CUPUMA

Senin, 08 April 2019

Negara Anggota G7 Desak Korut-AS Lanjutkan Perundingan

PARIS - Para menteri luar negeri negara anggota kelompok tujuh atau G7 dilaporkan desak Amerika Serikat (AS) dan Korea Utara (Koru) untuk melanjutkan perundingan mengenai denuklirisasi.

Desakan itu dibuat dalam sebuah komunike setelah perundingan dua gari di Dinard, Prancis barat, seperti dikutip dari KBS.co.kr, Minggu (7/4/2019).

Para diplomat top negara-negara industri itu meminta Korut untuk tidak melakukan provokasi dan melanjutkan negosiasi nuklir dengan AS. Mereka juga menyatakan penyesalannya bahwa Korut tidak mengambil langkah-langkah nyata dan dapat diverifikasi untuk membongkar senjata nuklirnya.

Para menteri juga menegaskan komitmen negara mereka terhadap penerapan sanksi PBB terhadap Korut, dan mendesak China dan Rusia untuk menegakkan sanksi secara menyeluruh.

Pertemuan Kim Jong-un dan Donald Trump di Hanoi, Vietnam, pada akhir Februari lalu berakhir dengan tanpa adanya kesepakatan. Bukan hanya itu, pertemuan tersebut juga berakhir lebih cepat dari yang dijadwalkan, setelah Trump 'walk out' di tengah pertemuan.

Trump, dalam sebuah konferensi pers kemudian mengungkap alasan dia 'walk out' dan tidak membuat kesepakatan apapun dengan Jong-un. Alasanya adalah permintaan penghapusan sanksi yang tidak bisa diterima oleh Trump.

Credit sindonews.com

Seorang Sandera WNI Meninggal dalam Proses Pembebasan di Filipina

JAKARTA - Seorang warga negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok bersenjata di Filipina selatan meninggal dunia di perairan Pulau Simisa, Provinsi Sulu.

WNI bernama Hariadin meninggal akibat tenggelam di laut setelah terbebas dari penyanderaan, Jumat kemarin. Hariadin bersama sandera WNI lainnya, Heri Ardiansyah, berusaha berenang ke Pulau Bangalao guna menghindari terkena serangan angkatan bersenjata Filipina terhadap penyanderaan sebagaimana dialami warga negara Malaysia yang terbebas sehari sebelumnya. Heri Ardiansyah sendiri berhasil diselamatkan.

"Pemerintah Indonesia menyampaikan ungkapan duka cita yang mendalam kepada keluarga almarhum Hariadin," kata Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dalam rilisnya yang diterima Sindonews, Sabtu (6/4/2019).

"Kementerian Luar Negeri telah berkomunikasi dengan keluarga kedua WNI di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, dan di Sandakan, Malaysia, guna mengabarkan peristiwa tersebut," sambung rilis tersebut.

Rencananya, hari ini, Heri Ardiansyah dan jenazah Hariadin tiba di pangkalan militer Westmincom di Zamboanga City untuk diserahterimakan kepada wakil Pemerintah Indonesia. Selanjutnya Pemerintah Indonesia akan melakukan proses pemulangan ke Indonesia pada kesempatan pertama.

Sejak akhir Februari 2019, Divisi 11 Angkatan Bersenjata Filipina yang didukung oleh Tim BAIS TNI malakukan operasi pembebasan sandera dan terus memberikan tekanan kepada para penyandera. Dalam perkembangan terakhir, para penyandera terdesak di Pulau Simisa, Provinsi Sulu, Filipina selatan.

Heri Ardiansyah dan Hariadin diculik bersama seorang warga negara Malaysia, Jari Abdullah, di Perairan Kinabatangan, Sandakan, Malaysia pada tanggal 5 Desember 2018 lalu. Ketiganya diculik oleh kelompok bersenjata di Flipina selatan saat sedang bekerja di kapal penangkap ikan SN259/4/AF.

Sejak tahun 2016, sebanyak 36 WNI disandera oleh kelompok bersenjata di Filipina selatan. Dari jumlah tersebut seluruhnya berhasil dibebaskan, namun 1 orang sandera WNI meninggal dalam proses pembebasan tersebut.

Credit sindonews.com

PM Inggris Theresa May Sebut Ada Dua Opsi soal Brexit

Perdana Menteri Inggris Theresa May. (REUTERS/Henry Nicholls).

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Theresa May mengatakan pemerintah saat ini punya pilihan terkait kebijakan keluar dari Uni Eropa atau yang dikenal sebagai Brexit. Opsi itu terdiri dari dua pilihan, yakni keluar dari Uni Eropa dengan kesepakatan, atau sebaliknya tetap menjadi bagian dari komunitas negara-negara Eropa tersebut.

Hal itu dikatakan May dalam upayanya menemukan kata kompromi dengan oposisi Partai Buruh, demikian dilaporkan surat kabar The Observer seperti dikutip dari Reuters, Minggu (7/4).

"Karena parlemen telah memperjelas hal itu akan menghentikan Inggris pergi tanpa kesepakatan, kami sekarang memiliki pilihan yang jelas, meninggalkan Uni Eropa dengan kesepakatan atau tidak keluar sama sekali," kata May seperti dikutip oleh surat kabar tersebut.

May menjelaskan, bahwa semakin lama keputusan tidak diambil terkait hal ini, maka semakin besar pula resikonya, yakni bahwa Inggris sama sekali tidak akan bisa keluar dari Uni Eropa.

"Semakin lama ini terjadi, semakin besar risiko Inggris tidak pernah pergi sama sekali."

Sebelumnya PM Theresa May meminta Uni Eropa mengundur proses bagi negaranya keluar dari blok tersebut alias Brexit hingga 30 Juni mendatang.

May mengatakan bahwa penundaan ini sangat penting agar Inggris dapat memastikan negaranya keluar dengan cara paling baik setelah menjadi anggota Uni Eropa selama 46 tahun.

Permintaan pengunduran jadwal Inggris keluar dari Uni Eropa itu mendapat beragam respons dari negara-negara Eropa. Salah satunya Prancis.

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian mengatakan bahwa kini sudah waktunya krisis penarikan diri Inggris dari Uni Eropa atau Brexit harus berakhir. Dia menyebut persoalan Brexit tidak dapat terus-menerus mendominasi diskusi Uni Eropa.

"Sudah saatnya situasi ini [harus] berakhir," kata Jean-Yves kepada wartawan di sela-sela pertemuan G7 di Dinard, Prancis utara, Sabtu (6/4) dikutip AFP.

Jean-Yves meminta pihak pemerintah dan parlemen Inggris perlu memahami bahwa Uni Eropa tak dapat terus-menerus hanya memikirkan dan membahas persoalan yang menjadi urusan dalam negeri Inggirs.

Credit cnnindonesia.com

Menlu Prancis: Kami Tak Bisa Terus-Terusan Fokus ke Brexit

Ilustrasi persoalan Brexit. (Reuters).

