CUPUMA

Senin, 05 November 2018

Pesawat Tempur Buatan Rusia Jatuh di Mesir

Ilustrasi pesawat tempur. (REUTERS/Vijay Mathur).

Jakarta, CB -- Pesawat tempur MiG-29 buatan Rusia jatuh saat penerbangan pelatihan di Mesir. Jet tempur diketahui jatuh karena adanya kesalahan teknis dalam alat kontrol, dan tak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut.

Rusia United Aircraft Corporation, produsen pesawat yang dikendalikan mengungkapkan kepada kantor berita RIA, pesawat tempur yang jatuh merupakan milik tentara Mesir.

"Kami memiliki informasi terbaru tentang jatuhnya pesawat MiG-29M milik tentara Mesir. Ahli teknis kami akan melakukan perjalanan ke Mesir segera untuk membantu dalam penyelidikan," demikian pernyataan United Aircraft Corporation seperti dikutip dari Reuters, Minggu (4/11).

United Aircraft Corporation merupakan korporasi yang menyatukan perusahaan konstruksi pesawat militer dan sipil milik negara Rusia.

Dalam kesempatan terpisah, Militer Mesir menegaskan bahwa jet tempur jatuh saat pelatihan karena adanya kesalahan teknis dalam alat kontrol. Namun pilot berhasil keluar dengan selamat dan tak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut.

Berdasarkan kesepakatan 2015, Rusia diketahui setuju untuk memasok 46 pesawat tempur MiG-29 ke Mesir.

Credit cnnindonesia.com

Iran Mulai Produksi Jet Tempur Buatan Sendiri

Pada Agustus lalu, Iran pertama kali memamerkan pesawat militer produksi sendiri. (Reuters/Faisal Mahmood)

Jakarta, CB -- Iran mulai memproduksi jet tempur Kowsar untuk memenuhi kebutuhan militer angkatan udaranya.

"Dalam waktu dekat, jet-jet tempur ini akan diproduksi dan digunakan untuk melayani kebutuhan Angkatan Udara," kata Menteri Pertahanan Iran Amir Hatami dalam peresmian pembuatan pesawat militer tersebut, Sabtu (3/11).

Langkah tersebut dilakukan Iran menyusul perselisihannya yang terus memanas dengan Amerika Serikat pasca-penerapan kembali sanksi Negeri Paman Sam.

Iran mengatakan Kowsar "seratus persen buatan dalam negeri". Dikutip Reuters, pesawat itu diklaim Teheran sanggup membawa berbagai jenis senjata dan akan digunakan untuk mendukung misi jangka pendek angkatan udara.

Pada Agustus lalu, Iran pertama kali memamerkan pesawat militer produksi sendiri itu.

Dalam gambar yang ditunjukkan di televisi Iran, pada 21 Agustus lalu, Presiden Hassan Rouhani terlihat duduk di kokpit "Kowsar" generasi keempat yang dipamerkan pada ajang Industri Pertahanan Nasional.

Media Iran melaporkan bahwa jet baru tersebut dilengkapi dengan "sistem avionik terkini" dan radar multiguna.

Cuplikan tes terbang Kowsar juga sudah diedarkan oleh berbagai media resmi, walaupun tayangan langsung harus terputus sebelum jet lepas landas.

Namun, sejumlah pengamat meyakini bahwa Kowsar adalah jiplakan dari jet tempur F-5 buatan Amerika Serikat yang hanya dimodifikasi. AS memproduksi F-5 sekitar 1960-an.

Teheran membeli F-5 dari Washington pada pertengahan 1960-an, dan menerima sedikitnya 100 buah pesawat tempur jenis tersebut sebelum Revolusi 1979 berlangsung. Dari jumlah tersebut 48 di antaranya masih aktif digunakan.

Jet-jet tempur itu aktif digunakan selama Perang Irak-Iran antara 1980-1988. Pekan lalu, Teheran mengungkapkan jet buatan dalam negeri pertama yang mirip F-5.

Credit cnnindonesia.com

Yordania: Israel Ingin Bahas Kesepakatan Tanah Perbatasan

Aksi demonstrasi warga Yordania menentang Israel.

Foto: AP/Mohammad Hannon

Yordania salah satu dari 2 negara Arab yang memiliki perjanjian damai dengan Israel.

CB, AMMAN -- Yordania menyatakan Israel meminta pembicaraan tentang kesepakatan lahan khusus yang ingin diakhiri pemerintah Yordania, Ahad (4/11). Di bawah perjanjian perdamaian itu, dua wilayah perbatasan diakui berada di bawah kedaulatan Yordania tapi memberi Israel ketentuan khusus menggunakan tanah itu dan mengizinkan warga Israel bergerak bebas.
Yordania secara resmi memberi tahu Israel dua pekan lalu negara itu tidak akan membarui kesepakatan 25 tahun atas Baquora itu, tempat sungai Yarmouk mengalir ke sungai Yordan dan di daerah Ghumar di gurun selatan, Wadi Araba. Di Wadi Araba, petani Israel memiliki perkebunan besar.

Menteri Luar Negeri Ayman Safadi kepada Reuters sesudah keputusan itu menyatakan kerajaan tersebut menunggu Israel memohon ketentuan dalam perjanjian perdamaian itu untuk mengadakan pembicaraan setelah memberi perhatian sebelum tenggat. Kantor berita negara Petra mengutip keterangan juru bicara pemerintah, Jumana Ghunaimat, yang mengatakan Yordania menerima permintaan Israel itu tapi tidak mengatakan kapan pembahasan tersebut dimulai.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengakui langkah Yordania dan menyatakan negaranya berusaha memasuki perundingan tentang kemungkinan memperpanjang aturan tersebut. Aturan khusus 25 tahun itu akan dengan sendirinya diperbarui kecuali salah satu pihak memberi tahu pihak lain setahun sebelum kedaluwarsa ia ingin mengakhiri perjanjian tersebut.

Safadi menyatakan kesepakatan itu, yang ditandatangani pada November 1994, dipahami sebagai pengaturan sementara sejak awal. Kerajaan tersebut merenungkan langkah itu beberapa waktu sebelum tenggat 10 November.

Raja Abdullah, yang menekankan wilayah itu adalah tanah Yordania dan akan tetap demikian, menyatakan langkah tersebut diambil demi kepentingan negara pada masa kawasan bergejolak. Yordania adalah salah satu dari hanya dua negara Arab yang memiliki perjanjian perdamaian dengan Israel. Kedua negara itu memiliki sejarah panjang hubungan erat keamanan. Tapi, perjanjian tersebut tidak disukai di Yordania, tempat rasa bela Palestina tersebar luas.

Credit republika.co.id

Israel Geruduk Kantor Gubernur Palestina

Yerusalem Timur

Israel dilaporkan sempat menembakkan gas air mata ke kantor gubernur.

