CUPUMA

Jumat, 07 Desember 2018

Ini Alasan PBB Tolak Kemerdekaan Papua Barat

Ilustrasi bendera papua barat. Sumber: spectator.com.au

CB, Jakarta - Tahun lalu Komite Dekolonisasi PBB menolak petisi yang diklaim ditandatangani oleh 1,8 juta orang Papua Barat, yang menyerukan referendum kemerdekaan.
Pada September 2017 menurut laporan yang dikutip dari Radio NZ pada 6 Desember 2018, petisi yang disampaikan oleh pemimpin kemerdekaan Papua Barat Benny Wenda, meminta PBB untuk menunjuk seorang perwakilan khusus untuk menyelidiki pelanggaran dan untuk menempatkan Papua Barat kembali pada agenda dekolonisasi.

Namun komite dekolonisasi PBB mengatakan bahwa isu Papua Barat berada di luar wewenangnya, yang hanya diberikan ke 17 negara yang diakui oleh PBB sebagai "Non-self Governing Territory". Menurut Piagam PBB, yang dikutip dari situs un.org, Non-Self Governing Territory adalah masyarakat yang belum mencapai syarat penuh untuk membentuk pemerintahan sendiri.

Tokoh Separatis Papua Barat Benny Wenda (kiri).[bennywenda.org]
Pada 1946, sejumlah anggota PBB mengidentifikasi sejumlah wilayah di bawah pemerintahan mereka yang belum mampu memerintah sendiri dan memasukkannya ke dalam daftar PBB. Sebagai hasil dari proses dekolonisasi selama beberapa tahun setelahnya, banyak dari wilayah-wilayah tersebut dihapus dari daftar PBB.

Hal ini mendesak pemerintahan yang berkuasa untuk mengambil langkah-langkah efektif untuk melindungi dan menjamin hak-hak yang tidak dapat dicabut dari masyarakat Non-Self Governing Territory untuk sumber daya alam mereka, termasuk tanah, dan kemampuan untuk membangun dan mempertahankan kendali atas pengembangan sumber daya tersebut di masa depan, dan meminta pejabat pemerintah berkuasa untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi hak milik masyarakat di Wilayah tersebut.
Berdasarkan data terakhir dari Sekretariat PBB 2017 terkait Non-Self Governing Territory, saat ini ada 17 wilayah yang masuk daftar Non-Self Governing Territory, beberapa di antaranya adalah Guam, New Caledonia, Gibraltar, Cayman Island, Bermuda dan lainnya.

Dubes Venezuela untuk PBB Rafael Ramirez.[REUTERS]

Ketua Komite Dekolonisasi PBB sekaligus dan Dubes Venezuela untuk PBB, Rafael Ramirez, mengatakan dia tidak menerima dokumen permohonan resmi, dan komitenya telah dimanipulasi untuk tujuan politik. Abc.net.au melaporkan ketua komite tidak menerima petisi atau laporan dan menyebutnya palsu.

Ramirez juga mengatakan bahwa komite itu menerima kedaulatan Indonesia atas Papua Barat, yang menguasai bagian barat Papua pada 1969.
Dalam sebuah pernyataan, perwakilan PBB di Indonesia, Triansyah Djani, yang duduk di komite, menyebut petisi Wenda untuk kemerdekaan Papua Barat sebagai propaganda tipuan dan separatis.

Credit tempo.co

Selandia Baru Tegaskan Dukungannya Terhadap Teritorial Indonesia

DENPASAR - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bertemu dengan Menteri Urusan Pasifik Selandia Baru Aupito William Sio di sela-sela gelaran Bali Democracy Forum (BDF) ke-11 di Nusa Dua, Bali. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membicarakan follow up dari joint ministerial metting yang dilakukan pada 5 Oktober lalu.

Dikatakan oleh Retno Marsudi, baik dirinya dan Sio melihat hubungan kedua negara semakin kuat."Selandia Baru sekali lagi menekankan dukungannya terhadap territorial integrity of Indonesia," kata Retno, Kamis (6/12/2019).

Dalam kesempatan itu, kedua juga membahas kerja sama dalam konteks counter terrorism karena Selandia Baru merupakan bagian dari kerja sama sub regional untuk countering terrorism.

"Kita berharap bahwa minggu depan akan dapat ditandatangani arrangement countering of terrorism cooperation," ujar Retno.

Selain itu, keduanya juga berbicara mengenai kerja sama triangular untuk Pasifik. Pasalnya, Selandia Baru banyak sekali melakukan aktivitas di Pasifik dan Indonesia juga terus meningkatkan hubungannya di Pasifik.

"Kita akan terus melakukan konsultasi bagaimana kedua negara dapat menyatukan langkah di dalam merekatkan hubungan kita dengan Pasifik," ucap Retno.

Dalam konteks ini, kata Retno, keduanya membahas mengenai rencana Indonesia untuk melakukan Pasific exibition.

"Jadi eksibisi pertama yang diinisiasi oleh Indonesia dengan mengundang negara-negara Pasifik untuk showcasing pottential, potensi yang dimiliki oleh mereka tentunya utamanya adalah potensi ekonomi," tutur Retno.

Credit sindonews.com

Australia Minta Indonesia Investigasi Pembantaian 31 Pekerja di Papua

DENPASAR - Pemerintah Australia menyampaikan ucapan belasungkawa kepada Indonesia atas pembunuhan terhadap 31 pekerja di Papua. Mereka pun meminta pemerintah melakukan investigasi atas peristiwa tersebut.

"Kami mengucapkan belasungkawa yang mendalam bagi para pekerja yang terbunuh dalam tragedi di Papua," ujar Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne.