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian mengatakan bahwa kini sudah waktunya krisis penarikan diri Inggris dari Uni Eropa atau Brexit harus berakhir. Dia menyebut persoalan Brexit tidak dapat terus-menerus mendominasi diskusi Uni Eropa.

"Sudah saatnya situasi ini [harus] berakhir," kata Jean-Yves kepada wartawan di sela-sela pertemuan G7 di Dinard, Prancis utara, Sabtu (6/4) dikutip AFP.

Jean-Yves meminta pihak pemerintah dan parlemen Inggris perlu memahami bahwa Uni Eropa tak dapat terus-menerus hanya memikirkan dan membahas persoalan yang menjadi urusan dalam negeri Inggirs.

"Inggris perlu memberi tahu kami dengan cepat bagaimana mereka akan keluar dari krisis ini," tambahnya.

"Kita tidak bisa hidup terus-menerus dengan Brexit. Pada titik tertentu, harus ada keberangkatan," ujarnya lagi.

Perancis telah berupaya untuk meningkatkan tekanan pada Perdana Menteri Inggris Theresa May menjelang pertemuan puncak darurat para pemimpin Eropa di Brussels mulai Rabu depan.

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan sebelumnya bahwa permintaan Inggirs untuk perpanjangan tenggat waktu Brexit tidak akan secara otomatis diterima, yang berarti Inggris dapat keluar dari blok tanpa kesepakatan.

Sebelumnya PM Theresa May meminta Uni Eropa mengundur proses bagi negaranya keluar dari blok tersebut alias Brexit hingga 30 Juni mendatang.

May mengatakan bahwa penundaan ini sangat penting agar Inggris dapat memastikan negaranya keluar dengan cara paling baik setelah menjadi anggota Uni Eropa selama 46 tahun.

Credit cnnindonesia.com

Tanggapi PM Inggris, Presiden UE Usul Brexit Ditunda Setahun

Ilustrafsi Brexit. (Reuters)

Jakarta, CB -- Majelis Uni Eropa menyarankan penundaan proses Inggris untuk keluar dari blok tersebut atau Brexit hingga satu tahun, atau lebih lama dari permintaan Perdana Menteri Theresa May kepada Uni Eropa untuk mengundur proses Brexit hingga 30 Juni mendatang.

Namun, para pemimpin negara Uni Eropa skeptis dengan permintaan May dan meminta alasan kuat untuk penundaan tersebut.

Perbedaan visi tentang pelepasan Inggris setelah 46 tahun bergabung dalam Uni Eropa itu akan dibahas dalam rapat darurat parlemen Uni Eropa pada Rabu (10/4) mendatang.

Saat ini, batas akhir Brexit dipatok pada 12 April, mundur dari yang sebelumnya ditetapkan yaitu pada 29 Maret. Proses Brexit terus mundur karena perbedaan pendapat dalam pemerintahan Inggris.

"Inggris meminta proses berakhir pada 30 Juni 2019. Jika semua pihak dapat meratifikasi sebelum tanggal itu, pemerintah meminta periode diperpendek," kata May melalui surat ke presiden Dewan UE, Donald Tusk.

Sementara itu, seorang pejabat senior Uni Eropa mengatakan bahwa gagasan Tusk menawarkan kepada Inggris perpanjangan Brexit 12 bulan akan disampaikan kepada negara-negara anggota parlemen Uni Eropa hari ini.

Langkah Politis

Dalam suratnya, May menulis bahwa Inggris akan mengikuti pemilihan Parlemen Eropa pada 23 Mei mendatang jika penundaan itu disetujui.

Namun, pengamat politik di London menilai May telah mengetahui bahwa permintaan tenggat waktu barunya itu akan ditolak. Sebab, para pemimpin Uni Eropa tidak berpikir ia bisa mendapatkan kesepakatannya melalui parlemen dalam waktu dekat.

"Saya pikir Theresa May mencari perlindungan politik karena ia meminta perpanjangan yang ia sendiri paham tidak bisa didapatkan," kata Profesor Politik Eropa dari King's College Anand Menon dikutip dari AFP, Sabtu (6/4).

Saat ini, May berlomba melawan waktu untuk mendapatkan persetujuan atas proposal Brexit, sehingga Inggris dapat menghindari pemilihan Uni Eropa.

Dua puluh tujuh negara Uni Eropa lainnya harus memberikan dukungan dengan suara bulat untuk perpanjangan tenggat waktu.

Akan tetapi, pemimpin Eropa seperti Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan ingin mendengar alasan jelas terkait penundaan Brexit lebih jauh.

Menurut Macron, penundaan ini adalah sebuah langkah yang akan menambah ketidakpastian sehingga membebani bisnis di seluruh negara Uni Eropa.

Kantor kepresidenan Macron memberikan pernyataan resmi pada Jumat (5/4) bahwa terlalu dini untuk mempertimbangkan penundaan Brexit lain.

Sementara itu, sekutu terdekat May di Uni Eropa, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte menyatakan surat May tidak menjawab beberapa kekhawatiran penting.

Sebelumnya, May mengatakan bahwa penundaan ini sangat penting agar Inggris dapat memastikan negaranya keluar dengan cara paling baik setelah menjadi anggota Uni Eropa selama 46 tahun.

Credit cnnindonesia.com

Pawai warga Venezuela tuntut aliran listrik, air dan Maduro mundur

Garda nasional Venezuela berlindung di balik tameng saat aksi unjuk rasa menentang pemerintahan Presiden Nicolas Maduro di Caracas, Sabtu (12/4). (Foto: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)

Karakas (CB) - Puluhan ribu warga Venezuela turun ke jalan-jalan pada Sabtu untuk mendukung pemimpin oposisi Juan Guaido dan memprotes Presiden Nicolas Maduro, yang mereka tuduh membuat perekonomian negara itu hancur setelah aliran listrik terputus dan akses untuk mendapatkan air terbatas.

Rakyat Venezuela, yang sudah menderita akibat hiperinflasi dan kekurangan makanan dan obat-obatan, mengatakan krisis itu telah memburuk selama sebulan belakangan. Banyak kawasan gelap selama berhari-hari akibat aliran listrik putus dan pasokan air serta layanan telepon selular juga putus.

Guaido, kepala Majelis Nasional yang dikendalikan oposisi dan diakui sebagai kepala negara Venezuela yang sah oleh sebagian besar negara Barat, menyerukan pawai-pawai pada Sabtu untuk menandai permulaan apa yang disebutnya sebagai gelombang baru "protes-protes "definitif" untuk menggulingkan Maduro.

Guaido berusaha konstitusi negara itu diubah agar dapat menjadi presiden interim pada Januari, mengecam Maduro sebagai "perebut" untuk memulai periode kedua setelah pemilihan tahun 2018 yang dipandang luas dicurangi. Madurto, yang tetap memperoleh dukungan tentara dan para sekutu termasuk Rusia dan China, menganggap Guaido sebagai boneka AS dan mengatakan ia akan menghadapi keadilan.

