CUPUMA

Senin, 05 November 2018

Dugaan Pelanggaran HAM, Aktivis Minta PBB Tekan Cina

Puluhan tentara Cina membentuk formasi saat berjaga-jaga di depan masjid Id Kah di Kashgar, Cina (31/7). Puluhan komunitas Uighur dan Han diserang oleh sekolompok orang yang tidak dikenal yang menewaskan puluhanan orang dan luka-luka. Getty Images

CB, Jakarta - Sejumlah aktivis menyerukan kepada PBB agar memberikan tekanan kepada Cina karena dugaan pelanggaran HAM yang semakin merosot di negara itu, termasuk penahanan massal terhadap satu juta umat muslim Uighurs yang ada di wilayah barat Provinsi Xinjiang.
“Dalam lima tahun terakhir, secara umum pelanggaran HAM di Cina semakin memburuk, khususnya di wilayah timur Turkestan (Xinjiang) dan Tibet. Di wilayah itu kemerosotan situasi sangat tak terbayangkan. Untuk itu lah, kami berharap negara-negara anggota PBB untuk berbicara dengan lantang dan keras,” kata Dolkun Isa, Presiden Kongres Uighur Dunia, seperti dikutip dari Reuters, Senin, 5 November 2018.

Dia menceritakan Xinjiang telah menjadi sebuah negara polisi, dimana ibunya meninggal di sebuah kamp penahanan pada Mei 2018. Jarang ada yang keluar dari kamp penahanan dalam keadaan hidup.

Sharon Hom, Direktur Eksekutif HAM di Cina, mengatakan penahanan terhadap lebih dari satu juta penduduk etnis Uighur adalah titik balik bagi komunitas internasional. Sebab hal ini sama sekali tidak bisa dikesampingkan.

Sejumlah muslim Uighurs berasal dari wilayah barat jauh dari Cina wilayah Xinjiang, saat mereka berada di penampungan sementara setelah mereka ditahan di kantor pusat regional imigrasi Thailand di dekat perbatasan Malaysia-di Hat Yai, Songkla (14/3). REUTERS/Athit Perawongmetha

Rencananya Dewan HAM PBB akan mengevaluasi catatan pelanggaran HAM Cina pada Selasa, 6 November 2018 atau pertama kalinya sejak 2013. Evaluasi kali ini diharapkan bisa fokus pada perlakuan yang diterima etnis-etnis minoritas di Cina, khususnya etnis Uighurs dan Tibet.
Menjawab tuduhan pelanggaran HAM terhadap etnis minoritas ini, Beijing mengatakan Xinjiang menghadapi sebuah ancaman dari militan dan separatis Islam. Beijing pun menyangkal tuduhan adanya penganiayaan di suatu area, dimana ratusan orang diyakini terbunuh dalam kerusuhan antara penduduk etnis Uighurs dan etnis Han yang merupakan kelompok mayoritas di Cina.
Beijing juga menyangkal tuduhan pelanggaran HAM dengan penahanan sewenang-wenang dan reedukasi politik diseluruh jaringan kamp-kamp rahasia di Cina.

Credit tempo.co

China: Pembicaraan lebih lanjut dibutuhkan untuk bantu Pakistan

Imran Khan, ketua partai politik oposisi Tehreek-e-Insaf (PTI), yang terpilih menjadi perdana menteri baru Pakistan. (REUTERS/Akhtar Soomro )

Beijing (CB) - China akan menyediakan bantuan ekonomi kepada Pakistan tetapi pembicaraan lebih lanjut akan dilakukan untuk membahas rinciannya, kata diplomat senior China, setelah Perdana Menteri Pakistan Imran Khan bertemu dengan Perdana Menteri China Li Keqiang pada Sabtu.

Cadangan devisa Pakistan menyusut 42 persen sejak awal tahun ini dan sekarang tersisa 8 miliar dolar AS, atau kurang dari dua bulan untuk menutup impor.

Pada bulan lalu, Pakistan menerima paket bantuan 6 miliar dolar dari Arab Saudi, tetapi pejabat mengatakan itu belum cukup dan negara tersebut masih mencari dana talangan dari Dana Moneter Internasional (IMF) untuk menghindari krisis neraca pembayaran, demikian Reuters melaporkan.

Itu akan menjadi paket bantuan ke-13 Pakistan dari peminjam multilateral tersebut sejak akhir tahun 1980-an.

Ketika berbicara kepada wartawan di Balai Rakyat di Beijing setelah pembicaraan Khan dan Li, Wakil Menlu China Kong Xuanyou mengatakan negaranya akan membantu.

"Dalam kunjungan ini kedua pihak telah menjelaskan pada prinsipnya pemerintah China akan berikan dukungan dan bantuan yang perlu kepada Pakistan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi yang sedang dihadapinya saat ini," kata Kong.

Menurut dia, pihak-pihak terkait dari kedua negara akan membahas lebih rinci langkah-langkah khusus yang akan diambil.

Khan mengatakan kepada Presiden China Xi Jinping sehari sebelumnya bahwa ia mewarisi "keadaan ekonomi sangat sulit" di dalam negerinya.

Credit antaranews.com

Perang Dagang Cina - Amerika Bisa Berdampak ke Seluruh Bisnis

Klaus Rosenfeld, CEO Schaeffler Technologies, kanan, bersama mitranya, di konferensi Asia-Pacific Bisnis Jerman atau APK di Ritz Calton, Jakarta, Sabtu, 3 November 2018. sumber : TEMPO/Suci Sekarwati

CB, Jakarta - Perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat pada akhirnya akan berdampak pada semua sektor bisnis. Kondisi ini pun membuat Schaeffler Technologies, sebuah perusahaan pembuat bearings dari Jerman, harus putar otak.
“Kami harus melihat ini (perang dagang) mengarah kemana, tetapi untungnya kami melihat ketegangan mulai menurun,” kata Klaus Rosenfeld, CEO Schaeffler Technologies, disela-sela konferensi Asia-Pacific Bisnis Jerman atau APK di Ritz Calton, Jakarta, Sabtu, 3 November 2018.

Klaus Rosenfeld, CEO Schaeffler Technologies, di konferensi Asia-Pacific Bisnis Jerman atau APK di Ritz Calton, Jakarta, Sabtu, 3 November 2018. sumber : TEMPO/Suci Sekarwati

Menurut Rosenfeld, pihaknya tak ingin melihat tantangan sebagai hambatan. Sebaliknya, dia ingin memprioritaskan kerja keras dan fokus melihat kesempatan serta melakukan yang terbaik. Banjirnya produk-produk buatan Cina juga ditanggapi serius oleh pihaknya dengan cara mendorong diri agar lebih maju dan memberikan nilai tambah pada kustomer.

