perundingan.

AS, Jerman, Inggris, Prancis, Rusia, China, dan Uni Eropa menandatangani perjanjian dengan Iran pada 2015 yang mencabut sanksi internasional dengan imbalan Teheran membatasi program nuklirnya.

Satu tahun yang lalu, Trump menarik diri dari perjanjian itu, menyebutnya kesepakatan terburuk dalam sejarah. Dia mengatakan perjanjian itu seharusnya juga mengekang program rudal balistik Iran dan apa yang dianggap sebagai kegiatan jahat Teheran di wilayah tersebut.

Negara-negara lain tetap berada dalam kesepakatan nuklir - yang secara teknis dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) - dan telah berusaha memberi Iran insentif ekonomi yang cukup untuk menjaga perjanjian itu tetap bertahan.

Awal pekan ini Washington mengumumkan penyebaran kapal induk dan pembom B-52 ke Timur Tengah untuk melawan apa yang dikatakannya sebagai "indikasi yang jelas" dari ancaman Iran terhadap pasukan AS di kawasan itu. 

Credit  sindonews.com

Israel Bersumpah Tak Akan Biarkan Iran Bersenjata Nuklir Lagi

PM Israel, Benjamin Netanyahu, bersumpah tidak akan membiarkan Iran memperoleh senjata nuklir setelah Hassan Rouhani mengancam akan memperkaya uranium lagi. (Sebastian Scheiner/Pool)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, bersumpah tidak akan membiarkan dan mengizinkan Iran memperoleh senjata nuklir lagi.

"Pagi ini dalam perjalanan, saya mendengar bahwa Iran bermaksud melanjutkan program nuklirnya lagi. Kami tidak akan mengizinkan Iran memperoleh senjata nuklir," ucap Netanyahu, Rabu (8/5).

Pernyataan itu diutarakan Netanyahu menyusul sikap Iran yang mengancam melanjutkan pengayaan uranium jika pihak-pihak penandatangan kesepakatan nuklir 2015 tak membela Teheran dari sanksi Amerika Serikat.

Melalui pidato di stasiun televisi nasional, Presiden Iran Hassan Rouhani melontarkan langsung ancaman tersebut kepada negara-negara yang menandatangani kesepakatan nuklir JCPOA, yakni Inggris, Prancis, Jerman, China, dan Rusia.


Rouhani memberikan waktu 60 hari bagi kelima negara tersebut untuk berjanji melindungi sektor minyak dan perbankan Iran di tengah sanksi AS.

Netanyahu sendiri telah menjadi penentang keras perjanjian nuklir yang disepakati era Presiden Barack Obama tersebut.

Dilansir AFP, ia bahkan sangat mendukung keputusan Presiden Donald Trump menarik Amerika keluar dari perjanjian itu dan menerapkan kembali sanksi terhadap Iran.

Israel merupakan musuh bebuyutan Iran dan selama ini dianggap sebagai negara dengan kapabilitas militer terdepan di Timur Tengah. Negara Zionis itu juga disebut-sebut sebagai satu-satunya yang memiliki senjata nuklir di kawasan.

Di sisi lain, Iran juga tidak mengakui kedaulatan Israel sebagai negara. Penentangan terhadap pembentukan negara Yahudi telah lama menjadi prinsip utama kebijakan resmi Iran pasca-revolusi.

Iran telah menjadi pendukung setia Palestina dan kelompok-kelompok anti-Israel lainnya, termasuk Hamas dan Hizbullah di Libanon.

Credit  cnnindonesia.com

Prancis Serukan Iran Hormati Kesepakatan Nuklir

Prancis menyerukan Iran untuk tetap memegang komitmen kesepakatan nuklir 2015. Foto/Istimewa

PARIS - Prancis meminta Iran untuk menghormati semua komitmennya setelah Teheran mengumumkan pihaknya akan melonggarkan beberapa pembatasan terhadap program nuklirnya. Paris memperingatkan terhadap tindakan apa pun yang akan mengarah pada eskalasi.

Iran mengumumkan langkah-langkah untuk menghentikan pelanggaran terhadap kesepakatan 2015 dengan kekuatan dunia, namun Teheran mengancam akan ada tindakan lebih lanjut jika negara-negara kekuatan dunia tidak melindunginya dari sanksi Amerika Serikat (AS).

“Perancis memperhatikan pernyataan ini dengan prihatin. Prancis berkomitmen untuk memastikan bahwa perjanjian ini, kunci untuk rezim non-proliferasi internasional dan keamanan internasional, sepenuhnya dilaksanakan,” kata wakil juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis Olivier Gauvin dalam sebuah pernyataan.