"Ini sangat tragis. Kami harap akan ada investigasi yang sangat serius dan komprehensif," imbuhnya usai bertemu dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di sela-sela penyelenggaraan Bali Democracy Forum (BDF), Kamis (6/12/2018).Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan bahwa sejumlah negara juga menyampaikan hal yang sama seperti Australia. Mereka meminta pemerintah melakukan investigasi atas kejadian tersebut agar bisa menyeret pelakunya ke meja hijau.

"Mereka mengharapkan agar investigasi secara seksama dapat segera dilakukan untuk membawa para pelaku mempertanggungjawabkan perbuatan mereka sesuai dengan hukum yang berlaku," ujar Retno,

Sebanyak 31 pekerja PT Istaka Karya yang tengah membangun jembatan Habema-Mugi di Kabupaten Nduga, Papua, menjadi korban kebiadaban kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM). Mereka dibantai setelah salah satu pekerja diduga memfoto kegiatan hari ulang tahun (HUT) OPM pada hari Sabtu 1 Desember 2018 lalu.

Belakangan, kelompok OPM pimpinan Egianus Kaguya mengaku bertanggungjawab atas serangan tersebut. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), Sebby Sambom membenarkan bahwa kelompoknya, sayap militer Organisasi Papua Merdeka (OPM), bertanggung jawab atas pembunuhan pekerja proyek di Nduga, Papua. Menurutnya, penyerangan itu dilakukan dengan alasan untuk menuntut kemerdekaan Papua Barat.

Credit sindonews.com

Kepala Badan HAM PBB Desak Akses Kunjungi Xinjiang Cina Dibuka

Seorang muslim Uighur berjalan diantara bendera nasional Cina di Kota Lama Kashgar, Xinjiang Uighur, Cina, 6 September 2018. Muslim Uighur di Cina menghadapi persekusi dengan antara lain melalui apa yang disebut kamp pendidikan kembali di tengah-tengah kekhawatiran dunia terhadap ekstrimisme. REUTERS/Thomas Peter

CB, Jenewa – Kepala Badan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Komisi HAM PBB, Michelle Bachelet, mengatakan sedang berupaya mendapatkan akses untuk bisa masuk ke daerah Xinjiang, Cina.

Bachelet mengatakan dia akan memverifikasi kebenaran sejumlah laporan yang mengkhawatirkan mengenai kamp edukasi untuk warga Uighurs dan etnis minoritas Muslim lainnya di Cina.
“Kami telah meminta akses langsung ke wilayah itu agar dapat mengecek dan memverifikasi laporan mengkhawatirkan yang kami terima,” kata Bachelet dalam jumpa pers di Jenewa, Swiss, Rabu, 5 Desember 2018 waktu setempat seperti dilansir Reuters.

Sejumlah bekas tahanan di kamp edukasi itu mengatakan mereka mengalami penyiksaan di sana. Mereka juga dipaksa untuk mempelajari propaganda Partai Komunis Cina.

Sebaliknya, pemerintah Cina mengklaim itu merupakan kamp untuk pelatihan pendidikan vokasi dan untuk meredam kecenderungan ekstrimisme diantara populasi Uighur.
Menurut Bachelet, seperti dilansir CNN, PBB telah menawarkan bantuan teknis untuk mengatasi isu ekstimisme.
“Kami berkeinginan agar Cina berdialog serius mengenai masalah mendesak ini,” kata dia.

Desakan Bachelet ini dilakukan sehari setelah Kepala Kebijakan HAM Jerman, Barbel Kofler, mengatakan pemerintah Cina telah menolak kedatangannya ke kamp-kamp itu saat datang ke Cina baru-baru ini.
“Saya terkejut oleh laporan perlakuan terhadap minoritas Uighur Turki. Saya ingin mendapatkan impresi langsung dari sistuasi di sana dan akan terus mendesak agar mendapat izin mengunjungi Xinjiang segera,” kata dia.

Kepala Badan HAM PBB, Michelle Bachelet. Reuters

Kofler juga menegaskan dia merasa sangat prihatin mengenai kondisi HAM di Cina. “Ini terutama mempengaruhi suara kritis di masyarakat madani – para pengacara pembela HAM, jurnalis dan blogger,” kata Kofler.

Saat rapat dengar pendapat di Badan HAM PBB pada November 2018, belasan negara meminta Beijing agar menghentikan penahanan semena-mena terhadap warga Uighur di Xinjiang.
Menurut Bachelet, HAM bukanlah isu yang bisa dipisah-pisah. “Anda tidak bisa mengatakan HAM yang ini prioritas, dan yang itu tidak prioritas. Anda tidak bisa mengundang seseorang ke rumah Anda, memberinya makanan, tapi tidak mengizinkannya untuk berbicara,” kata Bachelet soal kebijakan pemerintah Cina. “Anda harus memastikan semua HAM terlindungi.”

Credit tempo.co

Wamenlu Turki: Negara-negara Islam harus satukan suara

Organization of Islamic Cooperation (OIC). (oic-oci.org)

