CUPUMA

Kamis, 04 April 2019

China Bantah Kirim Pasukan ke Venezuela untuk Sokong Maduro

BEIJING - Pemerintah China membantah laporan bahwa Beijing mengirim ratusan tentara ke Venezuela bersama dengan pengiriman bantuan kemanusiaan. Laporan yang beredar di media sosial menyatakan Beijing mengirim pasukan ke negara itu untuk menyokong Presiden Nicolas Maduro yang hendak digulingkan kubu oposisi.

Beijing telah mengirim 65 ton obat-obatan ke Caracas pada hari Jumat pekan lalu. Wakil Presiden Venezuela Tareck El Aissami menyambut penerbangan bantuan, dan memuji kemitraan kedua negara.

Laporan-laporan yang marak di media sosial menyatakan bahwa China mengirim bantuan medis dan 120 tentara untuk menyokong Presiden Nicolas Maduro agar tetap berkuasa.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang mengatakan kepada wartawan bahwa laporan pengiriman pasukan militer ke Caracas tidak benar.

"Saya tidak tahu dari mana Anda mendapatkan informasi ini atau untuk tujuan apa informasi itu diproduksi, tetapi saya dapat memberi tahu Anda ini; apa yang Anda katakan itu tidak benar," katanya dalam sebuah briefing, yang dilansir Russia Today, Rabu (3/4/2019) malam.

"Posisi pemerintah China pada masalah Venezuela konsisten dan jelas," lanjut Shuang. "China menentang campur tangan eksternal dalam urusan internal Venezuela, dan percaya pemerintah dan oposisi negara itu perlu mencari solusi politik melalui dialog damai."

Laporan itu muncul kurang dari dua minggu setelah personel militer Rusia tiba di Venezuela. Pengerahan pasukan oleh Moskow berdasarkan ketentuan perjanjian kerja sama tahun 2001 antara Moskow dan Caracas. Amerika Serikat (AS) mengecam pengiriman pasukan Rusia dengan alasan akan menambah kekacauan di negara tersebut.

Dalam krisis politik Venezuela, AS mendukung pemimpin oposisi Juan Guaido yang telah mendeklarasikan diri sebagai presiden interim Januari lalu. Sedangkan Rusia dan China mendukung Presiden Maduro yang terpilih lagi dalam pemilu 2018.

Credit sindonews.com

Cabut Imunitas Guaido, Jerman Kutuk Venezuela

BERLIN - Jerman mengutuk keputusan Venezuela untuk mencabut hak imunitas tokoh oposisi Juan Guaido. Dicabutnya hak imunitas membuka peluang untuk menyeret Guaido ke muka pengadilan.

Majelis Konstituante, sebuah badan yang dibuat Presiden Nicolas Maduro untuk menandingi Majelis Nasional yang dikuasai oposisi, awal pekan ini mencabut hak imunitas Guaido. Langkah yang dilakukan Majelis Konstituante merupakan upaya terbaru pemerintah untuk meningkatkan tekanan terhadap Guaido, yang menyatakan dirinya sebagai presiden sementara pada Januari lalu.

"Pemerintah federal Jerman mengutuk pencabutan imunitas Juan Guaido oleh Majelis Konstituante," bunyi pernyataan yang dikeluarkan pemerintah Jerman seperti dikutip dari Deutsche Welle, Kamis (4/4/2019).

Jerman juga menegaskan bahwa negara-negara Uni Eropa menyatakan tidak akan mengakui resolusi yang dibuat oleh Majelis Konstituante. Majelis tersebut dibentuk untuk menggulingkan Majelis Nasional, parlemen Venezuela, yang sah.

"Majelis Konstituante sekali lagi menunjukkan bahwa ia melayani rezim Maduro untuk melemahkan kekuatan demokrasi negara itu," demikian bunyi pernyataan itu.

Presiden Majelis Konstituante, Diosdado Cabello, menuduh pemimpin oposisi Guaido menghasut perang saudara.

"Mereka tidak peduli dengan kematian. Mereka tidak memiliki gagasan sedikit pun tentang apa konsekuensi perang bagi sebuah negara," ujarnya.

Cabello mengacu pada klaim rezim Maduro yang bertujuan untuk mendiskreditkan oposisi dengan menuduh mereka bekerja untuk pemerintah Amerika Serikat (AS), yang diklaim Maduro sedang menyusun konspirasi untuk menggulingkannya.

Guaido pun menolak langkah-langkah untuk menghapus hak imunitasnya terhadap tuntutan.

"Jika rezim berani menculik saya dan melakukan kudeta, kami akan bertindak dengan terpaksa. Diktator hanya mengetahui dengan kekerasan."

Pada bulan Januari, Guaido mendeklarasikan dirinya sebagai presiden sementara Venezuela dalam sebuah langkah untuk merongrong otoritas Maduro di negara itu.

AS segera mengakuinya sebagai presiden sah negara kaya minyak yang kekurangan uang itu. Tak lama setelah itu, Jerman dan negara-negara Barat lainnya mengikutinya. Tetapi rezim Maduro terus mendapatkan dukungan dari Rusia, China dan Turki.

Credit sindonews.com

Majelis Nasional Venezuela Lecuti Kekebalan Guaido

Juan Guaido

Foto: AP

Penjabat Presiden Venezuela Juan Guaido sekarang tak kebal dari hukuman.

REPUBLIKA.CO.ID, KARAKAS -- Majelis Konstituen Venezuela pada Selasa (2/4) melucuti kekebalan parlemen Juan Guaido. Keputusan tersebut sekaligus melicinkan jalan kemungkinan penangkapan dan penghukuman pemimpin oposisi Venezuela tersebut.

Majelis Konstituen Venezuela mengadakan pertemuan atas permintaan Maikel Moreno --Presiden Pengadil Tinggi Kehakiman (TSJ). Mereka menggelar rapat untuk membahas rencana pelecutan kekebalan Guaido dari hukuman, demikian laporan Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu malam. Usul itu disetujui dengan suara bulat oleh semua anggota Parlemen.

Guaido, pemimpin Majelis Nasional Venezuela, dituduh melakukan pelanggaran larangan perjalanan yang diberlakukan atas dirinya dengan mengunjungi Kolombia. Ia melakukan perjalanan ke sana sehari sebelum satu upaya dilancarkan untuk membawa "bantuan kemanusiaan yang disediakan AS" ke Venezuela pada 23 Februari.

Guaido belakangan mengunjungi Brazil, Paraguay, Argentina, dan Ekuador sebelum kembali ke Venezuela pada 4 Maret. Ia tak mengalami kesulitan untuk masuk kembali ke negeri tersebut.

Venezuela telah diguncang protes sejak 10 Januari, ketika Presiden Nicolas Maduro diambil sumpahnya untuk masa jabatan kedua setelah pemungutan suara yang diboikot oleh oposisi.

Ketegangan meningkat ketika Guaido mengumumkan diri sebagai Penjabat Presiden pada 23 Januari. Tindakan itu didukung oleh AS dan banyak negara Eropa serta Amerika Latin. Turki, Rusia, China, Iran, Bolivia dan Meksiko telah memberi dukungan buat Maduro.