CB, YERUSALEM -- Pasukan keamanan Israel menggeruduk dan menggeledah kantor gubernur Yerusalem di wilayah Tepi Barat yang diduduki, Ahad (4/11). Tindakan itu segera dikecam oleh Otoritas Palestina.
“Pasukan Israel menyerbu kantor gubernur (Palestina) di kota al-Ram, timur laut Yerusalem, dan menggeledahnya,” kata seorang penduduk setempat, dikutip laman Anadolu Agency. Ia mengatakan, pasukan Israel menyerang sejumlah karyawan di dalam kantor tersebut.

Menurut sumber medis Palestina, pasukan Israel sempat menembakkan gas air mata ke kantor gubernur. Hal itu menyebabkan tiga orang mengalami sesak napas dan harus dirawat di tempat.

Penggeledahan yang dilakukan pasukan Israel dikecam Otoritas Palestina. Juru bicara Otoritas Palestina Yousef al-Mahmoud menilai, tindakan Israel itu sebagai eskalasi berbahaya dan pelanggaran mencolok dari semua perjanjian serta hukum internasional. Ia mendesak Israel bertanggung jawab atas dampak dari kejadian tersebut.

Belum ada keterangan resmi yang dirilis Israel terkait dengan penggerudukan dan penggeledahan kantor gubernur di Yerusalem. Bulan lalu, Israel telah menagkap dan menahan gubernur Palestian di Yerusalem Adnan Ghaith. Ia ditangkap bersama dengan kepala badan intelijen Palestina Jihad al-Faqih.

Keduanya ditangkap dan ditahan karena diduga berupaya mempublikasikan nama-nama yang terlibat dalam proses penjualan rumah untuk para pemukim Yahudi di lingkungan Muslim di Yerusalem. Setelah ditahan selama tiga hari, kedua pejabat Palestina itu akhirnya dibebaskan.
Penangkapan Ghaith dan al-Faqih telah membuat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) geram. Menurut Sekretaris Komite Eksekutif PLO Saeb Erekat penangkapan kedua pejabat Palestina itu adalah upaya Israel untuk mengintimidasi pemerintahan Otoritas Palestina.

“Penculikan ini adalah bagian kecil dari serangkaian pelanggaran dan praktik oleh Israel, termasuk pemindahan paksa, pembongkaran rumah, dan perluasan sistem permukiman kolonial dalam rangka mencapai rencananya menghilangkan solusi dua negara berdasarkan perbatasan 1967 dan untuk memaksakan pemerintahan Israel yang lebih besar sebagai gantinya,” kata Erekat.

Credit republika.co.id

Hamas: Inggris Lakukan 'Pembantaian Bersejarah' Terhadap Palestina

YERUSALEM - Hamas menandai peringatan Deklarasi Balfour pada Sabtu kemarin dengan menekankan komitmennya pada pembebesan seluruh wilayah Palestina. Deklarasi Balfour 1917, yang dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour, menyatakan dukungan Inggris untuk pendirian rumah nasional Yahudi di Palestina saat itu.

Organisasi Arab Palestina dalam beberapa bulan terakhir telah melancarkan kampanye yang bertujuan untuk memaksa Inggris meminta maaf atas deklarasi itu. Kabinet Otoritas Palestina di Ramallah telah meminta tidak hanya permintaan maaf Inggris untuk dokumen itu, tetapi juga kompensasi.

Dalam sebuah pernyataan yang dipasang di situs webnya pada hari Sabtu, Hamas mencatat bahwa peringatan Deklarasi Balfour terjadi pada saat Israel dan Amerika Serikat (AS) berusaha untuk menghilangkan masalah Palestina serta sepenuhnya menyangkal hak-hak nasional dan bersejarah rakyat Palestina.

Hamas memuji rakyat Palestina yang menguasau kota al-Quds (Yerusalem), Gaza, Tepi Barat, wilayah 1948 dan perlawanan mereka terhadap semua konspirasi dan rencana yang bertujuan untuk menghilangkan hak-hak nasional rakyat Palestina.

"Konspirasi dan rencana ini dimulai dengan Deklarasi Balfour dan berlanjut dengan apa yang disebut 'Kesepakatan Abad Ini' oleh Presiden Donald Trump," kata Hamas seperti dikutip dari Arutz Sheva, Minggu (4/11/2018).

Hamas menyebut Inggris telah melakukan pembantaian bersejarah terhadap rakyat Palestina. Kelompok pembebasan Palestina ini pun menuntut Inggris menyatakan penyesalan dengan mengembalikan hak-hak warga Palestina, menyatakan permintaan maaf, membantu pengembalian "pengungsi", memberikan kompensasi bagi mereka serta mendukung hak kebebasan dan kemerdekaan mereka.

Hamas juga menyatakan bahwa kehadiran pendudukan secara hukum batal dan tidak dapat diakui atau dilegitimasi, dan rakyat Palestina memiliki hak untuk melawan pendudukan.

Hamas juga mengatakan pihaknya menentang keras semua upaya normalisasi dengan negara pendudukan dan menyebut normalisasi kejahatan serius dan sebuah tikaman di belakang keteguhan Palestina.

Credit sindonews.com

OIC kecam keputusan Brazil akan pindahkan kedubes ke Jerusalem

Warga Palestina membakar bendera Israel dan Amerika Serikat dalam demonstrasi terhadap niat Amerika Serikat memindahkan kedubes mereka ke Jerusalem dan mengenali Jerusalem sebagai ibu kota Israel, di Kota Gaza, Rabu (6/12/2017). (REUTERS/Mohammed Salem )

Kairo, Mesir (CB) - Organisasi Kerja Sama Islam (OIC) telah mencela keputusan "tidak sah" Presiden Brazil yang baru terpilih Jair Bolsonaro untuk memindahkan kedutaan besar negerinya di Israel dari Tel Aviv ke Jerusalem, yang diduduki.

"Pernyataan tersebut adalah pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan semua resolusi terkait PBB," kata OIC di dalam satu pernyataan pada Sabtu (3/11).

Badan pan-Muslim tersebut menyeru Brazil agar mengambil posisi yang mendukung peluang untuk mewujudkan perdamaian berdasarkan penyelesaian dua-negara, kata kantor berita Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Ahad pagi.

Pada Jumat (2/11), Liga Arab menyeru Bolsonaro agar membatalkan keputusannya untuk memindahkan Kedutaan Besar Brazil di Israel ke Jerusalem.

Bolsonaro pada Kamis mengumumkan keinginannya untuk memindahkan kedutaan besar negerinya dari Tel Aviv ke Jerusalem segera setelah ia secara resmi memangku jabatan presiden.

Presiden AS Donald Trump menyulut kemarahan masyarakat dunia pada Desember lalu, setelah ia mengumumkan rencana untuk memindahkan Kedutaan Besar AS di Israel dari Tel Aviv ke Jerusalem dan mengakui kota itu sebagai "ibu kota Israel". Trump melaksanakan ucapannya pada awal tahun ini.

Sejak itu, pemimpin Palestina di Ramallah, Tepi Barat Sungai Jordan, telah menolak peran penengahan oleh AS dalam proses perdamaian Timur Tengah, yang hampir mati.

Jerusalem tetap menjadi inti konflik Timur Tengah; Palestina berharapa Jerusalem Timur --yang diduduki oleh Israel sejak perang 1967-- akhirnya menjadi Ibu Kota Negara Palestina Merdeka, sedangkan Israel menganggap Jerusalem adalah "ibu kotanya yang utuh".