"Adalah penting untuk menghindari tindakan apa pun yang akan menghalangi pelaksanaan kewajiban mereka oleh para pihak yang sekarang terlibat dalam perjanjian atau yang akan memicu eskalasi," imbuhnya.

"Prancis bertekad untuk memastikan bahwa perjanjian itu sepenuhnya dilaksanakan dan bahwa saluran keuangan dan ekspor Iran tetap terbuka," tukasnya seperti dilansir dari Reuters, Kamis (9/5/2019).

Gauvin mengatakan Prancis berhubungan erat dengan pihak-pihak yang tersisa dari perjanjian tersebut, terutama Eropa, untuk meninjau kembali pernyataan Iran.

Amerika Serikat mengatakan belum selesai menjatuhkan sanksi terhadap Iran dan merencanakan lebih "segera". AS memperingatkan Eropa agar tidak melakukan bisnis dengan Teheran melalui sistem perdagangan non-dolar untuk menghindari sanksi AS.

Terbaru, AS menjatuhkan sanksi terhadap Iran. Sanksi itu menyasar sektor baja, alumunium, tembaga dan besi Iran yang bernilai sekitar 10 persen dari ekonomi negara itu. 

Credit  sindonews.com

Iran Batalkan Beberapa Komitmen Kesepakatan Nuklir 2015

Iran Batalkan

Iran tidak lagi akan mematuhi beberapa "komitmen sukarela" perjanjian nuklir.

Pemerintah Iran hari Rabu (8/5) menyatakan telah memberi tahu para penandatangan Perjanjian Nuklir 2015 bahwa pihaknya tidak lagi akan mematuhi beberapa "komitmen sukarela" yang tertera dalam perjanjian itu. Presiden Iran Hassan Rouhani dalam pidato yang disiarkan televisi, mengatakan, Iran akan melanjutkan program pengayaan uranium jika pihak-pihak lain tidak menepati janji mereka.


Para penandatangan Kesepakatan Nuklir 2015 adalah Iran, Jerman, Inggris, Prancis, Cina dan Rusia. Iran mengatakan para pihak itu memiliki waktu 60 hari untuk melaksanakan janji-janji mereka untuk melindungi sektor minyak dan perbankan Iran. Jika tidak, Iran akan memulai lagi program pengayaan uraniumnya.

Kementerian Luar Negeri Iran mengumumkan, keputusan itu telah dikomunikasikan kepada para kepala negara pihak penandatangan. Iran menjelaskan bahwa tindakan itu diambil karena Uni Eropa dan pihak-pihak lain ternyata "tidak memiliki kekuatan untuk melawan tekanan AS."


Pernyataan Iran itu dikeluarkan setelah AS mengumumkan mengirim beberapa kapal perangnya ke Timur Tengah sebagai peringatan terhadap Teheran.

Prancis ancam berlakukan lagi sanksi terhadap Iran

Prancis bereaksi terhadap pengumuman dari Teheran dan mengatakan, akan menetapkan lagi beberapa sanksi, jika Iran benar-benar melanggar kewajibannya yang disepakati tahun 2015.


"Kami mengirim pesan ke Teheran untuk mengatakan bahwa kami bertekad untuk mengimplementasikan perjanjian itu, bahwa kami benar-benar ingin mereka tetap dalam perjanjian ini meskipun kami mempertimbangkan kompleksitas situasi dan menyampaikan pesan yang sama kepada sekutu kami Amerika," kata sebuah sumber di kantor kepresidenan Prancis.


Pejabat Prancis itu mengatakan, ada mekanisme penyelesaian perselisihan dalam masalah ini melalui pemeriksaan. Dia juga menambahkan, bahwa sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap Iran dapat diberlakukan kembali jika perlu.

Apa latar belakangnya?

AS sebelumnya mengumumkan telah mengirim kapal induk USS Lincoln bersama gugus tugas pembom ke Timur Tengah untuk menghadapi "ancaman kredibel dari pasukan rezim Iran." Washington mengatakan, langkah itu dimaksudkan sebagai pesan yang jelas dan tegas terhadap Teheran.


AS telah meningkatkan sanksi terhadap Iran dalam beberapa bulan terakhir, dan memasukkan Garda Pengawal Revolusi Iran dalam daftar kelompok teroris.


Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo hari Selasa (7/5) melakukan kunjungan mendadak ke Irak untuk membahas situasi di negara itu. Dia menjelaskan, "AS khawatir dengan situasi keamanan di Irak di tengah meningkatnya aktivitas Iran."


Kesepakatan Nuklir 2015, yang awalnya juga ditandatangani AS, menjanjikan pencabuitan sanksi terhadap Iran sebagai imbalan jika Teheran membatasi program nuklirnya. Namun setelah terpilih menjadi presiden, Donald Trump menyatakan AS menarik diri secara sepihak dari kesepakatan itu dan memulihkan sanksi-sanksi ekonomi terhadap Iran yang sebelumnya sudah dicabut.


Trump mengatakan kesepakatan yang dicapai presiden AS sebelumnya, Barack Obama itu adalah perjanjian yang buruk dan merugikan kepentingan AS dan harus dinegosiasi ulang.

Credit  republika.co.id

Iran Ancam Lanjutkan Pengayaan Uranium Jika Terus Ditekan

Presiden Iran, Hasan Rouhani, melontarkan langsung ancaman tersebut kepada negara-negara yang menandatangani kesepakatan nuklir JCPOA. (Reuters/Danish)

Jakarta, CB -- Iran mengancam bakal melanjutkan pengayaan uranium jika pihak-pihak penandatangan kesepakatan nuklir pada 2015 lalu tak membela negara tersebut dari dera sanksi Amerika Serikat.

Melalui pidato di stasiun televisi nasional, Presiden Iran, Hasan Rouhani, melontarkan langsung ancaman tersebut kepada negara-negara yang menandatangani kesepakatan nuklir JCPOA itu, yakni Inggris, Prancis, Jerman, China, dan Rusia.

Rouhani memberikan waktu 60 hari bagi kelima negara tersebut untuk berjanji melindungi sektor minyak dan perbankan Iran di tengah sanksi AS.

"Jika kelima negara tersebut datang ke meja perundingan dan kami mencapai kesepakatan itu, dan jika mereka dapat melindungi kepentingan sektor minyak dan perbankan kami, kami akan tetap melanjutkan komitmen," ujar Rouhani.


Ia kemudian kembali mengancam akan memberikan respons keras jika isu ini kembali dibawa ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Rouhani menyatakan Iran tetap siap untuk bernegosiasi.

"Rakyat Iran dan dunai harus tahu bahwa hari ini bukan akhir dari JCPOA. Semua tindakan ini sesuai dengan JCPOA," tutur Rouhani sebagaimana dikutip Reuters.

Perjanjian yang diteken pada 2015 lalu itu menyepakati bahwa negara Barat akan mencabut serangkaian sanksi terhadap Teheran.

Sebagai balasan, Iran harus menyetop segala bentuk pengembangan senjata rudal dan nuklirnya, termasuk pengayaan uranium.

Namun, AS menarik diri secara sepihak dari perjanjian nuklir itu pada Mei 2018 lalu dan kembali menerapkan sanksi atas Iran.

Credit  cnnindonesia.com

AS Berhasil Tembak Jatuh Beberapa Rudal dengan Senjata Laser

Ilustrasi cara kerja sistem senjata laser ketika menembak jatuh beberapa rudal musuh di udara. Foto/Angkatan Udara AS (USAF)

WASHINGTON - Angkatan Udara Amerika Serikat (AS) mengumumkan bahwa mereka telah berhasil menggunakan sistem senjata laser untuk menembak jatuh beberapa rudal saat dalam penerbangan. Sistem ini dirancang untuk bisa dipasang di pesawat sebagai pelindung dari serangan.

Laboratorium Penelitian Angkatan Udara melakukan pengujian di White Sands Missile Range Angkatan Darat AS di New Mexico pada bulan April. Sistem, yang dinamai Self-Protect High Energy Laser Demonstrator (SHiELD), digunakan dari darat. "Digunakan untuk menembak beberapa rudal yang diluncurkan dalam penerbangan," kata komandan Laboratorium Penelitian Angkatan Udara Mayor Jenderal William Cooley.

"Tes tersebut adalah langkah besar ke depan untuk sistem energi terarah dan perlindungan terhadap ancaman musuh," ujarnya, seperti dikutip dari The Verge, Senin (6/5/2019).

SHiELD nantinya akan dipasang pada pesawat terbang, sehingga dapat digunakan untuk menembak jatuh rudal yang diluncurkan dari permukaan ke udara atau dari udara ke udara. Sistem ini mencakup tiga komponen utama, yakni sistem laser, sistem kontrol untuk mengarahkan laser tersebut, dan pod yang akan memberi daya segalanya.