Di Karakas, ribuan pendukung oposisi berkumpul di titik utama pawai di distrik El Marques di bagian timur ibu kota. Para pemerotes mengatakan rumah-rumah mereka sudah tanpa aliran listrik dan air selama berhari-hari dan banyak mengambilnya pipa-pipa atau saluran tidak bersih yang mengalir dari pegunungan Avila menghadap Karakas.

"Kami harus singkirkan perebut ini, dan kami tidak dapat berpikir hal lainnya," kata Claudia Rueda, 53 tahun, yang di kesehariannya pembuat rumah dalam aksi itu.

Di satu titik, kerumunan massa meneriakkan,"Air langka, aliran listrik tak ada, dan sekarang Maduro yang menghilangkannya juga harus enyah."

Dua pemadaman listrik masif dalam beberapa pekan membuat pemerintah Maduro membatalkan proses belajar-mengajar di sekolah-sekolah dan mengganggu sektor bisnis. Layanan pasokan listrik belum merata, dengan kota-kota seperti San Cristobal, Valencia dan Maracay melaporkan masih menglami gangguan pasokan listrik.

Credit antaranews.com

Desa Peru setuju akhiri blokade jalan tambang Las Bambas

Masyarakat Andes memprotes proyek Conga Tambang Newmont dalam aksi jalan sepanjang Danau Perol di wilayah bagian Cajamarca, Peru, Senin (17/6). Ribuan penentang proyek emas Tambang Newmont senilai USD5 milyar melingkupi dataran tinggi danau di Andes, bertekad menghentikan perusahaan yang pada akhirnya akan mengeringkan danau untuk membuka jalan bagi tambang paling mahal Peru. Danau Perol merupakan satu dari beberapa danau yang akan diubah menjadi tambang bijih besi dengan proyek Conga. Air dari danau akan dipindahkan ke empat waduk yang akan atau direncanakan akan dibangun oleh perusahaan AS dan perusahaan rekanan mereka Buenaventura. (REUTERS/Enrique Castro-Mendivi)

Lima (CB) - Satu desa adat di Peru setuju untuk mengakhiri blokade jalan raya menuju tambang tembaga Las Bambas milik MMG Ltd setelah perusahaan itu berkomitmen akan memberikan kompensasi karena melintasi perladangan masyarakat adat, demikian sebuah dokumen yang menyebutkan rincian persetujuan itu pada Sabtu.

Jalan-jalan tersebut yang dirintangi oleh masyarakat adat Fuerabamba selama dua bulan harus dicabut pada Senin, kata dokumen itu yang ditandatangani oleh Ketua Fuerabamba, Gregorio Rjas, perdana menteri Peru dan manajer tambang setelah pembicaraan selama 10 jam di ibu kota Lima.

Persetujuan itu tampaknya memecah kebuntuan antara Fuerabamba dan MMG yang hampir menutup Las Bambas. Tambang itu berlokasi di bagian selatan Peru dan memproduksi sekitar 400.000 tembaga setiap tahun.

Fuerabamba mulai merintangi MMG menggunakan jalan lokal yang melintasi perldangannya pada awal Februari untuk menuntut kompensasi dari perusahaan tersebut. Tapi konflik meningkat setelah pengacara Fuerabamba diperintahkan untuk ditahan sementara mereka diselidiki karena tuduhan mencoba memeras MMG.

Fuerabamba sebelumnya menuntut para pengacara itu, yang membantah melakukan kesalahan, dibebaskan dari penjara sebelum mengakhiri blokade jalan raya.

Tetapi tak ada penyebutan terkait pengacara itu dalam perjanjian yang ditandatangani pada Sabtu.

"Las Bambas dan masyarakat Fuerabamba mencapai perjanjian ekonomi yang saling memuaskan," demikian dokumen itu, tanpa menyebutkan angka. "Akses ke unit tambang itu tak lagi dirintangi oleh warga desa Fuerabamba, mereka mengizinkan kendaraan milik Las Bambas dan kontraktornya melintasi dengan bebas."

Rojas memuji perjanjian tersebut setelah dokumen itu dibacakan dan dibagikan kepada wartawan oleh salah seorang penengah pada Sabtu malam. Ia menyebutnya "Langkah tegas menuju pembangunan negara kami dengan syarat-syarat yang tepat."

Dalam dokumen itu juga disebutkan, pemerintah sepakat untuk berbuat lebih banyak mendukung pembangunan di komunitas-komunitas lain di sekitar Las Bambas.

Credit antaranews.com

Rwanda Berkabung 100 Hari Kenang Genosida Tewaskan 800 Ribu Orang

Pastor Tutsi Anastase Sabamungu (kiri) dan guru Hutu Joseph Nyamutera mengunjungi pemakaman Rwanda di mana 6.000 korban genosida dimakamkan. ( 2008 World Vision / foto oleh Jon Warren via worldvision.org)

CB, Jakarta - Rwanda berkabung selama 100 hari untuk mengenang dan menghormati lebih dari 800 ribu orang tewas dalam genosida yang mengguncang dunia.
Hari berkabung dimulai Minggu, 7 April 2019. Presiden Rwanda, Paul Kagame akan memimpin upacara berkabung dengan menyalakan api di Monumen Genosida Kigali, di mana lebih dari 250 ribu korban dimakamkan di monumen tersebut, sebagian besar korban dari etnis Tutsi.

Setelah itu, Kagame dijadwalkan akan berpidato di Kigali Convention Centre, bangunan modern yang melambangkan regenerasi Rwanda sejak peristiwa genosida terjadi.

Sore harinya, para pejabat Rwanda akan bergabung dengan 2 ribu orang berjalan bersama ke gedung parlemen. Di sini pada malam harinya mereka akan menyalakan lilin, seperti dikutip dari Reuters dan Channel News Asia.
Hari berkabung yang dimulai hari ini untuk mengenang awal terjadi genosida pada 6 April 1994, ketika Presiden Juvenal Habyarimana dan presiden Burundi Cyprien Ntaryamira tewas setelah pesawat yang merka tumpangai ditembaki ketika melintas di ibu kota Rwanda. Kedua kepala pemerintahan ini beretnis Hutu.

Presiden Rwanda, Paul Kagame

Sampai saat ini tidak diketahui siapa yang menembak pesawat yang membawa pemimpin Rwanda dan Burundi itu.
Peristiwa penembakan pesawat yang ditumpangi presiden Ntarymira memicu mobilisasi tentara pemerintah beretnis Hutu dan sekutunya dari kelompok milisi untuk menyerang warga Rwanda dari etnis minoritas Tutsi.
Dalam kurun waktu 3 bulan, lebih dari 800 ribu orang tewas dibantai. Sekitar 10 ribu orang tewas setiap hari.
Genosida telah menghilangkan sekitar 70 persen populasi etnis minoritas Tutsi atau 10 persen dari total populasi Rwanda.