Jakarta (CB) - Wakil Menteri Luar Negeri Turki Yavuz Selim Kiran mengatakan bahwa negara-negara Islam, yang berada di bawah Organisasi Kerjasama Islam (OKI), harus menyatukan suara dan memiliki visi bersama.
Hal tersebut dikatakan Wamenlu Yavuz Selim Kiran terkait berbagai konflik dan tragedi kemanusiaan yang akhir-akhir ini terjadi, dalam Konferensi Negara Anggota OKI untuk Mediasi kedua yang diselenggarakan di Istanbul, Turki, pada 29 November lalu.
“Dunia kita telah melihat banyak pertumpahan darah dan air mata. Peperangan di Suriah telah memasuki tahun ke delapan. Ribuan masyarakat kehilangan nyawanya, sementara jutaan lainnya terpaksa mengungsi,” kata Yavuz.
Ia juga mengatakan bahwa konflik di Yaman dan Afghanistan yang tak kunjung berakhir terus memakan korban. Tak hanya mengganggu kedamaian di negara-negara Islam tersebut, peperangan juga menyebabkan ketidakstabilan yang semakin jauh di kawasan.
“Fakta nyata bahwa dunia sedang mengalami jumlah orang yang terlantar secara paksa, sejak Perang Dunia kedua, menunjukkan bahwa kita harus bekerja lebih keras bersama,” katanya.
Ia menegaskan bahwa masyarakat dari negara anggota OKI harus memperkuat hubungan dan kepercayaan satu sama lain, agar tak ada keburukan atau niat jahat yang dapat merenggangkan kerjasama antar negara Islam itu.
“Buat baris lurus, berdiri bahu-membahu dan tutup celah yang ada, jangan tinggalkan ruang untuk setan,” katanya mengutip salah satu hadits Nabi Muhammad SAW.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa konflik yang tengah terjadi di berbagai negara memang begitu pelik, dan mengharapkan krisis tersebut untuk dapat diselesaikan oleh pihak lain bukanlah harapan yang realistis.
Oleh karena itu, Yavuz meyakini bahwa negara-negara Islam harus bekerja keras untuk menyatukan suara dan objektif, karena hal itu dapat menjadi kunci untuk mempermudah proses penyelesaian konflik dan fokus pada potensi yang ada.
“Sangatlah menyedihkan ketika kita melihat komunitas Islam yang tampak hancur karena kemiskinan, terorisme dan konflik. Namun, seperti yang kita semua ketahui, cahaya naik dari timur,” pungkasnya.

Credit antaranews.com

PBB Minta Perundingan Damai Yaman dan Houthi Tanpa Prasyarat

Ilustrasi. (Foto: REUTERS/Mohamed al-Sayaghi)

Jakarta, CB -- Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, meminta pihak yang bertikai di Yaman untuk terlibat dalam pembicaraan tanpa memaksakan prasyarat.

Guteres mendesak para pihak yang bertikai untuk membuat kemajuan dalam agenda perundingan damai.

"Hal ini bisa dilakukan dengan mengedepankan fleksibilitas, memiliki itikad baik, dan tanpa prasyarat," tulis pihak PBB dalam pernyataannya, seperti yang dikutip dari AFP, Kamis (6/12).

Sekjen PBB mengimbau para pihak untuk mengosongkan Hodeida, kota pelabuhan yang dikuasai pemberontak. Hal ini dikarenakan, Hodeida adalah pintu masuk utama untuk bantuan kemanusiaan dan persediaan vital.

Pada pertemuan di Swedia, Menteri Luar Negeri Yaman menyerukan kepada para pemberontak Huthi untuk menarik diri dari Hodeida. Pihak Huthi pun menolak permintaan ini.

Pemerintah Yaman dan pihak pemberontah Al-Huthi memulai perundingan damai pada hari Kamis (6/12) di Swedia. Diharapkan negosiasi kali ini berhasil setelah Griffiths meyakinkan kedua belah pihak semuanya akan berjalan lancar.

Kedua belah pihak yang bertikai gagal menggelar perundingan damai pada September lalu di Swiss.

Pejabat pemerintah Yaman, Hadi Haig menyatakan jika perundingan damai tercapai maka mereka akan membebaskan sekitar 1,500 hingga 2000 tahanan perang.

Pemberontak Houthi juga berjanji akan melakukan hal yang sama, termasuk membebaskan mantan Menteri Pertahanan Mahmoud al-Subaihi dan adik Presiden Abedrabbo Mansour Hadi sekaligus mantan pejabat intelijen senior, Nasser.

Kabar perundingan itu juga dibenarkan oleh petinggi Houthi, Abdel Kader al-Murtadha. Dia berharap perjanjian ini bisa diterapkan tanpa problem.

Credit cnnindonesia.com

Pemilu di Kabul Dinyatakan tidak Sah

Pemilu Afghanistan (ilustrasi)

Foto: islam.ru

Pemilu di Kabul dinilai dikelola dengan buruk.

CB, KABUL -- Komisi Keluhan Pemilu (EIC) Afghanistan menyatakan pemilihan umum di ibu kota Kabul tidak sah. Afghanistan menggelar pemilihan legislatif pada Oktober lalu yang ternyata dinyatakan tidak valid, penuh penipuan, dan dikelola dengan buruk.

Komisi Independen Pemilu Afghanistan yang dapat memutuskan persoalan tersebut. Badan tersebut yang memiliki kewenangan atas surat suara yang dirusak pemilih curang, masalah teknis dalam peralatan biometrik untuk memverifikasi pemilih, dan ketidakakuratan daftar pemilih.

"Ada masalah serius di Kabul yang dapat melukai keadilan, transparansi, dan inklusivitas pemilih," kata juru bicara EIC Ali Reza Rohani, Kamis (6/12).

Lebih dari satu juta pemilih tercatat di Kabul, seperempat dari total pemilih di Afghanistan yang seluruhnya sebanyak empat juta orang. Jika tuduhan EIC ini benar, maka akan menimbulkan pertanyaan validitas pemilu yang sangat didorong oleh mitra-mitra Afghanistan seperti Amerika Serikat.

Rekomendasi untuk membatalkan pemungutan suara di Kabul juga menambah ketidakpastian pemilihan presiden 20 April 2019 mendatang. Otoritas pemilu mengatakan mereka mempertimbangkan untuk menunda pemungutan suara untuk pemilihan presiden sampai bulan Juli 2019 karena mereka kesulitan mengorganisasinya.