Laboratorium menyoroti beberapa keuntungan dari sistem senjata laser ini, seperti sangat akurat dan langsung mengenai sasaran, tidak akan memiliki keterbatasan dalam magazine, akan memungkinkan pilot untuk kembali membidik sasaran tambahan dengan cepat, dan tidak rentan terhadap tindakan balasan seperti dari suar atau alat pengacau. Karena itu, sistem kemungkinan tidak akan "bodoh" terhadap cuaca yang berpotensi mengganggu efektivitasnya.

Angkatan Udara telah bekerja pada sistem seperti itu selama beberapa tahun sejak proyek dimulai pada tahun 2016. Layanan militer tersebut telah menyodorkan kontrak untuk Lockheed Martin pada tahun 2017 agar merancang SHiELD dengan tujuan untuk mengujinya pada pesawat pada tahun 2021 mendatang.

SHiELD bukan satu-satunya teknologi laser yang sedang diuji oleh militer AS. Angkatan Darat AS juga menguji sistem serupa yang dipasang pada helikopter serang AH-64 Apache musim panas lalu. Sedangkan Angkatan Laut AS juga sedang bekerja dengan Lockheed Martin untuk menerapkan sistem itu pada kapal perang. 

Credit  sindonews.com

Taliban Serang Kantor LSM Asal AS, Lima Tewas

Sedikitnya lima orang tewas saat Taliban menyerang kantor LSM asal AS di Ibu Kota Afghanistan Kabul. Foto/Istimewa

KABUL - Gerilyawan Taliban menyerang kantor-kantor organisasi bantuan Amerika Serikat (AS) di Ibu Kota Afghanistan. Mereka memerangi pasukan keamanan dan memicu ledakan besar dalam serangan selama enam jam dan menewaskan sedikitnya lima orang.

Belasan kendaraan dan toko hancur atau rusak bersama beberapa bangunan. Asap besar mengepul dari daerah itu dan suara tembakan sporadis bisa terdengar.

Pernyataan Kementerian Dalam Negeri Afghanistan mengatakan empat warga sipil dan seorang polisi tewas dan 24 lainnya terluka dalam serangan itu. Belum diketahui apakah ada warga asing yang terbunuh atau terluka dalam sernagan tersebut.

Kementerian Dalam Negeri Afghanistan mengatakan serangan itu berakhir setelah lima pemberontak tewas oleh pasukan Afghanistan.

"Sekitar 200 orang diselamatkan dari kedua bangunan di dalam kompleks," kata pernyataan itu seperti dilansir dari Time, Kamis (9/5/2019).

Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Afghanistan Nasrat Rahimi mengatakan serangan itu menargetkan organisasi bantuan yang berbasis di AS, Counterpart International, yang memiliki kantor di dekat kantor jaksa agung Afghanistan.

Kantor grup itu berada di kompleks dengan dua bangunan berlantai lima.

"Kami sangat sedih dengan serangan ini dan bekerja secepat mungkin untuk menjelaskan staf kami," kata organisasi itu dalam sebuah pernyataan di situs webnya.

“Keselamatan dan keamanan mereka adalah perhatian utama kami," sambung pernyataan itu.

Duta Besar AS untuk Afghanistan, Johan Bass, mengutuk keras serangan terhadap LSM tersebut. Dia mengatakan organisasi yang menjadi target serangan bergerak membantu masyarakat setempat, melatih wartawan dan mendukung rakyat Afghanistan.

Misi Bantuan PBB di Afghanistan dalam sebuah pernyataan juga mengecam gerilyawan Taliban karena sengaja menargetkan organisasi bantuan sipil.

"Serangan hari ini sangat menyedihkan, menghantam organisasi sipil yang membantu warga Afghanistan," bunyi pernyataan itu.

Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid mengatakan kelompok itu menyerang organisasi tersebut karena terlibat dalam kegiatan Barat yang berbahaya di Afghanistan, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Gerilyawan Taliban melakukan serangan hampir setiap hari terhadap pasukan Afghanistan, bahkan ketika upaya perdamaian telah dipercepat untuk mengakhiri perang selama 17 tahun di negara itu.

Presiden Afghanistan Ashraf Ghani menyerukan perdamaian dengan Taliban pekan lalu dan berjanji untuk membebaskan 175 tahanan Taliban menjelang bulan suci Ramadhan, yang dimulai Senin ini.