Credit antaranews.com

Rakyat Iran takutkan dampak sanksi-sanksi AS

Presiden Iran Hassan Rouhani berpidato di depan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-69 di markas PBB di New York, Amerika Serikat, Kamis (25/9) (REUTERS/Mike Segar)

Dubai (CB) - Masyarakat Iran merasa takut akan dampak yang lebih menyakitkan lagi atas biaya hidup setelah sanksi-sanksi baru Amerika Serikat berlaku pada Senin, mulai dari usaha-usaha membeli bahan-bahan mentah hingga ketidakmampuan orang-orang sakit dan lanjut usia untuk membeli obat-obatan.

Amerika Serikat pada Senin akan menerapkan kembali pembatasan pada sektor perbankan dan perminyakan Iran sebagai upaya untuk mengendalikan kegiatan nuklir, peluru kendali, dan regional musuh bebuyutannya itu.

Penguasa Iran telah meremehkan langkah AS tersebut, tapi banyak orang biasa di negara itu tampak merasa khawatir, demikian Reuters melaporkan.

"Semua harga naik tiap hari ... Saya tak dapat membayangkan apa yang akan terjadi setelah 13 Aban (4 November). Saya takut. Saya khawatir. Saya merasa putus asa," kata Pejman Sarafnejad, 43 tahun, guru sekolah dasar dan ayah dari tiga anak di Teheran. "Saya bahkan tak dapat membeli beras untuk memberi makan tiga anak saya atau bayar kontrakan."

Perjuangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari semakin sukar selama berbulan-bulan belakangan ini. Ekonomi terpukul akibat pemberlakuan kembali gelombang pertama sanksi AS pada Agustus, setelah Washington keluar dari perjanjian nuklir dengan Teheran dan kekuatan-kekuatan dunia pada Mei.

Semua jenis bisnis luar negeri, mulai dari perusahaan-perusahaan minyak, perdagangan hingga perkapalan, telah menghentikan bisnis mereka dengan Iran karena takut terkena penalti yang AS berlakukan.

"Saya sangat bimbang karena sudah terjadi kekurangan sejumlah barang di pasar dan nilai rial (mata uang Iran) sudah turun banyak," kata seorang pemilik toko kelontong di Teheran. "Apa yang akan terjadi setelah pemberlakukan sanksi-sanksi baru?"

Kepemimpinan Iran mengatakan Teheran tak akan tunduk pada tekanan untuk menghentikan program-program peluru kendali atau mengubah kebijakan regionalnya.

Credit antaranews.com

Khamenei Sebut Trump Menjatuhkan Wibawa AS

Di tengah polemik soal pemberlakuan sanksi kembali, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Khamenei menyebut Presiden AS Donald Trump menjatuhkan wibawa AS. (Reuters/leader.ir)

Jakarta, CB -- Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan bahwa Presiden Donald Trump telah "menjatuhkan" wibawa Amerika Serikat dan akan menjadi pecundang terbesar akibat pembaruan sanksi terhadap negaranya.

"Presiden baru AS ini...telah menjatuhkan sisa wibawa Amerika dan demokrasi liberalnya. Kekuatan besar Amerika, yakni kekuatan ekonomi dan militer mereka, juga menurun," ujar Khamenei di akun Twitter-nya yang berbahasa Persia, mengutip pidatonya di Teheran.

Khamenei menentang sanksi yang diperbarui AS--termasuk embargo minyak--yang berlaku pada Senin.

"Tantangan antara AS dan Iran telah berlangsung selama 40 tahun dan AS telah melakukan berbagai upaya melawan kami: perang militer, ekonomi dan media," kata dia.

"Ada fakta kunci di sini: dalam tantangan 40 tahun ini, yang kalah adalah AS dan yang menang adalah Republik Islam."

Pada Mei, Trump mengumumkan ia menarik diri dari kesepakatan nuklir dengan Iran pada 2015 dan memberlakukan kembali sanksi. Tindakan ini memicu kemarahan banyak negara dunia yang mengatakan Iran telah memenuhi komitmen untuk membatasi program nuklir mereka.

Washington mengatakan ingin kesepakatan baru dengan Iran, yakni dengan membatasi intervensi regional dan program rudal Iran--tuntutan yang ditolak mentah-mentah oleh Teheran.

Credit cnnindonesia.com

Rusia Nyatakan Seluruh Sanksi AS terhadap Iran Ilegal

MOSKOW - Menteri Energi Rusia Alexander Novak mengatakan Moskow akan mendukung Iran untuk melawan sanksi Amerika Serikat (AS) yang mengganggu penjualan minyak Teheran. Moskow menyatakan sanksi sepihak Washington sebagai langkah ilegal.

Washington pada hari Jumat memutuskan untuk memulihkan seluru sanksi terhadap Iran yang sebelumnya dicabut di bawah kesepakatan nuklir internasional yang bernama resmi Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 2015.

Seluruh sanksi AS terhadap Iran mulai berlaku hari Senin (5/11/2018) besok.

Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Financial Times (FT), Novak mengatakan bahwa Rusia ingin melanjutkan perdagangan minyak mentah Iran.

"Kami percaya, kami harus mencari mekanisme yang akan memungkinkan kami untuk terus mengembangkan kerja sama dengan mitra kami, dengan Iran," kata Novak kepada FT.

Di bawah kesepakatan tahun 2014, Moskow menjual minyak Iran ke pihak ketiga, sedangkan Teheran menggunakan pendapatan dari penjualan tersebut untuk membayar barang dan jasa Rusia.

Kementerian Energi Rusia mengatakan kepada FT bahwa perdagangan akan berlanjut pekan depan. Novak mengatakan bahwa Moskow menganggap sanksi AS sebagai keputusan ilegal.

"Kami sudah hidup dalam kondisi sanksi," katanya. "Kami tidak mengakui sanksi yang diperkenalkan secara sepihak tanpa PBB, kami menganggap metode itu ilegal," ujarnya.

Pemulihan seluruh sanksi AS terhadap Iran ini diambil pemerintah Presiden Donald Trump setelah Washington keluar dari JCPOA.

Kesepakatan JCPOA 2015 itu disepakati oleh Iran dengan enam kekuatan dunia (AS, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman dan China). Saat itu AS dipimpin Presiden Barack Obama. Dalam perjanjian JCPOA 2015, Iran bersedia mengekang program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi internasional.

Namun, sejak Trump menggantikan Obama kebijakan AS berubah drastis. Trump nekat menarik AS keluar dari JCPOA 2015 dan akan memberlakukan seluruh sanksi terhadap Iran yang telah dicabut.

Credit sindonews.com

Uni Eropa Kecam Sanksi AS Atas Iran

BRUSSELS - Uni Eropa (UE), Prancis, Jerman dan Inggris dalam sebuah pernyataan bersama mengatakan mereka menyesalkan keputusan pemerintah Trump untuk keluar dari kesepakatan nuklir Iran 2015 dan menerapkan kembali sanksi terhadap Iran. Mereka kemudian menekankan bahwa mereka berkomitmen untuk melindungi perusahaan Eropa melakukan bisnis yang sah dengan Teheran.