Credit republika.co.id

Kecam AS, Rusia Yakin Venezuela Tak Jadi 'Suriah Kedua'

MOSKOW - Rusia percaya ketegangan terkait krisis Venezuela tidak akan meningkat menjadi Krisis Karibia baru atau mengubah negara itu menjadi "Suriah kedua". Moskow mengecam Amerika Serikat (AS) yang terus mengumbar retorika invasi terhadap negara kaya minyak itu.

Pernyataan Rusia itu disampaikan Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov. "Kami tidak menerima metode yang digunakan AS untuk meningkatkan kehidupan rakyat Venezuela," kata Lavrov dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Moskovsky Komsomolets, yang dikutip Russia Today, Kamis (4/4/2019).

Dalam krisis politik Venezuela, Washington mendukung pemimpin oposisi Juan Guaido yang mendeklarasikan diri sebagai presiden interim pada Januari lalu. Washington juga telah menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap negara yang sedang dilanda krisis ekonomi tersebut.

Para pejabat tinggi AS sebelumnya mengancam akan melakukan apa yang mereka sebut sebagai "intervensi kemanusiaan" di Venezuela untuk menyingkirkan presiden sosialis yang tidak diinginkan, Nicolas Maduro, dari kekuasaan.

Lavrov mengatakan negara-negara di Amerika Latin, yang menentang Maduro dan menginginkan pemilu cepat di Venezuela, benar-benar tertekan ketika Amerika mengancam akan menggunakan kekuatan militer untuk menggulingkan rezim Maduro.

"Saya jamin bahwa jika ada upaya intervensi militer, sebagian besar negara bagian Amerika Latin akan langsung menolaknya," katanya.

"Saya tidak berpikir bahwa Krisis Karibia akan diciptakan kembali," kata Lavrov, terlepas dari ancaman invasi militer AS. "Juga tidak ada pembicaraan tentang 'Suriah kedua' di Venezuela," ujarnya.

Sekadar diketahui, Krisis Karibia membuat AS dan Uni Soviet berada di ambang perang nuklir pada tahun 1962 setelah Moskow menempatkan misil-misilnya di Kuba sebagai tanggapan terhadap Washington yang menyebarkan rudal balistik di Italia dan Turki.

Diplomat top Rusia tersebut menekankan bahwa AS bertindak "kurang ajar" karena memperlakukan Western Hemisphere (Belahan Barat) sebagai halaman belakangnya sendiri, tempat yang tidak boleh diakses oleh negara lain.

Lebih lanjut, Menlu Lavrov menyinggung komentar Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton soal laporan pengerahan 100 tentara Rusia dan pendaratan pesawat kargo di Venezuela pada akhir Maret. "AS tidak akan mentoleransi kekuatan militer asing yang bermusuhan untuk mencampuri tujuan bersama demokrasi, keamanan dan supremasi hukum Belahan Barat," kata Bolton beberapa hari lalu.

Lavrov mengklarifikasi bahwa perangkat keras militer Rusia yang dipasok ke Venezuela berstatus legal karena di bawah perjanjian kerja sama teknis-militer tahun 2001 yang saat itu diteken Presiden Hugo Chavez.

"Peralatan ini membutuhkan servis terjadwal oleh spesialis Rusia dan sekarang saatnya untuk perawatan seperti itu. Itu saja," katanya, menjelaskan kedatangan spesialis militer Rusia di negara itu.

Credit sindonews.com

Inggris: Venezuela Butuh Pemilihan Presiden Baru, Bukan Tentara Rusia

LONDON - Menteri Luar Negeri Inggris, Jeremy Hunt mengkritik kehadiran tentara Rusia di Venezuela. Hunt mengatakan, apa yang dibutuhkan Venezuela saat ini adalah demokrasi dan bukan tentara dari negara lain.

"Venezuela membutuhkan pemilihan presiden yang bebas dan adil, alih-alih pengerahan personel militer Rusia," kata Hunt dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (3/4).

Dia juga menyatakan ketidakpuasannya dengan keputusan pemerintah Venezuela untuk memberikan lampu hijau bagi kelanjutan penyelidikan pengadilan terhadap pemimpin oposisi Juan Guaido dan mencabut hak imunitasnya.

Seperti diketahui, sebelumnya Majelis Konstituante mencabut hak imunitas pemimpin oposisi Juan Guaido, membuka jalan bagi kemungkinan penangkapannya. Majelis Konstituante, badan pembuat undang-undang, dibentuk oleh Presiden Nicolas Maduro untuk menandingi Majelis Nasional yang dipimpin Juan Guaido.

Langkah yang dilakukan Majelis Konstituante merupakan upaya terbaru pemerintah untuk meningkatkan tekanan terhadap Guaido, yang menyatakan dirinya sebagai presiden sementara pada Januari lalu.

Dalam beberapa minggu terakhir, pemerintah telah melarang Guaido bepergian, membekukan rekening banknya, mulai menyelidiki dia dengan tuduhan terorisme, dan melarang dia mencalonkan diri untuk jabatan publik.

Credit sindonews.com

Dicap Mata-mata Inggris, ISIS Eksekusi 'Osama bin Bieber'

LONDON - Seorang remaja Inggris yang menjadi anggota ISIS di Suriah dieksekusi kelompok teror tersebut setelah dianggap sebagai mata-mata. Dia adalah Mohammed Ismail, 18, remaja yang dijuluki rekan-rekannya sebagai "Osama bin Bieber" karena penampilannya sebagai anak muda.

Mohammed Ismail yang merupakan keturunan Kurdi Irak dieksekusi kelompok Islamic State atau ISIS pada tahun 2016, namun baru diketahui dan dilaporkan surat kabar The Sunday Times pada Minggu (31/3/2019).

Eksekusi atas tuduhan sebagai mata-mata Inggris itu merupakan yang pertama kali dilakukan ISIS terhadap anggotanya.

Ismail meninggalkan negara asalnya pada tahun 2014 untuk bergabung dengan kelompok ISIS atau Daesh. Teman-temannya, yang menjulukinya "Osama bin Bieber", mengatakan dia memiliki pandangan Islamis ketika kuliah di perguruan tinggi.

Dia diyakini telah berjuang untuk Daesh di Suriah, di mana dia terluka dan kemudian ditugaskan sebagai perwira polisi Daesh.

Remaja itu mendapat perhatian kelompok teror setelah pembunuhan Nasser Muthana, seorang perekrut senior Daesh asal Cardiff, Inggris. Muthana terbunuh dalam serangan pesawat tak berawak di Mosul. ISIS curiga Ismail yang memberikan lokasi Muthana kepada dinas intelijen Barat.

"Mereka melakukan interogasi terhadapnya," kata seorang anggota aparat keamanan Daesh yang tidak disebutkan namanya kepada The Sunday Times. "Dia mengakui segalanya. Dan kemudian mereka membunuhnya."

Menurut anggota Daesh yang tidak disebutkan namanya, interogasi direkam dalam video, bersama dengan pelaksanaan eksekusi. Cara Ismail dieksekusi tidak diungkapkan.