Penundaan pemilihan presiden dapat berdampak pada pembicaraan damai dengan Taliban. Padahal, Taliban sudah membuka ruang untuk berbicara dengan Amerika Serikat meski masih menolak untuk berbicara dengan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani.

Pihak berwenang di Afghanistan masih belum merilis hasil lengkap dari pemilu parlemen 20 Oktober lalu. Keterlambatan itu menciptakan kekacauan dalam pemungutan suara yang dilanjutkan pada hari berikutnya.

Credit republika.co.id

Jenderal Moskow Sebut Barat Paksa Rusia Perkuat Kekuatan Militer

MOSKOW - Kepala Staf Umum Pasukan Bersenjata Rusia, Valery Gerasimov menuturkan, penumpukan militer Amerika Serikat (AS) dan sekutunya telah memaksa Rusia meningkatkan potensi tempurnya untuk menjamin keamanannya.

"Salah satu faktor destruktif utama yang menyulitkan situasi internasional adalah kegiatan AS yang bertujuan mempertahankan peran dominannya di dunia dan tidak menyingkirkan negara-negara lain dari persaingan," kata Gerasimov.

"Untuk tujuan ini bahwa Washington dan sekutunya mengambil langkah-langkah yang komprehensif dan terpadu untuk menahan Rusia dan mendiskreditkan perannya dalam urusan internasional," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Xinhua pada Kamis (6/12).

Dia menuturkan, pada 2018, Rusia memusatkan upaya untuk mempertahankan tingkat kesiapan tempur yang tinggi dari kekuatan nuklir dan non-nuklir strategisnya, membangun sistem pertahanan aerospace berlapis, dan meningkatkan pelatihan pasukan dan sistem kontrolnya.

Gerasimov menyebut sebagai tanggapan terhadap penumpukan sistem pertahanan rudal global AS, Rusia telah meningkatkan kemampuan tempur dari kekuatan nuklir strategis berbasis darat dan terus mempersenjatai mereka dengan rudal Yars yang mampu mengatasi sistem pertahanan rudal..

"Militer kami juga menerima rudal jelajah Avangard dan berhasil menguji rudal balistik antar benua, Sarmat," ungkap Gerasimov.

"Pasukan Angkatan Laut strategis Rusia telah menerima kapal selam baru dengan rudal balistik yang mampu menembus sistem pertahanan rudal, dan kekuatan udara strategis telah memperbaharui jet tempur mereka dan melengkapi mereka dengan senjata modern. Namun, Rusia tidak terlibat dalam perlombaan senjata yang menghancurkan," ucapnya.

Dia menambahkan Rusia telah membatasi pembiayaan angkatan bersenjatanya menjadi sekitar USD 50 miliar dalam setahun selama beberapa tahun terakhir, jauh lebih sedikit daripada anggaran militer AS.

Credit sindonews.com

Usai Insiden Kapal Rusia, Pesawat Militer AS Lintasi Ukraina

Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Yusran Uccang)

Jakarta, CB -- Satu pesawat Angkatan Udara Amerika Serikat melintasi langit Ukraina pada Kamis (6/12) dalam satu misi untuk menunjukkan dukungan kepada Kiev setelah insiden penyitaan kapal oleh Rusia akhir bulan lalu.

"Hari ini, Amerika Serikat dan Sekutu melancarkan sebuah penerbangan luar biasa di bawah Perjanjian Udara Terbuka. Penerbangan ini dilakukan untuk menegaskan komitmen AS atas Ukraina dan negara-negara rekan lainnya," demikian pernyataan Kementerian Pertahanan AS.

Perjanjian Keterbukaan Udara memang dibentuk untuk menjamin transparansi militer melalui penerbangan observasi tak bersenjata melintasi setiap 34 negara yang menandatangani kesepakatan tersebut.

Pentagon menyatakan bahwa militer Ukraina meminta AS melakukan penerbangan tersebut. AS pun menerbangkan pesawat OC-135 mereka yang juga membawa pemantau dari Kanada, Jerman, Prancis, Inggris, Rumania, dan Ukraina.

Ini adalah penerbangan "luar biasa" pertama di bawah Perjanjian Keterbukaan Udara sejak 2014 lalu. Penerbangan tersebut hanya dilakukan ketika ada situasi tak biasa.

Penerbangan ini dilakukan sekitar sepekan setelah terjadi konfrontasi antara kapal Ukraina dan Rusia di Laut Hitam pada 25 November lalu.

Saat itu, Rusia melepaskan tembakan dan menyita tiga kapal Ukraina yang mereka tuding memasuki wilayah Moskow.

Namun, Ukraina mengklaim bahwa kapal tersebut ditembaki setelah awak memutuskan untuk menjauh dan kembali ke pelabuhan di Odesa.

Insiden ini dikhawatirkan dapat memicu kembali perang antara kedua negara setelah Rusia mencaplok Krimea dari Ukraina pada 2014 lalu.

Tak lama setelah insiden ini, Ukraina mencanangkan darurat militer, langkah yang membuat Putin "sangat khawatir."

Presiden Ukraina, Petro Poroshenko, pun menyebut bahwa kini negaranya terancam terlibat perang terbuka dengan Rusia.

"Negara ini dalam ancaman akan terlibat perang terbuka dengan Rusia," kata Petro, seperti dilansir CNN.

Credit cnnindonesia.com

Perkuat Pertahanan, Kiev Kirim Tentara ke Perbatasan Ukraina-Rusia

KIEV - Presiden Ukraina, Petro Poroshenko melalui akun Twitternya menuturkan, Kiev akan memperkuat kekuatan militer di wilayah perbatasan Ukraina dengan Rusia. Kiev akan mengirimkan pasukan tambahan ke wilayah perbatasan kedua negara.