Aksi pembantaian etnis ini berakhir pada Juli 1994 ketika Front Patriotik Rwanda, gerakan pemberontak yang dipimpin Paul Kagame dari etnis Tutsi berusia 36 tahun.
Kagame kini berusia 61 tahun dan menjadi presiden Rwanda.
Kini, Rwanda menjadi salah satu negara di Afrika yang perekenomiannya terbaik dan maju. Namun trauma atas genosida 1994 masih kuat dialami penduduk Rwanda. Terutama karena masih banyak keluarga tidak mengetahui keberadaan orang-orang yang mreka kasihi. Bersamaan itu, para pembunuh masih bebas berkeliaran di Rwanda.

Credit tempo.co

Jumat, 05 April 2019

Gagal dengan Turki, AS Siap Tawarkan F-35 ke Lima Negara

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) sedang mempertimbangkan untuk memperluas penjualan jet tempur F-35 ke lima negara baru termasuk Rumania, Yunani dan Polandia ketika sekutu Eropa meningkatkan pertahanan mereka dalam menghadapi Rusia yang menguat, kata seorang pejabat Pentagon kepada Kongres pada Kamis.

"Calon pelanggan Penjualan Militer Asing di masa depan termasuk Singapura, Yunani, Rumania, Spanyol, dan Polandia," kata Kepala kantor F-35 Pentagon Wakil Laksamana Mathias Winter dalam kesaksian tertulis yang disampaikan kepada DPR AS seperti dikutip dari VOA, Jumat (5/4/2019).

Kabar tentang pembeli baru ini bertepatan dengan ketegangan antara AS dengan mitra pembangunan F-35 Turki atas rencana Ankara untuk membeli sistem pertahanan rudal Rusia.

Penjualan peralatan militer ke pihak asing seperti F-35 dianggap sebagai perjanjian antar pemerintah di mana Pentagon bertindak sebagai perantara antara kontraktor pertahanan dan pemerintah asing.

Sekutu-sekutu AS lainnya sedang mengincar pembelian jet siluman itu termasuk Finlandia, Swiss, dan Uni Emirat Arab.

Kesaksian tertulis penuh Winter, yang akan diumumkan kepada publik, mengatakan Amerika Serikat akan menanggapi semua permintaan resmi untuk informasi tentang jet tersebut.

Tahun lalu, Belgia adalah pelanggan baru pertama untuk F-35 dalam beberapa tahun. Belgia memilih F-35 daripada Eurofighter Typhoon untuk menggantikan F-16 mereka yang menua dalam kesepakatan senilai USD4,55 miliar.

Di bawah Presiden Donald Trump, AS telah meluncurkan rencana "Beli Amerika" yang melonggarkan pembatasan penjualan dan mendorong pejabat AS untuk mengambil peran lebih besar dalam meningkatkan bisnis di luar negeri untuk industri senjata negara itu.

Lockheed Martin Corp, kontraktor utama jet, sedang mengembangkan dan membangun tiga model pesawat tempur baru untuk militer AS dan 10 negara lain yang telah mendaftar untuk membeli jet itu: Inggris, Australia, Italia, Turki, Norwegia, Belanda, Israel, Jepang , Korea Selatan dan Belgia.

Penjualan senjata AS ke pemerintah asing naik 13 persen menjadi USD192,3 miliar pada tahun yang berakhir 30 September, Departemen Luar Negeri mengatakan pada bulan November.

Lockheed mengirimkan 91 jet tempur F-35 ke Amerika Serikat dan sekutunya dalam kalender 2018.

Credit sindonews.com

AS Stop Kirim F-35 ke Turki, Israel Makin Digdaya di Timur Tengah

TEL AVIV - Keputusan Amerika Serikat (AS) menghentikan pengiriman pesawat jet tempur F-35 ke Turki karena membeli sistem pertahanan rudal S-400 Rusia telah menguntungkan Israel. Negara mayoritas Yahudi itu semakin digdaya di udara Timur Tengah.

Langkah Washington tersebut menyusul peringatan berulang kali baik dari Amerika Serikat maupun sekutu NATO lainnya kepada Ankara bahwa membeli sistem rudal Rusia bersama jet tempur yang diproduksi Lockheed Martin akan mengancam keamanan F-35. Alasannya, senjata pertahanan Moksow itu bisa mempelajari cara menemukan dan melacak jet tempur F-35.

Israel, yang juga memiliki hubungan yang rapuh dengan Turki, saat ini memiliki 14 unit jet tempur F-35 Adir dan diperkirakan akan menerima total 50 pesawat untuk membuat dua skuadron penuh pada 2024.

Menurut sejumlah laporan media asing, Israel telah diam-diam menguji cara untuk mengalahkan sistem pertahanan udara Rusia yang canggih, termasuk dengan berpartisipasi dalam beberapa latihan bersama dengan Angkatan Udara Yunani di pulau Kreta di mana satu sistem pertahanan rudal buatan Rusia ditempatkan. Latihan itu dilaporkan telah memungkinkan pesawat tempur Israel untuk mengumpulkan data tentang bagaimana sistem canggih tersebut dapat dibutakan atau dibodohi.

Tetapi ada kekhawatiran bahwa radar pada sistem S-400 yang dibeli oleh Turki—yang telah membentuk semacam aliansi dengan Rusia dan telah bekerja sama erat dengan Iran—dapat mempelajari titik-titik lemah dalam jet F-35 dan membuatnya kurang mampu menghindari senjata Rusia di masa depan.

Perwira top di NATO dan kepala pasukan Amerika di Eropa, Jenderal Curtis Scaparrotti memperingatkan pada bulan Maret selama rapat dengan Komite Layanan Angkatan Bersenjata Senat bahwa pembelian S-400 oleh Ankara menghadirkan masalah tidak hanya untuk F-35 tetapi untuk semua pesawat Amerika.

"Saran militer terbaik saya adalah agar kita tidak menindaklanjuti dengan F-35, menerbangkannya atau bekerja dengan sekutu yang bekerja dengan sistem Rusia, khususnya sistem pertahanan udara, dengan salah satu kemampuan teknologi kami yang paling canggih," Scaparrotti seperti dikutip Defense News.

Dibangun oleh Lockheed Martin, jet tempur F-35 memiliki sinyal radar yang sangat rendah yang memungkinkannya beroperasi jauh di dalam wilayah musuh serta untuk menghindari sistem pertahanan rudal canggih seperti S-300 dan S-400 buatan Rusia.

Hubungan yang sudah rapuh antara Israel dan Turki semakin tegang dalam beberapa bulan terakhir ketika Presiden Turki Tayyip Erdogan—seorang kritikus vokal kebijakan Israel terhadap Palestina—telah meningkatkan retorikanya.