Perwakilan Tinggi UE Federica Mogherini dan Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian, Heiko Maas dari Jerman dan Jeremy Hunt dari Inggris, serta Menteri Keuangan Bruno Le Maire, Olaf Scholz dan Philip Hammond mengutuk langkah pemerintahan Trump untuk menerapkan kembali sanksi terhadap Iran. Sanksi tersebut telah dibuat Turmp sesaat setelah mundur dari Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA) pada bulan Mei dan menuntut Teheran mengubah kebijakannya di Timur Tengah.

Sebelumnya pada hari Jumat, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan bahwa delapan negara akan diizinkan untuk mempertahankan impor minyak mentah dari Iran, termasuk Turki, Italia, India, Jepang dan Korea Selatan.

Baca: Sanksi Iran, AS Berikan Delapan Negara Keringanan

UE, Prancis, Jerman dan Inggris mengatakan dalam pernyataan bersama bahwa mereka menyesali keputusan Trump tentang Kesepakatan Nuklir Iran.

"Kami sangat menyesalkan pengenaan sanksi lebih lanjut oleh Amerika Serikat, karena penarikan diri dari Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPoA)," bunyi pernyataan itu.

"JCPoA adalah elemen kunci dari arsitektur non-proliferasi nuklir global dan diplomasi multilateral, didukung dengan suara bulat oleh Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 2231. Sangat penting bagi keamanan Eropa, kawasan, dan seluruh dunia," sambung pernyataan bersama itu seperti dikutip dari Sputnik, Sabtu (3/11/2018).

Para menteri juga mengatakan bahwa pihak-pihak dalam kesepakatan berkomitmen untuk bekerja pada, antara lain, pelestarian dan pemeliharaan saluran keuangan yang efektif dengan Iran, dan kelanjutan ekspor minyak dan gas Iran.

JCPoA, umumnya dikenal sebagai Kesepakatan Nuklir Iran, telah ditandatangani setelah bertahun-tahun kerja diplomatik pada tahun 2015 di Wina oleh Iran dan apa yang disebut kelompok P5 + 1. Kelompok itu termasuk China, Prancis, Rusia, Inggris, Amerika Serikat plus Jerman dan menetapkan bnatuan sanksi bertahap atas Iran dengan konsekuensi Teheran mempertahankan sifat dari program nuklirnya.

Credit sindonews.com

Sanksi Iran, AS Berikan Delapan Negara Keringanan

WASHINGTON - Pemerintan Amerika Serikat (AS) setuju untuk membiarkan delapan negara tetap membeli minyak Iran setelah menerapkan kembali sanksi terhadap Teheran mulai pekan depan. Delapan negara itu termasuk sekutu dekat AS yaitu Korea Selatan (Korsel) dan Jepang serta India, seperti dilaporkan oleh Bloomberg.

Pelanggan minyak terbesar Iran - semua di Asia - telah meminta keringanan sanksi untuk memungkinkan mereka terus membeli sebagian dari minyaknya.

Bloomberg melaporkan bahwa sekutu dekat AS, Korsel dan Jepang telah menerima keringanan bersama dengan India, yang sangat bergantung pada pasokan dari Iran.

"Daftar semua negara yang mendapatkan keringanan sanksi diharapkan akan dirilis secara resmi pada hari Senin," kata Bloomberg yang disitir Reuters, Jumat (2/11/2018).

Seorang pejabat China mengatakan kepada Reuters bahwa diskusi dengan pemerintah AS sedang berlangsung dan bahwa hasilnya diperkirakan akan terjadi dalam beberapa hari ke depan.

"Kami pikir Trump akan menyetujui China mengimpor beberapa volume, mirip dengan perlakuan yang diterima India dan Korea Selatan," kata Clayton Allen dari Height Securities.

Kementerian luar negeri Korsel menolak berkomentar, dan pejabat Jepang tidak segera bersedia untuk dimintai komentar.

Negara lain yang telah mengusahakan keringanan sanksi adalah Turki, yang mengambil volume signifikan melalui pipa dari negara tetangga Iran.

Kementerian Energi Turki mengatakan pada hari Jumat bahwa mereka telah mendengar desas-desus tentang keringanan sanksi tetapi menambahkan bahwa pihaknya belum menerima pemberitahuan tertulis tentang pengecualian apapun untuk membeli minyak Iran setelah AS menerapkan kembali sanksi atas Tehran pada 5 November.

Credit sindonews.com

Jumat, 02 November 2018

China Perluas Kamp-kamp Tahanan untuk Muslim Xinjiang

BEIJING - Sebuah laporan menyatakan China dengan cepat memperluas ukuran dan cakupan kamp tahanan di wilayah barat negara itu. Ratusan ribu Muslim ditahan di tempat yang digambarkan sebagai pusat indoktrinasi itu.

Citra satelit di atas wilayah Xinjiang menunjukkan tidak hanya 28 kamp penahanan terpisah, tetapi juga perluasan pusat-pusat penahanan tersebut. Kamp tahanan itu merupakan bagian dari program pemerintah China yang cukup besar untuk lebih mengontrol populasi Muslim yang cukup besar di daerah itu.

Rincian citra satelit, yang dirilis minggu ini, menunjukkan total area kamp tumbuh lebih dari 400 persen sejak tahun 2016. Sebagian besar ekspansi terjadi tahun ini. Demikian menurut penelitian oleh Australian Strategic Policy Institute, yang melakukan penelitian untuk militer Australia.

ABC News melakukan investigasi ke kamp dan menggunakan penelitian institut tersebut.

Perluasan kamp-kamp itu bertepatan dengan meningkatnya kritik terhadap pusat-pusat indoktrinasi oleh mantan tahanan dan keluarga mereka. Laporan media internasional juga telah meningkatkan cakupan masalah ini.

Direktur Human Rights Watch China Sophie Richardson menyebut gambar-gambar itu dan melaporkan tambahan yang signifikan pada bukti-bukti yang berkembang tentang kampanye penindasan terhadap Muslim.

"Itu menyumbangkan fakta-fakta baru yang kritis yang menunjukkan bahwa pemerintah China melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang besar di zona Xinjiang," kata Richardson seperti dikutip dari Fox News, Jumat (2/11/2018).

"Ini adalah hubungan penting antara menunjukkan infrastruktur fisik dan menghubungkannya dengan pelanggaran yang terjadi di dalam fasilitas ini," imbuhnya.

"Pemerintah China mempertimbangkan agama, bahasa, budaya, pendidikan, dan praktik tradisional yang berbeda dari komunitas ini untuk menjadi ancaman politik,” tukasnya.

Citra satelit menunjukkan fasilitas seperti penjara, lengkap dengan pagar dan menara pengawas yang tinggi.

"Hukuman di alam dan lebih mirip dengan kamp penjara daripada apa yang disebut otoritas Cina 'transformasi melalui pusat pendidikan," laporan itu menggambarkan kamp penjara tersebut.