“Pasar di setiap negara itu berbeda meski sama-sama Asia. Pasar Cina tidak sama dengan Jepang dan Jepang tidak sama dengan Asia Tenggara. Anda tidak bisa memperlakukan Thailand seperti Cina, jadi bersikap fokus itu penting,” ujarnya, menanggapi cara mengembangkan pasar di tengah perang dagang.

Perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina telah membuat keduanya saling menaikkan tarif impor. Amerika Serikat dan Cina saat ini adalah dua negara dengan perekonomian terbesar di dunia.
Sebelumnya pada 24 September 2018, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menaikkan tarif untuk impor dari Cina senilai US$200 miliar atau sekitar Rp 3000 triliun. Pemerintahan Trump mengenakan tarif 10 persen untuk berbagai impor dari Cina seperti furnitur, dan peralatan.

Tarif tersebut bakal naik pada akhir tahun 2018 menjadi 25 persen. Kementerian Keuangan Cina menyebut kebijakan Trump ini sebagai bentuk aksi sepihak dan proteksi perdagangan.
Presiden Trump pada Juni 2018 juga telah mengancam menjalankan perang dagang dengan Eropa. Caranya, dengan menaikkan tarif impor hingga 20 persen terhadap seluruh kendaraan buatan Uni Eropa yang dikirim ke Amerika Serikat.
Gertakan Trump soal perang dagang dengan Eropa ini merupakan aksi balasan setelah Uni Eropa menaikkan tarif impor baja dan alumunium dari Amerika Serikat. Uni Eropa menargetkan ekspor sekitar US$ 3.2 miliar barang-barang dari Amerika Serikat ke 27 negara anggota Uni Eropa.

Credit tempo.co

Giliran Kapal Penjelajah Nuklir Rusia Dekati Latihan Perang NATO

MOSKOW - Kapal penjelajah rudal nuklir "Peter the Great" dari Armada Utara Rusia memasuki Laut Barents pada hari Sabtu untuk melakukan misi latihan tempur. Hal itu dikatakan oleh Kementerian Pertahanan Rusia dalam siaran persnya.

"Awak kapal penjelajah akan melakukan serangkaian latihan anti-kapal selam dan pertahanan udara dan melakukan latihan tempur dengan menggunakan senjata praktis," jelasnya seperti dikutip dari Xinhua, Minggu (4/11/2018).

Sebelumnya dua pesawat anti kapal selam Rusia, Tu-142, melakukan patroli di perairan netral Laut Norwegia selama lebih dari 12 jam. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan penerbangan itu secara ketat mematuhi hukum internasional.

Awal pekan ini, dua pembom strategis Tu-160 Rusia juga berpatroli di perairan netral Barents dan Laut Norwegia selama 10 jam.

Rusia tampaknya mencoba untuk menunjukkan kekuatannya di tengah latihan terbesar pasca Perang Dunia yang dilakukan oleh NATO. Latihan perang yang diberi nama Trident Juncture 2018 itu dihelat di Norwegia mulai dari 25 Oktober hingga 7 November.

Latihan tersebut melibatkan sekitar 50.000 tentara dari 29 anggota NATO serta mitranya Swedia dan Finlandia, serta sekitar 250 pesawat, 65 kapal dan hingga 10.000 kendaraan.

Credit sindonews.com

Dua Bomber Rusia Terbang Rendah Dekati Latihan Perang NATO

OSLO - Latihan perang terbesar NATO sejak berakhirnya Perang Dingin yang berlangsung di Norwegia diwarnai ketegangan setelah didekati dua pesawat pembom (bomber) jarak jauh Rusia. Sepasang pesawat pembom Tupolev Tu-142 itu bermanuver dengan terbang rendah pada Jumat, 2 November.

Belum jelas maksud dari manuver kedua pesawat pembom era Perang Dingin itu. Namun, menurut laporan Military.com, manuver keduanya sebagai respons Moskow yang tak diundang dalam latihan perang terbesar NATO bernama Trident Jucture 2018.

Suara mendesing dua bomber era Uni Soviet tersebut membuat para marinir Amerika Serikat (AS) yang berada di atas kapal perang USS Mount Whitney terperangah. Mereka mengambil foto ketika dua Tupolev Tu-142 melambung tinggi.

"Ini adalah pesawat pengintai patroli maritim jarak jauh," kata seorang anggota marinir AS yang berbicara dalam kondisi anonim, Sabtu (3/11/2018). Meskipun dia telah melihat banyak gambar pesawat, namun baru pertama kalinya melihat langsung bomber Tu-142 Rusia terbang dekat.

Rusia telah menyatakan ketidaksenangannya atas latihan perang NATO Trident Juncture 2018. Moskow merasa latihan perang selama dua minggu itu sebagai unjuk kekuatan anti-Rusia.

Pekan lalu, Moskow mengumumkan rencananya untuk menguji coba rudal di lepas pantai Norwegia yang juga berdekatan dengan lokasi latihan Trident Juncture.

Menurut Avinor, operator publik bandara sipil di Norwegia, Rusia mengirim NOTAM (Notice to Airmen/Pemberitahuan untuk Penerbang) tentang uji coba rudal yang akan berlangsung pada 1-3 November di Laut Norwegia.

"Setiap uji coba rudal tidak akan mengubah rencana latihan kami," kata Sekjen NATO Jens Stoltenberg menanggapi pengumuman Moskow.

"Kami belum melihat apa pun yang menyerupai uji coba rudal, atau bahkan kapal atau pesawat di daerah itu yang akan relevan untuk mendokumentasikan atau memantau pengujian rudal," imbuh Robert Aguilar, kapten kapal USS Mount Whitney.

Kolonel Garth Manger, seorang pejabat yang bertanggung jawab atas tugas operasional di kapal perang Angkatan Laut AS, menyikapi manuver pasangan Tu-142 Rusia dengan tenang. "Mereka mengawasi kita dan kita mengawasi mereka," katanya.

Seperti halnya bomber Tupolev, kapal perang USS Mount Whitney juga peninggalan dari era Perang Dingin. Kapal tertua ketiga di Angkatan Laut AS dan andalan Armada Keenam Amerika itu telah terlihat hampir 50 tahun pengabdiannya. Kapal itu telah ditingkatkan peralatan telekomunikasi terbarunya.

Meskipun para marinir AS terperangah dengan munculnya dua pesawat pembom Rusia di dekat lokasi latihan perang NATO, para perwira senior NATO mengecilkan apa yang disebut sejumlah pihak sebagai provokasi.

"Kami berada di laut, semua orang punya hak untuk berada di sini. Ini perairan internasional, wilayah udara internasional," kata Laksamana Guy Robinson, komandan kedua pasukan maritim Inggris.

"Jadi jelas, kami memantau dengan cermat. Tetapi semua yang kami lihat dalam latihan ini adalah mereka telah bertindak aman dan profesional," ujarnya.