"Unit militer dari Angkatan Bersenjata Ukraina telah diturunkan ke arah yang paling berbahaya di sepanjang garis perbatasan kami (dengan Rusia) untuk memperkuat kemampuan pertahanan," kicau Poroshenko, seperti dilansir Sputnik pada Kamis (6/12).

Berita itu muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Moskow dan Kiev, yang disebabkan oleh penangkapan tiga kapal Ukraina oleh Penjaga Perbatasan Rusia di dekat Selat Kerch, di wilayah perairan Crimea.

Ukraina sendiri pada November lalu telah menyetujui penerapan darurat militer di setidaknya 10 wilayah Ukraina, yang kebanyakan berada di dekat perbatasan dengan Rusia.

Terkait dengan darurat militer, Presiden Rusia, Vladimir Putin menyatakan, bahwa dengan mendeklarasikan darurat militer di sepuluh wilayah negara itu, pemerintah Ukraina telah membagi negara itu menjadi dua bagian.

"Mereka menyatakan darurat militer di sepuluh wilayah, di mana presiden saat ini tidak memiliki banyak dukungan. Ini berarti bahwa pemerintah Ukraina telah membagi negara menjadi dua bagian, satu yang dapat dipercaya dan satu yang tidak bisa," ucap Putin beberapa waktu lalu.

Putin mencatat bahwa Ukraina tidak mengumumkan darurat militer, ketika situasi negara itu jauh lebih mengerikan, dan menyebut keputusan Presiden Ukraina Petro Poroshenko itu terkait dengan pemilihan umum di negara tersebut.

Credit sindonews.com

Amerika Serikat Sebut Militer Afghanistan Sangat Lemah

Ilustrasi tentara Afghanistan. (REUTERS/Mohammad Ismail)

Jakarta, CB -- Pemerintah Amerika Serikat mengaku khawatir dengan kemampuan angkatan bersenjata Afghanistan yang lemah. Menurut mereka, jika militer AS angkat kaki dari negara itu, maka kemungkinan besar pasukan Afghanistan bakal kalah telak dari Taliban.

"Kalau kami pergi saat ini juga, saya tidak yakin pasukan Afghanistan bisa mempertahankan negara mereka," kata Kepala Komando Pusat Angkatan Bersenjata AS, Letnan Jenderal Kenneth McKenzie, seperti dilansir The Guardian, Kamis (6/12).

Penilaian itu disampaikan McKenzie untuk mendongkrak sekaligus menyentil kemampuan militer Afghanistan. Sebab, mereka sudah 17 tahun lebih bertempur dan kondisi keamanan negara itu tak kunjung membaik karena kelompok Taliban masih sangat kuat.

McKenzie menyatakan sampai saat ini ada 14 ribu pasukan AS yang diperbantukan di Afghanistan. Sedangkan rekrutmen dan pertambahan pasukan Afghanistan tersendat. Penyebabnya adalah mereka menganggap bahaya pekerjaan itu tidak sepadan dengan bayarannya.

Sebab sejak 2015 tercatat sudah 28 ribu tentara Afghanistan meninggal dalam pertempuran ataupun serangan melawan Taliban. Sedangkan jumlah pejuang Taliban di seluruh Afghanistan diperkirakan mencapai 60 ribu orang.

"Jumlah pasukan Afghanistan yang meninggal dalam pertempuran sangat banyak. Mereka bertempur dengan keras. Hal ini harus diperbaiki," ujar McKenzie.

Menurut pemerintah Afghanistan, rata-rata ada 500 prajurit mereka yang meninggal saban bulan. Jika hal ini terus terjadi, maka pembicaraan damai akan sulit tercapai.

Credit cnnindonesia.com

Tiga Tewas Dalam Serangan Bom dan Penembakan di Iran

TEHERAN - Setidaknya tiga orang tewas dan puluhan lainnya menderita luka-luka akibat serangan bom, yang disertai dengan penembakan di kota pelabuhan Chabahar, di bagian tenggara Iran.

Gubernur Chabahar, Rahmdel Bameria dalam sebuah wawancara kepada televisi setempat menuturkan, serangan bom itu adalah serangan bom bunuh diri. Dia membenarkan tiga orang tewas dan banyak lainnya menderita cidera akibat serangan itu.

"Tiga orang tewas dan beberapa lainnya cedera. Pelaku serangan bom bunuh diri meledakan bom saat berhenti di markas polisi di Chabahar," kata Bameria dalam wawancara tersebut, seperti dilansir Reuters pada Kamis (6/12).

Sementara itu, menurut Wakil Gubernur untuk urusan keamanan Chabahar, Mohammad Hadi Marashi, dua orang petugas polisi turut menjadi korban tewas dalam serangan itu. Sejauh ini belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu.

Chabahar sendiri adalah zona perdagangan bebas dan lokasi kompleks pelabuhan baru, yang sedang dikembangkan bersama India, sebagai bagian dari koridor transportasi baru untuk Afghanistan.

Credit sindonews.com

Ledakan di Somalia Tewaskan Dua Jenderal dan Tujuh Pengawal

Serangan bom mobil di Mogadishu, Somalia

Foto: Reuters

Para jenderal dan pengawalnya tewas saat bom meledakkan truk pikap militer

CB, MOGADISHU -- Sembilan tentara, termasuk dua jenderal, tewas pada Kamis (6/12) oleh ledakan di luar Mogadishu, ibu kota Somalia, kata perwira dan militan. Kelompok al Shabaab mengaku bertanggung jawab atas insiden ini.