Diperkirakan 14 juta warga China, sebagian besar dari mereka anggota kelompok etnis Muslim, tinggal di Xinjiang. Ketegangan telah berkobar antara pemerintah China dan etnis Uighur, salah satu kelompok minoritas China yang paling menonjol, yang berusaha menuntut otonomi yang lebih besar.

Pemerintah China tidak akan mengatakan berapa banyak orang yang ditahan di kamp-kamp itu. Sejumlah laporan menyebutkan jumlahnya ratusan ribu, sementara beberapa orang percaya mungkin ada sebanyak satu juta orang ditahan di kamp tersebut.

Beberapa kerabat dari mereka yang ditahan, yang dapat berbicara bebas di luar China, mengatakan bahwa para tahanan telah meninggal di kamp-kamp itu, atau tidak lama setelah mereka dibebaskan.

Para pejabat China membantah laporan jika sistem penahanan massal itu ditujukan untuk penindasan. Mereka mengatakan bahwa kamp itu adalah sekolah kejuruan yang akan memerangi kekerasan di daerah itu. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri menolak mengomentari laporan tentang perluasan kamp-kamp.

Gambar-gambar itu datang ketika panel Perserikatan Bangsa-Bangsa dijadwalkan membahas catatan hak asasi manusia China di Jenewa minggu depan. Topik soal keberadaan kamp-kamp tahanan telah banyak dibicarakan di kalangan internasional, bahkan sebelum laporan dari citra satelit ini muncul.

Diplomat Inggris telah pergi ke daerah Xinjiang pada bulan Agustus lalu dan menyebut laporan tentang kamp-kamp itu "sangat akurat," menurut laporan Wall Street Journal.

"Negara China telah mengubah fakta di lapangan di Xinjiang secara dramatis sehingga hanya memberikan sedikit waktu bagi negara lain untuk bereaksi secara berarti," kata laporan lembaga tersebut.

Para peneliti menganalisis citra satelit, dokumen tender konstruksi dan informasi dari pejabat, aktivis dan lainnya, kata Journal.

Credit sindonews.com

Inggris Benarkan China Bikin Kamp Konsentrasi Uighur

Ilustrasi kaum minoritas Uighur saat melewati pos pemeriksaan di Xinjiang. (REUTERS/Thomas Peter)

Jakarta, CB -- Keberadaan kamp-kamp pengasingan khusus bagi kaum minoritas muslim Uighur di Xinjiang, China ternyata bukan kabar burung. Pemerintah Inggris membenarkan kalau fasilitas itu memang nyata.

Pernyataan itu diutarakan Menteri Luar Negeri Jeremy Hunt di depan parlemen Inggris pada Rabu (31/10) kemarin, berdasarkan laporan sejumlah diplomatnya yang telah mengunjungi Xinjiang pada Agustus lalu.

Dikutip The Guardian, Kamis (1/10), pernyataan Hunt semakin menyudutkan China yang akan mengklaim prestasi penegakkan hak asasi manusia pemerintahnya, di depan Badan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 6 November mendatang.

Inggris bersama Amerika Serikat, Belanda, Swedia, Austria, Norwegia, Jerman, dan Belgium meminta penjelasan China terkait situasi sebenarnya di Xinjiang dalam sidang peninjauan berkala (UPR) itu.

Hunt mengatakan telah membicarakan soal situasi di Xinjiang, dengan Menlu China Wang Yi pada Juli lalu saat berkunjung ke Beijing.

"Kami terus menaruh perhatian dan kekhawatiran yang serius terkait yang terjadi di Xinjiang," ucap Hunt.

Sejumlah analis menganggap pernyataan Hunt tersebut memberi pesan ke China bawah Inggris sangat serius memantau situasi di Xinjiang.

"Seorang anggota senior kabinet pemerintahan Inggris mengangkat isu tersebut di depan parlemen, menandakan bahwa negara itu benar-benar serius memantau apa yang sedang terjadi di Xinjiang. Dan China nampaknya akan mendengar banyak (tuntutan) pada sidang UPR di Jenewa nanti," kata Frances Eve, peneliti dari Chinese Human Rights Defenders.

Penegakkan HAM di China kembali disorot setelah laporan Human Right Watch pada September lalu menyimpulkan negara komunis itu melanggar hak kaum minoritas muslim di Xinjiang, terutama kaum Uighur.

Selain membatasi hak beribadah masyarakat Xinjiang yang didominasi umat Islam, China disebut menahan setidaknya satu juta warga Uighur tanpa alasan jelas.

Di bulan yang sama, Amnesty Internasional mengatakan Beijing telah meluncurkan kampanye mengintensifkan pengintaian yang mengganggu, indoktrinasi politik, dan asimilasi budaya secara paksa, berdasarkan kesaksian orang-orang yang ditahan di berbagai kamp tersebut.

Pemerintah China memang mengontrol ketat pergerakan warga di Xinjiang, terutama suku Uighur. Mereka selama ini menerapkan sejumlah kebijakan yang membatasi hak-hak warga Xinjiang untuk bebas beribadah.

Pemerintah China telah melarang warga Xinjiang memakai jilbab, memelihara janggut, berpuasa saat Ramadhan hingga beribadah secara berjemaah.

China berdalih hal itu dilakukan untuk menjauhkan negara dari ekstremisme agama.

Credit cnnindonesia.com

Australia-Papua Nugini Berbagi Pangkalan Angkatan Laut

CANBERRA - Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan bahwa ia telah menandatangani perjanjian dengan Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Neill. Keduanya sepakat bekerja sama untuk bersama-sama membangun kembali pangkalan angkatan laut di Lombrum, Pulau Manus. Australia akan membiayai sebagian besar biaya proyek ini.

"Inisiatif ini akan lebih meningkatkan interoperabilitas antara pasukan pertahanan kami, dan memperdalam kerja sama keamanan maritim kami, termasuk melalui peningkatan kunjungan kapal Australia dari waktu ke waktu," kata Morrison seperti dikutip dari Sputnik, Jumat (2/11/2018).

Morrison juga menambahkan bahwa bekerja sama untuk meningkatkan pangkalan Lombrum akan memberikan kemitraan yang kuat dengan pemerintah nasional Papua Nugini dan lebih banyak peluang ekonomi bagi penduduk Pulau Manus.

Untuk diketahui, selama pecahnya Perang Dunia II, Amerika Serikat (AS) membangun banyak pangkalan angkatan laut di pasifik. Pangkalan-pangkan ini kemudian digunakan oleh Australia untuk memasok kapal angkatan lautnya pada medio tahun 1950-an dan 1960-an.

The Sydney Morning Herald menyebut bahwa langkah Australia menjadi mitra keamanan Papua Nugini dimaksudkan untuk melawan pertumbuhan pengaruh strategis China di kawasan tersebut.

China telah membantu pemerintah Papua Nugini mengembangkan infrastruktur, dan pemerintah Australia dilaporkan khawatir bahwa Beijing mungkin membiayai pelabuhan baru di Pulau Manus. Presiden China, Xi Jinping, dijadwalkan untuk melakukan kunjungan kenegaraan penuh ke Papua Nugini dua hari sebelum pertemuan Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) yang akan datang di Ibu Kota Papua Nugini, Port Moresby. KTT APEC selama seminggu akan dimulai pada 12 November.