Seorang sumber yang dekat dengan salah satu teman Ismail yang bergabung dengannya di Suriah, mengatakan Ismail "diradikalisasi" hanya dalam 15 hari.

"Tiga minggu sebelum dia bergabung dengan 'jihad', dia pergi ke kelab malam di Coventry," kata sumber itu, seperti dikutip The Sun. Pemerintah Inggris belum berkomentar atas kematian warganya akibat dieksekusi ISIS.

Credit sindonews.com

ISIS Klaim Bunuh Ahli Geologi Kanada

ilustrasi ISIS (Laudy Gracivia)

Jakarta, CB -- ISIS mengklaim menculik dan membunuh seorang warga negara Kanada, Kirk Woodman di Burkina Faso pada Januari lalu.

Hal ini diungkapkan olah surat kabar mingguan kelompok ISIS Al-Naba. Mereka mengklaim membunuh warga Kanada tersebut namun tak memberikan bukti.

Jenazah Kirk Woodman ditemukan pada 16 Januari 2019, dua hari setelah hari penculikannya. Dia diculik oleh selusin orang bersenjata di lokasi penambangan yang dioperasikan oleh Progress Minerals dan berbasis timur laut Afrika Barat.

Pejabat Burkina Faso mengatakan bahwa dia ditembak. Tubuhnya dibuang di daerah yang diklaim pemerintah setempat berada di bawah kekuasaan gerilyawan Islam.

Mengutip Reuters, sebelum adanya klaim dari ISIS, tak ada yang mengaku bertanggung jawab.

Dalam sebuah artikel yang menyuarakan pemberontakan ISIS di Mali, Niger, dan Burkina Faso, surat kabar tersebut merinci operasi yang dilakukan untuk menculik dan membunuh ahli geologi Kanada tersebut dengan menunjukkan foto dari SIM-nya.

Jenazah Woodman dibuang di padang pasir oleh tentara Khilafah. Al-Naba menyebut, sebenarnya, eksekusi Woodman dijadwalkan akan dilakukan pada 25 Januari -berdasarkan dengan kalender Hijriah atau kalender Islam- atau beberapa hari setelah jenazahnya ditemukan.

Credit cnnindonesia.com

Empat gerilyawan Da'esh tewas dalam serangan udara di Irak TImur

Ilustrasi - Serangan Udara. (Reuters) (Istimewa)

Baghdad, Irak (CB) - Empat gerilyawan Da'esh tewas pada Selasa, dalam serangan udara terhadap tempat persembunyian mereka di Provinsi Diyala di Irak Timur, kata beberapa sumber keamanan provinsi.

Pesawat bermeriam Irak, yang bertindak berdasarkan laporan intelijen, menggempur satu tempat persembunyian Da'esh di satu daerah desa, sekitar 110 kilometer di sebelah timur-laut Ibu Kota Irak, Baghdad, demikian satu pernyataan yang dikeluarkan oleh Direktorat Intelijen Provinsi Diyala.

Pernyataan itu, sebagaimana dikutip Kantor Berita Irak, NINA --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu siang, tidak menyebutkan secara pasti jumlah korban jiwa di pihak Da'esh, tapi mengatakan ada tiga sampai enam gerilyawan fanatik di dalam tempat persembunyian tersebut selama pemboman.

Satu sumber intelijen mengatakan empat gerilyawan Da'esh tewas dalam serangan udara itu, kata beberapa laporan belakangan.

Kendati operasi berulangkali dilancarkan di Diyala, gerilyawan Da'esh masih bersembunyi di beberapa tempat terjal di dekat perbatasan dengan Iran, dan di daerah yang membentang dari bagian barat provinsi itu ke gugusan gunung Himreen di sebelah utara provinsi tersebut.

Credit antaranews.com

Cina Mau Buat Kapal Tanker LNG Terbesar di Dunia

Tangki penyimpanan LNG dan kapal tanker tipe membran.[REUTERS / Issei Kato]

CBTEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan pembuat kapal Cina Hudong-Zhonghua Shipbuilding dan DNV GL Norwegia telah menandatangani perjanjian membuat kapal tanker gas alam cair (LNG) terbesar di dunia.
Dikutip dari Sputnik, 3 April 2019, perjanjian tersebut ditandatangani di sela-sela International Conference & Exhibition on Liquefied Natural Gas (LNG2019) di Shanghai.

Batas waktu untuk pembangunan kapal tanker itu tidak jelas, tetapi para pihak sepakat untuk menyiapkan dokumen teknis tentang proyek pada akhir tahun depan. Tanker itu diperkirakan akan mengangkut LNG hingga 270.000 meter kubik.

Kapal Mozah adalah kapal tanker LNG terbesar di dunia milik Qatar saat ini.[ShipSpotting.com]
Perusahaan China Hudong-Zhonghua Shipbuilding adalah satu-satunya perusahaan negara yang membangun kapal besar untuk transportasi LNG. Sejak April 2008, perusahaan telah membangun dan mengapalkan 21 kapal.

Saat ini, kapal Mozah Qatar, yang beroperasi pada 2007, adalah kapal tanker LNG terbesar di dunia. Mozah dapat mengangkut LNG hingga 266.000 meter kubik.
Menurut Russia Today, jika proyek selesai, kapal tanker Cina baru ini akan melampaui kapal tanker LNG terbesar di dunia, kapal 'Mozah' milik Qatar, yang memiliki ukuran hampir empat kali lapangan sepak bola, yakni dengan panjang 345 meter dan lebar 53,8 meter.

Credit tempo.co

Warga Cina Persoalkan Penamaan Kekaisaran Jepang Setelah Akihito

Kaisar Jepang Akihito (kiri) dan dan Permaisuri Michiko melambaikan tangan kepada simpatisan saat penampilan publik Tahun Baru di Istana Kekaisaran di Tokyo, 2 Januari 2018. Akihito akan menyerahkan Tahta Krisan kepada putranya tahun depan. AP

CB, Jakarta - Kekaisaran Jepang menuju era baru setelah Kaisar Akihito yang berkuasa hampir 30 tahun memutuskan mengundurkan diri sebagai Kaisar pada 30 April 2019. Akihito naik takhta pada 8 Januari 1989 menggantikan ayahnya Hirohito yang meninggal. Tradisi pemberian nama kekaisaran menjadi hal menarik bersamaan dengan pergantian kekuasaan di Jepang.
Nama Reiwa diambi sebagai nama kekaisaran baru yang dipimpin oleh anak sulung Akihito, pangeran Naruhito mulai 1 Mei 2019.

Dalam penamaan kekaisaran, Jepang ternyata keluar dari tradisi terdahulu dengan meninggalkan penamaan dari puisi klasik Cina dan kembali ke puisi klasik Jepang yang sudah diwariskan 1200 tahun lalu. Kata Reiwa diambil dari kumpulan puisi klasik Jepang pada era Manyoshou (600-759 Masehi). Rei-wa terdiri dari 2 karakter kanji yaitu” (Rei)” yang berarti keindahan dan “ (Wa)” yang berarti keharmonisan.