Jason Bohm, yang memimpin marinir AS dalam latihan Trident Juncture mengatakan, "Masalah terbesar yang kami miliki dalam latihan ini adalah cuaca".

Pemerintah maupun militer Rusia belum berkomentar atas penerbangan pesawat Tu-142. Beberapa hari sebelumnya, Moskow juga melakukan hal serupa di atas lepas pantai Norwegia yang membuat Inggris mengerahkan sejumlah jet tempur untuk mengintersepsi jika pesawat pembom itu masuk ke wilayah udara NATO.

Credit sindonews.com

Pesawat AS Memata-matai Wilayah Dekat Perbatasan Rusia

MOSKOW - Pesawat RC-135 Amerika Serikat (AS), terdeteksi melakukan penerbangan pengintaian di dekat perbatasan Kaliningrad, Rusia. Operasi mata-mata pesawat pemimpin NATO itu mengabaikan protes Moskow sebelumnya.

Situs PlaneRadar pada hari Sabtu (3/11/2018) melaporkan bahwa pesawat mata-mata tersebut terdeteksi beroperasi di dekat Kaliningrad pada hari Jumat (2/11/2018).

"Pesawat pengintai elektronik Angkatan Udara Amerika Serikat (38th RS/55th WG), Boeing RC-135V, nomor ekor 64-14846, lepas landas dari Pangkalan Udara Mildenhall, melakukan penerbangan pengintaian di dekat perbatasan wilayah Kaliningrad, di wilayah udara Polandia," bunyi laporan situs itu yang dipublikasikan di Twitter, sebagaimana dilansir Sputnik.

Kementerian Pertahanan Rusia telah berulang kali mendesak Pentagon untuk menghentikan penerbangan di dekat perbatasan Rusia. Namun, AS telah mengabaikannya.

Operasi pesawat RC-135 mengikuti penerbangan UAV Global Hawk RQ-4B di dekat perbatasan Rusia pada bulan Oktober lalu. Drone itu melakukan misi pengintaian dekat perbatasan wilayah Kaliningrad, Leningrad dan Pskov.

Jumlah insiden udara yang melibatkan pesawat Rusia dan NATO telah meningkat sejak tahun 2014 karena meningkatnya kehadiran pasukan aliansi militer pimpinan AS di dekat perbatasan barat Rusia. Penumpukan pasukan itu dilakukan NATO sejak krisis Ukraina pecah.

Credit sindonews.com

Pemimpin Oposisi Bahrain Terancam Hukuman Seumur Hidup

Sheikh Ali Salman. (MOHAMMED AL-SHAIKH / AFP)

Jakarta, CB -- Pengadilan banding Bahrain mengajukan hukuman seumur hidup kepala gerakan oposisi Syiah pada Minggu (4/11). Hukuman diberikan atas tuduhan menjadi memata Qatar.

Syeikh Ali Salman, pemimpin gerakan Al-Wefaq yang sekarang dilarang, telah dibebaskan oleh pengadilan pidana tinggi pada Juni lalu. Namun, masih bisa dilakukan banding atas putusan tersebut.

Bahrain, bersama dengan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, memutuskan semua hubungan dengan Qatar pada 2017. Negara tersebut melarang warga mereka melakukan perjalanan atau komunikasi karena hubungan Doha dengan Iran dan kelompok Islam radikal.

Salman saat ini menjalani hukuman empat tahun dalam kasus terpisah yakni "menghasut kebencian" di kerajaan itu, yang telah menyaksikan sebagian besar protes Syiah terhadap monarki Sunni sejak 2011.

Pada bulan November, Salman dan dua anggota Al-Wefaq lainnya dituduh bekerja untuk intelijen Qatar dengan tujuan menggulingkan pemerintah Bahrain.

Raja Hamad telah mengumumkan pemilihan parlemen pada 24 November di Bahrain. Anggota partai oposisi yang dibubarkan, termasuk Al-Wefaq dan kelompok Al-Waad sekuler.

Negara Teluk yang diperintah Sunni telah dilanda gelombang kerusuhan sejak 2011, ketika pasukan keamanan menghancurkan protes yang dipimpin Syiah menuntut monarki konstitusional dan seorang perdana menteri terpilih.

Gerakan oposisi telah dilarang dan ratusan pembangkang telah dipenjarakan. Bahrain tahun lalu meratifikasi amandemen konstitusi yang memberikan pengadilan militer wewenang untuk mengadili warga sipil yang dituduh melakukan terorisme.

Bahrain, sekutu penting Amerika Serikat dan rumah bagi Armada Kelima AS, menuduh Syiah Iran memprovokasi kerusuhan di kerajaan itu. Iran membantah tuduhan tersebut.

PBB dan kelompok-kelompok hak asasi manusia termasuk Amnesty International dan Human Rights Watch mengkritik monarki Bahrain atas perlakuannya terhadap para pengunjuk rasa.

Credit cnnindonesia.com

Puluhan Pemberontak Yaman Tewas di Pelabuhan Laut Merah

Pemakaman Korban Tewas Serangan Udara Arab Saudi di Yaman. (REUTERS/Stringer)

Jakarta, CB -- Puluhan pemberontak Yaman tewas dalam pertempuran dan serangan udara di Hodeida, Yaman, Minggu, (4/11).

Dilansir dari AFP, lima puluh tiga pemberontak Huthi tewas dan lusinan orang terluka dalam 24 jam terakhir, kata sumber tim medis di daerah itu.

Menurut sumber militer propemerintah, bentrokan meningkat di kota Hodeida dan berpusat di sekitar universitasnya pada Sabtu dan Minggu pagi. Pesawat-pesawat tempur koalisi pimpinan-Saudi melakukan lusinan serangan udara untuk mendukung pasukan propemerintah dalam pertempuran yang dimulai pada Kamis (1/11) malam.

Sumber tim medis mengatakan, tiga belas pasukan propemerintah tewas. Bentrokan meletus hanya beberapa jam setelah pemerintah mengatakan siap untuk memulai kembali pembicaraan damai dengan Huthis yang didukung Iran.

Tawaran itu menyusul panggilan kejutan oleh Amerika Serikat untuk mengakhiri perang Yaman, termasuk serangan udara oleh koalisi.

Pelabuhan Hodeida adalah titik masuk untuk lebih dari 70 persen impor ke negara miskin. Setelah pembicaraan perdamaian yang didukung PBB runtuh pada bulan September, koalisi mengumumkan akan meluncurkan kembali serangan terhadap Hodeida.

Para pejabat pemerintah Yaman mengatakan bahwa koalisi telah mengirim lebih dari 10.000 pasukan baru menuju kota medan pertempuran.