Para pejabat Israel telah menyuarakan keprihatinan atas pembelian jet F-35 oleh Turki. Salah satu pejabat senior pertahanan yang dikutip oleh Haaretz pada bulan Agustus lalu mengatakan bahwa Israel ingin menjadi satu-satunya negara di Timur Tengah dengan F-35 untuk menjaga keunggulan kualitatif militernya. Dia khawatir kemampuan jet tempur itu akan bocor ke negara-negara musuh jika Turki memilikinya.

Ceng Sagnic dari Moshe Dayan Center di Tel Aviv mengatakan kepada The Jerusalem Post bahwa untuk sementara Moskow mungkin ragu-ragu untuk berbagi pengetahuan tentang jet tempur yang mungkin diperoleh dengan S-400.

“Moskow pasti akan ragu untuk membagikan rahasia militer yang diperolehnya dengan pihak ketiga. Tetapi jika terjadi perselisihan besar di wilayah tersebut atau aliansi Moskow-Teheran yang berpotensi diperluas, transfer pengetahuan tentang sistem senjata AS ke Teheran dapat menjadi topik diskusi," katanya, yang dilansir Jumat (5/4/2019).

Menurut Sagnic, tidak mungkin untuk memperkirakan tingkat hubungan antara Ankara dengan Moskow. "Kehadiran F-35 dan S-400 juga dapat datang dengan hasil yang sama. Jika Turki membeli F-35 dari AS dan S-400 dari Rusia, situasinya sebagian akan menyerupai Yunani, di mana kehadiran sistem S-300 kebetulan diizinkan," ujarnya.

Israel menjadi negara pertama di luar Amerika Serikat yang mendeklarasikan Kemampuan Operasional Awal (IOC) jet tempur siluman F-35 pada 2017. Tahun lalu, kepala Angkatan Udara Israel (IAF) Mayor Jenderal Amikam Norkin mengumumkan bahwa Israel telah menyerang sasaran di Timur Tengah dengan jet F-35 Adir sebanyak dua kali.

"Turki harus secara serius berpikir bahwa Israel mungkin berada di belakang pembatalan perjanjian F-35 untuk menjaga keunggulan udaranya. Namun, untuk politik dalam negeri, Ankara membutuhkan 'tersangka biasa' untuk disalahkan, karena menyalahkan AS tidak cukup untuk menjelaskan gangguan dalam satu perjanjian senjata terbesar yang telah ditandatangani Turki," kata Sagnic.

Sebagai mitra Level-3 dalam program multinasional F-35, Turki menginvestasikan lebih dari USD1 miliar pada jet tempur itu. Beberapa perusahaan lokal yang memproduksi komponen untuk pesawat termasuk layar pesawat dan kokpit. Mereka di antaranya, Alp Aviation, AYESAS, Kale Aviation, Kale Pratt & Whitney dan Turkish Aerospace Industries.

Perusahaan-perusahaan pertahanan Turki juga memproduksi rudal kelas SOM-J untuk program Joint Strike Fighter (JSF) dan Turki adalah pusat pemeliharaan dan perbaikan Eropa untuk pesawat tempur F-35 yang diproduksi berdasarkan rencana JSF.

Ankara menerima pengiriman F-35 pertamanya pada bulan Juni di sebuah upacara di Texas dan negara itu berencana untuk membeli 100 jet siluman itu pada tahun-tahun mendatang. Pilot-pilot Turki telah belajar menerbangkan jet itu bersama pilot-pilot AS di Luke Air Force Base, Arizona.

Ankara berpegang pada harapan bahwa dua jet tempur F-35 lainnya yang diharapkan diserahkan bulan ini akan benar-benar dikirimkan.

Credit sindonews.com

Pompeo yakin AS-Turki akan selesaikan pertikaian mengenai S-400

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada Kamis (4/4) mengatakan ia "sangat yakin" AS dan Turki "akan menemukan jalan maju" di tengah pertikaian yang berlangsung mengenai tekad Ankara untuk memperoleh sistem canggih pertahanan udara Rusia, S-400. (Anadolu)

Washington (CB) - Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada Kamis (4/4) mengatakan ia "sangat yakin" AS dan Turki "akan menemukan jalan maju" di tengah pertikaian yang berlangsung mengenai tekad Ankara untuk memperoleh sistem canggih pertahanan udara Rusia, S-400.

"Ada peluang yang sangat besar bagi Amerika Serikat dan Turki untuk bekerjasama lebih erat lagi," kata Pompeo kepada wartawan saat penutupan pertemuan menteri luar negeri NATO untuk memperingati ulang tahun ke-70 aliansi tersebut.

Pompeo mengatakan pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu pada Kamis positif, dan menyampaikan harapan ketegangan bilateral akan dapat diselesaikan, demikian laporan Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat pagi.

Tindakan Turki membeli sistem rudal permukaan-ke-udara buatan Rusia S-400 telah menimbulkan ketegangan dalam hubungannya dengan Washington, yang pada awal pekan ini membekukan pengiriman suku cadang dan layanan yang diperlukan untuk Turki menerima jet tempur "stealth" F-35.

Para pejabat AS telah menyarankan Turki membeli sistem rudal Patriot AS dan bukan sistem S-400 buatan Rusia, dengan alasan S-400 tidak cocok dengan sistem NATO dan mungkin mengungkap teknologi F-35 kepada Rusia, termasuk upaya rahasia untuk memperoleh informasi penting mengenai pesawat jet itu, yang kemudian bisa disalurkan ke Rusia.

Sebagai tanggapan atas keprihatinan AS, Cavusoglu pada Rabu mengatakan sistem tersebut hanya akan digunakan oleh Turki.

"Itu tidak harus dipadukan ke dalam sistem NATO, dan ini bukan tujuan kami. Ini untuk penggunaan kami sendiri," katanya. "Sistem ini takkan memandang sistem NATO yang manapun, termasuk F-35, sebagai musuh."

Pentagon pada Rabu mengatakan lembaga pertahanan itu memindahkan jet F-35 ketiga pesanan Turki ke Luke Air Force Base di Arizona, dan yang keempat direncanakan dipindahkan pada Jumat.

Beberapa pilot Turki saat ini menjalani pelatihan mengenai generasi kelima jet tempur canggih tersebut di pangkalan itu, dan Pentagon menyatakan pelatihan mereka dilanjutkan kendati ada pembekuan pengiriman suku cadang dan layanan yang diumumkan pada Senin (1/4).

Turki bergabung dengan Program Tempur Serang Gabungan F-35 pada 2002 dan telah menanam modal lebih dari 1,24 miliar dolar AS. Turki juga memproduksi bermacam suku cadang buat semua pelanggan dan varian F-35.