Berdasarkan dua kata itu, Reiwa atau “ mengandung arti budaya akan lahir dan dipelihara ketika orang-orang menyelaraskan hati mereka secara harmoni.
Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe mengatakan, dengan menjadikan Manyoshou sebagai pedoman alam dan musim, dia berharap ke depannya bisa mewariskan nilai budaya yang dikandung dari kata Reiwa kepada generasi muda. Penamaan dinasti juga dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi generasi muda dan seluruh rakyat Jepang termasuk petani, dan kalangan masyarakat lainnya untuk terus membangun Jepang.
Namun, pilihan kata Reiwa untuk menamai kekaisaran Jepang setelah Akihito telah menuai protes dari warga Cina. Mereka menyindir bahwa pemilihan nama Reiwa adalah sebuah langkah mundur bagi Jepang karena tidak terinspirasi dari puisi klasik Tiongkok pada umumnya.

Saat Jepang mengumumkan pengunduran diri Kaisar Akihito, warga Cina dengan antusias meneBAK nama dinasti berikutnya karena terinspirasi dari Manyoshou. Bagi masyarakat Cina, Rei dilafalkan “ling” dalam bahasa Cina yang berarti orde, dan Wa dilafalkan “he” berarti perdamaian.
Sebelum diresmikan parlemen, kritik sudah dilayangkan oleh warga Cina. “Aku tidak tahu apa makna dari Era Reiwa sendiri," ujar seorang wanita Cina berusia 36 tahun. “Namanya mudah dituliskan, tapi terdengar aneh bagi warga Cina.”
Opini mengenai Reiwa terus berdatangan. Salah satunya dari pria Cina berusia 24 tahun yang tidak disebutkan namanya. Ia bertanya: “Apakah itu bermakna ‘seseorang yang memesan perdamaian? Itu sukar dimengerti."
Meskipun kritik terus berdatangan, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Geng Shuang. mengapresiasi keputusan Jepang soal penamaan kekaisaran di bawah kepemimpinan anak sulung Akihito, pangeran Naruhito.
" Karena itu adalah keinginan dari Jepang sendiri” ujar Shuang.

Di Jepang, antusiasme tinggi masyarakat atas penamaan kekaisaran tersebut. “Era Heisei adalah era yang damai, meskipun kriminalitas ada, setidaknya perang tidak terjadi” ujar Hisako Tanura, warga Kobe berusia 70 tahun.
Begitu pula Atsuhiro Ono, 21 tahun, mahasiswa prefektur Hyogo: “Kita sebagai masyarakat harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dengan pikiran positif.”
Jepang masih menjaga tradisi penamaan dinasti mereka dan tetap menggunakan kalender Masehi untuk dokumen resmi. Seperti dalam surat kabar, SIM, koran, dan lain-lain, yang menggunakan nama khusus.
Contohnya, Dinasti pertama, Dinasti Taishou (1912-1926) menggambarkan kebesaran Jepang, kemudian dilanjutkan Dinasti Showa (1926-1989), yang menggambarkan pembangunan dan keterbukaan Jepang yang disertai Restorasi Meiji, membuka Jepang pada dunia pada tahun 1816-1912, era kebangkitan Jepang. Era Heisei, (1989-2019) menandakan modernisasi Jepang dan era perdamaian di masa kekaisaran Akihito. Pada masa ini, perekonomian Jepang sedang tumbuh dengan pesat.
Era kekaisaran Reiwa bergulir pada 1 Mei mendatang. Sekali pun perekonomian sedang baik, namun Jepang menghadapi sejumlah tantangan seperti populasi rakyat berusia di atas 85 tahun terus bertambah yang mengancam ketersediaan tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi.

Credit tempo.co

Wakil Menhan Aljazair serukan penerapan segera Pasal 7,8 dan 102 UUD

Wakil Menteri Pertahanan Nasional, Kepala Staf Tentara Nasional Rakyat Aljazair, Letnan Jenderal Ahmed Gaid Salah. (APS - Aljazair)

Aljiers (CB) - Wakil Menteri Pertahanan Nasional, Kepala Staf Tentara Nasional Rakyat Aljazair, Letnan Jenderal Ahmed Gaid Salah, pada Selasa (2/4) menyerukan "penerapan segera penyelesaian undang-undang dasar", yang diusulkan oleh Angkatan Darat.

Ia mengusulkan penerapan Pasal 7,8 dan 102 Undang-Undang Dasar Aljazair dan peluncuran "proses yang menjamin penanganan urusan Negara dalam kerangka kerja keabsahan undang-undang dasar", kata satu komunike Kementerian Pertahanan Nasional (MDN).

"Oleh karena itu, kami percaya bahwa tak perlu lagi menyia-nyiakan waktu dan bahwa penyelesaian konstitusional yang diusulkan, terutama penerapan Pasal 7,8 dan 102, harus dilaksanakan secepatnya dan proses jaminan penanganan urusan Negara dalam kerangka kerja keabsahan UUD," kata Letjen yang memimpin pertemuan di Markas Staf Militer.

Pertemuan itu telah dihadiri oleh Para Komandan Angkatan Bersenjata, Komandan Wilayah Militer, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Nasional dan kepada dua departemen Staf Militer, kata sumber yang sama, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Aljazair, APS --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu malam.

"Jadi, keputusan kami jelas dan tak bisa diubah, kami akan mendukung rakyat sampai tuntutan mereka sepenuhnya dikabulkan," kata Gaid Salah. Ia menambahkan, "Sebagai putra rakyat dan tanggung jawab sejarah yang diwakilinya, saya hanya bisa mendukung rakyat ini, yang kesabaran mereka telah berakhir sangat lama dan yang telah menderita demikian banyak akibat bermacam pengadilan sebab sudah tiba waktunya buat mereka untuk memperoleh kembali hak konstitusional sah mereka dan kedaulatan penuh mereka."

"Akhirnya, kami sekali lagi menyampaikan bahwa pendekatan kami untuk menemukan penyelesaian bagi krisis ini, secara eksklusif dan ketat berpangkal dari kesetiaan pada tanah air dan hanya pada tanah air sebab kami sangat percaya pada kemampuan rakyat Aljazair untuk melewati krisis, tak peduli seberapa serius itu, berkat rujukan peradaban dan sejarahnya serta sumber manusianya yang diilhami oleh patriotisme," katanya.

Credit antaranews.com

Bouteflika mengundurkan diri sebagai presiden Aljazair setelah didemo

Para dokter membawa bendera nasional saat mereka berdemonstrasi menuntut Presiden Abdelaziz Bouteflika untuk mengundurkan diri di Algiers, Algeria, Selasa (19/3/2019). (REUTERS/ZOHRA BENSEMRA)

Aljir (CB) - Presiden Aljazair Abdelaziz Bouteflika pada Selasa mengundurkan diri, menyerah terhadap gelombang besar tekanan masyarakat setelah unjuk rasa massal berminggu-minggu menentang kepemimpinannya yang telah berlangsung 20 tahun.