Arab Saudi dan sekutu-sekutunya ikut campur dalam perang pada 2015 untuk mendukung Presiden Yaman Abedrabbo Mansour Hadi setelah pemberontak mengambil alih ibukota Sanaa.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, hampir 10.000 orang telah tewas dalam konflik sejak tahun 2015. Beberapa kelompok memperkirakan jumlah korban bisa lima kali lebih tinggi.

Credit cnnindonesia.com

Mesir Tewaskan 19 Milisi di Provinsi Minya

Tentara Mesir berpatroli.

Foto: AP

Para milisi diduga bertanggung jawab atas serangan ke warga Krisitiani.

CB, KAIRO -- Pasukan Mesir menewaskan 19 anggota teroris yang diduga bertanggungjawab atas serangan terhadap warga Kristiani di Provinsi Minya, pada Jumat (3/10) kemarin. Kementerian Dalam Negeri Mesir mengatakan kemungkinan ada tujuh orang yang tewas atas serangan tersebut.

Pasukan Mesir berhasil mengalahkan para teroris dalam baku tembak yang terjadi di pegunungan di sebelah barat gurun Minya. Pemerintah Mesir belum memberikan keterangan detail tentang baku tembak tersebut.

"Wilayah tersebut sudah digerebek dan ketika sudah dikepung para anggota teroris menembaki pasukan keamanan, yang mengharuskan mereka untuk membalas sumber tembakan," kata pernyataan pemerintahan Mesir, Ahad (4/11).

Belum diketahui kapan dan di mana tepatnya baku tembak tersebut berlangsung. Pemerintah Mesir juga tidak menyebutkan ada korban tewas atau terluka dari pihak pasukan keamanan mereka.

ISIS mengaku bertanggungjawab atas serangan terhadap dua bus yang bergerak di dekat Biara Santa Samuel, yang terletak 260 kilometer dari Kairo. Sampai saat ini baru diketahui ada enam orang yang tewas atas serangan tersebut.

ISIS tidak menunjukan bukti yang mendukung klaim tersebut. Minoritas Kristen di Mesir sudah berkali-kali menjadi sasaran serangan.

Pemerintah Mesir mengatakan para tersangka melarikan diri dari pasukan keamanan ketika badan intelijen nasional berhasil mengidentifikasi lokasi mereka. Pasukan keamanan menemukan berbagai senjata laras panjang baik otomatis maupun semi-otomatis.

Pasukan keamaan juga menemukan shot guns dan amunisinya. Pada Desember tahun lalu seorang laki-laki bersenjata juga menyerang gereja dan toko yang dimiliki salah seorang warga Kristen di sekitar Kairo.

Credit republika.co.id

Jamal Khashoggi Tewas, Pengamat: Erdogan Terus Menekan Saudi

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan (kanan), dan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed Bin Salman (kiri), Anadolu

CB, Ankara – Kolumnis Daily Sabah, Hilal Kaplan, mengatakan sikap Presiden Recep Tayyip Erdogan dalam kasus pembunuhan Jamal Khashoggi menunjukkan adanya upaya agar kasus ini terus menjadi perhatian dunia internasional.

Menurut Kaplan, ini terlihat dari bocoran informasi dari otoritas keamanan Turki, yang terus menerus dipublikasikan berbagai media di negara itu mengenai kasus ini.
“Dengan strategi komunikasi ini, Turki mampu mengontrol narasi dan menjaga kasus pembunuhan Khashoggi menjadi perhatian media global. Dan pada saat bersamaan, debat publik berlanjut seiring berjalannya investigasi,” kata Kaplan seperti dilansir Aljazeera pada Ahad, 4 November 2018.
Kaplan menanggapi munculnya artikel opini yang ditulis Erdogan dan dipublikasikan di Washington Post pada akhir pekan lalu. Dia melanjutkan,”Ini menekan pemerintah Saudi agar menerima fakta bahwa ini merupakan pembunuhan berencana.”

Pada awalnya, pemerintah Saudi mencoba membantah hal ini namun kemudian ‘terpaksa’ mengubah penjelasannya beberapa kali sebelum akhirnya mengakui ini merupakan kasus pembunuhan berencana.
Erdogan juga terkesan menyasar Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed Bin Salman, sebagai dalang pembunuhan berencana ini meskipun tidak menyebut namanya dalam tulisan di Washington Post tadi.

Kolumnis Washington Post, Jamal Khashoggi, tewas di bunuh tim pembunuh dari Arab Saudi yang berjumlah 15 orang. Middel East Eye
“Putra mahkota kemungkinan besar tahu soal ini. Dia memerintahkan ini. Setidaknya 5 orang dari 15 anggota tim pembunuh merupakan anggota militer kerajaan. Dan ketua tim pembunuh dilaporkan menelpon empat kali ke kantor MBS pada hari pembunuhan itu,” kata Kaplan. “Semua bukti menunjuk kepada dia bukan kepada orang lain.”
Secara terpisah, pengamat politik Turki, Etyen Mahcupyan, mengatakan Presiden Recep Tayyip Erdogan berusaha mengambil sikap agresif dalam mengungkap kasus pembunuhan kolumnis Washington Post, Jamal Khashoggi. Pada saat yang sama, Erdogan juga tidak ingin hubungan kedua negara terganggu.
Ini terlihat dalam tulisan artikel opini yang dibuat Erdogan dan dipublikasikan di media Washington Post pada akhir pekan lalu.
“Dia tidak ingin merusak semua dan kehilangan Arab Saudi,” kata Mahcupyan seperti dilansir Aljazeera pada Ahad, 4 November 2018.
Menurut Mahcupyan, Erdogan terkesan mengancam pemerintah Arab Saudi agar mau terbuka mengungkap kasus ini. Ini memberi kekuatan yang bisa digunakan oleh Erdogan dalam menjalankan kebijakan politik luar negeri.

Dalam artikel itu, menurut Mahcupyan, Erdogan juga mengungkapkan hubungan baik antara Turki dan Arab Saudi. Erdogan juga menekankan kasus pembunuhan Jamal Khashoggi tidak mencerminkan kebijakan luar negeri Arab Saudi.

Credit tempo.co

Erdogan: Otak Pembunuh Jamal Khashoggi di Level Tertinggi Saudi

CB, Jakarta - Presiden Turki Recep Tayyib Erdogan menegaskan perintah untuk membunuh Jamal Khashoggi datang dari level tertinggi di pemerintahan Arab Saudi.
Menurut Erdogan, 18 tersangka pembunuh Khashoggi kini ditahan oleh aparat Arab Saudi. Mereka melaksanakan perintah dari orang yang berada di level tertinggi untuk membunuh jurnalis kawakan warga Arab Saudi itu.