Credit antaranews.com

Ankara Balas Ultimatum Pence: Pilih Turki atau Teroris

ANKARA - Wakil Presiden Turki Fuat Oktay membalas peringatan Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Mike Pence terkait kisruh pembelian sistem anti rudal S-400 Rusia. Pence sebelumnya mengeluarkan ultimatum kepada Turki pilih untuk menjadi sekutu NATO atau S-400 Rusia.

“Amerika Serikat harus memilih. Apakah negara itu ingin tetap menjadi sekutu Turki atau mempertaruhkan persahabatan kita dengan bergabung dengan teroris untuk melemahkan pertahanan sekutu NATO melawan musuh-musuhnya?" cuit Oktay di Twitter, sebagai tanggapan atas ultimatum Mike Pence seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (4/4/2019).

Perang kata-kata antara politisi top kedua negara meletus dua hari setelah Pentagon menghentikan pengiriman peralatan terkait jet tempur F-35 ke Turki. Departemen Pertahanan AS menegaskan bahwa pengiriman tidak akan dilanjutkan kecuali Turki membatalkan pembelian perangkat keras Rusia.

Turki, yang telah menjadi mitra penting dalam program F-35 AS, sekali lagi mengingatkan AS bahwa pembelian S-400 adalah kesepakatan yang telah dilakukan.

"(S-400) tidak akan diintegrasikan ke dalam sistem NATO," kata Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu.

Cavusoglu mencoba mengadvokasi pembentukan kelompok teknis multi-partai yang akan memastikan sistem pertahanan udara tidak akan menjadi ancaman bagi kedua F-35 atau sistem NATO lainnya. Dia juga mengisyaratkan bahwa masalah tersebut kemungkinan besar akan diselesaikan antara Presiden Donald Trump dan Presiden Turki Recep Erdogan.

Turki telah lama menegaskan bahwa, sebagai negara berdaulat, memiliki hak untuk memilih mitra dagang dan pemasok senjata. Ankara berulang kali menekankan bahwa membeli sistem Rusia sangat penting untuk pertahanan nasional negara itu, di tengah konflik Suriah yang sedang berlangsung tepat di depan pintunya.

Selain ketegangan yang berpusat di sekitar kesepakatan senjata, Turki telah menyatakan keprihatinan yang berkelanjutan atas dukungan Washington terhadap milisi Kurdi Suriah, yang berada di garis depan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didukung AS. Ankara menganggap pasukan Kurdi di Suriah dan Irak sebagai perpanjangan "teroris" Partai Pekerja Kurdistan (PKK), sebuah pemberontakan yang berbasis di Turki.

Credit sindonews.com

Rusia Disebut Kembangkan Telepati untuk Ciptakan Tentara Super

Tentara Rusia berada di Lapangan Merah saat gladi bersih jelang Parade militer Hari Kemenangan pada 3 Mei 2018. Parade militer Hari Kemenangan memperingati 73 tahun kemenangan pada Perang Dunia II. AP

CB, Jakarta - Sebuah majalah militer Angkatan Darat Rusia merilis artikel bahwa militer mengembangkan telepati atau kemampuan parapsikologi untuk menciptakan tentara super masa depan.
Menurut laporan Russia Today, 4 April 2019, Armeisky Sbornik (Army Digest/Intisari Tentara), majalah yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan, mengklaim militer sangat menyukai parapsikologi, yang mempelajari hal-hal aneh seperti telepati, prekognisi, pengalaman mendekati kematian, atau reinkarnasi.

Proyek ini bukan hal baru di militer Rusia. Kembali pada akhir 1980-an, militer Uni Soviet mulai mengembangkan apa rencana berjudul "tentara super untuk perang masa depan" yang disebut "metacontact", atau dengan kata lain semacam kekuatan telepati yang dapat membuat prajurit memiliki kemampuan super.

Prajurit dengan parapsikologi mampu menggunakan kekuatan otaknya untuk membakar chip di generator, menguping pembicaraan atau mengganggu sistem telekomunikasi, termasuk gelombang televisi dan radio.

Militer Rusia juga telah bereksperimen dengan keterampilan linguistik lain-lain. Sebuah telepatis dilaporkan berhasil membaca file yang dikunci di brankas yang ditulis dalam bahasa yang tidak ia mengerti.

ilustrasi telepati. crystalinks.com
Majalah tersebut mengungkap bahwa kontak telepati dapat membantu pasukan untuk menghindari penyergapan, mendeteksi tempat persembunyian dan merawat mereka yang terluka dalam pertempuran. Telepati juga sangat diperlukan saat melakukan interogasi non-verbal terhadap prajurit musuh.
"Sang interogator akan tahu orang macam apa dia, kekuatan atau kelemahan apa yang dimilikinya, dan apakah dia baik untuk merekrut. Membiarkan pikiran musuh terbuka lebar adalah 100 persen tepat," klaim artikel tersebut.

Politisi senior Rusia , pemimpin bisnis dan manajer tinggi di sektor perbankan juga diajari beberapa keterampilan telepati.
Mengesampingkan gurauan, beberapa militer tingkat atas telah dengan cermat mempelajari cara-cara mempengaruhi pikiran manusia dan memanipulasi perilaku manusia.
Banyak negara-negara adikuasa telah menggunakan perang psikologis dalam konflik baru-baru ini. Contohnya Irak dan Afganistan, di mana kampanye AS untuk memenangkan hati dan pikiran dalam pertempuran.

Namun, upaya seperti itu tidak pernah dibuktikan secara ilmiah.
Ilmuwan Rusia skeptis tentang publikasi ini. Yevgeny Aleksandrov, kepala komisi pseudo-sains di Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia mengatakan, bahwa ada beberapa penelitian rahasia "parapsikologi tempur", tetapi studi telepati semacam itu dianggap tidak masuk akal.

Credit tempo.co

Pentagon Akan Sebar Satelit Pendeteksi Rudal Hipersonik Rusia

WASHINGTON - Pentagon berencana untuk menyebarkan satelit yang mampu mendeteksi rudal hipersonik Rusia. Keputusan itu dilatarbelakangi oleh perkembangan dari kendaraan peluncur hipersonik (HGV) yang terus dikembangkan oleh Rusia dan China.

Kendaraan peluncur itu mampu bermanuver di tengah penerbangan dan membuat lintasan mereka tidak dapat diprediksi oleh sistem pertahanan rudal sehingga membuat sistem pertahanan tersebut menjadi tidak berguna.

Wakil Menteri Pertahanan Amerika Serikat untuk Kebijakan John Rood, seperti dikutip Sputnik, Jumat (5/4/2019), mengatakan Pentagon berencana untuk mulai menyebarkan "sensor berbiaya rendah" ke orbit Bumi yang mampu mendeteksi peluncuran rudal hipersonik dan melacaknya.

Pengumuman itu dibuat selama rapat dengar pendapat dengan Komite Layanan Angkatan Bersenjata Senat AS, di mana Rood menanggapi pertanyaan tentang bagaimana AS akan melawan senjata hipersonik.