Pemimpin berusia 82 tahun itu mengumumkan pengunduran dirinya dalam taklimat yang disiarkan kantor berita pemerintah APS, sesaat setelah kepala staf tentara menghendaki aksi secepatnya untuk menyingkirkannya dari kedudukan.

Pada Senin, Bouteflika yang kesehatannya buruk dan jarang menampakkan diri di hadapan umum sejak mengalami stroke pada 2013, menyatakan akan berhenti sebelum akhir jabatannya pada 28 April.

Namun kepala staf militer Letnan Jenderal Ahmed Gaed Salah mengatakan bahwa taklimat tersebut telah diterbitkan oleh "pihak-pihak di luar undang-undang dan tidak sah", menurut APS.

"Tidak ada lagi tempat untuk buang-buang waktu ... kami memutuskan dengan jelas, untuk berpihak pada rakyat sehingga seluruh kehendak mereka harus dipenuhi," kata Salah setelah suatu rapat bersama para pejabat tinggi.

Ratusan warga Aljazair turun ke jalan-jalan di Ibu Kota setelah pengunduran Bauteflika, melambai-lambaikan bendera Aljazair atau berkendara dengan konvoi di pusat kota tempat mereka mulai melakukan unjuk rasa massal pada 22 Februari.

"Keputusan Bouteflika (untuk mundur pada akhir masa jabatan) tidak akan mengubah apa pun," kata Mustapha Bouchachi, seorang pengacara dan pimpinan unjuk rasa kepada Reuters sebelumnya pada Selasa.

Pengunduran diri Bouteflika ini akan menempatkan Abdelkader Bensalah, ketua Majelis Tinggi, sebagai pejabat presiden selama 90 hari sampai pemilihan umum diselenggarakan.

Penunjukkan Bouchachi sebagai pegemban pemerintahan adalah langkah untuk melanggengkan sistem politik saat ini.

"Yang penting bagi kami adalah kami tidak menerima (pengembang baru) pemerintah. Unjuk rasa damai akan terus berlanjut."

Sebagai veteran perang kemerdekaan, Bouteflika ditunjuk menjadi presiden pertama pada 1999 dan menempatkan dirinya sendiri dengan mengakhiri perang saudara terhadap kelompok Islam fanatik yang telah menewaskan sekitar 200.000 nyawa.

Namun negara tersebut tetap terperosok dalam korupsi dan dalam isyarat bahwa pemerintahan Bouteflika akan berakhir, sejumlah penguasa yang dekat dengan kubunya telah dicekal melakukan perjalanan ke luar negeri dalam beberapa hari terakhir, sebagai upaya memberantas sekutu-sekutunya.

"Komplotan itu telah mengeruk banyak uang dan mengambil banyak keuntungan dengan ketertutupannya dengan pembuat keputusan," kata Salah, menurut APS, merujuk pada para pengusaha yang tidak disebutkan namanya.

Demo-demo itu terjadi oleh desakan kaum muda dan para pengacara yang menghendaki penyingkiran para elit penguasa yang selama ini dipandang sebagai kelompok yang tifak tersentuh oleh warga biasa dan menguasai perekonomian dengan praktik kroni.

Credit antaranews.com

Istanbul dan Ankara Akan Gelar Hitung Suara Ulang Pemilu

Pimpinan Partai AKP. Recep Tayyip Erdogan. (REUTERS/Umit Bektas)

Jakarta, CB -- Istanbul dan Ankara akan menggelar perhitungan suara ulang dalam pemilihan wali kota metropolitan (gubernur), setelah partai pimpinan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) memprotes hasil pemilu di dua kota tersebut.

Dikutip dari AFP, Rabu (3/4), Ketua Komisi Tinggi Pemilu Turki Sadi Guven mengatakan penghitungan suara ulang dilakukan setelah Komisi Tinggi Pemilu memutuskan menerima banding dari AKP.

"Komisi pemilihan di Istanbul memutuskan untuk menghitung ulang surat suara di delapan distrik setelah banding kemarin," kata Sadi Guven. 

Sementara, di Ankara perhitungan suara ulang dilakukan di 18 distrik. Dari 18 distrik itu, tiga distrik akan dihitung ulang secara keseluruhan, sedangkan di 15 distrik lainnya, petugas Komisi Pemilu Turki hanya memverifikasi suara yang dibatalkan.

Namun, Guven belum dapat memastikan waktu pelaksanaan penghitungan ulang suara tersebut.

Petinggi Partai AKP memprotes hasil pemilihan gubernur di dua kota itu, karena menemukan perbedaan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan data yang ada di komisi Tinggi Pemilu.

Berdasarkan perhitungan Komisi Pemilu setelah Pemilu Minggu (31/3), kandidat gubernur untuk Istanbul dari Partai Rakyat Republik (CHP), Ekrem Imamoglu, menang tipis atas kandidat dari AKP, Binili Yildirim.

Imamoglu meraih 4.159.650 suara, berbanding 4.131.761 suara yang diperoleh Yildirim.
 Sebelum hasil resmi diumumkan Komisi Pemilu, Imamoglu dan Yirdim saling mengklaim kemenangan.

Di Ankara, kandidat dari CHP, Mansur Yavas, meraih 50,90 persen suara berbanding 47,06 persen suara yang diraih kandidat dari AKP, Mehmet Ozhaseki.

Istanbul, dan Ankara merupakan dua kota yang menjadi basis kekuatan AKP. Sejak tahun 2002 dua kota tersebut dikuasai AKP. Sebab itu, Erdogan merekomendasikan loyalisnya Binali Yildirim untuk maju.

Erdogan, yang memulai karir politiknya sebagai walikota Istanbul, juga telah berkampanye keras di kota itu untuk memenangkan Yildirim.

Menurut Erdogan, pemilihan di Istanbul dan Ankara belum berakhir.

Dalam sebuah video di media sosial, Erdogan berusaha meyakinkan para pendukungnya terkait hasil di dua kota itu.

"Semuanya masih berlangsung," katanya.

Dia juga mengkritik oposisi yang disebutnya sebagai "bebek lumpuh". Kata dia, AKP masih mengendalikan mayoritas dewan distrik di Istanbul dan Ankara.

Credit cnnindonesia.com

Menteri Urusan Brexit Mengundurkan Diri

Ilustrasi. (REUTERS/Henry Nicholls)

Jakarta, CB -- Menteri Junior Brexit Inggris, Chris Heaton-Harris menyatakan mengundurkan diri menyusul keputusan Perdana Menteri Inggris Theresa May yang kembali meminta penundaan Brexit dan berkompromi dengan oposisi.

Mengutip Reuters, Rabu (3/4), Heaton-Harris telah melayangkan surat kepada May. Dalam surat itu, Heaton-Harris juga mengatakan bahwa dia ingin Inggris segera meninggalkan Uni Eropa sesuai jadwal yakni 29 Maret.

"Saya tidak bisa mendukung perpanjangan lebih lanjut," kata Heaton-Harris.