Taliban mengatakan mereka akan melanjutkan serangan mereka selama Ramadhan, tetapi akan sangat berhati-hati terhadap warga sipil selama operasi apa pun.

Gerilyawan telah menolak proposal gencatan senjata di masa lalu, dengan mengatakan pasukan AS dan NATO harus keluar dari negara itu terlebih dahulu. Taliban juga menolak untuk bernegosiasi langsung dengan pemerintah di Kabul, memandangnya sebagai boneka AS. 

Credit  sindonews.com

Bangladesh Bekuk Terduga Militan ISIS yang Pulang dari Suriah

Ilustrasi. (Istockphoto/D-Keine)

Jakarta, CB -- Kepolisian Bangladesh menahan Motaj Abdul Majid Kafiluddin Bepari, seorang terduga militan ISIS yang baru kembali dari Suriah, Rabu (8/5).

Pejabat anti-terorisme Bangladesh, Wahiduzzaman Noor, mengatakan petugas menangkap Motaj di dekat sebuah masjid di Uttara, Dhaka, pada Minggu (5/5) lalu. 

Motaj kemudian didakwa Undang-Undang anti-terorisme karena diduga berencana mendirikan kekhalifahan di Bangladesh.

"Motaj pergi ke Suriah pada 2018 dan bergabung dengan ISIS," kata Noor.


Pria 33 tahun itu kembali ke Bangladesh pada Februari lalu. Sejak itu, Motaj berkomunikasi dengan kelompok ekstremis lokal yang terinspirasi ISIS bernama Muhajidin Bangladesh (JMB).

Noor mengatakan kepada AFP bahwa JMB dituduh sebagai dalang serangan teror di sebuah kafe pada 2016 lalu.

Penangkapan Motaj merupakan yang terbaru dari serangkaian insiden keamanan terkait ISIS di Bangladesh.

Wakil Komisaris Kepolisian Dhaka, Mohibul Islam Khan, mengatakan penangkapan Motaj terjadi setelah kepolisian anti-terorisme memberi tahu otoritas bandara tentang kemungkinan puluhan militan ISIS asal Bangladesh pulang menyusul kekalahan kelompok teroris itu di Irak dan Suriah.

Pekan lalu, Menteri Luar Negeri Bangladesh, A.K Abdul Momen, menuturkan istri dari seorang terduga teroris ISIS, Shamima Begum, diancam "hukuman mati" jika berani pulang ke negara di Asia Selatan itu.

Shamima merupakan perempuan kelahiran Inggris yang menikahi militan ISIS di Suriah. Namun, kedua orang tua Shamima berkewarganegaraan Bangladesh. 

Credit  cnnindonesia.com

Taliban Pakistan Klaim Teror Bom di Lahore

Ilustrasi serangan bom di Pakistan. (REUTERS/Naseer Ahmed)

Jakarta, CB -- Faksi militan Taliban Pakistan menyatakan bertanggung jawab atas serangan bom di Kota Lahore, hari ini, Rabu (8/5). Aksi keji yang dilakukan saat Ramadan di situs ziarah jemaah Sufi, Data Darbar, menewaskan sembilan orang.

"Serangan itu dilakukan saat tidak ada satu pun warga sipil di dekat polisi," kata juru bicara kelompok militan Hizbul Ahrar, Abdul Aziz Yousafzai, seperti dilansir Reuters.

Pada 2010, kuil itu juga pernah menjadi target serangan yang menewaskan 40 orang. Sejak saat itu, keamanan di Kuil Data Darbar diperketat.

Selama ini, pengikut aliran Sufi di Pakistan kerap menjadi target serangan mematikan oleh kelompok militan Islam, termasuk ISIS.


Kebanyakan kelompok garis keras menganggap situs keramat kaum Sufi dan ritual yang sering dilakukan di makam "tidak Islami."

Pakistan mulai meningkatkan upaya memberantas ekstremisme setelah serangan di sebuah sekolah di Peshawar yang merenggut 150 nyawa pada 2014 lalu.

Sejak saat itu, keamanan semakin ditingkatkan, tapi militan masih bisa memanfaatkan celah untuk melakukan serangan.

Pusat-pusat kota besar, seperti Lahore dan Punjab, juga tak lepas dari serangan militan. Pada Maret 2018, misalnya, serangan di Lahore menewaskan sembilan orang.

Sejumlah kritikus menganggap upaya militer dan pemerintah untuk mengatasi terorisme ini tak menyentuh akar ekstremisme. 

Credit  cnnindonesia.com