Al Shabaab menyatakan telah menghancurkan truk pikap militer, yang membawa dua jenderal itu dan tujuh pengawal mereka, di dekat desa Dhanaane di luar Mogadishu pada Kamis (6/12) siang. Abdiasis Abu Musab, juru bicara operasi militer al Shabaab, menyebut dua jenderal tewas itu ialah Omar Aden dan Abdi Ali.

"Kami menghancurkan pikap mereka dengan bom tepi jalan di dekat desa Dhanaane," kata dia kepada Reuters.

Seorang perwira militer yang menyebut dirinya Kapten Mohamad membenarkan dua jenderal itu dan para pengawal mereka telah gugur sementara yang lain menderita cedera.

Al Shabaab telah bertempur bertahun-tahun untuk menggulingkan pemerintahan pusat Somalia dukungan Barat dan memberlakukan hukum syariah. Negara itu dilanda perang sejak awal 1990-an.

Credit republika.co.id

Paris Akan Dijaga 8.000 Polisi untuk Hadapi Demonstran

Demo Kenaikan BBM di Prancis. (Foto: REUTERS/Stephane Mahe)

Jakarta, CB -- Sekitar 8.000 polisi dikerahkan untuk menjaga keamanan di Paris, Prancis, pada Sabtu (8/12). Hal ini dilakukan dalam rangka mengantisipasi massa yang akan melakukan protes terkait kenaikan harga BBM.

Secara keseluruhan, jumlah personel keamanan yang akan menjaga Prancis berjumlah 89 ribu orang. Jumlah ini jauh lebih banyak jika dibandingkan pada pekan lalu, yang berjunlah 65 ribu personel.

Langkah ini diambil sebagai upaya untuk meredam unjuk rasa besar-besaran yang dilakukan oleh kelompok Yellow Vest.

Perdana Menteri Perancis, Edouard Philippe, mengatakan pihaknya siap menghadapi orang-orang yang datang bukan untuk memprotes, melainkan untuk membuat kerusuhan.

"Kami menghadapi orang-orang yang tidak di sini untuk memprotes, tetapi untuk menghancurkan, dan kami ingin memiliki sarana untuk tidak memberi mereka kebebasan," kata Philippe seperti yang dikutip dari Reuters, Kamis (6/12).

Credit cnnindonesia.com

Resolusi AS di PBB untuk Mengutuk Hamas Kandas

NEW YORK - Sebuah rancangan resolusi yang disponsori Amerika Serikat (AS) untuk mengutuk kelompok militan Hamas di Gaza, Palestina, berakhir dengan kegagalan atau kandas. Dalam voting, rancangan resolusi itu tidak mendapat dukungan dua pertiga suara mayoritas di Majelis Umum PBB.

Sebelum pemungutan suara pada hari Kamis waktu New York, PBB yang beranggotakan 193 negara memilih untuk membutuhkan dua pertiga suara mayoritas ketimbang mekanisme sederhana yang diminta AS.

Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley mengatakan kepada majelis sebelum pemungutan suara bahwa mekanisme sederhana yang diminta Washington bisa membuat sejarah dan bersuara tanpa syarat untuk menentang Hamas."Salah satu kasus terorisme yang paling jelas dan mengerikan di dunia," kata Haley menyebut tindakan Hamas terhadap Israel.

Voting tentang rancangan resolusi yang disponsori AS akhirnya dijalankan. Hasilnya, 87 suara mendukung rancangan resolusi, 57 suara menentang dan lebih dari 33 suara abstain. Hasil itu di bawah dua pertiga kebutuhan dari suara mayoritas untuk meloloskan rancangan resolusi.

Resolusi itu seharusnya mengutuk Hamas, yang telah mengendalikan Jalur Gaza dari tahun 2007.

"Mengutuk Hamas karena berulang kali menembakkan roket ke Israel dan karena menghasut kekerasan, dengan demikian menempatkan warga sipil pada risiko," bunyi draft resolusi yang disponsori AS, seperti dikutip AP, Jumat (7/12/2018).

Rancangan resolusi itu menuntut Hamas dan kelompok militan lainnya, seperti Jihad Islam Palestina menghentikan semua tindakan provokatif dan aktivitas kekerasan," termasuk perangkat udara pembakar.

Menjelang pemungutan suara yang krusial, utusan perdamaian AS untuk Timur Tengah AS, Jason Greenblatt berusaha untuk menggalang dukungan untuk resolusi itu dengan membujuj sekutu Washington di Arab. Menurut laporan Haaretz, sekutu AS yang dibujuk itu antara lain Maroko, Oman, Bahrain, Yordania, Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, Mesir dan Qatar.

Dalam sebuah surat yang dikirim pada misi Arab, Greenblatt mengatakan bahwa negara-negara Arab "tidak memiliki alasan" untuk menentang rancangan yang disponsori AS jika mereka menentang terorisme dan demi stabilitas di wilayah tersebut.

Haley telah menjadi salah satu suara pro-Israel terkemuka di pemerintahan Trump. Dia kerap menyerang Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang dia anggap bersikap bias pada Israel.

Credit sindonews.com

Lebanon Desak Israel Angkat Kaki dari Wilayah Mereka

BEIRUT - Lebanon mendesak Israel untuk angkat kaki dari wilayah selatan mereka, yang saat ini diduduki oleh Tel Aviv. Desakan ini disampaikan oleh perwakilan militer Lebanon dalam pertemuan dengan perwakilan militer Israel dan Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL).