Pembahasan kesepakatan antara pemerintah Inggris dengan parlemen Inggris mengalami kebuntuan. Poin-poin kesepakatan antara Inggris dengan Uni Eropa ditolak oleh Parlemen Inggris. Kemarin, May memutuskan untuk memperpanjang tenggat waktu Brexit kepada Uni Eropa untuk berdialog dengan kubu oposisi yang menentang Brexit.

Mundurnya para pembantu May itu bukanlah kali pertama. Sejumlah menteri menyatakan mundur setelah Parlemen Inggris mengambil alih proses Inggris keluar dari Uni Eropa alias Brexit.

Akhir Maret silam, tiga menteri mengundurkan diri yakni, Menteri Luar Negeri Alistair Burt, Menteri Kesehatan Steve Brine, dan Menteri Bisnis Inggris, Richard Harrington juga mengumumkan pengunduran dirinya melalui Twitter.

Ketiga menteri itu merupakan bagian dari 30 anggota partai tempat Perdana Menteri Theresa May bernaung, Partai Konservatif, yang membelot dalam pemungutan suara parlemen.

Melalui pemungutan suara itu, parlemen berhasil mengambil alih kendali proses Brexit dari pemerintah Inggris.

Menteri Pertanian Inggris George Eustice juga mengundurkan diri karena penundaan Brexit.

"Saya lebih suka dibebaskan untuk berpartisipasi dalam debat kritis yang akan terjadi dalam beberapa pekan mendatang," kata George Eustice.

Eustice mengatakan seharusnya Inggris tak perlu takut dengan kemungkinan Brexit tanpa kesepakatan.

Parlemen Inggris, terutama kubu oposisi menolak sejumlah kesepakatan Brexit karena khawatir berdampak pada masa depan Inggris, terutama di bidang ekonomi.

May telah berupaya menekan parlemen. Bahkan, dia sempat mengancam akan mundur bila parlemen tak kunjung menyetujui proses Brexit dan kesepakatan yang dibuatnya dengan Uni Eropa.

Credit cnnindonesia.com

Kim Jong-un Diundang Kunjungi Rusia

Presiden Korea Utara Kim Jong-un (kanan) bersama istrinya, Ri Sol-ju (kiri).

Foto: Bussiness Insider

Isu denuklirisasi Semenanjung Korea diyakini akan menjadi topik bahasan.

CB, MOSKOW -- Pemerintah Rusia mengundang pemimpin tertinggi Korea Utara (Korut) Kim Jong-un berkunjung ke Moskow. Hal itu diungkap pejabat Kremlin Yuri Ushakov kepada awak media, Rabu (3/4).

Ushakov mengatakan undangan berkunjung ke Rusia telah dikirim kepada Pemerintah Korut. “Undangan kami telah diserahkan, tanggal akan disepakati,” ujarnya, dikutip laman kantor berita Rusia, TASS.

Namun, Pemerintah Korut belum merespons undangan tersebut. “Kami sedang menunggu tanggapan mitra Korut kami,” kata Ushakov.

Ushakov tak memberi keterangan terperinci perihal isu apa saja yang hendak didiskusikan Presiden Rusia Vladimir Putin jika bertemu Kim di Moskow. Namun, isu denuklirisasi Semenanjung Korea diyakini termasuk topik utama yang dibahas.

Rusia adalah salah satu negara yang selalu menyerukan agar sanksi ekonomi terhadap Korut dicabut. Moskow menilai, menjatuhkan sanksi agar Pyongyang menanggalkan program rudal serta nuklirnya tak efektif. Diplomasi dan perundingan adalah jalur yang mesti ditempuh.

Bulan lalu, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melakukan pertemuan kedua dengan Kim Jong-un di Hanoi, Vietnam untuk membahas denuklirisasi. Namun pertemuan tersebut berakhir tanpa kesepakatan.

Hal itu disebabkan kedua belah pihak mempertahankan posisinya tentang penerapan sanksi. Korut, yang telah menutup beberapa situs uji coba rudal dan nuklirnya, meminta AS mencabut sebagian sanksi ekonominya.

Namun, AS tetap berkukuh tak akan mencabut sanksi apa pun, kecuali Korut telah melakukan denuklirisasi menyeluruh dan terverifikasi. Belum ada indikasi kapan Trump dan Kim akan bertemu lagi. Namun, Gedung Putih menyatakan kedua negara masih berharap dapat melakukannya di masa mendatang.

Credit republika.co.id

Najib Didakwa Tujuh Kasus Korupsi

KUALA LUMPUR - Sepuluh tahun sebelumnya, Najib Razak dilantik sebagai perdana menteri (PM) Malaysia. Najib Razak kemarin disidang dengan dakwaan mega-skandal miliaran dolar yang mengakibatkan pemerintahannya jatuh.
Najib yang mengenakan setelan jas berwarna biru gelap, harus duduk menghadapi persidangan selama tiga jam. Itu baru satu persidangan dari banyak persidangan yang akan dihadapinya terkait dakwaan korupsi 1MDB (1Malaysia Development Berhad). Dia jatuh ke titik terbawah dalam proses kehidupannya, padahal setahun lalu dia adalah orang paling berkuasa di Malaysia.

Jaksa Agung Malaysia Tommy Thomas mengungkapkan setahun lalu sangat tidak mungkin menghadirkan Najib ke persidangan. “Terdakwa tidak di atas hukum dan penuntutan ini dan persidangan ini seharusnya bisa berfungsi sebagai preseden,” kata Thomas dalam pernyataan pembuka sidang dilansir Reuters.

Sangat jarang jaksa agung memimpin penyidikan, dan kehadirannya di persidangan menjadi sinyal bahwa pemerintahan PM Mahathir Mohamad memiliki kepentingan besar terhadap kasus tersebut. Rakyat Malaysia memilih menggulingkan kekuasaan Najib pada Mei 2018 lalu karena skandal korupsi dan peningkatan biaya hidup.

Najib menghadapi tujuh dakwaan: tiga dakwaan merupakan pelanggaran kepercayaan dan tiga kasus pencucian uang, satu dakwaan lainnya berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan. Kasus tersebut terkait transfer senilai USD10,3 juta ke rekening bank Najib dari SRC International, salah unit bisnis 1MDB.

Najib mengklaim dirinya tetap tidak bersalah. Dakwaan tersebut hanya pecahan dari penyelidikan korupsi senilai USD1 miliar terkait 1MDB.

Setelah persidangan, Najib meninggalkan pengadilan sambil tersebut. Dia melambaikan tangan kepada para pendukungnya sambil berteriak, “Allahu akbar”. Namun, dia enggan berbicara kepada reporter. Pengacara Najib, Muhammad Shafee Abdullah mengungkapkan dirinya sangat percaya diri menang dalam kasus ini.

1MDB, didirikan oleh Najib pada 2009, menjadi subjek korupsi dan pencucian uang di sedikitnya enam negara. Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) menyatakan USD4,4 miliar telah disalah gunakan dari lembaga tersebut.

Najib dilarang bepergian meninggalkan Malaysia dan ditangkap hanya dua bulan setelah pemilu. Dia menghadapi dakwaan sedikitnya 42 dakwaan, sebagian besar terkait kasus 1MDB. Dia tetap mengaku dirinya tidak bersalah. Dia menuding kasus hukum tersebut bermotif politik dan balas dendam. Kasus korupsi Najib mulai terkuak pada 2015 ketika ada tagihan hutang dari bank kepada 1MDB.