"Kita tahu 18 tersangka itu pelaku yang ditahan di Arab Saudi. Kita juga tahu bahwa individu-individu itu menjalankan perintah mereka: bunuh Khashoggi dan pergi. Akhirnya, kami tahu bahwa perintah membunuh Khashoggi berasal dari level tertinggi pemerintahan Saudi," kata Erdogan dalam op-ed di Washington Post yang terbit pada hari Jumat, 2 November 2018, seperti dikutip dari Reuters.

Erdogan menyerukan untuk membuka kedok para badut yang menjadi otak pelaku pembunuhan Khashoggi.

Penasehat Erdogan pekan lalu menyebut secara tak langsung tangan putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman berlumuran darah dengan tewasnya Khashoggi. Ini pernyataan yang dianggap paling terus terang terhadap Riyadh yang berasal dari orang dekat Erdogan.
Erdogan juga mengingatkan agar tidak ada lagi pembunuhan seperti ini di negeri sekutu NATO.

"Jika ada yang mengabaikan peringatan ini, mereka akan menghadapi konsekwensi sangat berat," tegas Erdogan.

Jamal Khashoggi mendatangi konsulat jenderal Arab Saudi di Istanbul, Turki pada 2 Oktober 2018 untuk mengurus dokumen pernikahannya. Sejak itu dia menghilang dan dari rekaman audio dari jam tangan Apple yang terhubung ke telepon seluler yang dititipkan kepada tunangannya di luar konsulat diketahui Khashoggi disiksa dan dibunuh. Hingga saat ini, jasadnya belum ditemukan.

Credit tempo.co

Jamal Khashoggi Tewas, Pangeran Alwaleed Bela Putra Mahkota Saudi

Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud didampingi Pangeran Alwaleed bin Talal setelah melakukan tarian pedang tradisional Ardha dalam festival Budaya Janadriyah di Riyadh, Arab Saudi, 20 Februari 2018. Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court/Handout via REUTERS

CB, Washington – Konglomerat Arab Saudi, Pangeran Alwaleed Bin Talal, mengatakan hasil investigasi resmi atas kematian kolumnis Washington Post, Jamal Khashoggi, bakal membersihkan nama pemimpin negara itu.

Pangeran Alwaleed mengatakan dalam wawancara dengan Fox News dan dikutip Reuters bahwa hasil investigasi resmi Arab Saudi bakal menunjukkan Putra Mahkota, Mohammed Bin Salman, tidak terlibat dalam pembunuhan Khashoggi.
Alwaleed juga mengatakan pemerintah Saudi agar segera mempublikasikan hasil investigasi itu. “Tolong berikan kami waktu untuk menyelesaikan investigasi ini,” kata Alwaleed dalam acara “Sunday Morning Futures” pada Senin, 5 November 2018.

Pangeran Alwaleed, yang pernah ditangkap selama sekitar tiga bulan dalam operasi antikorupsi yang diperintahkan Putra Mahkota Mohammed Bin Salman, juga mengatakan,”Saya minta Arab Saudi sekarang secara terbuka, lewat program Anda, untuk mengumumkan hasil investigasi secepatnya. Saya yakin Putra Mahkota Saudi akan terbebas dan dibersihkan namanya 100 pesen.”
Alwaleed mengaku mengenal Jamal Khashoggi karena jurnalis senior ini pernah berkerja dengannya di media Arab Channel, yang dimilikinya. “Dia bukan hanya teman tapi juga pernah bekerja dengan saya,” kata dia.
Menurut dia, Khashoggi merupakan seorang reformis dan bukan oposisi. “Apa yang terjadi di dalam kantor konjen itu benar-benar mengerikan, menjijikkan dan tragis,” kata dia sambil mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga Khashoggi.

Ini merupakan pernyataan pertama Alwaleed, yang sempat berseberangan dengan Mohammed dalam kasus dugaan korupsi pada November 2017. Alwaleed dibebaskan setelah sempat ditahan dengan dugaan membayar sejumlah uang kompensasi meskipun jumlahnya tidak diumumkan.
Alwaleed sendiri membantah dia membayar denda agar bisa dibebaskan karena berkukuh dia tidak terlibat praktek korupsi meskipun dia mengakui ada penyelesaian terhadap kasus yang melibatkan dirinya.
Alwaleed merupakan konglomerat terkaya Saudi dan memiliki sejumlah saham di berbagai perusahaan dunia seperti Twitter lewat perusahaan Kingdom Holding.

Dalam wawancara dengan Fox News, Alwaleed mengatakan beberapa hari lalu merupakan peringatan setahun penangkapannya di Saudi. Menurut dia, peristiwa penangkapan ini penting bagi Arab Saudi. “Karena banyak dari tahanan itu memang layak untuk berada di sana karena ada banyak korupsi di Arab Saudi,” kata Alwaleed.
Alwaleed juga mengatakan telah memaafkan dan melupakan apa yang dialaminya. “Kami punya hubungan baik dengan Putra Mahkota dan Raja Arab Saudi,” kata dia.
Dia juga memuji upaya reformasi yang dilakukan putra mahkota sebagai upaya nyata yang bersifat revolusioner untuk memperbaiki negara secara sosial, ekonomi, dan finansial. Dia berharap investigasi kasus Jamal Khashoggi segera dipublikasikan ke publik.

Credit tempo.co

Hampir Setahun Dibui, Arab Saudi Bebaskan Saudara Pangeran Awaleed

RIYADH - Arab Saudi dilaporkan telah membebaskan Pangeran Khaled bin Talal setelah hampir satu tahun mendekam di penjara. Pangeran Khalid ditangkap karena mengkritik tindakan keras kerajaan terhadap korupsi.

Kerabat Pangeran Khalid berbagi foto di media sosial yang menunjukka tengah menyapa keluarganya. Foto itu konon diambil pada akhir pekan ini.

"Terima kasih Allah atas keselamatannya," ujar cicit Pangeran Khaled, Putri Reem bin Alwaleed, memasang foto dirinya dengan anggota keluarga lainnya seperti dikutip dari BBC, Minggu (4/11/2018).

Foto-foto lain yang dibagikan oleh kerabat menunjukkan pangeran mencium dan memeluk putranya, yang telah koma selama beberapa tahun.

Untuk diketahui, Pangeran Khalid adalah keponakan Raja Salman. Pemerintah Saudi tidak memberikan penjelasan resmi atas penahanan atau pembebasannya.

Namun Wall Street Journal melaporkan bahwa ia ditahan selama 11 bulan karena mengkritik penahanan massal tahun lalu terhadap lebih dari 200 pangeran, menteri dan pengusaha atas tuduhan korupsi.

Mereka ditahan di hotel-hotel di Ibu Kota Riyadh, termasuk di hotel bintang lima Ritz-Carlton.