Angkatan Bersenjata Lebanon dalam sebuah pernyataan menuturkan, dalam pertemuan itu wakil mereka menegaskan Beirut akan terus menerus melindungi kedaulatan mereka, baik di darat, laut atau udara. Lebanon, lanjut Angkatan Bersenjata, tidak segan-segan untuk melakukan perlawanan untuk mempertahankan kedaulatan mereka.

"Tentara Lebanon bersikeras pada posisi pemerintah Lebanon, yang melindungi kedaulatan Lebanon di darat, di laut dan ladang minyak. Pelanggaran wilayah udara Lebanon, perbatasan laut dan darat dengan menandingi Israel dan provokasi reguler tidak dapat diterima," kata Angkatan Bersenjata Lebanon.

"Kami membuat permintaan untuk menghentikan itu. Sekali lagi, (kami) menuntut penarikan (pasukan Israel) dari wilayah Shebaa, dataran tinggi Kfarchouba dan bagian yang diduduki dari pemukiman al-Ghajar," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Kamis (6/12).

Dalam pernyataannya, Angkatan Bersenjata Lebanon kemudian menuturkan bahwa dalam pertemuan itu perwakilan mereka juga meminta rincian lebih lanjut kepada Israel tentang terowongan Hizbullah di daerah perbatasan.

Credit sindonews.com

Rusia Sebut Kapal Perangnya Ikuti Kapal Penghancur Amerika

Juru bicara kementerian pertahanan Rusia, Mayor Jenderal Igor Konashenkov, memaparkan rincian data radar selama insiden penambakan pesawat Il-20. [Kementerian Pertahan Rusia via Sputniknews]

CB, Moskow – Kapal penghancur Angkatan Laut Amerika Serikat, USS McCampbell tidak mendekati batas wilayah laut Rusia kurang dari 100 kilometer.

Penegasan ini disampaikan juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Mayor Jenderal Igor Konashenkov, menanggapi adanya kapal perang AS yang berlayar dan terlihat dari Teluk Peter Agung atau Peter the Great Bay.

Kapal USS Campbell bergerak dalam pengawasan kapal perang anti-submarin Admiral Tributs milik Rusia.
“Selama melintas di laut internasional, kapal penghancur AS berada dalam pengawasan kapal Admiral Tributs, yang berada dalam jarak dekat, dan juga pesawat dari Armada Pasifik,” kata Konashenkov seperti dilansir Sputnik News pada Kamis, 6 Desember 2018.

Menurut dia, Armada Pasifik Rusia melakukan langkah untuk mengontrol tindakan dari kapal perang AS dan kapal perang lain di sekitarnya. Menurut dia, kapal perang AS USS Campbell mencoba menjauh dengan kecepatan maksimum dari pasukan Armada Pasifik, yang mengawalnya.
“Saat itu, kru kapal penghancur USS McCampbell mendemonstrasikan keberaniannya pada jarak lebih dari 400 kilometer dari kawasan laut Rusia di tengah Laut Jepang,” kata Konashenkov.

Kapal penghancur AS, USS Jason Dunham, di Laut Hitam. Sputnik News
Pernyataan dari Rusia ini muncul menanggapi pernyataan dari juru bicara Angkatan Laut AS, Letnan Rachel McMarr, yang merupakan juru bicara Armada Pasifik AS.

“Ini untuk menantang klaim laut berlebihan Rusia dan menegakkan hak-hak, kebebasan dan hukum untuk menggunakan kawasan Laut Jepang oleh AS dan negara lain,” kata Letnan Rachel McMarr.
AL AS menyebut tindakan ini sebagai “Operasi Kebebasan Navigasi”. Terakhir kali operasi sejenis digelar di kawasan ini pada 1987, yang merupakan puncak Perang Dingin antara Barat dan bekas Uni Sovyet.

McMarr mengatakan operasi ini untuk menunjukkan AS akan terbang, berlayar dan beroperasi di manapun hukum internasional mengizinkan. “Ini berlaku di Laut Jepang dan tempat lainnya di Bumi.”
Teluk Peter Agung ini menggunakan nama dari bekas kaisar pertama Rusia. Rusia membangun pangkalan Armada Pasifik di kawasan ini. Kehadiran kapal perang Amerika di kawasan ini, menurut Russia Today, sama persis jika kapal perang Rusia berlayar di lepas pantai San Diego, California, atau Pearl Harbour, Hawaii.

Credit tempo.co

Kapal Penghancur Amerika Dekati Rusia, Ada Apa?

Kapal penghancur AS, USS Jason Dunham, di Laut Hitam. Sputnik News

CB, Vladivostok – Sebuah kapal perang penghancur milik Angkatan Laut Amerika Serikat berlayar di lepas pantai Rusia dekat dengan pangkalan Armada Pasifik di Vladivostok, Rusia.

Ini merupakan manuver pertama oleh AL AS sejak berakhirnya era Perang Dingin. Kapal Penghancur USS McCampbell berlayar mendekati Teluk Peter Agung atau Peter the Great Bay.
“Ini untuk menantang klaim laut berlebihan Rusia dan menegakkan hak-hak, kebebasan dan hukum untuk menggunakan kawasan Laut Jepang oleh AS dan negara lain,” kata Letnan Rachel McMarr, juru bicara untuk Armada Pasifik AS, dalam pernyataan seperti dilansir Russia Today pada Rabu, 5 Desember 2018.
AL AS menyebut tindakan ini sebagai “Operasi Kebebasan Navigasi”. Terakhir kali operasi sejenis digelar di kawasan ini pada 1987, yang merupakan puncak Perang Dingin antara Barat dan bekas Uni Sovyet.

McMarr mengatakan operasi ini untuk menunjukkan AS akan terbang, berlayar dan beroperasi di manapun hukum internasional mengizinkan. “Ini berlaku di Laut Jepang dan tempat lainnya di Bumi.”