Pada saat yang sama, wakil menteri itu gagal memberikan perincian tentang bagaimana Pentagon berencana untuk menjatuhkan rudal hipersonik. Menurutnya, militer sedang berupaya mengembangkan cara untuk memengaruhi misil hipersonik musuh selama penerbangan.

Selama rapat dengar pendapat yang ditujukan untuk permintaan anggaran militer, Rood secara khusus menekankan perlunya mengembangkan pertahanan terhadap rudal hipersonik. Dia mengakui bahwa Rusia dan China mengembangkan senjata canggih, termasuk kendaraan peluncur hipersonik (HGV).

Wakil menteri mencatat bahwa rudal seperti itu mampu bermanuver di atmosfer, sehingga membuat lintasan mereka tidak dapat diprediksi oleh sistem pertahanan rudal.

Presiden Rusia Vladimir Putin telah mempresentasikan rudal hipersonik 3M22 Zircon beberapa waktu lalu. Dia mengungkapkan bahwa misil itu dapat mencapai kecepatan lebih dari 9 Mach dan menyerang target baik di laut maupun di darat dengan jarak hingga 1.000 kilometer.

Credit sindonews.com

Rusia Kerahkan Kemampuan Perang Elektronik untuk Rahasiakan Putin

Presiden Rusia Vadlimir Putin menyampaikan pidato tahunannya kepada Majelis Federasi Rusia, 20 Februari 2019.[TASS]

CB, Moskow – Rusia telah mengerahkan kemampuan perang elektronik besar-besaran untuk menyembunyikan keberadaan Presiden Rusia, Vladimir Putin.

Sebuah lembaga riset asal Amerika Serikat, C4ADS, melansir tim ahli dari Rusia menggunakan trik canggih GPS, yang membuat keberadaan Putin secara sinyal telekomunikasi tidak bisa diketahui.
Rusia disebut melakukan 9.883 kali operasi pengelabuan GPS baik di Rusia, Crimea, dan Suriah antara Februari 2016 hingga November 2018.

“Group ini mengklaim menemukan adanya korelasi dekat antara gerakan Putin dan sinyal palsu GPS, yang mengelabui sistem navigasi,” begitu dilansir Moscow Times dan Janes pada Kamis, 4 April 2019.
Menurut lembaga riset C4ADS, operasi pengelabuan GPS ini berlangsung dalam cakupan wilayah yang luas, dan durasi yang lebih lama dari yang diperkirakan sebelumnya.

Pengelabuan sinyal GPS ini juga bermanfaat untuk menghalau drone dari mendatangi wilayah udara terlarang. Namun, operasi GPS ini berdampak kepada kegiatan sipil seperti kapal laut, yang membuat mereka berada di lokasi yang jauh.
Kemampuan teknologi perang elektronik Rusia ini menunjukkan negara ini memiliki kelebihan dibanding negara lain untuk mencapai target taktis dan strategis di dalam negeri dan luar negeri. Namun, teknologi yang relatif murah dan mudah digunakan ini beresiko digunakan untuk tujuan kriminal.

Credit tempo.co

NATO Tegaskan Tak Ingin Perang Dingin Baru dengan Rusia

BRUSSELS - Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg menyatakan tidak ingin Perang Dingin dan perlombaan senjata baru dengan Rusia. Namun, dia menyebut NATO tidak bisa "naif" terhadap bahaya yang ditimbulkan Rusia.

Stoltenberg mengawali pernyataannya dengan meminta Moskow untuk kembali mematuhi perjanjian INF, yang bertujuan mencegah perang nuklir di Eropa. Dia mengatakan, meskipun ada seruan berulang-ulang agar Rusia kembali mematuhi INF, Rusia tidak mengambil langkah untuk melakukannya, dan waktu semakin menipis.

Pelanggaran Rusia, kata Stoltenberg, menimbulkan bahaya akut bagi Eropa karena rudal baru yang dikerahkan Rusia ke Eropa sangat sulit dideteksi, membuat waktu peringatan menjadi hanya beberapa menit. Dia juga mengatakan, hal ini mengurangi ambang batas untuk penggunaan senjata nuklir di konflik bersenjata.

"Tidak ada rudal Amerika baru di Eropa, tetapi ada rudal baru Rusia. Perjanjian yang hanya dihormati oleh satu pihak tidak akan membuat kita aman," ucap Stoltenberg, seperti dilansir Anadolu Agency pada Kamis (4/4).

Stoltenberg menegaskan, bahwa sementara NATO harus bersiap untuk dunia tanpa perjanjian INF, NATO tidak akan "mencerminkan" tindakan Rusia, dan mengatakan aliansi itu tidak berniat mengerahkan rudal nuklir berbasis darat di Eropa.

"Tindakan kami akan diukur dan dikoordinasikan. NATO akan selalu mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memberikan pencegahan yang kredibel dan efektif," tukasnya.

Credit sindonews.com

FBI Usut Kaitan Wanita di Resor Trump dengan Intelijen China

Donald Trump dan Melania Trump di Mar-a-Lago. (AFP PHOTO / NICHOLAS KAMM)

Jakarta, CB -- Biro Investigasi Federal (FBI) memeriksa Yuzing Zhang yang masuk ke Ma-a-Lago, resor milik Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Diduga Zhang memiliki hubungan dengan intelijen China.

Demikian dikatakan sumber pemerintah AS, seperti dikutip Reuters, Kamis (4/4).

Zhang ditangkap karena masuk ke resor Mar-A-Lago, Florida, secara ilegal, Sabtu (30/3). Awalnya Zhang mengaku diminta rekannya menemui salah satu anggota keluarga Trump untuk membicarakan hubungan ekonomi China-AS.

Zhang bisa mengakses masuk ke wilayah resor karena kesalahan komunikasi di antara petugas keamanan Mar-A-Lago. Zhang saat itu mengatakan kepada agen Secret Services di pintu masuk ingin ke kolam renang. Dia menunjukan dua paspor Republik Rakyat Tiongkok.

Petugas keamanan mengira Zhang merupakan salah satu anggota resor karena ada seorang anggota bernama sama. Namun, petugas mulai curiga saat Zhang tidak mengetahui jalan masuk di wilayah resor.

Zhang berbohong kepada resepsionis, mengatakan dirinya akan menghadiri acara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu 'United Nations Friendship Event between China and the United States'.

Agen Secret Services pun curiga dan menagkap Zhang. Petugas menyita empat buah ponsel, laptop, dan sebuah USB yang berisi malware.

Zhang dituduh telah membuat pernyataan palsu dan memasuki area terlarang. Dia ditahan, dan akan disidang pengadilan pekan depan.

Sejak menjabat pada Januari 2017, Trump kerap mengunjungi Mar-a-Lago, kawasan bisnis di Palm Beach. Dia juga sering menjamu orang terdekatnya di resor miliknya itu.

Terkait insiden itu, Trump mengatakan insiden tersebut hanyalah insiden kecil dan kebetulan.