Kepala Angkatan Laut Australia, Laksamana Muda Mike Noonan, mengatakan pembangunan kembali pangkalan Lombrum “sangat penting” untuk meningkatkan kemitraan dengan Papua Nugini. Ia menambahkan bahwa sekarang kapal Australia akan dapat mengunjungi pangkalan untuk resupplying.

“Kami beroperasi di dan sekitar wilayah itu secara rutin. Kami punya sejumlah kapal patroli yang beroperasi di sana melalui ujung utara Australia saat ini,” katanya.

"Pangkalan itu akan membantu kapal Australia ketika ada persyaratan logistik bagi kami untuk muncul di sana dan mungkin menghabiskan beberapa hari di wilayah tersebut dengan melibatkan penduduk setempat,” tuturnya.

Fairfax Media melaporkan bahwa pangkalan itu akan menjadi tempat lebih banyak kapal patroli Australia dan Papua Nugini, yang dapat digunakan dalam latihan dan operasi gabungan. Namun, belum diketahui apakah kapal yang lebih besar, seperti frigat Australia, juga akan dapat berlabuh di pangkalan tersebut. Jika demikian, pangkalan Lombrum akan memungkinkan mereka untuk mengakses Samudra Pasifik dengan lebih mudah.

Credit sindonews.com

Laporan AS Sebut Kekuasaan Taliban di Afghanistan Makin Kuat

Pasukan Taliban di Afghanistan. (REUTERS/Parwiz)

Jakarta, CB -- Kelompok Taliban di Afghanistan ternyata belum juga takluk, setelah lebih dari 17 tahun digempur oleh Amerika Serikat. Bahkan menurut hasil riset saat ini, AS nampak ketar-ketir lantaran wilayah kekuasaan Taliban dalam tiga tahun belakangan justru meluas dan semakin kuat.

Fakta itu diketahui dalam laporan Inspektorat Jenderal Khusus untuk Pembangunan Afghanistan (SIGAR) kepada Kongres AS. Mereka menyatakan saat ini pemerintah Afghanistan hanya mengendalikan 55,5 persen wilayah. Sedangkan untuk daerah lainnya mereka hanya berhasil menancapkan pengaruh, tetapi dikontrol oleh Taliban.

"Taliban sekarang mengendalikan wilayah yang lebih luas di Afghanistan dibandingkan sejak 20o1 lalu," tulis SIGAR dalam laporannya, sebagaimana dikutip CNN, Jumat (2/11).

Sebagai perbandingan data, SIGAR menyatakan pada 2015 lalu pemerintah Afghanistan bisa mengendalikan 72 persen wilayah. Sedangkan yang dikendalikan Taliban sekitar 7 persen.

Mereka menyatakan hal ini juga memperlihatkan kekuatan angkatan bersenjata Afghanistan justru semakin lemah. Data itu juga menjadi alasan guna mempertanyakan apakah Presiden AS Donald Trump masih punya alasan menghamburkan uang dan manusia untuk bertempur di Afghanistan.

Meski demikian, Trump masih berkeras dengan pendiriannya yang menyatakan mereka pasti bisa memecahkan persoalan di Afghanistan.

"Masalah ini akan terpecahkan dengan satu solusi atau jalan lain. Saya adalah pemberi solusi. Dan di akhir kita pasti menang," kata Trump pada Agustus tahun lalu.

Padahal AS seharusnya belajar kalau perang mereka di Afghanistan seakan sia-sia. Data ini juga menimbulkan pertanyaan soal performa Panglima Komando AS di Afghanistan, Jenderal Scott Miller. Sebab pada awal November saja pejabat kepolisian dan kepala intelijen Afghanistan tewas ditembak di oleh orang yang diduga Taliban saat rapat. Bahkan salah satu perwira Miller juga terluka dalam serangan itu.

Angkatan Bersenjata Afghanistan (ANDSF) saat ini juga masih kekurangan 40 ribu personel, dari target 352 ribu prajurit. Proses rekrutmen tidak berjalan lantaran jumlahnya tidak sebanding dengan personel yang gugur saat bertempur dengan Taliban. Bahkan banyak warga Afghanistan enggan menjadi tentara karena takut berhadapan dengan Taliban.

Kementerian Hukum AS juga menyatakan kalau praktik korupsi di tubuh pemerintah Afghanistan merebak luas. Hampir seluruh lini pemerintah mulai dari ekskutif, legislatif, dan yudikatif melakukan rasuah.

Credit cnnindonesia.com

Taliban Kuasai 45 Persen Wilayah Afghanistan

Tentara Taliban sedang berjaga-jaga di Bamiyan, Afghanistan.

Foto: ap

Pemerintah yang didukung Barat masih menguasai distrik-distrik besar di Afghanistan.

CB, KABUL -- Pemerintah Afghanistan yang didukung Amerika Serikat (AS) telah kehilangan kendali atas sejumlah distrik dari Taliban. Laporan terbaru dari Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR) mengatakan, Taliban saat ini sudah menguasai 45 persen wilayah Afghanistan.

"Penguasaan distrik, penduduk, dan wilayah Afghanistan secara keseluruhan menjadi lebih diperebutkan pada kuartal ini," kata badan itu dalam laporannya, Kamis (1/11), dikutip Aljazirah.

Taliban masih belum berhasil mengambil alih provinsi besar meskipun telah banyak melakukan serangan ke Provinsi Farah di Afghanistan barat dan Provinsi Ghazni di pusat tahun ini. Mereka lebih banyak menguasai wilayah pedesaan.

Data dari misi Resolute Support Afghanistan yang dipimpin NATO menunjukkan, pasukan pemerintah telah gagal mengambil alih kekuasaan atas distrik, penduduk, dan wilayah pada kuartal ini.

Pada September lalu, Pemerintah Afghanistan mengklaim berhasil mengendalikan wilayah dengan sekitar 65 persen penduduk. Persentase ini stabil sejak Oktober 2017, setahun setelah pertempuran sengit terjadi di Farah dan Ghazni serta provinsi lain seperti Faryab dan Baghlan di utara.
Namun, dilaporkan hanya 55,5 persen dari total 407 wilayah yang berada di bawah kendali atau pengaruh pemerintah. Tingkat ini yang terendah sejak SIGAR mulai melacak kontrol wilayah pada 2015.

Enam bulan sebelum pemilihan presiden, situasi keamanan semakin terdegradasi di Afghanistan. Bahkan ketika utusan khusus AS, Zalmay Khalilzad, telah bertemu dengan para pejabat Taliban untuk memetakan kemungkinan perundingan perdamaian.

Ketika Taliban terus menekan pemerintah, SIGAR mengutip misi Resolute Support yang mengatakan jumlah rata-rata korban pasukan keamanan Afghanistan antara 1 Mei sampai 1 Oktober adalah yang terbesar yang pernah terjadi selama periode itu.

Pemerintah Afghanistan tidak lagi mengumumkan angka pasti dari jumlah korban, tetapi bulan ini Jenderal Joseph Votel, kepala Komando Pusat AS, mengatakan korban dari pihak Pemerintah Afghanistan telah meningkat dari tahun lalu dan menjadi masalah yang memperhatikan.