Kehidupan mewah Najib dan keluarganya menjadi sorotan setelah penemuan barang mewah dan uang tunai senilai USD300 juta di properti miliknya. Rosmah Mansor, istri Najib yang dikenal kerap memakai perhiasan dan tas mewah, juga didakwa kasus korupsi dan pencucian uang. Dia menyatakan dirinya tidak bersalah. Thomas mengungkapkan bukti penuntutan terhadap kartu kredit Najib menunjukkan pengeluaran senilai USD130.625 di butik Chanel di Honolulu.

Target lain penyelidikan kasus korupsi tersebut adalah pengusaha Malaysia, Low Tae Jho atau Jho Low. Dia adalah dalang dalam berbagai kesepakatan korupsi 1MDB. Dia mencuci uang untuk dirinya dan koleganya. Hingga kini, dia belum ditangkap.

Kapal pesiar super mewah Equanimity senilai USD250 juta yang dibeli dari hasil korupsi itu telah disita pada 2018. Pengadilan kemarin menyepakati penjualan kapal senilai USD126 juta kepada perusahaan kasino di Genting Malaysia. Itu menjadi pendapatan terbesar yang diperoleh dari kerugian akibat korupsi 1MDB.

Malaysia awalnya menetapkan harga kapal tersebut pada kisaran USD130 juta. Tapi, mereka tidak menemukan pembeli yang mau membeli pada harga tersebut. “Hanya sedikit yang menawar di atas USD100 juta,” kata Thomas. Akhirnya, Genting mau membayar USD126 juta pada akhir April ini. Proses negosiasi langsung bisa menghemat USD4,4 juta untuk komisi bagi agen penjualan.

Dalam pernyataan terpisah, Gentng mengungkapkan pembelian kapal itu akan digunakan pelanggan bisnis premium. “Pembelian itu tidak berdampak pada pengeluaran 2016 ini,” kata mereka.

Sementara itu, bank investasi, Goldman Sachs merupakan salah satu pemain besar dalam skandal tersebut. Pemerintah Malaysia juga mengajukan gugatan kriminal terhadap bank tersebut karena diduga membantu korupsi 1MDB.

Tim Leissner, yang menjabat sebagai chairman Goldman Sachs Asia Tenggara, mengakui dirinya bersalah dalam skandal suap dan pencucian uang. CEO Goldman David Solomon meminta maaf kepada rakyat Malaysia atas peranan Leissner dalam skandal tersebut.

Credit sindonews.com

Malaysia Jual Superyacht Sitaan Indonesia

KUALA LUMPUR - Malaysia akan menjual kapal superyacht yang diduga dibeli dengan dana curian dari dana negara 1MDB ke operator kasino Genting Malaysia Bhd seharga USD126 juta. Ini adalah penjualan aset besar pertama oleh Kuala Lumpur untuk mendapatkan kembali dana miliaran yang hilang.

Penyidik Amerika Serikat (AS) dan Malaysia mengatakan superyacht Equanimity adalah salah satu aset yang diduga dibeli oleh pemodal yang kini buron Low Taek Jho alias Jho Low dan rekan-rekannya dengan uang yang diambil dari 1MDB.

Jho Low diduga membayar USD250 juta untuk kapal pesiar 91 meter yang memiliki lapisan interior dari marmer dan daun emas itu. Yacht tersebut juga dilengkapi dengan spa dan sauna, kolam renang 20 meter, serta sebuah bioskop dan helipad.

Malaysia telah memasang banderol pada kapal pesiar mewah itu untuk dijual pada bulan Oktober lalu. Malaysia menetapkan harga minimum USD130 juta, tetapi telah berjuang untuk menemukan pembeli pada harga itu.

"Banyak tawaran diterima dan beberapa lebih dari USD100 juta," kata Jaksa Agung Tommy Thomas dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu, menambahkan bahwa Genting akan membayar USD126 juta pada akhir April seperti dikutip dari Reuters, Rabu (3/4/2019).

Thomas mengatakan pemerintah bernegosiasi langsung dengan Genting Malaysia dan sebagai hasilnya akan menghemat USD4,4 juta untuk komisi agen.

Dalam pernyataan terpisah, Genting mengatakan akuisisi tersebut akan memberikan perusahaan keunggulan unik dan kompetitif bagi bisnis pelanggan premiumnya.

"Pembelian super yacht itu tidak akan memengaruhi pendapatan 2019," kata Genting.

1MDB, yang didirikan oleh mantan perdana menteri Najib Razak, sedang diselidiki oleh setidaknya enam negara untuk kasus pencucian uang dan korupsi.

Departemen Kehakiman AS mengatakan sekitar USD4,5 miliar disedot dari 1MDB, dan digunakan oleh Low bersama rekan-rekannya untuk membeli kapal pesiar, jet pribadi, serta lukisan Picasso, perhiasan, dan real estat.

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, yang berkuasa setelah kemenangan yang mengejutkan dalam pemilihan tahun lalu, telah bersumpah untuk mengembalikan uang yang diduga dicuri dari 1MDB.

Polisi Malaysia telah mengeluarkan surat perintah penangkapan dan mengajukan tuntutan pidana terhadap Low, tetapi keberadaannya tidak diketahui.

Low telah berulang kali membantah melakukan kesalahan.

Perwakilannya tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Pihak kepolisian Indonesia menyita kapal itu pada Februari tahun lalu atas permintaan pihak berwenang AS sebagai bagian dari investigasi korupsi multi-miliar dolar yang diluncurkan oleh Departemen Kehakiman (DoJ) terkait dengan skandal korupsi 1MDB. Kapal tersebut ditangkap di Benoa, Bali.

Namun, putusan pengadilan di Jakarta pada bulan April di tahun yang sama menyatakan bahwa kapal pesiar itu disita secara tidak sah dan harus diserahkan kepada pemiliknya.

Credit sindonews.com

Kasus Korupsi, Mantan PM Malaysia Najib Razak Mulai Diadili

Najib Razak (REUTERS/Lai Seng Sin)

Jakarta, CB -- Mantan pemimpin Malaysia Najib Razak diadili pada Rabu (3/4) atas skandal korupsi bernilai miliaran dolar. Skandal ini berkontribusi pada kejatuhan koalisi kekuasaan terlama pada tahun lalu.

Pria berusia 65 tahun ini akan menjalani pengadilan pertama atas dugaan keterlibatannya dalam dana korupsi lembaga investasi 1MDB (Malaysia Development Berhad) yang didirikan untuk mengembangkan ekonomi negara Asia Tenggara.

Mantan Perdana Menteri Malaysia dan kroni-kroninya didakwa mengambil miliaran dolar dari dana tersebut dan melakukan pencucian uang. Mereka dituduh memakai uang tersebut untuk membeli real estate kelas atas hingga karya seni dari seluruh dunia.