Saudara laki-laki Pangeran Khalid, Pangeran Alwaleed bin Talal, termasuk di antara puluhan pangeran dan tokoh senior lain yang ditahan dalam upaya memberantas korupsi pada akhir tahun lalu.

Pada akhir Januari lalu kantor jaksa penuntut umum Saudi mengatakan lebih dari USD100 miliar telah dipulihkan menyusul penyelesaian kasus keuangan terhadap mereka yang ditahan.

Langkah terbaru ini datang di tengah tekanan kuat pada Pangeran Mahkota Saudi, Mohammad bin Salman, atas pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi.

Analis mengatakan pihak berwenang Saudi tampaknya mencoba untuk meredakan krisis dengan menopang dukungan dari dalam keluarga kerajaan.

Analis menyebut operasi itu adalah upaya putra mahkota untuk mengkonsolidasikan kekuasaan.

Credit sindonews.com

Jelang Pertemuan Korut, AS-Korsel Latihan Militer Gabungan

Ilustrasi latihan militer gabungan AS-Korsel. (Reuters/Kim Hong-Ji)

Jakarta, CB -- Menjelang pertemuan dengan Korea Utara, Amerika Serikat dijadwalkan memulai latihan militer gabungan skala kecil dengan Korea Selatan pada Senin (5/10).

Seorang juru bicara Kementerian Pertahanan Korsel mengatakan bahwa latihan itu akan dimulai di dekat Kota Pohang.

Kantor berita Yonhap melaporkan bahwa sekitar 500 marinir AS dan Korsel akan berpartipasi dalam latihan gabungan ini.

Sebagaimana dilansir Reuters, Program Pertukaran Marinir Korea ini merupakan bagian dari latihan gabungan yang ditangguhkan setelah Presiden Donald Trump dan pemimpin Korut, Kim Jong-un, pada Juni lalu.

Selama ini, Korut mengecam latihan militer "di depan gerbang" negaranya ini. Menurut mereka, latihan tersebut digelar untuk menginvansi Korut.

Latihan gabungan ini pula yang dijadikan alasan bagi Korut untuk mengembangkan program rudal dan nuklir mereka.

Setelah pertemuan tersebut, hubungan Korut dan AS terus naik turun. Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, sudah beberapa kali datang ke Korut untuk membicarakan kelanjutan perundingan denuklirisasi tersebut.

Namun, Trump juga pernah membatalkan lawatan Pompeo ke Korut karena surat bernada negatif yang dikirimkan oleh salah satu orang kepercayaan Kim Jong-un.

Kini, Pompeo memastikan bahwa ia akan bertemu dengan orang nomor dua di Korut, Kim Yong-chol.

"Saya yakin kami akan mencapai progres nyata, termasuk upaya untuk memastikan pertemuan kedua pemimpin negara dapat terwujud, di mana kami dapat mengambil langkah penting menuju denuklirisasi," kata Pompeo.

Namun sebelumnya, Korut sendiri sudah mengingatkan AS bahwa perundingan denuklirisasi tidak akan berlangsung jika masih ada latihan militer dan sanksi.

"Perbaikan relasi dan sanksi tidak dapat berjalan beriringan. AS berpikir bahwa 'sanksi dan tekanan' terus-menerus dapat berujung 'denuklirisasi'. Kami tak dapat menahan tawa atas gagasan bodoh itu," demikian pernyataan Kemlu Korut yang dilansir kantor berita KCNA.

Credit cnnindonesia.com

Korea Utara Peringatkan AS Terkait Kebijakan Senjata Nuklir

Kim Jong-un dan Donald Trump. (Anthony Wallace/Pool via Reuters)

Jakarta, CB -- Korea Utara telah memperingatkan Amerika Serikat bahwa akan serius mempertimbangkan kembali kebijakan negara terkait membangun senjata nuklir.

Ancaman ini Korut berikan karena Washington tidak mengakhiri sanksi ekonomi yang keras. Selama bertahun-tahun, Korea Utara telah mengambil kebijakan "byungjin" yang secara bersamaan mengembangkan kemampuan nuklirnya bersama ekonomi.

Pada April lalu, dengan mengutip 'iklim segar detente dan perdamaian' di semenanjung itu, pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menyatakan pencarian nuklir selesai dan mengatakan negaranya akan fokus pada pembangunan ekonomi sosialis.

Namun, pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Korea Utara mengatakan Pyongyang dapat kembali ke kebijakan sebelumnya jika AS tidak mengubah pendiriannya atas sanksi.

"Kata 'byungjin' mungkin muncul lagi dan perubahan garis itu dapat dipertimbangkan secara serius," kata pernyataan yang disiarkan oleh kantor berita resmi KCNA Jumat malam.

Pada KTT bersejarah di Singapura pada Juni lalu, Presiden AS Donald Trump dan Kim menandatangani pernyataan samar-samar tentang denuklirisasi. Tapi hanya sedikit kemajuan telah dibuat sejak itu, dengan Washington mendorong untuk mempertahankan sanksi terhadap Korea Utara sampai denuklirisasi akhir yang sepenuhnya diverifikasi dan Pyongyang mengutuk tuntutan AS sebagai "gangster-like".

"Peningkatan hubungan dan sanksi tidak kompatibel," kata pernyataan itu, yang dirilis di bawah nama direktur Institut Kementerian Luar Negeri untuk Studi Amerika.

"Apa yang masih harus dilakukan adalah balasan yang sesuai dengan AS," tambahnya.

Pernyataan itu adalah tanda terbaru meningkatnya kekecewaan Pyongyang dengan Washington.

Dalam sebuah wawancara dengan Fox News pada hari Jumat, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menegaskan kembali bahwa sanksi akan tetap sampai Pyongyang melakukan komitmen denuklirisasi yang dibuat di Singapura.

Credit cnnindonesia.com

Kapal Induk Nuklir AS Pimpin Latihan Perang Terbesar di Jepang

TOKYO - Jet-jet tempur Amerika Serikat (AS) melesat ke Pasifik Barat pada hari Sabtu saat kapal induk USS Ronald Reagan yang bertenaga nuklir bergabung dengan kapal perusak Jepang dan sebuah kapal perang Kanada. Ketiganya akan melakukan latihan kesiapan tempur terbesar yang pernah digelar di dan di sekitar Jepang.

Jepang dan AS telah memobilisasi 57 ribu pelaut, marinir, dan penerbang untuk latihan Keen Sword dua tahunan. Jumlah ini lebih banyak 11 ribu dari pada tahun 2016. Latihan ini akan melakukan simulasi pertempuran udara, pendaratan amfibi, dan latihan pertahanan rudal balistik. Kontingen Jepang yang terdiri atas 47 ribu personel mewakili seperlima pasukan bersenjata nasional.