United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA), yang telah mendokumentasikan korban sipil di Afghanistan sejak 2009, mengatakan dalam laporan terbarunya bahwa ada 8.050 korban sipil selama sembilan bulan pertama tahun ini. Korban itu termasuk 313 kematian dan 336 cedera yang disebabkan oleh Serangan udara AS dan Afghanistan.

Taliban, yang dicopot dari kekuasaan oleh pasukan pimpinan AS pada 2001, telah melakukan pemberontakan bersenjata berdarah untuk mengalahkan pemerintah yang didukung Barat di Kabul.

Credit republika.co.id

Turki-AS Mulai Patroli Bersama di Suriah

MANBIJ - Pasukan Turki dan Amerika Serikat (AS) memulai patroli gabungan di Suriah utara pada Kamis kemarin. Patroli gabungan ini bertujuan untuk mencegah bentrok antara Turki dan sekutu Kurdi Washington. Namun Turki terus menekan dengan serangan baru di dekatnya untuk menghancurkan suku Kurdi.

Menteri pertahanan Turki dan koalisi militer pimpinan AS di Suriah mengkonfirmasi dimulainya patroli di Manbij, sekitar 30 km dari perbatasan Turki itu. Sebelumnya, pasukan AS dan Turki telah mengadakan patroli terkoordinasi tetapi terpisah di sana.

Seorang wartawan Reuters melihat konvoi enam kendaraan militer, beberapa mengibarkan bendera AS dan lainnya mengibarkan bendera Turki, bergerak sekitar 20 km dari kota Manbij seperti dikutip dari kantor berita berbasis Inggris itu, Jumat (2/11/2018).

Patroli berlangsung di sepanjang garis pemisah antara wilayah yang dikuasai oleh Dewan Militer Manbij bersekutu dengan SDF dan daerah yang dikuasai Turki di Suriah utara.

Namun, kerja sama Turki-AS di Manbij tampaknya tidak berhasil mencegah serangan Turki pertama yang melintasi sungai Eufrat.

Turki telah menembak melintasi perbatasan selama lima hari sebagai persiapan untuk apa yang Presiden Tayyip Erdogan katakan akan menjadi serangan segera untuk menghancurkan pasukan Kurdi di sepanjang perbatasan Turki.

Kelompok pengamat Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia dan juru bicara SDF Kino Gabriel mengatakan pasukan Turki menembaki sebuah daerah dekat kota Suriah Tel Abyad di perbatasan Turki. Mereka mengatakan seorang gadis meninggal akibat serangan itu.

Pada hari Rabu, SDF mengatakan serangan Turki telah memaksanya untuk menangguhkan kampanye yang didukung AS terhadap ISIS di dekat perbatasan Irak.

Pada hari Kamis, juru bicara koalisi pimpinan Kolonel Sean Ryan mengatakan kepada Reuters di email komentar bahwa penangguhan itu masih berlaku sementara pembicaraan berlanjut.

Komando Sentral AS, yang bertanggung jawab atas pasukan militer Amerika di wilayah tersebut, mengeluarkan pernyataan pada Kamis malam mendesak semua pihak untuk menahan diri untuk mengurangi situasi saat ini dan memastikan tekanan maksimum terus berlanjut terhadap ISIS.

Dalam konflik multi kelompok, para pejuang ISIS telah terusir dari hampir semua "kekhalifahan" yang mereka kuasai di Suriah dan Irak oleh sejumlah musuh termasuk koalisi pimpinan AS, pemerintah Irak, Pemerintah Suriah yang didukung Rusia dan paramiliter Syiah yang didukung Iran.

Namun, minggu lalu pejuang ISIS meluncurkan salah satu serangan paling mematikan tahun ini terhadap SDF. SDF mengatakan kehilangan 14 pejuang; Observatorium mengatakan jumlah korban tewas jauh lebih tinggi.

Selama dua tahun terakhir, pasukan Turki telah menyapu Suriah untuk mendorong para pejuang YPG keluar dari wilayah barat sungai Eufrat dalam dua kampanye militer terpisah.

Serangan-serangan di masa lalu terhenti di tepian sungai, sebagian untuk menghindari konfrontasi langsung dengan Amerika Serikat.

Hubungan AS dengan Turki, salah satu sekutu terdekatnya di Timur Tengah selama beberapa dekade, telah tegang hampir mencapai titik puncaknya dalam beberapa bulan terakhir oleh perbedaan atas Suriah dan berbagai masalah lainnya.

Presiden AS Donald Trump berbicara pada hari Kamis dengan Erdogan. Kantor pemimpin Turki mengatakan mereka menekankan tekad mereka untuk memperkuat hubungan.

Credit sindonews.com

Koalisi Saudi Serang Situs Rudal di Sanaa

Koalisi Arab Saudi terus menggempur Sanaa, Yaman dari udara menyusul tewasnya puluhan tentara oleh kelompok Houthi, Ahad (6/9).

Foto: press tv

Koalisi mengaku memiliki bukti bandara digunakan untuk peluncuran rudal.

CB, SANAA -- Koalisi pimpinan Arab Saudi yang berperang di Yaman telah menyerang Bandara Internasional Sanaa dan pangkalan udara Al-Dailami yang dikuasai pemberontak. Pangkalan udara itu diduga digunakan oleh pemberontak Houthi untuk meluncurkan serangan rudal balistik dan serangan pesawat tak berawak.

Meski ada serangan, juri bicara koalisi Kolonel Turki al-Malki, mengatakan jadwal penerbangan di bandara dan upaya bantuan internasional tidak terpengaruh. Dia mengatakan konferensi pers akan diadakan pada Jumat (2/11) sore untuk memberikan bukti bahwa bandara tersebut digunakan oleh Houthi untuk meluncurkan serangan.

"Operasi ini termasuk penargetan peluncuran rudal balistik dan lokasi penyimpanannya, stasiun bumi UAV, pembuatan bom, dan lokakarya perakitan serta lokasi mereka di pangkalan udara Al-Dailami di Sanaa," jelasnya.

Dia menambahkan, operasi itu dilakukan setelah adanya operasi intelijen dan pemantauan aktivitas milisi Houthi yang didukung oleh Iran. Tujuannya menghancurkan dan menetralisir ancaman yang mereka ajukan terhadap keamanan regional dan internasional.

Semua tindakan pencegahan yang mungkin diambil harus sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional, Aturan Adat, dan Joint Forces Command of the Coalition Rules of Engagement.

Al-Masirah TV, yang dikendalikan oleh Houthi, mengatakan lebih dari 30 serangan udara ditujukan ke Pangkalan Udara al-Dulaimi di Sanaa dan daerah sekitarnya.

Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan sekutu Muslim Sunni telah memerangi Houthi Iran selama lebih dari tiga tahun. Houthi, yang mendorong pemerintahan Yaman ke pengasingan pada 2014, menguasai sebagian besar Yaman utara, termasuk ibu kota Sanaa.