Mengutip AFP, persidangan hari Rabu ini akan dimulai pukul 14.00 waktu setempat. Dia akan menghadapi tujuh tuduhan korupsi, pencucian uang 42 juta ringgit dari SRC International.

Jumlah tersebut diyakini hanya sebagian kecil yang dikorupsi dari 1MDB. Ratusan juta dolar juga diyakini berakhir di akun rekening tabungan Najib.

Namun dia membantah tuduhan tersebut.

Awalnya Najib akan diadili pada Februari lalu, namun pengajuan banding oleh tim pembelanya membuat kasusnya ditunda sampai hakim memutuskan sidang harus dilanjutkan.

Media lokal melaporkan bahwa mantan Perdana Menteri tersebut menawar pengadilan sampai Senin mendatang, namun permohonannya ditolak.

Cynthia Gabriel, kepala kelompok nirlaba Center to Combat Corruption and Cronyism mengatakan kepada AFP bahwa Malaysia sudah menunggu terlalu lama untuk memulai persidangan Najib Razak.

"Berbagai penundaan sangat jelas dan disengaja," katanya.

Credit cnnindonesia.com

Polisi Korsel Minta Maaf Atas Insiden Pembantaian Pulau Jeju

Ilustrasi. (AP Photo/Lee Jin-man)

Jakarta, CB -- Polisi Korea Selatan untuk pertama kalinya meminta maaf atas pembantaian yang menewaskan 10 ribu orang beberapa dekade lalu. Pihak militer pun ikut menyatakan penyesalan yang mendalam ketika Presiden Moon Jae In berusaha untuk memeriksa kembali sejarah kelam itu.

Pada 3 April 1948 anggota komunis Partai Buruh Korea Selatan, sekutu organisasi yang masih berkuasa di Korea Utara, melancarkan pemberontakan bersenjata dan menyerang lusinan polisi di selatan Pulau Jeju.

Saat itu, pembagian semenanjung belum dirumuskan dan Perang Korea masih berlangsung dua tahun. Namun, Korea Selatan yang didukung AS secara ideologis terpecah setelah berakhirnya Perang Dunia II dan pemerintahan kolonial Jepang.

Pemberontakan tersebut dengan cepat dihentikan, tetapi sementara bentrokan sporadis berlanjut. Lebih dari 10 ribu warga sipil tewas oleh pasukan keamanan Korea Selatan selama enam tahun ke depan, termasuk selepas berakhirnya Perang Korea.

"Kami meminta maaf kepada orang-orang tak berdosa yang hidupnya dikorbankan," kata Min Gap-ryong, Komisaris Jenderal Badan Kepolisian Nasional Korea, pada peringatan ke-71 pemberontakan itu.

"Kami berjanji untuk menjadi organisasi yang hanya memikirkan dan bekerja untuk warga Korea sehingga tragedi seperti ini tidak akan pernah terulang di masa depan kita," tambahnya, dikutip dari AFP.

Kementerian pertahanan negara itu juga menyatakan penyesalan mendalam kepada para korban, sambil tak henti meminta maaf. Insiden Jeju, sebagaimana peristiwa itu diketahui, masih menjadi masalah yang terus dipolitisasi di Korea Selatan, seperti halnya beberapa aspek lain dari sejarah pascaperang negara itu.

Beberapa penelitian dan LSM yang berbasis di Jeju mengklaim itu sebagai perlawanan rakyat Jeju terhadap divisi nasional dan 'Imperialisme Amerika'.

Permintaan maaf polisi dan ekspresi penyesalan kementerian datang setelah Presiden Korea Selatan Moon Jae-in yang condong ke kiri telah berulang kali berbicara tentang pentingnya, 'meluruskan sejarah'.

Moon, yang menjadi perantara pembicaraan antara Washington dan Pyongyang, telah menekankan perjuangan kemerdekaan melawan pemerintah kolonial Jepang adalah jantung dari identitas nasional di kedua Korea.

Tahun lalu, Moon menjadi presiden Korea Selatan pertama dalam lebih dari satu dekade yang menghadiri upacara peringatan tahunan di Jeju.

"Orang-orang muda yang dituduh sebagai komunis selama Insiden 3 April membela negara mereka dalam menghadapi kematian. Ideologi tidak lebih dari alasan yang membenarkan pembantaian itu," katanya saat itu.

Pada 2003, pemimpin Korea Selatan Roh Moo-hyun saat itu dan Moon yang masih menjabat sebagai kepala staf juga sempat menawarkan permintaan maaf kepada para korban insiden Jeju.

Credit cnnindonesia.com

Korsel pulangkan 10 jasad prajurit China korban Perang Korea

Pasukan militer China beriringan membawa 10 peti mati jasad prajurit China yang menjadi korban Perang Korea 1950-1953 dalam upacara militer di Bandara Internasional Incheon, Korsel, Rabu (3/4/2019), sebelum diterbangkan menuju China. (VCG)

Beijing (CB) - Korea Selatan pada Rabu memulangkan jasad 10 prajurit China yang menjadi korban Perang Korea pada tahun 1950-1953.

Upacara penyerahan 10 jasad tersebut digelar di Bandar Udara Internasional Incheon di sebelah barat Ibu Kota Korsel di Seoul, demikian laporan sejumlah media resmi China.

Dalam upacara tersebut, pasukan militer Korsel menyerahkan peti mati berukuran kecil berselimutkan bendera nasional China kepada pasukan militer China untuk kemudian diangkut dengan pesawat.

Penyerahan tersebut merupakan yang keenam. Dengan demikian, maka Korsel telah memulangkan 589 jasad prajurit sukarelawan China yang tewas selama periode perang Korea.

Sebelumnya, pada 2014 Korsel telah memulangkan 437 jasad, 2015 (68), 2016 (36), 2017 (28), dan 2018 (20) ke China.

China dan Korsel setiap tahun berkonsultasi untuk penyerahan jasad-jasad prajurit China yang masih ditemukan di Korsel.

Biasanya, penyerahan jasad tersebut dilakukan beberapa hari sebelum perayaan ziarah kubur bagi warga China atau dikenal dengan sebutan "Chingming". Tahun ini Chingming yang merupakan hari libur nasional jatuh pada hari Jumat (5/4).

Pihak Kementerian Pertahanan Korsel menyatakan bahwa seremoni penyerahan jasad tersebut bagian dari upaya menyembuhkan luka lama bersama dan mengandung pesan untuk peningkatan perdamaian dan stabilitas kawasan.

Pihaknya berjanji akan menjaga hubungan kerja sama dan akan terus memulangkan jasad para prajurit China yang masih bisa ditemukan.

Pasukan sukarelawan China (CPV) bertempur bersama pasukan Korea Utara dalam perang Korea melawan pasukan Korsel dan Amerika Serikat bersama sekutunya di PBB yang meletus pada 25 Juni 1950 hingga 27 Juli 1953.

Perang yang berlokasi di Semenanjung Korea itu telah menewaskan sekitar 1,8 juta prajurit militer. Dalam perang tersebut, China kehilangan 145.000 prajuritnya dari 780.000 personel militer yang dikirimkan ke Semenanjung.

Credit antaranews.com