“Kami di sini untuk menstabilkan, dan mempertahankan kemampuan kami jika diperlukan. Latihan seperti Keen Sword adalah persis hal yang perlu kita lakukan,” ujar Laksamana Muda Karl Thomas, komandan kelompok kapal induk USS Ronald Reagen seperti dikutip dari Reuters, Minggu (4/11/2018).

Delapan kapal lainnya bergabung dengan kapal induk untuk latihan perang anti kapal selam dalam unjuk kekuatan di perairan yang ditakutkan Washington dan Tokyo akan semakin berada di bawah pengaruh Beijing.

“Aliansi AS-Jepang sangat penting untuk stabilitas di wilayah ini dan Indo Pasifik yang lebih luas,” kata Laksamana Muda Hiroshi Egawa, komandan kapal Jepang di atas kapal Reagan.

Berbasis di Yokosuka dekat Tokyo, USS Ronald Reagan adalah kapal perang AS terbesar di Asia, dengan awak 5.000 pelaut dan sekitar 90 pesawat tempur F-18 Super Hornet.

Kapal pasokan angkatan laut Kanada juga ambil bagian dalam latihan bersama Keen Sword dengan kapal fregat yang berlayar dengan USS Ronald Reagan pada hari Sabtu.

Atase pertahanan Kanada di Jepang, Kapten Hugues Canuel mengatakan, partisipasi Kanada dalam latihan bilateral yang dimulai pada tahun 1986 ini merubahnya menjadi latihan multilateral. Partisipasi dalam Keen Sword, tambahnya, mencerminkan keinginan Kanada untuk memiliki kehadiran militer di Asia.

Kanada bukan satu-satunya negara barat yang ingin mengambil peran keamanan yang lebih besar di kawasan ini. Inggris dan Prancis juga mengirim lebih banyak kapal karena kehadiran militer China di Laut Cina Selatan tumbuh dan meluasnya pengaruh Beijing atas Indo Pasifik serta rute perdagangan utama.

Pengamat asal Inggris, Prancis, Australia dan Korea Selatan (Korsel) juga akan memantau latihan Keen Sword, yang dimulai hari Senin dan berakhir pada hari Kamis.

Credit sindonews.com

China Ingin Gunakan Drone Selam Tempur untuk Lawan Kapal Induk AS

BEIJING - Militer China sedang mempersiapkan diri untuk mengobarkan perang bawah laut melawan Amerika Serikat (AS). Salah satunya menggunakan serangan drone selam untuk melawan kapal induk Pentagon.

Gagasan itu muncul dalam laporan surat kabar militer China tertanggal 25 Oktober lalu.

"Operasi ofensif dan pertahanan bawah laut merupakan domain pertempuran utama untuk perebutan supremasi laut, dan merupakan sarana utama untuk memenangkan keunggulan dalam operasi maritim," bunyi laporan surat kabar Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China.

Laporan itu mengatakan China telah membayangkan masa depan kendaraan bawah laut tak berawak (drone selam) yang melakukan serangan otonom secara diam-diam dan mengandalkan jaringan sensor yang ditanam di seluruh dunia di dasar laut yang dapat dipicu oleh satelit.

Kemampuan perang bawah laut otonom, lanjut laporan itu, adalah bagian dari pasukan militer China yang telah mampu bertahan selama puluhan tahun. Kemampuan itu diklaim akan mengalahkan Amerika Serikat.

Laporan surat kabar PLA memberikan pandangan sekilas ke dalam pemikiran militer China untuk pencegahan dan peperangan bawah laut masa depan.

"Drone selam pintar beroperasi dan menyerang sendiri, dan senjata bawah laut berteknologi tinggi baru meletakkan serangan dengan robot bawah air, senjata 'hantu' cerdas, dan perangkat seperti ikan bionik untuk membentuk sistem operasi berbasis jaringan," bunyi laporan tersebut, yang dikutip South China Morning Post, Sabtu (3/11/2018).

Serangan bawah laut akan dilakukan menggunakan kapal selam robot bertenaga AI (artificial intelligence). "Yang beroperasi tanpa mengandalkan kontrol manusia untuk menilai target secara otomatis, dan mengatur serangan terkoordinasi dalam apa yang disebut laporan militer sebagai 'perang hantu bawah laut'," imbuh laporan tersebut.

Drone selam AI juga dapat digunakan untuk memaksakan blokade target yang diaktifkan sendiri berdasarkan kemampuan identifikasi target senjata otomatis.

Kendaraan selam itu akan menggunakan komunikasi kode yang tidak bisa dipecahkan dan transmisi data yang dikirim oleh komputer kuantum tingkat lanjut.

China memimpikan penggunaan "jaringan saraf" pada kompleks senjata-senjata untuk berpikir mandiri.

"Sistem senjata semacam itu mampu secara otomatis membagi dan mengumpulkan sekelompok aktor yang terkait dengan jaringan komunikasi cerdas bawah laut, dan juga mampu melakukan operasi bawah laut yang tak berawak, menentukan sendiri, terkoordinasi sendiri untuk memberikan serangan presisi dan menghancurkan lawan terutama kelompok tempur kapal induk atau formasi kapal permukaan lainnya," papar laporan tersebut.

Credit sindonews.com

Sengketa Pulau, AS-Jepang Berencana Beri Tanggapan Militer ke China

TOKYO - Amerika Serikat (AS) dan Jepang berencana untuk menyusun operasi sebagai tanggapan bersama pasukan bersenjata mereka terhadap potensi ancaman China ke Kepulauan Senkaku yang disengketakan. Kepulauan Senkaku di kenal sebagai Diaoyu di China. The Japan Times melaporkan mengutip sumber-sumber pemerintah yang tidak disebutkan namanya.

Kedua negara dilaporkan terlibat diskusi untuk menanggapi situasi di kepulauan yang berada di Laut China Timur yang diklaim Jepang dan China dalam skenario darurat. Menurut orang dalam, Tokyo dan Washington berusaha untuk menyelesaikan hal itu pada Maret mendatang.

The Japan Times, seperti disitir Sputnik Minggu (4/11/2018), melaporkan bahwa dengan menyusun rencana untuk menangani potensi konflik bersenjata dengan Cina, Tokyo berharap bahwa Washington akan menentukan posisinya pada masalah kedaulatan.

Washington selama ini belum mengambil posisi atas kedaulatan pulau-pulau yang diperebutkan. Namun tahun lalu, Presiden Donald Trump mengatakan kepada Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe bahwa AS berkomitmen untuk membela Tokyo berdasarkan Pasal 5 dari perjanjian keamanan kedua negara, menambahkan bahwa itu juga termasuk Kepulauan Senkaku.

Sumber-sumber itu mengatakan kepada media bahwa rencana tersebut menyarankan untuk menempatkan Pasukan Bela Diri Jepang dalam keadaan darurat seiring pendaratan nelayan bersenjata China di pulau itu - setelah polisi tidak mampu memberikan tanggapan yang memadai.