AS Inggris telah menyerukan diakhirinya perang yang telah mendorong negara miskin itu untuk semakin kelaparan.

Credit republika.co.id

Banyak Forum Laut, Inggris Harap Gagasan RI Lebih Konkret

Kala sudah banyak inisiatif internasional soal kelautan, Indonesia kembali membentuk AIS Forum. Inggris dan Singapura berharap AIS Forum dapat lebih konkret. (Dok. Kemenko Maritim)

Manado, CB -- Kala sudah begitu banyak inisiatif internasional yang mengangkat isu kelautan, pemerintah Indonesia menggagas satu lagi forum maritim untuk negara-negara kepulauan, Archipelagic and Island (AIS) Forum.

Sebagai anggota, Inggris dan Singapura pun berharap forum gagasan RI dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) ini dapat membahas isu yang lebih konkret dan dapat dipraktikkan.

"Sudah banyak inisiatif internasional kelautan, cara agar forum ini membawa perubahan adalah dengan fokus pada hal konkret, praktis, sehingga dapat menambah nilai dari forum yang sudah ada," ujar Manajer Kebijakan Maritim Internasional Kemlu Inggris, Adrian Jones, kepada CNNIndonesia.com setelah menghadiri pertemuan tingkat menteri AIS Forum di Manado, Kamis (11/1).

Senada dengan Jones, pemimpin delegasi dari Singapura, Suresh Sukumar, mengatakan bahwa negaranya berharap forum ini lebih menekankan hal-hal praktis di tengah keberadaan inisiatif kelautan internasional lainnya.

"Sudah banyak inisiatif internasional mengenai kelautan selama ini, kami berharap forum ini dapat lebih berfokus ke aksi," ujar Sukumar saat memberikan pernyataan penutup dalam pertemuan tingkat menteri AIS Forum.

Dalam pertemuan tersebut, para anggota AIS Forum menyepakati Deklarasi Manado yang pada intinya berisi komitmen negara terkait untuk memperkuat kerja sama di 4 bidang, salah satunya tata kelola maritim.

Jones mengatakan bahwa segala kajian dalam forum ini mungkin dapat membentuk formula tata kelola maritim yang baik bagi berbagai pihak. Namun, Inggris sendiri memiliki patokan regulasi dari ikatan Commonwealth.

"Inggris juga anggota Commonwealth. Secara internasional, kami harus mempertimbangkan praktik mana yang lebih baik, tapi bukan berarti kami tidak mau berbagi," tuturnya.

Jones kemudian menyoroti tiga poin lainnya dari isi Deklarasi Manado, yaitu mitigasi perubahan iklim dan manajemen bencana, tantangan dan peluang ekonomi, dan sampah plastik di laut.

"Semuanya juga sangat penting bagi Inggris yang memiliki teritori pulau yang tersebar hingga ke Karibia. Ke depannya, kita harus bisa mengidentifikasi area spesifik yang bisa ditambahkan nilanya oleh AIS Forum," ucap Jones.

Kebanyakan delegasi yang hadir dalam forum ini datang langsung dari Bali setelah mengikuti rangkaian acara konferensi kelautan internasional lainnya, Our Ocean Conference (OOC).

Kebanyakan delegasi yang hadir dalam forum ini datang langsung dari Bali setelah mengikuti rangkaian acara konferensi kelautan internasional lainnya, Our Ocean Conference (OOC). (CNN Indonesia/Hanna Azarya Samosir)

Ketika ditanya perbedaan AIS Forum dengan inisiatif kelautan internasional lainnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan bahwa semua terletak pada fokus anggota.

"Kita lebih fokus pada archipelagic. Di sini lebih fokus negara-negara kepulauan yang selama ini suara mereka itu kurang disuarakan. Dengan sekarang ini, mereka punya platform untuk menyuarakan suara mereka," kata Luhut kepada CNNIndonesia.com.

Luhut kemudian menyinggung salah satu dampak pemanasan global, yaitu kenaikan permukaan air. Dengan fenomena ini, sejumlah negara kepulauan di Pasifik terancam tenggelam.

"Itu kan harus ada tanggung jawab global juga. Mau diapain itu penduduknya?" kata Luhut saat ditemui di Grand Kawanua Convention Center.

Tak jauh dari lokasi tersebut, berdiri gedung sekretariat Coral Triangle Initiative (CTI), yaitu inisiatif Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Solomon Islands, dan Timor Leste untuk upaya konservasi terumbu karang.

Kini, bangunan itu terbengkalai. Ketika ditanya mengenai pencegahan agar AIS Forum tidak bernasib serupa, Luhut malah membuka kemungkinan CTI bisa dimasukkan ke dalam pembahasan forum negara kepulauan.

"CTI. Itu juga kita mau hidupin lagi. Sekarang kan kurang bagus. Ini mungkin bisa dibawa ke sekretariat ini (AIS Forum) kan. Mau kita perbaiki, bisa kita masukkan juga dalam masalah (AIS Forum) ini," katanya.

"Kasihan kan itu terbengkalai padahal begitu bagus. Masalahnya kan karena tidak dirawat bersama saja."

Credit cnnindonesia.com

Rezim Militer Thailand Cabut Larangan Berpolitik Desember

Perdana Menteri Junta Militer Thailand, Prayut Chan o cha. (Dok. Government of Thailand)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan o Cha akan mencabut larangan aktivitas politik pada Desember mendatang. Pencabutan ini dilakukan sebagai persiapan pemilihan umum yang akan berlangsung tahun depan.

"Soal pencabutan larangan kegiatan politik, kami akan mempertimbangkannya pada akhir November atau awal Desember mendatang, tergantung pada keadaan," kata dia kepada wartawan, dikutip Reuters, Kamis (1/11).

Pemerintah junta militer Thailand menerapkan larangan kegiatan politik sejak kudeta empat tahun lalu. Alasannya untuk mengembalikan ketertiban umum setelah berbulan-bulan terjadi unjuk rasa besar-besaran antara penentang dan pendukung mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra dan Yingluck Shinawatra.

Pada bulan lalu, pemerintah melonggarkan beberapa larangan yang memungkinkan partai-partai politik untuk melakukan aktivitasnya menjelang pemilu pada Mei 2019. Namun, mereka masih melarang kampanye politik dan berkumpul di muka umum lebih dari lima orang.

Berbagai partai politik telah bersiap untuk melakukan pemilihan umum pada tahun depan. Pemilu diadakan di bawah konstitusi yang disusun oleh militer.

Sebelumnya, Prayut mengatakan bahwa dirinya tertarik terjun ke politik setelah pemilu diselenggarakan. Publik menganggap dia masih berhasrat ingin menjabat sebagai Perdana Menteri.

Empat menteri kabinetnya pun telah mengerahkan mesin politiknya untuk mendukung Prayut.

Pada Minggu (28/10) pekan lalu, partai pendukung Yingluck, Puea Thai sudah memilih kandidat baru untuk maju dalam pemilu.

Meskipun tanggal pemilu belum ditetapkan secara pasti, namun para pejabat senior mengatakan bahwa pemilu kemungkinan diadakan pada 24 Februari 2019.

Credit cnnindonesia.com