Donald Trump tidak acuh saat melewati Vladimir Putin saat sesi foto KTT G20 di Argentina.[REUTERS]

Teluk Peter Agung ini menggunakan nama dari bekas kaisar pertama Rusia. Rusia membangun pangkalan Armada Pasifik di kawasan ini. Kehadiran kapal perang AS di kawasan ini, menurut Russia Today, sama persis jika kapal perang Rusia berlayar di lepas pantai San Diego, California, atau Pearl Harbour, Hawaii.

Washington tidak mengakui klaim teritorial Rusia atas Laut Jepang. Seorang pejabat AL AS mengatakan kepada CNN bahwa klaim laut itu jauh melebihi batas 12 mil yang dijamin oleh Konvensi PBB mengenai Hukum Laut atau UNCLOS. Rusia telah meratifikasi konvensi ini namun AS belum.
Namun, kehadiran kapal penghancur ini juga mengindikasikan Amerika berencana mengirim kapal perang ke Laut Hitam atau Black Sea dalam waktu dekat. CNN melansir seperti dikutip Sputnik News kemenlu AS telah mengirim pesan kepada pemerintah Turki bahwa kapal perang AS akan melewati Selat Bosporus dan Dardanelles.

Credit tempo.co

Rusia Peringatkan Siprus untuk Tak Izinkan Tentara AS Masuk

Jubir Kemlu Rusia, Maria Zakharov, mengatakan bahwa negaranya menyadari ada

Jakarta, CB -- Rusia memperingatkan otoritas Siprus agar tidak mengizinkan militer Amerika Serikat masuk ke wilayahnya.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharov, mengatakan bahwa negaranya mengeluarkan peringatan ini setelah Moskow menyadari ada "rencana anti-Rusia" yang digencarkan AS dengan membentuk pangkalan militer di Siprus.

"Kami mendapat informasi dari berbagai sumber bahwa Amerika Serikat secara aktif tengah mempelajari opsi untuk membangun militernya di Siprus," ucap Zakharova, Rabu (5/12).

"Tujuannya jelas untuk melawan pengaruh Rusia yang tumbuh di wilayah tersebut menyusul operasi militer Rusia yang sukses di Suriah."

Zakharova menyebut delegasi AS telah memeriksa lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi markas serta pangkalan militer masa depannya di Siprus. Indikasi ini diperkuat dengan pembicaraan penguatan kerja sama militer antara Washington dan Nicosia.

Media Siprus juga melaporkan bahwa pemerintah baru-baru ini menunjuk atase militer ke Washington.

"Siprus ditarik ke dalam rencana AS dan NATO di Mediterania Timur dan Timur Tengah dan akan mengarah pada konsekuensi berbahaya dan tidak stabil bagi negara itu sendiri," ucap Zakharova.

"Moskow tidak dapat mengabaikan elemen anti-Rusia dalam rencana ini dan jika mereka tetap melakukannya kami terpaksa mengambil langkah balasan."

Dikutip Reuters, belum dari AS terkait komentar Rusia tersebut. Sementara itu, juru bicara pemerintah Siprus mengatakan negaranya tidak memiliki rencana atau keinginan untuk meningkatkan militerisasi.

"Kami ingin mengklarifikasi bahwa itu tidak pernah menjadi tujuan kami. Kami juga tidak berencana memiliterisasi Siprus," ucap juru bicara tersebut.

"Republik Siprus, karena posisi geografisnya yang menguntungkan, menawarkan fasilitas untuk misi bersifat kemanusiaan, dan mungkin hanya dalam beberapa kasus di mana negara yang mengajukan permintaan atau memiliki MoU yang relevan dengan negara ini."

Credit cnnindonesia.com

Lavrov: AS Ciptakan Ancaman di Eropa dengan Mengubur INF

MOSKOW - Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menyebut, Amerika Serikat (AS) akan menciptakan ancaman dan bahaya baru di kawasan Eropa, jika mereka mengubur Perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF).

"Washington menciptakan resiko baru bagi Eropa dengan mencoba mengubur Perjanjian INF," kata Lavrov dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Kamis (6/12).

Lavrov kemudian melemparkan krititan keras terhadap NATO. Diplomat senior Rusia itu menyatakan, kebijakan NATO yang sembrono telah menciptakan adanya ketidak percayaan di kawasan Euro-Atlantik.

"Ekspansi NATO yang sembrono, membangun potensi aliansi di sisi timur, penyebaran sistem pertahanan rudal AS di Eropa, sanksi tidak sah dengan dalih imajiner, semua ini telah menyebabkan krisis kepercayaan di Euro-Atlantik," ungkapnya.

Terkait INF, sebelumnya Uni Eropa (UE) kembali menyerukan AS dan Rusia untuk menyelamatkan Perjanjian INF. Seruan ini datang setelah AS mengeluarkan ultimatum kepada Rusia terkait perjanjian itu.

Dalam sebuah pernyataan, Menteri Luar Negeri UE, Frederica Mogherini memohon agar perjanjian itu diselamatkan. Dia memperingatkan bahwa Eropa tidak ingin menjadi medan perang bagi kekuatan global sekali lagi, seperti yang terjadi selama Perang Dingin.

"INF telah menjamin perdamaian dan keamanan di wilayah Eropa selama 30 tahun. Ini harus sepenuhnya dilaksanakan, jadi saya berharap bahwa waktu yang ada untuk bekerja melestarikan perjanjian dan mencapai implementasi penuh dapat digunakan dengan bijak dari semua pihak, dan kami pasti akan berusaha untuk membuat bagian kami untuk memastikan ini terjadi," ucap Mogherini.

Credit sindonews.com