Namun, Ketua Komite Intelijen AS Adam Schiff menduga Zhang teridentifikasi memiliki keterkaitan dengan Partai Komunis Tiongkok.

Credit cnnindonesia.com

Filipina: Keberadaan kapal China di perairan sengketa ilegal

Keberadaan ratusan kapal China di dekat pulau yang diduduki Manila di Laut China Selatan yang bersengketa, ilegal dan jelas melanggar kedaulatan Filipina, kata kementerian luar negeri negara tersebut, Kamis. (AFP/Getty Images)

Manila (CB) - Keberadaan ratusan kapal China di dekat pulau yang diduduki Manila di Laut China Selatan yang bersengketa, ilegal dan jelas melanggar kedaulatan Filipina, kata kementerian luar negeri negara tersebut, Kamis.

"Tindakan seperti itu ketika tidak disangkal oleh pemerintah China dianggap telah diadopsi olehnya," menurut pernyataan Departemen Luar Negeri, beberapa hari setelah Filipina mengatakan bahwa pihaknya akan mengajukan protes diplomatik atas kapal-kapal tersebut.

Keberadaan ratusan kapal di sekitar pulau Thitu secara terus menerus menimbulkan pertanyaan tentang niat dan kekhawatiran mereka atas perannya "mendukung tujuan yang bersifat koersif," kata kementerian itu.

Data militer menunjukkan bahwa Filipina mengawasi lebih dari 200 kapal China di dekat pulau Thitu, atau Pagasa, sejak Januari hingga Maret tahun ini.

Selain Filipina, Brunei, China, Malaysia, Taiwan dan Vietnam memilik klaim kedaulatan yang bersaing di perairan ramai tersebut, kawasan yang dilalui barang dagangan senilai 3,4 triliun dolar AS setiap tahunnya.

Credit antaranews.com

Filipina Protes Kehadiran Ratusan Kapal CIna

Presiden Filipina, Rodrigo Duterte (kanan), dan Presiden Cina, Xi Jingping (kiri) menjelang penandatanganan di Beijing, Cina, pada Oktober 2016. Reuters

CB, Manila – Kementerian Luar Negeri Filipina mengatakan kehadiran ratusan kapal nelayan Cina dekat pulau yang dikuasai Manila di Laut Cina Selatan sebagai ilegal. Ini juga disebut sebagai pelanggaran jelas kedaulatan Filipina.

“Tindakan-tindakan itu jika tidak disangkal oleh pemerintah Cina akan terlihat bahwa tindakan itu memang dilakukannya,” kata kemenlu Filipina dalam pernyataan seperti dilansir Reuters pada Kamis, 4 April 2019.
Pemerintah Filipina mengeluhkan kehadiran kapal nelayan Cina di dekat pulau Thitu, yang terjadi berulang kali dalam periode yang lama. Ini memunculkan pertanyaan apakah ada niat atau peran dalam mendukung tujuan yang bersifat koersif.

Data pemerintah Filipina mencatat ada sekitar 200 kapal nelayan asal Cina berlayar di dekat pulau Thitu atau Pagas, yang merupakan nama lokal pulau itu, dari Januari hingga Maret 2019.
Saat ini, selain Filipina sejumlah negara ASEAN juga mengklaim kepemilikan wilayah di Laut Cina Selatan seperti Brunei, Malaysia, dan Vietnam. LCS diduga memiliki cadangan minyak dan gas berlimpah serta menjadi jalur perdagangan dunia dengan nilai sekitar US$3.4 triliun atau sekitar Rp48 ribu triliun per tahun.

Presiden Filipina, Rodrigo Duterte. Youtube

Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, mengakui adanya potensi konflik yang besar dengan Cina. Namun, dia menyebut kemampuan teknologi persenjataan negara itu masih kalah jauh dari Cina sehingga mudah kalah jika berperang.
Duterte, seperti dlansir Philstar, mengaku khawatir karena Cina memiliki rudal jelajah presisi yang mampu menghancurkan ibu kota Manila dalam waktu tujuh menit sejak diluncurkan.

Credit tempo.co

AS Desak Sekutu NATO Adaptasi dengan Ancaman Baru Rusia dan China

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) mendesak sekutu-sekutu NATO untuk beradaptasi menghadapi ancaman baru Rusia, China dan arus migrasi yang tak terkendali. Desakan disampaikan Menteri Luar Negeri Michael Pompeo.

Pompeo menyampaikan seruannya pada awal pertemuan para menteri luar negeri Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) di Washington hari Kamis. Pertemuan itu menandai peringatan 70 tahun aliansi militer transatlantik.

"Kita harus menyesuaikan aliansi kita untuk menghadapi ancaman yang muncul, entah itu agresi Rusia, migrasi yang tidak terkendali, serangan dunia maya, ancaman terhadap keamanan energi, kompetisi strategis China termasuk teknologi dan 5G, dan banyak masalah lainnya," kata Pompeo.

Dalam dokumen strategi 2018, militer AS menempatkan serangan balasan terhadap China dan Rusia di jantung strategi pertahanan nasional baru.

Sesi pertama pertemuan para menteri luar negeri NATO berfokus pada cara-cara untuk mencegah Rusia, termasuk di Laut Hitam tempat militer Moskow menangkap tiga kapal Angkatan Laut Ukraina tahun lalu. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg meminta Moskow untuk membebaskan kapal-kapal Ukraina dan para awaknya.

Lebih lanjut, Pompeo menyinggung apa yang dia sebut sebagai pelanggaran Rusia terhadap Perjanjian Intermediate-range Nuclear Forces (INF) 1987 merupakan bagian dari "pola perilaku tidak stabil."

Washington mengatakan akan menarik diri dari perjanjian itu pada musim panas ini kecuali jika Moskow mengakhiri pelanggaran perjanjian tersebut.

"Kami tidak akan mencerminkan apa yang dilakukan Rusia," kata Stoltenberg. "Kami akan diukur dan dikoordinasikan, dan kami tidak berniat mengerahkan rudal nuklir yang diluncurkan di darat, di Eropa," paparnya.

Dalam sambutannya, Pompeo mengatakan NATO juga harus menghadapi perang siber yang meningkat, termasuk dari China.

Washington telah memperingatkan bahwa pihaknya tidak akan bermitra dengan negara-negara yang mengadopsi sistem Huawei Technologies China, tetapi telah berselisih tentang masalah dengan Uni Eropa, yang telah menolak seruan AS untuk melarang perusahaan itu di seluruh blok. Sebagian besar anggota NATO adalah negara-negara Uni Eropa.

Huawei berada di bawah pengawasan badan-badan intelijen Barat karena dianggap memiliki hubungan dengan pemerintah China dan kemungkinan peralatannya dapat digunakan untuk spionase. Huawei berulang kali membantah terlibat dalam pekerjaan intelijen untuk pemerintah mana pun.

Credit sindonews.com