Pembicaraan antara kedua negara telah berlangsung dalam kerangka pedoman pertahanan AS-Jepang 2015, yang dikenal sebagai Bilateral Planning Mechanism (BPM).

Di bawah BPM, Pasukan Bela Diri dan militer AS akan melakukan operasi bilateral untuk melawan serangan darat terhadap Jepang dengan kekuatan darat, udara, maritim, atau amfibi.

Seiring perkembangannya, kedua negara ini mengadakan latihan perang bersama untuk meningkatkan kesiapan tempur dan interoperabilitas militer AS dan Jepang.

Tokyo dan Washington dilaporkan telah memobilisasi sekitar 57.000 pelaut, marinir dan penerbang untuk latihan Keen Sword, bergabung dengan kapal induk bertenaga nuklir USS Ronald Reagan untuk memimpin kapal perusak Jepang dan kapal perang Kanada dalam latihan tersebut.

Jepang dan China sama-sama mengklaim Kepulauan Senkaku yang tidak berpenghuni, yang disebut Kepulauan Diaoyu di Cina, di Laut Cina Timur. Sementara Beijing mengatakan bahwa kepulauan telah menjadi bagian dari wilayahnya sejak jaman dahulu, Tokyo berpendapat bahwa pulau-pulau itu telah di bawah kendalinya sejak 1895.

Credit sindonews.com

Referendum Kaledonia Baru, Bertahan atau Lepas dari Prancis

Bendera Kaledonia Baru, sumber: id.wikipedia.org

CB, Jakarta - Masyarakat Kaledonia Baru melakukan pemungutan suara untuk sebuah referendum pada Minggu, 4 November 2018. Langkah ini dilakukan untuk menentukan masa depan negara itu apakah tetap bersatu dengan Prancis atau menjadi sebuah negara baru.
Kaledonia Baru adalah sebuah wilayah bagian dari Prancis di selatan pasifik dan referendum pada hari Minggu ini adalah hasil 30 tahun proses dekolonisasi. Referendum ini juga adalah pemungutan suara penentuan pertama kali yang dilakukan oleh Kaledonia Baru setelah sebelumnya pada 1977 Djibouti sebuah negara di tanduk Afrika melepaskan diri dari Prancis dan menyatakan kemerdekaannya.

Jika hasil referendum Kaledonia Baru ini memutuskan melepaskan diri dari Prancis, maka ini akan menjadi pukulan telak bagi Prancis yang telah membentangkan kekuasaannya hingga ke Karabia, sub-sahara Afrika dan Samudera Pasifik.

Dalam referendum Kaledonia Baru 2018, masyarakat akan diminta memilih atas pertanyaan ‘apakah Anda ingin Kaledonia Baru mendapatkan kedaulatan penuh dan menjadi merdeka?’.
Dalam sebuah kunjungan ke Kaledonia Baru pada Mei 2018, Presiden Prancis, Emmanuel Macron, menyadari penderitaan akibat penjajahan Prancis di Kaledonia Baru. Macron pun memberikan penghormatan tinggi pada kampanye untuk mendapatkan otonomi penuh yang dipimpin oleh kelompok Kanaks. Macron ketika itu berjanji dia dan pemerintah Prancis akan bersikap netral atas referendum ini.

Hasil jajak pendapat terbaru memperlihatkan Kaledonia Baru diharapkan tetap menjadi bagian dari teritorial Prancis. Perekonomian Kaledonia Baru masih ditopang oleh Prancis. Wilayah itu mendapat subsidi per tahun 1,3 miliar euro atau Rp 22 triliun, simpanan nikel yang diperkirakan sekitar 25 persen dari total cadangan nikel dunia.
Kaledonia Baru memiliki populasi sekitar 280 ribu jiwa dan telah menikmati otonomi yang sangat besar dari Prancis. Namun wilayah ini bagaimana pun masih sangat tergantung pada Prancis, khususnya pada sektor pertahanan dan pendidikan. Referendum Kaledonia Baru pada Minggu, 4 November 2018 akan menjadi penentu masa depan wilayah ini.

Credit tempo.co

Tokoh Catalonia Merdeka dari Spanyol Diancam Penjara 25 Tahun

Presiden Catalunya Carles Puigdemont (tengah) bersama sejumlah anggota dewan daerah Catalunya menghadiri demonstrasi yang diselenggarakan oleh gerakan pro-kemerdekaan Catalunya ANC (Catalan National Assembly) dan Omnium Cutural, di Barcelona, Spanyol, 21 Oktober 2017. Dalam aksinya, mereka membawa poster bertuliskan Bebaskan Jordi. REUTERS/Ivan Alvarado

CB, Jakarta - Jaksa Spanyol menuntut mantan wakil presiden Catalonia, Oriol Junqueras dihukum selama 25 tahun penjara atas dakwaan pemberontakan dan penyalahgunaan dana publik.
Tuntutan penjara selama seperempat abad ini disebut yang terlama yang pernah diberikan kepada pemimpin separatis yang mendorong Catalonia merdeka dari Spanyol tahun lalu.

Ads by Kiosked

Jaksa penuntut umum mendakwa 22 orang dengan tuntutan hukum yang berbeda-beda terkait dengan keterlibatan mereka untuk mendorong pemisahan Catalonia dari Spanyol, termasuk melakukan referendum terlarang.

Orang-orang melambaikan bendera estelada di Barcelona, Spanyol, 27 Oktober 2017. Parlemen daerah Catalonia mengeluarkan sebuah mosi untuk mendirikan sebuah Republik Catalan yang independen. AP
Junqueras dituding sebagai otak dari tuntutan kemedekaan Catalonia bersama 11 politis, aktivis dan pejabat publik lainnya. Mereka didakwa sebagai pemberontak dengan menggunakan kekerasan yang menimbulkan kriminalitas.

Junqueras yang tinggal di Spanyol dan dijebloskan ke penjara untuk pencegahan, juga akan menghadapi ancaman hukuman dilarang bekerja di kantor publik selama 25 tahun jika hakim menerima tuntutan jaksa.
Tuntutan hukuman terlama kedua dijeratkan jaksa kepada dua aktivis pro kemerdekaan Catalan, Jordi Cuixart dan Jordi Sanchez dan ketua parlemen Catalonia Carme Forcadell. Mereka diancam hukuman penjara 17 tahun.
Berdasarkan undang-undang kriminal Spanyol, pemberontak yang secara terbuka menentang pemerintahan yang sesuai konstitusi dijatuhi hukuman penjara selama minimum 15 tahun hingga 30 tahun penjara. Para pemimpin Catalonia dianggap melanggar undang-undang ini.

Credit tempo.co